Nama : Muadhatus Solehah
Npm : 2213053174
Kelas : 2C

Pretest Analisis Video
Supremasi Hukum

Demokrasi dan demokratisasi, dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa revormasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum, demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh dan dengan cara menghukum masa lalu di bawah kuasa yang otoriter dan sentralistik, tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat terhadap sekalian badan dan institut semakin menguat baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semua dihadapkan pada tantangan yang sama. Semboyan bhinneka tunggal Ika juga menuntut untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Dimasa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan ke bhinneka an tersebut. Maka pluralisme dalam berhukum muncul sebagai tantangan. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya berkaitan erat dengan roda perekonomian. Untuk itu peranan hukum untuk berbagai pengaturan tidak dapat diabaikan sama sekali. Hukum perlu di posisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan malah menjadi penghambat.
Para investor akan terlebih dahulu menginginkan adanya kemapanan infrastruktur hukum sebelum melihat unsur unsur yang lain. Hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi mereka.
" pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan"
-Albert Einstein-

Nama : Muadhatus Solehah
Npm : 2213053174
Kelas : 2C
Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Nama : Muadhatus Solehah
Npm : 2213053174
Kelas : 2C

Nama : Muadhatus Solehah
Npm : 2213053174
Kelas : 2C

Post test
Analisis Jurnal

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Proses konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Pilpres adalah arah yang tak mudah, khususnya dalam hal membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi. Proses ini krusial karena semua tahapan yang dilalui dalam pilpres akan berpengaruh terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.
Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat. Pengembangan penguatan kapasitas administrativa yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk. Pendalaman demokrasi merujuk pada pelembagaan penguatan peran dan masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat lokal. Peran ini tentunya harus berkesinambungan sampai terjadinya pergantian pemerintahan. Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif.
Negara juga harus mampu memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsolidasi demokrasi memunculkan pertanyaan, yang bermanfaat bagi penguatan demokratisasi dan penciptaan pemerintahan yang legitimate dan efektif. Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik: ketaatan dan kepatuhan hukum, budaya kekerasan, keterbukaan politik, toleransi, egalitarianism, dan penghormatan terhadap HAM.
Pemilu Presiden 2019 adalah sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa. Pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Nama : Muadhatus Solehah
Npm : 2213053174
Kelas : 2C

Analisis Video

Demokrasi memfasilitasi silang pendapat demokrasi juga menjamin kebebasan untuk berpendapat. Demokrasi itu pasti bising demokrasi itu pasti berisik demokrasi itu memang tempat orang berisik tempat orang ribut, yang penting ribut dan berisiknya itu masih dalam konteks koreksi demokrasi yang prosedural.
Alasan demokrasi banyak digunakan oleh negara yaitu karena negara yang sistem demokrasinya baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang demokrasi juga dipandang sebagai alat paling efektif mewujudkan kesetaraan mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi politik.
Dari segi penegakan HAM misalnya negara yang menganut demokrasi memiliki skor penegakan HAM yang paling tinggi.
Warga di negara penganut demokrasi juga cenderung mempunyai angka harapan hidup yang tinggi.
Kalau dibandingkan negara demokrasi dengan non demokrasi secara umum negara demokrasi lebih kaya mereka punya tingkat perkembangan manusia yang lebih tinggi demokrasi punya angka korupsi yang lebih rendah warga negara demokrasi lebih bahagia dan sehat dan warga negara demokrasi menikmati lebih banyak jaminan atas hak asasi manusia.
Pasca perang dingin banyak negara yang ingin kebebasan dan kemakmuran seperti halnya negara demokrasi sejak akhir 1980-an negara yang menganut demokrasi meningkat pesat sebaliknya semakin banyak rezim yang berjatuhan.
Namun bukan berarti demokrasi adalah sistem pemerintahan yang sempurna, para kritikus demokrasi kerap mempertanyakan soal apakah memberi hak pilih kepada warga atas persoalan yang mereka tidak kuasai adalah hal yang tepat ?pertanyaan ini terasa relevan ketika demokrasi menghasilkan pemimpin-pemimpin polisi yang anti sains juga para politikus yang menolak dikritik dan menampilkan menampik kebebasan berpendapat. Kini beberapa analisis mengatakan demokrasi berada dalam fase krisis pada 2019 rata-rata indeks demokrasi di 165 negara merosot dari 5,48 ke-5,44 itu terjadi skor yang terburuk sejak 2006.
Tentang Indonesia kita sudah turun rangkingnya dari full free 2013 di ujung pemerintahan SBY sampai sekarang itu kita drop. kondisi demokrasinya seperti Amerika pun itu rankingnya drop.
Ada beberapa alasan yang mengemuka mengapa demokrasi dilanda krisis,mulai dari rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus ,menurunnya jumlah keanggotaan partai politik, hingga regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan.
Demokrasi bukanlah tujuan demokrasi adalah perjalanan yang kita tempuh bersama sebagai warga, sebagai bangsa, sebagai negara.
Demokrasi adalah sistem pemerintahan paling buruk tapi tidak ada yang lebih baik dari itu.