Ilmu Komunikasi C Genap MKU PKn 2022

Nama : Ulfah Maria Ulfa
NPM : 2156031008
Kelas : RegC
Prodi : Ilmu Komunikasi
HAM atau Hak Asasi Manusia di Indonesia terbilang buruk selama tahun 2019. Banyaknya agenda HAM yang tertunda serta adanya serangan terhadap para pembela HAM yang menjadikan kondisi HAM di Indonesia kian memburuk. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan mutu HAM di Indonesia menurun diantaranya adalah tidak ada proses hukum keadilan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun kebijakan, diskriminasi berbasis gender serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat diskriminatif serta merendahkan martabat perempuan, kegagalan pemerintah dalam menegakan keadilan, mengunkap kebenaran, serta pemulihan korban HAM, pelanggaran HAM yang masih terjadi di Papua, dan yang terakhir adalah adanya tindakan eksekusi hukum yang kejam di luar pengadilan. Meskipun begitu Amnesty International menyatakan bahwa Indonesia terus melakukan yang terbaik untuk menegakan hukum HAM di Indonesia. Selain pemerintah, masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam penegakan HAM. Salah satunya adalah memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi dan bersikap kritis dalam menanggapi kebijakan yang berdasarkan asumsi dan populisme belaka tanpa data dan ilmu.

Nama : Cheni Nuraini
NPM : 2156031022
Kelas : Reg C
Prodi : Ilmu Komunikasi

Analisi Kasus II
Berdasarkan dengan pembahasan pada artikel tersebut tentang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), sepertinya terlihat bahwa Indonesia masih belum terlaksana secara penuh. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kekurangan dalam penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran kasus HAM. kita sebagai generasi muda perlu mengambil tindakan tidak hanya menutup mata pada hal tersebut, terutama khasus ini sering kali kita jumpai di sekitar kita. Karena HAM harus ditegakan secara kokoh agar tidak ada lagi kebebasan dan kemerdekaan yang di langgar atau orang-orang merasakan diskriminatif.

Terkait pada pelanggaran HAM di Papua, dengan melihat sikap pemerintah yang tidak memperhatikan isu-isu kemiskinan, kesehatan, ketidaksetaraan, pendidikan membuat beberapa orang yang menyadari hal itu dan peduli pada hal itu kesal wajar saja jika permasalahan ini tak kunjung mencapai ujung akhirnya. Semakin menunda penyelesaian suatu masalah maka akan semakin menumpuk masalah lainnya, oleh sebab itu di saran agar pemerintah cepat menyelesaikan masalah ini. Rasisme yang terjadi alangkah baiknya kita warga yang bijak meningkatkan rasa empati kita serta toleransi kota terhadapa suatu perbedaan budaya yang ada, kita tidak menekan, memaksa, atau menolak pandangan terhadap suatu nilai yang dianggap berbeda pada budaya satu dan lainnya, kita juga harus menghormati kebebasan setiap orang lain. Sehingga HAM akan berdiri kokoh, sikap pemerintah juga harus tegas terhadap orang yang melanggar HAM.

Nama : Fajar Arifianto
NPM : 2156031014
Kelas : Reg C
Prodi : Ilmu Komunikasi


Dari Pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa di Indonesia masih banyak terdapat permasalahan HAM. Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih belum selesai, sebut saja Tragedi Trisakti yang terjadi di penghujung Orde Baru. Kasus Trisakti pada 1998 ini bukan satu-satunya kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Tercatat ada 15 belas pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi dalam sejarah dan dari jumlah tersebut, sebanyak 12 kasus pelanggaran HAM di Indonesia belum juga selesai hingga saat ini. Jumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia sangatlah banyak. Pemerkosaan, perundungan, pencurian, penganiayaan, dan lain sebagainya yang melanggar segala kebebasan manusia termasuk dalam kasus pelanggaran HAM. Bahkan Rasisme di papua dan Pelarangan Pembangunan tempat ibadah masih kerap terjadi di beberapa wilayah Indonesia yang mana 2 hal tersebut adalah contoh pelanggaran HAM.

Ada dua faktor penyebab pelanggaran HAM di Indonesia secara umum, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal contohnya Rasa egoisme, Tidak memiliki empati, serta Rendahnya rasa intoleran. Lalu faktor eksternal ialah Lemahnya sistem hukum, Penyalahgunaan kekuasaan dan adanya Kesenjangan sosial dan ekonomi.

Walaupun begitu kita harus bisa mengupayakan pencegahan pelanggaran HAM. Baik masyarakat maupun pemerintah selalu berupaya dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM.
Dari masyarakat contohnya Saling menghargai dan menjunjung tinggi toleransi dan Memberi kepercayaan kepada pemerintah dan lembaga penegakan HAM.
Dan upaya dari pemerintah ialah Melakukan pendidikan dan penyuluhan tentang HAM, Melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM serta Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran HAM.

Nama:M.Nanda Raflie Ridwan
NPM:2156031033
KELAS:PARAREL

Penegakan HAM di Indonesia mengalami kesenjangan, masih banyak HAM yang dilanggar dan tidak memiliki kesadaran akan HAM yang sebenarnya.
Ketika membahas tentang persoalan covid-19, maka dalam perlindungan, penegakan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia belum banyak berubah. Banyak aduan yang diterima oleh Komnas HAM terkait pelanggaran hak asasi manusia, juga dalam kebebasan sipil dalam berpendapat dan berekspresi pada masa pandemi covid 19
Selain penanganan covid 19 yang belum selesai, kurangnya perspektif hak asasi manusia atau rendahnya koordinasi antar lembaga dan kementerian akan menimbulkan kerugian di masyarakat. Karena itu dalam posisi sekarang mengedar vaksin gratis kepada masyarakat merupakan hal yang paling ampuh dalam mengembalikan keadaan seperti semula dan menjadikan HAM lebih berarti.

Pada tahun 2020 merupakan tahun perlemahan perlindungan HAM. Oleh karena itu, pemerintah indonesia dapat menjamin HAM yang akan memperburuk selama beberapa tahun terakhir. Terjadinya banyak intimidasi kepada mahasiswa, jurnalis, akademisi dan aktivis yang mengkritik pemerintah akan sangat sensitif. Jika pemerintah tidak dapat membuka lembaran baru, maka HAM di Indonesia tidak akan berkembang dan maju, malah semakin merosot.

Dalam catatan HAM Indonesia selama tahun 2019 sampai sekarang, dinyatakan bahwa HAM di Indonesia sedang mengalami kemerosotan oleh pemantau HAM dunia, yaitu Human Rights Watch (HRW).

NAMA : Alysha Maharani Amrullah
NPM : 2156031009
KELAS : Reg C/Paralel
PRODI : Ilmu Komunikasi

Dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa sejak lama hingga tahun 2019, kualitas Indonesia sangat buruk dalam menanggapi kasus HAM yang padahal sangat banyak dan penting untuk kemajuan bangsa. Namun kabar baiknya, Amnesty International mengakui bahwa Indonesia akan terus mengambil langkah-langkah reformasi yang signifikan untuk melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum, dan meningkatkan keselamatan publik. Dengan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara juga akan menjadi titik terang dari kasus pelanggaran HAM yang selama ini kurang diperhatikan. Memang, kita sebagai generasi peneruslah yang harus menegakkan keadilan atas korban-korban dari pelanggaran HAM yang terjadi selama ini. Dalam menjalani aturan sebuah negara, adat istiadat dan budaya memang penting untuk selalu kita lestarikan dan kita jaga. Namun, harus selalu sesuai dengan landasan agama. Dalam pancasila, sila pertama ialah Ketuhanan yang Maha Esa. Yang artinya, kita harus mendahulukan Tuhan terlebih dahulu daripada kepentingan lain. Baru setelah itu, mengambil dari nilai-nilai budaya serta adat-istiadat. Praktik demokrasi dengan berlandaskan pancasila di Indonesia masih sangat kurang dalam penanganan hingga pelaksanaannya. Masih banyak kasus-kasus yang kurang ditanggapi, bahkan jika ingin ditanggapi harus viral terlebih dahulu kasusnya baru bisa ditanggapi. Anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat tidak jujur dalam menyampaikan suaranya. Apalagi kepentingannya bertentangan dengan kepentingan rakyat kebanyakan. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas Seharusnya dapat diberi sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku, namun kenyataan di lapangan sangat berbeda dengan yang tertulis.

NAMA : MADE DWI PANDU DEWANATA
NPM : 2156031005
KELAS : REG C
PRODI : ILMU KOMUNIKASI

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Dari artikel diatas jelas bahwa hak asasi manusia di indonesia masih belum bisa dikatakan berhasil lantaran masih banyak nya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di indonesia seperti contohnya di papua, mereka bukan hanya sekadar sekelompok orang yang ingin merdeka, tetapi anggota suatu bangsa diperlakukan berbeda karena gaya hidup, tradisi, serta warna kulit yang dianggap memiliki identitas sosial yang berbeda. Ditahun tersebut tepatnya tahun 2019 bisa dibilang merupakan tahun terburuk dalam hal penanganan kasus pelanggaran HAM, bagaimana tidak begitu banyak sekali kasus pelanggaran hak asasi manusia pada waktu itu yang mana mengakibatkan beberapa agenda HAM mengalami kemunduran, mutu HAM pun juga mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal seperti tidak ada nya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, menguatnya pembatasan demokrasi yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan dan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan.

Hal positif dari bacaan artikel tersebut ialah sebagai mahasiswa kami dapat mendeskripsikan bahwasan nya HAM sudah sepatutnya ditegakkan oleh karena nya dari artikel tersebut menambah wawasan kami mengenai HAM dan bersama sama memperjuangkan HAM itu sendiri

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan yang Maha Esa ?
Jawab : bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam unsur, baik suku bangsa, adat istiadat maupun agama yang berbeda-beda. Nilai-nilai universalitas Pancasila makin tampak ketika menghadapi pluralitas masyarakat Indonesia daripada harus mengadopsi kelompok agama tertentu. Pancasila merupakan jalan tengah dari semua unsur yang berbedabeda. Beberapa usaha dari kelompok masyarakat yang ingin mengubahnya menjadi ideologi lain gagal. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berusaha menyingkirkan posisi Pacasila dengan kekuatan senjata akhirnya harus mengakhiri hidupnya, setelah dengan sukses menculik dan menganiaya dengan kejam para tokoh bangsa Indonesia yang Pancasilais.

Di Indonesia, setiap wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan tugas-tugas nasional tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat. Namun pada hari kiamat, segala perbuatannya juga menjadi tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu pula dengan manusia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, mereka juga harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan demokrasi antara pemerintah dan rakyat juga harus disadari bahwa hukum yang berlaku tidak hanya hukum buatan manusia, tetapi juga hukum Tuhan (hukum Islam), sehingga semua tujuan hanya untuk mendapatkan rahmat Tuhan, bukan. Melakukan perilaku buruk seperti korupsi dan penyuapan.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab : Pelaksanaan dari Demokrasi di setiap negara-negara akan berbeda hal itu disebabkan setiap negara memiliki sistem yang dianut berbeda-beda. Sistem yang dimaksud adalah sistem dari bidang hukum yang patuhi, dari sebuah dasar negara, dan lain sebagainya. Biasanya Demokrasi ini dibentuk oleh pemerintah yang lama berdasarkan nilai yang berlaku sejak di jaman pendahulunya. Pada praktik nya Penerapan demokrasi di Indonesia seperti contohnya dengan adanya unjuk rasa, pemilu secara berkala, kebebasan media memberitakan kebijakan pemerintah, adanya undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara, adanya wakil-wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat, adanya penyelesaian masalah secara musyawarah, dan lain sebagainya. Selain itu implementasi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia dilakukan dengan wawasan nusantara, pemilu luberjurdil, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan media atau pers, dan lain sebagainya.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab : kenapa demikian, karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Jika sering kali berbeda, maka ada penyalahgunaan. Seharusnya bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab : karena mereka punya tujuan, yakni punya rencana politik untuk menguasai negeri ini. dengan mengandalkan sosok yang dianggap tokoh besar itulah senjata mereka

NAMA: Natasha Diva Careva
NPM:2156031016
KELAS: C
PRODI: Ilmu Komunikasi

Hak Asasi Manusi(HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Setiap manusia memiliki hak dalam memeluk agama yang ingin dipercayai,hak kebebasan hidup dan hak memperoleh keamanan. HAM mulai dideklarasikan secara universal pada tanggal 10 Desember 1948. Penegakkan HAM di Indonesia di atur dalam undang-undang dasar 1945. Yang artinya dalam penegakkan HAM tidak bisa dilakukan dengan sembarangan,penegakkan HAM harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Namun Dalam artikel tersebut penegakkan HAM di Indonesia masih buruk,banyak perubahan-perubahan yang harus dilakukan agar penegakkan HAM di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Apalagi pada tahun 2019 tercatat bahwa pada tahun 2019 merupakan tahun yang kelam dikarenakan banyak agenda HAM yang macet. Namun tentu saja Indonesia tetap berupaya dalam menangani masalah masalah hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Ada dua kasus HAM yang telah diselesaikan penyidikannya yaitu kasus Wasior dan Wamena kasus ini merupakan kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Kasus ini berawal dari konflik antara masyarakat yang menuntut ganti rugi atas hak rakyat yang dirampas oleh perusahaam pemegang hak pengusahaan hutan. Pada awalnya kasus ini tidak berkaitan dengan pelanggaran HAM namun tiba-tiba kelompok bersenjata tak dikenal menembak mati 3 orang karyawan PT.DMP. Namun sangat disayangkan kasus ini hanya berjalan ditempat dan tidak terselesaikan.

Nama: Galih Ahmad Maulana
NPM: 2156031035
Kelas: Reguler C
jawab:
A. Kasus pelanggaran dan kemacetan HAM telah terjadi di negeri ini. Artikel ini membuka perspektif baru dan memperluas perspektif saya terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. 

B. Demokrasi Indonesia diadaptasi dari budaya asli atau nilai-nilai adat yang ada, dengan menelaah nilai-nilai demokrasi dalam kearifan budaya lokal dapat kita temukan adanya keselarasan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara. Salah satu ciri pemerintahan demokratis yang dianut oleh International Commission of Jurists adalah prinsip kebebasan berbicara atau berekspresi. Kebebasan berpendapat bukan sekedar mengatakan atau menyatakan sesuatu secara samar-samar, dalam bahasa Sunda disebut “meong harus terukur, nyabda harus dipasang”. Harus ada konsistensi dalam kebebasan berbicara mengenai topik pembicaraan dengan perilaku pembicara. Itu juga berarti menepati janji dan tidak boleh berbohong dengan cara apa pun. Dalam hal etika dan standar, kita juga harus memperhatikannya, agar tidak menyinggung. Pendapat saya tentang prinsip demokrasi Indonesia percaya pada Tuhan Yang Maha Esa berarti bahwa perilaku masyarakat Indonesia dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia harus berdasarkan prinsip dan konsisten (sesuai dengan) hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia.nilai. dan prinsip dasar "keyakinan pada satu Tuhan". 

C. Saat ini, praktik demokrasi di Indonesia dan realisasi hak asasi manusia tidak berjalan seimbang. Hal ini dapat dinilai melalui peningkatan kasus pelanggaran HAM dan penyelesaiannya yang masih sangat lambat, atau bahkan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan dengan baik, misalnya seperti kasus KKB Papua yang telah menewaskan banyak orang.
D. Reaksi saya terhadap perilaku anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat untuk kepentingan pribadi adalah rasa frustrasi yang saya rasakan sebagai warga negara dan kemarahan yang saya rasakan atas penampilan rakyat, manifestasi dari praktik-praktik yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Saya pikir semua orang, sebagai warga negara yang waras, akan menilai perilaku ini sebagai hal yang memalukan dan memalukan. Anggota parlemen harus memahami dengan jelas kewajibannya dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Keegoisan dan keserakahan mereka tidak dapat dibenarkan dengan cara apapun, sehingga mereka harus dibasmi dan dievaluasi untuk menekankan jumlah KKN di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
E. Tanggapan saya terhadap orang-orang karismatik dari latar belakang tradisional dan agama, dan yang ingin memobilisasi kesetiaan dan perasaan mereka yang, jika perlu, berkorban untuk individualitas yang baik adalah hal yang memalukan di mata hukum dan negara. Jika hal serupa terjadi, seluruh rakyat Indonesia berhak menuntut keadilan dan hak-hak lain sebagai warga negara yang dilindungi oleh hukum berdasarkan Pancasila. Ambiguitas ini akan memiliki konsekuensi bencana dalam skala besar karena menyalahgunakan hak istimewa yang dinikmatinya. Kaitannya dengan konsep HAM di era demokrasi yang matang sangat erat karena akan melanggar hak-hak mereka yang menjadi korbannya. Beberapa jenis hak asasi manusia yang telah dilanggar: hak atas demokrasi, hak atas akuntabilitas dan hak atas jaminan sosial.

Nama: M.Rizki Kurnia Ramadhan
NPM: 2156031024
Kelas: Reg C/M
Prodi :Ilmu Komunikasi


A. Menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh setiap 10 Desember, beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Kabar baik masih ada. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
Saya sepakat atas temuan berbagai lembaga mengenai buruknya HAM di Indonesia. Catatan penting muncul pada dorongan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur rekonsiliasi. Rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran akan sia-sia dan justru membuat pelanggaran HAM baru dengan membuka jalur impunitas tanpa pengakuan atas terjadinya kejahatan. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif.

B. Nilai-nilai Demokrasi dalam Kearifan Lokal (Sunda)
Dalam hal ini, kearifan lokal atau kebijaksanaan masyarakat setempat adalah kemampuan masyarakat dalam mengelola fasilitas yang diberikan Tuhan pada manusia. Fasilitas tersebut adalah alam fisik, alam hayati, komunitas masyarakat dan norma-normanya, budaya dan agamanya. Hubungan antara manusia dengan manusia dalam masyarakat budaya Sunda dilandasi dengan ideologi atau sikap “silih asah, silih asih, jeung silih asuh”. Artinya yang menggambarkan bahwa keterjalinan hubungan antara manusia dalam masyarakat harus hidup saling mengasah (mengajari), saling mengasihi (menolong) dan saling mengasuh (membimbing).
Pendapat saya tentang Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menolak liberalisme dan sekularisme. Namun, demokrasi jenis ini menganut paham religius atau menolak atheisme.

C. Praktik demokrasi Indonesia masih sesuia dengan Pancasila dan juga UUD. Seperti yang telah dijelaskan sebagai berikut
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menjunjung tinggi HAM. Hal tersebut sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 26-34, pasal 28J hasil amandemen kedua oleh MPR, dan tercantum dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.
D. Menurut pendapat saya tentang hal tersebut Dapat mengatasnamakan rakyat, karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat.
Jika ada yang berbeda, maka ada penyalahgunaan. Seharusnya kita bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat dan dapat merugikan rakyat.

E. Menurut pendapat saya tentang hal itu karena mereka punya tujuan, punya politik untuk menguasai negeri ini. Dengan mengandalkan sosok yang dianggap tokoh besar itulah senjata mereka.
Dengan demikian, demokrasi menurut Held lebih ditujukan pada terwujudnya prinsip kebebeasan bagi warga negara, termasuk di dalamnya kebebasan atas adanya hak asasi manusia, hak ekonomi dan hak sosial.

Nama : Aliya Sisilia
Npm : 2156031036
Kelas : Reg C/Mandiri
Prodi : Ilmu KOmunikasi

Hak Asasi Manusia.

Kinerja HAM di Indonesia pada tahun 2019 terkesan buruk, hal ini terkait pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Terkait situasi di Papua, terdapat dua kejahatan HAM yang telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM yaitu Kasus Wasior dan Wamena. Namun, hingga kini kasus tersebut berjalan di tempat tanpa kepastian penyelesaiannya. Akibatnya isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tertutup dengan isu pemekaran daerah dan usaha kemerdekaan. Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu. Namun, kabar baik masih ada. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

NAMA: Akmal Dwi Prayoga
NPM: 2156031002
KELAS: C
PRODI: Ilmu Komunikasi

A. Artikel tersebut memberikan penjelasan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih belum diterapkan secara sempurna karena negara masih belum dapat memberikan kemerdekaan yang sempurna bagi seluruh rakyat indonesia seperti kasus rasisme terhadap masyarakat papua atau kepentingan kelompok masyarakat demonstran yang menuntut haknya namun berakhir dengan penyelesaian kekerasan. Hal ini sudah terjadi dalam era reformasi 1998 seperti tragedi trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa trisakti, tragedi semanggi 1 dan 2 yang menyebabkan 11 orang meninggal akibatpenembakan aparat keamanan dll. Hal positif yang dapat diambil adalah Indonesia terus mengoreksi kebijakan negara dalam menyikapi kemerdekaan HAM masyarakat Indonesia.

B. Ideologi, kebudayaan serrta nilai-nilai khas yang dipunyai suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia disuatu negara Contohnya, di Indonesia, dalam penerapan penegakan hak asasi manusia dilakukan berdasarkan ideologi negara yaitu Pancasila. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Menurut Syarbani (2003:27).Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: Nilai Ideal, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis. HAM dipeoleh dari penciptanya, yaitu Tuhan YME yang tidak dapat diabaikan dan merupakan hak yang melekat pada setiap manusia karena hak ini diperoleh dari Tuhan Yang Maha Agung.

C. Dalam penegakan HAM, Masa Reformasi masih bisa dibilang lebih baik dibandingkan masa orde baru dimana banyak sekali pelanggaran-pelangaran yang dilakukan yang mana tidak terdapat peraturan perundang-undangan dalam menegakkan HAM. Masa reformasi memiliki perraturan dan usaha dalam menegakan HAM seperti dibentuknya lembaga-lembagakhusus mengenai pengaduan HAM serta adanya reformasi hukum yang mengatur tentang penegakan dan perlindunhgan HAM.

D. HAM dilindungi negara oleh prangkat hukum negara tanpa memandang Ras dan jabatan tanpa terkecuali, ini berati hukum berlaku bagi semua lapisan masyarakat Indonesia. Jika agenda politik yang dilakukan suatu anggota politik menyimpang dari kepentingan masyarakat dan cenderung menzoliminya, maka masyarakat yang haknya dilanggar berhak untuk menggugat dan negara harus bersifat tegas kepada para pengkhianat bangsa.

E. Pihak yang mempunyai kekuasaan kharismatik pada suatu RAS dapat dikatakan dia telah mengkhianati para pengikutnya dengan melanggar hak pengikutnya untuk memberi penjelasan lengkap tentang kegiatan yang cenderung mengarah kepada kepentingan individu dan ini melanggar hak para pengikut orang penting tersebut dan jelas jelas termsuk dalam pelanggaran HAM yang dalam kasus ini pihak yang memiliki kekuasaan dalam menggerakan pengikutnya telah menyebarkan berita bohong yang mungkin dapat memprovokasi para pengikutnya.

Daftar Referensi
Aswandi, B. K. (2019). NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1, 4.
Ceswara, D. F. (2018). IMPLEMENTASI NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM SILA PANCASILA. Lex Scientia Law Review,, 2, 3-7.
Hidayat, E. (t.thn.). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA. 8.

Nama : Putri Meidina Savitri
NPM : 2156031004
Kelas : Reg C
Prodi : Ilmu Komunikasi

Analisis Kasus :

Didalam pada artikel tersebut, menjelaskan bahwa Menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia sedunia yang jatuh setiap 10 Desember, beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Mereka setuju bahwa walaupun 2019 terlihat suram, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya.
Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Terkait situasi di Papua, terdapat dua kejahatan HAM yang telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM yaitu Kasus Wasior dan Wamena. Persoalan di Papua bukan sekadar sekelompok orang ingin merdeka, tapi anggota suatu bangsa diperlakukan berbeda karena gaya hidup, tradisi, serta warna kulit yang dianggap memiliki identitas sosial yang berbeda. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif. Melihat hanya pada isu kemerdekaan kelompok dan ketakutan atas runtuhnya wilayah negara, tanpa melihat kewajiban negara atas HAM - yaitu kemerdekaan dari kemiskinan dan pembodohan - sama saja memastikan masalah yang sama sejak awal kemerdekaan terus ada. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.

Nama : Saura Najah Athaya Yasin
NPM : 2156031006
Kelas : C
Prodi : Ilmu Komunikasi

A. Dalam artikel tersebut, 2019 dikatakan sebagai tahun yang buruk bagi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, sehingga HAM pun mengalami kemunduran. Dan begitu banyak serangan dari para pembela HAM juga banyaknya penyelidikan kejahatan HAM yang telah diselesaikan namun tidak ada kepastian penyelesaiannya. Tetapi demikian, Amnesty International masih mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi dalam rangka penegakan HAM. Hal positif yang didapatkan dari artikel tersebut adalah kita dapat menyadari bahwa sebagai masyarakat sipil kita berperan penting dalam penegakkan HAM.

B. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, dan adat istiadat. Budaya demokrasi pancasila merupakan paham demokrasi yang berpedoman pada asas-asas yang terkandung dalam pancasila, yaitu asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan asas keadilan. Membangun bangsa dan negara merupakan kekuatan dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, namun saat ini budaya Indonesia telah terpengaruh oleh westernisasi. Hal ini akan berdampak pada perubahan terhadap masyarakat multikultural Indonesia yang semakin lupa akan nilai-nilai luhur bangsa, budaya, norma, adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita.
Menurut saya, Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa adalah seluruh rakyat dan juga wakil rakyat baik pemegang kekuasaan tertinggi dan terendah yang sudah terpilih, tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap rakyat, namun juga kepada Tuhan YME. Sehingga tidak ada yang melakukan perilaku buruk seperti korupsi.
C. Demokrasi yang berjalan tidak sesuai dengan UUD dan HAM sudah sering menjadi permasalahan sendiri bagi Indonesia. Demokrasi yang seharusnya bermakna kekuasaan rakyat justru malah membebani kebebasan masyarakat. Banyak pihak-pihat yang tidak bertanggung jawab yang memiliki kekuasaan dan kekayaan lebih didahulukan atau diutamakan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dan symbol politik di Indonesia seharusnya diterapkan sesuai dengan UUD NRI 1945 yang ada dan memberikan Hak yang adil untuk setiap rakyat Indonesia.

D. sering kali ada anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata yang dibutuhkan oleh masyarakat, hingga mereka melupakan janji-janji yang sudah dibangun saat pemilu. Seringkali pendapat untuk kepentingan rakyat yang sesungguhnya sulit diterima dan didengar oleh parlemen. Bila parlemen tersebut melakukan seperti hal diatas, hukuman yang paling tepat adalah dengan cara tidak memilih mereka lagi pada periode berikutnya.

E. Karena pada saat ini, banyak masyarakat yang masih kurang paham dengan agamanya secara mendalam, sehingga mereka langsungpercaya penuh pada tokoh-tokoh agama yang dapat menarik mereka secara emosional, begitu juga dengan tokoh tradisi. Selain itu, masih banyak masyarakat minim ilmu mengenai ideologi pancasila. Karena kebodohan tersebut, tokoh public memanfaatkannya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan dengan cara mengiming-imingi tokoh agama dan tradisi dengan janji atau hadiah yang akan diberikan (hadiah sebagai tumbal), dengan syarat para tokoh tersebut harus menyebarkan kepentingan politik tertentu dalam ajaran mereka.

Nama : Salma Atiatul Khalda
Npm : 2156031037
Kelas : Reg C
Prodi : Ilmu Komunikasi

HAM merupakan suatu hak-hak dasar manusia yang telah dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia atau kodrat yang berlaku secara universal dan juga telah diakui oleh semua orang.Kata “Hak” dalam hal ini juga berarti sebagai kepunyaan maupun kekayaan atas sesuatu,lalu sedangkan “Asasi” merupakan sesuatu hal yang utama dan mendasar. Jadi, pengertian HAM secara singkat merupakan sebuah hal yang mendasar dan utama yang dimiliki oleh setiap manusia. tujuan ham sendiri ialah ; Melindungi orang dari kekerasan atau kesewenang-wenangan, Pengembangan saling menghormati di antara orang, Mempromosikan tindakan kesadaran atau tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak orang lain tidak dilanggar. dasar humum HAM yaitu ; Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, Undang Undang Nomo 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional tentang HAM yang telah Diratifikasi Negara RI

Nama : Umi Anzala
NPM : 2156031021
Kelas : Reg C
Prodi : Ilmu Komunikasi


Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih belum selesai, sebut saja Tragedi Trisakti yang terjadi di penghujung Orde Baru. Kasus Trisakti pada 1998 ini bukan satu-satunya kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Tercatat ada 15 belas pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi dalam sejarah dan dari jumlah tersebut, sebanyak 12 kasus pelanggaran HAM di Indonesia belum juga selesai hingga saat ini. Jumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia sangatlah banyak. Pemerkosaan, perundungan, pencurian, penganiayaan, dan lain sebagainya yang melanggar segala kebebasan manusia termasuk dalam kasus pelanggaran HAM. Bahkan Rasisme di papua dan Pelarangan Pembangunan tempat ibadah masih kerap terjadi di beberapa wilayah Indonesia yang mana 2 hal tersebut adalah contoh pelanggaran HAM.
Ada dua faktor penyebab pelanggaran HAM di Indonesia secara umum, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal contohnya Rasa egoisme, Tidak memiliki empati, serta Rendahnya rasa intoleran. Lalu faktor eksternal ialah Lemahnya sistem hukum, Penyalahgunaan kekuasaan dan adanya Kesenjangan sosial dan ekonomi.
Walaupun begitu kita harus bisa mengupayakan pencegahan pelanggaran HAM. Baik masyarakat maupun pemerintah selalu berupaya dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM.
Dari masyarakat contohnya Saling menghargai dan menjunjung tinggi toleransi dan Memberi kepercayaan kepada pemerintah dan lembaga penegakan HAM.
Dan upaya dari pemerintah ialah Melakukan pendidikan dan penyuluhan tentang HAM, Melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM serta Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran HAM.

Nama : Febri Exsa Putra
NPM : 2156031001
Kelas : c
Prodi : Ilmu Komunikasi

Berdasarkan dengan pembahasan pada artikel tersebut tentang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal. Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Namun, kabar baik masih ada. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.
Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Di Bali, gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa. Di Kendeng, Jawa Tengah, komunitas masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru - termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.

Nama : Iqlima Ismi Irawan
NPM : 2156031020
Kelas : RegC
Prodi : Ilmu Komunikasi

A. Dari Pembahasan artikel tersebut dapat dilihat bahwa di Indonesia masih banyak terdapat permasalahan HAM. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kekurangan dalam penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran kasus HAM. kita sebagai generasi muda perlu mengambil tindakan tidak hanya menutup mata pada hal tersebut, terutama khasus ini sering kali kita jumpai di sekitar kita. Karena HAM harus ditegakan secara kokoh agar tidak ada lagi kebebasan dan kemerdekaan yang di langgar atau orang-orang merasakan diskriminatif.

Hal positif yang dapat kita ambil adalah mengetahui tentang permasalah ham yang ada membuat kita seharus nya sadar untuk mengurasi permasalhan ham, dan bersikap adil.

B. Kebudayaan serta nilai-nilai khas yang dipunyai suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia disuatu negara. Contohnya, di Indonesia, dalam penerapan penegakan hak asasi manusia dilakukan berdasarkan ideologi negara yaitu Pancasila. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Menurut Syarbani (2003:27).Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: Nilai Ideal, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis. HAM dipeoleh dari penciptanya, yaitu Tuhan YME yang tidak dapat diabaikan dan merupakan hak yang melekat pada setiap manusia karena hak ini diperoleh dari Tuhan Yang Maha Agung.

C. Pada praktik nya Penerapan demokrasi di Indonesia seperti contohnya dengan adanya unjuk rasa, pemilu secara berkala, kebebasan media memberitakan kebijakan pemerintah, adanya undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara, adanya wakil-wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat, adanya penyelesaian masalah secara musyawarah, dan lain sebagainya. Selain itu implementasi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia dilakukan dengan wawasan nusantara, pemilu luberjurdil, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan media atau pers, dan lain sebagainya.

D. Hal seperti ini merupakan salah satu penyalahgunaan, dan tindakan penyalahgunaan sangat merugikan rakyat. Masyarakat yang hak nya di ganggu bisa memberikan sangsi tegas dan memberikan hukuman.

E. Pihak pihak seperti itu biasanya mencari simpati rakyat dengan bakti sosial dan membagi bagikan hadiah, tak jarang mereka juga suka memberikan sebuah kata kata dan kalimat yang bila dipahami lagi mrupakan penyesatan, di mana mereka mencari target untuk berada di pihak mrka. Pihak pihak yang seperti itu biasanya merupakan pihak yang ingin menguasai negri

Nama: Muhammad Arya Mahardika
NPM: 2156031019
Kelas: M/C/Pararel
Prodi: Ilmu Komunikasi

Mengacu pada artikel pada kasus sebelumnya, penegakan HAM di indonesia terbilang masih masuk kedalam masa-masa yang kelam. Hal ini bisa dilihat dari dua dekade pelembagaan pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat HAM serta masih membiarkanl lahirnya pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Namun di tengah kelamnya HAM di Indonesia saat ini, ternyata masih terdapat hal-hal baik di dalamnya. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Hal positif yang dapat saya ambil setelah membaca artikel tersebut ialah saya bisa mengetahui betapa masih kelamnya HAM yang ada di Indonesia, saya sebagai mahasiswa yang baik harus ikut andil untuk membantu menegakan HAM agar pelanggaran HAM yang ada diindonesia bisa segera ditanggulangi.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman adat istiadat. Demokrasi Indonesia yang selama ini terkesan baik-baik saja ternyata masih memiliki permasalahan di dalamnya. Contohnya saja seperti masyarakat papua yang diperlakukan berbeda karena gaya hidup, tradisi, serta warna kulit yang dianggap memiliki identitas sosial yang berbeda. HAM sendiri harus mau untuk membuka mata dalam penyelsaian persoalan rasisme yang dianggap tidak pernah menjadi masalah di Indonesia. Menurut saya prinsip demokrasi terkait ketuhanan yang maha esa, mengindikasikan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki kemerdekaan/kebebasan dalam memilih agamanya masing-masing. Indonesia yang merupakan negara dengan keanekaragaman budaya, harus memiliki sikap pluralisme dan rasa saling menghargai antara satu sama lain agar demokrasi di Indonesia dapat terwujud

Praktik demokrasi yang terjadi di Indonesia menurut saya belum sepenuhnya sesuai dengan sila-sila yang ada pada pancasila. Hal ini bisa dilihat dari masih belum tegak nya Hak Asasi Manusia secara maksimal yang berakibat masih banyaknya pelanggaran kebebasan yang terjadi di indonesia dari mulai agama (sila 1) hingga belum tegaknya keadilan dan kemerdekaan sosial rakyat itu sendiri (sila 5)

Menurut saya para koruptor, pemerintahan yang tidak adil, hingga pihak parlemen yang bertindak seenaknya saja merupakan cikal bakal dan penyebab dari terjadinya pelanggaran HAM. Masyarakat Indonesia harus belajar untuk lebih peduli dan tidak mengulang kesalahan yang sama dalam memilih pihak-pihak yang pada akhirnya malah akan memperkeruh permasalahan HAM yang ada di indonesia. Hal-hal seperti memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu harus segera terealisasikan. Masyarakat Indonesia juga harus mulai menanamkan etika dan moral yang positif kepada para calon penerus bangsa untuk membrantas pelanggaran HAM di masa yang akan datang dan menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang lebih baik lagi.

Pendapat saya terkat orang-orang yang memiliki "kekuatan" dalam mengendalikan publik, saya kira seharusnya orang-orang tersebut sadar dan mulai menegakan demokrasi yang sesungguhnya, karena golongan ini merupakan golongan yang masing-masing memiliki pengikut yang di mana bila pemimpinnya tidak memberikan arahan dan contoh yang baik maka para pengikutnya pun akan melakukan hal yang sama, dan hal ini lah yang membuat masih banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia dan masih marak terjadi di negara yang berdemokrasi ini. Menurut saya bila di buat perumpamaan misalnya organ tubuh, jikalau dari bagian otak sebagai pentransfer arahan dan intruksi nya sudah baik, maka organ lain yang menjadi organ lain juga akan bekerja dengan baik. Dengan lahirnya pemimpin yang memperdulikan HAM dan pengikut (masyarakat) yang kritis dalam menanggapi suatu hal, menurut saya prinsip demokrasi Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan sendirinya akan bisa terealisasi.

Nama : Zaki Damara Lubis
NPM : 2156031003
Kelas : Reg C
Prodi : Ilmu Komunikasi

Dari Analisis kasus II dapat disimpulkan bahwa penegakan kasus HAM di Indonesia dapat dibilang buruk. Dapat dikatakan demikian karena agenda HAM sering sekali mengalami kemacetan, mutu HAM yang mengalami kemunduran dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus ini, yang Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya. Namun, kabar baik masih ada. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.
Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Di Bali, gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa. Di Kendeng, Jawa Tengah, komunitas masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru - termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.

HAM memiliki nilai yang sangat jelas yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif.
Melihat hanya pada isu kemerdekaan kelompok dan ketakutan atas runtuhnya wilayah negara, tanpa melihat kewajiban negara atas HAM - yaitu kemerdekaan dari kemiskinan dan pembodohan - sama saja memastikan masalah yang sama sejak awal kemerdekaan terus ada. Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.

Nama : Kemal Hidayat
NPM : 2156031010
Kelas : REG C
Prodi : Ilmu Komunikasi

dalam artikel tentang Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini termanifestasi dalam beberapa hal. Pertama, tidak adanya proses dan akuntabilitas yang adil atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. Kedua, penguatan pembatasan sewenang-wenang terhadap kebebasan berbicara dan beragama melalui aturan dan praktik politik. Ketiga, diskriminasi gender dan pelanggaran hak-hak perempuan yang mengakar, diikuti oleh pernyataan pejabat yang mendiskriminasi dan meremehkan perempuan. Keempat, kegagalan pemerintah untuk menegakkan keadilan, mengungkapkan kebenaran, dan menawarkan tindakan perbaikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM terus meningkat bahkan lebih kuat di Papua. Dan keenam, penerapan dan penerapan hukuman yang kejam secara terus-menerus, baik melalui hukuman mati maupun melalui eksekusi di luar proses hukum, seperti penembakan di tempat. Namun, kabar baiknya masih ada. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus mengambil beberapa langkah reformasi penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik, penghormatan terhadap supremasi hukum, dan reformasi sektor keamanan publik. Sebagai contoh, Indonesia telah meratifikasi sebagian besar konvensi hak asasi manusia internasional dan tampaknya bertekad untuk meratifikasi yang lain meskipun belum terwujud. Salah satunya adalah Konvensi PBB tentang Perlindungan Orang dari Penghilangan Wajib. Harapan juga terlihat pada kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas kekuasaan negara. Di Bali, gerakan masyarakat tetap kuat melawan penaklukan kembali Teluk Benoa. Di Kendeng, Jawa Tengah, masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan klaimnya terhadap tekanan dari semua pihak, termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.

Nama Ahmad Mario
Npm : 2156031028
Kelas : regC
Prodi : ilmu komunikasi


Dari Pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa di Indonesia masih banyak terdapat permasalahan HAM. Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih belum selesai, sebut saja Tragedi Trisakti yang terjadi di penghujung Orde Baru. Kasus Trisakti pada 1998 ini bukan satu-satunya kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Tercatat ada 15 belas pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi dalam sejarah dan dari jumlah tersebut, sebanyak 12 kasus pelanggaran HAM di Indonesia belum juga selesai hingga saat ini. Jumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia sangatlah banyak. Pemerkosaan, perundungan, pencurian, penganiayaan, dan lain sebagainya yang melanggar segala kebebasan manusia termasuk dalam kasus pelanggaran HAM. Bahkan Rasisme di papua dan Pelarangan Pembangunan tempat ibadah masih kerap terjadi di beberapa wilayah Indonesia yang mana 2 hal tersebut adalah contoh pelanggaran HAM
Pada tahun 2020 merupakan tahun perlemahan perlindungan HAM. Oleh karena itu, pemerintah indonesia dapat menjamin HAM yang akan memperburuk selama beberapa tahun terakhir. Terjadinya banyak intimidasi kepada mahasiswa, jurnalis, akademisi dan aktivis yang mengkritik pemerintah akan sangat sensitif. Jika pemerintah tidak dapat membuka lembaran baru, maka HAM di Indonesia tidak akan berkembang dan maju, malah semakin merosot.
Hal positif dari bacaan artikel tersebut ialah sebagai mahasiswa kami dapat mendeskripsikan bahwasan nya HAM sudah sepatutnya ditegakkan oleh karena nya dari artikel tersebut menambah wawasan kami mengenai HAM dan bersama sama memperjuangkan HAM itu sendiri.

Nama : Sofwa Kawei Delanda Putri
NPM : 2156031029
Kelas :Reg C
Prodi : Ilmu Komunikasi

Dari Pembahasan artikel tersebut dapat dilihat bahwa di Indonesia masih banyak terdapat permasalahan HAM. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kekurangan dalam penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran kasus HAM. kita sebagai generasi muda perlu mengambil tindakan tidak hanya menutup mata pada hal tersebut, terutama khasus ini sering kali kita jumpai di sekitar kita. Karena HAM harus ditegakan secara kokoh agar tidak ada lagi kebebasan dan kemerdekaan yang di langgar atau orang-orang merasakan diskriminatif.

Hal positif yang dapat kita ambil adalah mengetahui tentang permasalah ham yang ada membuat kita seharus nya sadar untuk mengurasi permasalhan ham, dan bersikap adil.
Kebudayaan serta nilai-nilai khas yang dipunyai suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia disuatu negara. Contohnya, di Indonesia, dalam penerapan penegakan hak asasi manusia dilakukan berdasarkan ideologi negara yaitu Pancasila. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Menurut Syarbani (2003:27).Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: Nilai Ideal, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis. HAM dipeoleh dari penciptanya, yaitu Tuhan YME yang tidak dapat diabaikan dan merupakan hak yang melekat pada setiap manusia karena hak ini diperoleh dari Tuhan Yang Maha Agung.
Pada praktik nya Penerapan demokrasi di Indonesia seperti contohnya dengan adanya unjuk rasa, pemilu secara berkala, kebebasan media memberitakan kebijakan pemerintah, adanya undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara, adanya wakil-wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat, adanya penyelesaian masalah secara musyawarah, dan lain sebagainya. Selain itu implementasi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia dilakukan dengan wawasan nusantara, pemilu luberjurdil, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan media atau pers, dan lain sebagainya.
Hal seperti ini merupakan salah satu penyalahgunaan, dan tindakan penyalahgunaan sangat merugikan rakyat. Masyarakat yang hak nya di ganggu bisa memberikan sangsi tegas dan memberikan hukuman.
Pihak pihak seperti itu biasanya mencari simpati rakyat dengan bakti sosial dan membagi bagikan hadiah, tak jarang mereka juga suka memberikan sebuah kata kata dan kalimat yang bila dipahami lagi mrupakan penyesatan, di mana mereka mencari target untuk berada di pihak mrka. Pihak pihak yang seperti itu biasanya merupakan pihak yang ingin menguasai negri

Nama : Retno Widya Prameswari
NPM : 2156031025
Kelas : Reg C

Dalam artikel tersebut, kita dapat mengetahui bahwa HAM di Indonesia masi belum stabil bahkan sangat buruk. Komnas HAM mencatat masi banyak yang perlu di perbaiki di Indonesia, terutama masalah HAM dan SDM. Dipastikan 2019 adalah tahun yang kelam berkaitan dengan HAM, hal ini dibuktikan dengan adanya ketidakadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, diskriminasi gender, pembatasan berkeskpresi, merendahkan martabat perempuan dan lain sebagainya. Namun kabar baik masih bisa terdengar dari Amnesty Internasional karena Indonesia masih dan terus melakukan usaha guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, supremasi hukum dan mereformasi sektor keamanan. Harapan juga semakin kuat dengan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial.

Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Mengapa demokrasi harus bersumber dari Pancasila? Karena dengan berumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila seperti, Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama, karena dapukan yang diemban juga sebagai tanggung jawab kepada Tuhan yang maha Esa.
Untuk praktik demokrasi sendiri banyak yang sesuai dengan UUD 1945, namun juga banyak yang belum sesuai dengan UUD. Terbukti dari kosongnya kebebasan dan keadilan bagi rakyat, malah memberatkan rakyat itu sendiri. Hal tersebut bisa terjadi juga salah satunya karena anggota parlemen atau yang bertanggung jawab tidak memegang peranannya dengan sebagaimana mestinya, mengatasnamakan rakyat tapi kenyataannya malah membuat agenda politik mereka sendiri, berbeda dan jauh dari kepentingan rakyat.
Untuk para pihak yang memiliki kekuasaan tapi tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat menurut saya sudah seperti menganggap remeh sebuah Hak Asasi Manusia. Seharusnya malah sebagai pihak berkekuasaan atau tokoh masyarakat bisa lebih membuka pikirannya untuk tidak melakukan hal semacam itu.
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini mutlak dan selalu melekat dalam pribadi tiap manusia. Tidak ada pihak yang berhak mengambil, merebut, bahkan menghapuskan hak asasi manusia yang dimiliki seseorang. Bisa dikatakan jika penegakan HAM dilakukan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang adil dan beradab, sesuai nilai yang dikandung Pancasila. Dalam hal ini, peran pemerintah, Komnas HAM, masyarakat, dan pihak lainnya sangat dibutuhkan untuk mendukung penegakan HAM di Indonesia.

Nama: Evi Oktavia
NPM: 2156031023
Kelas: Reg C
Prodi : Ilmu Komunikasi

Analisis Kasus II
Menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh setiap 10 Desember, beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Sebagai generasi muda, kita semua perlu mengambil tindakan. Karena HAM harus ditegakan secara kokoh agar tidak ada lagi kebebasan dan kemerdekaan yang di langgar serta tidak ada lagi yang namanya diskriminatif serta kemunduran HAM.
Terkait Pelanggaran HAM di Papua, terdapat dua kejahatan HAM yang telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM yaitu Kasus Wasior dan Wamena. kasus tersebut merupakan kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.
Melihat hanya pada isu kemerdekaan kelompok dan ketakutan atas runtuhnya wilayah negara, tanpa melihat kewajiban negara atas HAM - yaitu kemerdekaan dari kemiskinan dan pembodohan - sama saja memastikan masalah yang sama sejak awal kemerdekaan terus ada. Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.
pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas karena mereka mempunyai tujuan politik untuk menguasai negeri dengan mengandalkan tokoh yang dianggap besar sebagai senjata mereka untuk menguasai negeri ini

Nama : Bimando Rolyza Putra
Npm : 2156031012
Kelas : C
Prodi : Ilmu Komunikasi
(HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Setiap manusia memiliki hak dalam memeluk agama yang ingin dipercayai,hak kebebasan hidup dan hak memperoleh keamanan. HAM mulai dideklarasikan secara universal pada tanggal 10 Desember 1948. Penegakkan HAM di Indonesia di atur dalam undang-undang dasar 1945. Yang artinya dalam penegakkan HAM tidak bisa dilakukan dengan sembarangan,penegakkan HAM harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Namun Dalam artikel tersebut penegakkan HAM di Indonesia masih buruk,banyak perubahan-perubahan yang harus dilakukan agar penegakkan HAM di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Apalagi pada tahun 2019 tercatat bahwa pada tahun 2019 merupakan tahun yang kelam dikarenakan banyak agenda HAM yang macet. Namun tentu saja Indonesia tetap berupaya dalam menangani masalah masalah hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Ada dua kasus HAM yang telah diselesaikan penyidikannya yaitu kasus Wasior dan Wamena kasus ini merupakan kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Kasus ini berawal dari konflik antara masyarakat yang menuntut ganti rugi atas hak rakyat yang dirampas oleh perusahaam pemegang hak pengusahaan hutan.

Nama : Faisha Khairani
NPM : 2156031007
Kelas : Reg C
Prodi : Ilmu Komunikasi

Hak Asasi Manusi(HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Setiap manusia memiliki hak dalam memeluk agama yang ingin dipercayai,hak kebebasan hidup dan hak memperoleh keamanan. HAM mulai dideklarasikan secara universal pada tanggal 10 Desember 1948. Penegakkan HAM di Indonesia di atur dalam undang-undang dasar 1945. Yang artinya dalam penegakkan HAM tidak bisa dilakukan dengan sembarangan,penegakkan HAM harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Namun Dalam artikel tersebut penegakkan HAM di Indonesia masih buruk,banyak perubahan-perubahan yang harus dilakukan agar penegakkan HAM di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Apalagi pada tahun 2019 tercatat bahwa pada tahun 2019 merupakan tahun yang kelam dikarenakan banyak agenda HAM yang macet. Namun tentu saja Indonesia tetap berupaya dalam menangani masalah masalah hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Ada dua kasus HAM yang telah diselesaikan penyidikannya yaitu kasus Wasior dan Wamena kasus ini merupakan kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Kasus ini berawal dari konflik antara masyarakat yang menuntut ganti rugi atas hak rakyat yang dirampas oleh perusahaam pemegang hak pengusahaan hutan. Pada awalnya kasus ini tidak berkaitan dengan pelanggaran HAM namun tiba-tiba kelompok bersenjata tak dikenal menembak mati 3 orang karyawan PT.DMP. Namun sangat disayangkan kasus ini hanya berjalan ditempat dan tidak terselesaikan.

Nama: Nabilah Amany
NPM: 2156031031
Kelas : Reg C
Prodi : Ilmu Komunikasi

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Dalam isi artikel tersebut menjelaskan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih tergolong buruk, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM. Berdasarkan artikel yang sudah saya baca terdapat kasus yang sudah diselesaikan penyelidikanya yaitu kasus Wasior dan Wamena, namun rupanya kasus tersebut masih saja berjalan tanpa berujung penyelesaian. Dalam hal ini pemerintah harus lebih peduli dan menghadirkan keadilan untuk para korban. Disamping itu hal positif yang bisa diambil dalam penegakan HAM ini yaitu kita sebagai masyarakat yang peduli terhadap HAM dapat meningkatkan kesadaran dan pengawasan terkait HAM dengan belajar untuk tidak mendiskriminasi siapapun, dan belajar untuk lebih menghormati sesama.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi  Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Nilai-nilai demokrasi tercermin dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa Negara Indonesia tercermin dalam asa “bhineka tunggal ika”, yaitu memiliki kemajemukan di antaranya dalam hal budaya, etnik, agama, dan lainnya tetapi tetap satu kesatuan dalam ikatan “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (NKRI). Namun nampaknya generasi sekarang semakin lupa akan nilai-nilai keberagaman budaya dan adat istiadat. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan rasa bangga serta rasa memiliki terhadap kebudayaan Indonesia, terdapat rasa toleransi antar masyarakat. dll. Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa berarti sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten dan sesuai dengan nilai juga kaidah dasar ketuhanan yang maha esa.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? Praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 misalnya dalam kasus suap menyuap pada pemilu yang masih marak terjadi, masih banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan toleransi dan bersikap etnosentris, serta ketidakberdayaan masyarakat dalam mengawasi jalanya pemerintah

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Anggota parlemen yang memanfaatkan kedudukanya untuk memanipulasi rakyat demi kepentinganya sendiri tidak layak disebut sebagai wakil rakyat. sudah semestinya sebagai seorang pemimpin atau wakil yang dipilih oleh rakyat menahan diri untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan sendiri maupun kelompok.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini? jika dikaitkan dengan konsep HAM pihak-pihak tersebut secara tidak langsung melakukan pelanggaran hak asasi bagi rakyatnya, adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tersebut perlu ditindaklanjuti, sehingga mereka tidak semena-mena dalam menjalankan kebijakan.

NAMA : Ardela Fajar Surdach
NPM : 1846031002
KELAS : Paralel
Prodi: Ilmu Komunikasi

a. dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di indonesia masih terbilang belum dikatakan baik dalam menekan angka pelanggaran yang terjadi tiap ada kasus terdampak. contohnya saja perbedaan warna kulit yang ada disekitar kita, karena perbedaan itu ada saja beberapa orang yang ingin mendiskriminasi hal yang mungkin tidak merugikannya. beberapa tahun kebelakang HAM yang ada di indonesia memiliki kemunduran mutu terhadap keadilan HAM atas kebijakan pemerintah dalam mendapatkan keadilan.

b. pancasila adalah pedoman kita berwarga negara yang dapat menyatuhan beranekaragam suku, budaya, dan agama. karena pancasila juga, kita dapat mentolerasi perbedaan yang ada disekitar kita. tentunya pada setiap adat istiadat memiliki nilai kebaikan dan hukum yang dapat kita ambil hikmahnya untuk dapat dipakai dalam demokrasi di indonesia supaya lebih baik kedepannya.

c. praktik demokrasi indonesia yang menggunakan pancasila dan UUD 1945 untuk HAM pada saat sekarang ini cukup memprihatinkan. karena banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dikatan tidak adil terhadap korban dan pelaku, dan anehnya itu sudah hal yang biasa terjadi dan tidak membuat orang kaget lagi pada negara indonesia ini.

d. penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi bukannya untuk membantu rakyatnya tentu harus kita suarakan. dengan masyarakat yang bersatu untuk menyuarakan keluhan dan tindakan anggota perlemen yang semena-mena tersebut terhadap apa yang dia janji-janjikan sebelumnya kepada rakyat, diharapkan dapat mendapatkan jalan terang untuk membantu rakyatnya.

e. pihak serakah yang ingin menguasa negri ini, mereka akan menghalalkan segala hal untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan seperti HAM rakyatnya dijadikan tumbal supaya dapat meraih apa yang mereka rencanakan.

Nama : Raihan Zoe Estiawan
Kelas : Reg C
NPM : 2156031015
ILMU KOMUNIKASI

Dari artikel yang terlampir, dapat diketahui bahwa kinerja Indonesia tentang
HAM masih terbilang buruk. Hal itu ditunjukan dengan Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.
Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih belum selesai, contohnya adalahTragedi Trisakti yang terjadi di penghujung Orde Baru. Kasus Trisakti pada 1998. ini bukan satu-satunya kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Tercatat ada 15 belas pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi dalam sejarah dan dari jumlah tersebut, sebanyak 12 kasus pelanggaran HAM di Indonesia belum juga selesai hingga saat ini. Jumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia sangatlah banyak. Pemerkosaan, perundungan, pencurian, penganiayaan, dan lain sebagainya yang melanggar segala kebebasan manusia termasuk dalam kasus pelanggaran HAM. Bahkan Rasisme di papua dan Pelarangan Pembangunan tempat ibadah masih kerap terjadi di beberapa wilayah Indonesia

Nama: Asfira Muftia
NPM: 2156031027
Kelas: Reg C
prodi: Ilmu Komunikasi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) mencatat, pemerintah perlu berbuat lebih banyak, terutama terkait seriusnya HAM di masa lalu dan penyelesaian konflik sumber daya alam (SDA). 2019 akan menjadi tahun yang gelap; banyak agenda HAM yang ditutup-tutupi, kualitas HAM yang menurun bahkan banyak terjadi penyerangan terhadap para pembela HAM.
Hal ini diwujudkan dalam banyak hal, salah satunya adalah diskriminasi. diskriminasi gender dan pelanggaran hak-hak perempuan, diikuti dengan penilaian pejabat yang mendiskriminasi dan mempermalukan perempuan.
Tapi kabar baiknya masih ada. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia masih mengambil beberapa langkah reformasi penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik, supremasi hukum dan reformasi sektor keamanan publik. Sebuah pernyataan penting dapat dilihat dalam tekanan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu melalui rekonsiliasi. Rekonsiliasi tanpa mengungkapkan kebenaran dapat menjadi sia-sia dan justru menciptakan pelanggaran HAM baru dengan membuka batas-batas impunitas tanpa mengakui kejahatan.

Nama : Alfu Rachman Hadi
NPM : 2156031034
Kelas : RegC
Prodi : Ilmu Komunikasi

HAM atau Hak Asasi Manusia di Indonesia terbilang buruk, Banyaknya agenda HAM yang tertunda serta adanya serangan terhadap para pembela HAM yang menjadikan kondisi HAM di Indonesia kian memburuk. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan mutu HAM di Indonesia menurun diantaranya adalah tidak ada proses hukum keadilan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun kebijakan, diskriminasi berbasis gender serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat diskriminatif serta merendahkan martabat perempuan, kegagalan pemerintah dalam menegakan keadilan, mengunkap kebenaran, serta pemulihan korban HAM, pelanggaran HAM yang masih terjadi di Papua, dan yang terakhir adalah adanya tindakan eksekusi hukum yang kejam di luar pengadilan. Meskipun begitu Amnesty International menyatakan bahwa Indonesia terus melakukan yang terbaik untuk menegakan hukum HAM di Indonesia. Selain pemerintah, masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam penegakan HAM. Salah satunya adalah memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi dan bersikap kritis dalam menanggapi kebijakan yang berdasarkan asumsi dan populisme belaka tanpa data dan ilmu.

Nama : Sekar Kirana Nova Muda Putri
NPM : 2156031017
Kelas : Reg C/Paralel
Prodi : Ilmu Komunikasi

Analisis Soal
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban :
Dari ketiga artikel yang telah dipaparkan tersebut, semuanya terbukti bahwa HAM di Indonesia masih buruk.Terlihat dua diantara tiga artikel tersebut tahun paling suram dalam penegakkan HAM terjadi ditahun 2019, bahkan Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat dimasa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Dalam ketiga artikel tersebut gerakan yang dicanangkan dalam proses penegakkan HAM di Indonesia apabila dijalankan dengan semestinya maka Indonesia tidak lagi memandang bulu dalam penegakkan keadilan. Hal positif yang saya dapatkan dari membaca artikel tersebut adalah saya mengetahui program atau gerakan yang telah dicanangkan di Indonesia dalam proses penegakkan HAM.
Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Setelah itu, sebagai generasi bangsa hal positif yang dapat kita lakukan yaitu dengan menyuarakan aspirasikita supaya program/gerakan yang dicanangkan dapat terlaksana dan meminimalisir buruknya HAM di Indonesia.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban :
Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai istiadat/masyarakat Indonesia maksutnya demokrasi tersebut bersumber dari Pancasila. Karena demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Secara prinsip demokrasi pancasila adalah sistem pemerintahan dimana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara dengan merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa yang dimaksud adalah bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama. Dengan demikian, demokrasi Pancasila menjamin kesetaraan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin tegaknya hukum yang berdasarkan nilai Pancasila serta menjamin hubungan harmonis antara lembaga tinggi negara, sehingga tidak ada lembaga tinggi negara yang lebih dominan atau tidak akan terjadi kewenangan oleh salah satu lembaga tinggi negara.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban :
Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dapat dibuktikan dari maraknya aksi suap-menyuap dalam penegakkan keadilan dalam penyelesaian sebuah kasus, aksi intoleran, dan ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban :
Hal tersebut merupakan salah satu penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum Parlemen. Sikap saya sebagai orang yang mengetahui hal tersebut salah yaitu dengan menyuarakan pendapat dan bersama seharusnya mewaspadai prihal tersebut. Karena tidak semua agenda politik menjadi kepentingan rakyat.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban :
Pihak-pihak tersebut dapat dikatakan sebagai seorang yang melakukan pelanggaran HAM karena pihak tersebut dipercay mampu mencapai tujuan yang menjerumus kepada penguasaan terhadap negeri ini. Salah satunya yaitu memprovokasi rakyatnya demi mencapai kepentingannya sendiri. Dengan memanfaatkan nama tokoh besar tersebut yang digunakan sebagai senjata dalam mencapai keinginannya.

Referensi :
Tjarsono, I. (2013). Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas. Transnasional, 4(2), 876-888.

Nama:Rosa Balqis

NPM:2156031011

Kelas:reguler c

Prodi:ilmu komunikasi

-Setelah membaca artikel tersebut kita dapat mengetahui bahwa Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam, banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.dan Saya sepakat atas temuan berbagai lembaga mengenai buruknya HAM di Indonesia. Dua dekade pelembagaan pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat HAM.dan bersyukur

-Demokrasi yang berketuhanan yang maha esa yang dimaksud adalah bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama.

-Antara Hak Asasi Manusia dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. HAM tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter ( tidak demokratis ), namun sebaliknya negara yang demokratis pastilah menjamin eksistensi HAM. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila menghormati dan melindungi HAM.
“Kita bersyukur bahwa saat ini Indonesia telah menjadi negara demokratis, bahkan dikenal sebagai Negara Demokrasi Terbesar Ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India,”
karena demokrasi menjamin kebebasan seorang manusia untuk berpendapat dan menentukan hak pilihnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

-Sangat menentang dan tidak setuju,karna hakikatnya pemerintah bekerja untuk rakyat maka seharusnya mendengarkan suara rakyat,namun apabila keputusan yang diambil parlemen tersebut untuk menjadikan suatu keadan masyarakan menjadi lebih baik saya setuju dengan tindakannya .

-menurut saya mereka mempunyai tujuan politik untuk menguasai negri ini dengan mengandalkan sosok yang dianggap tokoh besar itulah senjata mereka.
Sebagaimana telah dikemukakan Mohammad Hatta, demokrasi Indonesiayang bersifat kolektivitas itu sudah berurat berakar di dalam pergaulanhidup rakyat. Sebab itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya.Menurutnya, demokrasi bisa tertindas karena kesalahannya sendiri, tetapisetelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali denganpenuh keinsyafan.Setidak-tidaknya ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia.Pertama,tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dankeadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antarmanusia sebagaimakhluk Tuhan. Ketiga, paham sosialis Barat, yang menarik perhatian parapemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaanyang dibelanya dan menjadi tujuannya

Nama : Rayhan Thabit Ramadhan Sesunan
NPM : 2156031030
Kelas :Reg C


A. Dalam pasal tersebut, tahun 2019 dikatakan sebagai tahun yang buruk bagi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, sehingga hak asasi manusia juga mengalami kemunduran. Dan begitu banyak serangan dari pembela hak asasi manusia serta penyelidikan kejahatan hak asasi manusia yang telah selesai tetapi belum terselesaikan. Meski demikian, Amnesty International tetap mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi dalam rangka penegakan HAM. Hal positif dari artikel ini adalah kita dapat menyadari bahwa sebagai masyarakat sipil kita memiliki peran penting dalam penegakan hak asasi manusia.

B. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya dan adat istiadat. Budaya demokrasi pancasila adalah paham demokrasi yang berpedoman pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila, yaitu sebagai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Membangun bangsa dan negara merupakan kekuatan dan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri, namun saat ini budaya Indonesia telah terpengaruh oleh westernisasi. Hal ini akan berdampak pada perubahan masyarakat multikultural Indonesia yang semakin melupakan nilai-nilai luhur bangsa, budaya, norma, adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita.
Menurut hemat saya, demokrasi yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa adalah seluruh rakyat dan juga wakil rakyat yang terpilih, tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga kepada YME. Sehingga tidak ada yang melakukan perilaku buruk seperti korupsi.

C. Apakah praktik demokrasi Indonesia saat ini sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia?
Jawaban: Pelaksanaan demokrasi di setiap negara akan berbeda karena setiap negara memiliki sistem yang berbeda. Sistem yang dimaksud adalah sistem ketaatan bidang hukum, sistem dasar negara, dan sebagainya. Biasanya demokrasi ini dibentuk oleh pemerintahan lama berdasarkan nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman pendahulunya. Dalam praktiknya penerapan demokrasi di Indonesia, misalnya dengan menggelar rapat umum secara berkala, kebebasan media menyampaikan kebijakan pemerintah, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, adanya wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat, adanya masalah melalui musyawarah, dan sebagainya. Selain itu, pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia dilakukan dengan wawasan nusantara, pemilihan umum untuk kebebasan berekspresi, kebebasan media atau pers, dan sebagainya.

D. D. Reaksi saya terhadap perilaku anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat untuk kepentingan pribadi adalah rasa frustrasi yang saya rasakan sebagai warga negara dan pengalaman saya dengan penampilan rakyat, sebuah manifestasi dari praktik yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Saya semua orang, sebagai warga negara yang waras, akan menilai ini sebagai pemikiran dan pemikiran. Anggota parlemen harus memahami dengan jelas kewajibannya dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Keegoisan dan keserakahan mereka tidak dapat dibenarkan dengan cara apa pun, sehingga mereka harus menentukan jumlah KKN di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Menurut saya tentang itu karena mereka memiliki tujuan, memiliki politik untuk memerintah negara ini. Dengan mengandalkan sosok yang dianggap sebagai sosok besar yang menjadi senjata mereka.
Dengan demikian, menurut Held, demokrasi lebih terwujud dalam perwujudan prinsip-prinsip kebebasan bagi warga negara, meliputi kebebasan hak asasi manusia, hak ekonomi, dan hak sosial.