Nama: Abdul Rahman Wahid
NPM: 2115061014
Kelas: PSTI B
NPM: 2115061014
Kelas: PSTI B
Posts made by ABDUL RAHMAN WAHID ABDUL RAHMAN WAHID
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Izin memperkenalkan diri:
Nama : Abdul Rahman Wahid
NPM : 2115061014
Kelas : PSTI B
Izin menyampaikan hasil analisis mengenai jurnal yang berjudul "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia".
Negara Indonesia memiliki sebuah ideologi yaitu ideologia pancasila, yang merupakan aspek penting dalam membangun bangsa dan negara serta memiliki fungsi sebagai pedoman dan praktik kehidupan manusia di Indonesia. Pancasila dirancang dari kesepakatan bersama, dan dijadikan penentu arah kebikajan dan distribusi suatu negara yang berpegangan pada sila ke-empat. Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.
Negara Indonesia menganut sistem demokrasi yang bentuk atau sistemnya pemerintahan turut dilaksanakan oleh seluruh rakyat dengan perantara perwakilan. Hal ini tidak lepas dari berbagai aspek di Indonesia yang sudah beberapa kali mengalami perubahan dan perkembangan demokrasi, yang menciptakan dinamika perubahan keserasian di dalam pemilahan umum dan pertanyaan apakah demokrasi sudah sesuai dengan isi dari sila ke-empat di dalam pancasila. Pemilahan umum merupakan jembatan dalam mewujudkan Indonesia yang berdemokrasi, karena pemimpin diseleksi dan dipilih langsung dari rakyat. Selain itu, pemilihan umum ini juga diatur dalam UUD 1945 pasal 22E ayat (1) yang berbunyi "pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".
Perkembangan saat ini partai politik banyak yang tidak mencerminkan dari nilai demokrasi. Pelaksanaan partai politik dalam pilkada juga di atur dalam UU Pilkada. Undang-Undang Pilkada efektif atau tidak, tergantung seberapa besar pelaksanaannya dibarengi dengan nilai-nilai moralitas atau nilai-nilai Pancasila .
Penyebab konflik selama pemilihan pun beragam, mulai dari partai yang tidak mencerminkan demokrasi, konfik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan dan pendukung tidak realistis menghadapi kekalahan calon yang didukungnya. Padahal negara sudah berupaya untuk mewujudkan demokrasi yang dinginkan maka perlu adanya perkembangan dinamika pemilihan umum daerah di Indonesia, salah satu contoh bentuk demokrasi dalam konteks pemilukada namun pemilihan umum secara independen di Indonesia sangat sulit dan harus memenuhi ketentuan syarat yang sangat berat, memungkinkan bakal calon gugur. Pancasila perlu dikuatkan lagi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia untuk menghindari konflik-konflik sosial yang selama ini terjadi dan stigma bahwa peluang maju sebagai independen sangatlah sulit haruslah dihapuskan
Dengan sistem penunjukan kepala daerah oleh ketua umum partai politik ini dapat menjadikan suatu permasalahan dimana melemahkan nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila, yang mana pelaksanaanya harus sesuai dengan sila keempat Pancasila karena jika terdapat beberapa pelanggaran maupun kecurangan yang dilakukan, akan diberikan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 177 dan 178 UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Oleh karena itu, penerapan dari demokrasi dalam nilai sila keempat Pancasila sangat dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan yang terjadi dalam pilkada di Indonesia. Beberapa bentuk dari demokratisasi yang tidak sepenuhnya mengontrol proses yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada, diantaranya dapat dilihat dari peran partai politik dalam pelaksanaan demokrasi di pemilihan kepala daerah saat ini.
Sekian yang dapat saya sampaikan, terimakasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Izin memperkenalkan diri:
Nama : Abdul Rahman Wahid
NPM : 2115061014
Kelas : PSTI B
Izin menyampaikan hasil analisis mengenai jurnal yang berjudul "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia".
Negara Indonesia memiliki sebuah ideologi yaitu ideologia pancasila, yang merupakan aspek penting dalam membangun bangsa dan negara serta memiliki fungsi sebagai pedoman dan praktik kehidupan manusia di Indonesia. Pancasila dirancang dari kesepakatan bersama, dan dijadikan penentu arah kebikajan dan distribusi suatu negara yang berpegangan pada sila ke-empat. Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.
Negara Indonesia menganut sistem demokrasi yang bentuk atau sistemnya pemerintahan turut dilaksanakan oleh seluruh rakyat dengan perantara perwakilan. Hal ini tidak lepas dari berbagai aspek di Indonesia yang sudah beberapa kali mengalami perubahan dan perkembangan demokrasi, yang menciptakan dinamika perubahan keserasian di dalam pemilahan umum dan pertanyaan apakah demokrasi sudah sesuai dengan isi dari sila ke-empat di dalam pancasila. Pemilahan umum merupakan jembatan dalam mewujudkan Indonesia yang berdemokrasi, karena pemimpin diseleksi dan dipilih langsung dari rakyat. Selain itu, pemilihan umum ini juga diatur dalam UUD 1945 pasal 22E ayat (1) yang berbunyi "pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".
Perkembangan saat ini partai politik banyak yang tidak mencerminkan dari nilai demokrasi. Pelaksanaan partai politik dalam pilkada juga di atur dalam UU Pilkada. Undang-Undang Pilkada efektif atau tidak, tergantung seberapa besar pelaksanaannya dibarengi dengan nilai-nilai moralitas atau nilai-nilai Pancasila .
Penyebab konflik selama pemilihan pun beragam, mulai dari partai yang tidak mencerminkan demokrasi, konfik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan dan pendukung tidak realistis menghadapi kekalahan calon yang didukungnya. Padahal negara sudah berupaya untuk mewujudkan demokrasi yang dinginkan maka perlu adanya perkembangan dinamika pemilihan umum daerah di Indonesia, salah satu contoh bentuk demokrasi dalam konteks pemilukada namun pemilihan umum secara independen di Indonesia sangat sulit dan harus memenuhi ketentuan syarat yang sangat berat, memungkinkan bakal calon gugur. Pancasila perlu dikuatkan lagi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia untuk menghindari konflik-konflik sosial yang selama ini terjadi dan stigma bahwa peluang maju sebagai independen sangatlah sulit haruslah dihapuskan
Dengan sistem penunjukan kepala daerah oleh ketua umum partai politik ini dapat menjadikan suatu permasalahan dimana melemahkan nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila, yang mana pelaksanaanya harus sesuai dengan sila keempat Pancasila karena jika terdapat beberapa pelanggaran maupun kecurangan yang dilakukan, akan diberikan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 177 dan 178 UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Oleh karena itu, penerapan dari demokrasi dalam nilai sila keempat Pancasila sangat dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan yang terjadi dalam pilkada di Indonesia. Beberapa bentuk dari demokratisasi yang tidak sepenuhnya mengontrol proses yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada, diantaranya dapat dilihat dari peran partai politik dalam pelaksanaan demokrasi di pemilihan kepala daerah saat ini.
Sekian yang dapat saya sampaikan, terimakasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Izin memperkenalkan diri
Nama: Abdul Rahman Wahid
NPM: 2115061014
Kelas: PSTI B
Saya akan menyampaikan hasil analisis video yang berjudul” Perkembangan Demokrasi di Indonesia ” sebagai berikut:
1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan
Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi sifatnya terbatas dan pers yang mendukung revolusi juga sedikit misalnya Tempo. Pemilihan umum belum dapat dilaksanakan sekalipun hal itu telah menjadi salah satu agenda politik utama.
2. Perkembangan Demokrasi Parelmenter (1945-1959)
Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi sudah terwujud dalam kehidupan politik di Indonesia. Namun, demokrasi parlementer mengalami kegagalan karena dominanya politik aliran,sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Terdapat tiga partai besar yang konflik pada masa itu, yaitu partai Islam, partai nasionalis, dan partai non-islam.Kemudian yang menyebabkan demokrasi parlementer mengalami kegagalan yaitu basis sosial-ekonomi yang masih lemah dan belum stabil. Selanjutnya, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan angkatan darat, yang sama-sama tidak suka dengan proses politik yang berjalan pada masa itu.
3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Pada masa ini, politik diwarnai dengan tolok ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada masa itu yaitu politik antara ABRI, Presiden Soekarno, dan PKI.
4. Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru
Pada masa ini, awalnya kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada masyarakat.Namun setelah 3 tahun, ABRI memiliki peran dominan dalam birokratisasi dan sentralisasi keputusan politik, membatasi peran dan fungsi partai politik, ikut campur pemerintahan dalam persoalan partai politik dan publik, serta monolitasi ideologi negara dan inkoporasi lembaga non pemerintah.
5. Perkembangan Demokrasi pada Masa Reformasi (1998-sampai sekarang)
Pada masa ini, demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila dengan berkarakteristik yang berbeda dengan orde baru dan mirip dengan demokrasi parlementer. Krisis moneter inilah satu dari beberapa faktor yang melatarbelakangi runtuhnya kekuasaan Soeharto di era Orde Baru yang telah bertahan selama 32 tahun. Ekonomi jatuh dan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintah hilang, demonstrasi besar-besaran terjadi di mana-mana dan kerusuhan akibat kecemburuan sosial pun tak dapat dielakkan.Pada 21 Mei 1998 ditandai sebagai awal dimulainya era reformasi setelah perjalanan panjang rakyat Indonesia menuntut perubahan. Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden setelah didesak rakyat Indonesia untuk menyudahi pemerintahannya yang dinilai otoriter dan tidak mampu mengatasi krisis moneter yang terjadi saat itu kemudian digantikan B.J. Habibie sebagai presiden ketiga RI.
Karakteristik demokrasi era reformasi:
- Pemilu yang dilaksanakan(1999-2004) jauh lebih demokratis dari sebelumnya
- Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa
- Pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka
- Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat
Sekian yang dapat saya sampaikan, Terima Kasih.
Wassalamualaikum Warhmatullahi Wabarakatuh
Izin memperkenalkan diri
Nama: Abdul Rahman Wahid
NPM: 2115061014
Kelas: PSTI B
Saya akan menyampaikan hasil analisis video yang berjudul” Perkembangan Demokrasi di Indonesia ” sebagai berikut:
1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan
Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi sifatnya terbatas dan pers yang mendukung revolusi juga sedikit misalnya Tempo. Pemilihan umum belum dapat dilaksanakan sekalipun hal itu telah menjadi salah satu agenda politik utama.
2. Perkembangan Demokrasi Parelmenter (1945-1959)
Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi sudah terwujud dalam kehidupan politik di Indonesia. Namun, demokrasi parlementer mengalami kegagalan karena dominanya politik aliran,sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Terdapat tiga partai besar yang konflik pada masa itu, yaitu partai Islam, partai nasionalis, dan partai non-islam.Kemudian yang menyebabkan demokrasi parlementer mengalami kegagalan yaitu basis sosial-ekonomi yang masih lemah dan belum stabil. Selanjutnya, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan angkatan darat, yang sama-sama tidak suka dengan proses politik yang berjalan pada masa itu.
3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Pada masa ini, politik diwarnai dengan tolok ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada masa itu yaitu politik antara ABRI, Presiden Soekarno, dan PKI.
4. Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru
Pada masa ini, awalnya kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada masyarakat.Namun setelah 3 tahun, ABRI memiliki peran dominan dalam birokratisasi dan sentralisasi keputusan politik, membatasi peran dan fungsi partai politik, ikut campur pemerintahan dalam persoalan partai politik dan publik, serta monolitasi ideologi negara dan inkoporasi lembaga non pemerintah.
5. Perkembangan Demokrasi pada Masa Reformasi (1998-sampai sekarang)
Pada masa ini, demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila dengan berkarakteristik yang berbeda dengan orde baru dan mirip dengan demokrasi parlementer. Krisis moneter inilah satu dari beberapa faktor yang melatarbelakangi runtuhnya kekuasaan Soeharto di era Orde Baru yang telah bertahan selama 32 tahun. Ekonomi jatuh dan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintah hilang, demonstrasi besar-besaran terjadi di mana-mana dan kerusuhan akibat kecemburuan sosial pun tak dapat dielakkan.Pada 21 Mei 1998 ditandai sebagai awal dimulainya era reformasi setelah perjalanan panjang rakyat Indonesia menuntut perubahan. Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden setelah didesak rakyat Indonesia untuk menyudahi pemerintahannya yang dinilai otoriter dan tidak mampu mengatasi krisis moneter yang terjadi saat itu kemudian digantikan B.J. Habibie sebagai presiden ketiga RI.
Karakteristik demokrasi era reformasi:
- Pemilu yang dilaksanakan(1999-2004) jauh lebih demokratis dari sebelumnya
- Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa
- Pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka
- Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat
Sekian yang dapat saya sampaikan, Terima Kasih.
Wassalamualaikum Warhmatullahi Wabarakatuh
Nama: Abdul Rahman Wahid
NPM: 2115061014
Kelas: PSTI B
NPM: 2115061014
Kelas: PSTI B
Nama: Abdul Rahman Wahid
NPM: 2115061014
Kelas: PSTI B
NPM: 2115061014
Kelas: PSTI B