Nama: Khairunnisa
NPM: 2253053002
Kelas: 2C
Prodi: PGSD

Analisis Video

Supermasi Hukum Bagian 1
Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan pada masa reformasi yang memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh hukum yang di bawah kekuasaan. Tuntutan partisipasi dan kontrol bermasyarakat terhadap institut yang menjadi dan memuat lembaga negara baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif, semua dihadapkan pada tantangan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga menuntut untuk mewujudkan dengan sebaik-baiknya. Di masa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinnekan tunggal ika tersebut, maka pluralisme dalam hukum muncul sebagai tantangan.

Usaha untuk mensejahterakan rakyat mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan menjadi penghambat. Para investor menginginkan adanya pemaparan infrastruktur sebelum melihat unsur-unsur yang lain. Hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan meamalkan investasi mereka.

Pertahanan kita adalah alat-alat perang, bukan sains, dan buka pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan. - Albert Einstein -

Nama: Khairunnisa
Npm: 2253053002
Kelas: 2C
Prodi: PGSD

Nama: Khairunnisa
NPM: 2253053002
Kelas: 2C

Nama: Khairunnisa
NPM: 2253053002
Kelas: 2C

Analisis Jurnal

Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019
Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik. Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, head to head, untuk memperebutkan kursi presiden. Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Demokrasi yang berlangsung di daerah-daerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional. Argumen Smith (1985) dan Arghiros (2001) menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi telah mendasari perilaku, baik elite maupun masyarakat.

Dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas, terutama terkait tuduhan kecurangan. Hingga 20 April 2019 Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres/Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, misalnya, secara resmi telah melaporkan sekitar 1.200 daftar sementara kecurangan Pilpres 2019 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

Nama: Khairunnisa
NPM: 2253053002

Kelas: 2C

Analisis Video

Demokrasi itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara?
Jokowi mengatakan "Yang penting sekarang dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan". Pernyataan dari Jokowi tersebut terkait situasi pandemi ini dinilai muskil terpenuhi negara demokrasi
Selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin kebebasan untuk berpendapat. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno mengatakan "demokrasi itu pasti bising, demokrasi itu pasti berisik. Demokrasi itu memang tempat orang berisik, tempat orang ribut. Yang penting ributnya masih dalam konteks. Koridor demokrasi yang prosedural saya kira tidak ada persoalan". Dengan keberisikan itu bagaimana sistem ini jadi pilihan banyak negara? Alasan utama, negara yang sistem demokrasinya baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Demokrasi juga dipandang sebagai alat efektif untuk mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik. Misalnya, dari segi penegakan HAM. Negara yang menganut demokrasi memiliki skor penegakan HAM yang lebih tinggi. Warga di negara penganut demokrasi juga cenderung mempunyai angka harapan hidup yang tinggi.

Pengajar Ilmu Politik di Universitas Chengci, Taiwan, Alex Tan mengatakan "Kalau kita bandingkan negara demokrasi dengan non-demokrasi secara umum, negara demokrasi lebih kaya. Mereka punya tingkat perkembangan manusia yang lebih tinggi. Demokrasi punya angka korupsi yang lebih rendah. Warga negara demokrasi lebih bahagia dan sehat dan warga negara demokrasi menikmati lebih banyak jaminan atas hak asasi manusia". Pasca perang dingin, banyak negara yang ingin kebebasan dan kemakmuran, seperti halnya dengan negara demokrasi. Sejak akhir 1980-an, negara yang menganut demokrasi meningkat pesat. Sebaliknya, semakin banyak rezim autokrasi yang berjatuhan. Namun, bukan berarti demokrasi adalah sistem pemerintahan yang sempurna. Pada tahun 2019 skor rata-rata indeks demokrasi di 165 negara merosot dari 5,48 ke 5,44. Itu menjadi skor terburuk sejak tahun 2006.