Diskusi klas

Diskusi klas

Diskusi klas

oleh Noverman Duadji -
Jumlah balasan: 7

Mahasiswa dimohon untuk memberikan respon atas pertanyaan (tema diskusi) dan memberikan tanggapan terhadap jawaban/penjelasan mahasiswa lainnya.

Pertanyaan (topik): Apa hal penting yang menjadi ciri/nilai utama teori new public service? Bagaimana keterkaitan nalar politik dengan new public service.


Sebagai balasan Noverman Duadji

Re: Diskusi klas

oleh octavia aspriani -
Nama : octavia aspriani
Npm : 2126061006

Hal penting yang menjadi ciri atau nikai utama teori new public service ialah
1. Melayani warga negara bukan customer
2. Mengeutamakan kepentingan public
3. Kewarganegaraan lebih berharga dari pada kewirausahaan
4. Berfikir strategis bertindak demokratis
5. Tahu bahwa akuntabilitas bukan hal sederhana
6. Melayani ketimbang mengarahkan
7. Menghargai manusia , bukan sekedar produktivitas

Keterkaitan nalar politik dengan NPS menurt saya ialah Secara epistimologis, NPS berakar dari filsafat politik tentang demokrasi. Denhardt dan Denhardt menspesifikasikkannya menjadi demokrasi kewargaaan. Demokrasi merupakan suatu paham pemerintahan yang berdasarkan pada aturan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan bersama. Dalam konteks demokrasi kewargaan, demokrasi dalam hal ini dimaknai sebagai pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan warga negara secara keseluruhan. Warga negara memiliki hak penuh memperoleh perhatian dari pemerintah dan warga negara berhak terlibat dalam setiap proses pemerintahan (politik dan pengambilan kebijakan).

Denhardt dan Denhardt berhasil mencari akar mengapa pemerintah harus melayani bukan mengarahkan .mengapa pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai warga negara (citizens)
) bukan sebagai pelanggan (customers.)
Sebagai balasan Noverman Duadji

Re: Diskusi klas

oleh MEIKA PERMATA SARI -
NAMA               : MEIKA PERMATA SARI
NPM                  : 2126061001
MATA KULIAH : TEORI ADMINISTRASI PUBLIK LANJUTAN

SOAL :
Apa hal penting yang menjadi ciri/nilai utama teori New Public Service? Bagaimana keterkaitan nalar politik dengan New Public Service.

JAWAB :
           Pemilik kepentingan publik yang sebenarnya dalah masyarakat maka administrator publik seharusnya memusatkan perhatiannya pada tanggung jawab melayani dan memberdayakan warga negara melalui pengelolaan organsasi publik dan implementasi kebijakan publik. Perubahan orientasi tentang posisi warga negara, nilai dikedepankan, dan peran pemerintah memunculkan perspektif baru administarasi publik yang New Public Service. Administrasi publik memandang warga negara bukan sekedar pelanggan karena pemerintahan itu adalah milik masyarakat. Adminsitrasi publik seharusnya berbagi kuasa dengan masyarakat dan mengurangi kendali terhadap masyarakat serta meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat melalui kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan dengan masyarakat.

Ciri utama Teori New Public Service adalah :
1) Teori demokratis pendekatan bervariasi kepada pengetahuan termasuk positive, interpretif dan kritis;
2) Rasionalitas strategis atau formal, ujian berganda rasionalitas;
3) Kepentingan publik adalah hasil dari dialog tentang nilai dianut bersama;
4) Pelayanan publik yang ditanggap kepada warga negara;
5) Peran pemerintah melayani kepentingan warga negara;
6) Mekanisme yang dituju untuk membangun koalisi publik, nirlaba dan lebaga swasta untuk memenuhi kebutuhan yang   
    disepakati bersama;
7) Pendekatan kepada akuntabilitas yaitu multi aspek para pelayanan publik untuk memelihara nilai komunitas, norma politik,
     standar profesional, kepentingan warga negara;
8) Kebijaksanaan yang diperlukan terhadap administratif diperlukan tetapi dibatasi dan bertanggung jawab;
9) Standar organisasional berupa struktur kolaboratif;
10) Basis motivisional pelayanan publik berbasis layanan publik, keinginan menyumbangkan kepada masyarakat.

Perspektif New Publik Service memandang peran birokrasi publik (sebagai yang melayani) adalah melibatkan masyarakat (warganegara) dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, birokrasi publik atau yang dikenal dengan administrasi publik menyadari adanya beberapa lapisan kompleks tanggung jawabm etikda dan akuntabilitas dalam suatu sistem demokrasi. Adminsitrator yang bertanggung jawab harus melibatkan masyarakat tidak hanya dalam perncanaan tetapi juga pelaksanaan program guna mencapai tujuan masyarakat. Hal ini dilakukan tidak saja karena untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, pekerjaan administrator publik/pelayanan publik tidak lagi mengarahkan atau memanipulasi insentif tetapi pelayanan kepada masyarakat.

Kewarganegaraan berkenaan dengan isu-isu yang lebih umum yang berhubungan dengan hakikat keanggotaan seseorang dalam komunitas politik termasuk isu-isu seperti hak dan tanggung jawab warga negara tanpa memandang status legal mereka. Hal ini berkenaan dengan kewarganegaraan berkenaan dengan kapasitas individu untuk mempengaruhi sistem politik menyiratkan keterlibatan aktif dalam kehidupan politik.

Hubungan yang paling lazim antara negara dan warga negara sesungguhnya pada ide bahwa pemerintah ada untuk menjamin agar warga negara dapat membuat pilihan yang konsisten dengan kepentingan diri mereka sendiri dengan menjamin prosedur tertentu dan hak-hak individu. Peran pemerintah ialah untuk memastikan kepentingan diri individual yang saling mempengaruhi berjalan dengan bebas dan adil.

Sebagai balasan MEIKA PERMATA SARI

Re: Diskusi klas

oleh YESSY DESTIANI -
Nama : Yessy Destiani
NPM : 2126061010
Mata Kuliah : Teori Administrasi Publik Lanjutan

Teori New Publik Service (NPS) adalah cara pandang baru dalam administrasi negara yang mencoba menutupi (cover) kelemahan-kelemahan paradigma OPA dan NPM. NPS mereposisi peran negara dan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nalar politik sangat kental dalam mencari akar NPS. Ciri utama dari teori NPS adalah NPS mengajak pemerintah untuk:
1. Melayani masyarakat sebagai warga negara, bukan pelanggan; melalui pajak yang mereka bayarkan maka warga negara adalah pemilik sah (legitimate) negara bukan pelanggan.;
2. Memenuhi kepentingan publik; kepentingan publik seringkali berbeda dan kompleks, tetapi negara berkewajiban untuk memenuhinya. Negara tidak boleh melempar tanggung-jawabnya kepada pihak lain dalam memenuhi kepentingan publik;
3. Mengutamakan warganegara di atas kewirausahaan; kewirausahaan itu penting, tetapi warga negara berada di atas segala-galanya;
4. Berpikir strategis dan bertindak demokratis; pemerintah harus mampu bertindak cepat dan menggunakan pendekatan dialog dalam menyelesaikan persoalan publik;
5. Menyadari komplekstitas akuntabilitas; pertanggungjawaban merupakan proses yang sulit dan terukur sehingga harus dilakukan dengan metode yang tepat;
6. Melayani bukan mengarahkan; fungsi utama pemerintah adalah melayani warga negara bukan mengarahkan;
7. Mengutamakan kepentingan masyarakat bukan produktivitas; kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas meskipun bertentangan dengan nilai-nilai produktivitas.

Nalar Politik sangat kental dalam NPS, karena secara epistimologi NPS berakar dari filsafat politik tentang demokrasi. Dimana pemerintah harus berotientasi kepada kepentingan warga negaranya secara keseluruhan. Warga negara memiliki hak penuh memperoleh perhatian dari pemerintah dan warga negara berhak terlibat dalam setiap proses pemerintahan (politik dan pengambilan kebijakan). Pemerintah bertanggung-jawab melayani masyarakat sebagai warga negara karena pada awalnya warga negaralah yang mendirikan negara dan kemudian menjalankannya serta terikat dengan aturan-aturan negara
Sebagai balasan YESSY DESTIANI

Re: Diskusi klas

oleh Ayu Wulandari -
Nama : Ayu Wulandari
NPM : 2126061014

Izin menambahkan Kak Yessy.

NPS juga mengusung basis kerjasama antar lembaga pemerintah maupun non pemerintah untuk bekerjasama dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Bentuk kerjasama ini dapat dilakukan melalui koordinasi atau bahkan melalui collaborative governance. Dengan menjadikan nilai - nilai pelayanan sebagai pilar utama dalam menjalankan administrasi pemerintahan, diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyrarakat. Namun, pada implementasinya di lapangan, koordinasi dan kolaborasi ini juga masih perlu banyak ditingkatkan. Banyak praktek koordinasi antar lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang dinilai belum efektif. Kurangnya sinkronasi atau keselarasan tujuan antara pemerintah pusat dan daerah, juga menjadi PR bagi penerapan NPS.

Seperti pengelolaan hutan mangrove yang sejatinya memiliki potensi besar di Lampung, namun belum terberdayakan dengan optimal dikarenakan kapabilitas dinas di tingkat daerah yang kurang sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Kolaborasi dalam memecahkan permasalahan publik juga perlu banyak dievaluasi, terutama dari sisi komunikasi dan kejelasan peran masing - masing stakeholder. Misalnya, pada praktik kolaborasi pentahelix yang dinilai membawa nilai positif dalam  meningkatkan daya saing pariwisata tanah air di tingkat internasional, masih banyak terkendala pada tatanan teknis karena kurangnya kejelasan tupoksi dari masing - masing stakeholder. 

Dalam New Public Service (NPS), pemerintahan yang kolaboratif memiliki energi besar untuk mengatasi permasalahan publik, sebab Old Public Administration (OPA) dan New Public Management (NPM) dinilai masih belum cukup berdampak dalam menyelesaikan permasalahan publik karna terlalu berorientasi pada salah satu sisi saja, seperti terlalu banyak unsur politik administratif (OPA), ataua bahkan terlalu berorientasi pada profit (NPM). 

Beberapa hal yang menjadikan NPS berbeda dibandingkan kedua teori sebelumnya,  diantaranya ialah :
1. Serving not Steering
2. Think Strategically, Act Democratically
3. Recognize than accountability
4. Respect each other is more important. 

Terima kasih. 
Sebagai balasan YESSY DESTIANI

Re: Diskusi klas

oleh Gebriena Rezki Syafitri -
Nama : Gebriena Rezki Syafitri
Npm : 2126061009

Dalam teori New Public Service (NPS) yang menjadi ciri utama dari teori ini menurut saya adalah :
1. Perlunya pelibatan warga negara dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya deliberasi untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik.
2. Akomodatif terhadap peran masyarakat sipil dengan membangun sosial trust, kohesi sosial, dan jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis
3. Kepentingan publik adalah hasil dialog dari berbagai nilai
4. Responsivitas birokrasi publik pada citizens
5. Pemerintah berperan sebagai serving
6. pencapaian tujuannya adalah koalisi antar organisasi publik, non profit dan privat
7. Berpikir strategis bertindak demokratis

Kemudian keterkaitan antara nalar politik dengan New Public Service (NPS) menurut saya sangat kuat. Karena dalam paradigma NPS ini menekankan pada partisipasi warga negara dalam merumuskan program-program layanan publik yang berpihak kepada kebutuhan warga negara, memiliki hak yang sama, memberi ruang bagi partisipasi publik dan transparansi para penyedia layanan dalam menghadapi warga negara. Saat ini Indonesia sudah mulai mengadopsi konsep ini namun terkendala dalam beberapa hal seperti pengaruh budaya lama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, serta kinerja pegawai yang masih rendah.
Sebagai balasan Noverman Duadji

Re: Diskusi klas

oleh SISWOYO.S21 SISWOYO.S21 -
Nama : Siswoyo
NPM : 2126061003

Mrnambahkan dari tanggapan Sdri Yessy, bahwa akar dari NPS dapat ditelusuri dari berbagai ide tentang demokrasi yang pernah dikemukakan oleh Dimock, Dahl dan Waldo, meliputi:
1. Teori tentang demokrasi kewarganegaraan; perlunya pelibatan warganegara dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya deliberasi untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik.
2. Model komunitas dan masyarakat sipil; akomodatif terhadap peran masyarakat sipil dengan membangun social trust, kohesi sosial dan jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis.
3. Teori organisasi humanis dan administrasi negara baru; administrasi negara harus fokus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan (human beings) dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan isu-isu sosial lainnya.
4. Administrasi negara postmodern; mengutamakan dialog (dirkursus) terhadap teori dalam memecahkan persoalan publik daripada menggunakan one best way perspective.

Nalar politik dalam new public service sangat kuat, karena secara epistimologis, NPS berakar dari filsafat politik tentang demokrasi.
Sebagai balasan Noverman Duadji

Re: Diskusi klas

oleh Yuliansyah Y21 -
Nama : Yuliansyah
NPM : 2126061002

Izin menambahkan tanggapan, bahwa dalam pandangan New Public Service, administrator publik wajib melibatkan masyarakat (sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) dalam pemerintahan dan tugas-tugas pelayanan umum lainnya.Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai dasar demokrasi, serta mencegah potensi terjadinya korupsi birokrasi.

Tujuh prinsip NPS (Denhardt & Denhardt, 2000,2003, 2007), yaitu :
• Pertama; Peran utama dari pelayanan publik adalah membantu masyarakat mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan yang telah disepakati bersama, dari pada mencoba mengontrol atau mengendalikan masyarakat kearah yang baru.
• Kedua, administrasi publik harus menciptakan gagasan kolektif yang disetujui bersama tentang apa yang disebut sebagai kepentingan publik.
• Ketiga, kebijakan dan program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai secara efektif dan responsive melalui upaya-upaya kolektif dalam proses kolaboratif.
• Keempat, kepentingan publik lebih merupakan hasil suatu dialog tentang nilai-nilai yang disetujui bersama dari pada agregasi kepentingan pribadi para individu.
• Kelima, para pelayan publik harus memberi perhatian tidak semata pada pasar, tetapi juga aspek hukum dan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standard professional dan kepentingan warga masyarakat.
• Keenam, organisasi publik dan jaringan-jaringan yang terlibat akan lebih sukses dalam jangka panjang kalau mereka beroperasi melalui proses kolaborasi dan melalui kepemimpinan yang menghargain semua orang.
• Ketujuh, kepentingan publik lebih dikembangkan oleh pelayan-pelayan publik dan warga masyarakat, dari pada oleh manager wirausaha yang bertindak seakan-akan uang milik mereka.