Nama : Amanda Gita Devi Rahmawati
NPM : 2213053092
Kelas : 2F
Prodi : PGSD

Supremasi Hukum
Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern saat ini. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting di kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Sebagaimana dalam UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu bernegara hukum yang berbasis illmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya.

Reformasi yang bergulir sejak 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum. Slogan reformasi antara lain adalah demokratisasi
(transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan desentralisasi (penyerahan keukasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi). Pembangunan masyarakat madani telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat, sehingga terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat, seperti ICW, POLICE WATCH. dan MAPPI.

NAMA : AMANDA GITA DEVI RAHMAWATI
NPM : 2213053092
KELAS : 2F
PRODI : PGSD

Nama : Amanda Gita Devi Rahmawati
NPM : 22213053092
Kelas : 2F

Nama : Amanda Gita Devi Rahmawati
NPM : 22213053092
Kelas : 2F


Demokrasi yang berlangsung di daerah-daerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan terobosan penting yang dimaksudkan sebagai upaya pendalaman demokrasi (deepening democracy), yakni suatu upaya untuk mengatasi kelemahan praktek demokrasi substantif, khususnya dalam merespon tuntutan-tuntutan masyarakat lokal.

Proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional (setelah tiga kali melaksanakan pemilu presiden langsung) menunjukkan arah yang tak mudah, khususnya dalam hal membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) atau konsolidasi demokrasi. Proses ini krusial karena semua tahapan yang dilalui dalam pilpres akan berpengaruh terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Secara khusus pilpres yang berkualitas akan berpengaruh positif terhadap pemerintahan yang efektif (governable). Sehingga, pendalaman demokrasi dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif.

Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum kurang memadai. Pendalaman demokrasi juga belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik.

Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemen-elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal forces) tersebut sangat diperlukan. Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat.

Nama : Amanda Gita Devi Rahmawati
NPM : 22213053092
Kelas : 2F

Demokrasi yang dianggap berisik memiliki kebermanfaatan yaitu, seperti menjamin kebebasan berpendapat, mengurangi konflik, serta meningkatkan partisipasi publik. Negara yang memiliki demokrasi yang baik akan mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran negaranya.
Tetapi, demokrasi bukanlah sistem pemerintahan yang sempurna melainkan suatu perjalanan yang ditempuh bersama sebagai warga, bangsa dan negara.