Ilmu Komunikasi B Genap 2022 MKU PKn

Nama: Lutfia Munisa A.
NPM: 2116031060
Kelas: RegB
Prodi: Ilmu Komunikasi
Analisis Soal!

Jawaban:
A. Isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia adalah walaupun pada tahun 2019 terlihat suram, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya. Hal positif yang dapat saya ambil setelah membaca artikel tersebut adalah saya mendapatkan informasi baru mengenai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kemacetan peradilan yang ada. Artikel tersebut membuka wawasan baru dan menambah perspektif saya mengenai Hak Asasi Manusia

B. Analisis saya mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, yakni mengkaji nilai-nilai demokrasi dalam kearifan budaya lokal ternyata sejalan dengan prinsip demokrasi yang ditegakkan dalam kehidupan bernegara dewasa ini. Prinsip kebebasan berbicara atau mengemukakan pendapat merupakan salah satu bagian dari ciri pemerintahan demokratis yang dikukuhkan berdasarkan International Commission of Jurists. Tentu saja bahwa kebebasan berbicara bukan sekedar berbunyi atau mengungkapkan kata-kata yang tampak tidak jelas arah dan maksudnya. Artinya “nyaur kudu diukur nyabda kudu diunggang” dalam bahasa Sunda. Dalam kebebasan berbicara itu harus konsisten dan sudah sepantasnya antara pembicaraan dengan perilakunya menggambarkan kekonsistenan. Jika berjanji harus ditepati, jangan berbohong. Sedangkan dalam berbicara pun harus memperhatikan etika dan norma, sebab jika tidak dapat menimbulkan ketersinggungan. Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan yang Maha Esa.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini dan Hak Asasi Manusia belum berjalan seimbang. Hal ini tampak dari banyaknya peristiwa dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu yang belum terselesaikan hingga saat ini.

D. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, yakni saya sangat kecewa akan hal tersebut. Menurut saya hal itu merupakan perilaku yang tidak terpuji. Sebagai anggota parlemen seharusnya mereka menyadari tugas, amanah, dan tanggung jawab yang diemban. Sikap egois seperti ini harus dikurangi waktu demi waktu agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan oleh anggota parlemen dan ini semua wajib dievaluasi, serta dibenahi dan jika perlu diberi sanksi bagi oknum-oknum yang dengan sengaja mengutamakan keegoisannya.

E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, yaitu saya sangat menyayangkan hal tersebut terjadi. Saya akan merasa sangat kecewa dengan pihak-pihak tersebut dan saya akan menuntut keadilan. Tujuan yang tidak jelas akan sangat merugikan, terlebih lagi ini sudah menyalahgunakan hak-hak istimewa yang dimiliki. Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini adalah sangat terhubung karena akan melanggar ham masyarakat yang menjadi korban. Beberapa jenis ham yang dilanggar, yaitu hak untuk berdemokrasi, hak tanggung jawab, dan hak jaminan sosial yang akan terancam jika pihak-pihak yang memiliki kekuasaan menyalahgunakannya, dll.

Nama : Julia Rizky Khoirunisa
NPM : 2116031048
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Komunikasi

Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia diperingati setiap tanggal 10 Desember. Komisi Nasional (Komnas) HAM dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun 2019 demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Tahun 2019 dianggap sebagai tahun yang kelam karena banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal ini terbukti lewat beberapa hal, yaitu :
1. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
2. Meningkatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan.
3. Terjadinya diskriminasi gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan padahal emansipasi wanita sudah sangat nyata untuk dijunjung.
4. Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
5. Pengingkaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua.
6. Penerapan hukuman yang kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat.
7. Terjadinya tindak rasisme kepada masyarakat Papua dan perlakukan berbeda karena gaya hidup, tradisi, serta warna kulit yang dianggap memiliki identitas sosial yang berbeda. Sedangkan, rasisme sendiri dianggap tidak pernah menjadi masalah di Indonesia. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial (ICERD) sejak tahun 1999, namun persoalan rasisme tetap disembunyikan.

Namun, hal ini tidak selalu buruk karena terbukti dengan Amnesty International yang mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Contohnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud.

Nama: Syakilah Shelly Azka Asyafaq
NPM: 2116031044
Kelas: Reg B
Prodi: Ilmu Komunikasi

Aanalisis kasus:
A. Dalam artikel tersebut sangat jelas bahwa penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 tercatat masih buruk. Hal ini diperkuat dengan judul-judul yang menyatakan bahwa masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi, misalnya terdapat pelanggaran HAM berat yang penanganannya masih minim, banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM mengalami kemunduran, dan bahkan banyak serangan terhadap para pembela HAM. Selama dua dekade pelembagaan pengadilan HAM melalui Undang-Undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat HAM, walaupun terdapat kasus di Papua seperti kasus wasior dan wamena yang telah diselesaikan penyelidkannya oleh Komnas HAM, namun tetap saja kasus tersebut berjalan ditempat tanpa kepastian penyelesaiannya.
Hal positif yang bisa saya dapatkan dari membaca artikel tersebut, yaitu saya menjadi tahu bahwa kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih cukup banyak bahkan penyelesaiannya masih buruk hingga para pelaku kejahatan HAM masih terus ada dimana-mana. Sehingga, saya harus lebih peduli tentang kondisi di Indonesia dan menjaga hak dan martabat manusia dengan cara saling menghargai dan memiliki sikap empati.

B. Analisis yang saya dapat mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia, yaitu nilai-nilai demokrasi pada masyarakat Baduy. Menurut jurnal Ulum (2014) Dalam masyarakat Baduy terdapat puun yang mengatur seluruh kehidupan adat disana. Proses pengangkatan puun dibagi menjadi dua, yaitu secara lahir dan batin. Secara lahir, puun diangkat melalui proses musyawarah adat oleh para tokoh adat (tangtu telu jaro tujuh). Kemudian dilanjutkan dengan proses batin (nujum), yaitu dibawa kesebuah tempat yang dipercaya melengkapi aturan-aturan batin calon puun dengan memberikan amanah-amanah yang telah diwariskan.
Dan menurut pendapat saya tentang demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, yaitu bahwa sangat jelas tercantum di dalam sila Pancasila bahwa Negara Indonesia ialah Negara yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Artinya, dalam demokrasi pula harus tetap berkeTuhanan YME sehingga hal tersebut sangat bagus karena sudah mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam sila Pancasila.

C. Menurut saya, praktik Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan pancasila dan UUD 1944. Walaupun ada beberapa yang sudah menjalankan tetapi nyatanya masih belum sesuai dengan HAM. Karena masih banyak beberapa kasus tentang suara rakyat tidak di dengar, mengadu dan complain pun tidak ditanggapi, bahkan sampai terjadi aksi demonstrasi dan itu pula belum ada tanggapan atau respon dari pemerintah mengenai solusi dari permasalahan yang di demo.

D. Sikap saya mengenai kondisi adanya anggota parlemen yang mengatasnamakan kepentingan rakyat demi kepentingan pribadi, yaitu tentu saja saya merasa sangat menyayangkan hal tersebut. Karena bukan hanya menyayangkan tetapi malu dengan adanya sikap anggota parlemen tersebut. Bukankah mereka dipilih oleh rakyat untuk memenuhi kepentingan rakyat, tetapi mereka justru ingkar dan malah memikirkan diirinya sendiri apalagi berbohong mengatasnamakan rakyat. Tentu saja pelaku seperti itu sudah mengingkari janji dan sumpahnya saat dilantik menjadi anggota parlemen. Dan kasus-kasus seperti ini harusnya ditindaklanjuti bukan hanya sembunyi tangan, pura-pura tidak tahu, sehingga semakin banyak kasus-kasus seperti ini Karena tidak adanya hukuman jera bagi para pelaku tersebut.

E. Pendapat saya mengenai pihak yang memiliki kharismatik tetapi menyalahgunakan kelebihan tersebut dengan memancing emosi rakyat bahkan menjadikan tumbal dengan tujuan yang tidak jelas. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa seseorang yang sudah dipercaya oleh rakyat untuk mewakili suara rakyat hingga menduduki suatu jabatan atau kekuasaan seharusnya mereka pergunakan baik-baik kesempatan tersebut. Mereka yang sudah dipilih seharusnya sudah tidak mementingkan egonya sendiri apalagi rakyat sebagai orang yang memilihnya dijadikan tumbal untuk tujuan yang tidak jelas. Hal tersebut sangat melanggar hak asasi manusia dimana setiap orang memiliki hak yang sama tanpa membeda-bedakan apapun. Jadi pihak yang menjadikan rakyat sebagai tumbalnya sudah mengambil hak rakyat tersebut apalagi untuk tujuan yang tidak jelas bahkan bisa merugikan atau membahayakan korban. Dan lagi-lagi memang harus ditindaklanjuti secara tegas sesuai hukum yang berlaku tanpa harus menutup-nutupinya.

Nama: Neza Puspita Tarigan
NPM: 2116031082
Kelas: Reg B
Prodi: Ilmu Komunikasi

Analisis Kasus:
a. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih belum terealisasikan dengan baik. Masih terdapat agenda HAM yang macet dan bahkan penyerangan pada pembela HAM. Hal tersebut tidak membuat pemerintah Indonesia diam saja tetapi dijelaskan di artikel tersebut bahwa pemerintah melakukan ratifikasi pada semua perjanjian HAM internasional salah satunya konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Dari bacaan artikel ini juga memberikan hal positif kepada saya, sebagai pembaca saya menjadi tahu bahwa rekonsiliasi dapat dijadikan solusi penyelesaian pelanggaran HAM. Selain itu artikel ini mendorong saya untuk tidak rasisme dan bersikap adil.
b. Demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat di beberapa wilayah yang masih gagal menerapkannya. Dalam demokrasi terdapat salah satu nilai yang penting yaitu kebersamaan. Dalam adat istiadat Batak ada satu prinsip yang dipegang kuat hingga saat ini yaitu Dalihan NA Tolu. Dalihan Na Tolu adalah prinsip solidaritas masyarakat Batak atau sikap hidup orang Batak dalam bermasyarakat. Prinsip kebersamaan ini harus terus dipegang erat oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga semakin tumbuh nilai demokrasi di dalam diri masing-masing.
Selanjutnya saya mendukung pandangan terhadap prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa. Jika berpandangan pada ketuhanan yang maha esa menandakan bahwa setiap penyelenggaraan demokrasi ditujukan untuk kehidupan public yang bermoral dan berbudi pekerti luhur.
c. Praktik demokrasi di Indonesia masih belum berjalan dengan baik. Dapat dibuktikan dengan kejadian rasisme kepada mahasiswa asal Papua di Surabaya.
d. Terus terang akan kondisi itu saya merasa kecewa karena kepercayaan yang telah diberikan malah digunakna untuk kepentingan pribadi. Sebagai pejabat pemerintah tentu harus menjalankan tugasnya yang telah di amanahkan karena melalui mereka lah suara rakyat terdengar. Berdiri sebagai pemimpipn, memenuhi suara dan aspirasi rakyat memang tidak mudah namun haruslah tetap diingat bahwa pejabat pemerintah harus memperjuangkan kepentingan rakyat bukanlah kepentingan pribadi.
e. Memiliki pemimpin yang kharismatik sangat menguntungkan namun jikalau kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang tidak jelas saya sangat tidak setuju. Salah satu gaya kepemimpinan kharismatik di Indonesia yang dapat kita lihat adalah Soeharto. Hal buruk dari kepemimpinan kharismatik adalah para pemimpin mendahulukan kepentingan pribadi. Jika hal itu dihubungan dengan konsep HAM pada era demokrasi saat ini sangat lah berlawanan. Dari peristiwa itu dapat menimbulkan kacau balau pada tatanan kenegaraan dapat kita lihat dari lahirnya reformasi.

Nama: Fauzan Muhammad Al Hazmi
NPM: 2116031062
Kelas: REG B
Prodi: Ilmu Komunikasi

Jawaban:
A. Isi artikel yang menerangkan tentang penegakan Hak Asasi Manusia ialah dikatahui bahwa meskipun HAM di Indonesia telah berjalan selama bertahun-tahun, namun tetap saja terkadang ada massa dimana HAM Indonesia terlihat kurang berdedikasi dalam menyelesaikan masalah Hak Asasi Manusia. Salah satu contohnya adalah data yang diberikan pada Tahun 2019 dimana beberapa lembaga di Indonesia mencatat bahwa kinerja HAM Indonesia masih jauh dari kata bagus. dari survei Lembaga Bantuan Hukum menyebut tahun 2019 demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang karena ruang-ruang kebebasan sipil tidak lagi terlihat. Namun di sisi lain, meskipun tahun 2019 dapat dikatakan buruk kinerjanya, masih ada beberapa kinerja yang berhasil dilakukan meskipun hasilnya belum maksimal. dari hal ini, bagian positif yang dapat saya ambil ialah bahwa Hak Asasi Indonesia masih belum berjalan secara mulus dan masih silih berganti penilaian kinerja dari tahun sebelumnya ke tahun setelahnya. Di sisi lain saya memahami bahwa kasus HAM bukanlah kasus yang mudah dimana, berbagai pihak dan prioritas dibutuhkan untuk mencapai suatu kesepakatan yang tidak merugikan pihak lain. Itulah mengapa kinerja HAM terkadang lama dan tidak maksimal penyelesaiannya. Tentu informasi ini menjadi pemahaman baru bagi saya dan dapat menelusuri lebih lanjut mengenai kinerja Hak Asasi Manusia di Indoensia.

B. Menurut analisa saya mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu hubungan yang baik dan memiliki timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem demokrasi di Indonesia mengedepankan prinsip nilai-nilai Pancasila, yang dimana nilai-nilai dalam kandungan Pancasila tersebut memegang prinsip teguh pada kehidupan masyarakat yang berbangsa dan berbudaya. Sistem adat dan budaya yang mengikat pada masyarakat telah dikandung pada nilai Pancasila, sehingga apa yang digunakan dalam demokrasi Pancasila telah memegang teguh pada keinginan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Apalagi silsilah demokrasi di Indonesia, yakni dari rakyta, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian keselarasan antara demokrasi Indonesia dengan nilai-nilai adat/budaya masyarakat Indonesia adalah saling berkaitan satu sama lain. Kemudian pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ialah demokrasi yang digunakan memang harus berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, karena mengingat Indonesia merupakan negara berketuhanan sesuai dengan nilai ke-1 Pancasila.

C. raktik demokrasi di Indonesia sebetulnya saat ini telah menggunakan prinsip dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Namun memang, keadilan yang diberikan belum menyeluruh kepada rakyat Indonesia, dalam hal ini berarti ada nilai Pancasila yang belum terjamah dengan baik. Kemudian jika membahas tentang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, menurut saya saat ini Indonesia belum bisa menerapkan nilai HAM secara baik dan adil. Perlu adanya pemahaman dan perbaikan lebih lanjut mengenai pemutusan masalah Hak Asasi Manusia.

D. Sikap saya ketika tahu ada anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan tidak mengepentingkan keinginan rakyat, adalah sungguh kecewa. Saya merasa sungguh kecewa dan kesal terhadap kelakuan anggota parlemen yang ingin mendapatkan suara rakyat dari meminta belas kasihan tetapi tidak melaksanakan janji kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Ingkar janji dan tidak bertanggungjawab telah tertanam dalam dirinya, sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai parlemen dengan baik.

E. Pendapat saya mengenai adanya pihak atau orang yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar tradisi ataupun agama yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk dijadikan tumbal politik demi tujuan yang tidak jelas. Bagi saya hal ini sangat disayangkan ketika seseorang memiliki jabatan dan nama yang tinggi di suatu instasi negara, namun memanfaatkan kekuasaannya untuk menggerakan rakyat tanpa didasari pada kejelasan konsep demokrasi yang ada. Seolah-olah ia hanya memanfaatkan kelompok mayoritas untuk merusak tatanan konstitusi negara yang ada.

Nama : Restu Kusumo
NPM : 2116031010
Kelas : Reg B
Prodi : Ilmu Komunikasi

Analisis Kasus
a. Isi artikel diatas menerangkan tentang penegakan Hak Asasi Manusia yang diketahui bahwa meskipun HAM di Indonesia telah berjalan selama bertahun-tahun, namun tetap saja terkadang ada masa dimana HAM Indonesia terlihat kurang berdedikasi dalam menyelesaikan masalah Hak Asasi. Salah satu contohnya adalah data yang diberikan pada Tahun 2019 dimana beberapa lembaga di Indonesia mencatat bahwa kinerja HAM Indonesia masih jauh dari kata bagus. Dari survei Lembaga Bantuan Hukum menyebut tahun 2019 demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang karena ruang-ruang kebebasan sipil tidak lagi terlihat. Namun di sisi lain, meskipun tahun 2019 dapat dikatakan buruk kinerjanya, masih ada beberapa kinerja yang berhasil dilakukan meskipun hasilnya belum sepenuhnya maksimal.
Bagian positif yang dapat saya ambil adalah, Hak Asasi Indonesia masih belum berjalan secara mulus dan masih silih berganti penilaian kinerja dari tahun sebelumnya ke tahun setelahnya. Di sisi lain saya memahami bahwa kasus HAM bukanlah kasus yang mudah dimana, berbagai pihak dan prioritas dibutuhkan untuk mencapai suatu kesepakatan yang tidak merugikan pihak lain. Itulah mengapa kinerja HAM terkadang tidak maksimal penyelesaiannya. Tentu informasi ini menjadi pemahaman baru bagi saya dan dapat menelusuri lebih lanjut mengenai kinerja Hak Asasi Manusia di Indoensia.
b. Menurut saya mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu hubungan yang baik dan memiliki timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem demokrasi di Indonesia mengedepankan prinsip nilai-nilai Pancasila. Sistem adat dan budaya yang mengikat pada masyarakat telah dikandung pada nilai Pancasila, sehingga apa yang digunakan dalam demokrasi Pancasila telah memegang teguh pada keinginan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Apalagi demokrasi di Indonesia yang memiliki arti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian keselarasan antara demokrasi Indonesia dengan nilai-nilai adat atau budaya masyarakat Indonesia itu saling berkaitan satu sama lainnya.
Menurut pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia berke-Tuhanan yang Maha Esa ialah demokrasi yang digunakan memang harus berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan, mengingat Indonesia merupakan negara berketuhanan sesuai dengan sila pertama Pancasila.
c. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masi belum bisa dikatakan telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 karena masih banyak hal yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.
Dan juga tidak menjunjung tinggi nilai HAM karena masih ada banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi di setiap daerah di Indonesia, terlebih di daerah pelosok seperti di provinsi Papua.
d. Sikap saya ketika tahu ada anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan tidak mengepentingkan keinginan rakyat, adalah saya merasa sangat kecewa dan kesal sampai-sampai ingin melampiaskan kekesalan itu di depan anggota tersebut.
e. Pendapat saya mengenai adanya pihak atau orang yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar tradisi ataupun agama yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk dijadikan tumbal politik demi tujuan yang tidak jelas. Bagi saya hal ini sangat disayangkan ketika seseorang memiliki jabatan dan nama yang tinggi di suatu instasi negara, namun memanfaatkan kekuasaannya untuk menggerakan rakyat tanpa didasari pada kejelasan konsep demokrasi yang ada. Seolah-olah ia hanya memanfaatkan kelompok mayoritas untuk merusak tatanan konstitusi negara yang ada.

Nama: Arafi Iqhbal Islamy
NPM: 2116031096
Kelas: RegB
Prodi: Ilmu Komunikasi

Jawaban:
A. Isi artikel yang menerangkan tentang penegakan Hak Asasi Manusia ialah dikatahui bahwa meskipun HAM di Indonesia telah berjalan selama bertahun-tahun, namun tetap saja terkadang ada massa dimana HAM Indonesia terlihat kurang berdedikasi dalam menyelesaikan masalah Hak Asasi Manusia. Salah satu contohnya adalah data yang diberikan pada Tahun 2019 dimana beberapa lembaga di Indonesia mencatat bahwa kinerja HAM Indonesia masih jauh dari kata bagus. dari survei Lembaga Bantuan Hukum menyebut tahun 2019 demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang karena ruang-ruang kebebasan sipil tidak lagi terlihat. Namun di sisi lain, meskipun tahun 2019 dapat dikatakan buruk kinerjanya, masih ada beberapa kinerja yang berhasil dilakukan meskipun hasilnya belum maksimal. dari hal ini, bagian positif yang dapat saya ambil ialah bahwa Hak Asasi Indonesia masih belum berjalan secara mulus dan masih silih berganti penilaian kinerja dari tahun sebelumnya ke tahun setelahnya. Di sisi lain Hal positif yang bisa saya dapatkan dari membaca artikel tersebut, yaitu saya menjadi tahu bahwa kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih cukup banyak bahkan penyelesaiannya masih buruk hingga para pelaku kejahatan HAM masih terus ada dimana-mana. Sehingga, saya harus lebih peduli tentang kondisi di Indonesia dan menjaga hak dan martabat manusia dengan cara saling menghargai dan memiliki sikap empati.

B. Menurut saya demokrasi yang diambil dari nilai nilai adat istiadat merupakan sebagai demokrasi yang unik yang juga baik dan memiliki timbal balik dengan lainnya karena Indonesia mengedepankan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dimana nilai nilai tersebut memegang prinsip budaya berbangsa. Sehingga apa yang digunakan demokarasi tersebut memegang teguh pendirian dari kehidupan bangsa Indonesia. Menurut saya mengenai prinsi demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa itu merupakan demokrasi menurut hokum di kitab suci karena pada sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa, kita wajib untuk mengikuti pedoman dari kitab yang telah diturunkan oleh Tuhan.

C. Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia ini belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI1945 dikarenakan masih belum ada keadilan dan kesejahteraan sosial contohnya saat berdemo dengan damai, anggota aparat malah melakukan kekerasan saat berdemo. Kondisi seperti ini justru dianggap liberal,dan juga masih ada kolusi dan nepotisme di dalam politik Indonesia.

D. Pendapat saya mengenai hal tersebut yaitu anggota parlemen tersebut tidak menjalankan demokrasi Pancasila karena hanya ingin mementingkan kepentingan pribadi daripada rakyatnya. Pemimpin yang seperti ini harus di periksa oleh pihak berwajib karena ia tidak menjalankan amanatnya untuk kepentingan nyata masyarakat.

E.Menurut saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, amupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas itu merupakan suatu keburukan politik yang dimana ia menggiring opini publik untuk tujuan dan idealisme dia sendiri. Hubungannya dengan konsep HAM di era dewasa saat ini yaitu mereka tidak mementikan HAM sama sekali hanya mementingkan tujuan pribadi untuk meraih keuntungan pribadi.

Nama : Tiara Meili Neza
NPM : 2116031028
Kelas : Reg B
Prodi : Ilmu Komunikasi

Analisisi Soal.

A.
-Hasil analisis saya terhadap artikel pertama dalam rangka penegakkan HAM sudah tepat dilakukan, dimana dalam artikel tersebut disebutkan kelemahan-kelemahan dalam penegakkan HAM serta berbagai upayanya. Untuk artikel yang kedua sama bagusnya, mengingat fenomena diskriminasi terhadap masyarakat Papua tersebut memang masih ada sampai sekarang.
-Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca kedua artikel di atas adalah kesadaran dalam masalah-masalah HAM yang ternyata masih belum terlalu diperhatikan di negara kita. Serta kesadaran untuk meningkatkan toleransi antar suku. Serta kesadaran saya sebagai masyarakat untuk menegakkan prinsip-prinsip HAM.

B.
-Jika diambil dari nilai adat istiadat, maka demokrasi di Indonesia pasti akan mengedepankan nilai-nilai moral. Bukan hanya nilai moral, dalam kajian budaya pula, bangsa Indonesia juga mengedepankan Nilai Ketuhanan, dan Nilai Spritualitas. Ada juga Nilai Sosial dan Intelektual.
-Saya sangat setuju dengan prinsip tersebut. Demokrasi tanpa prinsip Ketuhanan, maka akan menimbulkan masalah baru. Kita akan menjadi terlalu liberal dan tidak memiliki batasan dalam berpikir dan menyuarakan pikiran kita. Karena prinsip berketuhanan dan beragama meminta kita meyakini bahwa setiap hal yang kita lakukan akan selalu ada yang mengawasi dan setiap hal yang kita lakukan selalu ada batasannya.

C.
-Jika kita lihat dari kehidupan kita yang sekarang, maka demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya berjalan lancar sesuai dengan aturan undang-undang 1945 dan prinsip hak asasi manusia. Jika kita berkaca dengan kasus-kasus yang banyak menimpa demokrasi diskriminasi dan lain sebagainya maka di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan demokrasi tersebut di mana Masih adakah sesuap menguap kemudian kasus dimana pemerintah memgang kuasa dalam peradilan dan lain-lain. Namun, Indonesia masih membuat kemajuan terutama di 2021 kemarin yang menyebutkan bahwa Indonesia naik 12 tingkat menjadi negara yang bebas demokrasi. Indikator partisipasi politik naik, kebebasan sipil meningkat, namun budaya dan politik belum bisa naik secara signifikan.

D.
Mereka sama saja merekayasa dan menyalahgunakan kekuasaa. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang egois yang hanya mementingkan kesenangan dan keuntungan pribadi tanpa memikirkan orang lain. Hal-hal seperti ini memang marak terjadi di antara kalangan pemerintah dan sulit untuk membendungnya, namun, kita sebagai mahasiswa atau masyarakat dapat memberikan aksi protes dengan turun kejalan, atau sekadar mentrendingkan kesalah pemerintah tersebut.

E.
Tentu saya akan merasa geram namun sepertinya untuk awalnya tidak akan sadar jika saya ada di posisi masyarakat tersebut. Mengingat pemimpin tersebut adalah pemimpin yang karismatik tentu dia akan mudah menarik perhatian rakyat membuat rakyat mudah percaya terhadap apa yang ia bicarakan sehingga masyarakat bisa saja jatuh kelubang yang bahkan mereka tidak sangka. Setelah menyadari penyalahgunaan kekuasaan tersebut tentu masyarakat akan merasa kecewa dan hilanglah rasa kepercayaan terhadap pemerintah itu. Agar hak asasi manusia dan hak masyarakat dapat benar-benar terpenuhi dan terwujud kan maka perlulah aksi dari masyarakat itu sendiri baik itu dari kalangan mahasiswa pelajar dan juga masyarakat biasa pada umumnya. Jika kita mengaitkannya dengan hak, maka kita bebas untuk menyuarakkan suara kita sebagai bentuk hak asasi kita sendiri.

Nama : BIntang Aulia Putri Ery
NPM : 2116031090
Kelas : Reg B
Prodi : Ilmu Komunikasi
Analisis Soal

a. Artikel tersebut menggambarkan sedikit situasi mengenai penegakkan HAM yang kurang efisien bahkan menurun pada tahun 2019. Dari beberapa kasus yag disebutkan pada artikel tersebut, dapat dilihat dan disimpulkan bahwa tahun 2019 termasuk tahun yang cukup suram dalam hal penegakkan HAM di Indonesia. Namun, jika dilihat dari sisi lain ada beberapa hal positif yang dapat diambil tentang penegakkan HAM di Indonesia, diantaranyanya
- Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan public
- Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.
- kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Di Bali, gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa. Di Kendeng, Jawa Tengah, komunitas masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru - termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.
b. Demokrasi Indonesia jika diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, dapat dianalisis menjadi suatu kajian nilai-nilai demokrasi dalam kearifan budaya lokal ternyata sejalan dengan prinsip demokrasi yang ditegakkan dalam kehidupan bernegara dewasa ini. Salah satu bagian dari ciri pemerintahan demokratis yang dikukuhkan berdasarkan International Commission of Jurists adalah prinsip kebebasan berbicara atau mengemukakan pendapa.
Kebebasan berbicara dimaksudkan kepada “nyaur kudu diukur nyabda kudu diunggang” dalam bahasa Sunda. Dalam kebebasan berbicara itu harus konsisten dan sudah sepantasnya antara pembicaraan dengan perilakunya menggambarkan kekonsistenan. Jika berjanji harus ditepati, jangan berbohong. Dalam berbicara pun harus memperhatikan etika dan norma, sebab jika tidak dapat menimbulkan ketersinggungan.
Menurut saya prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa artinya segala perilaku dan sistem kemasyarakatan berbangsa dan bernegara harus sesuao dengan nilai dan norma dasar Ketuhanan Yang Maha Esa
c. Perealisasian demokrasi Indonesia dan Hak Asasi Manusia saat ini dapat dikatakan belum berjalan dengan seimbang. Hal ini dikarenakan masih banyak peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu yang belum terselesaikan hingga saat ini, baik yang berupa dugaan maupun yang telah terbukti dengan fakta. Dalam sudut pandang demokrasi pun belum bisa dikatakan berjalan dengan baik meskipun Indonesia menganut asas demokrasi. Masih banyak sekali bentuk ‘curang’ dari beberapa pihak yang memiliki otoritas dan menjalankan tugasnya diluar asas demokrasi.
d. Jika diteliti dengan seksama, keadaan ini sangat ‘lumrah’ jika dilihat dari kacamata para anggota parlemen. Menurut saya sendiri jelas hal tersebut adalah hal yang salah. Dilihat dari sisi manapun hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran. Sebagai rakyat Indonesia, saya merasa cukup kecewa kepada anggota parlemen yang masih bersikap egois seperti itu. Anggota parlemen sebagai wakil rakyat harusnya dapat menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar atas jabatan yang mereka dapatkan. Terlebih lagi jabatan tersebut menyangkut kepada khalayak luas. Sikap saya mengenai kondisi ini yaitu saya menyadari, mungkin sekarang saya belum bisa mengubah atau mengkritisi kondisi yang tidak baik seperti ini, tapi saya bisa mencegahnya dengan menanamkan jiwa demokrasi dan tanggung jawab kepada diri saya sendiri dan generasi berikutnya.
e. Pihak tersebut tentu saja merupakan pihak yang bersifat ‘parasit’ bagi NKRI. Dengan dibutakan oleh kekuasaan menjadikan pihak pihak tersebut lupa akan tanggung jawab yang mereka pegang. Melihat peristiwa seperti itu, saya harap masih ada pemerintah yang bersikap adil dan dapat mengadili pihak yang menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Karena dilihat dari sisi manapun pasti akan merugikan dan hanya menguntungkan si pelaku. Bahkan jika dilihat dari HAM pada era demokrasi sekarang hal tersebut talah melanggar banyak pasal HAM. Mulai dari hak berdemkokrasi, hak jaminan sosial, hak tanggung jawab, dan sebagainya.

Nama : Yovitha Risma Retha Tanjung
NPM : 2116031088
Kelas : reg b
Prodi : Ilmu komunikasi

Analisis Kasus.
A. Isi artikel penegakan hak asasi manusia di tahun 2019 memang terbukti tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya proses yang tidak adil untuk para pelanggaran HAM, adanya pembatasan ruang untuk berekspresi di publik, melakukan diskriminasi gender, dan tidak dapat mengungkapkan kebenaran untuk pelaku pelanggaran HAM. Jika dilihat dari uraian di atas, memang HAM di tahun 2019 tidak berjalan dengan baik. Namun, pemerintah di masa itu tetap melakukan yang terbaik untuk menangani permasalahan HAM, seperti adanya upaya untuk melakukan perubahan HAM menjadi lebih baik. Hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah berkaca dari kasus di tahun 2019 yang menyatakan bahwa penegakkan hukum untuk pelanggaran HAM tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik sudah seharusnya untuk belajar menghargai sesama manusia, tidak memaksa, dan melakukan tindakan sewenang-wenang kepada orang lain karena kalau dari diri sendiri tidak sadar akan hal tersebut lantas siapa yang akan gerak untuk menegakkan hak asasi manusia.

B. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai adat istiadat dan budaya adalah perpaduan yang mengarah ke hal positif. Hal itu dikarenakan setiap nilai yang ada di suatu budaya pasti sudah sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan agar suatu budaya tersebut tidak mengarah kepada hal negatif. Sebagai contoh seperti nilai budaya yang dapat diambil dari masyarakat Sunda adalah teguh atau kukuh pendirian. Hal itu merupakan nilai yang dapat di adaptasi untuk demokrasi yang ada di Indonesia agar seluruh masyarakat selalu optimis dan teguh pendirian. Prinsip demokrasi Indonesia berdasarkan sila ke-1 sudah cukup baik karena hampir seluruh rakyat sudah paham betul mengenai toleransi dalam umat beragama. Walaupun masih ada oknum-oknum yang ingin memecah belah perbedaan agama, tetapi karena sekarang sudah canggih dan pemikiran berkembang sehingga membuat masyarakat tidak mudah terkecoh. Hal ini juga berlaku sama untuk kebebasan dalam beragama, tidak ada yang dapat membatasi atau menangkap orang yang berbeda agama dengan agama mayoritas.

C. Praktik demokrasi Indonesia sudah cukup baik karena ada beberapa hal yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 yang terkait dengan musyawarah untuk mufakat, sikap toleransi, dan menjunjung tinggi hak dan martabat sesama manusia. Namun, ada beberapa poin dan oknum yang tidak bertanggung jawab atas kesesuaian praktik demokrasi dengan pancasila dan UUD 1945, seperti masih banyak lembaga penegak keadilan yang tidak adil saat menangani kasus pelanggaran.

D. Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat, tetapi memiliki kepentingan atau tujuan yang tidak sesuai dengan rakyat membuat saya kecewa karena dengan kata lain, masyarakat telah memberikan kepercayaan untuk membela hak rakyat, tetapi kepercayaan itu dikhianati. Sikap saya mengenai hal tersebut adalah dengan memanfaatkan hak sebagai warga negara yang dapat menyampaikam aspirasi kepada seluruh tatanan penyelenggara negara, lalu menyampaikan kritik dan saran kepada oknum tersebut. Tidak hanya itu, saya menjadi lebih waspada untuk memilih anggota parlemen selanjutnya agar hal seperti ini tidak terjadi lagi.

E. Menurut saya pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi dan agama yang bagus kemudian menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas sangat amat disayangkan karena seharusnya pihak seperti itu dijadikan andil yang lebih besar untuk mengurus negara agar berkurangnya tindakan pelanggaran yang tidak diinginkan. Hubungan hal tersebut dengan konsep hak asasi manusia di era demokrasi ini adalah dengan bertindak seperti itu, berarti rakyat telah dibohongi dan pihak- pihak itu telah bertindak sewenang-wenang karena tujuannya tidak jelas.

Cindy Rafina R.F_2116031084_Reguler B
jawaban:
A. Artikel terlampir menjelaskan adanya perkembangan yang positif dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia walaupun masih terlihat kurang di tahun 2019. Hal positif yang dapat saya ambil setelah membaca artikel tersebut adalah informasi baru yang saya dapatkan terkait kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kemacetan peradilan yang terjadi di bangsa ini. Artikel tersebut membuka wawasan baru dan memperluas sudut pandang saya mengenai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.
B. demokrasi Indonesia disadur dari budaya asli atau nilai-nilai adat yang ada, dengan mengkaji nilai-nilai demokrasi di kearifan budaya lokal kita dapat mengetahui adanya keselarasan dengan prinsip demokrasi yang ditegakkan dalam kehidupan bernegara. Salah satu bagian dari ciri pemerintahan demikratis yang disahkan oleh International Commission of Jurists adalag prinsip kebebasan berbicara atau mengemukakan pendapat. Kebebasan berbicara bukan sekedar bersuara atau menyatakan sesuatu yang bersifat ambigu, dalam bahasa Sunda hal ini disebut sebagai “nyaur kudu diukur nyabda kudu diunggang”. Dibutuhkan suatu konsistensi dalam kebebasan berbicara yang melibatkan topik pemibcaraan dengan perilaku pembicara. Hal tersebut berarti juga bahwa janji harus ditepati, dan tidak dibenarkan adanya kebohongan dalam bentuk apapun. Dalam berbicara etika dan norma juga harus diperhatikan, supaya tidak menimbulkan ketersinggungan. Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa artinya pola perilaku masyarakat Indonesia dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus berlandaskan pada asas dan konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai maupun kaidah dasar “Ketuhanan yang Maha Esa”.
C. Saat ini, Praktik demokrasi di Indonesia dan Penyelenggaraan dHak Asasi Manusia belum berjalan dengan seimbang. Hal tersebut dapat dinilai melalui maraknya kasus pelanggaran HAM serta penyelesaiannya yang masih terbilang sangat lambat, bahkan kasus-kasus pelangaran HAM di masa lalu ada yang masih belum terselesaikan dengan baik misalnya kasus penghilangan nyawa Akseyna di danau UI atau kasus pembunuhan Munir.
D. Tanggapan saya atas perilaku anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat untuk kepentingan pribadi adalah adanya kekecewaan yang saya rasakan sebagai warga negara dan perasaan marah atas terjadinya praktik yang menyeleweng dari nilai-nilai Pancasila. Saya rasa setiap orang sebagai warga negara yang waras, akan menilai perilaku tersebut sebagai perbuatan tercela dan memalukan. Para anggota parlemen seharusnya mereka memahami kewajibannya untuk melaksanakan tugas, amanah, dan tanggung jawab yang ada. Keegoisan dan ketamakan mereka tidak dapat dibenarkan dengan cara apapun sehingga hal tersebut harus dibrantas dan dievaluasi supaya adanya penekanan angka KKN di NKRI.
E. Tanggapan saya atas pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dengan akar tradisi, maupun agama, dan tega menggerakan loyalitas serta emosi rakyat yang bila perlu dikorbankan untuk kepentingan pribadi adalah sautu hal yang memalukan baik di mata hukum maupun negara. Apabila terdapat peristiwa serupa, seluruh masyarakat Indonesia berhak menuntut keadilan dan hak-hak lainnya sebagai warga negara yang dilindungi oleh hukum berlandaskan Pancasila. Keambiguan dalam hal tersebut akan berdampak sangat buruk berskala besar karena telah menyalahgunakan hak-hak istimewa yang dimiliki. Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa sangat erat karena akan melanggar ham masyarakat yang menjadi korban. Beberapa jenis ham yang terlanggar: hak untuk berdemokrasi, hak tanggung jawab, dan hak jaminan sosial.

Nama: Siti Handika
NPM: 2116031076
Kelas: Reg B
Prodi: Ilmu Komunikasi

A. Artikel tersebut menjelaskan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih belum terealisasikan dengan baik. Bahkan masih terjadi kasus penyerangan pada pembela HAM. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi pada semua perjanjian HAM internasional salah satunya konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.
Hal positif yang dapat saya ambil, menambah wawasan salah satunya mengenai rekonsiliasi dapat dijadikan solusi penyelesaian pelanggaran HAM.

B. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia, dikutip dari Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia Vol. XLII No. 4, 1994, yaitu secara tradisional adat-istiadat mengatur masyarakat perdesaan Jawa. Menurut adat-istiadat, penduduk desa berhak memilih kepala desanya sendiri dan menggantinya kalau perbuatan kepala desa tersebut tidak memuaskan. Wewenang paling tinggi di desa adalah rapat desa. Semua orang dewasa dari masyarakat desa berhak untuk menghadiri rapat desa tersebut dan berbicara serta memberikan suara. Sebelum masa kemerdekaan, hanya orang-orang desa yang memiliki tanah, rumah dan sawah saja yang bisa menjadi anggota dan menghadiri rapat desa. Penduduk desa yang hanya sekedar memiliki tanah, rumah atau bahkan tidak memiliki tanah sama sekali, tidak berhak untuk menghadiri rapat desa tersebut. Namun demikian, secara informal mereka bisa dimintai pendapatnya. Dengan demikian, kelembagaan ini baik secara formal maupun informal pernah ada dan mewakili pendapat serta pemikiran penduduk desa dalam hal pengambilan keputusan. Usul-usul diberikan dalam rapat desa dan dibicarakan sesuai dengan azas-azas musyawarah yang herlaku pada saat itu. Apa yang disebutkan di atas merupakan proses demokrasi tradisional dan ideal yang tumbuh di masyarakat perdesaan Jawa.
Pendapat saya tentang demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, yaitu bahwa dalam pelaksanaan demokrasi, kita harus mengingat kodrat kita sebagai makhluk Tuhan. Tidak ada kedudukan dan kekuasaan yang lebih tinggi selain kuasa Tuhan. Hal tersebut sebagai bentuk implementasi nilai-nilai pada sila pertama Pancasila.

C. Praktik demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah berjalan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung nilai hak asasi manusia. Contohnya dalam pelaksanaan pemilu, di mana ditetapkannya asas luberjurdil bagi rakyat yang memiliki hak pilih. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik. Dapat dibuktikan dengan masih banyaknya kasus korupsi, suap, dll. Dapat diartikan masih ada unsur kecurangan dalam pelaksanaan praktik demokrasi di Indonesia.

D. Kecewa, karena sudah menjadi tugas seorang anggota parlemen harus menjalankan tugasnya yang bertujuan untuk kepentingan rakyatnya bukan kepentingan pribadi.

E. Adanya pihak atau orang yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar tradisi ataupun agama yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk dijadikan tumbal politik demi tujuan yang tidak jelas, menurut saya hal terebut merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan. Terlebih lagi mereka adalah pihak yang memiliki kedudukan/kekuasaan. Adanya mereka di posisi tersebut, bertindak berdasarkan sikap kebijaksanaan adalah salah satunya yang harus dimiliki oleh seorang penguasa. Ketika seseorang memiliki jabatan atau dia adalah seorang elite politik, memanfaatkan kekuasaannya untuk menggerakan rakyat tanpa didasari pada kejelasan, dapat diartikan ia memanfaatkan kelompok mayoritas hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, serta merusak tatanan konstitusi negara yang ada. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan HAM serta asas demokrasi Indonesia.

Nama: Salfana Ariska Putri
NPM: 2166031002
Kelas: Reg B
Prodi: Ilmu Komunikasi
A. Pada isi artikel tersebut menjelaskan bahwa kinerja HAM di indonesia selama 2019 masih tergolong buruk. Komnas HAM pun mencatat masih banyak yang perlu di lakukan pemerintah terutama soal pelanggaran ham berat di masa lalu dan penanganan konflik SDA. walaupun masih tergolong suram namun tetap ada saja perkembangan baik yang bisa menjadi harapan untuk kedepannya.
B. Pendapat saya budaya berperan dalam pengembamgan demokrasi indonesia, seperti kebiasaan dalam pola tingkah laku, berfikir, dan bersikap dalam kehidupan masyarakat dan saling mengedepankan toleransi. Serta pendapat saya mengenai prinsip demokrasi yang berketuhanan yang maha esa ialah sangat penting dikarenakan sudah tertulis dalam pancasila pada sila pertama.
C. Praktik demokrasi indonesia saat ini belum sepenuh nya sesuai, pada artikel diatas menjelaskan bahwa hingga 2019 kasus HAM di indonesia masih belum terpenuhi secara adil.
D. Saya merasa sangat kecewa dan sedih karena masih banyak masyarakat diluar sana yang suaranya saja tidak terdengar, namun anggota parlemen mengatas namakan rakyat untuk kepentingan agenda politik pribadi mereka.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang kharismatik itu sangat  menguntungkan, namun sangat disayangkan dan memalukan jika menyalah gunakan loyalitas serta emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas.

Nama : Aprilia Ayu Pratiwi
NPM : 2116031008
Kelas : Reguler B
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi

a. Dalam artikel tersebut kita dapat melihat bahwa situasi penegakkan HAM kurang efisien bahkan menurun pada tahun 2019. Dan beberapa kasus yang ada pada artikel itu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada tahun 2019 termasuk tahun yang kurang dalam hal penegakkan HAM di Indonesia. Tapi tetap ada beberapa hal positif yang dapat diambil tentang penegakkan HAM di Indonesia, diantaranyanya yaitu:
- Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan public
- Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud.
- kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
b. Demokrasi di Negara Indonesia dilihat dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, dapat digambarkan menjadi suatu kajian nilai-nilai demokrasi dalam kearifan budaya lokal karena sejalan dengan prinsip demokrasi yang ditegakkan dalam kehidupan bernegara dewasa ini.
Kebebasan berbicara dimaksudkan kepada “nyaur kudu diukur nyabda kudu diunggang” dalam bahasa Sunda. Dalam kebebasan berbicara itu harus konsisten dan sudah sepantasnya antara pembicaraan dengan perilakunya menggambarkan kekonsistenan. Jika berjanji harus ditepati, jangan berbohong. Dalam berbicara pun harus memperhatikan etika dan norma, sebab jika tidak dapat menimbulkan ketersinggungan.
c. Pengaplikasian demokrasi di Indonesia dan Hak Asasi Manusia saat ini dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Karena nyata nya HAM di Indonesia yang bahkan tercantum didalam UUD 1945 pun tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya.
d. Jika melihat kondisi parlemen di Indonesia pada saat ini, saya merasa sangat miris. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksaan para anggota parlemen yang dalam mengerjakan tugasnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tidak sedikit anggota parlemen yang memanfaatkan kursinya untuk kepentingan individu nya sendiri, dan tidak memperdulikan kepentingan bersama.
e. Pihak - pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik itu menurut saya sangat disayangkan, terutama pihak - pihak yang memanfaatkan loyalitas dan juga emosi para warga masyarakatnya. Apalagi mereka acap kalo memanfaatkan kekuasaan dan jabatan yang mereka miliki untuk kepentingan - kepentingan mereka sendiri. Baik itu kepentingan individu mereka, maupun kepentingan kelompok mereka sendiri.

Nama : Dina Sonia
Kelas : Reg B
NPM : 2116031022
Prodi : Ilmu Komunikasi

ANALISIS KASUS  

A. - Berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan, penegakan HAM di Indonesia masih sangat buruk dalam pelaksanaannya. HAM merupakan hak hakiki yang dimiliki manusia langsung dari Tuhan YME. Lemahnya penegakan HAM ini menurut saya menjadi suatu hambatan negara Indonesia ini dapat dikatakan merdeka seutuhnya. Karena faktanya, banyak hal-hal terkait HAM menjadi indikasi bahwa masih ada banyak warga negara Indonesia yang belum merasakan kemerdekaan sesungguhnya. Masih banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum dituntaskan oleh pemerintah. Dengan demikian menandakan bahwa jaminan keamanan terhadap warga negara sesuai dengan UUD 1945, penegakan HAM yang masih terabai sehingga kesejahteraan masyarakat pun belum dapat tercapai. Namun, penegakan HAM ini bukan menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia.
- Satu-satunya hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah masih adanya harapan baik terkait penegakan HAM yang sangat suram ini. Hal ini diakui oleh amnesty international bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan reformasi sektor keamanan publik. Hal ini juga menjadi PR untuk saya sebagai warga negara agar lebih peka dan menjunjung tinggi penegakan HAM.

 
B. - Demokrasi biasanya diidentikan dengan kebebasan, baik kebebasan berekspresi maupun untuk menyuarakan pendapat. Ciri-ciri demokrasi Indonesia salah satunya adalah musyawarah untuk mencapai suatu kemufakatan. Sistem musyawarah-mufakat merupakan warisan para pendiri negara yang sebenarnya sudah ada sejak dulu. Bahkan, musyawarah juga merupakan salah satu asas negara Indonesia yang membedakannya dari negara-negara lain. Musyawarah-mufakat sejatinya merupakan kesepahaman atau kata sepakat antara pihak-pihak yang berbeda pendapat. Dengan demikian, menurut saya adaptasi demokrasi dari adat istiadat atau budaya Indonesia merupakan hal yang baik dan harus terus diterapkan. Karena hal ini juga menjadi contoh bahwa kita masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang masih kita gunakan hingga sekarang, selagi itu semua sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
- Prinsip demokrasi Indonesia berketuhanan YME, artinya dalam menggunakan hak-hak demokrasi harus selalu disertai dengan tanggung jawab terhadap Tuhan YME. Namun, dalam pelaksanaannya demokrasi Pancasila tidak berjalan seperti seharusnya. Bahkan, saat Orde Baru Soeharto menjalankan pemerintahan yang represif dan manipulatif. Bahkan, masih banyak warga negara Indonesia yang beropini dan melupakan prinsip demokrasi Indonesia berketuhanan YME.

C. - Pada tahun 2021 Economist Intelligence Unit (EIU) dan Indeks Demokrasi Indonesia melakukan kajian dan menggarisbawahi menurunnya kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai pangkal utama menurunnya kualitas demokrasi Indonesia. Laporan EIU menempatkan Indonesia pada urutan 64 dari 167 negara, sedangkan laporan Indeks Demokrasi Indonesia memperlihatkan turunnya skor indeks kebabasan berpendapat yang semula 66,17 di tahun 2018 menjadi 64,29 di tahun 2019. (https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/ac06aed73a921420af78a420d4f6f50c.pdf)
Hal pertama yang perlu kita analisis adalah kecenderungan Presiden Jokowi untuk merehabilitasi perekonomian dengan cepat telah menempatkan tentara sebagai bagian penting dalam menciptakan tata tertib sosial. Namun demikian pengerahan militer untuk melakukan intervensi lebih jauh ke penegakan tata tertib ini kontradiktif dengan adanya prinsip netralitas tentara yang idealnya fokus kepada masalah pertahanan. Kondisi ini menunjukkan kalau tentara dan polisi kini secara ketat mengawasi adanya interaksi sosial dalam dunia maya maupun dunia nyata. Hal ini yang sekiranya bisa berdampak pada turunnya kualitas demokrasi.
Hal kedua, adanya pandemi sekarang ini justru menjadi anugerah di balik musibah bagi koalisi Presiden Jokowi untuk mengeliminasi lawan-lawan politiknya dengan berlandaskan pada aturan protokol kesehatan. Semakin kuatnya tekanan politik namun semakin akomodatif bagi pendukung Jokowi dalam penegakan aturan protokol kesehatan selama masa pandemi berpotensi membuat lawan-lawan politik Presiden Jokowi akan semakin terkonsolidasi.Dengan semakin kuatnya warna identitas ideologi yang ada antara pendukung dan lawan politik Presiden Jokowi akan sekiranya membuat instabilitas dalam proses pemerintahan dan juga rusaknya nilai-nilai pluralisme kebhinekaan.
Hal ketiga terkait dengan favoritisme yang semakin berkembang saat ini. Pandemi sekarang ini telah memberikan legitimasi luar biasa bagi penguasa untuk melakukan segala daya dan upaya dalam mengatasi persoalan tersebut. Kondisi sosial dan ekonomi yang masih belum menentu dan belum stabil menjadi celah legitimasi bagi para petahana mencalonkan para anggota keluarganya. Mekanisme bantuan sosial agaknya kemudian ditelikung sebagai ajang kampanye meraih simpati. Sehingga banyak HAM yang masih terabai.
Berdasarkan ketiga poin penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa demokrasi Indonesia sekarang ini masih belum sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila dan UUD 1945. Banyak hal yang harus terus diperbaiki agar sesuai dengan prinsip demokrasi yang ada.

 
D. - Masuknya kelompok elit di parlemen, artinya mereka telah mempunyai hak untuk menjadi wakil rakyat dalam penyampaian aspirasi kepada parlemen. Seringkali pendapat untuk kepentingan kelompok mereka pribadi susah didengar/ diterima oleh Parlemen , untuk itu mereka menyalahgunakan hak mereka dengan menyiratkan kepentingan mereka sambil mengatasnamakan “kepentingan rakyat” maka pendapat mereka akan jauh lebih mungkin dipertimbangkan / didengar oleh Parlemen (karena mereka mengatasnamakan kepentingan rakyat). Menurut saya ini merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Respon saya yang pasti prihatin dan pasti akan memberikan komentar. Sikap waspada dan berpikir logis juga perlu selalu ditanamkan.
- Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama terdapat pada beberapa orang yang mampu menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang bagi mereka sendiri tidak jelas. Ini merupakan salah satu bentuk praktik oligarki. Hal ini menurut saya sangat mengecewakan, padahal sudah banyak orang yang mungkin menitipkan amanah pada dirinya, tetapi malah mementingkan sifat egois terhadap tujuan mereka sendiri.
Selanjutnya, menurut saya praktik oligarki ini sangat mengurangi bahkan mengesampingkan HAM. Hak politik warga negara akan terbatasi karena adanya kekuatan tertentu yang menguasai sistem politik. Tidak hanya itu, ancaman oligarki apabila masuk ke dalam proses politik akan menghilangkan hak partisipasi warga negara, yang otomatis menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya, masuknya oligarki dalam hasil proses politik sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Nama: Maria Inggrid Palupi
NPM: 2116031014
Kelas: RegB
Prodi: Ilmu Komunikasi

Analisis Soal!

Jawaban:

A. Dalam artikel tersebut jelas terlihat bahwa penerapan Hak Asasi Manusia merupakan hal yang tidak mudah untuk dilaksanakan karena banyak terjadi hambatan dan malah terjadi kemunduran serta tindakan-tindakan yang masih saja berlangsung tanpa memikirkan rasa kemanusiaan. Namun dari itu ada juga perkembangan dari HAM dengan menegangkan supremasi hukum, dam mereformasikan sector keamanan publik.
Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel ini adalah masih adanya semangat para pejuang HAM untuk terus menegakan HAM walaupun banyak sekali rintaangan. Dan masih ada anak muda seperti Gerakan mahasiswa yang peduli dengan meolalaknya reklamasi Teluk Benoa. Di Kendeng,Jawa Tengah.

B. Menurut Analisa saya demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya, Indonesia memiliki adat istiadat yang unik, dan demokrasi Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai demokrasi yang cukup baik karena telah mengedepankan nilaai-nilai Pancasila.
Pendapat saya mengenai prinsip tersebut dengan adanya prinsip demokrasi berke-Tuhanan yang Maha Esa sangat baaik karena dalam menjalankan kewajiban atau perilaku kita hasus sesuai dengan nilai dan norma yang telah ada supaya tidak terjadi konflik akibat salahnya pola perilaku masyarakat yang tidak sesuai prinsip.

C. Penerapan demokrasi Indonesia dan Hak Asasi Manusia dikatakan belum terlaksana secara sempurna. Hal ini di karenakan masih banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu yang sampai sekaranh ini belum terselesaikan. Ada juga hal kurang baik disebabkan oleh oknum yang tidk bertanggung jawab. Selain itu beberapa hal sudah baik karena telah menerapkan sikap toleransi dan menghargai pendapat walaupun berbeda.

D. Anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri, menurut saya hal itu adalah hal yang salah karena kita sebagai masyarakat telah memberikan kepercayaan utuh kepada mereka untuk membela hak rakyat,tetapi kepercayaan itu disalah gunakan, seharusnya mereka dapat bersikap adil,tidak egois. Sikap saya dengan adanya permasalahan ini sebisa mungkin saya ikut ambil bagian dengan cara menanamkan dalam diri saya rasa tanggung jawab serta jujur saat melaksanakan demokrasi.

E. Tanggapan saya atas pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dengan akar tradisi, maupun agama, dan tega menggerakan loyalitas serta emosi rakyat yang bila perlu dikorbankan untuk kepentingan pribadi adalah hal yang tidak seharusnya dilakukan. Karena seharusnya mereka yang memiliki kekuasaan kharismatik mencontohkan perilaku yang baik bukanlah perilaku yang membuat masyarakat menjadi hilang kecewa,kepercayaan. Konsep HAM era demokrasi saat ini sangatlah berlaawanan dengan perilaku diatas daan dampak negatif yang ditimbulkan akan membuat kacau demokrasi

Nama : Rahmat Saputra
Npm : 2116031074
Kelas : Reg B
Prodi : Ilmu Komunikasi
A. beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.
menurut saya mengapa penegakan HAM masih kurang di Indonesia karena masih banyaknya warga negara Indonesia sendiri yang masih kurang sadar tentang penegakan hak asasi manusia dan kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia. Sehingga bila terjadi pelanggaran ham masyarakat Indonesia seperti diam saja atas apa yang menimpa dirinya.
Hal positif setelah membaca artikel tersebut adalah saya semakin peduli tentang realisasi ham di Indonesia.

B. Menurut saya sudah mulai terkikis di karenakan masyarakat Indonesia sudah tidak menjunjung tinggi persamaan budaya demokrasi yang mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki persamaan harkat dan martabat sebagai mahluk sosial. Dan juga tidak ada lagi sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mereka cenderung bersikap individual.
Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan di Indonesia harus taat pada asas, konsisten dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dan menurut saya hal tersebut perlu di taati oleh seluruh rakyat Indonesia karena dengan hal itu kita dapat memiliki pedoman yang baik dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara

C. Menurut saya praktik demokrasi yang ada di Indonesia masih belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Sebagai contoh pada saat pemilu masih banyak di temukan aksi menyuap uang kepada calon pemilih agar mendapatkan suara saat pemilu dan juga ketidakberdayaan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Dan juga dalam kaitannya dengan hak asasi manusia seharusnya bila demokrasi berjalan dengan baik sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 hak asasi manusia akan dapat di tegakan sebagai mana seharusnya

D. Menurut saya hal tersebut justru melenceng dari tugas anggota parlemen itu sendiri mereka justru malah mengutamakan kepentingannya dibandingkan kepentingan masyarakat luas.
Dikarenakan Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan itu sendiri berada di tangan rakyat, jika tidak sesuai maka ada penyalahgunaan kekuasaan dan seharusnya bisa lebih dicurigai karena tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

E. Pemimpin kharismatik adalah seorang pemimpin yang memancarkan aura wibawa yang mampu menarik perhatian bawahannya atau orang-orang yang dipimpinnya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Namun bila pemimpin kharismatik yang bersikap negatif justru hal tersebut akan menjadi senjata bagi mereka karena sikap dan wibawa mereka di gunakan untuk menipu demi tujuan pribadinya

Nama: Muhammad Fikri
NPM: 2116031026
Kelas: Reg B
Prodi: Ilmu Komunikasi
Analisis Soal!

a. Menurut analisis saya, dapat disimpulkan bahwa arikel tersebut memberikan sebagian kecil fakta mengenai penegakkan HAM yang menurun pada tahun 2019. Dari beberapa kasus yag disebutkan pada artikel tersebut, dapat dilihat bahwa tahun 2019 termasuk tahun yang cukup ‘suram’ penegakkan HAM di Indonesia. Di sisi lain, ada beberapa hal positif yang dapat diambil tentang penegakkan HAM di Indonesia, diantaranyanya : Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan public; Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud; dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Di Bali, gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa.

b. Jika diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia dapat dianalisis menjadi suatu kajian nilai-nilai demokrasi dalam kearifan budaya lokal ternyata sejalan dengan prinsip demokrasi yang ditegakkan dalam kehidupan bernegara pada era ini.
Kebebasan berbicara dimaksudkan kepada sifat konsisten dengan apa yang dibicarakan. Apa yang dibicarakan harus sesuai dengan fakta yang ada. Janji yang terucap harus ditepati. Selain itu, dalam berbicara harus diperhatikan pula bagaimana etika dan norma, agar tidak menimbulkan konflik seperti miskomunikasi.
Dari analisis saya, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa memiliki makna yaitu semua bentuk sistem pemerintahan dan kebijakan berbangsa dan bernegara harus selaras dengan nilai dan Ketuhanan YME

c. Menurut saya praktik demokrasi Indonesia dan Hak Asasi Manusia saat ini belum cukup sesuai dengan Pancasila. Ada beberapa aspek yang telah pemerintah usahakan agar sesuai dengan ideology Pancasila. Namun, banyaknya bentuk pelanggaran HAM di Indonesia menjadi permasalahan yang cukup rumit dalam perhitungan keselarasan praktik dengan nilai pancasila.

d. Sikap saya mengenai permasalahan tersebut adalah saya merasa anggota parlemen melupakan tanggung jawabnya sebagai salah satu pemegang kekuasaan. Kekecewaan dari berbagai pihak tentu akan muncul jika menyadari kelalaian dalam tugas seperti itu.Anggota parlemen harusnya dapat menyadari tanggung jawab mereka kepada negara dan masyarakat. Harus ada yang bertindak tegas atas apa yang telah dilakukan oknum seperti ini. Karena jika tidak, maka hal ini akan terus berlanjut dan tidak ada pemutusan rantai.

e. Menurut saya pihak tersebut merupakan pihak yang bersifat merugikan, baik bagi negara maupun bagi masyarakat. Karena satu satunya keuntungan hanya didapatkan oleh pihak itu sendiri. Kelalaian akan tanggung jawab dan perasaan egois akan kekuasaan membuat pihak tersebut melakukan hal berupa penumbalan untuk tujuan yang tidak jelas. Jika dilihat dari penegakkan Hak Asasi Manusia pada era demokrasi sekarang hal tersebut talah melanggar banyak HAM. Hal tersebut perlu ditindak lanjuti dengan tegas oleh pemerintah yang berwenang.

Nama : Aldy Febriansyah
NPM : 2116031072
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Komunikasi

A. Meskipun penegakan HAM di Indonesia masih tercatat buruk. misalnya terdapat pelanggaran HAM berat yang penanganannya masih minim, banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM mengalami kemunduran, dan bahkan banyak serangan terhadap para pembela HAM. Selama dua dekade pelembagaan pengadilan HAM melalui Undang-Undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat HAM. Namun, meskipun begitu kabar baik masih ada. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Di Bali, gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa. Di Kendeng, Jawa Tengah, komunitas masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru - termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan. Yang dimana ini menandakan bahwa meskipun HAM di Indonesia kualitasnya masih buruk tetapi perlahan dibehani ke arah yang lebih baik guna mempertegas lagi untuk keadilan HAM yang ada di Indonesia Hal positif yang dapat saya ambil setelah membaca artikel tersebut adalah saya mendapatkan informasi baru mengenai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kemacetan peradilan yang ada. Artikel tersebut membuka wawasan baru dan menambah perspektif saya mengenai Hak Asasi Manusia dan mendorong saya untuk mengamalkan sikap tidak rasisme dan bersikap adil.

B. Menurut analisa saya mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu hubungan yang baik dan memiliki timbal balik antara satu dengan yang lainnya, Demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat di beberapa wilayah yang masih gagal menerapkannya. Dalam demokrasi terdapat salah satu nilai yang penting yaitu kebersamaan. Di Lampung sendiri terdapat nilai adat yang sangat kuat yaitu Piil pesenggiri yang berarti salah satu kearifan lokal yang berasal dari daerah Lampung. Piil pesenggiri ini merupakan falsafah hidup bagi orang Lampung. Dengan kata lain, piil pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung sebagai makhluk sosial. Prinsip ini harus terus dipegang erat meskipun dalam praktiknya masih banyak yang mengabaikannya. Selanjutnya saya mendukung pandangan terhadap prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa. Jika berpandangan pada ketuhanan yang maha esa menandakan bahwa setiap penyelenggaraan demokrasi ditujukan untuk kehidupan public yang bermoral dan berbudi pekerti luhur. dalam sila Pancasila bahwa Negara Indonesia ialah Negara yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Artinya, dalam demokrasi pula harus tetap berkeTuhanan YME sehingga hal tersebut sangat bagus karena sudah mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam sila Pancasila.

C. Menurut saya, praktik Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. karena masih banyak beberapa kasus tentang suara rakyat tidak di dengar, mengadu dan complain pun tidak ditanggapi, bahkan sampai terjadi aksi demonstrasi dan itu pula belum ada tanggapan atau respon dari pemerintah mengenai solusi dari permasalahan yang di demo, Masih banyak kasus besar yang terjadi di Indonesia contohnya adalah KKB di Papua yang dimana pemerintah Indonesia sendiri tidak memberantas KKB secara total dikarenakan alasan pelanggaran HAM, padahal di sisi KKB sendiri yang banyak membunuh warga sipil di Papua itu sudah dikategorikan pelanggaran HAM berat, dan masih banyak lagi kasus HAM yang belum terselesaikan.

D. Dapat mengatasnamakan rakyat, karena Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada ditangan rakyat.
Jika sering kali berbeda, maka ada penyalahgunaan. Seharusnya bisa lebih diwaspadai, karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat, sebagai warga negara tentunya saya sangat kecewa akan hal tersebut. Menurut saya hal itu merupakan perilaku yang tidak terpuji. Sebagai anggota parlemen seharusnya mereka menyadari tugas, amanah, dan tanggung jawab yang diemban. Sikap egois seperti ini harus dikurangi agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan oleh anggota parlemen dan ini semua wajib dievaluasi, serta dibenahi dan jika perlu diberi sanksi bagi oknum-oknum yang dengan sengaja mengutamakan kepentingannya.

E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, yaitu saya sangat menyayangkan hal tersebut terjadi. Saya akan merasa sangat kecewa dengan pihak-pihak tersebut dan saya akan menuntut keadilan. Mereka yang sudah dipilih seharusnya sudah tidak mementingkan egonya sendiri apalagi rakyat sebagai orang yang memilihnya dijadikan tumbal untuk tujuan yang tidak jelas. Hal tersebut sangat melanggar hak asasi manusia dimana setiap orang memiliki hak yang sama tanpa membeda-bedakan apapun. Jadi pihak yang menjadikan rakyat sebagai tumbalnya sudah mengambil hak rakyat tersebut apalagi untuk tujuan yang tidak jelas bahkan bisa merugikan atau membahayakan korban. Dan lagi-lagi memang harus ditindaklanjuti secara tegas sesuai hukum yang berlaku tanpa harus menutupinya dan melindunginya dari kesalahan.

NAMA: Teuku Zaki Muhammad

NPM: 2116031050

KELAS: Reguler B

PRODI: Ilmu Komunikasi

a. Menurut saya isi artikel ini menjabarkan tentang penegakan HAM di Indonesia yang sudah berlangsung sejak lama namun HAM itu sendiri belum terealisasikan dengan baik. Bahkan dari data Tahun 2019 beberapa lembaga survei menyatakan bahwa penegakan HAM di Indonesia mengalami kemunduran. Meskipun Begitu, Indonesia di ranah internasional setidaknya masih berupaya agar penegakkan HAM itu dapat terealisasikan dengan baik.
Hal positif yang dapat saya ambil, dengan adanya penjabaran HAM tadi setidaknya kita bisa mengetahui begaimana perkembangan HAM di Indonesia. Semoga dengan adanya penjabaran terjadi kita dapat mengetahui harus fokus kemana dalam penegakkan HAM.
b. Menurut saya, adat dan istiadat bangsa asli masyarakat itu sendiri memiliki hubungan yang baik dengan praktik demokrasi di Indonesia. Dengan adanya prinsip ketuhanan yang maha esa dalam praktek berdemokrasi, menurut saya ini menjadi arah yang baik karena prinsip ketuhanan yang maha esa merupakan kepercayaan yang baik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
c. Seperti penjabaran tentang HAM barusan, memang praktik demokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya benar-benar sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan HAM karena pelaku praktik demokrasi ini sendiri masih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Namun setidaknya, dalam praktik demokrasi ini masih bergerak ke arah agar sesuai berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan HAM yang merupakan hal baik dari praktik demokrasi di Indonesia.
d. Sebenarnya saya sangat marah dengan sikap-sikap anggota parlemen yang seperti itu. Namun, ini sudah menjadi ironi karena masyarakat Indonesia ini mudah tertipu pada saat pemilihan anggota parlemen dengan janji-janji palsunya. Hal-hal yang dilakukan oleh anggota-anggota parlemen seperti itu sangat bertentangan dengan Pancasila dan jika terus seperti ini, maka negara ini akan terus tetap menjadi negara berkembang seperti saat ini.
e. Pendapat saya, ini merupakan suatu ironi karena masyarakat mudah tertipu oleh hal-hal seperti ini. Jika terus berlangsung seperti ini, ditakutkan maka tidak ada lagi yang percaya kepada tokoh-tokoh agama sehingga mencoreng para tokoh agama.

Nama: Diah Ayu Permata
NPM: 2116031024
Kelas: Reg B
Prodi: Ilmu Komunikasi

 
Analisis:
A. Isi artikel tersebut adalah tentang bagaimana HAM mulai mengalami masa kinerja yang menurun. Penurunan kinerja HAM mulai tampak mempengaruh beberapa aspek termasuk pada akuntabilitas maupun semakin tingginya diskriminasi. Hal ini tentu saja membuat terjadi banyak kegagalan dalam mengakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun meskipun begitu, Komnas HAM berusaha untuk tetap melakukan langkah reformasi dengan tujuan perubahan kinerja agar terciptanya keadilan. Hal positif yang saya peroleh ialah mengetahui bagaimana perkembangan HAM di Indonesia. Artikel tersebut juga memberikan motivasi kepada generasi muda memiliki cita-cita yang tinggi untuk memperbaiki sistem hukum sekaligus keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Menurut saya pada dasarnya budaya merupakan suatu kebiasaan sebuah masyarakat yang sudah turun temurun. Saya setuju demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai budaya karena demokrasi yang Indonesia miliki merupakan nilai-nilai demokratis yang diterapkan dalam kehidupan warga negara sejak zaman dahulu atau turun-temurun. Namun, meskipun diambil dari budaya asli masyarakat Indonesia perlu juga disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma Pancasila. Pancasila merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia. Kemudian, bagaimana prinsip demokrasi yang sesuai dengan sila pertama? Tentu saja prinsip tersebut sangat penting karena bagian dari sila pertama Pancasila. Demokrasi yang berprinsip Pancasila sila pertama akan memiliki nilai dan norma ketuhanan karena prinsip demokrasi ini jmenolak paham atheisme.

C. Praktik demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dibuktikan dari berbagai tindakan hukum yang masih kurang menegakkan keadilan. Terutama dalam permasalahan HAM juga dirasa kurang sesuai dengan dalam UU, banyak keadilan yang kurang ditegakkan. Tak hanya itu, banyak kasus suap-menyuap untuk mendapatkan suara saat pemilu, tindak korupsi, dan pelanggaran pemerintah. Sebagai anggota perwakilan rakyat juga kurang tanggap terhadap suara rakyat, justru beberapa keputusannya bertentangan dengan kepentingan rakyatnya.

D. Tindakan anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri membuat saya merasa kecewa. Hal tersebut juga menandakan adanya penyalagunaan kekuasaan oleh pemerintah. Kepentingan masyarakat juga cenderung tidak didengar maupun disuarakan. Banyak sekali pelaksanaan politik yang ditentang oleh banyak kalangan terutama mahasiswa. Tindakan merugikan ini sama saja dengan lepas tanggungjawab. Oleh karena itu, harus sesegera mungkin diatasi agar terciptanya kehidupan yang sejahtera dengan mengutamakan kepentingan rakyat.

E. Kekuasaan kharismatik merupakan salah satu daya tarik yang membuat rakyat cukup tertarik untuk menjadikannya sebagai seorang pemimpin. Tetapi, hal demikian ini menjadi salah satu permasalahan yang cukup besar dan merugikan, karena kekuasaanya yang tidak jelas dan menyimpang dari kewajiban hak asasi manusia terutama di era demokrasi yang semakin modern. Hal yang paling ditakuti akan terjadi adalah semakin jelasnya keterbatasan rakyat dalam menerima hak asasinya. Baik sudah terjadi ataupun belum, tindakan kekuasaan ini harus sesegera mungkin diatasi oleh pemerintah agar tidak terjadi kekuasaan yang dapat menyimpang terutama dari prinsip demokrasi.

Nama: Salsabila Kharisma Makki
NPM: 2116031030
Kelas: Reg B
Prodi: Ilmu Komunikasi

A. Tahun 2019 merupakan tahun yang kelam bagi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, pada tahun tersebut terjadi banyak kemacetan agenda HAM, mutu HAM yang menurun, dan juga terjadi banyak penyerangan terhadap para pembela HAM. Masalah-masalah ini terlihat melalui beberapa peristiwa seperti tidak terprosesnya keadilan atas pelanggaran HAM oleh apparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama semakin menguat melalui aturan/praktik kebijakan, dan diskriminasi gender yang terlihat dari pelanggaran hak-hak perempuan serta ungkapan diskriminatif dan merendahkan perempuan oleh pejabat, dan masih banyak lagi masalah mengenai HAM pada tahun itu. Namun, masih ada perkembangan baik yang menjadi harapan seperti amnesti internasional yang menyatakan bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah pengetahuan baru mengenai masalah HAM pada tahun tersebut, dan juga mendapat pandangan baru melalui pendapat yang tertera dalam artikel tersebut.
B. Adat istiadat sebagai pencerminan nilai-nilai demokrasi yang berakar pada kehidupan masyarakat lokal atau daerah. Negara Indonesia merupakan negara yang ber-“bhineka tunggal ika”, yaitu memiliki kemajemukan di antaranya dalam hal budaya, etnik, agama, lingkungan alam, dan lainnya; tetapi tetap satu kesatuan dalam ikatan “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (NKRI). Berbeda, tapi satu tujuan. Didasarkan pada perbedaan tersebut, tetapi dirasakan penting untuk menggali nilai-nilai demokrasi yang berasal dari adat istiadat. Seperti contohnya adat istiadat budaya sunda, dalam budaya sunda terdapat beberapa peribahasa yang dapat menjadi dasar demokrasi seperti Sacangreud pageuh sagolek pangkek yang berarti menepati janji dan konsisten, Kudu paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantay-antay panangan yang berarti saling bekerja sama membangun kemitraan yang kuat, Ngeduk cikur kedah mitutur, nyokel jahe kedah micarek yang beratitidak boleh korupsi, maling, mencuri, menyuap; kalau mau mengambil sesuatu harus seijin yang punya, dan lainnya.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah hal tersebut sudah tepat karena Indonesia adalah negara yang menggunakan Pancasila sebagai dasar negara, dan prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa sudah sesuai dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini telah terlaksanakan dengan cukup baik dan beberapa hal telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, bebas memilih pemimpin sesuai dengan hati Nurani, sistem demokrasi bersifat terbuka, serta bebas memilih wakil rakyat. Namun ada beberapa oknum yang menjalankan kehidupan demokrasi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
D. Sikap saya mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah dengan cara mengedukasi diri agar pada saat pemilihan anggota parlemen selanjutnya saya tidak salah memilih, dan juga akan menyampaikan pendapat dan aspirasi kepada pihak yang berkaitan.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah saya merasa kecewa dan geram, karena hal tersebut seharusnya bisa dijadikan modal tambahan untuk meningkatkan kinerja demi kemajuan kehidupan masyarakat dan mengurangi permasalahan yang ada. Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini adalah hal tersebut sudah melanggar beberapa hak asasi manusia.

Nama : Arum Grestia
Npm : 2116031018
Kelas : reg B
Prodi : Ilmu komunikasi

A. Analisi saya tentang artikel terkait tentang penegakan hak asasi manusia dimana kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 ini masih sangat buruk, masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggan HAM berat dan pelanggaran konflik sumber daya alam. Dimana tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM.Mutu ham banyak mengalami kemunduran dan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.Namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan kedepannya

Dari membaca artikel diatas saya menjadi lebih menyadari tentang kondisi HAM yang masih sangat memprihatinkan. Dengan begitu saya rasa kita harus saling memiliki sikap tenggang rasa (kepedulian), selalu mengajak hubungan yang baik terhadap sesama di masyarakat,dan selalu menghargai hak asasi orang lain.

B. Demokrasi Indonesia sendiri bersumber dari Pancasila, dan Pancasila sendiri diambil dari nilai nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. demokrasi memilikiprinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. dengan berumber dari Pancasila maka demokrasi diharapkan dapat sesuai dengan nilai nilai dan adat istiadat Indonesia.
dimana seluruh penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau hal hal yang berhubungan dengan politik, kehidupan berbangsa dan bernegara harus dan tidak bolek menyimpang dari nilai nilai dan adat istiadat masyarakat Indonesia.

Prinsip demokrasi Indonesia yang Berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya adalah demokrasi di Indonesia sendiri menolak adanya liberalisme dan sekularisme. Namun, demokrasi jenis ini menganut paham religius atau menolak atheisme. Menurut pendapat saya saya itu adalah prinsip yang baik dalam demokrasi Indonesia karena walaupun manusia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, mereka juga harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga Dalam penerapan demokrasi harus sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama.

C. Menurut pendapat saya demokrasi di Indonesia tidak berjalan begitu baik, penyelenggaraan pemerintah sering kali menyimpang dari nilai nilai masyarakat Indonesia, hal itu yang menurut saya akhir akhir ini memunculkan berbagai konflik antara masyarakat dan pemerintah. Terlihat demokrasi dan HAM sendiri juga tidak seimbang, praktiknya belum sebegitu sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

D. Dalam kondisi seperti saat ini dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan kepentingan rakyat demi kepentingan pribadi, sikap saya sangat menyayangkan hal tersebut. Disaat mereka sedang mencalonkan diri mereka selalu menunjukan sikap yang baik, namun setelah terpilih mereka berubah dan seolah olah enggan berjalan bersandingan dengan masyarakat. Tak jarang mereka berbohong mengatasnamakan rakyat padahal yang terjadi adalah mereka merauk keuntungan untuk diri sendiri. Lalu siapa lagi yang harus kami percaya dalam menyampaikan aspirasi rakyat.

E. Pihak yang memiliki kekuasaan yang berakar dari tradisi seperti tokoh masyarakat, kepala adat, dll seharusnya bertindak lebih bijak, karena mereka adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Namun memang tak jarang tokoh adat yang keluar dari hal yang seharusnya dilakukan. Bisa saja mereka menjadikan masyarakat sebagai tumbal untuk tujuan mereka, seperti untuk tujuan korupsi, untuk tujuan pentingan pribadi, atau kecurangan kecurangan lainnya. Tentunya hal ini berkaitan erat dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi seperti sekarang ini, dimana setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk mendapat keadilan dari pemerintah ataupun pihak yang memiliki kekuasaan, mereka juga memiliki hak untuk tidak dibohongi, tidak dimanfaatkan, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dll.

Nama: Putri Widiyani
NPM: 2116031042
Kelas; Reg B
Prodi: Ilmu Komunikasi

A) Dalam rangka penegakkan Hak Asasi Manusia sudah benar dilakukan. Sementara itu, artikel yang kedua menjelaskan tentang diskriminasi terhadap masyarakat Papua yang melanggar HAM masyarakat Papua. Hal positif yang diperoleh dari kedua artikel tersebut adalah mengetahui keadaan HAM di Indonesia masih belum terlalu diperhatikan di negara kita serta termotivasi untuk meningkatkan toleransi antar suku demi menegakkan prinsip-prinsip HAM.

B) Adat istiadat atau budaya memiliki peran dalam pengembangan demokrasi indonesia, seperti kebiasaan dan cara berpikir dalam masyarakat serta bertoleransi. Prinsip demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa sangat penting karena hal tersebut bentuk implementasi sila pertama Pancasila.

C) Menurut saya praktik demokrasi Indonesi dan HAM belum sesuai dengan Pancasila karena masih banyak kasus pelanggaran HAM, salah satunya perlakuan diskrimasi kepada masyarakat Papua.

D) Saya merasa kesal saat mengetahui terdapat anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat namun pada kenyataan mereka lebih mementingkan diri sendiri dan sering mengabaikan suara rakyat.

E) Hal tersebut sangat bertentangan dengan HAM serta asas demokrasi Indonesia, seharusnya pihak yang memiliki kekuasaan tersebut tidak berlaku sewenang-wenangnya demi meminimalisir tindakan pelanggaran yang tidak diinginkan.

Nama: Calista Shiomi
NPM: 2116031098
Kelas: Reg B
Prodi: Ilmu Komunikasi

A. Tahun 2019 dinilai sebagai tahun yang kelam bagi HAM yang ada di Indonesia. Mutu HAM mengalami kemunduran dan para pembela HAM diserang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, seperti tidak ada akuntabilitas atas pelanggaran HAM dan tidak ada proses keadilan, diskriminasi berbasis gender, pemerintah gagal menghadirkan keadilan, pelanggaran HAM meningkat di papua, dan lain sebagainya. Persoalan di papua tidak hanya sekedar keinginan mereka yang ingin merasa merdeka, namun diskriminasi dan perlakuan berbeda yang mereka dapatkan. Hal positif yang saya dapatkan setelah saya membaca artikel tersebut adalah menambah wawasan saya mengenai HAM dan permasalahan yang ada di papua. Menyadarkan saya agar saya meningkatkan rasa kepedulian terhadap Indonesia dan sesama.

B. Saya mengambil contoh demokrasi dalam budaya Bali. Dalam budaya Bali ada yang namanya sukerta tata pawongan. Sukerta tata pawongan menunggung beberapa hal yang menunjukan adanya aspek kehidupan demokrasi dari budaya Bali. Dalam kebudayaan Bali, setiap individu diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pikiran, pendapat, dan lain-lain. Hal ini juga sudah diatur dalam catur tah. Hal ini tentu sejalan dengan nilai demokrasi yang ada di Indonesia. Pendapat saya mengenai demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah demokrasi di Indonesia haruslah berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Karena sangat jelas tertulis dan tertera dalam ideologi negara kita yaitu Pancasila, pada sila ke satu disebutkan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Maka dari itu akan sangat baik apabila kita mengaplikasikan nilai-nilai ini ke dalam demokrasi.

C. Menurut saya, berdasarkan artikel diatas praktik demokrasi Indonesia saat ini belum berjalan seimbang dengan pancasila dan UUD NRI 1945. Masih banyak kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

D. Saya kecewa apabila ada anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat akan tetapi malah melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan kami sebagai masyarakat. Menurut saya, anggota parlemen adalah wakil dari suara rakyat. Mereka bertugas dan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah untuk menyuarakan dan menyampaikan suara rakyat. Apabila hal ini terus berlanjut, tentu hal ini akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

E. Saya sangat menyayangkan dan kecewa terhadap kejadian pohak-pihak ang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas. HAM masyarakat ditumbalkan dan dirugikan dengan tujuan yang tidak jelas. Masyarakat tidak dapat berdemokrasi, berpendapat, memiliki hak-hak nya sebagai manusia dan warga negara karena diancam oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan. Selain dirugikan, masyarakat juga sangat dibahayakan. Maka dari itu hal ini harus ditindak lanjuti secara tegas.

Nama : Robbie Kurniawan
NPM : 2116031092
Kelas : Reg B
Prodi : Ilmu Komunikasi

Analisis Kasus:

A. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih belum terealisasikan dengan baik. Masih terdapat agenda HAM yang macet dan bahkan penyerangan pada pembela HAM. Hal tersebut tidak membuat pemerintah Indonesia diam saja tetapi dijelaskan di artikel tersebut bahwa pemerintah melakukan ratifikasi pada semua perjanjian HAM internasional salah satunya konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Dari bacaan artikel ini juga memberikan hal positif kepada saya, sebagai pembaca saya menjadi tahu bahwa rekonsiliasi dapat dijadikan solusi penyelesaian pelanggaran HAM. Selain itu artikel ini mendorong saya untuk tidak rasisme dan bersikap adil.
B. Demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat di beberapa wilayah yang masih gagal menerapkannya. Dalam demokrasi terdapat salah satu nilai yang penting yaitu kebersamaan. Dalam adat istiadat Batak ada satu prinsip yang dipegang kuat hingga saat ini yaitu Dalihan NA Tolu. Dalihan Na Tolu adalah prinsip solidaritas masyarakat Batak atau sikap hidup orang Batak dalam bermasyarakat. Prinsip kebersamaan ini harus terus dipegang erat oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga semakin tumbuh nilai demokrasi di dalam diri masing-masing.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini tidak sepenuhnya tepat, Hal tersebut dapat dinilai melalui maraknya kasus pelanggaran HAM serta penyelesaiannya yang masih terbilang sangat lambat, Ada beberapa kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang tidak tertangani dengan baik, seperti hilangnya nyawa Aksena di Danau UI atau pembunuhan Munir. seperti masih banyak lembaga penegak keadilan yang tidak adil saat menangani kasus pelanggaran.
D. Anggota parlemen yang bertindak dengan suara rakyat tetapi menjalankan agenda politiknya sendiri, menurut saya ini adalah hal yang salah karena kita sebagai masyarakat telah sepenuhnya mempercayai mereka untuk membela hak-hak rakyat tetapi kepercayaan itu adalah penyalahgunaan dan mereka harus bisa bersikap adil dan merakyat, bukan memikirkan diri sendiri. Sikap saya terhadap masalah ini adalah untuk ikut berpartisipasi guna mengembangkan rasa tanggung jawab dan kejujuran dalam diri saya terhadap masyarakat, ketika menerapkan demokrasi.

E. Seorang pemimpin karismatik adalah orang yang dapat menciptakan aura otoritas dan menarik perhatian orang-orang di bawahnya dan orang-orang yang membimbing mereka untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Tetapi ketika pemimpin karismatik mengambil sikap negatif, itu menjadi senjata bagi mereka, karena sikap dan otoritas mereka digunakan untuk menipu untuk tujuan pribadi mereka.

Nama: Dea Isman Oktaviani
NPM: 2116031038
Kelas: RegB
Prodi: Ilmu Komunikasi

A. Dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya agenda HAM yang mengalami kemacetan, tidak hanya itu, mutu HAM pun ikut mengalami kemunduran, dan bahkan terjadi begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Namun kendati demikian, masih terdapat kabar baik dari penegakan HAM di Indonesia. Amnesty Internasional mengakui bahwa Indonesia masih terus berusaha melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakan supermasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel ini adalah bagaimana Indonesia menangani isu kemunduran HAM tersebut. Meskipun penegakan HAM masih belum berjalan dengan baik namun masih terdapat upaya dari pemerintah dan hal inilah yang bisa dijadikan harapan agar HAM terus berupaya menjadi lebih baik kedepannya.

B. Menurut saya demokrasi di Indonesia dari sudut pandang budaya, masyarakat Indonesia dapat dikatakan memiliki budaya demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dimana masyarakatnya saling bergotong royong dalam menjalankan sistem demokrasi.
Prinsip demokrasi di Indonesia yaitu berketuhanan yang maha esa menunjukkan bahwa setiap hal dalam demokrasi masyarakat harus berdasarkan kepada prinsip ketuhanan yang menyangkut pada nilai-nilai ketuhanan yang dianut oleh masing-masing individu.

C. Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan belum menjunjung tinggi nilai HAM.
Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia dan belum maksimalnya lembaga pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tentang HAM tersebut.

D. Sikap saya terkait hal tersebut adalah saya sangat menentang keras anggota parlemen tersebut. Saya tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh anggota parlemen tersebut karena tindakan tersebut tidak cocok dengan prinsip demokrasi di Indonesia dan juga telah melanggar nilai-nilai pancasila, terutama yang terdapat pada sila keempat.

E. Pendapat saya mengenai hal tersebut adalah hal tersebut tidak dibenarkan, dikarenakan kekuasaan atau wewenang harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan demi kepentingan yang jelas dan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan individu semata. Hubungannya dengan konsep HAM pada era demokrasi saat ini tentunya orang-orang atau pihak-pihak yang memanfaatkan loyalitas masyarakat tersebut telah melanggar HAM masyarakat dikarenakan ia telah membohongi atau menipu publik demi kepentingannya sendiri.

Nama: Dinda Viorin Thalia
NPM: 2116031020
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Komunikasi

A. Dalam artikel tersebut sangat jelas terlihat bahwa penerapan HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih buruk. Hal ini diperkuat dengan headline yang mengatakan bahwa masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi, misalnya ada pelanggaran HAM berat yang masih belum tertangani dengan baik, banyak agenda HAM yang tertunda, kualitas HAM yang menurun dan ada bahkan lebih banyak serangan. terhadap pembela hak asasi manusia. Dalam dua dasawarsa, pelembagaan pengadilan HAM melalui undang-undang tidak pernah berhasil membawa pelaku kejahatan HAM ke pengadilan, meskipun kasus-kasus di Papua seperti Wasior dan Wamena telah dilaporkan.Komnas HAM sedang melakukan penyelidikan, namun kasus-kasus tersebut masih berlangsung. tanpa solusi akhir. Hal positif yang dapat saya ambil dari membaca artikel tersebut adalah saya mengetahui bahwa masih banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia, walaupun penyelesaiannya masih buruk, sehingga pelaku kejahatan HAM masih ada dimana-mana.
B. Menurut analisis saya, demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai tradisional atau budaya, Indonesia memiliki adat dan kebiasaan yang unik, dan demokrasi Indonesia dapat dikatakan sebagai demokrasi yang cukup baik karena mengeluarkan nilai-nilai Pancasila. Pendapat saya tentang asas ini dengan adanya asas demokrasi Tuhan Yang Maha Esa sangat baik karena dalam menjalankan tugas atau perilaku kita harus sesuai dengan nilai-nilai nilai dan norma yang ada agar tidak timbul konflik karena keteladanan masyarakat yang buruk. perilaku tidak mengikuti prinsip.
C. Menurut saya, praktik HAM di Indonesia saat ini masih belum sejalan dengan Pancasila dan UUD 1944. Meski sebagian masyarakat sudah menerapkannya, namun dalam praktiknya masih belum sesuai dengan hak asasi. Karena masih banyak kasus dimana suara rakyat tidak terdengar, walaupun sudah dilakukannya demonstrasi terkadang masih saja pemeritah belum memberikan solusi terhadap kasus yang ada.
D. Sikap saya ketika anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, saya sangat kecewa akan hal tersebut. Dimana hal tersebut merupakah hal yang sangat tidak terpuji. Sebagai anggota parlemen seharusnya mereka bertanggung jawab atas apa yang sudah diamanahkan kepada mereka.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah hal itu bagi saya, sangat disayangkan seseorang dengan jabatan tinggi, sebuah nama di lembaga negara, menggunakan kekuatannya untuk menggerakkan hati rakyat tanpa mengandalkan kejelasan konsep demokrasi saat ini, ya. Seolah-olah dia hanya menggunakan mayoritas untuk menumbangkan konstitusi negara yang ada.

Nama: Alya Nirwana
NPM: 2116031004
Kelas: Reg B
Prodi: Ilmu Komunikasi

A. Isi artikel tersebut adalah tentang HAM yang mengalami masa suram pada tahun 2019. Hal ini terbukti dari beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Namun, beberapa pakar setuju bahwa ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Saya adalah orang yang kurang mengetahui tentang perkembangan HAM di Indonesia. Dengan adanya artikel tersebut, saya jadi mengetahui bahwa HAM di Indonesia sedang mengalami kemunduran, dan itu adalah hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut.
B. Wujud demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Memahami demokrasi Indonesia tak bisa dilepaskan dari kenyataan sosio-kultural masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural. Rupa kebudayaan yang beragam terwujud dalam budaya-budaya daerah. Latar belakang masyarakat Indonesia yang multikultural kerap bersinggungan dengan sistem politik demokrasi. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berbudaya dan mengakar pada kenyataan masyarkat multikultural. Prinsip demokrasi yang berketuhanan yang maha esa artinya demokrasi di Indonesia harus sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
C. Praktik demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya diskriminasi suku minoritas di Indonesia, yang mana hal ini tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Pelanggaran HAM juga masih marak terjadi di Indonesia, dan aparat penegak hukum masih belum menjalankan tugasnya dengan baik.
D. Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat untuk kepentingan pribadinya tentu sangat tidak bertanggung jawab dan mengecewakan. Sebagai pengemban tugas untuk mewakili rakyat, seharusnya mereka menyadari bahwa mereka wajib manjaga amanah yang mereka emban. Anggota parlemen tidak bertanggung jawab harus diberi sanksi.
E. Pihak-pihak tidak bertanggung jawab seperti itu tentu sangat merugikan NKRI. Mereka yang dibutakan oleh kekuasaan dan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri. Hal ini berhubungan dengan HAM dimana setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi kehidupannya. Pihak-pihak tidak bertanggung jawab ini seringkali melanggar HAM rakyat.

Nama: Kelvin Gabriza Neldi
NPM: 2116031040
Kelas: Reg B
Prodi: Ilmu Komunikasi

Analisis kasus:
A. Isi artikel tersebut sangat jelas bahwa penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 tercatat masih buruk atau tidak berjalan dengan baik. Hal ini diperkuat dengan kasus yang menyatakan bahwa masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi dan proses yang tidak adil untuk para pelanggar HAM. Selama dua dekade, pelembagaan pengadilan HAM melalui Undang-Undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat HAM. Namun, pemerintah di masa itu tetap melakukan yang terbaik untuk menangani permasalahan HAM, seperti adanya upaya untuk melakukan perubahan HAM menjadi lebih baik..
Hal positif yang dapat saya ambil dari membaca artikel tersebut yaitu saya tahu bahwa kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih cukup tinggi dan penegakan hukum untuk pelanggaran HAM tidak berjalan dengan baik. Sudah seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia tidak melakukan hal yang sewenang-wenang dan melanggar hukum yang ada. Hal ini dikarenakan untuk memulai suatu kehidupan yang baik harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu.

B. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai adat istiadat dan budaya adalah perpaduan yang mengarah ke hal positif dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang ada. Hal itu dikarenakan setiap nilai yang ada di suatu budaya pasti sudah sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan agar suatu budaya tersebut tidak mengarah kepada hal negatif. Prinsip demokrasi Indonesia berdasarkan sila ketuhanan yang maha esa sudah cukup baik karena hampir seluruh rakyat sudah paham akan pentingnya toleransi dalam umat beragama. Walaupun masih ada oknum-oknum yang ingin memecah belah perbedaan agama, namun tidak semudah itu oknum-oknum tersebut berhasil. Karena sekarang sudah canggih dan pemikiran berkembang sehingga membuat masyarakat tidak mudah terkecoh. Hal ini juga berlaku sama untuk kebebasan dalam beragama, tidak ada yang dapat membatasi atau menangkap orang yang berbeda agama dengan agama mayoritas, karena walaupun kita berbeda-beda tetapi harus tetap satu.

c. Penerapan demokrasi Indonesia dan Hak Asasi Manusia saat ini dapat dikatakan belum berjalan dengan sempurna. Hal ini dikarenakan masih banyaknya peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu yang belum terselesaikan hingga saat ini, baik yang berupa dugaan maupun yang telah terbukti dengan fakta. Dan ada juga hal kurang baik yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dalam sudut pandang demokrasi pun belum bisa dikatakan berjalan dengan baik meskipun Indonesia menganut asas demokrasi. Masih banyak sekali bentuk ‘curang’ dari beberapa pihak yang memiliki otoritas dan menjalankan tugasnya diluar asas demokrasi. Namun ada beberapa hal yang sudah cukup baik karena telah menerapkan sikap toleransi dan menghargai pendapat satu sama lain.

D. mengenai permasalahan tersebut, menurut saya hal itu adalah hal yang salah dan tidak dibenarkan masyarakat telah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada mereka untuk membela hak rakyat, namun kepercayaan itu disalah gunakan, seharusnya mereka dapat bersikap adil dan tidak mementingkan urusan pribadi. Sikap yang saya tanamkan karena adanya permaslaahan ini adalah rasa tanggung jawab dan jujur dalam berdemokrasi.

E. Tanggapan saya atas pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dengan akar tradisi, maupun agama, dan tega menggerakan loyalitas serta emosi rakyat yang bila perlu dikorbankan untuk kepentingan pribadi adalah hal yang tidak terpuji. Karena seharusnya yang memiliki kekuasaan kharismatik mencontohkan perilaku yang baik dan bukan perilaku yang membuat masyarakat menjadi hilang kepercayaan. Konsep HAM era demokrasi saat ini sangatlah berlawanan dengan perilaku diatas dan dapat menimbulkan dampak negatif yang akan membuat kekacauan pada demokrasi yang ada.

Nama: Nurul Fadila
NPM: 2116031032
Kelas: Reg B
Prodi: Ilmu Komunikasi

A. Berdasarkan artikel tersebut, menurut saya penegakan kasus HAM di Indonesia masih terbilang lemah. Lemahnya penegakan HAM di Indonesia terjadi karena beberapa faktor seperti hukum dan aparat penegak hukum yang masih belum maksimal dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Bahkan, tahun 2019 menjadi tahun kelam karena banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Melemahnya penegakaan HAM di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek seperti tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas pelanggaran HAM oleh pihak berwenang, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan sebagainya.
Setelah membaca artikel tersebut, saya sadar bahwa HAM harus benar-benar ditegakkan di Indonesia. Penagakan akan HAM bisa dimulai dari diri sendiri. Kesadaran akan betapa pentingnya HAM harus ditingkatkan dan pengedukasian akan pentingnya HAM harus terus digalakkan.

B. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat budaya asli masyarakat Indonesia. Hal itu memang benar adanya karena budaya masyarakat Indonesia seperti gotong royong, bermusyawarah, dan lain sebagainya sudah melakat pada masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Bahkan, hal ini dapat dilihat pula dari perumusan pancansila Indonesia yang menetapkan prinsip demokrasi didalamnya. Bisa dikatakan, demokrasi Indonesia memang sudah melekat pada masyarakat Indonesia.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang ber ketuhanan yang Maha Esa bahwasanya Indonesia sebagai negara yang ber ketuhanan mewajibkan seluruh penduduk untuk memiliki agama. Dengan ber ketuhanan, hal ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan demokrasi Indonesia. Kebebasan yang melekat erat pada kata demokrasi dapat dibatasi dengan pedoman agama sehingga kebebasan itu dapat terarah dan tidak melenceng.

C. Menurut saya, praktik demokrasi Indonesia saat ini sudah bagus, kebebasan berekspresi yang terlihat dari sudah banyaknya karya karya penduduk Indonesia yang diapresiasi, kebebasan berpendapat, sistem pemilu yang sesuai dengan UU, menghormati privasi orang lain, adanya pemimpin perempuan seperti ibu khofifah yang merupakan gubernur Jawa Timur, dan penegakan hukum akan HAM yang semakin di prioritaskan. Hal tersebut sudah sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

D. Menurut saya, perlu dilakukan peneguran kepada anggota parlemen yang lupa akan apa tugas dan kewajiban nya sebagai anggota parlemen. Peneguran ini dapat dilakukan dengan membuat artikel mengenai keputusan-keputusan yang dibuat oleh anggota parlemen yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Bagaimanapun juga anggota parlemen merupakan wakil rakyat yang terpilih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, jika terjadi pernyelewengan oleh anggota parlemen tersebut, hal itu harus ditindak tegas agar rakyat tidak terkena imbas dari penyelewengan tersebut.

E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah saya merasa sangat kecewa dan marah, karena pihak-pihak tersebut sudah memiliki kelebihan yang dimana hal tersebut bisa meningkatkan kinerja nya dalam membangun indonesia. Akan tetapi, hal tersebut malah disalah gunakan oleh mereka. Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini ialah bahwasanya hal tersebut melanggar hak asasi manusia dalam hal menggunakan pihak lain secara sengaja untuk kepentingan pribadi.

Nama : Fitriani
NPM : 2116031086
Kelas : Reg B
Prodi : Ilmu Komunikasi

Analisis Kasus

A. Dalam artikel tersebut memuat pembahasan mengenai penegakkan HAM di Indonesia, dimana berdasarkan catatan beberapa lembaga menegaskan bahwa kinerja pelaksanaan HAM di Indonesia pada tahun 2019 cukup buruk. Dengan adanya laporan dari lembaga yang mencatat kinerja HAM di Indonesia dapat membuat Komnas HAM dan pemerintah membenahi apa yang membuat buruk kinerja pelaksanaan HAM di Indonesia sehingga akan membuahkan hasil yang baik di masa mendatang.
Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut ialah saya menjadi tau bahwa kinerja pelaksanaan HAM terbilang cukup buruk, selama ini saya memandang kinerja pelaksanaan HAM di Indonesia sudah cukup baik karena saya jarang melihat munculnya kontraversi yang sangat besar. Selain itu saya menjadi tau mengenai apa yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi hal ini.

B. Demokrasi pancasila memang sudah seharusnya diambil dari nilai adat istiadat asli masyarakat Indonesia. Jika tidak maka eksistensi demokrasi Indonesia yang berlandaskan pancasila secara perlahan akan mulai terkikis disebabkan oleh pengaruh budaya asing yang masuk.
Pesatnya perkembangan globalisasi saat ini membuat generasi bangsa Indonesia sudah mulai banyak dipengaruhi oleh budaya asing, selain itu Indonesia dapat kehilangan identitas dirinya sebagai negara yang berlandaskan pancasila yang menjadikan bangsa Indonesia terlihat sama dengan beberapa bangsa lainnya.

Konsep berketuhanan yang maha esa dalam demokrasi pancasila menurut saya cocok digunakan, sebab Indonesia terdiri dari banyak pulau yang mengakibatkan keragaman suku, daerah, adat istiadat, kepercayaan dan agama. Dalam demokrasi pancasila kita diperbolehkn memeluk kepercayaan dan agama sesuai hati kita tanpa paksaan dan membuat kita bertoleransi, coba saja jika tidak ada prinsip demokrasi berketuhanan yang maha esa maka mungkin saja sudah terjadi pemaksaan dari suatu oknum tertentu untuk memeluk agama tertentu demi mengahancurkan persatuan dan kesatuan bangsa

C. Sebagian praktik demokrasi pancasila sudah sesuai dengan pancasila dan UU NKRI, namun dalam hal menjunjung HAM belum terpenuhi. Dalam webinar tentang HAM yang dilaksanakan tahun 2020 lalu, Beka selaku Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM mengatakan bahwa banyak peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial; eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia; lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM; serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia. Hal tersebut membuat penegakan HAM di Indonesia belum maksimal dan belum banyak berubah dari tahun sebelumnya.

D. Saya akan melaporkan pada pihak yang dapat menampung keluh kesah saya dengan harapan ada tindakan dari kasus tersebut. Tetapi melihat realita yang beredar saat ini rasanya sangat sulit melakukan hal tersebut, sebab hukum di Indonesia saat ini dapat dipermainkan. Terkadang lebih banyak berpihak pada anggota parlemen walaupun mereka salah dan tindakan mengatasnamakan rakyat dalam kepentingan mereka adalah suatu hal yg sangat meresahkan. Tindakan tersebut mempengaruhi tingkat kesejahteraan Indonesia, bangsa Indonesia sulit bergerak maju jika anggota parlemen saja lebih mementingan kepentingan politik daripada kepentingan masyarakat. Padahal tugas mereka adalah bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat sesuai dengan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

E. Menurut saya hal tersebut sudah melampaui batas dan tidak etis untuk dilakukan, jangan karena merasa mempunyai pengaruh yang dominan dan pasti didengar jadi semena-mena dalam mewujudkan hal yg diinginkan tanpa mempedulikan hal tersebut baik atau buruk. Pihak-pihak seperti itu harus diberantas, apabila terus dibiarkan maka mereka akan semakin gencar mengadu domba berbagai pihak demi kelancaran tujuan mereka yang tidak jelas yang akan berdampak buruk bagi persatuan dan kesatuan bangsa.
Hal tersebut juga sudah jelas melanggar HAM, dimana seharusnya kita mendapatkan hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi menjadi terhambat, tidak bebas dan seperti dikontrol oleh pihak-pihak tersebut. Seharusnya sebagai pihak yang berpengaruh mereka berkontribusi untuk memajukan bangsa dengan tidak memainkan loyalitas dan emosi rakyat. Penegakan HAM tidak terlepas dari demokrasi sebab penegakan HAM menjadi indikator bahwa suatu negara telah mencapai keberhasilan dalam mewujudkan negara yang berdemokrasi

Nama : Nabilla Praba Chandrakanti
NPM : 2116031054
Kelas : Reg B
Prodi : Ilmu Komunikasi

Analisis kasus:
a. Bisa kita lihat pada artikel tersebut bahwa pada tahun 2019 merupakan tahun tersuram Indonesia dalam masalah penegakkan Hak Asasi Manusia. Banyak terjadi kekacauan dan kegagalan di berbagai sisi, sehingga Hak Asasi Manusia pun terabaikan. Meskipun begitu, terlihat ada perkembangan di Indonesia mengenai hal tersebut. Dengan membaca artikel tersebut, hal positif yang saya dapatkan adalah menambah wawasan baru dan memperluas sudut pandang saya.

b. Demokrasi Indonesia jika kita telaah dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, dapat dianalisis menjadi suatu kajian nilai-nilai demokrasi dalam kearifan budaya lokal memiliki arah yang sama dengan prinsip demokrasi yang ditegakkan dalam kehidupan bernegara saat ini. Ciri pemerintahan demokratis salah satunya adalah kebebasan berbicara atau mengemukakan pendapat, yang telah dikukuhkan oleh International Comission of Jurists. Kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah kita ucapkan, konsisten, dan juga tetap memperhatikan etika dan norma yang berlaku. Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa artinya sikap masyarakat Indonesia dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus berlandaskan pada asas dan nilai-nilai dasar dari “Ketuhanan yang Maha Esa”.

c. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih belum seimbang karena masih sering terjadi pembungkaman suara-suara rakyat oleh pemerintah yang berwenang yang dilakukan dengan sengaja, sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu kebebasan untuk berbicara dan berpendapat.

d. Peristiwa seperti itu bukanlah hal baru yang terjadi di Indonesia. Sejak dulu para pejabat negara selalu berkata mereka mengabdi untuk masyarakat, tetapi pada kenyataannya mereka hanya memikirkan keberlangsungan hidup mereka sendiri, dan yang melakukan hal tersebut tidak hanya satu dua orang saja, tetapi banyak sekali. Tentunya saya merasa kecewa dengan tindakan mereka, seharusnya mereka dapat menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar atas jabatan yang mereka dapatkan. Mereka juga lupa bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang berarti segala sesuatunya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Para petinggi negara yang masih melakukan hal-hal tidak terpuji itu seharusnya diberantas habis demi kesejahteraan Indonesia.

e. Tanggapan saya atas pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dengan akar tradisi, maupun agama, dan tega menggerakan loyalitas serta emosi rakyat yang bila perlu dikorbankan untuk kepentingan pribadi adalah suatu hal yang tidak pantas dan seharusnya mereka merasa malu akan hal itu. Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi saat ini ialah dengan sangat jelas melanggar Hak Asasi Manusia setiap individu yang ada di negara tersebut, lagi-lagi rakyatnya lah yang menjadi korban atas keserakahan para petinggi-petinggi negara yang tidak bertanggungjawab. Hak-hak yang dilanggar antara lain hak demokrasi dan hak jaminan sosial.

Nama:arman romansyah
Npm:2116031104
Kelas:reguler b
Prodi:ilmu komunikasi


A. Artikel tersebut membahas sdikit tentang kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA).hal positif yang saya dapatkan walaupun HAM di tahun 2019 terlihat suram atau kurang baik, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya. seperti:
Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.

B. demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! karena Demokrasi biasanya diidentikan dengan kebebasan, baik kebebasan berekspresi maupun untuk menyuarakan pendapat.
Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ? Indonesia adalah negara yang menggunakan Pancasila sebagai dasar negara, dan prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
C. praktik demokrasi Indonesia saat ini sudah mulai meningkat membaik daripada tahun tahun sebelumnya. beberapa hal telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia
D. Tindakan anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri membuat saya merasa kecewa. Hal tersebut juga menandakan adanya penyalagunaan kekuasaan oleh pemerintah. Kepentingan masyarakat juga cenderung tidak didengar maupun disuarakan. Banyak sekali pelaksanaan politik yang ditentang oleh banyak kalangan terutama mahasiswa. Tindakan merugikan ini sama saja dengan lepas tanggungjawab.
E. Menurut pndapat saya pihak tersebut merupakan pihak yang bersifat merugikan, baik bagi negara maupun bagi masyarakat

Nama: Riska Amelia Agustin
NPM: 2116031058
Kelas: Reg B
Prodi: Ilmu Komunikasi

Analisi Soal:
A. Berdasarkan analisis saya, artikel tersebut merupakan artikel yang membahas mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana dalam penegakannya dinilai masih kurang. Catatan buruknya HAM seperti yang terjadi pada tahun 2019 yang dikatakan sebagai tahun yang kelam dimana ada banyak agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu dari HAM pun mengalami kemunduran serta ada banyak serangan yang didapat oleh para pembela HAM. Hal-hal yang menunjukan buruknya HAM ditahun tersebut ditandai dengan tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dijalankan oleh aparat keamanan, menguatnya pembatasan kebebasan dalam berekspresi serta kebebasan beragama akibat aturan atau praktik kebijakan yang sewenang-wenang, adanya diskriminasi atas gender yang juga adanya pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan juga kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran yang asli dan pemulihan korban dari pelanggaran HAM.
Hal positif yang saya dapatkan dari membaca artikel tersebut ialah saya menjadi lebih tau mengenai faktor-faktor pendorong kuat yang melatarbelakangi adanya pelanggaran HAM yang juga menjadi bahan evaluasi kedepannya agar hal tersebut tidak terjadi lagi.

B. Demokrasi yang dilaksanakan dengan berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia didasarkan pada banyaknya keanekaragaman etnik di Indonesia. Ajaran yang diajarkan adat istiadat Indonesia juga cenderung mengajarkan kita untuk hidup ke arah yang berdemokrasi dan mematuhi aturan adat agar lebih tertib. Di sisi lain ada pula demokrasi yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana pada demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang menolak akan liberalisme dan sekularisme. Demokrasi ini adalah demokrasi yang menganut paham akan religius atau yang menolak atheisme. Dengan demokrasi yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sistem dari perilaku penyelenggaraan tenttunyya didasari oleh nilai-nilai dan juga kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

C. Praktik dalam demokrasi Indonesia saat ini memang masih banyak yang belum sesuai dengan apa yang seharusnya diterapkan berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia serta penanganannya yang masih kurangg memuaskan dengan hasil yang tidak sesuai ekspektasi sebagaimana apabila didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang telah mengatur serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

D. Menurut saya setiap orang memanglah memiliki urusan serta kebutuhannya masing-masing, akan tetapi kita juga tidak boleh hanya ingin kita mendapatkan hak atau keinginan kita tanpa mempertimbangkan kewajiban serta hak-hak orang lain. Apabila seorang anggota parlemen menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang dan tidak memberikan kebijakan yang mementingkan rakyat tetapi malah mementingkan kepentingan mereka sendiri, maka hal tersebut dapat dinilai bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya dan memberikan hak-hak masyarakat. Sehingga hal-hal tersebut hanya akan menguntungkan dirinya sendiri atau kelompoknya. Sikap saya terhadap hal tersebut tentunya saya akan mencoba menyuarakan pendapat saya dengan bijak di media sosial yang menjadi ruang saya bisa berekspresi dan mengutarakan pendapat saya akan hal tersebut dengan bahasa yang baik.

E. Hal tersebut merupakan contoh dari berlangsungnya praktik oligarki. Dimana hal tersebut pada pemerintahan orde baru diperolehlah praktik oligarki dan bukan demokrasi, hal tersebut ditandai dengan adanya kekuasaan terpusat pada kelompok kecil elit dan dilain sisi sebagian besar rakyat (demos) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Namun seiring runtuhnya rezim orde baru, perubahan rezim di Jakarta menghasilkan tekanan bagi elit lokal. Hubunganya dengan HAM saat ini tentunya dapat dilihat dari banyaknyya rakyat yang masih tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara di negara yang berdemokrasi.

Nama : Ersa Adilia Puteri
Npm : 2116031016
Kelas : Reg B

Analisis Soal!
Berdasarkan Kasus II
A. Banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial; eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia; lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM; serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia.
Sepanjang 2019, Komnas HAM menerima 2.757 (dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) aduan yang datang dari seluruh Indonesia. Wilayah terbanyak pengadu datang dari DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Jawa Timur dengan isu yang paling banyak diadukan adalah hak atas kesejahteraan terkait sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan, serta kepegawaian. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, lembaga yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM adalah kepolisian. Namun, jumlah aduan terkait kepolisian dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Komnas HAM juga memberikan perhatian khusus untuk isu-isu yang dianggap penting bagi masa depan demokrasi dan hak asasi manusia seperti penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, konflik agraria dan intoleransi.

B. Jika menurut saya pribadi, demokrasi Menurut adat istiadat, , maka demokrasi di Indonesia pasti akan mengedepankan nilai-nilai moral. Bukan hanya nilai moral, dalam kajian budaya pula, bangsa Indonesia juga mengedepankan Nilai Ketuhanan, dan Nilai Spritualitas. Ada juga Nilai Sosial dan Intelektual.
Saya sangat setuju dengan prinsip tersebut. Demokrasi tanpa prinsip Ketuhanan, maka akan menimbulkan masalah baru. Kita akan menjadi terlalu liberal dan tidak memiliki batasan dalam berpikir dan menyuarakan pikiran kita. Karena prinsip berketuhanan dan beragama meminta kita meyakini bahwa setiap hal yang kita lakukan akan selalu ada yang mengawasi dan setiap hal yang kita lakukan selalu ada batasannya.

C. Praktik demokrasi pada Indonesia sebenarnya telah berjalan sinkron menggunakan Pancasila & Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan menjunjung nilai hak asasi manusia. Contohnya pada aplikasi pemilu, pada mana ditetapkannya asas luberjurdil bagi masyarakat yg mempunyai hak pilih. Namun, pada pelaksanaannya masih belum berjalan menggunakan baik. Dapat dibuktikan menggunakan masih banyaknya perkara korupsi, suap, dll. Dapat diartikan terdapat unsur kecurangan pada aplikasi praktik demokrasi pada Indonesia.

Nama: Patresia Meiulina
NPM: 2116031102
Kelas: Reg B
Prodi: Ilmu Komunikasi


A. Dari apa yang saya lihat setelah membaca artikel tersebut, penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia pada tahun 2019 sangat memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masalah-masalah terkait HAM yang tejadi, seperti disebutkan diatas yaitu banyaknya agenda HAM yang mengalami kemacetan, serangan terhadap para pembela HAM, tidak adanya proses keadilan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, pejabat diskriminatif dan merendahkan kaum tertentu, rasisme, dan lain sebagainya. Namun ternyata, pemerintah tidak tinggal diam. Mereka berusaha memperbaiki masalah ini dengan terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Salah satunya adalah dengan meratifikasi hampir semua perjanjian HAM Internasional. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya negara dalam melindungi hak-hak warga negaranya sekaligus memberikan harapan tentang penegakkan HAM yang kokoh bagi tiap warga negara. Hal positif yang saya peroleh setelah membaca artikel tersebut adalah wawasan saya yang bertambah dan pandangan saya yang semakin dapat melihat bagaimana HAM dan kesetaraan diperlakukan di Indonesia.

B. Masyarakat Batak Toba memiliki berbagai kebudayaan unik, diantaranya terlihat dalam sistem sosial mereka yang menggunakan musyawarah untuk menentukan pemimpin mereka. Walau biasanya penentuan tersebut didasarkan pada garis keturunan, namun dalam sistem kepemimpinan lain serta dalam beberapa pengambilan keputusan, mereka menggunakan musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia sudah lama ada. Menurut saya prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah prinsip yang cocok digunakan di Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi ke-Tuhanan sebagaimana yang terdapat dalam sila pertama Pancasila.

C. Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia saat ini dapat dikatakan baik. Hal ini terbukti dari sikap pemerintah saat terjadinya aksi demonstrasi 11 Aprill 2022 kemarin. Saat itu pemerintah tampak mendengarkan dan menerima aspirasi para mahasiswa dan mengatakan bahwa mereka akan menindaklanjuti masalah tersebut. Pemerintah dan aparat keamanan tidak menolak dan berusaha membubarkan para demonstran, hal ini menunjukkan bahwa mereka menerima dan mendengar suara yang hendak disampaikan. Menurut saya hal ini sudah sesuai dengan hak manusia dimana manusia berhak untuk bersuara dan menyampaikan pendapat.

D. Saya merasa kesal dan kecewa. Para pejabat khususnya anggota parlemen sudah seharusnya menjadi penyambung lidah dan pemerhati masyarakat kecil. Mereka berpura-pura dengan menggunakan suara rakyat sebagai tameng dan topeng untuk menutupi niat asli mereka. Mereka terlihat jelas hanya ingin mencapai tujuan pribadi mereka. Menurut saya hal ini adalah tindakan jahat dimana mereka diberi amanah dan tugas untuk melindungi dan menolong rakyat khususnya rakyat kecil, namun setelah mendapatkan kepercayaan mereka malah menjadi buta dan menempatkan diri sendiri sebagai prioritas. Hal-hal seperti ini yang dapat menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pejabat pemerintah. Citra ini tentu dapat membuat masyarakat memandang pejabat dan pemerintah dengan pandangan buruk walau nyatanya tidak semua dari mereka bersikap demikian.

E. Menurut saya hal ini sangat memprihatinkan dan sangat disayangkan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia, khususnya yang telah jatuh ke dalam kekuasaan, rela melakukan apapun demi keegoisan mereka. Hubungannya dengan konsep HAM saat ini adalah mereka yang tidak bertanggung jawab itu tidak mempedulikan dan menghargai hak orang lain karena terlalu peduli dengan keuntungan dan tujuan pribadi.

Nama : Aulia Zahra
NPM : 2116031094
Kelas : Reg B
Prodi : Ilmu Komunikasi

Analisis Kasus II “Awan gelap untuk HAM di Indonesia”
Berdasarkan dari artikel tersebut membahas tentang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dengan beberapa contoh kasus yang terjadi pada tahun 2019 serta mengenai kejahatan HAM yang ada di Papua. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 2019 penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia terbilang kurang tegas dan masih banyak catatan kejahatan yang terjadi dalam pelaksanaannya hal ini dibuktikan dengan kemundurannya mutu HAM dan lainnya. Kurangnya peran pemerintah dan warganya dalam penegakan HAM seperti ini dapat menimbulkan ancaman seperti kembalinya rezim otoritarian. Namun walau begitu, terdapat sisi positif yang dapat diambil pemerintah yaitu Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional. Dan akhirnya ada harapan mengenai penegakan HAM yang dapat dilihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Misalnya upaya mahasiswa di Bali yag menyuarakan gerakan masyarakat terhadap penolakan reklamasi Teluk Benoa. Di Kendeng, Jawa Tengah, dalam gerakan tersebut komunitas masyarakat pegunungan merasa masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru - termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.

Kejahatan yang terjadi di Papua merupakan salah satu contoh kurangnya penegakan HAM di Indonesia. Misalnya pada kasus rasisme yang sangat umum dilakukan hingga saat ini. Tidak ada kejelasan yang pasti dari pemerintah tentang kasus ini, pemerintah malah menutupi kasus rasisme ini dengan masalah lainnya membuat seakan akan kasus rasisme di Papua ini tidak pernah terjadi karena ditutup oleh isu pemekaran daerah serta usaha kemerdekaan. Dalam hal ini, peran masyarakat sipil dalam penegakan HAM sangat penting , Salah satunya memastikan terjadinya pemenuhan HAM dalam segala aspek kegiatan kehidupan, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.
Pandangan saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, disini demokrasi sendiri merupakan bentuk kebebasan berpendapat dan berperilaku dengan mengutamakan kepentingan umum, dengan dilandaskannya dengan hukum berkeTuhanan kebebasan berpendapat tersebut dapat meminimalisir timbulnya konflik karena dalam setiap keputusan yang diambil terdapat dasar hukum milik Tuhan yang sudah pasti akurat kebenaran dan tentu tidak akan menjerumuskan kedalam hal yang merugikan.

Mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, hal tersebut merupkan bentuk perilaku menguntungkan diri sendiri pada kepentingan orang lain. Dalam hal ini upaya yang perlu dilakukan oleh kita sebagai rakyat biasa adalah pelaporan pada pihak berwajib, setelah itu kita percayakan pada pihak yang bertanggung jawab untuk menangani kasus tersebut. Dan setelahnya perlu ditanamkan pada warga bahwa sebagai wakil rakyat, yang menjadi prioritas adalah rakyat bukan diri sendiri.

Nama : Umi Zainun Faqihah
NPM : 2116031036
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Komunikasi

a. Isi artikel tersebut membahas mengenai keadaan HAM di negara Indonesia pada tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam, banyak agenda HAM mengalami kemacetan dan mutu HAM pun mengalami kemunduran bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM, hal-hal tersebut ditunjukkan lewat beberapa hal.
Hal positif yang dapat diambil setelah membaca artikel tersebut adalah saya menjadi lebih tahu bagaimana keadaan HAM di Indonesia (mendapat informasi baru) dan karena keadaan yang memburuk tersebut Indonesia terus berupaya melakukan langkah serta banyak gerakan dari masyarakat untuk memperbaiki keadaan sehingga menjadi lebih baik lagi.

b. Menurut analisa saya mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dikatakan sebagai hal yang baik karena demokrasi Pancasila diartikan sebagai sistem permusyawaratan dalam pemerintahan yang merujuk pada rakyat. Di Indonesia, Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum.

Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa adalah bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama. Dalam melaksanakan demokrasi antara pemerintah dan rakyat juga harus disadari bahwa hukum yang berlaku tidak hanya hukum buatan manusia, tetapi juga hukum Tuhan.

c. Penerapan Pancasila dalam demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah terlaksana dengan baik tetapi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan beberapa sila Pancasila. Demokrasi yang berkembang di Indonesia selama ini dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bangsa dan negara. Dan keadilan di Indonesia kerap kali belum merata atau menyeluruh kepada masyarakat.
d. Hal tersebut tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dan dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan kuasa. Mereka mendapatkan suara dengan cara mengatas namakan rakyat tanpa memikirkan kepentingan rakyat itu sendiri. Hal ini tentu membuat masyarakat kecewwa dan tetap masih sering terjadi di Indonesia sampai saat ini.
e. Perlakuan pihak yang seperti itu tentu akan merugikan rakyat. Masyarakat tentu akan menangkap persepsi yang baik jika pihak-pihak tersebut melakukan hal ini. Hal ini tidak adil bagi masyarakat karena mereka lupa akan tanggung jawabnya.

Nama : Ernisa Deshela Selviani
NPM : 2116031034
Kelas : Reg B
Prodi : Ilmu Komunikasi

A. Analisis saya terhadap artikel tersebut yakni, mereka mengkritisisasi tentang HAM yang dimana pada tahun 2019 dikatakan sebagai tahun yang kelam, banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Bisa dikatakan pada tahun tersebut, HAM dibawa mundur jauh kebelakang dan kembalinya rezim otoriterian. Dalam artikel tersebut juga membahas tentang pelanggaran-pelanggaran HAM dimasa lalu agar dapat segera diselesaikan. Karena, sampai saat ini masih tanpa ada pengungkapan kebenaran akan sisa-sisa masalah pelanggaran HAM tersebut. Pada artikel ini juga membahas tentang HAM di Papua yang dimana masih banyak terjadi diskriminasi baik itu dari ras, warna kulit dan memiliki identitas sosial yang berbeda. Dalam kemudian dalam artikel tersebut mengangkat isu kemiskinan, ketidaksetaraan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang dimana hal tersebut diangkat agar dalam rangka untuk menegakkan Hak Asasi Manusia. Hal positif yang dapat kita ambil adalah kita mengetahui bahwa berdasarkan Amnesty International pemerintah indonesia masih terus melakukan reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM di Indonesia yang lebih baik, untuk itu tugas kita sebagai mahasiswa tetap memiliki gerakan sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara yang dimana harus menegakkan hak-hak dan kebebasan berekspresi dan memberikan masukan atau komentar kepada pemerintah.

b. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang dimana demokrasi itu sendiri berdasarkan dari pancasila dan pancasila merupakan dasar-dasar negara indonesia yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangsa indonesia itu sendiri. Karena, pancasila mengandung cita-cita dan pedoman dasar bagi bangsa indonesia untuk mewujudkan jati diri bangsa indonesia yang sesungguhnya, demokrasi itu juga berlaku di Indonesia yang memiliki sifat kolektif yang telah menyatu atau membaur pada pergaulan hidup rakyat indonesia yang dimana itu mengindentifikasikan sudah berbaur dengan adat istiadat masyarakat Indonesia sendiri. sehingga, tidak bisa dihilangkan kapanpun. Dalam menjalankan suatu negara yang demokrasi maka perlu sesuai dengan jadi diri atau budaya bangsa indonesia dan pancasila merupakan cerminan bangsa indonesia. Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa yakni, karena demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila pancasila yang dimana demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama. Demokrasi yang berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa adalah demokrasi yang menolak liberalisme dan sekularisme. Namun demokrasi jenis ini menganut paham religious atau menolak atheisme.
3. Menurut saya HAM di Indonesia kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan kurang sesuai dengan UUD 1945. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pelanggaran yang banyak terjadi di Indonesia, seperti pembunuhan, diskriminasi, hingga pelecehan. Kasus-kasus ini terus meningkat angkanya setiap tahun yang dimana sudah tertulis dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 1 yang mengatakan bahwa ‘setiap warga negara berhak untuk hidup, kemerdekaan pikiran, tidak disiksa, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui dihadapan hukum serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut’ tetapi, nyatakanya pasal inilah yang banyak dilanggar padahal pasal ini sangat penting dalam membela HAM setiap warga negara.

4. Menurut saya, karena Indonesia adalah negara yang demokrasi dimana kedaulatan berada ditangan rakyat. Jika seringkali anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan masyarakat itu tandanya terjadi penyalahgunaan. Karena, kerja-kerja parlemen harus difokuskan pada persoalan yang berdampak besar dimasyarakat seperti kemiskinan dan kesejahteraan nasional. Sebagai pemimpin dan pejabat publik seharusnya anggota parlemen memprioritaskan konstitunya yang butuh banyak fasilitas dan berfikir untuk kepentingan rakyat jangan hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan seharusnya anggota parlemen solider juga berempati dengan konstitunya yang ada didaerah kampung-kampung yang miskin dan terpinggirkan. Itulah agenda politik yang harus parlemen dahulukan yang dimana harus mengatasnamakan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

5. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas adalah pihak-pihak tersebut tidak memahami apa itu sebenarnya HAM tersebut sehingga membuat emosi rakyat yang menjadi tumbalnya yang awalnya memiliki konotasi positif perlahan-lahan bergeser menjadi negatif karena pesan-pesannya yang menyerang identitas seseorang.

NAMA : Yuriche Devika Chellita
NPM : 2116031064
KELAS : Reg B
PRODI : Ilmu Komunikasi

Jawaban Analisis Soal:
A. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama tahun 2019 dirasa belum cukup baik. Bahkan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyebut tahun tersebut demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang, dan kembalinya rezim otoriter menjadi ancaman nyata yang dapat dilihat. Ada banyak agenda HAM yang mengalami kemacetan, dan banyak terjadi serangan terhadap para pembela HAM.
Namun di tengah situasi yang tidak terkendali tersebut masih ada hal positif yang dilakukan, Indonesia masih terus berusaha memastikan perlindungan HAM menjadi lebih baik, terbukti dengan Amnesty International yang mengakui bahwa Indonesia masih terus berkomitmen untuk meneggakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan Negara.
B. Menurut analisis saya dari demokrasi yang diambil dari adat istiadat budaya masyarakat Indonesia memang sangat diperlukan. Terutama dalam bertingkah laku dan juga berkehidupan di masyarakat. Kita harus selalu menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat setempat, dan jangan sampai melanggar adat istiadat yang telah ditetapkan.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia berkeTuhanan Yang Maha Esa yang berarti seluk beluk system serta perilaku dalam menjalankan Negara RI harus mentaati asas yang konsisten dengan nilai dan kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Demokrasi tanpa dasar berkeTuhanan akan menjadikan masyarakat berlaku dengan semena-mena dan tidak mengenal batasan.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, terbukti dari masih kurangnya penanganan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat. Dan juga masih banyaknya kasus penyuapan yang dilakukan oleh oknum-oknum besar yang memiliki otoritas dan juga wewenang.
D. Sebagai masyarakat Indonesia saya merasa kecewa terhadap perilaku anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan rakyat. Karena dengan begitu mereka telah menghancurkan kepercayaan rakyat. Hal-hal seperti ini memang sudah banyak terjadi, namun kita sebagai masyarakat Indonesia harus berusaha untuk mencegah hal seperti ini terulang. Hal yang dapat kita lakukan adalah mencari tahu dan juga menganalisis calon anggota parlemen yang akan kita pilih, dengan begitu kita dapat memastikan bahwa anggota yang kita pilih dapat mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik.
E. Menurut saya pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik akan terus memanipulasi masyarakat dalam segala kebijakannya. Hal ini sangat disayangkan, apalagi mereka adalah pihak yang memiliki wewenang serta kedudukan di pemerintahan. Pihak seperti ini seharusnya mampu menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Hal ini telah melanggar banyak kebijakan HAM yang berlaku di era saat ini, seperti hak menyampaikan pendapat, hak untuk berdemokrasi dan masih banyak lagi.

Nama : Riko Pranata
NPM : 2116031056
Kelas : Reg B
Prodi : Ilmu Komunikasi

A. Hasil analisis saya terhadap artikel pertama dalam rangka penegakkan HAM sudah tepat dilakukan, dimana dalam artikel tersebut disebutkan kelemahan-kelemahan dalam penegakkan HAM serta berbagai upayanya. Untuk artikel yang kedua sama bagusnya, mengingat fenomena diskriminasi terhadap masyarakat Papua tersebut memang masih ada sampai sekarang.
-Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca kedua artikel di atas adalah kesadaran dalam masalah-masalah HAM yang ternyata masih belum terlalu diperhatikan di negara kita. Serta kesadaran untuk meningkatkan toleransi antar suku. Serta kesadaran saya sebagai masyarakat untuk menegakkan prinsip-prinsip HAM.

B. Jika diambil dari nilai adat istiadat, maka demokrasi di Indonesia pasti akan mengedepankan nilai-nilai moral. Bukan hanya nilai moral, dalam kajian budaya pula, bangsa Indonesia juga mengedepankan Nilai Ketuhanan, dan Nilai Spritualitas. Ada juga Nilai Sosial dan Intelektual.
-Saya sangat setuju dengan prinsip tersebut. Demokrasi tanpa prinsip Ketuhanan, maka akan menimbulkan masalah baru. Kita akan menjadi terlalu liberal dan tidak memiliki batasan dalam berpikir dan menyuarakan pikiran kita. Karena prinsip berketuhanan dan beragama meminta kita meyakini bahwa setiap hal yang kita lakukan akan selalu ada yang mengawasi dan setiap hal yang kita lakukan selalu ada batasannya.

C. Menurut saya, praktik Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan pancasila dan UUD 1944. Walaupun ada beberapa yang sudah menjalankan tetapi nyatanya masih belum sesuai dengan HAM. Karena masih banyak beberapa kasus tentang suara rakyat tidak di dengar, mengadu dan komplain pun tidak ditanggapi, bahkan sampai terjadi aksi demonstrasi dan itu pula belum ada tanggapan atau respon dari pemerintah mengenai solusi dari permasalahan yang di demo.

D. Sikap saya mengenai kondisi adanya anggota parlemen yang mengatasnamakan kepentingan rakyat demi kepentingan pribadi, yaitu tentu saja saya merasa sangat menyayangkan hal tersebut. Karena bukan hanya menyayangkan tetapi malu dengan adanya sikap anggota parlemen tersebut. Bukankah mereka dipilih oleh rakyat untuk memenuhi kepentingan rakyat, tetapi mereka justru ingkar dan malah memikirkan dirinya sendiri apalagi berbohong mengatasnamakan rakyat. Tentu saja pelaku seperti itu sudah mengingkari janji dan sumpahnya saat dilantik menjadi anggota parlemen. Dan kasus-kasus seperti ini harusnya ditindaklanjuti bukan hanya sembunyi tangan, pura-pura tidak tahu, sehingga semakin banyak kasus-kasus seperti ini Karena tidak adanya hukuman jera bagi para pelaku tersebut.

E. Tanggapan saya atas pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dengan akar tradisi, maupun agama, dan tega menggerakkan loyalitas serta emosi rakyat yang bila perlu dikorbankan untuk kepentingan pribadi adalah suatu hal yang memalukan baik di mata hukum maupun negara. Apabila terdapat peristiwa serupa, seluruh masyarakat Indonesia berhak menuntut keadilan dan hak-hak lainnya sebagai warga negara yang dilindungi oleh hukum berlandaskan Pancasila. Keambiguan dalam hal tersebut akan berdampak sangat buruk berskala besar karena telah menyalahgunakan hak-hak istimewa yang dimiliki. Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa sangat erat karena akan melanggar ham masyarakat yang menjadi korban. Beberapa jenis ham yang terlanggar: hak untuk berdemokrasi, hak tanggung jawab, dan hak jaminan sosial.

Nama : Rizky Mulia Annisa Putry
NPM : 2116031012
Kelas : Reg B
Prodi : Ilmu Komunikasi

Jawaban :
A. Isi artikel tersebut membahas tentang HAM di Indonesia yang mengatakan bahwa kinerja HAM pada tahun 2019 semakin memburuk dan ada beberapa kritik yang disampaikan mengenai kegagalan pemerintah mengenai kegagalan dalam HAM, kasus rasisme , serta menyinggung masalah HAM lainnya. Hal positif yang saya dapatkan dalam artikel tersebut adalah semakin menambah pengetahuan mengenai pentingnya HAM bagi suatu negara dan masyarakatnya dan semakin tau kekurangan HAM yang ada di Indonesia.

B. Analisis saya mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, yakni nilai-nilai demokrasi (democracy values) adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua bangsa di dunia. Diantaranya nilai kebebasan, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian penting baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dikaitkan dengan kearifan lokal ternyata nilai-nilai demokrasi itu telah menjadi prinsip hidup dalam kearifan budaya Sunda. Sikap dan perilaku dalam budaya Sunda yang tentu kukuh pengkuh (berpegang teguh) pada landasan adat istiadat Sunda. Beberapa prinsip atau nilai-nilai demokrasi didasarkan pada kearifan budaya Sunda, sebagaimana tercermin dalam ungkapan atau peribahasa berikut diantaranya:
1) Ngeduk cikur kedah mitutur, nyokel jahe kedah micarek (tidak boleh korupsi, maling, mencuri, menyuap; kalau mau mengambil sesuatu harus seijin yang punya);
2) Sacangreud pageuh sagolek pangkek (menepati janji dan konsisten);
3) Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, ulah lali tina purwadaksina (harus mengikuti etika yang ada);
4) Nyaur kudu diukur nyabda kudu diunggang (berbicara harus tepat, jelas, bermakna, tidak asal bunyi);
5) Kudu hade gogog hade tagog (harus konsisten antara bicara dengan perilakunya); 6) Kudu paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantay-antay panangan (saling bekerja sama membangun kemitraan yang kuat).
Mengkaji nilai-nilai demokrasi dalam kearifan budaya lokal Sunda ternyata sejalan dengan prinsip demokrasi yang ditegakkan dalam kehidupan bernegara dewasa ini.
Menurut pendapat saya mengenai demokrasi yang Berke-Tuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan sila ke 3 yang ada di Pancasila “Ketuhanan yang Maha Esa” yang berarti demokrasi yang menolak liberalisme dan sekularisme. Namun, demokrasi jenis ini menganut paham religius atau menolak atheisme. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam berdemokrasi juga harus berdasarkan prinsip BerkeTuhanan yang Maha Esa, dan menurut saya itu merupakan hal yang bagus karena sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Pancasila.

C. Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUDNRI, meskipun ada beberapa yang memang sudah sesuai tetapi masih banyak yang belum sesuai dengan Pancasila dan UUDNRI. Praktik demokrasi di Indonesia juga masih belum menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dikarenakan masih banyak yang tidak adil kepada rakyat kecil dan masih ada rasisme dan banyak peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

D. Sikap saya ketika tahu ada anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan tidak mengepentingkan keinginan rakyat, adalah kecewa karena menurut saya hal yang mereka lakukan tersebut bisa dibilang perilaku yang jahat terhadap rakyatnya, karena mengatasnamakan rakyat demi kepentingannya sendiri, seharusnya sebagai anggota parlemen mereka sadar dengan tugasnya karena sudah dipilih dan dipercaya oleh rakyat apalagi mereka sudah menyebut kan sumpah dan janji yang sakral. Jika mereka melanggar sumpah dan janji tersebut sudah semestinya diberikan sanksi yang sepadan dengan perbuatannya, bukan nya bersembunyi dibalik kekuasaan mereka.

E. Pendapat saya mengenai adanya pihak atau orang yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar tradisi ataupun agama yang tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk dijadikan tumbal politik demi tujuan yang tidak jelas. Bagi saya hal ini sangat mengecewakan dan sangat disayangkan, karena untuk dipilih menjadi orang yang memiliki kekuasaan harus memiliki kepercayaan dari seluruh rakyat yang akan memilihnya, tetapi ketika semua sudah didapatkan kekuasaan tersebut malah disia siakan untuk tujuan yang tidak jelas dan pastinya merugikan rakyat. Apabila terjadi hal seperti yang disebutkan maka pelaku harus di berikan sanksi yang sepadan dengan perbuatan nya agar sadar akan kesalahannya dan merasa jera.

Nama : Ni Putu Ayu Ganitri
Npm : 2116031006
Kelas : Reg B
Prodi : Ilmu komunikasi

A. Dari artikel tersebut menjelaskan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia belum berjalan dengan baik dilihat dari kinerja tahhn 2019 yang masih berjalan buruk dan masih banyak kegagalan yang terjadi dalam penegalan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tetapi, hal baik masih ada karena masih memiliki upaya untuk reformasi dalam perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah dapat menambah wawasan saya mengenai penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan Hak Asasi Manusia.

B. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat atau budagya masyarakat Indonesia adalah salah satu hal yang baik karena ajaran adat istiadat atau budaya di Indonesia yang beragam dan memiliki ajaran yang tentunya mengarahkan ke nilai-nilai positif. Hal itu terjadi karena ajaran yang sudah ada dari turun temurun dan memang seharusnya masyarakat tetap melestarikannya
Menurut saya, prinsip demokrasi indonesia yang berketuhanan yang mahasa esa adalah setiap perilaku atau tindakan yang di lakukan manusia pastinya diketahui oleh Tuhan yang maha esa tentu nya kita sebagai manusia seharusnya tunduk terhadap hukum Tuhan bukan nya hanya hukum buatan manusia, setiap perbuatan harus di pertanggung jawabkan dihadapan Tuhan yang maha esa jadi seharusnya tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan tetap pada ajaran Tuhan.

C. Menurut saya, pratik demokrasi di Indonesia belum sesuai dengan nilai pancasila dan UUD NRI 1945 karena masih banyak kejadian-kejadian yang tidak mencerminkan nilai pancasila di lingkungan masyatakat seperti rasisme antar masyarakat, tidak saling menghormati adanya perbedaan yang ada dan tidak menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia karena melalukan diskriminasi, kekerasan antar manusia yang masih terjadi

D. Sikap saya mengenai kondisi anggota parlemen yang mengastasnamakan suara rakyat untuk kepentingan politik tentunya merasa sangat kecewa karena apa yang dilakukan oleh anggota parlemen tersebut sangat tidak di benarkan karena sebagai anggota parlemen yang sudah di berikan kepercayaan seharusnya melakukan yang terbaik untuk rakyat.

E. Menurut saya, pihak-pihak yang melakukan hal tersebut adalah orang- orang yang tidak memiliki perasaan karena yang dilakukan seharusnya mereka memberikan keadilan dan kenyamanan bagi masyarakat tentunya tidak boleh merugikan negara dan rakyat. Hubungannya dengan konsep Hak Asasi Manusia pada era demokrasi dewasa tentunya melangar HAM yang ada karena demokrasi yang ada tentunya sangat menguntungkan rakyat tetapi karena hal yang dilakukan oleh oknum di bertanggung jawab demokasi yang ada tidam berjalan dan malah merugikan rakyat.

NAMA : ATIKA RAHMAWATI
NPM : 2116031046
KELAS : REG B
PRODI : ILMU KOMUNIKASI

a. Dari artikel diatas kita bisa ketahui bahwa HAM di indonesia pata tahun 2019 masih bisa dibilang masih buruk. Masih banyak yang perlu pemerintah lakukan untuk meberantas atau mencegah pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM berat dimasa lalu dan penanganan konflik SDA. Pada tahun ini bisa disebut segabai tahun yang kelam karena banyak agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, hal ini ditunjukna lewat beberapa beberapa hal seperti menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender serta pelanggaran ahk perempuan,dll. namun masi ada kabar baik ditengah kabar kemerosotan mutu HAM di indonesia yaitu Amnesty Internasional mengakui bahwa indonesia terus melakukanbeberapa langah reformatif kunci supaya memastikan perlindungan HAM yang lebih baik , menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sistem keamanan publik. Slah satu contohnya seperti , Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.

b. Analisis saya mengenai demokrasi indonesia yang diambil dari adat istiadat / budaya asli masyarakat indonesia yaitu nilai nilai yang ada pada demokrasi banyak diambil dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya yang ada di indonesia. Nilai demokrasi yang ada sekarang telah menjadi prinsip hidup dalam kearifan budaya sunda . sikap dan perilaku dalam budaya sunda yang kukuh pengkuh atau berpegang teguh pada landasan adat sunda. Ditegaskan dalam ungkapan “kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea” yang artinya “harus mengacu kepada hukum, menjunjung negara dan mufakat untuk kebaikan bersama”.

Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukan bahwa segala nilai yang ada di demokrasi indonesia tidak lepas dari ajaran tuhan yang mengarah kepada kebaikan , seperti yang ditegaskan dalam pancasila sila ke-1.

c. Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sesuai dengan UUDNRI 1945 serata menjunjung tinggi HAM dengan sepenuhnya. masih banyaknya pelanggaran HAM yang tejadi dan belum ditindak dengan tegas oleh pemerintah, atau bahkan masih banyak korban dari pelanggaran HAM yang kasusunya masih terabaikan karena

d. Sangat mengecewakan rakyata, dimana pada dasarnya mereka dipilih untuk mewakilkan suara rakyat namun mereka menyelewengkan kepercayaan rakyat dan lebih mementingkan urursan pribadi dibanding urusan masyarakat.

e. Pendapat saya mengenai pihak-pihak pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyatadalah suatu hal yang sangat mengecewakan dan tidak bisa dibanggakan. Pada era dekomkrasi sekarang ini tentulah sudah termasuk pelanggaran HAM. Rakyat menderita karena ulah keegoisan para petinggi.

Nama : Refanda Faiz Ananta
NPM :2116031066
Kelas : REG B
Prodi : Ilmu Komunikasi

Analisis Soal!
A. 2019 dapat dikatakan menjadi tahun yang kelam bagi HAM di indonesia dikarenakannya terjadinya kemacetan dan mundurnya mutu HAM di indonesia, hal tersebut ditunjukan melalui beberapa hal seperti, tidak ada proses keadilan atas pelanggaran HAM, lalu menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi dan masi banyak lagi. Namun terlepas dari itu terdapat pula perkembangan supremasi hukum dan mereformasi sektor publik untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.
hal positif yang bisa saya ambil adalah selain menambah wawasan tentang HAM, para pejuang ham tidak kenal lelah untuk berjuang meningkatkan kualitas keadilan HAM yang ada

B. Sikap demokrasi di Indonesia pada umumnya bersumber dari nilai nilai ada istiadat masyarkat asli Indonesia, seperti halnya pancasila yang bersumber dari nilai budaya masyarkat Indonesia. salah satu prinsip demokrasi Indonesia adalah berketuhanan yang maha esa, hal tersebut merupakan bentuk pengimplementasian dari sila pertama dalam Pancasila

C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini belumlah sepenuhnya sesuai dengan pancasila dan UUD NRI 1945, salah satu contoh mengapa praktik demokrasi di Indonesia belum sesuai seperti yang tertera didalam artikel yang sudah kita baca bersama


D. Saya sangat kecewa terhadap para wakil rakyat yang mementingkan agenda politiknya sendiri dan berbeda dengan kepentingan rakyat. Hal tersebut dapat dilihat dengan cukup banyaknya para wakil rakyat dengan memanfaatkan “kursi” demi kepentingan pribadinya. Dan seharusnya mereka malu terhadap hal itu

E. Tanggapan saya terhadap pihak yang memiliki kekuasaan karismatik dengan akar tradisi, agama, tega meneggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, saya sangat kecewa dan sedih terhadap pihak pihak tersebut.
Mereka yang sudah dipilih oleh para masyarakat seharusnya mendahulukan kepentingan masyarakat banyak daripada mementingkan diri sendiri. Jelas hal tersebut sudah melanggar HAM dalam berdemokrasi, jika terus seperti ini maka lambat laun para masyarakat tidak akan percaya kembali kepada para tokoh yang sudah menumbalkan mereka.

NAMA: Rafael Andrew Christian Saputra

NPM: 2116031052

KELAS: Reg B

PRODI: Ilmu Komunikasi

Jawaban:

A.Artikel tersebut memaparkan laporan-laporan dan penilaian dari beberapa lembaga dan ahli mengenai kualitas HAM di Indonesia beberapa waktu ke belakang, terutama pada tahun 2019. Meskipun disebutkan bahwa Indonesia terus berusaha untuk membenahi penegakan HAM, tetapi sebagian besar laporan berisi mengenai kemunduran dalam penegakan HAM di Indonesia.
Dari pemaparan pada artikel tersebut, dapat saya tarik kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia masih harus bekerja keras dalam pelaksanaan penegakan HAM serta harus membagi fokus HAM nya ke berbagai sektor.

B.Demokrasi yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat asli masyarakat Indonesia merupakan salah satu terobosan yang tepat dalam usaha penerapan demokrasi di Indonesia, hal ini dikarenakan dengan ada nya nilai-nilai budaya asli masyarakat, maka masyarakat tidak akan kesulitan untuk memahami demokrasi yang dianut di Indonesia. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan indentitas bangsa yang baik dan sudah sepatutnya menjadi salah satu aspek yang mendasari kehidupan berbangsa di Indonesia. Dengan adanya nilai-nilai ketuhanan, maka masyarakat Indonesia yang demokratis dapat tetap menjaga moral yang baik sesuai dengan nilai Ketuhanan di tengah perkembangan zaman dan perubahan budaya global.

C.Menurut saya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini sedang rentan terhadap gangguan dari agenda politik dari partai-partai yang ingin memperoleh keuntungan pribadi atau golongan. Hal ini dapat dilihat dari isu yang beredar belakangan ini seperti isu mengenai perpanjangan masa jabatan presiden yang belum jelas merupakan usulan riil atau merupakan sabotase informasi yang ditujukan untuk meruntuhkan kesatuan dan persatuan bangsa.

D.Sebagai bagian dari rakyat, tentu saya mengecam tindakan dan prinsip anggota parlemen yang mengutamakan agenda politik yang tidak memihak rakyat. Hal tersebut patut untuk dipermasalahkan oleh negara. Parlemen dibentuk untuk mewakili suara rakyat dan demi kesejahteraan rakyat.

E.Tindakan politik seperti ini sudah jelas merupakan tindakan tercela karena pihak terkait telah memperalat loyalitas rakyat demi kepentingan pribadi. Tidak jarang oknum seperti ini bahkan “menjual nilai-nilai” demi meraih kepentingan politik pribadi dan memperoleh kekuasaan. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan konsep HAM di era demokrasi ini.

Nama: Puspita Dwi Anggraeni
NPM: 2116031080
Kelas: Reg B
Prodi: Ilmu Komunikasi

A. isi artikel tersebut menjelaskan bagaimana penangan HAM di Indonesia sangat buruk terutama pada tahun 2019, bahkan ada banyak kasus penyerangan terhadap pembela HAM. Salah satu contoh penanganan HAM yang buruk di Indonesia adalah kasus wasior dan wamena. Hal positif yang saya dapat adalah meskipun 2019 terlihat suram, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya.
B. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia merupakan hal yang positif contohnya gotong royong. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah demokrasi yang menolak liberalisme dan sekularisme. Namun, demokrasi jenis ini menganut paham religius atau menolak atheisme. Artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
C. Ada beberapa yang belum sesuai, contohnya kasus wamena yang terjadi di Papua.
D. Kita semua setuju bahwa orang-orang seperti itu harus segera diberantas, karna banyak dari mereka yang malah mementingkan diri sendiri, dan merugikan masyarakat luas.
E. Hal itu merupakan hal yang melanggar hak asasi manusia dan melenceng dari maksud demokrasi itu sendiri.