Nama ; Diva Meylia
NPM : 2158031013
Kelas B
Farmasi 21
NPM : 2158031013
Kelas B
Farmasi 21
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Diva Meylia
Nama : Diva Meylia
NPM : 2158031013
Kelas B
Farmasi 2021
NPM : 2158031013
Kelas B
Farmasi 2021
Nama : Diva Meylia
NPM : 2158031013
Kelas B
Farmasi 21
Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara", Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif.
Adapun karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Oleh karena itu, Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
NPM : 2158031013
Kelas B
Farmasi 21
Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara", Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif.
Adapun karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Oleh karena itu, Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Nama : Diva Meylia
NPM : 2158031013
Kelas B
Farmasi 2021
NPM : 2158031013
Kelas B
Farmasi 2021
Nama : Diva Meylia
NPM : 2158031013
Kelas B
hukum dibentuk agar dapat mengatur negara dan masyarakat. Bentuk modern hukum saat ini dibuat agar masyarakat modern masih bisa menjalankan suatu aturan hukum dan tidak berpatok pada hukum terdahulu. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum yang sudah dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang ini. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya.
Adapun Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi adalah demokratisasi(transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan Desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi). Terbentuklah lembaga-lembaga swadaya yang mengontrol seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), Indonesia Police Watch, dan Mappi (Masyarakat pemantau peradilan Indonesia).
NPM : 2158031013
Kelas B
hukum dibentuk agar dapat mengatur negara dan masyarakat. Bentuk modern hukum saat ini dibuat agar masyarakat modern masih bisa menjalankan suatu aturan hukum dan tidak berpatok pada hukum terdahulu. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum yang sudah dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang ini. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya.
Adapun Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi adalah demokratisasi(transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan Desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi). Terbentuklah lembaga-lembaga swadaya yang mengontrol seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), Indonesia Police Watch, dan Mappi (Masyarakat pemantau peradilan Indonesia).