nama : Dimas Prasetyo
npm : 221305313
kelas : 2c
npm : 221305313
kelas : 2c
Kiriman dibuat oleh Dimas Prasetyo 2213053138
Nama : Dimas Prasetyo
Npm. : 2213053138
Kelas : 2C
Analisis Jurnal.
Dinamika sosial politik menjelang pemilu serentak 2019.
DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019
Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita
perhatian publik.Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, head to head, untuk memperebutkan kursi presiden. Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua kubu pendukung capres. Tak ayal bara pilpres pun cenderung semakin mempertajam timbulnya pembelahan sosial dalam masyarakat. Deepening Democracy dan Tantangannya Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (political society, economic society, the state, dan civil society) mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.
Pemilu Presiden 2019 dan Masalahnya
Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu
merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya
secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu (pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden) dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa. Meskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik masyarakat semakin luas, di tataran empirik pemilu masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat.
Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres.
Npm. : 2213053138
Kelas : 2C
Analisis Jurnal.
Dinamika sosial politik menjelang pemilu serentak 2019.
DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019
Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita
perhatian publik.Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, head to head, untuk memperebutkan kursi presiden. Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua kubu pendukung capres. Tak ayal bara pilpres pun cenderung semakin mempertajam timbulnya pembelahan sosial dalam masyarakat. Deepening Democracy dan Tantangannya Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (political society, economic society, the state, dan civil society) mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.
Pemilu Presiden 2019 dan Masalahnya
Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu
merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya
secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu (pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden) dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa. Meskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik masyarakat semakin luas, di tataran empirik pemilu masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat.
Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres.
Nama : Dimas Prasetyo
Npm. : 2213053138
Kelas : 2C
Analisis Vidio
Demokrasi itu gaduh, tapi kenapa bertahan dan dianut banyak negara?
Pernyataan Presiden Jokowi terkait situasi pandemi ini di nilai muskil terpenuhi dalam negara demokratis. Selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin kebebasan untuk berpendapat.
Alasan utama nya sistem ini menjadi pilihan banyak negara yaitu sistem demokrasinya lebih baik mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka pnjang. Demokrasi juga di pandang sebagai alat paling efektif mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik.
Dari segi penegakan HAM, misalnya, Negara yang menganut demokrasi memiliki skor penegakan HAM yang lebih tinggi, warga yang negara nya menganut demokrasi cenderung memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Pasca perang dingin, banyak negara ingin bebas dan makmur, seperi hal nya negara demokrasi, sejak tahun 1980an, negara yang menganut demokrasi meningkat pesat dan sebaliknya, namun bukan berarti demokrasi adalah sistem pemerintahan yang sempurna.
Kini beberapa analisis mengatakan demokrasi berada dalam fase krisis, pada 2019, skor rata-rata indeks demokrasi di 165 negara merosot dari 5,48 ke 5,44, ini menjadi skor yang terburuk sejak 2006.
"Demokrasi adalah sistem pemerintahan paling buruk, tapi tidak ada yang lebih baik dari itu." Winston Churchill
Npm. : 2213053138
Kelas : 2C
Analisis Vidio
Demokrasi itu gaduh, tapi kenapa bertahan dan dianut banyak negara?
Pernyataan Presiden Jokowi terkait situasi pandemi ini di nilai muskil terpenuhi dalam negara demokratis. Selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin kebebasan untuk berpendapat.
Alasan utama nya sistem ini menjadi pilihan banyak negara yaitu sistem demokrasinya lebih baik mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka pnjang. Demokrasi juga di pandang sebagai alat paling efektif mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik.
Dari segi penegakan HAM, misalnya, Negara yang menganut demokrasi memiliki skor penegakan HAM yang lebih tinggi, warga yang negara nya menganut demokrasi cenderung memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Pasca perang dingin, banyak negara ingin bebas dan makmur, seperi hal nya negara demokrasi, sejak tahun 1980an, negara yang menganut demokrasi meningkat pesat dan sebaliknya, namun bukan berarti demokrasi adalah sistem pemerintahan yang sempurna.
Kini beberapa analisis mengatakan demokrasi berada dalam fase krisis, pada 2019, skor rata-rata indeks demokrasi di 165 negara merosot dari 5,48 ke 5,44, ini menjadi skor yang terburuk sejak 2006.
"Demokrasi adalah sistem pemerintahan paling buruk, tapi tidak ada yang lebih baik dari itu." Winston Churchill
Nama : Dimas Prasetyo
Npm : 2213053138
Kelas : 2C
Npm : 2213053138
Kelas : 2C
Nama : Dimas Prasetyo
Npm : 2213053138
Kelas : 2C
Npm : 2213053138
Kelas : 2C