Nama : Yurma Vadelta
NPM : 2213053035
Kelas : 2C
Prodi : PGSD
NPM : 2213053035
Kelas : 2C
Prodi : PGSD
Posts made by Yurma Vadelta 2213053035
Nama : Yurma Vadelta
NPM : 2213053035
Kelas : 2C
Prodi : PGSD
Analisis vidio
Supremasi hukum bagian 1
Setelah saya menyimak video tersebut dapat saya simpulkan bahwasanya Demokrasi dan domoktratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa revormasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Dimana demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh dan dengan cara bekukuk masa lalu yang dibawah kekuasaan yang otoritas dan sentransik.
Adapun mengenai Tuntutan partisipasi dan kontrol terhadap masyarakat yang sekalian badan dan institute, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Semua dihadapkan pada tantangan yang sama. Adapun menjelaskan mengenai semboyan bhinneka tunggal Ika dimana untuk menunjukkan dengan sebaik baiknya. Dapat dikatakan dimasa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan tersebut maka puralisme dalam hukum muncul sebagai tantangan usaha untuk mencegah gerakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan sebagainya berkaitan erat dengan pergerakan Koda perekonomian. Maka dari itu peranan hukum terdapat berbagai bentuk pengangguran dimana tak dapat diabaikan sama sekali. Dimana hukum itu perlu diposisikan sebagai ular hukum perekonomian dan bukan menjadi penghambat. Para investor akan terlebih dahulu menginginkan pemaparan infrastruktur hukum sebelum melihat unsur2 yang lain, karena hukum harus dapat diandalkan, menjaga dan mengamalkan investasi.
“pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi diruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan”.
-Albert Einstein
NPM : 2213053035
Kelas : 2C
Prodi : PGSD
Analisis vidio
Supremasi hukum bagian 1
Setelah saya menyimak video tersebut dapat saya simpulkan bahwasanya Demokrasi dan domoktratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa revormasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Dimana demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh dan dengan cara bekukuk masa lalu yang dibawah kekuasaan yang otoritas dan sentransik.
Adapun mengenai Tuntutan partisipasi dan kontrol terhadap masyarakat yang sekalian badan dan institute, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Semua dihadapkan pada tantangan yang sama. Adapun menjelaskan mengenai semboyan bhinneka tunggal Ika dimana untuk menunjukkan dengan sebaik baiknya. Dapat dikatakan dimasa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan tersebut maka puralisme dalam hukum muncul sebagai tantangan usaha untuk mencegah gerakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan sebagainya berkaitan erat dengan pergerakan Koda perekonomian. Maka dari itu peranan hukum terdapat berbagai bentuk pengangguran dimana tak dapat diabaikan sama sekali. Dimana hukum itu perlu diposisikan sebagai ular hukum perekonomian dan bukan menjadi penghambat. Para investor akan terlebih dahulu menginginkan pemaparan infrastruktur hukum sebelum melihat unsur2 yang lain, karena hukum harus dapat diandalkan, menjaga dan mengamalkan investasi.
“pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi diruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan”.
-Albert Einstein
Nama : Yurma Vadelta
NPM : 2213053035
Kelas : 2C
Prodi : PGSD
NPM : 2213053035
Kelas : 2C
Prodi : PGSD
Nama : Yurma Vadelta
NPM :2213053035
Kelas : 2C
ANALISIS JURNAL DINAMIKA SOSIAL POLITIK MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019.
Setelah saya membaca mengenai jurnal yang berjudul dinamika sosial politik menjelang pemilu serentak 2019 dapat saya simpulkan bahwasanya pemilihan umum serentak diselenggarakan pada tahun 2019 di Indonesia dimana merupakan pemilu pertama yang pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislative.
Pada jurnal ini juga membahas mengenai konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Dimana Pembangunan demokrasi Indonesia Sebagian tercermin dari pilpres yang masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dimana satu kandidat menolak hasil pemilu. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres. Dan juga telah dijelaskan bahwa demokratisasi adalah proses yang terus-menerus dan tak boleh henti dimana memiliki tujuan utama pilpres sebagai sarana untuk menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dan kebebasan politik masyarakat.
Dalam konteks Indonesia juga, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Dinamikanya, bahkan, semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak 2005.
Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Dimana pada pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif
NPM :2213053035
Kelas : 2C
ANALISIS JURNAL DINAMIKA SOSIAL POLITIK MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019.
Setelah saya membaca mengenai jurnal yang berjudul dinamika sosial politik menjelang pemilu serentak 2019 dapat saya simpulkan bahwasanya pemilihan umum serentak diselenggarakan pada tahun 2019 di Indonesia dimana merupakan pemilu pertama yang pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislative.
Pada jurnal ini juga membahas mengenai konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Dimana Pembangunan demokrasi Indonesia Sebagian tercermin dari pilpres yang masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dimana satu kandidat menolak hasil pemilu. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres. Dan juga telah dijelaskan bahwa demokratisasi adalah proses yang terus-menerus dan tak boleh henti dimana memiliki tujuan utama pilpres sebagai sarana untuk menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dan kebebasan politik masyarakat.
Dalam konteks Indonesia juga, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Dinamikanya, bahkan, semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak 2005.
Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Dimana pada pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif