Nama : Febrianti Azzahra
NPM : 2213053208
Kelas : 2 F
Prodi : PGSD
NPM : 2213053208
Kelas : 2 F
Prodi : PGSD
Posts made by Febrianti Azzahra 2213053208
Nama : Febrianti Azzahra
NPM : 2213053208
Kelas : 2 F
NPM : 2213053208
Kelas : 2 F
Nama : Febrianti Azzahra
NPM : 2213053208
Kelas : 2 F
Analisis Jurnal
Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai
politik, civil society, media massa) dan belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai
pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi
kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas.
Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemen-elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey.
Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres.
Dalam melaksanakan pemilu Indonesia sejauh ini mampu melaksanakannya dengan aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sejauh ini Indonesia belum mampu menjalankan demokrasi substantif padahal Indonesia menempati negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia.
NPM : 2213053208
Kelas : 2 F
Analisis Jurnal
Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai
politik, civil society, media massa) dan belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai
pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi
kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas.
Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemen-elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey.
Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres.
Dalam melaksanakan pemilu Indonesia sejauh ini mampu melaksanakannya dengan aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sejauh ini Indonesia belum mampu menjalankan demokrasi substantif padahal Indonesia menempati negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia.
Nama : Febrianti Azzahra
NPM : 2213053208
Kelas : 2 F
Analisis Video
"Demokrasi Itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara?"
Dalam video di katakan bahwa Demokrasi itu pasti bising dan pasti berisik. Namun tetap dalam konteks koridor demokrasi yang prosedural.
Dengan keberisikan itu, lalu mengapa sistem demokrasi ini menjadi pilihan banyak negara?
Alasan utama dalam sistem demokrasi jika dijalankan dengan baik yaitu mampu memperbaiki keamanan dan kemakmuran jangka panjang.
Ada pun beberapa alasan sebagai berikut :
• Demokrasi di pandang sebagai alat paling efektif dalam mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik, contohnya dari segi penegakan HAM.
• Warga di negara Demokrasi juga cenderung mempunyai angka harapan hidup yang tinggi.
Namun bukan berarti demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang sempurna.
Dalam hal ini para kritikus apakah memberi hak pilih kepada warga atas persoalan yang mereka tidak kuasai adalah hal yang tepat?
Pertanyaan seperti itu relevan jika demokrasi menghasilkan pemimpin-pemimpin populis yang anti-sains dan para politikus yang menolak dikritik dan menampik kebebasan berpendapat. Dari beberapa analisis mengatakan bahwasanya demokrasi berada dalam fase kritis.
Beberapa alasan yang mengatakan mengapa demokrasi dilanda krisis.
• Rendahnya rasa kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus;
• Penurunan jumlah keanggotaan partai politik;
• Dan regulasi pemerintah dianggap tidak transparan.
Dalam akhir video dikatakan bahwa Demokrasi bukanlah tujuan. Namun Demokrasi adalah perjalanan yang kita tempuh bersama sebagai warga, sebagai bangsa dan sebagai negara.
NPM : 2213053208
Kelas : 2 F
Analisis Video
"Demokrasi Itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara?"
Dalam video di katakan bahwa Demokrasi itu pasti bising dan pasti berisik. Namun tetap dalam konteks koridor demokrasi yang prosedural.
Dengan keberisikan itu, lalu mengapa sistem demokrasi ini menjadi pilihan banyak negara?
Alasan utama dalam sistem demokrasi jika dijalankan dengan baik yaitu mampu memperbaiki keamanan dan kemakmuran jangka panjang.
Ada pun beberapa alasan sebagai berikut :
• Demokrasi di pandang sebagai alat paling efektif dalam mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik, contohnya dari segi penegakan HAM.
• Warga di negara Demokrasi juga cenderung mempunyai angka harapan hidup yang tinggi.
Namun bukan berarti demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang sempurna.
Dalam hal ini para kritikus apakah memberi hak pilih kepada warga atas persoalan yang mereka tidak kuasai adalah hal yang tepat?
Pertanyaan seperti itu relevan jika demokrasi menghasilkan pemimpin-pemimpin populis yang anti-sains dan para politikus yang menolak dikritik dan menampik kebebasan berpendapat. Dari beberapa analisis mengatakan bahwasanya demokrasi berada dalam fase kritis.
Beberapa alasan yang mengatakan mengapa demokrasi dilanda krisis.
• Rendahnya rasa kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus;
• Penurunan jumlah keanggotaan partai politik;
• Dan regulasi pemerintah dianggap tidak transparan.
Dalam akhir video dikatakan bahwa Demokrasi bukanlah tujuan. Namun Demokrasi adalah perjalanan yang kita tempuh bersama sebagai warga, sebagai bangsa dan sebagai negara.
Nama : Febrianti Azzahra
NPM : 2213053208
Kelas : 2 F
NPM : 2213053208
Kelas : 2 F