Nama : Amanda Gita Devi Rahmawati
NPM : 2213053092
Kelas :

Analisis soal 1
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban :
Menurut saya, mengenai isi artikel yaitu konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste yang terjadi pada pertengahan Oktober 2013, konflik antarwarga di perbatasan Indonesia-Timor Leste kembali pecah. Warga kedua negara saling serang dengan melempar batu dan kayu di perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara (Indonesia) dengan Distrik Oecussi (Timor Leste). Konflik ini menimbulkan ketegangan hubungan antarwarga hingga berhari-hari berikutnya Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik komunal tersebut, yakni masih belum tuntasnya delimitasi perbatasan antara kedua negara, terjadi perbedaan interpretasi mengenai zona netral yang terdapat di perbatasan kedua negara, serta masih terdapat sentimen negatif antarwarga Indonesia dengan warga Timor Leste.

Hal positif yang dapat saya ambil, yaitu :
- mengetahui kronologi konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste , faktor-faktor penyebab, usaha penyelesaian, dan langkah yang bisa dilakukan ke depan.
- mengetahui bahwa wawasan nusantara dapat menjadi alternatif pencegahan konflik antar-negara

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jawaban :
Menurut saya, jika wilayah dan bangsa Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara akan mudah terpengaruh oleh bangsa lain yang dapat memicu konflik. Hal ini disebabkan lunturnya rasa persatuan dan kesatuan di antara warga negara dan tidak adanya rasa melindungi bangsa secara utuh .

3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel diatas?
Jawaban :
Wawasan nusantara menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Wawasan nusantara juga merupakan konsep dasar bagi kebijakan dan strategi pembangunan nasional

Nama : Amanda Gita Devi Rahmawati
NPM : 2213053092
Kelas : 2F

Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa. Teori geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa pancasila sebagai ideologi nasional yang dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. Teori ini diperkenalkan oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Prinsip geopolitik di Indonesia tidak mementingkan dalam hal wilayah, tetapi lebih kepada membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah.
Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan nusantara sendiri adalah wawasan nasional yang bersumber dari pancasila dan UUD NRI. Hakikat dari wawasan nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.

Macam-macam Teori Geopolitik :
1. Teori Frederich Ratzel
2. Teori Rudolf Kjellen
3. Teori Karl Haushofer
4. Teori Halford Mackinder
5. Teori Alfred Thayer Mahan
6. Teori Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller

Cara pandang bangsa Indonesia sebagai perwujudan kepulauan nusantara, yaitu sebagai suatu kesatuan poltik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan.
Konsep NKRI dicantumkan dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang isinya : "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik." Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesatuan wilayah indonesia mencakup kesatuan politik, hukum, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta di antara Benua Asia dan Australia. Keunggulan bangsa Indonesia yaitu, jumlah dan potensi penduduknya cukup besar, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, serta letak wilayah yang strategis.

NAMA : AMANDA GITA DEVI RAHMAWATI
NPM : 2213053092
KELAS : 2F
PRODI : PGSD

NAMA : AMANDA GITA DEVI RAHMAWATI
NPM : 2213053092
KELAS : 2F
PRODI : PGSD

Nama : Amanda Gita Devi Rahmawati
NPM : 221113053092
Kelas : 2F

Teori Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum

Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim,jaksa, serta pengacara. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah saat ini, berbagai kebijakan pada bidang menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.