NAMA: CHINDY ALVIONA
NPM: 2213053093
KELAS: 2G
Kiriman dibuat oleh Chindy Alviona 2213053093
Nama: Chindy Alviona
NPM: 2213053093
Kelas: 2G
Analisis Jurnal
1. Judul
Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang materi yang berjudul "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani"
2. Penulis
Jurnal tersebut di tulis oleh Aulia Rosa Nasution
3. Korespondensi
Pada bagian ini terdapat nama penulis, nama lembaga pendidikan, dan progam studi penulis.
Aulia Rosa Nasution
Magister Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia
4. Abstrak
Pada bagian abstrak, Penulisan ini bertujuan untuk membahas urgensi pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) sebagai pendidikan karakter
bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM dan masyarakat madani. Perubahan Indonesia menuju pada sistem demokrasi merupakan sesuatu yang tidak terelakkan lagi. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang lengser pada 21 Mei 1998, Indonesia mengalami proses pembentukan demokrasi meskipun berjalan setelah lebih dari 30 tahun Orde Baru berkuasa. Transisi Indonesia menaiki demokrasi menimbulkan banyak kecemasan dimana pada saat yang sama masyarakat masih cenderung melakukan penyelesaian konflik melalui cara-cara yang tidak demokratis, main hakim sendiri, memaksakan kehendak, dan praktik money politics sebagai cermin dari perilaku dan sikap yang bertolak belakang dengan demokrasi yang diperjuangkan oleh kalangarn reformis selama ini.
5. Kata Kunci
Pada jurnal ini sudah terdapat kata kunci yaitu Civics Education, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani; Pendidikan Karakter.
6. Pendahuluan
Pendidikan kewarganegaraan dalam
konteks pendidikan nasional bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Berbagai model dan istilah pendidikan kewarganegaraan dilakukan oleh Pemerintah RI untuk menyelenggarakan
misi pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara.
Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu tidak lepas dari kepentingan pemerintah yang berkuasa, yang telah dipraktikkan oleh rezim Orde Baru dimana pendidikan kewarganegaraan telah direkayasa sedemikian rupa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara cara indoktrinasi, manipulasi atas demokrasi dan Pancasila, dimana banyak perilaku kalangan elite Orde Baru yang mengelola negara dengan penuh praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
7. Pembahasan
* Menurut Muhammad
Numan Soemantri pengertian Civics dapat dirumuskan sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicaraan hubungan manusia dengan;
(a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik);
b) individu-individu dengan negara.
* Menurut Edmonson (1958), makna Civics selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak dan hak hak istimewa warganegara. Pengertian ini menunjukkan Civics sebagai cabang dari ilmu politik (Ubaedillah, 2008: 5).
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain:
a). membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
b). menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa;
c). mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab.
Secara etimologis “demokrasi” terdiri
dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata demos-cratein atau demos-cratos
(demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari , oleh dan untuk rakyat (Ubaedillah, 2008: 36).
Demokrasi dapat digolongkan menjadi
dua macam yaitu:
1. Demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung (direct democracy) adalah demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan suatu negara.
2. Sementara itu demokrasi tidak langsung, adalah demokrasi yang secara tidak langsung melibatkan rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan.
pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal
yaitu;
1). pemerintahan dari rakyat
(government of the people);
2). pemerintahan oleh rakyat (government by the people); dan
3). pemerintahan untuk rakyat (government for the people).
Tiga faktor ini merupakan tolak ukur
umum dari suatu pemerintahan yang
demokratis yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pemerintahan dari rakyat (government of the people) mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintaha yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi yaitu pemilihan umum.
Menurut cendekiawan Nurcholish
Madjid, setidaknya ada enam (6) norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis yaitu sebagai berikut;
1) kesadaran akan pluralisme;
2) musyarawah;
3) cara cara – cara yang sesuai tujuan;
4) norma kejujuran dalam pemufakatan;
5) kebebasan nurani, persamaan
hak dan kewajiban;
6) percobaan dan kesalahan
(trial and error) (Latif, 2007: 39).
*Pertama, kesadaran akan pluralisme.
*Kedua, musyawarah.
*Ketiga, cara haruslah berjalan dengan
tujuan.
*Keempat, norma kejujuran dalam
pemufakatan.
* Kelima, kebebasan nurani, persamaan
hak dan kewajiban.
* Keenam, trial and error (percobanan dan salah) dalam berdemokrasi.
Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)
pertamakalinya dikemukakan oleh John Locke, yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak- hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia.
Di dalam HAM terdapat empat prinsip
dasar HAM yaitu; 1)kebebasan, 2)
kemerdekaan, 3) persamaan dan 4) keadilan.
Adapun tujuan DUHAM antara lain
sebagai berikut;
a) sebagai tolak ukur (standar umum) prestasi bersama semua rakyat dan
semua bangsa;
b) sebagai pengumuman resmi
kepada semua negara anggota PBB dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam DUHAM;
c) meskipun DUHAM bukanlah sebagai “convention” atau “covenant”
(perjanjian internasional) namun semua
anggota PBB secara moral berkewajiban untuk menerapkannya (Sabon, 2014: 17).
Pelaksanaan HAM telah dilakukan melalui dua instrumen yaitu pertama, kovenan hak-hak sipil dan politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan kedua, kovenan hak- hak ekonomi, sosial dan budaya atau International Covenant on Economic,Social and Cultural Rights (ICESCR).
8. Kesimpulan
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan pendidikan yang sangat penting di dalam mendidik karakter bangsa Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis dan beradab dimana mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta kesiapan mereka menjadi bagian dari warga negara dunia (global society) di era modern saat ini.
Kedua, Pendidikan Kewarganegaraan
dapat menjadi sarana pertemuan beragam nilai dan prinsip yang bersumber dari luar dan khazanah pemikiran dan nilai-nilai Indonesia, yang diorientasikan untuk melahirkan sebuah sintesis kreatif yang dibutuhkan oleh Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi baru yang bersendikan pada Pancasila. Untuk menjadi sebuah negara yang matang berdemokrasi, demokrasi Indonesia dapat seiring dan sejalan dengan koridor penguatan wawasan kebangsaan yang berbasis pada empat konsensus dasar nasional Indonesia: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan Kewarganegaraan yang humanis-partisipatoris diharapkan mampu menjadi laboratorium bagi penyemaian prinsip-prinsip demokrasi yang terintegrasikan dengan nilai-nilai keindonesiaan yang bersumber dari
Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa yang diharapkan dapat menjadi unsur utama pembentukan karakter nasional Indonesia.
NPM: 2213053093
Kelas: 2G
Analisis Jurnal
1. Judul
Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang materi yang berjudul "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani"
2. Penulis
Jurnal tersebut di tulis oleh Aulia Rosa Nasution
3. Korespondensi
Pada bagian ini terdapat nama penulis, nama lembaga pendidikan, dan progam studi penulis.
Aulia Rosa Nasution
Magister Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia
4. Abstrak
Pada bagian abstrak, Penulisan ini bertujuan untuk membahas urgensi pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) sebagai pendidikan karakter
bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM dan masyarakat madani. Perubahan Indonesia menuju pada sistem demokrasi merupakan sesuatu yang tidak terelakkan lagi. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang lengser pada 21 Mei 1998, Indonesia mengalami proses pembentukan demokrasi meskipun berjalan setelah lebih dari 30 tahun Orde Baru berkuasa. Transisi Indonesia menaiki demokrasi menimbulkan banyak kecemasan dimana pada saat yang sama masyarakat masih cenderung melakukan penyelesaian konflik melalui cara-cara yang tidak demokratis, main hakim sendiri, memaksakan kehendak, dan praktik money politics sebagai cermin dari perilaku dan sikap yang bertolak belakang dengan demokrasi yang diperjuangkan oleh kalangarn reformis selama ini.
5. Kata Kunci
Pada jurnal ini sudah terdapat kata kunci yaitu Civics Education, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani; Pendidikan Karakter.
6. Pendahuluan
Pendidikan kewarganegaraan dalam
konteks pendidikan nasional bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Berbagai model dan istilah pendidikan kewarganegaraan dilakukan oleh Pemerintah RI untuk menyelenggarakan
misi pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara.
Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu tidak lepas dari kepentingan pemerintah yang berkuasa, yang telah dipraktikkan oleh rezim Orde Baru dimana pendidikan kewarganegaraan telah direkayasa sedemikian rupa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara cara indoktrinasi, manipulasi atas demokrasi dan Pancasila, dimana banyak perilaku kalangan elite Orde Baru yang mengelola negara dengan penuh praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
7. Pembahasan
* Menurut Muhammad
Numan Soemantri pengertian Civics dapat dirumuskan sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicaraan hubungan manusia dengan;
(a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik);
b) individu-individu dengan negara.
* Menurut Edmonson (1958), makna Civics selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak dan hak hak istimewa warganegara. Pengertian ini menunjukkan Civics sebagai cabang dari ilmu politik (Ubaedillah, 2008: 5).
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain:
a). membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
b). menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa;
c). mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab.
Secara etimologis “demokrasi” terdiri
dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata demos-cratein atau demos-cratos
(demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari , oleh dan untuk rakyat (Ubaedillah, 2008: 36).
Demokrasi dapat digolongkan menjadi
dua macam yaitu:
1. Demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung (direct democracy) adalah demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan suatu negara.
2. Sementara itu demokrasi tidak langsung, adalah demokrasi yang secara tidak langsung melibatkan rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan.
pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal
yaitu;
1). pemerintahan dari rakyat
(government of the people);
2). pemerintahan oleh rakyat (government by the people); dan
3). pemerintahan untuk rakyat (government for the people).
Tiga faktor ini merupakan tolak ukur
umum dari suatu pemerintahan yang
demokratis yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pemerintahan dari rakyat (government of the people) mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintaha yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi yaitu pemilihan umum.
Menurut cendekiawan Nurcholish
Madjid, setidaknya ada enam (6) norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis yaitu sebagai berikut;
1) kesadaran akan pluralisme;
2) musyarawah;
3) cara cara – cara yang sesuai tujuan;
4) norma kejujuran dalam pemufakatan;
5) kebebasan nurani, persamaan
hak dan kewajiban;
6) percobaan dan kesalahan
(trial and error) (Latif, 2007: 39).
*Pertama, kesadaran akan pluralisme.
*Kedua, musyawarah.
*Ketiga, cara haruslah berjalan dengan
tujuan.
*Keempat, norma kejujuran dalam
pemufakatan.
* Kelima, kebebasan nurani, persamaan
hak dan kewajiban.
* Keenam, trial and error (percobanan dan salah) dalam berdemokrasi.
Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)
pertamakalinya dikemukakan oleh John Locke, yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak- hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia.
Di dalam HAM terdapat empat prinsip
dasar HAM yaitu; 1)kebebasan, 2)
kemerdekaan, 3) persamaan dan 4) keadilan.
Adapun tujuan DUHAM antara lain
sebagai berikut;
a) sebagai tolak ukur (standar umum) prestasi bersama semua rakyat dan
semua bangsa;
b) sebagai pengumuman resmi
kepada semua negara anggota PBB dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam DUHAM;
c) meskipun DUHAM bukanlah sebagai “convention” atau “covenant”
(perjanjian internasional) namun semua
anggota PBB secara moral berkewajiban untuk menerapkannya (Sabon, 2014: 17).
Pelaksanaan HAM telah dilakukan melalui dua instrumen yaitu pertama, kovenan hak-hak sipil dan politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan kedua, kovenan hak- hak ekonomi, sosial dan budaya atau International Covenant on Economic,Social and Cultural Rights (ICESCR).
8. Kesimpulan
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan pendidikan yang sangat penting di dalam mendidik karakter bangsa Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis dan beradab dimana mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta kesiapan mereka menjadi bagian dari warga negara dunia (global society) di era modern saat ini.
Kedua, Pendidikan Kewarganegaraan
dapat menjadi sarana pertemuan beragam nilai dan prinsip yang bersumber dari luar dan khazanah pemikiran dan nilai-nilai Indonesia, yang diorientasikan untuk melahirkan sebuah sintesis kreatif yang dibutuhkan oleh Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi baru yang bersendikan pada Pancasila. Untuk menjadi sebuah negara yang matang berdemokrasi, demokrasi Indonesia dapat seiring dan sejalan dengan koridor penguatan wawasan kebangsaan yang berbasis pada empat konsensus dasar nasional Indonesia: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan Kewarganegaraan yang humanis-partisipatoris diharapkan mampu menjadi laboratorium bagi penyemaian prinsip-prinsip demokrasi yang terintegrasikan dengan nilai-nilai keindonesiaan yang bersumber dari
Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa yang diharapkan dapat menjadi unsur utama pembentukan karakter nasional Indonesia.
Nama: Chindy Alviona
NPM: 2213053093
Kelas: 2G
HAKIKAT DAN PENTINGNYA PKN DI PERGURUAN TINGGI
A. PENGERTIAN PKN
Pendidikan kewarganegaraan, usaha sadar menyiapkan peserta didik, cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara. melatih peserta didik berpikir kritis, analitis, demokratis, berdasarkan Pancasila.
B. LANDASAN IDEAL DAN LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
1. Pancasila
2. Pembukaan UUD 1945
3. Batang tubuh UUD 1945 4. UU nomor 20 tahun 1982
5. UU nomor 20 tahun 2003
6 SK dirjen Dikti nomor 43 tahun 2006
C. SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS DAN POLITIK PKN
Substansi: dimulai sebelum Indonesia merdeka diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan eksistensi negara-bangsa dokumen kurikulum: kewarganegaraan (1957), civics (1962) kewarganegaraan negara (1988)
D. DINAMIKA, ESENSI, DAN URGENSI PKN
PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa.
masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.
NAMA: CHINDY ALVIONA
NPM: 2213053093
KELAS: 2G
Nama: Chindy Alviona
NPM: 2213053093
Analisis Vidio 2
PEMBOMAN HIROSHIMA DAN NAGASAKI PADA 9 AGUSTUS 1945
15 Agustus tahun lalu terjadi peristiwa bersejarah di mana Jepang menyerah kepada sekutu yang membuka peluang bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan yang 2 hari kemudian.
7 Desember 1941 Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat dipulau harbor memicu persekutuan Amerika Serikat, Belanda, Hindia Belanda dan sejumlah negara jajahan Inggris dan sejumlah negara Amerika latin untuk bersama-sama berperang melawan Jepang. Jerman dan Italia juga bergabung, kemudian puncak perang sekutu melawan Jepang adalah dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima Jepang pada 6 Agustus 1945, 140.000 orang tewas seketika nyaris setengah dari penduduk kota hiroshima yang itu berjumlah sekitar 350 ribu, tidak berhenti sampai di sana bom atom kedua dijatuhkan sekutu di kota Nagasaki, 3 hari kemudian yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945, 6 hari pasca pemboman Nagasaki pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu menteri luar negeri Jepang ketika itu memoru shigemitsu menandatangani surat Jepang menyerah di atas kapal perang Amerika Serikat ini menandai berakhirnya perang dunia kedua di wilayah Pasifik.
Bagi Indonesia yang saat itu dijajah Jepang, momen ini menjadikan terjadinya kekosongan kekuasaan di wilayah Indonesia. memanfaatkan hal ini dua hari kemudian bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan nya pada tanggal 17 Agustus 1945.
NPM: 2213053093
Analisis Vidio 2
PEMBOMAN HIROSHIMA DAN NAGASAKI PADA 9 AGUSTUS 1945
15 Agustus tahun lalu terjadi peristiwa bersejarah di mana Jepang menyerah kepada sekutu yang membuka peluang bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan yang 2 hari kemudian.
7 Desember 1941 Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat dipulau harbor memicu persekutuan Amerika Serikat, Belanda, Hindia Belanda dan sejumlah negara jajahan Inggris dan sejumlah negara Amerika latin untuk bersama-sama berperang melawan Jepang. Jerman dan Italia juga bergabung, kemudian puncak perang sekutu melawan Jepang adalah dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima Jepang pada 6 Agustus 1945, 140.000 orang tewas seketika nyaris setengah dari penduduk kota hiroshima yang itu berjumlah sekitar 350 ribu, tidak berhenti sampai di sana bom atom kedua dijatuhkan sekutu di kota Nagasaki, 3 hari kemudian yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945, 6 hari pasca pemboman Nagasaki pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu menteri luar negeri Jepang ketika itu memoru shigemitsu menandatangani surat Jepang menyerah di atas kapal perang Amerika Serikat ini menandai berakhirnya perang dunia kedua di wilayah Pasifik.
Bagi Indonesia yang saat itu dijajah Jepang, momen ini menjadikan terjadinya kekosongan kekuasaan di wilayah Indonesia. memanfaatkan hal ini dua hari kemudian bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan nya pada tanggal 17 Agustus 1945.