Nama : Destia Rahmah Fitriani
NPM : 2213053082
Kelas : 2F
NPM : 2213053082
Kelas : 2F
Prodi : PGSD
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Destia Rahmah Fitriani 2213053082
Nama : Destia Rahmah Fitriani
NPM : 2213053082
Kelas : 2F
NPM : 2213053082
Kelas : 2F
Nama : Destia Rahmah Fitriani
NPM : 2213053082
Kelas : 2F
Menurut Jurnal Demokrasi tersebut , konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. antangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik.
Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.
Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/ konsolidasi demokratisasi. Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu , penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu.Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu , pemerintah dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan.
NPM : 2213053082
Kelas : 2F
Menurut Jurnal Demokrasi tersebut , konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. antangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik.
Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.
Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/ konsolidasi demokratisasi. Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu , penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu.Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu , pemerintah dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan.
Nama : Destia Rahmah Fitriani
NPM : 2213053082
Kelas : 2F
Demokrasi itu gaduh, tapi kenapa bertahan dan malah dianut banyak negara?
Dalam video tersebut Presiden R.I Bapak Jokowi Dodo memberikan pernyataan mengenai kondisi pandemi yang terjadi di Indonesia seperti saat ini, beliau mengatakan jangan sampai terjadi polemik maupun kegaduhan. Pernyataan beliau tersebut berkaitan dengan situasi pandemi ini dinilai muskil terpenuhi dalam negara demokrasi.
Negara indonesia merupakan negara demokrasi. Semua warga negara maupun pemerintah atau pejabat sekalipun berhak melakukan demokrasi. Mereka diberi kebebasan dalam memberikan pendapat mereka di depan umum. Pada saat melakukan demokrasi pasti akan terjadi keributan, mereka akan beradu argumen satu sama lain, tapi kenapa demokrasi tetap bertahan dan dianut oleh banyak negara?
Karena negara yang memiliki sistem demokrasi yang baik dan lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Demokrasi dipandang sebagai alat yang efektif mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik. Negara yang menganut demokrasi pasti memiliki skor penegakan HAM yang lebih tinggi.
Warga negara yang tinggal di negara yang menganut demokrasi cenderung mempunyai angka harapan hidup yang lebih tinggi. Kenapa negara yang menganut demokrasi lebih kaya dibandingkan negara yang tidak menganut demokrasi?
Karena negara yang menganut demokrasi memiliki tingkat perkembangan manusia yang lebih tinggi dan warga negarapun lebih bahagia dan sehat dan mereka memiliki banyak jaminan atas hak asasi manusia. Kini, banyak analisis yang mengatakan bahwa demokrasi berada dalam fase krisis. Di mana negara-negara yang menganut demokrasi menghasilkan pemimpin-pemimpin yang populis anti-sains juga para politikus yang menolak dikritik dan menapik kebebasan berpendapat.
Demokrasi bukanlah tujuan, melainkan perjuangan kita bersama sebagai warga negara, bangsa dan negara.
NPM : 2213053082
Kelas : 2F
Demokrasi itu gaduh, tapi kenapa bertahan dan malah dianut banyak negara?
Dalam video tersebut Presiden R.I Bapak Jokowi Dodo memberikan pernyataan mengenai kondisi pandemi yang terjadi di Indonesia seperti saat ini, beliau mengatakan jangan sampai terjadi polemik maupun kegaduhan. Pernyataan beliau tersebut berkaitan dengan situasi pandemi ini dinilai muskil terpenuhi dalam negara demokrasi.
Negara indonesia merupakan negara demokrasi. Semua warga negara maupun pemerintah atau pejabat sekalipun berhak melakukan demokrasi. Mereka diberi kebebasan dalam memberikan pendapat mereka di depan umum. Pada saat melakukan demokrasi pasti akan terjadi keributan, mereka akan beradu argumen satu sama lain, tapi kenapa demokrasi tetap bertahan dan dianut oleh banyak negara?
Karena negara yang memiliki sistem demokrasi yang baik dan lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Demokrasi dipandang sebagai alat yang efektif mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik. Negara yang menganut demokrasi pasti memiliki skor penegakan HAM yang lebih tinggi.
Warga negara yang tinggal di negara yang menganut demokrasi cenderung mempunyai angka harapan hidup yang lebih tinggi. Kenapa negara yang menganut demokrasi lebih kaya dibandingkan negara yang tidak menganut demokrasi?
Karena negara yang menganut demokrasi memiliki tingkat perkembangan manusia yang lebih tinggi dan warga negarapun lebih bahagia dan sehat dan mereka memiliki banyak jaminan atas hak asasi manusia. Kini, banyak analisis yang mengatakan bahwa demokrasi berada dalam fase krisis. Di mana negara-negara yang menganut demokrasi menghasilkan pemimpin-pemimpin yang populis anti-sains juga para politikus yang menolak dikritik dan menapik kebebasan berpendapat.
Demokrasi bukanlah tujuan, melainkan perjuangan kita bersama sebagai warga negara, bangsa dan negara.
Nama : Destia Rahmah Fitriani
NPM : 2213053082
Kelas : 2F
NPM : 2213053082
Kelas : 2F