Nama: Aulia Zahwa Adinda
NPM: 2213053103
Kelas: 2G

SUPREMASI HUKUM

Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan tugas yang besar kepada hukum. Demokrasi tidak bisa dengan cara perhukum masa lalu di bawah kekuasaan yang otoriter serta setralistik. Tuntutan partisipasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap badan dan institusi menjadi semakin kuat baik dari lembaga legislatif (DPR-RI), eksekutif(Presiden), maupun yudikatif(MPR-RI) semua dihadapan dengan tantangan yang sama. Semboyang Bhinneka Tunggal Ika “Berbeda-BedaTetapi Tetap Satu” juga menuntut untuk mewujudkan dengan sebaik-baiknya.

Pada jaman dahulu sentralisme yang oteriter telah menengelamkan kebhinnekaan, maka dari sebab ebab itu berolisme dalam berhukum muncul sebagai tantangan. Usaha mensejahterakan rakyat ialah mengurangi kemiskinan, penganguran dll merupakan beraitan erat dengan pergerakan roda perekonomian. Maka, peranan hukum dalam bentuk bebagai peraturan tidak dapat diabaikan sama sekali. Hukum sangat perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan dijadikan sebagai penghabat perekonomian. Para investor akan terlebih dahulu keinginan adanya pemaparan terkait infrastruktur hukum sebelum melihat unsur-unsur yang lainnya. Hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi perekonomian.

Nama: Aulia Zahwa Adinda
NPM: 2213053103
Kelas: 2G

Nama: Aulia Zahwa Adinda
NPM: 2213053103
Kelas: 2G

Nama: Aulia Zahwa Adinda
NPM: 2213053103
Kelas: 2G

Analisis Vidio

"Perkembangan Demokrasi di Indonesia"

1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan sangat terbatas.

2. Perkembangan Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Tetapi demokrasi parlementer gagal karena,
a). Dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik, seperti partai islam, partai nasionalis, partai jengkol, partai non-Islam.
b). Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah.
c). Persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan angkatan darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.

3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu, yaitu ABRI vs Soekarno vs PKI.

4. Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru
Demokrasi Pancasila (orba)
3 tahun awal kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat. Setelah 3 tahun dominannya peranan ABRI birokratisasi dan sentralisasi pengembangan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintahan dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara dan inkorporasi lembaga non pemerintah.

5. Perkembangan Demokrasi Pada Masa Reformasi (1998 Sampai Dengan Sekarang)
Demokrasi yang ditetapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959.

Karakteristik Demokrasi Era Reformasi
1. pertama, Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya.
2. Kedua, rotasi kekuatan dilaksanakan dari mulai pemerintah pusat sampai pada tingkat Desa.
3. Ketiga, pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka
4. Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.