FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

Jumlah balasan: 32
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh Alya Zahradita Sironi -
Nama : Alya Zahradita Sironi
NPM : 2115061078
Kelas : PSTI A
Prodi : Teknik Informatika

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.
HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal. Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan. Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.

Hal positif yang didapat dari artikel tersebut yaitu Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.
Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Di Bali, gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa. Di Kendeng, Jawa Tengah, komunitas masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru - termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.

Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif.
Melihat hanya pada isu kemerdekaan kelompok dan ketakutan atas runtuhnya wilayah negara, tanpa melihat kewajiban negara atas HAM - yaitu kemerdekaan dari kemiskinan dan pembodohan - sama saja memastikan masalah yang sama sejak awal kemerdekaan terus ada.
Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawab:
Nilai-nilai demokrasi tercermin dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nilai-nilai demokrasi diantaranya yang berwujud kebebasan, persamaan, keadilan, disiplin, tanggung jawab, musyawarah. Salah satu diantaranya sikap disiplin di kalangan masyarakat Indonesia tampak mengalami kecenderungan menurun, budaya menghormati terkikis oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang merambah manusia. Hubungan interaktif antar manusia secara langsung atau tatap muka sudah mulai bergeser dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kearifan lokal sebagai pencerminan nilai-nilai yang berakar pada kehidupan masyarakat lokal atau daerah. Negara Indonesia merupakan negara yang ber-“bhineka tunggal ika”, yaitu memiliki kemajemukan di antaranya dalam hal budaya, etnik, agama, lingkungan alam, dan lainnya; tetapi tetap satu kesatuan dalam ikatan “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (NKRI). Berbeda, tapi satu tujuan.

Bangsa Indonesia memiliki berbagai aneka ragam etnik (suku bangsa) dengan kepemilikan budaya yang juga beragam. Namun secara khusus masing-masing daerah tersebut memiliki budayanya sendiri-sendiri. Dalam istilah yang popular yaitu “kearifan lokal” dan “cultural identity” (Rosidi, 2011: 33). Dikenal pula dengan sebutan atau istilah “budaya daerah” (Lutan, 2011: 70; Rosidi, 2004: 9). Konsep kebudayaan daerah menunjukkan identitas suatu kebudayaan yang lahir, berkembang dan mapan di suatu wilayah yang jelas batas-batasnya dalam konteks geografi dan didukung oleh suatu komunitas tertentu. Kebudayaan daerah juga mengandung konotasi kebudayaan suku bangsa (etnis) (Lutan, 2001: 70, 72).

Menurut saya, demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa yaitu Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menolak liberalisme dan sekularisme. Namun, demokrasi jenis ini menganut paham religius atau menolak atheisme. Demokrasi yang berkeTuhanan yang Maha Esa adalah bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama.

Di Indonesia, setiap wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan tugas-tugas nasional tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat. Namun pada hari kiamat, segala perbuatannya juga menjadi tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu pula dengan manusia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, mereka juga harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan demokrasi antara pemerintah dan rakyat juga harus disadari bahwa hukum yang berlaku tidak hanya hukum buatan manusia, tetapi juga hukum Tuhan (hukum Islam), sehingga semua tujuan hanya untuk mendapatkan rahmat Tuhan, bukan. Melakukan perilaku buruk seperti korupsi dan penyuapan.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Negara dalam merealisasikan hak asas warga negaranya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena jika negara ataupun masyarakat ada yang melanggar hak asasi maka ada sesuatu kekuatan yang nantinya dapat digunakan sebagai alat untuk menuntut terhadap pelanggaran hak asasi tersebut, yaitu sanksi yang tegas yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang telah disepakati bersama.

Pembukaan maupun Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan adanya prinsip demokrasi dan pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia merupakan bukti bahwa negara Indonesia menganut prinsip negara hukum. Ibarat sekeping uang, maka prinsip demokrasi merupakan merupakan salah satu sisi dari mata uang tersebut dan prinsip negara hukum merupakan sisi sebelahnya. Keduanya memiliki hubungan yang saling bergantung karena demokrasi tidak akan terlaksana tanpa negara hukum dan negara hukum tidak akan tegak tanpa adanya demokrasi. Begiitu juga adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia atau hak asasi warga negara oleh Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bahwa negara Indonesia menganut negara hukum dan demokratis, sebab secara sosio-legal dan sosio-kultural adanya konstitusi itu merupakan konsekuensi dari penerimaan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Indonesia mencatat kemajuan dalam kehidupan demokrasi di sepanjang 2021. Kemajuan itu ditunjukkan oleh kenaikan Indeks Demokrasi Indonesia dari 6,30 pada 2020 menjadi 6,71 pada 2021. Peningkatan itu membawa Indonesia kini bertengger pada peringkat 52 dunia, terkerek setinggi 12 anak tangga dibanding posisi ke-64 pada 2020.

Namun, praktik demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dibuktikan dari maraknya aksi suap-menyuap uang utk mendapatkan suara saat pemilu, aksi intoleran, dan ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Menurut saya tindakan tersebut salah, karena dalam negara demokrasi kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Sebagai rakyat kita bisa memberi kritik terhadap anggota parlemen tersebut. Anggota parlemen apat mengatas namakan rakyat, karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Jika sering kali berbeda, maka ada penyalahgunaan. Seharusnya bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.

E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Sebagaimana telah dikemukakan Mohammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa tertindas karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali denganpenuh keinsyafan. Setidak-tidaknya ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, paham sosialis Barat, yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar peri kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya.

Dalam konteks keterkaitan antara demokrasi dan penegakkan hak asasi manusia, Djuanda menjelaskan bahwa kehidupan demokratis dalam sebuah negara ditandai oleh beberapa hal, yakni:
a). dinikmati dan dilaksanakannya hak serta kewajiban politik oleh masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan dan rasa merdeka
b). penegakan hukum yang mewujud pada asas supremasi penegakan hukum (supremacy of law), kesamaan di depan hukum (equality before of law) dan jaminan terhadap HAM
c). kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat;
d). kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab
e). pengakuan terhadap hak minoritas
f). pembuatan kebijakan negara yang berlandaskan pada asas pelayanan, pemberdayaan dan pencerdasan
g). sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif
h). keseimbangan dan keharmonisan
i). tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahanan
j). lembaga peradilan yang independen

Menurut saya bahwa untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia tidak bisa mengabaikan penegakan Hak Asasi Manusia sebagai bagian yang inheren dalam proses demokrasi, karena penegakkan hak asasi manusia merupakan salah satu indikator tercipatanya negara yang demokratis. Dengan kata lain, jika dalam suatu negara belum mengapresiasi dan menegakkan hak-hak dasar manusia dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sesungguhnya negara tersebut masih berjalan pada demokrasi yang semu dan belum menapai demokrasi yang sebenarnya.
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh HELMA AGUSTINA -
Nama : Helma Agustina
NPM : 2115061090
Kelas : Program Studi Teknik Informatika A


A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
Sebagaimana judulnya, penegakan HAM di Indonesia masih jauh dari kata layak. Di mana masih ada saja penyelewengan dan pelanggaran yang dilakukan, hal ini menjadi indikasi masih sulitnya penegakan HAM di Indonesia. Kerena selain lemahnya hukum yang ada, peran pemerintah untuk tetap konsisten pad aturan yang berlaku pun sangat diperlukan, agar masalah ini setidaknya dapat dikurangi secara berkala. Masyarakat sebagai salah satu peran juga di tuntut untuk terus menjunjung tinggi Hak dan kewajiban antar sesame, dengan hal itu maka tidak sulit untuk mewujudkan keadilan HAM.

Dibalik semua persoalan itu tentu saja pemerintah maupun masyarakat telah bekerja keras dalam peneggakan HAM, dimana dapat kita lihat bahwa usaha pemerintah dalam hal ini terus memiliki perkembangan yang bisa dibanggakan.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang maha Esa dapat kita terapkan dengan adat-istiadat asli bangsa indonesia yang beraneka ragam. Dimana setiap adat-istiadat memiliki keyakinan berbeda dalam ber-Tuhan, dan definisi Ketuhanan yang maha Esa yakni, kebebasan memeluk agama serta harus mentaati aturan agama yang berlaku. Prinsip ini juga memiliki makna bahwa kita harus meningkatkan toleransi antar semasam warga negara, dan masyarakat beragama, dimana kita harus saling menghargai dan menghormati, tanpa menghakimi.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :
Seperti yang dapat kita lihat bahwasannya dalam praktiknya sebagai negara yang demokratis, Indonesia telah sesuai dengan ideology dan dasar negara, seperti salaing menghargai dan menghormati antar sesama warga negara. Adapula tingginya tingkat toleransi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dalam rangka menjunjung tinggi adat istiadat dan keanekaragaman yang sangat kaya di Indonesia ini.

Seperti kisah Katedral dan Istiqlal yang saling bergandengan dan membantu satu sama lain ketika melaksanakan kewajibannya, masyarakat Indonesia memiliki rasa tenggang rasa yang tinggi dalam rangka implementasi dasar dan ideology bangsa.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab :
Tentu saja hal ini tidak relevan dengan peraturan yang berlaku, namun hal ini nyata adanya. Dimana kepentingan pribadi berada di atas segalanya, hingga melupakan kewajibannya sebagai pelayang bagi rakyat, yang seharusnya memperjuangkan hak-hak rakyat.

Seharusnya mereka bertanggungjawab atas pilihannya sebagai wakil rakyat adalah untuk menjalankan tatanan negara demi rakyat, bukannya malah menyalahgunakan kekuasaan. Namun hal ini sangat sulit untuk diwujudkan karena nyatanya uang tak memiliki hati, dan karena uang dapat mempuat amnesia seketika, sehingga hukum dan segala aturan serta janji manis mereka pun tak dihiraukan. Saya berharap penegak hukum dapat lebih transparan dan tegas dalam mannangani hal ini, agar terciptanya negara yang bersih dan baik.

E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab :
Tentu saja hal ini tidak dapat dibenarkan, karena dapat menimbulkan perpecahan dan permasalahan serius lainnya, bahkan hal seperti ini dapat berujung dengan hilangnya nyawa-nyawa yang tak berdosa. Hal ini sangat bertentangan dengan HAM di era demokrasi, karena demokrasi yang baik adalah dengan melihat keadilan dari berbagai sisi yang berbeda dan tidak merugikan siapapun.

Hal ini memerlukan pola pikir yang lebih kritis dari masyarakat agar tidak terjebak dalam iso tak berdasar yang dapat mengakibatkan perpecahan. Masyarakat juga dituntut untuk lebih selektif dalam menelan informasi serta memepertimbangkan sang pemberi informasi.
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh CHELLY SABRINA -
Nama : Chelly Sabrina
NPM : 2115061042
Kelas : PSTI A
Prodi : Teknik Informatika

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut berisikan laporan-laporan terkait turunnya kinerja Indonesia terhadap HAM di tahun 2019 yang dinilai masih buruk, hal ini dapat dibuktikan memalui catatan Komisi Nasional (Komnas) HAM yang menyebutkan bahwa pemerintah perlu melakukan penanganan serius terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebutkan pada tahun 2019 demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata. Sehingga dapat dikatakan bahwa tahun 2019 sebagai tahun yang kelam karena banyaknya agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Catatan penting muncul pada dorongan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur rekonsiliasi. Rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran akan sia-sia dan justru membuat pelanggaran HAM baru dengan membuka jalur impunitas tanpa pengakuan atas terjadinya kejahatan. Berbagai bentuk tindakan seperti rasisme, isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan.

Analisa yang dapat saya sampaikan terkait artikel di atas adalah masih rendahnya usaha penegakan HAM di Indonesia yang saling tumpang tindih dengan adanya isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan sehingga, berakibat pada kurang perhatiannya pemerintah dalam proses penegakan HAM. Selain itu, proses penyelesaian pelanggaran HAM juga dapat dinilai cukup rumit dalam pelaksanaanya, hal ini akan berdampak pada munculnya pelanggaran baru dan kurangnya perhatian masyarakat dalam melakukan laporkan terhadap pelanggaran HAM.

Hal positif yang didapatkan adalah adanya kabar baik dari Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya, salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.


B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Budaya demokrasi Pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makluk sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cerminan demokrasi yang berlandaskan Pancasila merupakan bentuk intisari dari nilai-nilai luhur bangsa, budaya, norma, adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Contohnya adalah kegiatan demokrasi yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan, merupakan bentuk warisan dari adat istiadat/budaya bangsa.

Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bentuk demokrasi yang menolak adanya paham liberalisme dan sekularisme, karena paham tersebut berdiri terpisah dari paham agama atau kepercayaan. Namun, demokrasi jenis ini menganut paham religius atau menolak adanya atheisme. Artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan harus sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.


C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini mengalami penurunan, didorong adanya intensitas tinggi pengaruh media yang menyebabkan dilema demokrasi yang dialami oleh pemerintah, hal ini dapat terlihat dari kritik terhadap kebijakan pemerintah yang muncul secara masif di berbagai lini. Akibatnya menimbulkan rasa kedidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hadirnya pandemi Covid-19 juga turut berdampak pada demokrasi, respon pemerintah cenderung belum optimal dalam menangani kritik-kritik yang timbul. Di sisi lain, hoaks menyebar secara luas, bahkan menjadi fenomena infodemik. Sayangnya, upaya pemerintah untuk menangani banyak hoaks ini ternyata hanya ditangani secara represif menggunakan berbagai pendekatan yang cenderung berdampak pada kebebasan sipil.


D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Menurut saya hal tersebut adalah suatu tindakan yang salah, mengingat Indonesia sebagai negara demokrasi, maka dari itu segala tindakan pemerintah (dalam hal ini anggota parlemen) haruslah berdasarkan pada kepentingan masyarakat, karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah sebagai wakil rakyat dalam menyampaikan dan merealisasikan aspirasi masyarakat. Untuk kondisi di atas, merupakan kondisi yang merugikan karena masyarakat hanya dijadikan sebagai alasan untuk suatu kegiatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan masyarakat.


E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Tentu saja hal tersebut adalah hal yang salah dan tidak dapat untuk ditoleransi karena adanya pemegang kekuasaan yang menurut saya tidak memiliki hati nurani dengan berani bertindak semena-mena terhadap rakyat, padahal dimata hukum dan Tuhan mereka semua memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih berkuasa ataupun kebal terhadap hukum. Maka dari itu dapat dipastikan bahwa HAM tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik ini sungguh kejam serta harus mendapatkan hukum yang setimpal dengan perbuatannya.
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh Monique Shalshabil -
Nama: Monique Shalshabil
NPM: 2155061007
Kelas: PSTI A
Prodi: Teknik Informatika

1.Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Setelah membaca artikel tersebut dapat diketahui bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama tahun 2019 masih buruk dimana masih banyak pelanggaran HAM berat dimasa lalu dan mutu HAM yang mengalami kemunduran. Peran pemerintah untuk tetap mengawasi jalannya HAM dan memberi sanksi yang tegas bagi pelanggarnya sangat diperlukan untuk menunjang kesuksesan dalam kelancaran HAM. Namun, peran masyarakat juga sangat diperlukan dimana sebagai masyarkat sudah sepatutnya kita untuk mengerti dan memahami HAM yang dimiliki oleh masing-masing orang. Apabila peran tersebut telah dilakukan dengan baik maka diharapkan agar indikasi presentasi HAM akan semakin membaik pertahunnya,
Hal positif yang dapat dilihat dari artikel tersebut bahwasanya Amnesty International telah mengakui bahwa Indonesia telah melakukan beberapa langkah reformasi yang menjadi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dengan menegakkan supremasi hukum dan mereformasi sektor keamanan publik.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Bangsa Indonesia memiliki berbagai aneka ragam etnik (suku bangsa) dengan
kepemilikan budaya yang juga beragam. Namun secara khusus masing-masing daerah tersebut memiliki budayanya sendiri-sendiri. Kearifan lokal dipandang penting untuk digali karena sebagai bahan dasar yang tersimpan dalam budaya masyarakat/adat/daerah. Potensi ini perlu digali dan dapat dikembangkan untuk menumbuhkan jati diri, keyakinan pada nilai-nilai budaya, sikap toleransi, kemandirian dan tanggung jawab. Potensi kearifan lokal ini bisa berbentuk lisan, tulisan, simbol, upacara adat ritual, pertunjukan, gambar, dan lain-lain yang disampaikan dan dilakukan secara turun temurun.Adanya kultur atau budaya demokratis yang bersemai dalam masyarakat menjadi ukuran seberapa jauh keterlibatan publik tersebut dihargai keberadaannya. Demokrasi tidak akan tumbuh dalam sebuah masyarakat yang tidak memiliki kultur demokrasi.
Prinsip demokrasi Indonsia yang beke-Tuhanan yang Maha Esa . Manusia dilahirkan ke dunia
agar tidak boleh bersikap sombong, curang, kasar, dan lain-lain. Sebaliknya ia diwajibkan untuk
berbuat adil, bersikap hormat, mencintai sesamanya, dan tidak melukai hak orang lain. Meskipun batasan pembahasan ‘demokrasi’ dalam konteks keagamaan masih perlu ditelusuri lebih mendalam, namun kandungan makna dan prinsip demokrasi terdapat di dalamnya. Agama (Islam) mengajarkan bahwa tidak ada pemaksaan kehendak kepada orang untuk menganut suatu agama, hal ini mengindikasikan adanya mengagungkan ‘kedemokratisan'.

3.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Secara kodrati manusia tidak mungkin hidup sendiri, karena setiap manusia membutuhkan manusia yang lain. Demikian juga halnya antara manusia sebagai mahluk individu sangat memerlukan negara sebagai tempatnya untuk bernaung. Seperti yang diketahui bahwa relasi (hubungan) negara dan masyarakat memberikan gambaran adanya penyerahan sebagian hak masyarakat kepada negara, yang diwujudkan dengan bentuk kepatuhan masyarakat untukmenjalankan serangkaian kewajiban yang dibebankan negara kepadanya. Sementara negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya, sebagai kompensasi dari kepatuhan masyarakat. Jadi wajar jika masyarakat menuntut negara jika hak-hak asasi masyarakat tidak dipenuhi oleh negara.Negara dalam merealisasikan hak asas warga negaranya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena jika negara ataupun masyarakat ada yang melanggar hak asasi maka ada sesuatu kekuatan yang nantinya dapat digunakan sebagai alat untuk menuntut terhadap pelanggaran hak asasi tersebut, yaitu
sanksi yang tegas yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang telah disepakati bersama. Namun, nyatanya demokrasi Indonesia belum sepenuhnya terlaksana karena msih banyaknya praktisi uang tempel yang masih marak dilakukan bukan hanya di kalangan masyarakat namun juga dikalangan pemerintah.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Menurut saya apa yang dilakukan oleh anggota parlemen sangat amat tidak dapat dibenarkan terlebih lagi mengatas namakan rakyat demi kepentingan pribadi yang tak ada sangkut pautnya dengan rakyat. Sebagai rakyat yang hidup dibawah naungan NKRI sudah sepatutnya untuk melayangkan kritik pada oknum pemerintah yang menyeleweng, karena pada hakikat demokrasi dimana hukum akan selalu kembali kepada rakyat.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Tentu saja, sebagai rakyat saya sangat menolak keras tindakan oknum tersebut, dimana akan menimbulkan pepecahan yang tak berujung tanpa alasan yang jelas. Terlebih lagi, apabila sampai mengorbankan nyawa masyarakat demi kepentingan oknum itu sendiri dengan menyebarkan hal yang bersifat kontradiktif. Dapat disimpulkan bahwa HAM tidak berjalan sebagaimana mestinya yang seharusnya menyiptakan kesatuan dan persatuan.
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh ANNISA ZHAFIRAH -
Nama : Annisa Zhafirah
NPM : 2115061038
Kelas : PSTI A
Prodi : Teknik Informatika

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Menurut saya isi artikel tersebut dalam rangka mendukung penegakkan HAM sangatlah baik dan tepat, point-point yang disampaikan dalam artikel mencakup alasan/beberapa faktor HAM mengalami pemunduran mutu, kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika hanya menjadi semboyan negara saja namun perilaku seperti dikriminasi masih sering terjadi terhadap beberapa pihak, dan juga adanya radikalisme. Artikel tersebut menjelaskan bahwa gambaran tegaknya HAM di Indonesia belum menemukan jalan terang bagi setiap warga negara, penegakan HAM bahkan menjadi alat bagi sebagian orang untuk taktik/alat politik, padahal seharusnya hukum berdiri untuk mengatur kekuasaan, namun hukum justru digunakan untuk alat kekuasaan. Adanya isu kemiskinan, radikalisme, tidakan rasis yang terjadi digambarkan seorlah disisihkan dari persoalan utama. Fokus pemerintah seolah bergeser hanya untuk mengaharumkan nama pemerintah terhadap pencapaian prestasi dll, namun lupa bahwa persoalan terhadai isu kemiskinan dan penegakan HAM lebih genting utnuk dicari penyelesaiannya. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut ialah saya lebih mengetahui banyak opini dan sudut pandang dari penulis artikel terkait permasalahan dan kondisi HAM di Indonesia, perlunya tindakan aktif pemerintah terhadap penegakkan HAM akan membuka jalan HAM agar berjalan sebagaimana mestinya, aparat pemerintah dan pelaksana UU harus pham posisi mereka dan tanggung jawab mereka terhadap kelangsungan hidup bernegara dalam konsep HAM yang berkeadilan.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Analisis saya mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat sendiri ialah suatu hal yang sudah seharusnya, karena pada hakikatnya demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dimana setiap komponen warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan, perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum di dalamnya. Maka dari itu demokrasi haruslah sesuai dengan nilai asli yang lahir di lingkungan masyarakat suatu negara. Demokrasi yang ada di Indonesia merupakan demokrasi Pancasila. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa demokrasi Pancasila ini memegang teguh nilai Pancasila dalam pelaksanaannya, pun nilai-nilai Pancasila yang ada juga bersumber dari adat, kebiasaan, dan kebudayaan masyarakat Indonesia itu sendiri. Demokrasi Pacasila di Indonesia merepresentasikan ciri masyarakat yang beragam/multicultural namun tetap mengedepankan rasa persatuan, gotong-royong, dan ketentraman di atas perbedaan. Maka dari itu, sudah seharusnya nilai yang melekat pada budaya masyakatnya mampu dijaga dan menjadi ciri khas tersendiri dalam terlaksananya demokrasi Pancasila di Indonesia.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang ber- Ketuhanan yang Maha Esa ialah manusia haruslah mempunyai pegangan terhadap dirinya sendiri, ber-Ketuhanan merupakan wujud bahwa seseorang mempunyai acuan dan pandangan bahwa dirinya merupakan makhluk biasa yang akan beribadah dan taat terhadap ajaran agama yang diyakininya. Prinsip demokrasi Indonesia yang mengaharuskan bahwa setiap orang ber-Ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa Tuhan itu satu (Maha Esa) namun setiap orang mempunyai kebebasan atas dirinya sendiri dalam meyakini Tuhan-nya sediri, ajaran yang dibawa, dan HAM memberikan kebebasan akan hal itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya praktik/pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan sesuai dengan Pancasila seperti saat ini kita lihat pemilihan pemimpin negara atau daerah dipilih melalui pemilu, kemudian setiap orang diberikan kebebasan terkait kepercayaan dan negara telah mengakui beberapa agama, kemudian musyawarah, dan persatuan terjaga dengan adanya organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Namun dengan adanya pelaksanaan Demokrasi di Indonesia juga terjadi beberapa penyimpangan terutama yang berhubungan dengan terlaksananya HAM di Indonesia, penyimpangan yang terjadi seperti adanya tindakan rasisme terhdap kelompok tertentu yang dilakukan oleh suku/kelompok lain dalam satu negara, kemudian adanya tindakan tercela seperti korupsi, intoleransi, dan sebagainya yang jelas melanggar HAM orang lain. Hal inilah yang menjadi gejolak penegakan HAM itu sendiri, kelompok minoritas cenderung mendapat tekanan dan lemah dihadapan hukum dibandingkan dengan kelompok mayoritas dan mempunyai kekuasaan. Supremasi hukum pun juga cenderung tidak bersikap netral terhdap penentuan kebijakan pelanggaran HAM yang ada dan sering terjadi. Maka dari itu, sebagai bangsa demokratis, negara harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat (khususnya kaum minoritas) karena dalam sistem demokrasi rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan yang dijamin secara konstitusional. Oleh karena itu, sebagai upaya menjalankan demokrasi yang bebas, adil, dan jujur, penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum yang melibatkan penuh asprirasi rakyat, atau kata kuncinya adalah legitimasi. Musyawarah untuk mencapai mufakat yang merupakan prinsip utama demokrasi juga harus dilakukan secara bertanggung-jawab karena dengan cara inilah rakyat dapat menentukan harapan bersama dengan tetap menjaga harmoni dan stabilitas sosial-politik. Selain itu, di lingkup sosial, literasi masyarakat tentang prinsip dan hakikat demokrasi juga harus disuarakan. Media massa dan negara melalui sektor pendidikan harus memberikan pendidikan politik dan demokrasi yang baik supaya kebebasan berpendapat dapat diutarakan dengan kritis, santun, dan bertanggungjawab. Satu hal yang terpenting dari penerapan demokrasi yang kita jalankan harus bermuara pada kemanusiaan karena secara filosofis prinsip demokrasi adalah merangkul dan mengakomodasi suara rakyat baik mayoritas maupun minoritas demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap dan tanggapan saya terhadap permasalahan tersebut ialah hal tersebut merupakan sikap yang mencerminkan tidak adanya tanggung jawab dan sikap amanah oleh anggota parlemen. Sebagai anggota parlemen, yang diutus atas nama rakyat dan dipilih oleh rakyat, maka seharusnya tanggungjawab para anggota parlemen harus memenuhi aspirasi yang dikeluhkan dan disampaikan oleh rakyat itu sendiri. Inilah krisis yang saat ini terjadi, dimana para anggota perwakilan rakyat yang duduk di kursi pemerintahan sebagian besar hanya mementingkan misi politik dan keuntungan pribadi, namun mereka lupa bahwa tanggungjawab besar yang ada ialah bagaimana mereka mampu menampung aspirasi/suara rakyat. Penyalahgunaan tersebut seringkali tidak dapat kita hindari, namun sebagai masyarakat kita juga harus memahami skema politik yang berjalan, melihat keadaan politik di Indonesia saat ini. Maka sudah seharusnya kita cakap dan pandai dalam menilai pihak mana yang memang mengedepankan suara rakyat dan mampu dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan sebagai penyampai aspirasi rakyat, jangan hanya kita termakan sogokkan uang, atau ucapan belaka. Maka dari kembali lagi pentingnya demokrasi yang adil, jujur, langsung, umum, dan bebas akan sangat menemtukan kualitas seorang pemimpin/perwakilan rakyat yang dipilih, menjadi seorang yang smart dalam berpikir kritis dan mampu membedakan hal baik dan buruk hrus kita tanamkan dalam memilih seorang pemimpin.

E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pihak-piuhak yang memiliki kekuasaan kharismatik dri tradisi memang akan terus ada, mereka akan mempunyai tempat yang cukup kuat untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk mengedepankan kepentingan mereka sendiri. Maka dari itu, sering kali HAM yang dilindungi untuk setiap orang justru malah ditekan oleh pihak-pihak tertentu. Era Demokrasi saat ini merupakan Era dimana setiap orang bebas menyampaikan aspirasi dan kebebasan setiap orang terkait hidupnya dijamin dalam UUD mengenai HAM. Namun adanya pihak yang memiliki kekuasaan lebih dengan kharismatik tersendiri dapat saja mengubah arus pelaksanaan tegaknya HAM di era Demokrasi saat ini. Contohnya adanya pelanggaran HAM seperti kasus pembunuhan, pelecehan, dan lainnya yang terjadi saat ini. Hal tersebut mampu dengan mudah untuk diselesaian oleh pihak tertentu yang berkuasa untuk mengubah stigma masyarakat dengan isu yang tidak masuk akal dan akhirnya membebaskan para pelaku yang mempunyai posisi penting. Emosi masyarakat sering kali dijadikan tumbah hanya untuk kepentingan pribadi, kemarahan dan derita atas tidak tegaknya HAM sering kali dianggap remeh oleh para pihak yang memiliki kekuasaan. Maka dari itu, sikap kita sebagai masyarakay demokrasi ialah harus mampu menyuarakan hal benar dan menentang hal yang salah, jangan pernah bungkam hanya karena takut oleh pihak yang memiliki kekuasaan, karena penegakan HAM di Indonesia perlu menemukan titik terang agar kebebasan HAM dirasakan oleh setiap orang. Dengan demikian keadilan dan kedamaian dalam pelaksanaan HAM pun juga akan tercipta tanpa campur tangan penyalahgunaan pihak yang berkuasa.
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh RIDHO AHMAD FAUZI -
Nama : Ridho Ahmad Fauzi
NPM : 2115061001
Kelas : PSTI A
Prodi : Teknik Informatika


  1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?


Artikel tersebut menjelaskan bahwa penegakan HAM di negera Indonesia ditahun 2019 masih buruk atau belom tercapai dengan baik, masih banyak hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah, tertutama perihal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Kemudian demokrasi yang berlaku bisa dibilang mundur kebelakang karena kebebasan sipil mulai ditutupi atau dipersulit. Walaupun begitu masih terdapat angin segar dari penegakan HAM di Indonesia, yaitu Indonesia diakui oleh Amnesty International bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. 


Hal positif yang saya dapat adalah fakta bahwa memang penegakan HAM di Indonesia masih belum sempurna, diperlukan kesadaran dari tiap individu hingga pemerintah untuk terus meningkatkan penegakan HAM di Indonesia. Dengan diketahuinya fakta tersebut saya kedepannya akan lebih peduli terhadap penegakkan HAM yang dimulai dari diri sendiri seperti dapat menerima segala masukkan dari orang lain, tidak mengambil keputusan tanpa memikirkan hajat orang banyak, dan menghargai keyakinan orang lain.


  1. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!  Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ? 


Penyelenggaraan demokrasi di Indonesia menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Pancasila sendiri merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa di nusantara dan memiliki nilai dasar kehidupan manusia yang diakui secara universal dan berlaku sepanjang zaman. Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum. Nilai-nilai adat istiadat dalam demokrasi diantaranya  kebebasan, persamaan, keadilan, disiplin, tanggung jawab, musyawarah.


Menurut saya demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yakni seluk beluk sistem perilaku dalam menyelenggarakan NKRI harus taat dengan asas, konsisten, atau nilai dan kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa pada dasarnya memuat pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan sebagai Sang Pencipta. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menunjukkan bahwa eksistensi negara, bangsa, dan manusia Indonesia berelasi dengan Tuhan yang diyakini sebagai sumber segala kebaikan. Pancasila adalah demokrasi yang menolak liberalisme dan sekularisme. Namun, demokrasi jenis ini menganut paham religius atau menolak atheisme. Jadi demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diikuti oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa.


  1. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?


Demokrasi politik di Indonesia dilakukan melalui pemilihan jajaran eksekutif dan legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat dan diaktualisasikan melalui pemilihan umum (Pemilu) secara langsung.


Diatas kertas pemilu memang terbuka bagi setiap warga negara Indonesia yang hendak duduk di kursi pemerintahan. Namun realitasnya, banyak sekali problematika dalam praktik berdemokrasi di Indonesia. Mulai dari adanya mahar politik yang dikeluarkan oleh individu yang hendak menjadi calon legislatif, ketidak-pahaman calon terhadap permasalahan masyarakat, hingga permainan politik identitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.


Praktik dari demokrasi politik saat ini bisa dikatakan bertentangan dengan demokrasi politik yang dirumuskan dalam Pancasila. Politik identitas yang sangat mencolok dalam demokrasi saat ini, maraknya isu yang dapat menimbulkan perpecahan antar elemen masyarakat, serta partisipasi politik yang didominasi oleh masyarakat kelas atas masih menjadi ironi dalam praktik demokrasi saat ini.


Praktik demokrasi Indonesia saat ini juga masih belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, banyak sekali argumen-argumen yang dibungkam karena dianggap menyimpang alias pemerintah masih belum sepenuhnya menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan dan rasa merdeka. 



  1. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?


Sikap saya terhadap fenomena tersebut tentunya kecewa dan tindakan tersebut tidak dibenarkan mengingat posisi anggota parlemen sebagai wakil rakyat yang berarti seharusnya anggota parlemen mewakili rakyat atau menjunjung kepentingan rakyat malah mengingkarinya alias realisasinya berbeda dengan kepentingan masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat sehingga rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara sudah menjadi keharusan bagi para anggota parlemen untuk mendahulukan kepentingan rakyat diatas kepentingan kelompok maupun pribadi. Tindakan yang bisa kita lakukan terhadap fenomena tersebut adalah mengkritiknya sesuai dengan protokol demokrasi Pancasila. Semoga kedepannya anggota parlemen dapat benar-benar memperjuangkan suara rakyat yang sesuai dengan apa yang terjadi bukan suara rakyat yang fana.


  1. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?


Menurut saya tindakan tersebut sangat tidak dibenarkan karena tindakan tersebut dapat dikatakan menjadikan orang lain seperti boneka alias dikendalikan untuk menjadi tumbal dan yang lebih parahnya tujuan dari dilakukannya juga tidak jelas. Tentunya hal tersebut menggores HAM, karena menggerakkan loyalitas berarti ada tindakan pengekangan yang berarti  kebebasan pendapat tidak terjadi karena pengikutnya hanya mengikuti perintah-perintah dari pihak tersebut atas dasar kharismatik yang dimiliki pihak tersebut. Seperti yang kita tahu demokrasi yang sesungguhnya adalaah demokrasi yang tidak ada paksaan yang menyertainya.



Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh MUHAMMAD RAFI RIZANDA -
NAMA : Muhammad Rafi Rizanda
NPM : 2115061098
KELAS : PSTI A
PRODI : Teknik Informatika

A.Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Berdasarkan analisis saya dari materi diatas, dapat saya rangkum beberapa upaya untuk menegakkan HAM yang telah dijalankan adalah Indonesia hampir meratifikasi perjanjian HAM internasional, Indonesia juga terus bertekad untuk meratifikasi konvensi yang belum terwujud. Hal ini tentu membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi dalam menyelenggarakan HAM didalamnya. Kemudian, untuk hal positif yang dapat diambil adalah perkembangan HAM di Indonesia termasuk positif karna terus meningkat, walaupun HAM masih dikatakan buruk di Indonesia. Saran, kritik, dan kontroversi yang ada dapat menjadi acuan untuk bangsa Indonesia agar semangat untuk lebih berkembang menjadi lebih baik sehingga HAM di Indonesia semakin dipandang baik dimata dunia.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Berdasarkan analisis yang saya lakukan, saya mendapati bahwa demokrasi di indonesia bersumber dari pancasila dan UUD NRI 1945 yang nilai didalamnya diambil dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pendapat saya dalam demokrasi yang berketuhanan yang maha esa adalah selalu menjungjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya dari masing masing agama dan selalu toleransi antar umat beragama.

3.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini jika dilihat dari berbagai sudut pandang, proses demokrasi yang kini ada di Indonesia tidak memperlihatkan Indonesia sebagai Negara demokrasi. Lihat saja cara kampanye para calon presiden dan calon wakil presiden untuk menarik hati masyarakat Indonesia. Semua cara dihalalkan untuk mencapai kekuasaan tertinggi di negeri ini hingga bisa melupakan rasa kemanusiaan dan rasa persatuan yang seharusnya dilakukan oleh para calon pemimpin negeri ini. Saling menjatuhkan satu sama lain antar pendukung sudah menjadi hal biasa dilakukan baik itu melalui sikap, ucapan dan juga informasi yang ada di media masa. Demokrasi dan HAM merupakan dua hal yang saling berkaitan karena HAM hanya akan terealisasi dalam pemerintahan yang demokratis yang menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya adalah Saya sangat setuju dengan adanya anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Hal tersebut tentu saja merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik anggota parlmen serta menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap oknum pejabat yang melaksanakan suatu agenda politik. Rakyat memilih pemimpin serta jajarannya dengan harapan agar mereka dapat membawa bangsa kearah yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keadaan ini hanya memperburuk politik di Indonesia.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik hendaklah tidak sembarangan dalam menggerakan loyalitas dan emosi rakyat apalagi ada tumbal di dalamnya dengan maksud yang tidak jelas, ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi di Indonesia dan melanggar hak asasi manusia. Pihak-pihak seperti ini hendaklah di usut dan dibina agar tidak merugikan banyak pihak di dalamnya. Seperti yang diketahui pemimpin sekarang hendaknya tidak mempermainkan kekuasaan kharismatik yang mereka miliki dengan maksud dan tujuan yang terbilang belum jelas.
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh Ghefira Salsabila Calistra Ghefira Salsabila Calistra -
Nama : Ghefira Salsabila Calistra
NPM : 2155061003
Kelas : PSTI A
Prodi : Teknik Informatika
Analisis Kasus

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
= Berdasarkan isi artikel tersebut dijelaskan bahwa kinerja terkait Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019 masih buruk dan juga dianggap sebagai tahun yang kelam. Banyak HAM mengalami kemunduran dan banyak juga penyerangan terhadap HAM. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya proses keadilan atas pelanggaran HAM. Banyaknya diskriminasi gender yang mangakar ke pelanggaran hak perempuan. Pelanggaran HAM di Papua juga masih terjadi bahkan meningkat. Maka dari itu peran masyarakat di Indonesia sangat dibutuhkan dan juga mengerti akan hak-hak nya sendiri.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah Amnesty Internasional mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa Langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM ynag lebih baik, juga menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
= Indonesia merupakan negeri yang memiliki banyak sekali suku bangsa, bahkan berbeda-beda di setiap daerahnya. Hal ini dipandang sebagai kearifan lokal yang penting karena sebagai bahan dasar yang tersimpan dalam budaya masyarakat/adat. Hal ini perlu digali karena dapat menjadikan Indonesia bersatu seperti Bhineka Tunggal Ika, hal ini tidak dapat dihilangkan juga karena turun temurun dari nenek moyang terdahulu.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa. Demokrasi ini adalah bentuk untuk menolak adanya paham liberalisme dan sekularisme. Namun kata demokrasi dalam konteks agama ini mengandung makna dan prinsip yang perlu ditelusuri lagi. Dalam agama diajarkan bahwa tidak ada pemaksaan kepada orang lain, karena semua yang kita perbuat akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat nanti.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
= Karena manusia merupakan makhluk yang membutuhkan satu sama lain, maka demokrasi yang berjalan saat ini mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, hal ini dapat kita lihat dari dilaksanakannya pemilihan umum yang melibatkan rakyat sebagai bentuk kepercaayan terhadap pemerintah rakyat menggunakan hak nya untuk memilih. Selain itu hubungan masyarakat dan negara juga memberikan gambaran bahwa adanya penyerahan sebagian hak untuk menjalankan kewajiban negara. Begitupun dengan negara yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga yang sudah diberikan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggan HAM tidak akan terjadi, contohnya masih banyaknya rasisme yang terjadi di Indonesia terhadap kelompok tertentu, kemudian banyaknya korupsi yang dilakukan. Maka dari itu diperlukannya sanksi yang tegas dalam peraturan UU yang disepakati sehingga tindakan pelanggaran HAM dapat dikurangi.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
= Menurut saya apa yang dilakukan oleh anggota parlemen tersebut sangat tidak dapat dibenarkan, terlebih lagi hal ini mengatas namakan rakyat yang malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Sebagai rakyat yang yang tinggal di NKRI hal tersebut sudah sepatutnya mendapat kritikan untuk para oknum yang melakukannya, karena pada dasarnya demokrasi di Indonesia adalah dari, oleh, dan untuk rakyat yang dimana pasti akan kembali kepada rakyat. Hal ini dapat dinyatakan sebagai penyalahgunaan kekuasaan.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
= Tentu saja hal ini tidak dapat dibenarkan, hal ini dapat memicu permasalahan bahkan sampai perpecahan di negara Indonesia, apabila sampai menjadi tumbal apalagi untuk tujuan yang tidak jelas akan banyak hilangnya nyawa-nyawa yang tidak berdosa. Maka dari itu dapat dipastikan bahwa HAM tidak terjalan sepenuhnya yang dimana harusnya dapat menciptakan kesatuan dan persatuan di Indonesia. Juga pihak-pihak yang memiliki kekuasaaan kharismatik tersebut harusnya mendapat hukum yang setimpal denga napa yang diperbuatnya.
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh Vezan Hidayatullah -

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Berdasarkan isi artikel tersebut penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih terbilang buruk. Menurut Usman Hamid tahun 2019 bisa disebut sebagai tahun yang kelam, karena banyaknya agenda mengenai HAM yang mengalami kemacetan, selain itu mutu HAM dinilai mengalami kemunduran dan begitu banyaknya serangan terhadap para pembela atau penegak HAM. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya proses keadilan yang masih melanggar dan tidak memenuhi HAM yang dilakukan oleh aparat negara sendiri. Selain itu diskriminasi juga masih banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat terutama diskriminasi berbasis gender. Dan masih banyak lagi bentuk penegakan HAM yang masih belum terlaksanana. Hal ini menandakan gagalnya pemerintah dalam menghadirkan keadilan. Menurut saya memang benar, pemerintah pada tahun tersebut bahkan sampai saat ini memang masih kurang programnya dalam menegakan keadilan HAM ini. Terutama di daerah-daerah terpencil, pemerintah masih belum bisa memantau daerah Indonesia sampai yang terdalam, semoga nantinya pemerintah bisa lebih baik lagi dalam menegagakan keadilan HAM. Meskipun begitu masih ada beberapa hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut. Seperti Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Ini meruapakan salah satu upaya pemerintah agar penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Menurut saya pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat/budaya asli Indonesia sangatlah bagus, akan tetapi jangan sampai demokrasi tersebut hanya mengambil nilai dari salah satu atau beberapa adat/budaya suatu daerah saja. Pemerintah juga harus melihat bagaimana pelaksanaan demokrasi di budaya lain. Pemerintah harus bisa menampung semua atau setidaknya demokrasi yang dilaksanakan dapat diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Dan mengenai prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa emang harus adanya. Sebab berdasarkan nilai Pancasila sendiri Indonesia merupakan negara yang memiliki atau berke-Tuhanan yang Maha Esa akan tetapi seperti tadi jangan sampai hanya menonjolkan salah satu agama saja yang bisa menimbulkan perpecahan antar masyarakat.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Menurut saya pelaksanaan praktik demokrasi Indonesia secara garis besar sudah sesuai dengan Pancasila maupun UUD NRI 1945 dimana Indonesia memang mengajak atau meminta suara dari masyarakat Indonesia, namun praktik ini hanya terlihat di kegiatan yang bisa dibilang besar seperti pemilihan presiden atau pemimpin lainnya. Tetapi dalam pembangunan dan perancanaan pemerintah sendiri saya merasa masih terpenuhi praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pemerintah masih sering seenaknya dalam menentukan sesuatu tanpa memikirkan suara rakyatnya. Ini terlihat pemerintah masih belum bisa menjunjung tinggi nilai Hak asasi manusia di Indonesia.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Sesuai dengan apa yang saya katakan pada jawaban yang nomor 3 tadi, ini menandakan pemerintah masih belum bisa menjunjung tinggi HAM di Indonesia. Saya sangat mengecam kondisi ini karena itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dimana nantinya dapat menimbulkan perpecahan. Pemerintah seharusnya selalu mementingkan kepentingan masyarakat dalam kegiatan politiknya.

5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Ini sangatlah tidak dibenarkan apabila dijadikan sebagai tumbal untuk tujuan yang jelas. Seharusnya pihak-pihak tersebut memanfaatkan khairsmatiknya untuk mencapai tujuan yang baik. Apabila hal itu tetap dilakukan maka akan bisa terjadi perpecahan antar masyarakat maupun permasalahan lainnya. Hal ini tentunya melanggar dan bertentangan dengan HAM era demokrasi dewasa saat ini karena memaksakan atau mendorong masyarakat ke tujuan yang tidak jelas adanya. 
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh Ridho Ramadhan Ridho Ramadhan -
Nama : Ridho Ramadhan
NPM : 2155061011
Kelas : PSTI A
Prodi : Teknik Informatika

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Dari artikel yang berjudul "Awan gelap untuk HAM di Indonesia" didapatkan analisis yaitu, selama tahun 2019 merupakan tahun yang suram bagi HAM di Indonesia bukan tanpa penyebab, agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM merupakan penyebab tahun 2019 dikatakan sebagai tahun yang suram bagi HAM di Indonesia.

Hal positif yang dapat kita ambil dari artikel tersebut meskipun HAM di Indonesia pada 2019 mengalami penurunan tetapi Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia tidak boleh ditinggal dalam demokrasi karena merupakan salah satu pembeda dan menjadikan demokrasi di Indonesia beda dari demokrasi negara lain.

Ketuhanan yang Maha Esa telah tertulis jelas dalam pancasila, prinsip ini harus dipakai oleh demokrasi di indonesia salah satu alasannya yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat didalam agama contohnya nilai kejujuran sangat membantu dalam berjalannya demokrasi.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini sudah sesuai dengan pancasila dan UUD NRI 1945 contohnya dalam mengemukakan pendapat rakyat indonesia diperbolehkan oleh pemerintah dan tidak ada larangan, tetapi tidak menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia contohnya saat pesta demokrasi pemilihan presiden 2019 terdapat pegawai KPU yang meninggal dunia karena kelelahan bekerja, contoh ini cukup sebagai bukti bahwa demokrasi di indonesia belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Tindakan anggota parlemen yang mementingkan kelompok nya atau dirinya sendiri merupakan tindakan yang tidak benar, karena anggota parlemen yang dipilih oleh rakyat mendapatkan kewajiban dan tanggung jawab untuk mengemban amanah rakyat. Sebagai masyarakat biasa kita sebaiknya memilih anggota parlemen dengan bijak agar suara rakyat dapat didengar oleh pemerintah.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Perbuatan seseorang yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi, maupun agama yang menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas
apalagi hanya menguntungkan diri nya saja merupakan perbuatan yang sangat tidak baik. menurut saya seseorang seperti itu harus mendapatkan hukuman setidaknya ia mendapatkan sanksi sosial.
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh CELA FEBRIYANI -

Nama: Cela Febriyani

Npm: 2115061118

Kelas: PSTI A

Prodi: Teknik Informatika

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Jawab: 

Menurut kasus diatas bahwa pada tahun 2019 komnas HAM menyatakan bahwa banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah, demokrasi dibawa mundur dan kembalinya rezim otoritarian. Dapat dilihat dari beberapa hal yang terjadi pada tahun 2019 merupakan tahun yang buruk terkait HAM. 

Contohnya yaitu:

  1. tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. 
  2. menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. 
  3. diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
  4. kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. 
  5. pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua.
  6. berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.


Namun dari penjelasan diatas mengenai buruknya HAM pada tahun 2019, kita dapat melihat sisi baik atau sisi positifnya yaitu Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Di Bali, gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa. Di Kendeng, Jawa Tengah, komunitas masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Jawab: 

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi yang berlaku di Indonesia telah menyatu pergaulan hidup rakyat Indonesia, sehingga tidak bisa dihilangkan sampai kapan pun. Dalam menjalankan suatu negara yang demokrasi, maka perlu sesuai dengan jati diri atau budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik dan lancar, demokrasi tersebut harus sesuai dan tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila yang dimana yaitu mengandung nilai-nilai kehidupan bangsa indonesia.

Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Maka menurut saya prinsip ini sangat harus diterapkan dalam demokrasi di indonesia karna bagaimanapun permasalahannya harus mengutamakan dasar ketuhanan, dan yang paling terpenting tentang demokrasi ini harus berpedoman pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Jawab: 

Demokrasi sering digadang-gadang sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat. Memang benar, demokrasi merupakan satu-satunya konsep pemikiran yang berkembang pesat saat ini, sebagai wujud penyuaraan aspirasi rakyat secara langsung terhadap pemerintah atau jajaran pemerintahan tinggi negara. Dalam era reformasi sekarang, kita punya hak mengkritik pemerintah, baik melalui aksi demonstrasi (damai bukan anarki), melalui tulisan, diskusi maupun jejak pendapat. Hal ini merupakan bentuk kemajuan kongkret yang diterapkan pada sistem pemerintahan Indonesia.

Namun, demokrasi justru menjadi sebuah boomerang yang pelaksanaannya sangat kontradiktif. Secara hukum rakyat memiliki hak mutlak untuk mengaspirasikan segala bentuk ketidakadilan yang mengancam kesejahteraan mereka, selama aspirasi tersebut tidak melewati batas demokrasi yang diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang ras, suku, agama, serta kedudukan dan kepentingan golongan. Namun apa yang terjadi? Banyak ketidakadilan yang malah dirasakan oleh masyarakat.

Demokrasi yang tidak bersifat adil terhadap rakyat telah berlangsung lama di tengah bangsa kita. Beberapa kekerasan dan perlakuan semena-mena oleh oknum aparat penegak hukum pada penyelesaian konflik pelanggaran HAM merupakan bukti yang nyata. Arti demokrasi yang selama ini dipahami sebagai berpihak kepada rakyat mulai berubah maknanya menjadi istilah demo-keras-i. Demokrasi sudah berubah bahasa dan pengertian menjadi mengerasi atau berlaku bengis dan kejam. Sentuhan kekerasan oknum aparat penegak hukum itu sudah terjadi berulangkali, namun lembaga seolah tak pernah bercermin dan belajar.

Sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, beberapa oknum polisi selaku aparat penegak hukum sepertinya semakin tak punya batas dalam menggunakan kekuasaannya. Melalui demokrasi, seharusnya rakyat memperoleh hidup yang selayaknya seperti jaminan kemakmuran dan rasa aman, yang tertera dalam UUD 1945. 

Dengan pernyataan diatas menurut saya sebagian praktik demokrasi di indonesia ini sudah berlajan dengan baik dan menjunjung tinggi nilai HAM. Tetapi masih banyak yang harus di perbaiki lagi untuk kedepannya.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Jawab: 

Menurut saya hal tersebut sungguh amat sangat tidak berimbang, jika hal seperti ini masih sering terjadi di Indonesia maka Indonesia menjadi negara yang tidak maju dan rakyat semakin terbelakangkan. 

Pengamat hukum tata negara harus menilai kerja-kerja parlemen dan memfokuskan pada persoalan yang berdampak besar di masyarakat seperti kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Sebagai pemimpin dan penjabat publik seharusnya anggota dewan memprioritaskan konstituennya. Jangan hanya memikirkan dirinya sendiri.

Maka dengan hal ini sebagai rakyat Indonesia kita harus bisa bersikap tegas dan cepat melakukan tindakan yang tidak merugikan baik untuk rakyat dan juga pemerintah.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Jawab: 

Dalam hal tersebut tentu saja tidak dapat dibenarkan dan merupakan sesuatu perkara yang dapat menimbulkan pepercahan di Indonesia. pemimpin kharismatik adalah pemimpinan nasional yang mampu menggandeng semua kelompok, golongan, etnis, suku, agama dan siapapun saja untuk mendapatkan kesetiaan. Di dalam era demokrasi dewasa saat ini merupakan era dimana setiap orang lebih dapat menuangkan pendapatnya dan  menyampaikan aspirasi tersebut kepada orang banyak. Maka dengan adanya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat sungguh hal tersebut adalah perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip HAM.


Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh Meva Dinda Amara -
Nama : Meva Dinda Amara
NPM : 2115061125
Kelas : PSTI A
Pridi : Teknik Informatika

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Pada Artikel tersebut dapat kita diketahui bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama tahun 2019 masih buruk, hal ini dapat dibuktikan memalui catatan Komisi Nasional (Komnas) HAM yang menyebutkan bahwa pemerintah perlu melakukan penanganan serius terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebutkan pada tahun 2019 demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata. Sehingga dapat dikatakan bahwa tahun 2019 sebagai tahun yang kelam karena banyaknya agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Catatan penting muncul pada dorongan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur rekonsiliasi.Peran pemerintah untuk tetap mengawasi jalannya HAM dan memberi sanksi yang tegas bagi pelanggarnya sangat diperlukan untuk menunjang kesuksesan dalam kelancaran HAM. Namun, peran masyarakat juga sangat diperlukan dimana sebagai masyarkat sudah sepatutnya kita untuk mengerti dan memahami HAM yang dimiliki oleh masing-masing orang. Apabila peran tersebut telah dilakukan dengan baik maka diharapkan agar indikasi presentasi HAM akan semakin membaik pertahunnya.
Hal positif yang dapat dilihat dari artikel tersebut bahwasanya Amnesty International telah mengakui bahwa Indonesia telah melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya, salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.


B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab : Prinsip Demokrasi harus bersumber dari Pancasila Karena dengan bersumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila seperti, Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama, Dengan begitu demokrasi bersumber dari Pancasila itu sebuah kewajiban agar tidak terjadi penyelewengan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun sepihak. Untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik dan lancar, demokrasi tersebut harus sesuai dan tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimanapun Pancasila menjadi sumber hukum dari segala sumber hukum dari negara Indonesia. Prinsip ini juga memiliki makna bahwa kita harus meningkatkan toleransi antar semasam warga negara, dan masyarakat beragama, dimana kita harus saling menghargai dan menghormati, tanpa menghakimi.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab : Keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum dalam demokrasi di Indonesia suatu hal yang paling mendasar. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Dalam suatu Negara yang berdemokrasi, Implementasi Hak Asasi Manusia merupakan suatu keharusan. Tingkatan implementasi demokrasi dan hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh peran Negara. Implementasi demokrasi dan Hak asasi manusia yang berkedaulatan rakyat merupakan cita-cita yang hendak dicapai. Dalam hal pemahaman terhadap kebebasan kerap terjadi salah pemahaman terkait dengan penafsiran HAM, yang mana dalam penafsirannya HAM kerap dipandang sebagai suatu kebebasan tanpa batas, selain itu pengaturan mengenai HAM masih terlalu umum terjabarkan di dalam regulasi peraturan perundang-undangan. Sehingga berdampak kepada kebebasan tanpa batas dalam berdemokrasi yang berujung tidak berkualitasnya hasil demokrasi itu sendiri. Demokratisasi dan kebebasan warga Negara sudah harus digulirkan, hal ini untuk mendemokratiskan kembali kebebasan itu sendiri dan menuju hasil demokrasi yang berkualitas pula. Konsepnya dalam tataran konseptual hukum tata Negara, perlu penerjemahan kebebasan yang sesuai dengan kultur dasar Indonesia yang bersumber dari hukum nasional yang hidup di tengah masyarakat. Sehingga rakyat berhak mendapatkan pendidikan yang layak, hak beragama sesuai keyakinan, hak untuk berpendapat, hak berpolitik, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, serta hak mendapatkan kesejahteraan yang dijamin negara

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab : Menurut saya tindakan yang dilakukan oleh anggota parlemen tidak untuk ditiru karena itu mencerminkan sikap yang tidak tanggung jawab. dikarenakan Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Jika sering kali berbeda, maka ada yang menggunakan penyalahgunaan itu untuk kepentingan pribadi. Seharusnya bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusiapada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab : Menurut saya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi maupun agama yang terdapat pada beberapa orang yang mampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang bagi mereka sendiri tidak jelas masih hidup pada era demokrasi di masa ini. Karena mereka mempunyai tujuan punya politik untuk menguasai negeri ini dengan mengenakan sosok yang dianggap tokoh besar itulah yang menjadi senjata mereka.
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh Nur Afifah Rini Adilah -
Nama: Nur Afifah Rini Adilah
NPM: 2115061062
Kelas: PSTI A
Prodi: Teknik Informatika

A. Bagaimanakah Isi Artikel Tersebut Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia Dan Berikan Analisismu Secara Jelas? Hal Positif Apa Yang Anda Dapatkan Setelah Membaca Artikel Tersebut?
Dalam artikel tersebut diberitahukan bahwa pada tahun 2019 menjadi tahun yang suram karena HAM banyak mengalami masalah seperti HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Contoh dari kurangnya penegakan HAM adalah kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. untuk itu dalam rangka menegakkan HAM guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM  internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. salah satunya adalah konvensi pbb untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut adalah bahwa masih banyak orang yang peduli tentang penegakan HAM yang dirasa kurang adil terhadap pelanggarnya.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?

Demokrasi di Indonesia berpedoman pada asas-asas yang terkandung dalam pancasila, yaitu asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan asas keadilan. Budaya demokrasi pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang mana pancasila juga merupakan merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa di nusantara dan memiliki nilai dasar kehidupan manusia yang diakui secara universal dan berlaku sepanjang zaman. Prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. selain itu juga demokrasi menolak liberalisme dan sekularisme. Namun, demokrasi jenis ini menganut paham religius atau menolak atheisme.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945. Namun, demokrasi Indonesia belum sesuai dengan nilai pancasila dan UUD 1945 karena masih banyaknya penyimpangan nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Yang mana berarti juga kurang menjunjung nilai HAM.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Menurut saya anggota parlemen yang seperti itu mencerminkan anggota yang tidak bertanggung jawab dan itu adalah tindakan yang tidak benar untuk dilakukan oleh seorang wakil rakyat yang mengatasnamakan rakyat untuk kepentingannya sendiri. Yang mana seharusnya wakil rakyat adalah orang-orang yang telah dipilih rakyat untuk mewakilkan suara-suara rakyat bukan malah mengurus kepentingannya masing-masing.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya tindakan tersebut salah karena menggerakan loyalitas dan emosi rakyat demi untuk tujuan yang tidak jelas atau demi untuk mengadu domba orang lain dengan menyebarkan hoax yang akan membuat rakyat percaya pada hoax tersebut yang akan menyebabkan disintegrasi bangsa. Yang dimana ini juga tidak sesuai dengan konsep HAM yang mana kurangnya keadilan dan terjadi diskriminasi sosial.
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh Faris Danuarta -
Nama : Faris Danuarta
NPM : 2115061058
Kelas : PSTI A
Prodi : Teknik Informatika

1. Dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa penegakkan HAM belum sepenuhnya terlaksana, dapat dibuktikan dengan :

a) Tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
b) Menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan.
c) Diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
d) Pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua.
e) Berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, seperti tembak di tempat
f) Dua dekade pelembagaan pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat HAM.
g) Rasisme dianggap tidak pernah menjadi masalah di Indonesia. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial (ICERD) sejak tahun 1999, namun persoalan rasisme tetap disembunyikan.

Dari poin – poin tersebut, dapat dibuktikan bahwa peneggakkan HAM periu diperbaiki dan dijunjung tinggi. Hal positif yang dapat diambil adalah Indonesia sedang berproses untuk menegakkan HAM, yang nantinya akan membawa negara Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya.

2. Berdasarkan analisis saya, demokrasibersumber dari pancasila dan UUD NKRI 1945 yang nilai nilainya diambil dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Saya setuju, mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, dikarenakan setiap agama mengajarkan hal – hal yang baik dan itu sangat diperlukan untuk menjadi sumber prinsip demokrasi. Selain itu, ajaran agama juga melarang kita untuk melakukan hal – hal yang buruk.

3. Tentu saja tidak, dapat dibuktikan di kasus tersebut bahwa masih banyak nilai – nilai penting yang malah dilanggar oleh bangsa Indonesia itu sendiri.

4. Saya tidak setuju mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Dikarenakan pemimpin rakyat dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. Tentu saja, saya sebagai rakyatnya tidak setuju jika suara rakyat digunakan untuk melaksanakan agenda politik mereka dan berbeda dengan kepentingan nyata rakyat, karena kepentingan rakyat merupakan kepentingan negara. Bagaimana suatu negara menjadi maju, jika kepentingan negaranya sendiri tidak direalisasikan.

5. Tentu saja saya sangat setuju dengan pemimpin yang seperti itu, dikarenakan dewasa ini Indonesia membutuhkan pemimpin yang kharismatik dan rela berkorban untuk merealisasikan kepentingan rakyat yang juga merupakan kepentingan negara. Dengan pemimpin yang berkharismatik dan rela berkorban penegakkan HAM, maupun hukum di Indonesia pasti terlaksana dengan benar, dengan catatan anggota bawahan pemimpin tersebut mencerminkan pemimpin itu sendiri.
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh Cindy Carolline -
Nama : Cindy Carolline
NPM : 2115061054
Kelas : PSTI A
Prodi : Teknik Informatika

Analisis Soal

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Dalam rangka penegakan HAM, Indonesia melakukan langkah-langkah reformasi untuk memperkuat perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, serta melakukan reformasi di sektor keamanan publik. Selain itu, Indonesia mulai meratifikasi perjanjian HAM internasional serta konvensi-konvensi yang berkaitan dengan perlindungan HAM. Masyarakat sipil turut berperan penting sebagai penegak HAM untuk memastikan capaian indikator pemenuhan HAM, serta sikap kritis terhadap kebijakan yang dibuat berdasarkan asumsi moralitas dan populisme.

Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel ini yaitu saya jadi mengetahui bahwa pemerintah masih berusaha untuk melakukan langkah-langkah reformasi untuk memperkuat perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, serta melakukan reformasi di sektor keamanan publik sehingga usahanya diakui oleh Amnesty International.


B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Menurut saya, demokrasi Indonesia yang diterapkan saat ini bersumber dari nilai-nilai adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Terdapat adat istiadat yang berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya, tetapi masing-masing dari adat istiadat tersebut memiliki nilai-nilai yang sama, sehingga dapat diterapkan pada demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia.

Mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, menurut saya memang sudah seharusnya demokrasi itu mencerminkan hal tersebut karena Indonesia merupakan negara beragama dan saat ini memiliki 6 agama resmi serta beberapa agama lain yang belum diakui. Maka dari itu, diperlukanlah demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa untuk mempersatukan perbedaan tersebut supaya tidak terjadi perpecahan.


C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya, praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 karena masih banyaknya aparat penegak hukum yang mengabaikan HAM karena uang. Selain itu, masih terjadi diskriminasi terhadap minoritas, padahal seharusnya nilai-nilai HAM dijunjung tinggi. Namun, masih sedikit kesadaran mengenai pentingnya menjunjung tinggi HAM dalam melakukan praktik demokrasi di Indonesia.


D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya jika kondisi tersebut terjadi yaitu tentu saja saya tidak akan setuju karena seharusnya anggota parlemen melakukan agenda politik sesuai dengan nama rakyat yang dibawanya, bukan melakukannya atas dasar kepentingan diri sendiri, sebab hal tersebut pastinya hanya menguntungkan pihak anggota parlemen saja. Padahal, rakyat telah mempercayakan mereka untuk melaksanakan agenda politik tersebut. Seharusnya anggota parlemen menyadari bahwa tugas mereka adalah memperjuangkan kepentingan rakyat.


E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya, tidak seharusnya pihak-pihak tersebut menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk hal-hal yang tidak jelas karena tentu saja melanggar HAM. Seharusnya mereka menggunakannya untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Hubungannya dengan konsep HAM pada era demokrasi dewasa saat ini yaitu HAM seharusnya diterapkan sesuai dengan hakikatnya dan tidak boleh menyimpang apalagi melanggarnya.
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh RIZKI PANGESTU RIZKI PANGESTU -

Nama : Rizki Pangestu

NPM : 2115061082

Kelas : PSTI A

Prodi : Teknik Informatika

 

1.     Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

  • Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwasannya buruknya penegakan HAM ditahun 2019 yaitu seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik Sumber Daya Alam. Penegakkan HAM belum tercapai dengan baik, masih hal-hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Demokrasi yang berlaku masih tertinggal mundur dikarenakan kebebasan sipil dipersulit dan ditutupi. Namun ada sisi baik dari penegakan HAM ini di Indonesia, yakni adanya pengakuan Amnesty Intenasional yang menyatakan bahwa Indonesia terus melakukan Langkah-langkah  reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik lag, lalu mereformasi dalam sektor keamanan publik, dan menegakkan supremasi hukum.
  • Menurut saya hal positif dalam artiket tersebut yaitu adanya fakta-fakta yang menunjukan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan, sehingga sangat diperlukan kesadaran dari setiap elemen baik rakyat maupun pemerintah untuk terus meningkatkan penegakan HAM di Indonesia. Sehingga diharapkan kedepannya setiap individu akan lebih peduli terhadap penegakkan HAM. Seperti penegakkan HAM yang dimulai dari diri sendiri seperti dapat menerima pendapat orang lain, menerima masukkan dari orang lain, menghormati keputusan orang lain, tidak egois seperti mengambil keputusan tanpa memikirkan kepentingan orang banyak, dan menghargai keyakinan orang lain, dan tidak semena-mena terhadap orang lain serta tetep menjalankan toleransi.


2.     Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!  Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ? 

  • Demokrasi di Indonesia menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Pancasila sendiri merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa di nusantara dan memiliki nilai dasar kehidupan manusia yang diakui secara universal dan berlaku sepanjang zaman. Nilai-nilai luhur tersebut merupakan hasil kontemplasi dan perenungan panjang Ir. Soekarno yang didasarkan pada pemahaman dinamika geopolitik bumi nusantara secara utuh. Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum. Nilai-nilai adat istiadat dalam demokrasi diantaranya  kebebasan, persamaan, keadilan, disiplin, tanggung jawab, musyawarah. Dalam demokrasi Pancasila, Pancasila merupakan ideologi, pandangan dan falsafah hidup yang harus dipedomani bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  • Demokrasi  yang  Berketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Artinya,  seluk  beluk  sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa yang dimaksud adalah bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama. Pancasila adalah demokrasi yang menolak liberalisme dan sekularisme. Namun, demokrasi jenis ini menganut paham religius atau menolak atheisme. Sehingga demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diikuti oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

3.     Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

  • Sudah menjadi jawaban umum bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dipersepsikan sangat menghargai hak asasi manusia (HAM). Tulisan ini tidak ingin menjungkirbalikkan persepsi demikian. Namun, seperti apa keterkaitan antara Pancasila sebagai dasar-dasar (pengaturan) HAM di Indonesia, tampaknya perlu ditelusuri.
  • Pancasila secara umum dipahami mengandung arti lima dasar. Kelima dasar ini adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pengakuan atas eksistensi Pancasila ini bersifat imperatif atau memaksa. Artinya, siapa saja yang berada di wilayah NKRI, harus menghormati Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia.
  • Di sisi lain ada HAM, yaitu hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Menurut Oemar Seno Aji (1966), HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Allah SWT, sepeti hak hidup, keselamatan, kebebasan dan kesamaaan sifatnya tidak boleh dilangar oleh siapapun dan seolah-olah merupakan holy area. Sementara itu, menurut Kuncoro (1976), HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. G.J.Wollhof menambahkan, “HAM adalah sejumlah hak yang berakat pada tabi’at setiap pribadi manusia, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun.”
  • HAM dalam Pancasila sesunguhnya telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang kemudian diperinci di dalam batang tubuhnya yang merupakan hukum dasar, hukum yang konstitusional dan fundamental bagi negara Republik Indonesia. Perumusan alinea pertama Pembukaan UUD membuktikan adanya pengakuan HAM ini secara universal. Ditegaskan di awal Pembukaan UUD itu tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
  • Dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia sudah memberikan jaminan bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sejalan dengan HAM. Oleh sebab itu, penghormatan kita terhadap HAM harus bersifat juga berskala universal. Kita menerapkan HAM dengan tidak mengenyampingkan nilai-nilai keluhuran sebagai manusia Indonesia. Namun Praktik dari demokrasi politik saat ini bisa dikatakan bertentangan dengan demokrasi politik yang dirumuskan dalam Pancasila. Politik identitas yang sangat mencolok dalam demokrasi saat ini, maraknya isu yang dapat menimbulkan perpecahan antar elemen masyarakat, serta partisipasi politik yang didominasi oleh masyarakat kelas atas masih menjadi ironi dalam praktik demokrasi saat ini. Praktik demokrasi Indonesia saat ini juga masih belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, banyak sekali argumen-argumen yang dibungkam karena dianggap menyimpang alias pemerintah masih belum sepenuhnya menjamin adanya kebebasan.


4.     Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

  • Tentu saya sangat kecewa seharusnya anggota parlemen mewakili rakyat atau menjunjung kepentingan rakyat malah mengingkarinya alias realisasinya berbeda dengan kepentingan masyarakat. Sehingga tindakan tersebut sangat tidak dibenarkan mengingat posisi anggota parlemen sebagai wakil rakyat. Negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat sehingga rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara sudah menjadi keharusan bagi para anggota parlemen untuk mendahulukan kepentingan rakyat diatas kepentingan kelompok maupun pribadi.
  • Hal yang dapat kita lakukan terhadap fenomena tersebut yaitu memberi saran dan masuka serta mengkritik sesuai dengan aturan demokrasi Pancasila yang ada. Diharapkan kedepannya anggota parlemen dapat benar-benar memperjuangkan suara rakyat dengan sebenar-benarnya yang sesuai dengan apa yang terjadi dan tidak menyalahgunakan jabatan yang mereka miliki.


5.     Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

  • Melihat dari fonomena tersebut jelas sangat tidak dibenarkan hal tersebut, karena tindakan tersebut dapat merusak HAM. Dimana orang lain dijadikan tumbal agar dapat dikendalikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan tujuan yang tidak jelas dan salah. Tindakan tersebut merupakan Tindakan pengekangan yang berarti  kebebasan pendapat tidak terjadi karena pengikutnya hanya mengikuti perintah-perintah dari pihak tersebut atas dasar kharismatik yang dimiliki pihak tersebut. Dan lebih parahnya Tindakan tersebut sampai membawa nama agama. Oleh karena itu demokrasi yang benar adalah demokrasi yang bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh Vini Putiasa -

Nama: Vini Putiasa

NPM: 2115061102

Kelas: PSTI A

Prodi : Teknik Informatika

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Isi artikel tersebut menjelaskan mengenai HAM. Saat ini HAM masih menjadi tiopik permasalahan penting yang masih belum terselesaikan secara baik dan masih butuh perhatian yang besar. Seperti yang tertera pada artikel di atas, pada tahun 2019 contohnya, indonesia mengalami kemunduran mengenai masalah HAM. Pada tahun itu penegakkan HAM di indonesia mengalami banyak permasalahan. Dari tidak adanya keadilan atas pelanggaran HAM oleh aparat penegak keamanan sendiri, diskriminasi gender, dan kegagalan pemerintah untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran serta pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Dari sini dapat kita lihat bahwa performa penegakkan HAM di indonesia belum cukup baik sehingga dapat menghadirkan rasa aman terjamin hak asasinya bagi masyarakat indonesia.

Walaupun bagitu, pemerintah tetap mengusahakan beberapa reformasi untuk mendukung tegaknya HAM di indonesia, seperti Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Selain itu, pemerintah juga terus berusaha menyelesaikan permasalahan HAM yang ada di daerah-daerah, seperti misalnya Papua.

Selain pemerintah, warga negara juga ikut berpartisipasi dalam penegakkan HAM di indonesia, misalnya seperti masih adanya harapan terhadap gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara, adanya gerakan masyarakat untuk menolak keputusan yang dapat merugikan masyarakat seperti gerakan masyarakat bali menolak reklamasi Teluk Benoa dan lainnya.

Agar terwujudnya penegakkan HAM secara sempurna, perlu adanya kerja sama pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus memastikan terwujudnya keadilan dalam masalah pelanggaran HAM dan harus berusaha mendukun penegakkan HAM di indonesia dengan cara lainnya. Sebagai masyarakat, kita harus menyadari bahwa kita tidak boleh melanggar hak asasi orang lain.

Hal positif yang dapat saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah saya menjadi lebih sadar terhadap pelanggaran dan penegakkan HAM. Kemudian, sebagai warga negara saya harus ikut dalam perwujudan penegakkan HAM di indonesia. Terkadang pelanggaran HAM terjadi di sekitar kita dan kita harus menyadarinya. Misalnya adalah Pelanggaran HAM bukan hanya pembunuhan ataupun penculikan, tetapi juga diskriminasi baik dikriminasi suku, gender dan lainnya haruslah kita hindari.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Demokrasi dan sistem pemerintahan indonesia memang seharusnya diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini berarti demokrasi yang berjalan di Indonesia harus sesuai pancasila karena pancasila bersumber dari nilai luhur bangsa Indonesia.

Demokrasi sendiri berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, artinya demokrasi bukan hanya melibatkan wakil-wakil rakyat di kursi pemerintahan tetapi melibatkan rakyat dimana bahkan kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi memang sudah seharusnya diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dan berpedoman terhadap pancasila.

Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa membuat setiap individu yang terlibat dalam prosesnya memiliki pedoman, memiliki Tuhan, dan meyakini bahwa ada zat yang lebih kuat dari mereka. Konsep beragama dan berketuhanan pada sila pertama ini seharusnya menyadarkan setiap individu untuk tidak berbuat kejahatan atau dalan konsep beragama tidak berbuat dosa. hal tersebut seharusnya dapat membuat pelaksanaan demokrasi indonesia lebih baik, jujur, dan bertanggung jawab.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Praktik demokrasi Indonesia saat ini sudah berjalan baik. Hal ini didukung dengan beberapa hal yang menandakan kemajuan dalam berdemokrasi di indonesia saat ini, misalnya adalah pelaksanaan pemilu untuk memilih wakil rakyat sesuai dengan pilihan masing-masing individu. Namun, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan sempurna karena terjadinya beberapa pelanggaran dan perbuatan yang menodai pelaksanaannya. Misalnya adalah masih terjadinya praktik money politic yang tentu bukan merupakan cara yang baik dalam berdemokrasi. Selain itu, pelanggaran-pelanggaran lain juga dapat menyebabkan terpilihnya pemimpin atau wakil rakyat yang kurang bertanggung jawab. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kesejahteraan rakyat sebagai pemegang kekuasaan itu sendiri.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Demokrasi yang berjalan di indonesia berarti pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Namun pada pelaksanaannya, terkadang terjadi beberapa pelanggaran yang membuat kepentingan rakyat bukanlah menjadi prioritas lagi. Misalnya adalah kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri. Hal tersebut dapat berujung pada tindak pidana korupsi dan hal lainnya yang merugikan rakyat. Anggota parlemen sebagai wakil rakyat harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sebagai rakyat sendiri, kita harus pintar-pintar dan kritis dalam memilih individu yang nantinya akan menduduki kursi parlemen sebagai wakil rakyat. Jangan sampai ada yang memilih anggota parlemen hanya karena diberi uang atau sesuatu yang lain.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Perbuatan memanipulasi emosi rakyat dan memanfaatkan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama merupakan tindakan yang tidak etis. Hal tersebut dapat berpengaruh pada kemurnian dan bias dalam demokrasi yang ada di Indonesia. Perbuatan tersebut dapat menjadi awal dari perbuatan-perbuatan lain yang melanggar hukum, misalnya adalah pelanggaran HAM. Rakyat pun harus pintar dan kritis dalam memilih pihak-pihak yang nantinya akan berkuasa. Pihak-pihak tersebut harus dipilih berdasarkan pencapaian, sikap dan sifat, kepribadian baik, dan hal-hal baik lainnya sehingga nantinya dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan bertanggung jawab.
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh Gibran Alfarabi Gibran Alfarabi -

Nama : Gibran Alfarabi
NPM : 2115061034
Kelas : PSTI A
Prodi : Teknik Informatika

A.    Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Dalam artikel tersebut, penegakan Hak Asasi Manusia pada tahun 2019 masih buruk dan mutu HAM pun mengalami kemunduran karena masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Disamping itu, Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Hal positif yang saya dapatkan yaitu masih adanya harapan terhadap penegakan HAM di Indonesia agar terus meningkat, oleh karena itu diperlukan kontribusi antara pihak masyarakat maupun pemerintah untuk senantiasa meningkatkan penegakan HAM di Indonesia.

B.    Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?

Demokrasi di Indonesia memiliki sifat kolektif yang telah menyatu atau membaur dalam pergaulan hidup rakyat Indonesia, sehingga tidak bisa dihilangkan sampai kapan pun. Sehingga nilai yang terkandung dalam demokrasi di Indonesia merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum. Menurut saya prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dan dalam penerapannya sesuai dengan norma agama-agama.

C.    Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Menurut saya, proses demokrasi yang kini ada di Indonesia belum memperlihatkan Indonesia sebagai Negara demokrasi. Dilihat dari cara berkampanye para calon presiden dan calon wakil presiden untuk menarik hati masyarakat Indonesia. Semua cara dihalalkan untuk mencapai kekuasaan tertinggi dinegeri ini hingga bisa melupakan rasa kemanusiaan dan rasa persatuan yang seharusnya dilakukan oleh para calon pemimpin negeri ini. Saling menjatuhkan satu sama lain antar pendukung sudah menjadi hal biasa dilakukan baik itu melalui sikap, ucapan, dan juga informasi yang ada di media masa.

D.    Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Mengenai hal ini tentu saja tidak tidak dapat dibenarkan, mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi, maka sudah menjadi tanggung jawab anggota parlemen untuk memenuhi aspirasi disampaikan oleh rakyat itu sendiri.

E.    Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Hal tersebut tentu saja salah, menyalahgunakan kekuasaan hanya akan menimbulkan pepecahan dan tentunya HAM tidak berjalan sebagaimana mestinya yang seharusnya menyiptakan kesatuan dan persatuan.

Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh Saphira Azzahra -
Nama: Saphira Azzahra
NPM: 2115061046
Kelas: PSTI A
Prodi: Teknik Informatika

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Menurut saya isi artikel tersebut dalam rangka mendukung penegakkan HAM sangatlah baik dan tepat, point-point yang disampaikan dalam artikel mencakup alasan/beberapa faktor HAM mengalami pemunduran mutu, kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika hanya menjadi semboyan negara saja namun perilaku seperti dikriminasi masih sering terjadi terhadap beberapa pihak, dan juga adanya radikalisme. Artikel tersebut menjelaskan bahwa gambaran tegaknya HAM di Indonesia belum menemukan jalan terang bagi setiap warga negara, penegakan HAM bahkan menjadi alat bagi sebagian orang untuk taktik/alat politik, padahal seharusnya hukum berdiri untuk mengatur kekuasaan, namun hukum justru digunakan untuk alat kekuasaan. Adanya isu kemiskinan, radikalisme, tidakan rasis yang terjadi digambarkan seorlah disisihkan dari persoalan utama. Fokus pemerintah seolah bergeser hanya untuk mengaharumkan nama pemerintah terhadap pencapaian prestasi dll, namun lupa bahwa persoalan terhadai isu kemiskinan dan penegakan HAM lebih genting utnuk dicari penyelesaiannya. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut ialah saya lebih mengetahui banyak opini dan sudut pandang dari penulis artikel terkait permasalahan dan kondisi HAM di Indonesia, perlunya tindakan aktif pemerintah terhadap penegakkan HAM akan membuka jalan HAM agar berjalan sebagaimana mestinya, aparat pemerintah dan pelaksana UU harus pham posisi mereka dan tanggung jawab mereka terhadap kelangsungan hidup bernegara dalam konsep HAM yang berkeadilan.

 2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ? 

Analisis saya mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat sendiri ialah suatu hal yang sudah seharusnya, karena pada hakikatnya demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dimana setiap komponen warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan, perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum di dalamnya. Maka dari itu demokrasi haruslah sesuai dengan nilai asli yang lahir di lingkungan masyarakat suatu negara. Demokrasi yang ada di Indonesia merupakan demokrasi Pancasila. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa demokrasi Pancasila ini memegang teguh nilai Pancasila dalam pelaksanaannya, pun nilai-nilai Pancasila yang ada juga bersumber dari adat, kebiasaan, dan kebudayaan masyarakat Indonesia itu sendiri. Demokrasi Pacasila di Indonesia merepresentasikan ciri masyarakat yang beragam/multicultural namun tetap mengedepankan rasa persatuan, gotong-royong, dan ketentraman di atas perbedaan. Maka dari itu, sudah seharusnya nilai yang melekat pada budaya masyakatnya mampu dijaga dan menjadi ciri khas tersendiri dalam terlaksananya demokrasi Pancasila di Indonesia. Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang ber- Ketuhanan yang Maha Esa ialah manusia haruslah mempunyai pegangan terhadap dirinya sendiri, ber-Ketuhanan merupakan wujud bahwa seseorang mempunyai acuan dan pandangan bahwa dirinya merupakan makhluk biasa yang akan beribadah dan taat terhadap ajaran agama yang diyakininya. Prinsip demokrasi Indonesia yang mengaharuskan bahwa setiap orang ber-Ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa Tuhan itu satu (Maha Esa) namun setiap orang mempunyai kebebasan atas dirinya sendiri dalam meyakini Tuhan-nya sediri, ajaran yang dibawa, dan HAM memberikan kebebasan akan hal itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. 

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? 

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945. Namun, demokrasi Indonesia belum sesuai dengan nilai pancasila dan UUD 1945 karena masih banyaknya penyimpangan nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Yang mana berarti juga kurang menjunjung nilai HAM.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Sikap saya terhadap fenomena tersebut tentunya kecewa dan tindakan tersebut tidak dibenarkan mengingat posisi anggota parlemen sebagai wakil rakyat yang berarti seharusnya anggota parlemen mewakili rakyat atau menjunjung kepentingan rakyat malah mengingkarinya alias realisasinya berbeda dengan kepentingan masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat sehingga rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara sudah menjadi keharusan bagi para anggota parlemen untuk mendahulukan kepentingan rakyat diatas kepentingan kelompok maupun pribadi. Tindakan yang bisa kita lakukan terhadap fenomena tersebut adalah mengkritiknya sesuai dengan protokol demokrasi Pancasila. Semoga kedepannya anggota parlemen dapat benar-benar memperjuangkan suara rakyat yang sesuai dengan apa yang terjadi bukan suara rakyat yang fana.



5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Menurut saya tindakan tersebut sangat tidak dibenarkan karena tindakan tersebut dapat dikatakan menjadikan orang lain seperti boneka alias dikendalikan untuk menjadi tumbal dan yang lebih parahnya tujuan dari dilakukannya juga tidak jelas. Tentunya hal tersebut menggores HAM, karena menggerakkan loyalitas berarti ada tindakan pengekangan yang berarti  kebebasan pendapat tidak terjadi karena pengikutnya hanya mengikuti perintah-perintah dari pihak tersebut atas dasar kharismatik yang dimiliki pihak tersebut. Seperti yang kita tahu demokrasi yang sesungguhnya adalaah demokrasi yang tidak ada paksaan yang menyertainya.
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh Rama Wahyu Ajie Pratama Rama Wahyu Ajie Pratama -
Nama : Rama Wahyu Ajie Pratama
NPM : 2115061066
Kelas : PSTI A
Prodi : Teknik Informatika

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
berdasarkan isi artikel tersebut menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019 masih buruk dan juga dianggap sebagai tahun yang kelam. Banyak HAM mengalami kemunduran dan juga banyak penyerangan terhadap HAM. Hal ini terjadi karena tidak adanya proses keadilan dari pelanggaran HAM. Banyaknya diskriminasi gender yang mangakar ke pelanggaran hak perempuan. Pelanggaran HAM di Papua juga masih terjadi bahkan meningkat. Maka dari itu peran masyarakat di Indonesia sangat dibutuhkan dan juga mengerti akan hak-hak nya sendiri. Hal positif yang dapat diambil dari analisis kasus ini ialah Amnesty Internasional mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa Langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan juga mereformasi sektor keamanan publik.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!
Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Menurut saya demokrasi harus bersumber dari Pancasila bukan dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Mengapa demokrasi harus bersumber dari Pancasila? Karena dengan bersumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila seperti, Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama, lalu demokrasi harus bersifat kemanusiaan dengan cara adil dan beradab sesuai dengan sila kedua, lalu demokrasi harus menyatukan setiap elemen-elemen yang ada di Indonesia sesuai dengan sila ketiga, lalu demokrasi harus dipimpin oleh hikmat serta bijaksana dalam permusyawaratan maupun perwakilan sesuai dengan sila keempat, lalu demokrasi harus memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima. Dengan begitu demokrasi bersumber dari Pancasila itu sebuah kewajiban agar tidak terjadi penyelewengan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun sepihak.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Di Indonesia hak asasi manusia secara implicit telah tercantum dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar) 1945. Pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah tercantum rumusan yang antara lain berbunyi, “…. dan untuk memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, pedamaian abadi dan keadilan sosial”. Lebih jelas lagi diatur dalam pasal 28 UUD 1945, bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Demikian juga di dalam pasal 29 ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.”
Hal tersebut menunjukkan bahwa di Negara Indonesia pun sangat menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia baik itu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan tertinggi maupun pada aturan-aturan lain yang berada dibawahnya. Pada amandemen Undang-undang Dasar 1945 pun dapat kita lihat betapa dijunjung tingginya hak asasi manusia, terbukti dengan ditambahnya pasal-pasal mengenai hak asasi manusia.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Dapat mengatas namakan rakyat, karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat.Jika sering kali berbeda, maka ada penyalahgunaan. Seharusnya bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Kepemimpinan kharismatik sangat baik apabila digunakan di dalam memimpin sebuah lembaga atau organisasi pada umumnya. Kharisma seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya sangat kuat. Para bawahan menjadi sangat giat dalam menyelesaikan sebuah misi setelah menerima pengaruh dari pemimpinnya yang kharismatik. Namun, tipe kepemimpinan kharismatik ini akan berantakan atau berjalan tidak baik apabila pemimpinnya mempunyai rasa optimisme yang berlebihan, berperilaku impulsif, kurang sadar akan kesalahannya, dan tindakan-tindakan negatif lainnya. Maka dari itu, hendaknya seorang pemimpin mengenal dirinya sendiri dan juga mengenal orang lain, serta membangun kebersamaan dengan meyebarkan cinta kasih antara dirinya dengan orang lain.
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh ALFI JULIAN AZHARI -

Nama : Alfi Julian Azhari

NPM : 2115061021

Kelas : PSTI A

Podi : Teknik Informatika

 

Analisis  Soal

 

A.   Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Jawab :

Artikel tersebut berisi catatan-catatn mengenai kinerja penegakan HAM tahun 2019 di Indonesia yang masih Buruk. Memalui catatan Komisi Nasional (Komnas) HAM yang menyebutkan bahwa pemerintah perlu melakukan penanganan serius terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebutkan pada tahun 2019 demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata. Sehingga dapat dikatakan bahwa tahun 2019 sebagai tahun yang kelam karena banyaknya agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa adanya kasus kasus HAM di Indonesia . Terjadinya kasus kasus pengalanggaran HAM yang cukup banyak menunjukan masih lemahnya penegakan HAM dan kesadaran akan HAM di Indonesia di tahun itu.

 

Hal positif yang dapat diambil adalah adanya pengakuan dari Amnesty International bahwa Indonesia terus berbenah dalam menegakan HAM. Hal ini menunjukan Indonesia tidak tinggal diam dan terus meningkatkan penegakan ham. Adanya harapan bagi perlindungan HAM merupakan titik cerah yang dapat dijadikan semangat untuk membangun perlindungan dan penegakan HAM di negri ini.

 

 

B.   Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!  Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Jawab :

Demokrasi adalah kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Demokrasi adalah hal yang mandarah daging sejak dahulu di Indonesia walapun terkadangan keberadaannya tidak disadari oleh masyarakat itu sendiri. Cerminan demokrasi yang berlandaskan Pancasila merupakan bentuk intisari dari nilai-nilai luhur bangsa, budaya, norma, adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Dimana hal tersebut sering diwujudkan dalam kegiatan musyawarah untuk mufakat.

 

Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan  bentuk demokrasi yang menolak adanya paham liberalisme dan sekularisme, karena ke 2 paham tersebut berdiri terpisah dari paham agama atau kepercayaan itu sendiri . Namun, demokrasi jenis ini menganut paham religius atau menolak adanya atheism  karena bertentangan dengan adanya prinsip berketuhanan. Dimana negara yang berlandaskan Tuhan yang maha esa, seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan harus sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

 

C.    Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Jawab :

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini sudah cukup baim namun masih perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan. Demokrasi Indonesia yang baik saat ini dapat dilihat dari adanya pemilihan umum dari tingkat kelurahan hingga pemilihan presiden. Akan tetapi semenjak meningkatnya penggunaan media yang berbasis internet demokrasi mengalami penurunan karena dengan perkembangan internet saat ini orang orang cenderung lebih individualis dan mementingkan dirinya sendiri dan tak hanya itu banyak hoaks yang beredar membahayakan demokrasi di negara ini.

 

D.   Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Jawab :

Hal tersebut adalah hal yang sangat salah dan tidak berprikemanusian karena ia hanya mementingkan dirinya sendri. Dimana tujuan adanya pemerintah adalah menjalankan pemerintahan demi tercapainya masyarakat yang Makmur adil dan sejahtera bukan hanya mementingkan kepentingan sendiri terlebih lagi mengatas namakan  masyarakat.

 

E.    Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Jawab :

Orang yang memiliki kekuasaan kharismatik  seharusnya memiliki jiwa toleransi yang tinggi dan mementingkan kepentingan umum, karena setiap perbuatannya akan membawa pengaruh bagi masyarakat. Jika orang dengan kekuasaan hanya memeanfaatkan kekuasaannya untuk mencapai atau memenuhi keingingan dan tujuan semata dengan mengorbankan hak asasi orang lain hal tersebut sudah tidak dapat ditoleransi lagi dan perlu adanya Tindakan bahkan sanksi yang tegas bagi orang yang demikian itu. Setiap orang memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai anugrah tuhan yang maha esa sudah selayaknya semua orang baik yang memiliki kekuasaan atau tidak harus menghargai hak asasi orang lain.

 

 


Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh Ahmad Reza Rafi Ganta -

Nama : Ahmad Reza Rafi Ganta

NPM : 2155061015

Kelas : PSTI A 

Prodi : Teknik Informatika

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Setelah membaca serta menganalisis isi artikel tersebut, bagi saya isi artikel tersebut sangatlah baik.  Banyak poin-poin penting yang disampaikan dalam artikel mencakup alasan/beberapa faktor HAM mengalami pemunduran mutu, kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika hanya menjadi semboyan negara saja namun perilaku seperti dikriminasi masih sering terjadi terhadap beberapa pihak, dan juga adanya radikalisme. Artikel tersebut menjelaskan bahwa penegakkan HAM di Indonesia belum menemukan jalan terang bagi setiap warga negara, penegakan HAM bahkan menjadi alat bagi sebagian orang untuk taktik/alat politik. Padahal, seharusnya hukum berdiri untuk mengatur kekuasaan, tetapi hukum justru digunakan untuk alat kekuasaan. Adanya isu kemiskinan, radikalisme, tidakan rasis yang terjadi digambarkan seolah disisihkan dari persoalan utama. Fokus pemerintah seolah bergeser hanya untuk mengaharumkan nama pemerintah terhadap pencapaian prestasi dll, namun lupa bahwa persoalan terhadai isu kemiskinan dan penegakan HAM lebih genting untuk ditemukan penyelesaiannya. 

Kemudian, hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah saya menjadi lebih mengetahui banyak opini dan sudut pandang dari penulis artikel terkait permasalahan dan kondisi HAM di Indonesia, perlunya tindakan aktif pemerintah terhadap penegakkan HAM akan membuka jalan HAM agar berjalan sebagaimana mestinya, aparat pemerintah dan pelaksana UU harus pham posisi mereka dan tanggung jawab mereka terhadap kelangsungan hidup bernegara dalam konsep HAM yang berkeadilan. 

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ? 

Menurut saya, demokrasi Indonesia yang diambil berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat sendiri adalah suatu keharusan bagi negara-bangsa Indonesia, karena pada hakikatnya demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dimana setiap komponen warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan, pembuatan hukum, dll. Maka dari itu, demokrasi haruslah sesuai dengan nilai luhur yang lahir asli di lingkungan masyarakat suatu negara. Dalam hal ini, Indonesia telah melaksanakan demokrasi Pancasila yang bernapaskan nilai Pancasila dalam pelaksanaannya, dan seperti yang kita ketahui bahwa nilai Pancasila yang ada juga bersumber dari adat, kebiasaan, dan kebudayaan masyarakat Indonesia itu sendiri.

Kemudian, menurut pendapat  saya, demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yakni seluk beluk sistem perilaku dalam menyelenggarakan NKRI haruslah taat dengan asas, konsisten, atau nilai dan kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa pada dasarnya memuat pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan sebagai Sang Pencipta. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menunjukkan bahwa eksistensi negara, bangsa, dan manusia Indonesia berelasi dengan Tuhan yang diyakini sebagai sumber segala kebaikan. Pancasila adalah demokrasi yang menolak liberalisme dan sekularisme. Namun, demokrasi jenis ini menganut paham religius atau menolak atheisme. Jadi demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diikuti oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? 

Melihat praktik demokrasi di Indonesia saat ini jika dilihat dari berbagai sudut pandang, menurut saya proses demokrasi yang kini ada di Indonesia tidak memperlihatkan Indonesia sebagai negara demokrasi. Kita bisa melihat cara berkampanye para calon presiden dan calon wakil presiden untuk menarik hati masyarakat Indonesia. Semua cara dihalalkan untuk mencapai kekuasaan tertinggi di negeri ini hingga bisa melupakan rasa kemanusiaan dan rasa persatuan yang seharusnya dilakukan oleh para calon pemimpin negeri ini. Saling menjatuhkan satu sama lain antar pendukung, mengangkat isu-isu politik identitas, sudah menjadi hal biasa dilakukan baik itu melalui sikap, ucapan dan juga informasi yang ada di media masa. Demokrasi dan HAM merupakan dua hal yang saling berkaitan karena HAM hanya akan terealisasi dalam pemerintahan yang demokratis yang menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Sikap dan tanggapan saya terhadap permasalahan tersebut ialah cukup kecewa karena hal tersebut mencerminkan tidak adanya tanggung jawab dan sikap amanah dalam diri anggota parlemen. Sebagai anggota parlemen yang diutus atas nama rakyat, sudah menjadi tanggung jawab para anggota parlemen untuk harus memenuhi aspirasi yang dikeluhkan dan disampaikan oleh rakyat itu sendiri. Inilah krisis yang saat ini terjadi, dimana para anggota perwakilan rakyat yang duduk di kursi pemerintahan sebagian besar hanya mementingkan misi politik dan keuntungan pribadi, namun mereka lupa bahwa tanggung jawab besar yang ada ialah bagaimana mereka mampu menampung aspirasi/suara rakyat. Penyalahgunaan kuasa tersebut seringkali tidak dapat kita hindari, sehingga sebagai masyarakat kita juga tidak boleh menjadi warga negara yang buta politik, kita harus memahami skema politik yang berjalan dan melihat keadaan politik di Indonesia saat ini, serta sudah seharusnya kita segera menjadi bangsa yang cakap dan pandai dalam menilai pihak mana yang memang mengedepankan suara rakyat dan mampu dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan sebagai penyampai aspirasi rakyat.

E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi memang akan terus ada, mereka akan mempunyai posisi yang cukup kuat untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk mengedepankan kepentingan mereka sendiri. Maka dari itu, sering kali HAM yang dilindungi untuk setiap orang justru malah ditekan oleh pihak-pihak tertentu. Era demokrasi saat ini merupakan era dimana setiap orang bebas menyampaikan aspirasi dan kebebasan setiap orang terkait hidupnya dijamin dalam UUD mengenai HAM. Namun adanya pihak yang memiliki kekuasaan lebih dengan kharismatik tersendiri dapat saja mengubah arus pelaksanaan tegaknya HAM di era Demokrasi saat ini. Contohnya adanya pelanggaran HAM seperti kasus pembunuhan, pelecehan, dan lainnya yang terjadi saat ini. Hal tersebut mampu dengan mudah untuk diselesaian oleh pihak tertentu yang berkuasa untuk mengubah stigma masyarakat dengan isu yang tidak masuk akal dan akhirnya membebaskan para pelaku yang mempunyai posisi penting. Emosi masyarakat sering kali dijadikan tumbal hanya untuk kepentingan pribadi, kemarahan dan derita atas tidak tegaknya HAM sering kali dianggap remeh oleh para pihak yang memiliki kekuasaan. Maka dari itu, sikap kita sebagai masyarakat demokrasi ialah harus mampu menyuarakan hal benar dan menentang hal yang salah, jangan pernah bungkam hanya karena takut oleh pihak yang memiliki kekuasaan, karena penegakan HAM di Indonesia perlu menemukan titik terang agar kebebasan HAM dirasakan oleh setiap orang. Dengan demikian keadilan dan kedamaian dalam pelaksanaan HAM pun juga akan tercipta tanpa campur tangan penyalahgunaan pihak yang berkuasa.

Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh Raihan Antoni -

Nama    : Raihan Antoni

NPM      : 2115061086

Kelas`    : PSTI A

Prodi     : Teknik Informatika

 

  1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Artikel tersebut membahas tentang buruknya kinerja Indonesia terkait HAM selama tahun 2019. Kemudian masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik Sumber Daya Alam (SDA). Tahun 2019 dikatakan sebagai tahun yang kelam dimana banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM mengalami kemunduran, dan bahkan banyak serangan terhadap para pembela HAM. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut pada tahun tersebut  demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata.  Dapat terlihat dari  kebebasan sipil yang mulai dibatasi bahkan ditutup. Kemudian  dapat dianalisa Artikel tersebut menjelaskan bahwa Penegakan  HAM di Indonesia belum menemukan langkah yang pasti bagi setiap warga Negara, muncul juga Isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan.  Kemudian muncul pada dorongan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur rekonsiliasi. Rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran akan sia-sia dan justru membuat pelanggaran HAM baru dengan membuka jalur impunitas tanpa pengakuan atas terjadinya kejahatan. Meski begitu  kabar baik masih datang dari Amnesty Internationa yang l mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

Hal positif yang dapat saya dapat yaitu mengetahui fakta bahwa penegakan HAM di Indonesia masih belum sempurna, karena itu perlu adanya kesadaran baik individu maupun pemerintah agar terus meningkatkan  penegakkan HAM di Indonesia. Langkah yang diambil yaitu dengan saling terbuka dan menerima pendapat baik terhadap sesame warga Negara maupun warga Negara terhadap pemerintah

2.  Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Analisis saya  mengenai demokrasi Indonesia yang  diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yaitu sesuai dengan keadaan Indonesia yang memiliki banyak pulau dan suku,agama, ras, dan budaya. Bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa, budaya, norma, adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang lalu  dibentuklah Pancasila sebagai bentuk persatuan dan kesatuan  dari keanekaragaman tersebut yang kemudian dijadikan pedoman demokrasi Indonesia hingga saat ini. Pendapat saya dalam demokrasi yang berketuhanan yang maha esa adalah setiap orang wajib memeercayai atau memeluk agama masing-masing dan saling bertoleransi,oleh karena itu sesuai dengan Pancasila bahwa bangsa Indonesia menolak atheisme,liberalism dan sekularisme. Jadi, demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diikuti oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa.

3.    Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Demokrasi politik di Indonesia saat ini sesuai dengan pancasila yang dimana pemilihan dilakukan  langsung oleh rakyat dan diaktualisasikan melalui pemilihan umum (Pemilu) secara langsung.

Pemerintah menyatakan terbuka bagi setiap warga Negara yang hendak  mencalonkan diri. Tetapi dalam keadaan sebenarnya banyak sekali masalah yang dihadapi dalam praktik berdemokrasi di Indonesia. Mulai dari adanya mahar politik yang dikeluarkan oleh individu yang hendak menjadi calon legislatif, ketidak-pahaman calon terhadap permasalahan masyarakat, hingga permainan politik identitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Praktik dari demokrasi politik saat ini bisa dikatakan bertentangan dengan demokrasi politik yang dirumuskan dalam Pancasila. Politik identitas yang sangat mencolok dalam demokrasi,  maraknya isu yang dapat menimbulkan perpecahan antar masyarakat, serta partisipasi politik yang banyak diikuti  oleh masyarakat kelas atas masih menjadi ironi dalam praktik demokrasi saat ini. Demokrasi Indonesia masih belum sepenuhnya menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, banyak  argumen-argumen yang dibungkam karena dianggap menyimpang yang berarti  pemerintah masih belum sepenuhnya menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan dan rasa merdeka.

4.    Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Sikap saya mengenai hal tersebut tentunya sangat tidak setuju dan kecewa, karena dengan begitu kepercayaan masyarakat terhadap parlemen akan menurun dan nama baik parlemen akan tercemar. Dengan sikap parlemen yang seperti itu, suara rakyat yang seharusnya dapat mereka terima, kelola, dan direalisasikan malah terabaikan begitu saja sehingga masyarakat seakan tak tahu harus mengadu kemana agar suara mereka terdengar dan keinginan mereka terpenuhi.

5.     Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Pihak yang melakukan hal tersebut tentunya melakukan hal yang menyimpang dan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan yang dimiliki, kemudian sehubungan dengan konsep hak asasi manusia tentu saja itu menyalahi hak asasi manusia itu sendiri dimana seharusnya seseorang dapat menentukan pilihannya sendiri tetapi malah ditentukan pilihannya oleh orang lain secara terpaksa. Oleh karena itu, tindakan tersebut dengan alasan apapun menurut saya sangat tidak dibenarkan.

Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh Yasmin Nurul Salsabilla -

Nama: Yasmin Nurul Salsabilla

NPM: 2115061122

Kelas: PSTI A

Prodi: Teknik Informatika

 

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Menurut saya artikel tersebut menjelaskan dengan baik betapa kurangnya penegakan HAM pada tahun 2019 hingga tahun 2019 dianngap sebagai tahun yang kelam. Sebagaimana di sampaikan pada artikel tersebut, pada tahun 2019 vanyak sekali kasus kasus yang memperlihatkan kemunduran penegakan HAM di Indonesia seperti mengenai diskrimansi gender, permasalahn HAM yang berada di papua, tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas, dan lain-lain.

Hal positif yang bisa diambil dari artikel tersebut adalah, memperlihatkan bahwa banyak yang masih peduli mengenai penegakan HAM. Bahwa orang masih mengiginkan keadilan dan menyadari pentingnya penegakan HAM agar tercipta kehidupan yang aman dan nyaman untuk semua orang. Kemudian, dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki perkembangan HAM di Indonesia terus meningkat. Sebagaimana telah diakui oleh Amnesty International, bahwa Indonesia terus melakukan langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supermasi hukum, dan mereformasi sector keamanan publik.

 

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!  Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Menurut analisis saya, pelaksanaan demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai istiadat atau budaya asli Indonesia, merupakan sebuah hal yang sangat bagus. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki beragam macam budaya. Dengan banyak nya budaya yang ada, tentu Indonesia sebagai negara kesatuan perlu melestarikan budaya nenek moyang. Hal ini dapat menanam rasa cinta bangsa. Hanya saja, pemerintah tidak boleh hanya menjadikan salah satu budaya sebagai landasan demokrasi, pemerintah harus menyeimbangkan dan mengambil nilai nilai dari semua budaya yang ada, dengan begiru akan tercipta negara yang Bersatu dan tidak mudah terpecahbelahkan.

Mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-tuhanan yang maha esa, menurut saya itu merupakan prinsip yang baik. Indonesia merupakan negara dengan kepercayaan yang beragam, tentu setiap orang memiliki tuhannya masing masing. segala hal memang memerlukan dasar ketuhanan agar setiap orang menyadari bahwa mereka tidak boleh berbuat hal hal kejahatn.

 

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Praktik demokrasi di Indonesia saat ini sudah cukup sesuai. Seperti halnya pada pemilu, dimana setiap indivisu bisa mengutarakan pendapat serta pilihan mereka mengenai orang yang paling cocok dipilih sebagai presiden untuk memimpin negara Indonesia. namun temtu saja masih ada hal yang bisa diperbaiki, seperti praktik memberikan uang kepada masyarakat agar dipilih dalam pemilu atau money politic. Hal tersebut merupakan bentuk kecuragan dan ketidakjujuran. Hal ini dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang akan menurun sehingga memudahkan perpecah belahan.

 

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Meenurut saya hal tersebut merupakan suatu hal yang sanggat tidak baik, dan bisa dibilang kejam. Masyarakat memilih seseorang untuk duduk di kursi kekuasaan dengan harapan bahwa orang yang mereka pilih bisa membuat kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera. Dengan mengutamakan agend politik mereka, para anggota parlemen tersebut tidak peduli pada masyarakat negaranya sendiri, padahal Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan masyarakat. Dengan menggutamakan agenda politik pula, hal ini akan memicu hal hal seperti korupsi, suap, dan lain-lain.

 

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Perbuatan tersebut merupakan hal yang patut dicela dan juga melangar HAM. Dengan menjadikan rakyar sebagai tumbal, maka akan melanggar hak masyarakat untuk hidup sejahtera. Selain itu, dengan memanipulasi emosi dan  loyalitas masyarakat, akan menimbulkan rakyat yang tidak percaya dengan pemerintah sehingga menimbulkan perpecahan.


Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh Iqbal Arif Mukti -

Nama : Iqbal Arif Mukti

NPM   : 2115061070

Kelas  : PSTI A

Prodi  : Teknik Informatika

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut ?

Penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih terbilang buruk. Menurut Usman Hamid tahun 2019 bisa disebut sebagai tahun yang kelam, karena banyaknya agenda mengenai HAM yang mengalami kemacetan, selain itu mutu HAM dinilai mengalami kemunduran dan begitu banyaknya serangan terhadap para pembela atau penegak HAM. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya proses keadilan yang masih melanggar dan tidak memenuhi HAM yang dilakukan oleh aparat negara sendiri.Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut ialah saya lebih mengetahui banyak opini dan sudut pandang dari penulis artikel terkait permasalahan dan kondisi HAM di Indonesia, perlunya tindakan aktif pemerintah terhadap penegakkan HAM akan membuka jalan HAM agar berjalan sebagaimana mestinya, aparat pemerintah dan pelaksana UU harus pham posisi mereka dan tanggung jawab mereka terhadap kelangsungan hidup bernegara dalam konsep HAM yang berkeadilan.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat/budaya asli Indonesia sangatlah bagus, akan tetapi jangan sampai demokrasi tersebut hanya mengambil nilai dari salah satu atau beberapa adat/budaya suatu daerah saja. Pemerintah juga harus melihat bagaimana pelaksanaan demokrasi di budaya lain. Pemerintah harus bisa menampung semua atau setidaknya demokrasi yang dilaksanakan dapat diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Dan mengenai prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa emang harus adanya. Sebab berdasarkan nilai Pancasila sendiri Indonesia merupakan negara yang memiliki atau berke-Tuhanan yang Maha Esa akan tetapi seperti tadi jangan sampai hanya menonjolkan salah satu agama saja yang bisa menimbulkan perpecahan antar masyarakat.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Poses demokrasi yang kini ada di Indonesia tidak memperlihatkan Indonesia sebagai Negara demokrasi. Lihat saja cara kampanye para calon presiden dan calon wakil presiden untuk menarik hati masyarakat Indonesia. Semua cara dihalalkan untuk mencapai kekuasaan tertinggi di negeri ini hingga bisa melupakan rasa kemanusiaan dan rasa persatuan yang seharusnya dilakukan oleh para calon pemimpin negeri ini. Saling menjatuhkan satu sama lain antar pendukung sudah menjadi hal biasa dilakukan baik itu melalui sikap, ucapan dan juga informasi yang ada di media masa. Demokrasi dan HAM merupakan dua hal yang saling berkaitan karena HAM hanya akan terealisasi dalam pemerintahan yang demokratis yang menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Jika hal seperti ini masih sering terjadi di Indonesia maka Indonesia menjadi negara yang tidak maju dan rakyat semakin terbelakangkan. Pengamat hukum tata negara harus menilai kerja-kerja parlemen dan memfokuskan pada persoalan yang berdampak besar di masyarakat seperti kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Sebagai pemimpin dan penjabat publik seharusnya anggota dewan memprioritaskan konstituennya. Jangan hanya memikirkan dirinya sendiri.Maka dengan hal ini sebagai rakyat Indonesia kita harus bisa bersikap tegas dan cepat melakukan tindakan yang tidak merugikan baik untuk rakyat dan juga pemerintah.

5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang berakar dari tradisi maupun agama yang terdapat pada beberapa orang yang mampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang bagi mereka sendiri tidak jelas masih hidup pada era demokrasi di masa ini. Karena mereka mempunyai tujuan punya politik untuk menguasai negeri ini dengan mengenakan sosok yang dianggap tokoh besar itulah yang menjadi senjata mereka.

Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh Yos Marison Sianipar -

NAMA: Yos Marison Sianipar

NPM: 2115061074

KELAS: A

PRODI: Teknik Informatika


1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Jawab : 

Penerapan hak asasi manusia di negara kita pada tahun 2019 masih buruk atau belum tercapai, masih ada banyak hal yang harus ditangani oleh pemerintah, terutama sehubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan pengelolaan konflik sumber daya alam (SDA) . Kemudian, demokrasi yang dominan mungkin terlambat karena kebebasan sipil mulai  dipersulit. 

Hal -hal positif : Amnesty International telah mengakui bahwa Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk melakukan reformasi utama untuk menjamin perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia dengan membela aturan hukum dan mereformasi sektor keamanan.


2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Jawab : Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa berarti sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten dan sesuai dengan nilai  juga kaidah dasar ketuhanan yang maha esa.

Dengan begitu maka diharapkan masyarakat mempunyai pola pikir dan tindakan yang jauh dari tercela. Sehingga dapat meminimalisir adanya konflik horizontal maupun penyebab pelanggaran HAM vertikal.


3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Jawab : Praktik demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dibuktikan dari maraknya aksi suap-menyuap uang untuk mendapatkan suara saat pemilu, aksi intoleran, dan ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.


4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Jawab : Anggota parlemen harus mewakili rakyat atau menjunjung tinggi kepentingan rakyat bahkan menyangkalnya alias realisasi mereka berbeda dari kepentingan masyarakat. Sehingga tindakan itu sangat tidak dapat dibenarkan mengingat posisi anggota parlemen sebagai perwakilan rakyat. Negara Bagian Indonesia menganut kedaulatan rakyat sehingga rakyat memiliki kekuatan tertinggi di negara bagian tersebut telah menjadi kebutuhan bagi anggota parlemen untuk menempatkan kepentingan rakyat


5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Jawab : Tindakan ini dapat merusak hak asasi manusia. Di mana orang lain digunakan sebagai pengorbanan sehingga mereka dapat dikendalikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan tujuan yang tidak jelas dan salah. Tindakan ini adalah tindakan pengekangan yang berarti bahwa kebebasan pendapat tidak terjadi karena para pengikutnya hanya mengikuti perintah partai berdasarkan karismatik partai. Dan yang lebih buruk adalah  membawa nama agama

Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh Desti Dian Novera -
Nama : Desti Dian Novera
NPM : 2115061025
Kelas : PSTI A
Prodi : Teknik Informatika

ANALISIS KASUS 2

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
JAWAB :
Dalam rangka penegakan hak asasi manusia artikel ini belum sepenuhnya memberikan solusi, hanya ada permasalahan yang belum terselesai kan, namun Setelah membaca dan memahami serta menganalisi artikel tersebut, kinerja Indonesia terkait Hak asasi manusia 2019 tampak buruk, di tahun ini banyak agenda Ham yg mengalami kemacetan, mutu Ham mengalami kemunduran, bahkan serangan terhadap pembela HAM hingga 2019 di sebut Tahun yang kelam. Meski begitu pada tahun ini tak sepenuhnya bisa kita anggap suram, karena masih ada kabar baik seperti amnesty internasional mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

Sisi positif yang dapat kita ambil dari artikel ini sebagai rakyat Indonesia, Bahwa kita tak boleh menutup mata atas kerja keras yang dilakukan para pemimpin meski usaha mereka tak sepenuhnya berhasil dalam menuntaskan kejahatan akan Ham, Adanya kejahatan HAM juga dapat Membangun jiwa kewaspadaan kita dalam bermasyarakat untuk menjadi insan yang lebih peka terhadap lingkungan sekitar.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
JAWAB :
Pemahaman masyarakat tentang istilah demokrasi bukan lagi merupakan hal yang asing dan bahkan telah akrab dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Batasan tentang demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat. Sebutan tersebut bermula dari Orang Yunani-lah yang melahirkan kata ‘demokrasi’.
Di indonesia sendiri pada awalnya menganut sistem presidensial, Namun timbul kekhawatiran bahwa akan adanya absolutisme dari pemerintah lalu berlanjut ke sistem parlementer hingga demokrasi. Dapat kita artikan demokrasi di ambil dari adat/budaya Indonesia seperti yang tertuang dalam Pancasila Sila ke-4 yaitu kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

Menurut saya tentang prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhan yang maha Esa itu artinya prinsip ini di dasarkan pada kepercayaan masing masing setiap agama, tetapi prinsip ini menolak seseorang yang tidak mempunyai tuhan atau atheisme dalam artian setiap perbuatan ada balasan oleh karena itu dalam pengamalan demokrasi harus berpatokan dengan hukum agama dan negara.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
JAWAB:
Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia saat ini sudah di terapkan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, namun dalam penerapannya masih ada saja oknum oknum yang menyalahgunakan. Contohnya saja hak suara yang di palsukan dalam pemilu. Pada dasarnya prinsip demokrasi sendiri sudah benar dan menjunjung tinggi nilai Ham dimana dalam UUD tentang HAM sendiri terdapat pasal yang berkaitan dengan Hak untuk berdemokrasi yaitu pasal 28 E ayat 3 dengan menyatakan “ Setaip orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan Pendapat ” .

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
JAWAB :
Pada dasarnya anggota parlemen adalah seorang yang telah di percayakan rakyat, Namun jika ada anggota parlemen yang mengatas namakan rakyat demi kepentingan pribadi hal itu sangat di sayangkan sebab anggota parlemen di pilih oleh rakyat untuk menyuarakan aspirasi juga membantu mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu sikap kita sebagai masyarakat sangat lah menentang hal tersebut, misalnya melaporkan hal tersebut kepihak yang berwenang untuk di selidiki kebenaran beritanya .

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
JAWAB :
Menurut pendapat saya mengenai kasus tersebut yaitu pihak-pihak yang menggunakan kekuatan kharismatik tidak boleh lalai memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat. Hal ini melanggar prinsip demokrasi Indonesia dan melanggar hak asasi manusia, apalagi jika ada diantara mereka yang menjadi korban dengan maksud yang tidak jelas. Dan ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi di Indonesia dan melanggar hak asasi manusia. Pihak-pihak seperti ini hendaklah di usut dan dibina agar tidak merugikan banyak pihak di dalamnya.
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh AGUSTIN AGUSTIN RAHMAWATI -
Nama : Agustin Rahmawati
NPM : 2115061009
Kelas : PSTI A
Prodi : Teknik Informatika

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Dari artikel tersebut dapat saya ketahui bahwa laporan-laporan terkait turunnya kinerja Indonesia terhadap HAM di tahun 2019 yang dinilai masih buruk atau mengalami proses kemunduran, hal ini dapat dibuktikan memalui catatan Komisi Nasional (Komnas) HAM yang menyebutkan bahwa pemerintah perlu melakukan penanganan serius terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Kemudian, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebutkan pada tahun 2019 demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata. Lalu bahkan banyaknya serangan terhadap para pembela HAM. Rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran akan sia-sia dan justru membuat pelanggaran HAM baru dengan membuka jalur impunitas tanpa pengakuan atas terjadinya kejahatan. Berbagai bentuk tindakan seperti rasisme, isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan.

Lalu yang dapat saya analisa adalah rumitnya penanganan HAM di Indonesia, hal itu terjadi dikarenakan tumpang tindih berbagai isu yang dimana akan menambah pelanggaran baru dan membuat kurangnya perhatian terhadap masyarakat.

Hal positif yang didapatkan oleh HAM adalah adanya kabar baik dari Amnesty International yang mengakui bahwa Indonesia terus melakukan dan mengembangkan beberapa langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Contohnya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.


B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Menurut saya demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat maupun budaya asli masyarakat Indonesia sudah sangat umum dan marak digunakan karena adat istiadat yang diajarkan oleh leluhur sangat menjunjung tinggi adanya persatuan dan kesatuan. Seperti jika adanya masalah maka bukan ricuh yang dilakukan namun bermusyawarah hingga mendapatkan mufakat.

Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bentuk demokrasi yang menolak adanya paham liberalisme dan sekularisme. Yang dimana paham tersebut berdiri terpisah dari paham agama atau kepercayaan. Namun, kemudian demokrasi jenis ini menganut paham religius atau menolak adanya atheisme. Yang dimana hal tersebut menganut nilai-nilai yang berke-Tuhanan yang Maha Esa.


C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang dimana Pancasila dan UUD NRI sendiri menganut dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia terlebih tidak adanya keegoisan dan tidak adanya kecurangan. Namun dimasa sekarang marak sekali terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengambil hak yang sudah seharusnya bukan milik mereka.


D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Menurut saya tindakan yang dilakukan oleh oknum WAKIL RAKYAT tersebut sangatlah salah. Yang dimana menyalahgunakan kekuasaan demi mementingkan ego masing-masing dan tidak memperdulikan nama masyarakat yang telah dipakai. Hal tersebut menjadi polemik yang sampai saat ini belum juga ditangani dengan baik karena hal tersebut sangatlah merugikan masyarakat yang memiliki hak atas suara tersebut. Dan tidak semua hal yang berbau masyarakat harus mengadakan agenda politik.


E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya hal tersebut tentunya salah yang dimana kekuasaan disalahgunakan, tidak memiliki toleransi, dan hati nurani terhadap rakyat yang sedang dalam masa sulit. Hal tersebut adalah pelanggaran hukum yang harus ditindak bukan hanya hukum negara tapi hukum yang akan Tuhan berikan. Hak tersebut adalah Hak Asasi Manusia yang sudah wajib ia dapatkan dan ia junjung tinggi dan tidak seharusnya kekuasaan kharismatik yang mengambil haknya.
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh Dimas Ardi Kusuma -

Nama : Dimas Ardi Kusuma
NPM   : 2115061110
Kelas  : PSTI A
Prodi  : Teknik Informatika

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Dari artikel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 Penegakan HAM di Indonesia dikatakan buruk. Hal ini disebabkan oleh banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM mengalami kemunduran, dan juga terdapat serangan terhadap para pembela HAM.  Selain itu yang paling utama menurut KOMNAS HAM yaitu dalam soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Sehingga dari hal ini dapat dikatakan usaha penegakan HAM di Indonesia masih terbilang rendah baik dari segi lembaga pemerintahannya maupun masyarakatnya.

2.  Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab : Pada saat ini sudah tidak terpungkiri dari adanya globalisasi, dapat kita ketahui bahwa kondisi suatu batas negara semakin memudar atau dapat dikatakan segala informasi mudah diperoleh dan cepat tersebar. sehingga dari hal itu
 Demokrasi pancasila yang diambil dari adat isitiadat/budaya asli masyarakat indonesia saat ini telah terkikis sedikit demi sedikit dimana masyarakat saat ini semakin lupa akan nilai-nilai luhur bangsa, budaya, norma, adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang dahulu. mengenai Prinsip demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa dapat dikatakan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan dalam hidup mereka terhadap keyakinan yang mereka pilih. Tetapi dengan tetap menghormati perbedaan keyakinan.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :  Menurut saya untuk praktik demokrasi Indonesia pada saat ini tidak sesuai, karena masih terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya yang berdampak pada masayarakat.

4.  Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab : Hal ini harus di waspadai dan segera diambil tindakan, karena tidak semua agenda politik menyangkut kepada kepentingan rakyat.

5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
jawab : Hal ini sangat mengecewakan dan tidak pantas, karena setiap tindakan yang dilakukannya tersebut akan membawa pengaruh bagi masyarakat. Apalagi terhadap saingannya. Dari hal ini seharusnya masyarakat dapat memilah antara yang benar dan yang salah sehingga tidak menjadi tumbal yang dapat merugikan diri sendiri kedepannya.

Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh Agata Sekar Viranti Mukti Agata Sekar Viranti Mukti -
Nama : Agata Sekar Viranti Mukti
NPM : 2115061106
Kelas : A
Prodi : Teknik Informatika

Analisis Soal!

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Dalam artikel dituliskan hambatan-hambatan dalam penegakkan HAM.

Pada poin “Tahun Kelam” disebutkan bahwa banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal.
Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan.
Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan
keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.

Berdasarkan penjelasan diatas penegakan HAM di Indonesia memeng belum bejalan dengan semestinya. Hal ini terjadi karena faktor internal yang muncul dari pribadi masyarakat maupun pemerintah yang tidak terlalu mementingkan HAM orang lain sehingga gegal dalam menegakkan HAM. Dalam hal ini, pemerintah dan apparat yang lain harus lebih meningkatkan usahanya dalam menegakkan HAM agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan pengertian HAM itu sendiri, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
(UU No.33 Tahun 1999)

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?

Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-bilai atat istiadat/budaya asli masyarakan Indonesia merupakan perwujudan dari budaya demokrasi Pancasila. Sebagai pedoman, Pancasila mengandung beberapa asas yairu asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Budaya demokrasi pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makluk sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun bangsa dan negara merupakan kekuatan dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, namun saat ini budaya Indonesia telah terpengaruh oleh westernisasi. Hal ini akan berdampak pada perubahan terhadap masyarakat multikultural Indonesia yang semakin lupa akan nilai-nilai luhur bangsa, budaya, norma, adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita.

Pada prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, disini dapat diartikan bahwa Indonesia menyelenggarakan atau menjalankan suatu ketatanegaraan sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar dari Ketuhanan yang Maha Es aitu sendiri.
Jika dalam demokrasi terdapat unsur berketuhanan yang maha esa, maka pemimpin, pemerintah, apparat, penegak hukum, dan sebagainya yang menjalankan pemerintahan di Indonesia memiliki tanggung jawab kepada rakyat dan segala perbuatannya pun akan menjadi tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Menurut saya, dalam praktik demkrasinya Indonesia belum sepenuhnya menjujung tinggi HAM setiap warganya. Terbukti dengan adanya ketidakadilan yang masih dirasakan sebagian warganya seperti yang telah disebutkan dalam artikel.
Dalam hal ini, peranan masyarakat juga penting dalam penegakan ham. Contohnya dengan melakukan tindakan sebagai berikut:
1. Menghormati orang lain
2. Memberi kepercayaan kepada perintah dan lembaga penegakan HAM
3. Melaporkan tiap pelanggaran HAM
4. Menyebarluaskan informasi mengenai penegakan HAM

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Kasus seperti ini memang sudah sering terjadi di Indonesia. Dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat, anggota parlemen akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Hal ini dapat disebut dengan penyalahgunaan demokrasi, dimana demokrasi itu adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Sebagai masyarakat yang mecintai bangsa dan negara nya, kita harus lebih pintar dan mewaspadai hal-hal yang seperti ini.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Digali dasi sumber hirotis, sosiologis, dan politik tentang Demokrasi yang bersumber dari Pancasila yaitu sebagaimana telah dikemukakan Mohammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Setidak-tidaknya ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasidalam kalbu bangsa Indonesia. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antarmanusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, paham sosialis Barat, yang menarik perhatian parapemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya.

Jika terdapat pihak-pihak yang menjadikan masyarakan sebagai tumbal untuk mencapai tunjuan pribadinya, maka pelaku tersebut telah menyalahgunakan demokrasi yang telah berjalan. Apa hubungannya dengan konsep hak asasi manusia?
Hubungannya jelas menjadi sangat tidak sesuai dengan ideologi dan demokrasi yang ada. Dimana secara tidak langsung pihak tersebut telah merampas hak yang dimiliki oleh rakyat, contohnya hak untuk berpolitik, hak menjadi warganegara yang menjujung demokrasi dan lain sebagainya.
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh Alida Shidqiya Naifa Ulmuflikhun -
Nama : Alida Shidqiya Naifa Ulmuflikhun
NPM : 2115061050
Kelas : PSTI A
Prodi : Teknik Informatika

Analisis Kasus 2

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Kinerja lembaga Hak Asasi Manusia di Indonesia belum sepenuhnya terealisasikan, Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Masih banyak kegagalan pemerintah dalam mengatasi masalah Hak Asasi Manusia. Namun meski begitu, Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Sisi positif yang didapat dari artikel ini adalah kita harus lebih peduli dengan isu-isu yang menyangkut Hak Asasi Manusia, dengan begitu maka kita akan menciptakan negara yang aman dan sejahtera karena masyarakat memiliki hak yang dijunjung bersama.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Nilai-nilai demokrasi dapat tercermin dari kehidupan bermasyarakan dan bernegara yang berwujud kebebasan, persamaan, keadilan, disiplin, tanggung jawab, dan musyawarah. Pada saat ini budaya demokrasi pancasila mulai terkikis akibat globalisasi, perkembangan teknologi dan informasi membawa penngaruh besar bagi kebudayaan asli masyarakat Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang ber-“bhineka tunggal ika”, yaitu memiliki kemajemukan di antaranya dalam hal budaya, etnik, agama, lingkungan alam, dan lainnya akan tetapi tetap dalam satu kesatuan yang disebut “bhineka tunggal ika”. Maka dari itu dengan perbedaan suku bangsa tersebut menciptakan budaya yang beragam.

Menurut saya, demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, antar bangsa, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya, dekmokrasi di Indonesia telah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang dimana memiliki hak kebebasan dalam menentukan pilihan yang bersifat pribadi, namun kesetaraan hak tersebut masih belum sepenuhnya terlaksanakan. Contohnya masih banyak kaum minoritas yang kalah dalam menyampaikan suaranya.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Menurut saya, sudah pastinya tindakan tersebut adalah salah. karena pada dasarnya Indonesia menganut sistem “dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat” maka sudah seharunya kepentingan rakyat merupakan kepentingan utama yang harus diselesaikan secara benar.

E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya, hal tersebut sudah pasti salah karena menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan yang telah dipercayakan oleh rakyat. Memanfaatkan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas tentunya dapat menciptakan perpecahan dan kekacauan yang dimana tidak sejalan dengan Hak Asasi Manusia yang seharusnya menciptakan kesatuan dan persatuan.
Sebagai balasan Kiriman pertama

Re: FORUM JAWABAN ANALISIS KASUS II

oleh Rama Wahyu Ajie Pratama Rama Wahyu Ajie Pratama -
Nama : Rama Wahyu Ajie Pratama
NPM : 2115061066
Kelas : PSTI A
Prodi : Teknik Informatika

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
berdasarkan isi artikel tersebut menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019 masih buruk dan juga dianggap sebagai tahun yang kelam. Banyak HAM mengalami kemunduran dan juga banyak penyerangan terhadap HAM. Hal ini terjadi karena tidak adanya proses keadilan dari pelanggaran HAM. Banyaknya diskriminasi gender yang mangakar ke pelanggaran hak perempuan. Pelanggaran HAM di Papua juga masih terjadi bahkan meningkat. Maka dari itu peran masyarakat di Indonesia sangat dibutuhkan dan juga mengerti akan hak-hak nya sendiri. Hal positif yang dapat diambil dari analisis kasus ini ialah Amnesty Internasional mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa Langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan juga mereformasi sektor keamanan publik.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!
Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Menurut saya demokrasi harus bersumber dari Pancasila bukan dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Mengapa demokrasi harus bersumber dari Pancasila? Karena dengan bersumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila seperti, Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama, lalu demokrasi harus bersifat kemanusiaan dengan cara adil dan beradab sesuai dengan sila kedua, lalu demokrasi harus menyatukan setiap elemen-elemen yang ada di Indonesia sesuai dengan sila ketiga, lalu demokrasi harus dipimpin oleh hikmat serta bijaksana dalam permusyawaratan maupun perwakilan sesuai dengan sila keempat, lalu demokrasi harus memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima. Dengan begitu demokrasi bersumber dari Pancasila itu sebuah kewajiban agar tidak terjadi penyelewengan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun sepihak.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Di Indonesia hak asasi manusia secara implicit telah tercantum dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar) 1945. Pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah tercantum rumusan yang antara lain berbunyi, “…. dan untuk memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, pedamaian abadi dan keadilan sosial”. Lebih jelas lagi diatur dalam pasal 28 UUD 1945, bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Demikian juga di dalam pasal 29 ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.”
Hal tersebut menunjukkan bahwa di Negara Indonesia pun sangat menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia baik itu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan tertinggi maupun pada aturan-aturan lain yang berada dibawahnya. Pada amandemen Undang-undang Dasar 1945 pun dapat kita lihat betapa dijunjung tingginya hak asasi manusia, terbukti dengan ditambahnya pasal-pasal mengenai hak asasi manusia.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Dapat mengatas namakan rakyat, karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat.Jika sering kali berbeda, maka ada penyalahgunaan. Seharusnya bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Kepemimpinan kharismatik sangat baik apabila digunakan di dalam memimpin sebuah lembaga atau organisasi pada umumnya. Kharisma seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya sangat kuat. Para bawahan menjadi sangat giat dalam menyelesaikan sebuah misi setelah menerima pengaruh dari pemimpinnya yang kharismatik. Namun, tipe kepemimpinan kharismatik ini akan berantakan atau berjalan tidak baik apabila pemimpinnya mempunyai rasa optimisme yang berlebihan, berperilaku impulsif, kurang sadar akan kesalahannya, dan tindakan-tindakan negatif lainnya. Maka dari itu, hendaknya seorang pemimpin mengenal dirinya sendiri dan juga mengenal orang lain, serta membangun kebersamaan dengan meyebarkan cinta kasih antara dirinya dengan orang lain.