https://www.youtube.com/watch?v=YDEJBTXM7zU
Silahkan berikan pendapat anda mengenai salah satu contoh kasus penyelesaian sengketa internasional?
materi pendahuluan dapat dilihat di file yang saya upload, thanks
absen dihitung dari komentar anda
Diskusi Pendahuluan dan Ruang Lingkup
Nama: Ayu Dwiyanti Astuti Primayola
NPM: 2012011070
Izin menjawab,
Sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan
Indonesia pernah bersengketa dengan Malaysia terkait klaim dua pulau di perbatasan Kalimantan Timur, tepatnya di Selat Makassar, yakni Sipadan dan Ligitan.
Sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia terjadi sejak 1967. Hingga akhirnya pada tahun 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh pada Malaysia.
Keputusan ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah yang diterima Mahkamah Internasional dari Malaysia.
Dokumen dari pihak Malaysia membuktikan bahwa Inggris, yang dulu menjajah Malaysia, lebih dulu memasuki Pulau Sipadan dan Ligitan dengan membangun mercusuar dan konservasi penyu.
Sedangkan Belanda, yang menjajah Indonesia, hanya terbukti pernah singgah di Pulau Sipadan dan Ligitan, namun, tidak melakukan apa pun.
Selain itu, Malaysia juga terbukti telah melakukan berbagai penguasaan efektif terhadap kedua pulau, seperti pemberlakuan aturan perlindungan satwa burung, pungutan pajak atas pengumpulan telur penyu, dan operasi mercusuar.
Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ini terjadi saat masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
In reply to First post
Re: Diskusi Pendahuluan dan Ruang Lingkup
Nama : Putri Regita Cahyani
NPM : 2012011007
masalah pulau antara Malaysia - Indonesia. Sengketa ini adalah soal permasalahan hukum, yaitu sengketa mengenai hak kepemilikan atas pulau Sipadan dan Ligitan. Yang diperebutkan oleh indonesia dan malaysia, Sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia berlangsung sejak 1969 hingga 2002, atau selama 33 tahun. Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur, tepatnya di Selat Makassar. Lepasnya kedua pulau tersebut merupakan peristiwa buruk bagi Indonesia khususnya dalam penegakan wilayah peraian Indonesia, lemahnya pemerintah Indonesia dalam mempertahankan Konsepsi Negara Kepulauan Indonesia. Hal itu seharusnya tidak perlu terjadi karena secara hukum Internasional Indonesia telah berhasil memperjuangkan Indonesia sebagai negara kepulauan melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan Lemahnya kemampuan Indonesia dalam melindungi pulau-pulau yang dimilikinya tergambar dari argumen yang digunakan di Mahkamah Internasional saat berlangsungnya sidang memutuskan nasib Pulau Sipadan dan Ligitan.Dalam upaya memperjuangkan kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut, Indonesia menggunakan argumentasi berdasarkan Konvensi 1891 (Treaty Based Title).Argumen ini pada intinya mengatakan bahwa kedua pulau adalah milik Indonesia.Jelas argument ini tidak kuat dan tidak jelas secara hukum karena hanya mengatur perbatasan kedua negara di daratan Kalimantan.Sebaliknya, Malaysia menggunakan argumen pengendalian dan penguasaan efektif (effective occupation) atas kedua pulau karena selama ini negara ini sudah melakukan banyak hal seperti membangun sarana dan prasarana.
NPM : 2012011007
masalah pulau antara Malaysia - Indonesia. Sengketa ini adalah soal permasalahan hukum, yaitu sengketa mengenai hak kepemilikan atas pulau Sipadan dan Ligitan. Yang diperebutkan oleh indonesia dan malaysia, Sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia berlangsung sejak 1969 hingga 2002, atau selama 33 tahun. Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur, tepatnya di Selat Makassar. Lepasnya kedua pulau tersebut merupakan peristiwa buruk bagi Indonesia khususnya dalam penegakan wilayah peraian Indonesia, lemahnya pemerintah Indonesia dalam mempertahankan Konsepsi Negara Kepulauan Indonesia. Hal itu seharusnya tidak perlu terjadi karena secara hukum Internasional Indonesia telah berhasil memperjuangkan Indonesia sebagai negara kepulauan melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan Lemahnya kemampuan Indonesia dalam melindungi pulau-pulau yang dimilikinya tergambar dari argumen yang digunakan di Mahkamah Internasional saat berlangsungnya sidang memutuskan nasib Pulau Sipadan dan Ligitan.Dalam upaya memperjuangkan kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut, Indonesia menggunakan argumentasi berdasarkan Konvensi 1891 (Treaty Based Title).Argumen ini pada intinya mengatakan bahwa kedua pulau adalah milik Indonesia.Jelas argument ini tidak kuat dan tidak jelas secara hukum karena hanya mengatur perbatasan kedua negara di daratan Kalimantan.Sebaliknya, Malaysia menggunakan argumen pengendalian dan penguasaan efektif (effective occupation) atas kedua pulau karena selama ini negara ini sudah melakukan banyak hal seperti membangun sarana dan prasarana.
Nama: Ferdinand Fahrul Adha
NPM: 2052011129
Contoh kasus sengketa internasional antara Thailand dan Kamboja.
Sengketa antara Thailand dan Kamboja dimulai sejak 1962. Konflik ini muncul karena kedua negara mengklaim wilayah yang berada di sekitar Kuil Preah Vihear sebagai milik mereka.
Konflik kembali memanas setelah pada tahun 2008, UNESCO memberikan penghargaan kepada Kuil Preah Vihear sebagai situs warisan dunia.
Hal ini menyebabkan bentrokan beberapa kali terjadi dan menimbulkan korban jiwa.
Jauh sebelum itu, pada tahun 1962, Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa kuil tersebut milik Kamboja. Namun, Thailand menilai putusan tersebut hanya menyangkut kepemilikan kuil, bukan area di sekitarnya.
Sengketa ini membuat konflik terjadi. Baik dari Thailand maupun Kamboja saling mengirimkan pasukan militer masing-masing ke lokasi tersebut.
Indonesia yang saat itu menjabat sebagai Ketua ASEAN memiliki peran yang besar dalam penyelesaian sengketa ini. Indonesia diberikan wewenang oleh PBB untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa antara Thailand dan Kamboja.
Tidak hanya menggelar perundingan, Indonesia juga mengirimkan pasukan untuk mengamankan tempat terjadinya sengketa.
Hingga pada tahun 2013, Kamboja meminta agar Mahkamah Internasional memperjelas putusan tahun 1962.
Pada tahun yang sama, Mahkamah memutuskan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan di area sekitar Kuil Preah Vihear. Sebagai konsekuensinya, Thailand berkewajiban menarik pasukan militer dan polisinya dari wilayah tersebut.
Keputusan Mahkamah Internasional ini mengikat berdasarkan hukum internasional dan tidak bisa dibanding.
NPM: 2052011129
Contoh kasus sengketa internasional antara Thailand dan Kamboja.
Sengketa antara Thailand dan Kamboja dimulai sejak 1962. Konflik ini muncul karena kedua negara mengklaim wilayah yang berada di sekitar Kuil Preah Vihear sebagai milik mereka.
Konflik kembali memanas setelah pada tahun 2008, UNESCO memberikan penghargaan kepada Kuil Preah Vihear sebagai situs warisan dunia.
Hal ini menyebabkan bentrokan beberapa kali terjadi dan menimbulkan korban jiwa.
Jauh sebelum itu, pada tahun 1962, Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa kuil tersebut milik Kamboja. Namun, Thailand menilai putusan tersebut hanya menyangkut kepemilikan kuil, bukan area di sekitarnya.
Sengketa ini membuat konflik terjadi. Baik dari Thailand maupun Kamboja saling mengirimkan pasukan militer masing-masing ke lokasi tersebut.
Indonesia yang saat itu menjabat sebagai Ketua ASEAN memiliki peran yang besar dalam penyelesaian sengketa ini. Indonesia diberikan wewenang oleh PBB untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa antara Thailand dan Kamboja.
Tidak hanya menggelar perundingan, Indonesia juga mengirimkan pasukan untuk mengamankan tempat terjadinya sengketa.
Hingga pada tahun 2013, Kamboja meminta agar Mahkamah Internasional memperjelas putusan tahun 1962.
Pada tahun yang sama, Mahkamah memutuskan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan di area sekitar Kuil Preah Vihear. Sebagai konsekuensinya, Thailand berkewajiban menarik pasukan militer dan polisinya dari wilayah tersebut.
Keputusan Mahkamah Internasional ini mengikat berdasarkan hukum internasional dan tidak bisa dibanding.
In reply to First post
Re: Diskusi Pendahuluan dan Ruang Lingkup
Nama : Ni wayan ayu mae bangsa
Npm : 2012011115
Izin berpendapat terkait dengan salah satu contoh kasus sengketa internasional,
sengketa internasional adalah sengketa yang timbul atau terjadi di antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum lain bukan negara dan subyek hukum bukan negara satu sama lain. Penyelesaian sengketa internasional ada dua cara yaitu melalui cara damai (negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, komisi angket, konsoliasi) dan cara perang.
Adapun salah satu contoh kasus sengketa internasional yaitu
Sengketa antara Argentina dengan Chili
Konflik dimulai pada tahun 1904 dengan klaim resmi pertama Argentina atas pulau-pulau yang telah berada di bawah kendali Chili sejak Patagonia selatan dijajah. Konflik tersebut melewati beberapa fase yaitu sejak 1881 Argentina mengklaim pulau-pulau Chili, mulai tahun 1904 mereka adalah pulau-pulau yang disengketakan
Sengketa tersebut diselesaikan dengan cara damai yaitu melalui mediasi kepausan, Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut mediator baik diminta oleh salah satu atau dua pihak yang bersengketa maupun atas tawaran dari pihak ketiga. Sengketa antara Argentina dengan chili dalam rangka pelaksanaan the beagle channel award, kedua belah pihak telah menerima Kardinal antonio samore sebagai mediator atas usul dari paus.
Nama : Diana
NPM : 2012011314
Izin menjawab Bapak,
sengketa internasional sendiri merupakan perselisihan yang terjadi antar negara yang memiliki pemandangan yang berbeda ataupun adanya kesalahpahaman yang terjadi diantara negara yang saling berselisih sehingga menimbulkan lahirnya sebuah sengketa. adapun contoh dari sengketa internasional adalah :
NPM : 2012011314
Izin menjawab Bapak,
sengketa internasional sendiri merupakan perselisihan yang terjadi antar negara yang memiliki pemandangan yang berbeda ataupun adanya kesalahpahaman yang terjadi diantara negara yang saling berselisih sehingga menimbulkan lahirnya sebuah sengketa. adapun contoh dari sengketa internasional adalah :
Sengketa Internasional antar Irak dan Kuwait
Invasi Irak ke Kuwait disebabkan oleh kemerosotan ekonomi Irak setelah Perang Delapan Tahun dengan Iran dalam perang Iran-Irak. Irak sangat membutuhkan petro dolar sebagai pemasukan ekonominya sementara rendahnya harga petro dolar akibat kelebihan produksi minyak oleh Kuwait serta Uni Emirat Arab yang dianggap Saddam Hussein sebagai perang ekonomi serta perselisihan atas Ladang Minyak Rumeyla sekalipun pada pasca-perang melawan Iran, Kuwait membantu Irak dengan mengirimkan suplai minyak secara gratis. Selain itu, Irak mengangkat masalah perselisihan perbatasan akibat warisan Inggris dalam pembagian kekuasaan setelah jatuhnya pemerintahan Usmaniyah Turki.
Pada akhirnya, Dewan Keamanan PBB mengambil hak veto. Israel diminta Amerika Serikat untuk tidak mengambil serangan balasan atas Irak untuk menghindari berbaliknya kekuatan militer Negara Negara Arab yang dikhawatirkan akan mengubah jalannya peperangan. Pada tanggal 27 Februari 1991 pasukan Koalisi berhasil membebaskan Kuwait dan Presiden Bush menyatakan perang selesai.
Invasi Irak ke Kuwait disebabkan oleh kemerosotan ekonomi Irak setelah Perang Delapan Tahun dengan Iran dalam perang Iran-Irak. Irak sangat membutuhkan petro dolar sebagai pemasukan ekonominya sementara rendahnya harga petro dolar akibat kelebihan produksi minyak oleh Kuwait serta Uni Emirat Arab yang dianggap Saddam Hussein sebagai perang ekonomi serta perselisihan atas Ladang Minyak Rumeyla sekalipun pada pasca-perang melawan Iran, Kuwait membantu Irak dengan mengirimkan suplai minyak secara gratis. Selain itu, Irak mengangkat masalah perselisihan perbatasan akibat warisan Inggris dalam pembagian kekuasaan setelah jatuhnya pemerintahan Usmaniyah Turki.
Pada akhirnya, Dewan Keamanan PBB mengambil hak veto. Israel diminta Amerika Serikat untuk tidak mengambil serangan balasan atas Irak untuk menghindari berbaliknya kekuatan militer Negara Negara Arab yang dikhawatirkan akan mengubah jalannya peperangan. Pada tanggal 27 Februari 1991 pasukan Koalisi berhasil membebaskan Kuwait dan Presiden Bush menyatakan perang selesai.