nama : budi cahyono
npm : 2115061123
kelas : ti c
prodi : S1 teknik informatika
npm : 2115061123
kelas : ti c
prodi : S1 teknik informatika
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Budi Budi cahyono
Asalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh
Nama : Budi cahyono
Npm : 2115061123
kelas : psti c
Berikut analisis saya mengenai vidio " Supremasi Hukum bagian 2"
Hukum sudah di buat dengan sengaja seperti hukum modern yang ada seperti sekarang. Kehidupan modern sekaligus dengan kebutuhan Dan progress barunya Dan sumber hukum dahulu yang dapat di jadikan sandaran hujum modern yang merangkaap social politik di tengah Dunia modern yang semakin kompleks
Sebagaimana yang tercantum di uud 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menuntut untuk menggabungkan ilmu Dan Teknologi dalam kehidupan berbangsa Dan bernegara supaya tercipta generasi yang hebat sehingga dapat membangun Indonesia lebih baik lagi kedepanya untuk dijadikan tempat tinggal yang nyaman untuk seluruh rakyat Indonesia.
Jika tidak maka Indonesia dapat menjadi selt event bagi para koruptor yang memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia
Jalan hukum yang keliru memang dapet menimbulkan malapetaka
Sejak reformasi 1998 mebuka babak baru dalam penyebggaraan hujum di Indonesia
Slogan reformasi antara lain
Democratis : transisi ke rezim politik yag lebih democratis
Desentralisasi : penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh oemerintah pusay kepada daerah otonom berdasarkan ada otonom
Pembangunan mastarakat madani telah menimbulkan koridor" baru hibgga terbentukma lembga mastarakat seperti
Icw, ipw, mappi,
Demikianlah hasil pemahaman dan analisis yang saya dapat mengenai Video "Supremasi Hukum bagian 2"
Nama : Budi cahyono
Npm : 2115061123
kelas : psti c
Berikut analisis saya mengenai vidio " Supremasi Hukum bagian 2"
Hukum sudah di buat dengan sengaja seperti hukum modern yang ada seperti sekarang. Kehidupan modern sekaligus dengan kebutuhan Dan progress barunya Dan sumber hukum dahulu yang dapat di jadikan sandaran hujum modern yang merangkaap social politik di tengah Dunia modern yang semakin kompleks
Sebagaimana yang tercantum di uud 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menuntut untuk menggabungkan ilmu Dan Teknologi dalam kehidupan berbangsa Dan bernegara supaya tercipta generasi yang hebat sehingga dapat membangun Indonesia lebih baik lagi kedepanya untuk dijadikan tempat tinggal yang nyaman untuk seluruh rakyat Indonesia.
Jika tidak maka Indonesia dapat menjadi selt event bagi para koruptor yang memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia
Jalan hukum yang keliru memang dapet menimbulkan malapetaka
Sejak reformasi 1998 mebuka babak baru dalam penyebggaraan hujum di Indonesia
Slogan reformasi antara lain
Democratis : transisi ke rezim politik yag lebih democratis
Desentralisasi : penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh oemerintah pusay kepada daerah otonom berdasarkan ada otonom
Pembangunan mastarakat madani telah menimbulkan koridor" baru hibgga terbentukma lembga mastarakat seperti
Icw, ipw, mappi,
Demikianlah hasil pemahaman dan analisis yang saya dapat mengenai Video "Supremasi Hukum bagian 2"
Asalamaualaikum warahmatullahi wabarokatuh
nama : Budi cahyono
Npm : 2115061123
kelas : psti c
Tangapan saya mengenai ANALISIS JURNAL yang berjudul Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara
Indonesia adalah negara hukum, ini kembali dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. artinya adalah, negara indonesia menganut paham demokrasi dimana hukum adalah suatu hal yang penting guna keberlangsungan berkewarganegaraan yang di siapkan untuk memberi batasan hingga sanksi kepada warga negara yang melanggar peraturan yang di tetapkan. Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M.Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinyapemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi.
Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah enforcement. Menurut Blacklaw dictionary diartikan the act of putting something such as a law into effect, the
execution of a law. Sedangkan penegak hukum (law enforcement officer) artinya adalah those whose duty it is to preserve the peace. (Henry Campbell Black, 1999, 797). salah satu tokoh hukum di indonesia yakni Sudarto (1986 : 32), memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu)maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie).
Soerjono Soekanto (2011:8), menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut
1). Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
2).Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4). Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5). Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak
transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini. Kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukumpun semakin memprihatinkan, bahkan aksi demo yang dilakukan 4 november 2016 serta
disangkakannya Ahok belum dirasakan sebagai kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum, sehingga kesepakatan kaum muslimin untuk mengawal proses hukum penistaan Alquraan yang dilakukan Ahok, adalah salah satu bentuk kesadaran masyarakat luas bagaimana mereka ingin melindungi kedaulatan ketegasan penegakan hukum di indonesia.
Sekian analisis saya mengenai jurnal pada pertemuan 12 tentang “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara”.
nama : Budi cahyono
Npm : 2115061123
kelas : psti c
Tangapan saya mengenai ANALISIS JURNAL yang berjudul Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara
Indonesia adalah negara hukum, ini kembali dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. artinya adalah, negara indonesia menganut paham demokrasi dimana hukum adalah suatu hal yang penting guna keberlangsungan berkewarganegaraan yang di siapkan untuk memberi batasan hingga sanksi kepada warga negara yang melanggar peraturan yang di tetapkan. Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M.Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinyapemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi.
Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah enforcement. Menurut Blacklaw dictionary diartikan the act of putting something such as a law into effect, the
execution of a law. Sedangkan penegak hukum (law enforcement officer) artinya adalah those whose duty it is to preserve the peace. (Henry Campbell Black, 1999, 797). salah satu tokoh hukum di indonesia yakni Sudarto (1986 : 32), memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu)maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie).
Soerjono Soekanto (2011:8), menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut
1). Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
2).Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4). Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5). Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak
transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini. Kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukumpun semakin memprihatinkan, bahkan aksi demo yang dilakukan 4 november 2016 serta
disangkakannya Ahok belum dirasakan sebagai kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum, sehingga kesepakatan kaum muslimin untuk mengawal proses hukum penistaan Alquraan yang dilakukan Ahok, adalah salah satu bentuk kesadaran masyarakat luas bagaimana mereka ingin melindungi kedaulatan ketegasan penegakan hukum di indonesia.
Sekian analisis saya mengenai jurnal pada pertemuan 12 tentang “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara”.
Nama : Budi cahyono
Npm : 2115061123
Kelas : psti c
Prodi : S1 teknik informatika
Npm : 2115061123
Kelas : psti c
Prodi : S1 teknik informatika
Nama : Budi cahyono
Npm : 2115061123
Kelas : psti c
Prodi : Teknik informatika
Npm : 2115061123
Kelas : psti c
Prodi : Teknik informatika