Nama:Muhammad Irfan Al Rasyid
NPM:2118031033
Prodi:Farmasi
Kelas:A
NPM:2118031033
Prodi:Farmasi
Kelas:A
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ MUHAMMAD IRFAN AL RASYID
Nama:Muhammad Irfan Al Rasyid
NPM:2118031033
Prodi:Farmasi
Kelas:A
Pembangunan hukum nasional yang religius di Indonesia adalah sebuah kewajaran dan keniscayaan, karena hukum yang baik harus didasarkan pada nilai-nilai, kenyataan, dan harapan masyarakat. Tantangan pembangunan hukum nasional yang religius dapat dilihat secara umum dari pembentukan hukum yang rendah kuantitas maupun kualitasnya, serta penegakan dan pelayanan hukum yang koruptif mengabaikan prinsip etis/moral sebagai nilai religius.
pembangunan hukum nasional yang religius harus memperhatikan prinsip keadilan bagi seluruh agama di Indonesia, termasuk perkembangan negara yang modern yang menghendaki rasionalitas dalam penerapan sebuah kebijakan. Pembentukan hukum nasional yang religius harus dilakukan secara berhati-hati, memperhatikan prinsip demokrasi, dan sikap saling menghormat antar pemeluk agama. Penegakan dan pelayanan hukumpun harus didasarkan pada moralitas nilai religius sehingga dapat dihindari perilaku koruptif yang merugikan rakyat.
diperlukan tindakan yang lebih bagi aparat penegak hukum, terutama KPK untuk membongkar, memburu, dan mengadili para koruptor dari pusat sampai ke daerah demi menjaga Indonesia dari kehancuran akibat kejahatan korupsi. Karena dengan “keberanian” memberantas korupsi tanpa pandang bulu menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berintegritas dan negara yang berdaulat dari aspek hukum dan keadilan untuk rakyatnya dan berdampak terhadap eksistensi Indonesia di mata negara-negara di dunia (internasional).Bukan justru lembaga pemberantas korupsi nya yang malah menjadi sarang koruptor
NPM:2118031033
Prodi:Farmasi
Kelas:A
Pembangunan hukum nasional yang religius di Indonesia adalah sebuah kewajaran dan keniscayaan, karena hukum yang baik harus didasarkan pada nilai-nilai, kenyataan, dan harapan masyarakat. Tantangan pembangunan hukum nasional yang religius dapat dilihat secara umum dari pembentukan hukum yang rendah kuantitas maupun kualitasnya, serta penegakan dan pelayanan hukum yang koruptif mengabaikan prinsip etis/moral sebagai nilai religius.
pembangunan hukum nasional yang religius harus memperhatikan prinsip keadilan bagi seluruh agama di Indonesia, termasuk perkembangan negara yang modern yang menghendaki rasionalitas dalam penerapan sebuah kebijakan. Pembentukan hukum nasional yang religius harus dilakukan secara berhati-hati, memperhatikan prinsip demokrasi, dan sikap saling menghormat antar pemeluk agama. Penegakan dan pelayanan hukumpun harus didasarkan pada moralitas nilai religius sehingga dapat dihindari perilaku koruptif yang merugikan rakyat.
diperlukan tindakan yang lebih bagi aparat penegak hukum, terutama KPK untuk membongkar, memburu, dan mengadili para koruptor dari pusat sampai ke daerah demi menjaga Indonesia dari kehancuran akibat kejahatan korupsi. Karena dengan “keberanian” memberantas korupsi tanpa pandang bulu menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berintegritas dan negara yang berdaulat dari aspek hukum dan keadilan untuk rakyatnya dan berdampak terhadap eksistensi Indonesia di mata negara-negara di dunia (internasional).Bukan justru lembaga pemberantas korupsi nya yang malah menjadi sarang koruptor
Nama:Muhammad Irfan Al Rasyid
NPM:2118031033
Kelas:A
Prodi:Farmasi
NPM:2118031033
Kelas:A
Prodi:Farmasi
Nama:Muhammad Irfan Al Rasyid
NPM:2118031033
Kelas:A
Prodi:Farmasi
Demokrasi dan reformasi terus tumbuh sehingga kebutuhan akan partisipasi masyarakat juga harus terus tumbuh di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bhinneka Tunggal Ika harus di pegang erat karena sangat penting untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dll. Pluralisme merupakan tantangan yang harus dihadapi. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran berkaitan erat dengan pergerakan perekonomian. Pembangunan ekonomi di sebuah negara tidak bisa dilepaskan dengan aspek hukum.
Intinya demokrasi tidak bisa dilakukan dengan hukum masa lalu di bawah kekuasaan yang bersifat otoriter dan sentralistik.
NPM:2118031033
Kelas:A
Prodi:Farmasi
Demokrasi dan reformasi terus tumbuh sehingga kebutuhan akan partisipasi masyarakat juga harus terus tumbuh di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bhinneka Tunggal Ika harus di pegang erat karena sangat penting untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dll. Pluralisme merupakan tantangan yang harus dihadapi. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran berkaitan erat dengan pergerakan perekonomian. Pembangunan ekonomi di sebuah negara tidak bisa dilepaskan dengan aspek hukum.
Intinya demokrasi tidak bisa dilakukan dengan hukum masa lalu di bawah kekuasaan yang bersifat otoriter dan sentralistik.
Nama:Muhammad Irfan Al Rasyid
NPM:2118031033
Prodi:Farmasi
Kelas:A
NPM:2118031033
Prodi:Farmasi
Kelas:A