Nama : Fatiyah Kamilah
NPM : 2118031043
Kelas B
Farmasi 2021

1. Upaya pemerintah dalam melindungi rakyat dari darurat kesehatan COVID 19. Keputusan PSBB ini didasarkan pada kedaruratan medis yang harus disikapi agar Indonesia terbebas dari Virus COVID-19, sehingga menurut penilaian saya tidak ada pelanggaran konstitusi.
2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka tidak akan ada aturan tertulis yang mengatur bagaimana negara harus dijalankan, hak dan kewajiban warga negara, dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dalam keadaan seperti itu, mungkin sulit untuk memastikan stabilitas dan kepastian hukum di negara tersebut. Konstitusi yang efektif dapat membantu mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin hak-hak warga negara. Jika tidak ada pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang kuat, konstitusi hanya menjadi sebuah dokumen tanpa arti yang tidak memengaruhi kehidupan warga negara.
3. Beberapa tantangan kehidupan bernegara saat ini di Indonesia adalah; Krisis Kesehatan, Ketimpangan Ekonomi, Korupsi, Masalah Sosial. Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut, namun masih dibutuhkan upaya yang lebih konkret dalam menerapkannya. Misalnya, dalam penanganan krisis kesehatan, pasal-pasal tentang kesehatan dapat menjadi pedoman dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang baik dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, diperlukan pula upaya nyata dalam meningkatkan ketersediaan obat dan alat kesehatan, memperluas jangkauan layanan kesehatan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan. Demikian pula, dalam mengatasi korupsi, pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 tentang pemberantasan korupsi dapat menjadi pedoman dalam melakukan reformasi birokrasi dan penguatan lembaga pemberantasan korupsi. Namun, dibutuhkan upaya konkret dalam melakukan reformasi birokrasi, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi. Dalam hal ini, peran masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan lainnya juga sangat penting dalam menjaga kesuksesan implementasi konstitusi.
4. Sebagai sebuah negara dengan keragaman yang sangat kompleks, Indonesia memang memiliki tantangan yang cukup besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Namun, sebagai warganegara, saya percaya bahwa konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan adalah sangat penting untuk dipertahankan. Namun, saya juga sadar bahwa masih ada banyak aspek yang perlu diperbaiki dalam mewujudkan konsep tersebut. seperti; Memperkuat pendidikan tentang persatuan dan kesatuan, Memperkuat kerjasama antar-sektor, Menangani konflik dengan pendekatan yang tepat, Menjaga independensi lembaga negara: Independensi lembaga-lembaga negara, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengawas lainnya.

Sekian pak, terimakasih Wassalamualaikum wr wb.

Fatiyah Kamilah
2118031043
Kelas B

Nama : Fatiyah Kamilah
NPM : 2118031043
Kelas B
Farmasi 2021

Pembangunan hukum nasional religius yang kerap kali dipersoalkan dan menimbulkan konflik dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Pembangunan hukum nasional yang religius di Indonesia adalah sebuah kewajaran dan keniscayaan, karena hukum yang baik harus didasarkan pada nilai-nilai, kenyataan, dan harapan masyarakat. Pancasila sebagai philosophische grondslag negara, maka dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi acuan dalam pembangunan hukum nasional yang religius, baik dalam pembentukan hukum, pelayanan hukum maupun penegakan hukum. Hasil analisis menyimpulkan bahwa pembangunan hukum nasional yang religius di Indonesia adalah sebuah kewajaran dan keniscayaan, karena hukum yang baik harus didasarkan pada nilai-nilai, kenyataan, dan harapan masyarakat. Dengan Pancasila sebagai philosophische grondslag negara, maka dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi acuan dalam pembangunan hukum nasional yang religius, baik dalam pembentukan hukum, pelayanan hukum maupun penegakan hukum. selayaknya pembangunan hukum nasional yang religius harus memperhatikan prinsip keadilan bagi seluruh agama di Indonesia, termasuk perkembangan negara yang modern yang menghendaki rasionalitas dalam penerapan sebuah kebijakan.

Korupsi merupakan suatu hal yang sudah sering dijumpai terutama pada lingkup pemerintahan. Hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur bahwasanya korupsi dapat ditindak lanjuti dengan hukum tersebut. Berbagai upaya pembentukan lembaga antikorupsi untuk memberantas kejahatan korupsi ini, justru berakhir dengan dilematis, dilumpuhkan, dikriminalisasi, dan bahkan dibubarkan, dengan memanfaatkan situasi dan memanfaatkan celah-celah norma hukum yang dianggap lemah. Oleh karena itu, KPK sebagai lembaga yang bertugas memerangi korupsi harus tegas dan berani dalam melakukan tindakan pemberantasan korupsi, tanpa pandang bulu terhadap siapa pelakunya, termasuk pejabat atau anggota parlemen yang memiliki kekuatan politik yang besar. masyarakat juga perlu melihat bahwa KPK benar-benar bekerja secara independen dan tidak terikat pada kepentingan politik tertentu, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga ini bisa terjaga dan pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan efektif.

Indonesia, seperti negara lain di dunia, memiliki berbagai masalah dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Beberapa masalah yang umum terjadi antara lain lambatnya proses hukum, ketidakadilan dalam penerapan hukum, dan korupsi di dalam sistem peradilan. Dalam kesimpulannya, penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia memerlukan solusi yang komprehensif dan terkoordinasi dengan baik. Diperlukan reformasi sistem peradilan, peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas, peningkatan kualitas SDM, partisipasi masyarakat, penegakan supremasi hukum, dan peningkatan kerja sama antara lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum di Indonesia ditegakkan dengan adil dan merata untuk semua orang.

Sekian pak, terimakasih Wassalamualaikum wr wb.

Nama : Fatiyah Kamilah
NPM : 2118031043
Kelas B
Prodi Farmasi 2021

Nama : Fatiyah Kamilah
NPM : 2118031043
Kelas B
Farmasi 2021

Secara sederhana, supremasi hukum berarti bahwa hukum di atas segalanya, termasuk pemerintah, individu, dan lembaga-lembaga lainnya. Dengan kata lain, tindakan atau kebijakan apapun haruslah sesuai dengan hukum dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hukum yang ada. Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Semboyan Bhineka Tunggal Ika juga mendukung dan mewujudkan dengan sebaik-baiknya, di masa lalu sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan tersebut di mata pluralisme dalam hukum sebagai tantangan. Usaha dalam menyejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran berkaitan erat dengan pergerakan perekonomian. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan sebagai penghambat. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan.

Sekian pak, terimakasih Wassalamualaikum wr wb.