གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Andestri Nanda Raya 2213053113

PKN PGSD 2A, Senin 15.50-17.30 T.A Genap 2022/2023 -> FORUM JAWABAN POST TEST

Andestri Nanda Raya 2213053113 གིས-
Nama : Andestri Nanda Raya
NPM : 2213053113
Analisis Jurnal “DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019”

Berdasarkan analisis saya terhadap jurnal di atas, bahwasanya sejumlah masalah muncul selama fase pemilihan presiden, yang belum ditemukan solusi yang konkrit dan tepat. Di antara masalah tersebut adalah politisasi identitas dan perjuangan sengit untuk mendapatkan suara Muslim, masalah partai politik dan semua kelompok kepentingan elektoral yang tidak dapat secara efektif dan penuh memainkan peran pentingnya dengan penuh tanggung jawab. Kami melihat beberapa masalah yang dihadapi dan perlunya solusi.

Berawal dari persoalan elektoral dan kegagalan parpol menjadi aktor utama pemilu, idealnya mereka bisa menjalankan tugasnya setelah calon pemimpin. Hal ini terbukti pada Pemilu 2019 yang banyak partai politik gagal dalam proses pembaharuan. Hal ini terlihat dari maraknya partai-partai yang memilih selebritis sebagai calegnya. Kami tidak tahu pendidikan/gelar apa yang dimiliki calon, karena pada prinsipnya seorang manajer dengan jabatan yang cukup tinggi untuk memimpin daerahnya sendiri juga harus memiliki pendidikan dan pengalaman yang tinggi. Penunjukan itu bukan hanya tentang kebutuhan pribadi.

Kemudian permasalahan selanjutnya adalah partai politik tidak menjalankan peran dan tanggung jawabnya dan hanya menggunakan institusinya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri. Seperti pada Pilpres 2019, di mana masyarakat cenderung mengalami perpecahan sosial yang cukup tajam. Penggunaan istilah "cebong" sebagai julukan pemuja Jokowi dan "kampret" sebagai julukan pemuja Prabowo bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Begitu pula dengan penggunaan politisasi identitas (SARA). Hal ini tidak mencerminkan pentingnya nilai-nilai budaya seseorang sebagai pengaman jaminan sosial bangsa, dimana empat pilar kewarganegaraan Indonesia yaitu, (Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika) menjunjung tinggi nilai saling menghormati, saling percaya dan berempati satu sama lain melalui nilai-nilai pancasila.

Terakhir, ketidakberpihakan birokrasi pemilu dapat menyebabkan lemahnya legitimasi pemerintah, penyelenggara pemilu, dan hasilnya. Seperti yang kita lihat, viral video yang memperlihatkan dugaan dukungan para kepala daerah se-Makassar untuk pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Politisasi birokrasi semakin terlihat dengan adanya pasangan menteri, lembaga, dan kepala daerah dalam pemilihan presiden. Artinya, birokrasi terlibat dalam politik praktis tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah.

Tantangan signifikan dari pemilu serentak 2019 menghalangi konsolidasi demokrasi yang berkualitas tinggi. Nilai-nilai demokrasi terwakili terlalu sedikit dalam pemilihan presiden. Indonesia tampaknya belum mampu menampilkan dirinya sebagai negara yang menerapkan demokrasi material. Dalam kaitan ini, seluruh pemangku kepentingan terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan lembaga kepolisian harus bekerja sama secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pilpres. hasil . Hal ini harus dilakukan karena berhasil atau tidaknya pemilu, diperebutkan atau tidaknya pilpres, tergantung dari tinggi atau rendahnya kepercayaan masyarakat.