Nama : Dimas Prasetyo
Npm : 2213053138
Kelas : 2C

Analisis video,
Identitas Nasional yaitu berasal dari kata identitas dan nasional, istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain.
Unsur-unsur pembentukan Identitas Negara yaitu : suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa.
Dari unsur identitas nasional tersebut dapat di rumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut :
-Identitas Fundamental, yaitu pancasila yang merupakan Falsafsah Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi negara,
-Identitas Instrumental, yang berisi UUD 1945 dan Tata Perubahannya, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu kebangsaan "Indonesia Raya",
-Identitas Alamat yang meliputi Negara Kepulauan (archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaannya.
Faktor pembentukan Identitas Nasional yaitu, faktor objektif dan subjektif.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yaitu,
-Primordial ikatan kekerakayatan dan kesamaan suku bangsa daerah bahasa dan adat istiadat,
-Sakral, kesana agama yang di anut oleh suatu masyarakat atau ikatan ideologi yang kuat,
-Tokoh, kepemimpinan tokoh yang di segani dan di hormati,
-Sejarah, resep yang sama tentang soal asal usul atau pengalaman masa lalu,
-Bhineka Tunggal Ika, prinsip bersatu dalam perbedaan merupakan salah satu faktor yang dapat membentuk bangsa negara.
Tujuan dan fungsi Identitas Nasional :
1. Sebagai alat pemersatu bangsa,
2. Sebagai pembeda dengan bangsa lain nya,
3. Merupakan Landasan Negara,
4. Identitas Negara,
5. Nilai Potensi Bangsa.
Kesimpulan nya dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri yakni ciri-ciri atau karekteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakam bangsa indonesia dengan bangsa lain. Bendera negara Indonesia, bahasa negara, lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara bangsa indonesia yang telah merdeka.

Nama : Dimas Prasetyo
Npm : 2213053138
Kelas : 2C
Analisis Jurnal,
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani.

Pendidikan kewarganegaraan dalam
konteks pendidikan nasional bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Berbagai model dan istilah pendidikan kewarganegaraan dilakukan oleh Pemerintah RI untuk menyelenggarakan
misi pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character
Building) bangsa Indonesia yang antara lain: a) membentuk kecakapan partisipatif warga
negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa;
c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab.
Demokrasi dapat digolongkan menjadi
dua macam yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung (direct democracy) adalah demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan suatu negara. Dalam
demokrasi langsung, rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya. Sementara itu demokrasi tidak langsung, adalah demokrasi
yang secara tidak langsung melibatkan rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan. Dalam demokrasi tidak langsung, rakyat menggunakan wakil-wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan aspirasi dan kehendaknya sehingga dalam demokrasi tidak langsung wakil rakyat terlibat secara langsung menjadi perantara seluruh rakyat.
Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)
pertamakalinya dikemukakan oleh John Locke, yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak- hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu
yang bersifat kodrati. Pengertian HAM tertuang di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Menurut UU ini, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupaan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh
negara hukum, pemerintahan dan setiap
orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 butir 1 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia). Definisi ini berarti adanya hak asasi manusia semata – mata karena manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang berbeda dengan mahluk ciptaan lainnya.

Nama : Dimas Prasetyo
Npm : 2213053138
Kelas : 2C
Analisis video

Vidio tersebut membahas tentang hakikat dan penting nya PKN di perguruan tinggi, kata kewarganegaraan berasal dari warga negara, pkn berkaitan dengan warga negara, pkn ini mengusahakan peserta didik agar cinta setia berani berkorban membela bangsa dan negara dan juga melatih untuk berpikir kritis.

Landasan ideal dan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan :
-Pancasila,
-Pembukaan UUD 1945,
-Batang Tubuh UUD 1945,
-UU Nomor 20 Tahun 1982,
-UU Nomor 20 Tahun 2003,
-SK Drijen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006.
Sumber Historis, Sosiologis dan Politik Pkn sudah di mulai sebelum Indonesia merdeka, masyarakat membutuhkan pendidikan kewarganegaraan, untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara bangsa.
Dinamika, Esensi, dan Urgent PKN, perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan hotel untuk membangun negara bangsa, masa depan Pkn sangat di tentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.

Nama : Dimas Prasetyo
Npm. : 2213053138


1. Peran Pancasila sebagai paradigma ilmu akan berfungsi jika seluruh warga negara maupun pemerintah mampu meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila dan menjadikan nya sebagai acuan dalam berolah ilmu maupun menjalankan kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
Rincian dari setiap sila ke dalam kebijakan ilmu dan landasan etika bagi pengembangan ilmu :
- Ketuhanan Yang Maha Esa
Berdasarkan sila pertama pengembangan ilmu tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya apakah merugikan manusia dengan sekitarnya.
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
Berdasarkan sila kedua pengembangan ilmu memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu haruslah secara beradab bermoral. Oleh karena itu, pengembangan ilmu harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia .
-Persatuan Indonesia
Berdasarkan sila ketiga pengembangan ilmu memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia dapat terwujud dan terpelihara dengan adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Berdasarkan sila keempat setiap warga negara harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu sebagai warga negara harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka artinya terbuka untuk dikritik dll.
-Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
Berdasarkan sila kelima pengembangan ilmu harus dapat dijaga keseimbangannya dan keadilannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu keseimbangan keadilan dengan Tuhannya, dirinya sendiri, masyarakat serta dengan alam lingkungannya.

2.Harapan saya yaitu pemimpin, warga negara dan ilmuwan di Indonesia baik sekarang maupun mendatang harus mengimplementasikan nilai-nilai pancasila karena dalam pancasila mencakup semua aspek-aspek kehidupan dalam bermasyarakat mulai dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan serta nilai keadilan. Karena mengimplementasikan Pancasila bertujuan untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia.