Nama: Khairunnisa
NPM: 2253053002
Kelas: 2C
Prodi: PGSD
NPM: 2253053002
Kelas: 2C
Prodi: PGSD
Posts made by Khairunnisa 2253053002
Nama: Khairunnisa
NPM: 2253053002
Kelas: 2C
Prodi: PGSD
Analisis Jurnal
Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara
Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Pengertian penegakan hukum itu dapat ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.
Basuki T Purnama (BTP) yang akrab dipanggil Ahok lahir di Gantung, desa Laskar Pelangi, Belitung Timur. Ia melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMU) dan perguruan tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti. Pertama-tama ia bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) yang saat itu dipimpin oleh Dr. Sjahrir. Pada pemilu 2004 ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dengan keuangan yang sangat terbatas dan model kampanye yang lain dari yang lain, yaitu menolak memberikan
uang kepada rakyat, ia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok yang tegas sangat cocok untuk Jakarta. Pasalnya, dengan ketegasannya, Ahok bisa mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan mengatasi sejumlah persoalan di DKI Jakarta. yang menjabat sebagai Gubernur. Jiwa kepemimpinan Ahok pada saat menjabat sebagai wakil gubernur sudah terasa dikalangan warga Jakarta pada saat relokasi warga waduk Pluit yang dipindahkan ke rusun (rumah susun), penertiban PKL (pedagang kaki lima) dipasar Tanah Abang dan tindakan-tindakan yang kerap kali membuat warga tercengang. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ahok juga mendapatkan respon yang positif dan negatif. Sehingga gaya kepemimpinan Ahok menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat.
NPM: 2253053002
Kelas: 2C
Prodi: PGSD
Analisis Jurnal
Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara
Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Pengertian penegakan hukum itu dapat ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.
Basuki T Purnama (BTP) yang akrab dipanggil Ahok lahir di Gantung, desa Laskar Pelangi, Belitung Timur. Ia melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMU) dan perguruan tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti. Pertama-tama ia bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) yang saat itu dipimpin oleh Dr. Sjahrir. Pada pemilu 2004 ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dengan keuangan yang sangat terbatas dan model kampanye yang lain dari yang lain, yaitu menolak memberikan
uang kepada rakyat, ia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok yang tegas sangat cocok untuk Jakarta. Pasalnya, dengan ketegasannya, Ahok bisa mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan mengatasi sejumlah persoalan di DKI Jakarta. yang menjabat sebagai Gubernur. Jiwa kepemimpinan Ahok pada saat menjabat sebagai wakil gubernur sudah terasa dikalangan warga Jakarta pada saat relokasi warga waduk Pluit yang dipindahkan ke rusun (rumah susun), penertiban PKL (pedagang kaki lima) dipasar Tanah Abang dan tindakan-tindakan yang kerap kali membuat warga tercengang. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ahok juga mendapatkan respon yang positif dan negatif. Sehingga gaya kepemimpinan Ahok menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat.
Nama: Khairunnisa
NPM: 2253053002
Kelas: 2C
Prodi: PGSD
Analisis Video
Supremasi Hukum Bagian 2
Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Apabila dalam kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang sangat komplek tidak dapat lagi menerapkan segala sesuatunya kepada custumary law/interactional law. Hukum sudah menjadi orde yang sudah dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang. Pada kehidupannya modern serta dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting serta mencari ditengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks.
Sebagai dicantumkan dalam UUD NKRI tahun 1945 Indonesia adalah negara hukum dan dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlunya ada negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi segnifer para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. Cara hukum yang keliru memang dapat menimbulkan petaka dan ini dapat terjadi karena cara hukum perspektual. Pada reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Adapun terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti ICW, Police Watch, MAPPI
NPM: 2253053002
Kelas: 2C
Prodi: PGSD
Analisis Video
Supremasi Hukum Bagian 2
Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Apabila dalam kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang sangat komplek tidak dapat lagi menerapkan segala sesuatunya kepada custumary law/interactional law. Hukum sudah menjadi orde yang sudah dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang. Pada kehidupannya modern serta dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting serta mencari ditengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks.
Sebagai dicantumkan dalam UUD NKRI tahun 1945 Indonesia adalah negara hukum dan dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlunya ada negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi segnifer para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. Cara hukum yang keliru memang dapat menimbulkan petaka dan ini dapat terjadi karena cara hukum perspektual. Pada reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Adapun terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti ICW, Police Watch, MAPPI
Nama: Khairunnisa
NPM: 2253053002
Kelas: 2C
Prodi: PGSD
NPM: 2253053002
Kelas: 2C
Prodi: PGSD
Nama: Khairunnisa
NPM: 2253053002
Kelas: 2C
Prodi: PGSD
NPM: 2253053002
Kelas: 2C
Prodi: PGSD