Nama : Nadia Nur Safitri
NPM : 2213053275
Kelas : 2G
Prodi : PGSD
Analisis Soal!
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban :
Artikel tersebut berisi terkait HAM selama 2019 masih buruk.Namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya. Pada tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam yaitu banyak agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Dua dekade pelembagaan pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat HAM.Rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran akan sia-sia dan justru membuat pelanggaran HAM baru dengan membuka jalur impunitas tanpa pengakuan atas terjadinya kejahatan.Mengenai situasi di Papua, terdapat dua kejahatan HAM yang telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM yaitu Kasus Wasior dan Wamena. Namun, hingga kini kasus tersebut berjalan di tempat tanpa kepastian penyelesaiannya. Serta beberapa permasalahan lainnya yang belum terselesaikan.Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting, salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.Hal positif yang dapat saya ambil yaitu saya dapat mengetahui bahwa pada tahun 2019 merupakan tahun dimana penegakkan HAM dinilai sebagai tahun yang kelam dan terdapat permasalahan-permasalahan penegakkan HAM yang belum terselesaikan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban :
Demokrasi di Indonesia telah mengalami perubahan dan adaptasi seiring dengan perkembangan adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan keragaman budaya yang kaya, Indonesia memiliki banyak nilai-nilai tradisional yang dapat memberikan kontribusi dalam membangun sistem demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Analisis mengenai demokrasi Indonesia berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yaitu: Gotong Royong,Keadilan Sosial,Musyawarah Mufakat,Keterbukaan dan Toleransi.Meskipun demokrasi Indonesia telah mencapai kemajuan dalam menerapkan nilai-nilai adat istiadat/budaya dalam sistem politiknya, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, kesenjangan sosial dan ketimpangan kekayaan yang masih ada di masyarakat perlu ditangani melalui kebijakan publik yang lebih inklusif. Selain itu, perlu terus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah.Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menawarkan potensi untuk membangun sistem politik yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia, dapat terwujud demokrasi yang menghormati keberagaman dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan negara.
Menurut pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah salah satu ciri khas dari sistem politik Indonesia. Prinsip ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini mengakui keberadaan Tuhan sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan berdemokrasi. Hal ini mengimplikasikan bahwa nilai-nilai agama dan keyakinan dalam masyarakat Indonesia harus dihormati dan diakui dalam konteks demokrasi. Dalam kerangka ini, demokrasi di Indonesia diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas dan menghormati pluralisme agama yang ada di negara ini.
Dlam praktiknya, implementasi prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ini terus diperdebatkan dan dipelajari oleh para ahli dan pemangku kepentingan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kebebasan beragama, pluralisme, dan prinsip-prinsip demokratis lainnya, sehingga demokrasi di Indonesia dapat tetap berkembang dan inklusif bagi semua warganya.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban :
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini melibatkan berbagai aspek yang berkaitan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Namun, penting untuk diingat bahwa evaluasi atas praktik demokrasi adalah subjektif dan dapat dipandang dari berbagai perspektif.Secara umum, Indonesia telah melaksanakan proses demokratis, termasuk pemilihan umum yang teratur untuk memilih perwakilan di tingkat nasional, provinsi, dan daerah. Praktik demokrasi ini melibatkan partai politik yang bersaing, kebebasan berpendapat, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.
Namun, seperti dalam banyak negara demokratis, tantangan dan permasalahan masih ada dalam praktik demokrasi di Indonesia. Beberapa isu yang sering dibahas meliputi korupsi, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, perlindungan hak asasi manusia, serta representasi dan partisipasi politik yang inklusif.Dalam konteks Pancasila dan UUD NRI 1945, terdapat upaya untuk mempromosikan nilai-nilai yang terkandung dalam dokumen-dokumen tersebut. Pancasila sebagai dasar filsafat negara mengandung prinsip-prinsip seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial. UUD NRI 1945 juga menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta hak asasi manusia.Namun, dalam kenyataannya, masih ada tantangan dalam menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik politik sehari-hari. Terdapat perdebatan dan kontroversi terkait interpretasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam kebijakan dan tindakan pemerintah. Misalnya, isu kebebasan berpendapat dan kebebasan pers kadang-kadang menjadi sorotan, di mana terdapat pembatasan dan intimidasi terhadap wartawan, aktivis, dan kelompok masyarakat sipil.Hal yang penting adalah bahwa kesesuaian praktik demokrasi dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai hak asasi manusia harus terus menjadi perhatian dan tujuan untuk diperjuangkan. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial adalah aspek-aspek yang penting dalam membangun dan memperkuat demokrasi yang inklusif di Indonesia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban :
Sikap saya mengenai hal tersebut saya kecewa. Hal ini dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap perwakilan politik dan merusak integritas sistem demokrasi. Agenda politik pribadi yang tidak sejalan dengan kepentingan nyata masyarakat dapat mengarah pada keputusan yang tidak bermanfaat bagi rakyat secara keseluruhan. Ini dapat mencakup tindakan korupsi, nepotisme, manipulasi kebijakan, atau penyelewengan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.Dalam hal ini, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap anggota parlemen. Transparansi dalam proses politik, seperti pengungkapan keuangan, laporan kinerja, dan keterbukaan terhadap konflik kepentingan, dapat membantu mengurangi risiko agenda politik pribadi yang merugikan masyarakat.Selain itu, partisipasi publik yang aktif dan melibatkan masyarakat dalam proses politik dapat memperkuat kontrol demokratis. Masyarakat perlu memantau kinerja anggota parlemen, memberikan umpan balik, dan memanfaatkan hak pilih mereka secara cerdas pada pemilihan umum untuk memilih perwakilan yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat. Perlu diketahui bahwa mengatasi masalah seperti ini tidaklah mudah dan membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan institusi demokrasi itu sendiri. Perbaikan sistem, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik yang merugikan, dan budaya politik yang transparan dan berintegritas adalah langkah-langkah yang penting dalam mengatasi masalah ini dan memperkuat demokrasi yang sehat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban :
Menurut pendapat saya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memiliki potensi untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat. Dalam beberapa kasus, kekuasaan kharismatik tersebut dapat digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau bahkan merugikan kepentingan rakyat secara keseluruhan.Dalam demokrasi dewasa saat ini, HAM merupakan prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti kebebasan berpikir, berpendapat, beragama, dan berorganisasi, serta hak-hak sipil dan politik lainnya, melindungi martabat, kebebasan, dan keadilan bagi semua individu.Ketika pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik mengeksploitasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan, ini dapat berdampak negatif pada hak asasi manusia. Tindakan semacam itu dapat membatasi kebebasan individu, mengabaikan proses demokrasi, dan melanggar prinsip-prinsip keadilan dan persamaan.Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting bagi masyarakat dan institusi demokrasi untuk tetap memegang teguh prinsip-prinsip hak asasi manusia. Masyarakat perlu secara kritis menganalisis tindakan dan kebijakan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan mengukurnya dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional.Penting untuk mempromosikan kesadaran akan hak asasi manusia, memperkuat lembaga-lembaga yang menjaga hak asasi manusia, seperti ombudsman, lembaga perlindungan hak asasi manusia, dan sistem peradilan yang independen. Perlindungan hak asasi manusia yang kuat juga memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan aktor internasional untuk memantau pelanggaran dan mendorong akuntabilitas.Tidak ada alasan untuk mengorbankan hak asasi manusia demi tujuan yang tidak jelas atau kepentingan pribadi. Masyarakat perlu terus memperjuangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai dasar yang tidak boleh dikompromikan dalam tindakan politik dan kebijakan publik.
