Nama : Milano Sheva Wibowo
NPM : 2115061052
Kelas : PSTI C
setelah saya menonton dan juga menganalisis video tersebut maka berikut hasil analisa saya :
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 demokrasi di Indonesia
1. Demokrasi parlementer (1345-1959)
2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
3. Demokrasi Pancasila/Orde baru (1965-1998)
4. demokrasi transisi /reformasi (1998-sekarang)
1. Demokrasi parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini prlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidap percaya.
2. Demokrasi terpimpin, juga disebut demokrasi yang terkelola, merupakan istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari sebuah perkembangan demokrasi yang berada di Indonesia, demokrasi terpimpin juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem demokrasi yang dimana seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada saaru pemimpin negara, kala itu yang di pimpin oleh Presiden Soekarno
3. Demokrasi Orde baru, demokrasi orde baru berarti suatu tatanan seluruh prikehidupan dari seluruh rakyat, bangsa dan negara yang diletakan kembali kepada pelaksanaan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dari beberapa pendapat tersebut kita simpulkan, bahwa orde baru ini merupakan sistem pemerintahan di Indonesia.
4. Demokrasi reformasi, adapun beberapa peristiwa penting selama masa reformasi yang menandai kehidupan masyarakat di bidang sosial, terdapat 3 masalah pada masa reformasi ini yaitu otonomi daerah, konflik komunal atas dasar agama, dan juga ancaman terorisme. ketiga masalah ini bisa dideskripsikan secara singkat berikut. otonomi daerah adalah salah satu tuntutan pada agenda reformasi.
Pemilu yang dilaksanakan pada 1999-2004 merupakan pemilu yang lebih demokratis daripada yang sebelumnya
Rotasi kekuasaan biasanya diawali dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan desa.
Proses pemilihan pejabat pemerintah politik dilakukan secara terbuka.
terdapat sebgaian besar hak dasar dapat terjamin contohnya adalah hak untuk menyatakan pendapat
NPM : 2115061052
Kelas : PSTI C
setelah saya menonton dan juga menganalisis video tersebut maka berikut hasil analisa saya :
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 demokrasi di Indonesia
1. Demokrasi parlementer (1345-1959)
2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
3. Demokrasi Pancasila/Orde baru (1965-1998)
4. demokrasi transisi /reformasi (1998-sekarang)
1. Demokrasi parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini prlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidap percaya.
2. Demokrasi terpimpin, juga disebut demokrasi yang terkelola, merupakan istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari sebuah perkembangan demokrasi yang berada di Indonesia, demokrasi terpimpin juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem demokrasi yang dimana seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada saaru pemimpin negara, kala itu yang di pimpin oleh Presiden Soekarno
3. Demokrasi Orde baru, demokrasi orde baru berarti suatu tatanan seluruh prikehidupan dari seluruh rakyat, bangsa dan negara yang diletakan kembali kepada pelaksanaan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dari beberapa pendapat tersebut kita simpulkan, bahwa orde baru ini merupakan sistem pemerintahan di Indonesia.
4. Demokrasi reformasi, adapun beberapa peristiwa penting selama masa reformasi yang menandai kehidupan masyarakat di bidang sosial, terdapat 3 masalah pada masa reformasi ini yaitu otonomi daerah, konflik komunal atas dasar agama, dan juga ancaman terorisme. ketiga masalah ini bisa dideskripsikan secara singkat berikut. otonomi daerah adalah salah satu tuntutan pada agenda reformasi.
Pemilu yang dilaksanakan pada 1999-2004 merupakan pemilu yang lebih demokratis daripada yang sebelumnya
Rotasi kekuasaan biasanya diawali dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan desa.
Proses pemilihan pejabat pemerintah politik dilakukan secara terbuka.
terdapat sebgaian besar hak dasar dapat terjamin contohnya adalah hak untuk menyatakan pendapat