NAMA : NOURMA LAYYINNA WIJAYA
NPM : 2115061081
KELAS : PSTI D
PRODI : S1 TEKNIK INFORMATIKA
NPM : 2115061081
KELAS : PSTI D
PRODI : S1 TEKNIK INFORMATIKA
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ NOURMA LAYYINNA WIJAYA
NAMA : NOURMA LAYYINNA WIJAYA
NPM : 2115061081
KELAS : PSTI D
PRODI : S1 TEKNIK INFORMATIKA
NPM : 2115061081
KELAS : PSTI D
PRODI : S1 TEKNIK INFORMATIKA
Assalamualaikum Wr. Wb.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri.
Nama : Nourma Layyinna Wijaya
NPM : 2115061081
Kelas : PSTI D
Prodi : S1 Teknik Informatika
Mohon izin pak untuk mengirimkan jawaban terkait analisis kasus pada pertemuan 14.
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Penegakan HAM di Indonesia sempat mengalami hal buruk. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yaitu keadilan akan pelanggar HAM yang tidak terpenuhi, kebebasan beragama dan berekspresi dibatasi, serta yang paling menonjol adalah diskriminasi terutama di daerah Indonesia Timur (Papua). Dalam hal ini, bisa dilihat bahwa HAM di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan yang semestinya. Apalagi dengan munculnya korban akibat pelanggaran HAM dan tidak diberikan hak yang memadai. Tentunya ini menjadi masalah yang signifikan mengingat HAM atau Hak Asasi Manusia sangatlah vital dan apabila tidak dijalankan dengan baik akan mengakibatkan sulitnya terbentuk persatuan dan kesatuan di Indonesia. Hal positif yang dapat dilihat adalah bagaimana Indonesia dalam berusaha membangun kembali HAM tersebut walaupun belum secara menyeluruh. Ini artinya, ada perkembangan dalam penegakan HAM walaupun sedikit. Kemungkinan besar, ada peningkatan secara signifikan di kemudian hari apabila HAM terus ditegakkan dengan adil, pelanggar maupun korban mendapat tindakan yang sesuai, dan meminimalisir terjadinya diskriminasi maupun keterbatasan dalam kebebasan dalam banyak hal.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab : Demokrasi Indonesia berasal dari adat istiadat yang terbentuk sejak dulu. Hal ini terlihat dari demokrasi yang ada saat ini yaitu demokrasi Pancasila yang dimana Pancasila berasal dari budaya Indonesia (sejak Pancasila itu dirumuskan). Dalam hal demokrasi, rakyatlah yang memiliki kebebasan dan memiliki hak untuk berpendapat serta turut dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Hal ini yang menyebabkan demokrasi di Indonesia kental akan adat istiadat atau budaya.
Prinsip demokrasi Ketuhanan yang Maha Esa menurut saya adalah bagaimana sistem pemerintahan selain berpegang pada rakyat, juga tidak lepas dari prinsip keagamaan yang berlaku. Agama secara umum mengajarkan agar berlaku baik, jujur, adil, dan mengetahui hal yang benar dan salah. Tuhan sebagaimana pencipta serta Maha Segalanya mengetahui apapun yang dilakukan serta dilaksanakan oleh manusia. Maka itulah dengan adanya prinsip agama, demokrasi terhindar dari ketidakadilan dan hal buruk lainnya. Setiap manusia pasti diminta pertanggungjawaban, begitu pula dengan pemerintahan (untuk rakyat). Pemerintahan yang diinginkan yaitu pemerintahan yang adil serta terbuka bagi rakyatnya. Hak dan kewajiban harus setara dan pelaksanaan pemerintahan tidak ditutup-tutupi. Anggaran harus jelas dan peraturan yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak berpihak dan mengikat siapapun yang termasuk didalamnya, tanpa mementingkan jabatan, umur, gender, ras, suku, dan sebagainya.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab : Menurut saya sendiri, praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum terlalu sesuai dengan Pancasila. Hal ini dikarenakan masih maraknya terjadi diskriminasi dalam pemerintahan terhadap rakyatnya, ketidak adilan dikarenakan beberapa faktor pribadi, konflik perpecahan masih marak terjadi, dan agama yang terkadang dilanggar oleh pemerintahan. Hal ini yang menurut saya belum memenuhi kriteria bahwa praktik demokrasi ini sesuai dengan Pancasila.
Tidak jauh berbeda dengan nilai Hak Asasi Manusia. Diskriminasi menjadi hal utama yang perlu diperhatikan. Masih banyak daerah-daerah pelosok yang belum mendapatkan fasilitas yang memadai, terutama di Indonesia bagian timur. Hal ini tentunya tidak lepas dari diskriminasi dan kriminalitas yang marak terjadi di sana. Pemerintahan harusnya lebih meningkatkan penyebaran dan tidak mementingkan faktor-faktor ras yang kadang membuat enggan dalam bertindak (dikarenakan di pelosok, jadi tidak terlalu dikembangkan lebih jauh). Hal ini membuat konflik lebih banyak terjadi dan disintegrasi akan semakin meningkat, membuat negara ini jadi mudah terpecah belah.
Solusinya adalah bagaimana pemerintahan bisa lebih berbenah ke depannya. Meningkatkan keadilan HAM, memperhatikan permasalahan yang terjadi akibat perselisihan internal dan ketidaksesuaian dengan nilai Pancasila dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas pemerintahan yang baik. Sehingga nantinya pemerintahan bisa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab : Sebagai rakyat yang mengetahui hal tersebut, tentunya sebagai masyarakat harus mengutarakan pendapat dan bukan untuk didiamkan begitu saja. Hal ini apabila diteruskan dapat melanggar kewajibannya dan hak masyarakat pun dapat terabaikan. Sebagai anggota parlemen, harusnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik, bukan melakukan hal yang tidak semestinya.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab : Menurut saya, hal ini jelaslah tidak benar. Seseorang dengan kekuasan tidak boleh sewenang-wenang memanfaatkannya dan harus melakukan hal yang benar yaitu menggunakan kekuasaan untuk hal yang lebih baik dan bermanfaat bagi banyak pihak. Rakyat, sebagai pemegang demokrasi tertinggi tidak diperbolehkan menjadi tumbal (baik dalam segi sikap maupun emosi). Hak asasi manusia tidak akan terjadi apabila pihak yang berkuasa semena-mena mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada demi kepentingan sendiri. Sebagai seseorang yang memiliki jabatan, tentunya harus bijak dalam berperilaku dan menjalankan jabatannya agar tidak terjadi diskriminasi, konflik, dan keadilan HAM pun akan berjalan sehingga demokrasi akan semakin lebih teratur dan lebih baik.
Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri.
Nama : Nourma Layyinna Wijaya
NPM : 2115061081
Kelas : PSTI D
Prodi : S1 Teknik Informatika
Mohon izin pak untuk mengirimkan jawaban terkait analisis kasus pada pertemuan 14.
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Penegakan HAM di Indonesia sempat mengalami hal buruk. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yaitu keadilan akan pelanggar HAM yang tidak terpenuhi, kebebasan beragama dan berekspresi dibatasi, serta yang paling menonjol adalah diskriminasi terutama di daerah Indonesia Timur (Papua). Dalam hal ini, bisa dilihat bahwa HAM di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan yang semestinya. Apalagi dengan munculnya korban akibat pelanggaran HAM dan tidak diberikan hak yang memadai. Tentunya ini menjadi masalah yang signifikan mengingat HAM atau Hak Asasi Manusia sangatlah vital dan apabila tidak dijalankan dengan baik akan mengakibatkan sulitnya terbentuk persatuan dan kesatuan di Indonesia. Hal positif yang dapat dilihat adalah bagaimana Indonesia dalam berusaha membangun kembali HAM tersebut walaupun belum secara menyeluruh. Ini artinya, ada perkembangan dalam penegakan HAM walaupun sedikit. Kemungkinan besar, ada peningkatan secara signifikan di kemudian hari apabila HAM terus ditegakkan dengan adil, pelanggar maupun korban mendapat tindakan yang sesuai, dan meminimalisir terjadinya diskriminasi maupun keterbatasan dalam kebebasan dalam banyak hal.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab : Demokrasi Indonesia berasal dari adat istiadat yang terbentuk sejak dulu. Hal ini terlihat dari demokrasi yang ada saat ini yaitu demokrasi Pancasila yang dimana Pancasila berasal dari budaya Indonesia (sejak Pancasila itu dirumuskan). Dalam hal demokrasi, rakyatlah yang memiliki kebebasan dan memiliki hak untuk berpendapat serta turut dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Hal ini yang menyebabkan demokrasi di Indonesia kental akan adat istiadat atau budaya.
Prinsip demokrasi Ketuhanan yang Maha Esa menurut saya adalah bagaimana sistem pemerintahan selain berpegang pada rakyat, juga tidak lepas dari prinsip keagamaan yang berlaku. Agama secara umum mengajarkan agar berlaku baik, jujur, adil, dan mengetahui hal yang benar dan salah. Tuhan sebagaimana pencipta serta Maha Segalanya mengetahui apapun yang dilakukan serta dilaksanakan oleh manusia. Maka itulah dengan adanya prinsip agama, demokrasi terhindar dari ketidakadilan dan hal buruk lainnya. Setiap manusia pasti diminta pertanggungjawaban, begitu pula dengan pemerintahan (untuk rakyat). Pemerintahan yang diinginkan yaitu pemerintahan yang adil serta terbuka bagi rakyatnya. Hak dan kewajiban harus setara dan pelaksanaan pemerintahan tidak ditutup-tutupi. Anggaran harus jelas dan peraturan yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak berpihak dan mengikat siapapun yang termasuk didalamnya, tanpa mementingkan jabatan, umur, gender, ras, suku, dan sebagainya.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab : Menurut saya sendiri, praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum terlalu sesuai dengan Pancasila. Hal ini dikarenakan masih maraknya terjadi diskriminasi dalam pemerintahan terhadap rakyatnya, ketidak adilan dikarenakan beberapa faktor pribadi, konflik perpecahan masih marak terjadi, dan agama yang terkadang dilanggar oleh pemerintahan. Hal ini yang menurut saya belum memenuhi kriteria bahwa praktik demokrasi ini sesuai dengan Pancasila.
Tidak jauh berbeda dengan nilai Hak Asasi Manusia. Diskriminasi menjadi hal utama yang perlu diperhatikan. Masih banyak daerah-daerah pelosok yang belum mendapatkan fasilitas yang memadai, terutama di Indonesia bagian timur. Hal ini tentunya tidak lepas dari diskriminasi dan kriminalitas yang marak terjadi di sana. Pemerintahan harusnya lebih meningkatkan penyebaran dan tidak mementingkan faktor-faktor ras yang kadang membuat enggan dalam bertindak (dikarenakan di pelosok, jadi tidak terlalu dikembangkan lebih jauh). Hal ini membuat konflik lebih banyak terjadi dan disintegrasi akan semakin meningkat, membuat negara ini jadi mudah terpecah belah.
Solusinya adalah bagaimana pemerintahan bisa lebih berbenah ke depannya. Meningkatkan keadilan HAM, memperhatikan permasalahan yang terjadi akibat perselisihan internal dan ketidaksesuaian dengan nilai Pancasila dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas pemerintahan yang baik. Sehingga nantinya pemerintahan bisa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab : Sebagai rakyat yang mengetahui hal tersebut, tentunya sebagai masyarakat harus mengutarakan pendapat dan bukan untuk didiamkan begitu saja. Hal ini apabila diteruskan dapat melanggar kewajibannya dan hak masyarakat pun dapat terabaikan. Sebagai anggota parlemen, harusnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik, bukan melakukan hal yang tidak semestinya.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab : Menurut saya, hal ini jelaslah tidak benar. Seseorang dengan kekuasan tidak boleh sewenang-wenang memanfaatkannya dan harus melakukan hal yang benar yaitu menggunakan kekuasaan untuk hal yang lebih baik dan bermanfaat bagi banyak pihak. Rakyat, sebagai pemegang demokrasi tertinggi tidak diperbolehkan menjadi tumbal (baik dalam segi sikap maupun emosi). Hak asasi manusia tidak akan terjadi apabila pihak yang berkuasa semena-mena mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada demi kepentingan sendiri. Sebagai seseorang yang memiliki jabatan, tentunya harus bijak dalam berperilaku dan menjalankan jabatannya agar tidak terjadi diskriminasi, konflik, dan keadilan HAM pun akan berjalan sehingga demokrasi akan semakin lebih teratur dan lebih baik.
Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
NAMA : NOURMA LAYYINNA WIJAYA
NPM : 2115061081
KELAS : PSTI D
PRODI : S1 TEKNIK INFORMATIKA
NPM : 2115061081
KELAS : PSTI D
PRODI : S1 TEKNIK INFORMATIKA
NAMA : NOURMA LAYYINNA WIJAYA
NPM : 2115061081
KELAS : PSTI D
PRODI : S1 TEKNIK INFORMATIKA
NPM : 2115061081
KELAS : PSTI D
PRODI : S1 TEKNIK INFORMATIKA