Nama : Santika Tri Adelia Putri
NPM : 2213053055
Kelas : 2F
Prodi : PGSD
NPM : 2213053055
Kelas : 2F
Prodi : PGSD
Posts made by Santika Tri Adelia Putri 2213053055
Nama : Santika Tri Adelia Putri
NPM : 2213053055
Kelas : 2F
Prodi : PGSD
NPM : 2213053055
Kelas : 2F
Prodi : PGSD
Nama : Santika Tri Adelia Putri
Kelas : 2F
NPM : 2213053055
Analisis vidio
Demokrasi itu gaduh akan tetapi demokrasi demokrasi dapat memfasilitasi silang pendapat, demokrasi tempat orang berisik, demokrasi dipandang sebagai alat paling efektif, Alasan utama negara harus memiliki sistem demokrasi yang baik adalah untuk mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang, serta negara yang memiliki demokrasi akan memiliki penegakan HAM yang tinggi juga. Secara umum perkembangan negara demokrasi lebih kaya karena angka korupsi lebih rendah.
Kelas : 2F
NPM : 2213053055
Analisis vidio
Demokrasi itu gaduh akan tetapi demokrasi demokrasi dapat memfasilitasi silang pendapat, demokrasi tempat orang berisik, demokrasi dipandang sebagai alat paling efektif, Alasan utama negara harus memiliki sistem demokrasi yang baik adalah untuk mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang, serta negara yang memiliki demokrasi akan memiliki penegakan HAM yang tinggi juga. Secara umum perkembangan negara demokrasi lebih kaya karena angka korupsi lebih rendah.
Nama : Santika Tri Adelia Putri
Kelas : 2F
NPM : 2213053055
Kelas : 2F
NPM : 2213053055
Nama : Santika Tri Adelia Putri
Kelas : 2F
NPM : 2213053055
Analisis jurnal penelitian politik "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019"
Menurut jurnal politik tersebut Pemilu merupakan pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu (pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden) dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa. Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat.
Dalam jurnal juga menjelaskan bahwa pemilu serentak 2019 tak lepas dari isu politisasi identitas dan agama. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, berebut suara muslim merupakan hal yang logis dan selalu terjadi dalam setiap pemilu. Meskipun dikotomi santri-abangan cenderung makin cair, pendapat tentang pentingnya pasangan calon yang merepresentasikan santri dan abangan masih cukup kuat. Tetapi, hal tersebut tidak dengan sendirinya memberikan jaminan kemenangan.
Selain itu, Jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/ evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat. Pengalaman dari pemilu ke pemilu menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi relatif sama: perilaku distortif, melanggar hukum dan menghalalkan semua cara (vote buying). Tapi parpol sebagai peserta pemilu belum mampu merespon dan memberi solusi konkret. Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Sedangkan salah satu isu krusial pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi. Persoalannya, bagaimana menjadikan birokrasi tetap profesional, independen dan netral secara politik dalam pemilu. Proses pendalaman demokrasi atau konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemen- elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal forces) tersebut sangat diperlukan.
Kelas : 2F
NPM : 2213053055
Analisis jurnal penelitian politik "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019"
Menurut jurnal politik tersebut Pemilu merupakan pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu (pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden) dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa. Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat.
Dalam jurnal juga menjelaskan bahwa pemilu serentak 2019 tak lepas dari isu politisasi identitas dan agama. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, berebut suara muslim merupakan hal yang logis dan selalu terjadi dalam setiap pemilu. Meskipun dikotomi santri-abangan cenderung makin cair, pendapat tentang pentingnya pasangan calon yang merepresentasikan santri dan abangan masih cukup kuat. Tetapi, hal tersebut tidak dengan sendirinya memberikan jaminan kemenangan.
Selain itu, Jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/ evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat. Pengalaman dari pemilu ke pemilu menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi relatif sama: perilaku distortif, melanggar hukum dan menghalalkan semua cara (vote buying). Tapi parpol sebagai peserta pemilu belum mampu merespon dan memberi solusi konkret. Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Sedangkan salah satu isu krusial pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi. Persoalannya, bagaimana menjadikan birokrasi tetap profesional, independen dan netral secara politik dalam pemilu. Proses pendalaman demokrasi atau konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemen- elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal forces) tersebut sangat diperlukan.