Jelaskan menurut andadampak yang terjadi jika keterlibatan militer dalam politik pada sebuah negara masih ada hingga sekarang?
Saya Yohana Lestari npm 1813033005 izin menanggapi pak :
Dampak jika militer masih terlibat dalam dunia politik hingga sekarang yaitu mengakibatkan militer berubah menjadi alat kekuasaan rezim untuk melakukan pembenaran atas kebijakan pemerintah. Seperti yang terjadi pada masa orde baru, kalangan militer melakukan pendekatan tangan besi dengan alasan menghindari huru-hara politik dan ekonomi yang terjadi pada masa rezim Sukarno. Campur-tangan militer dalam kehidupan sipil ini, sayangnya, berujung pada penindasan bahkan kekerasan terhadap suara-suara kritis, bahkan siapapun yang sekadar berbeda pendapat dengan pemerintah. Akan tetapi, jika lembaga-lembaga pemerintahan berencana untuk merekrut perwira militer, mereka harus menempuh proses yang sama dengan calon-calon lainnya. Karena tidak masuk akal jika perwira-perwira generasi baru ini dihalangi untuk memasuki sektor publik karena dosa-dosa institusinya di masa lampau. Hal ini bisa dilihat dari semakin banyaknya warganegara Indonesia yang berdinas di ketentaraan memiliki kapasitas dan keterampilan profesional, masuk akal jika sumber daya ini dimanfaatkan.
Dampak jika militer masih terlibat dalam dunia politik hingga sekarang yaitu mengakibatkan militer berubah menjadi alat kekuasaan rezim untuk melakukan pembenaran atas kebijakan pemerintah. Seperti yang terjadi pada masa orde baru, kalangan militer melakukan pendekatan tangan besi dengan alasan menghindari huru-hara politik dan ekonomi yang terjadi pada masa rezim Sukarno. Campur-tangan militer dalam kehidupan sipil ini, sayangnya, berujung pada penindasan bahkan kekerasan terhadap suara-suara kritis, bahkan siapapun yang sekadar berbeda pendapat dengan pemerintah. Akan tetapi, jika lembaga-lembaga pemerintahan berencana untuk merekrut perwira militer, mereka harus menempuh proses yang sama dengan calon-calon lainnya. Karena tidak masuk akal jika perwira-perwira generasi baru ini dihalangi untuk memasuki sektor publik karena dosa-dosa institusinya di masa lampau. Hal ini bisa dilihat dari semakin banyaknya warganegara Indonesia yang berdinas di ketentaraan memiliki kapasitas dan keterampilan profesional, masuk akal jika sumber daya ini dimanfaatkan.
Saya Novita Trisnawati npm 1813033027, izin memberikan pendapat pak. Jika militer tetap terlibat dalam politik di sebuah negara, maka tidak dapat dihindari di masa depan akan terjadi kudeta militer. Kudeta militer adalah perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa, yang dilakukan oleh pihak militer. Ketika suatu negara akan beralih transisi dari rezim militer menjadi demokratis, akan ada banyak pihak yang tidak setuju terlebih pihak militer. Hal ini seperti yang terjadi di Myanmar. Tahun 2021, pihak demokratis partai NLD dan Suu Kyi seharusnya sudah memulai masa jabatan kedua. Namun, pihak militer tidak terima dan mulai untuk melakukan kudeta. Kudeta ini didasari pada klaim militer tentang adanya kecurangan daftar pemilih dalam pemungutan suara, meskipun komisi pemilihan mengatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Militer Myanmar melakukan ambil alih pemerintahan dan dan menjadikan Aung San Suu Kyi serta beberapa pejabat negara sebagai tahanan rumah.
Negara yang dimana militer tetap mencampuri urusan politik, tidak akan bertahan lama karena rezim politik terlalu menekan masyarakat. Hal ini juga terjadi pada negara Indonesia pada tahun 1998 dengan terjadinya pergantian Orde Baru menjadi Reformasi. Sekian pak dari saya. Terimakasih.
Negara yang dimana militer tetap mencampuri urusan politik, tidak akan bertahan lama karena rezim politik terlalu menekan masyarakat. Hal ini juga terjadi pada negara Indonesia pada tahun 1998 dengan terjadinya pergantian Orde Baru menjadi Reformasi. Sekian pak dari saya. Terimakasih.
Assalamualaikum we.wb bapak saya Delia mulniyati npm 1813033019 izin menanggapi
Militer tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat dan pertikaian antar kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mengganggu kestabilan dan jalannya pemerintahan. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politicking demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Memang sudah seharusnya di dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi mengharapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil. Rakyat perlu mendukung terbentuknya Doktrin TNI baru yang menjamin TNI dapat berperang membela setiap jengkal wilayah teritorial Republik Indonesia, yang ditetapkan sebagai wilayah Nusantara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, sampai titik darah penghabisan, menggunakan peralatan modern dengan tingkat kemandirian tinggi. Sekian wassalamu'alaikum wr.wb
Militer tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat dan pertikaian antar kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mengganggu kestabilan dan jalannya pemerintahan. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politicking demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Memang sudah seharusnya di dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi mengharapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil. Rakyat perlu mendukung terbentuknya Doktrin TNI baru yang menjamin TNI dapat berperang membela setiap jengkal wilayah teritorial Republik Indonesia, yang ditetapkan sebagai wilayah Nusantara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, sampai titik darah penghabisan, menggunakan peralatan modern dengan tingkat kemandirian tinggi. Sekian wassalamu'alaikum wr.wb
Saya Resti Nurmaya Npm 43 izin menanggapi pak..
Militer tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat dan pertikaian antar kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mengganggu kestabilan dan jalannya pemerintahan. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politicking demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik.
Adanya campur tangan militer terhadap dunia politik akan mengakibatkan kekacauan seperti yang telah terjadi pada masa masa sebelumnya. Dimana, hal ini akan menimbulkan perasaan superior di kalangan militer yang melihat bahwa dwifungsi adalah alat untuk mencampuri urusan segala pihak tanpa terbendung. Dalam pandangan mereka, orang sipil seolah-olah tak mempunyai hak untuk menentukan segala sesuatu tanpa seizin militer.
sekian yang dapat saya sampaikan, terimakasih pak..
Militer tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat dan pertikaian antar kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mengganggu kestabilan dan jalannya pemerintahan. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politicking demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik.
Adanya campur tangan militer terhadap dunia politik akan mengakibatkan kekacauan seperti yang telah terjadi pada masa masa sebelumnya. Dimana, hal ini akan menimbulkan perasaan superior di kalangan militer yang melihat bahwa dwifungsi adalah alat untuk mencampuri urusan segala pihak tanpa terbendung. Dalam pandangan mereka, orang sipil seolah-olah tak mempunyai hak untuk menentukan segala sesuatu tanpa seizin militer.
sekian yang dapat saya sampaikan, terimakasih pak..
Saya Hermia Wati npm 1813033023 izin menanggapi pak:
Dampak yang terjadi jika keterlibatan militer dalam politik pada sebuah negara masih ada hingga saat ini adalah, berubahnya peran militer yang mulanya sebagai alat keamanan negara menjadi alat kekuatan rezim untuk melakukan pembenaran atas segala kebijakan pemerintah. Hal itu nengakibatkan terjadinya banyak ikut campur tangan dari militer dalam kehidupan perpolitikan Indonesia saat ini. Sehingga kemungkinan akan terjadi penindasan-penindasan dari militer terhadap orang-orang yang mengkritisi jalannya perpolitikan yang dianggap mengganggu ideologi dalam dunia perpolitikan, dimana dalam hal ini terlihat memudarnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi ciri dari negara Indonesia. Terimakasih
Dampak yang terjadi jika keterlibatan militer dalam politik pada sebuah negara masih ada hingga saat ini adalah, berubahnya peran militer yang mulanya sebagai alat keamanan negara menjadi alat kekuatan rezim untuk melakukan pembenaran atas segala kebijakan pemerintah. Hal itu nengakibatkan terjadinya banyak ikut campur tangan dari militer dalam kehidupan perpolitikan Indonesia saat ini. Sehingga kemungkinan akan terjadi penindasan-penindasan dari militer terhadap orang-orang yang mengkritisi jalannya perpolitikan yang dianggap mengganggu ideologi dalam dunia perpolitikan, dimana dalam hal ini terlihat memudarnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi ciri dari negara Indonesia. Terimakasih
Saya Septi Annisa NPM 1713033025 izin menanggapi
Militer tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat dan pertikaian antar kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mengganggu kestabilan dan jalannya pemerintahan. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politicking demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Memang sudah seharusnya di dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi mengharapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil. Rakyat perlu mendukung terbentuknya Doktrin TNI baru yang menjamin TNI dapat berperang membela setiap jengkal wilayah teritorial Republik Indonesia, yang ditetapkan sebagai wilayah Nusantara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, sampai titik darah penghabisan, menggunakan peralatan modern dengan tingkat kemandirian tinggi. Jikalau militer masih terlibat dalam politik maka tugas utama militer akan berubah bahkan bisa menjadi tidak maksimal sebagaimana menstinya menjaga keamanan negara.
Militer tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat dan pertikaian antar kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mengganggu kestabilan dan jalannya pemerintahan. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politicking demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Memang sudah seharusnya di dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi mengharapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil. Rakyat perlu mendukung terbentuknya Doktrin TNI baru yang menjamin TNI dapat berperang membela setiap jengkal wilayah teritorial Republik Indonesia, yang ditetapkan sebagai wilayah Nusantara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, sampai titik darah penghabisan, menggunakan peralatan modern dengan tingkat kemandirian tinggi. Jikalau militer masih terlibat dalam politik maka tugas utama militer akan berubah bahkan bisa menjadi tidak maksimal sebagaimana menstinya menjaga keamanan negara.
Saya Lidia Millinia Npm 1813033031 izin menggapi pak;
Memang sudah seharusnya di dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi mengharapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil. Hal itu nengakibatkan terjadinya banyak ikut campur tangan dari militer dalam kehidupan perpolitikan Indonesia saat ini. Sehingga kemungkinan akan terjadi penindasan-penindasan dari militer terhadap orang-orang yang mengkritisi jalannya perpolitikan yang dianggap mengganggu ideologi dalam dunia perpolitikan.
Memang sudah seharusnya di dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi mengharapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil. Hal itu nengakibatkan terjadinya banyak ikut campur tangan dari militer dalam kehidupan perpolitikan Indonesia saat ini. Sehingga kemungkinan akan terjadi penindasan-penindasan dari militer terhadap orang-orang yang mengkritisi jalannya perpolitikan yang dianggap mengganggu ideologi dalam dunia perpolitikan.
Nama saya Amalia Sari npm 1813033055 izin menjawab pak, kehadiran golongan militer pada politik pemerintahan di Indonesia berdampak pada dua hal yaitu stabilitas politik pemerintahan Indonesia dan stabilitas pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Dampak keterlibatan militer terhadap pemerintahan di Indonesia pada tahun 1958-1998 berdampak pada keadaan politik dalam negeri maupun politik luar negeri Indonesia. Keadaan politik dalam negeri pada waktu itu dapat dikatakan stabil karena Indonesia berhasil menjalankan demokrasi dengan dibuktikannya pemilu 1971-1997 yang dapat terselenggara.
Saya Erika Sukma Lestari npm 1813033021 izin menambahkan Dampak jika militer masih terlibat dalam dunia politik hingga sekarang yaitu mengakibatkan militer berubah menjadi alat kekuasaan rezim untuk melakukan pembenaran atas kebijakan pemerintah. Seperti yang terjadi pada masa orde baru, kalangan militer melakukan pendekatan tangan besi dengan alasan menghindari huru-hara politik dan ekonomi yang terjadi pada masa rezim Sukarno. Campur-tangan militer dalam kehidupan sipil ini, sayangnya, berujung pada penindasan bahkan kekerasan terhadap suara-suara kritis, bahkan siapapun yang sekadar berbeda pendapat dengan pemerintah. Memang sudah seharusnya di dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi mengharapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil. Rakyat perlu mendukung terbentuknya Doktrin TNI baru yang menjamin TNI dapat berperang membela setiap jengkal wilayah teritorial Republik Indonesia, yang ditetapkan sebagai wilayah Nusantara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, sampai titik darah penghabisan, menggunakan peralatan modern dengan tingkat kemandirian tinggi. Jikalau militer masih terlibat dalam politik maka tugas utama militer akan berubah bahkan bisa menjadi tidak maksimal sebagaimana menstinya menjaga keamanan negara.
Saya Salsabila Az Zahra NPM 1813033037 izin menjawab pak.
Akibat yang ditimbulkan jika keterlibatan militer dalam politik pada sebuah negara masih ada hingga saat ini adalah, berubahnya peran militer yang mulanya sebagai alat keamanan negara menjadi alat kekuatan rezim untuk melakukan pembenaran atas segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politicking demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Memang sudah seharusnya didalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional di kembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi menghrapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil.
Akibat yang ditimbulkan jika keterlibatan militer dalam politik pada sebuah negara masih ada hingga saat ini adalah, berubahnya peran militer yang mulanya sebagai alat keamanan negara menjadi alat kekuatan rezim untuk melakukan pembenaran atas segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politicking demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Memang sudah seharusnya didalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional di kembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi menghrapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil.
Sekian terima kasih pak
Saya Siska NPM 1813033007 izin menanggapi pak, terkait dampak yang terjadi jika keterlibatan militer dalam politik pada sebuah negara masih ada hingga sekarang?
Jawabannya yaitu akan menimbulkan kelompok-kelompok yang menolak adanya keterlibatan militer ini didalam politik. Hal ini dapat diperinci sebagai berikut:
1. Kelompok yang menolak dwifungsi ABRI bertolak dari pemikiran yang menentang kehadiran ABRI dalam maslah non-militer. Kelompok ini jelas berpegang pada prinsip supremasi sipil, dan hanya mengijinkan tentara terlibat pada urusan non-militer pada keadaan darurat.
2. Kelompok yang tidak apriori menolak peran sosial-politik ABRI, tetapi menghendaki pembatasan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Secara terinci kelompok ini menunjuk MPR sebagai tempat ABRI untuk berperan. Dengan melibatkan ABRI di MPR, kelompok ini mengharapkan ABRI bisa terhindar dari kudeta.
3. Kelompok yang tergolong pragmatis melihat dwi fungsi ABRI sebagai tidak terhindarkan lagi karena dalam politik riil kekuatan masih di perlukan. Kendati demikian kelompok ini berharap agar realitas politik tersebut hendaknya tidak di jadikan ukuran atau landasan dalam mengambil kebijakan secara nasional dan lintas waktu. Oleh sebab itu kelompok ini berharap agar Peran sosial-politik ABRI di bidang kekaryaan harus senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Kelompok struktural melihat ABRI sebagai penjamin stabilitas pembangunan dan persatuan bangsa. Bagi kelompok ini pengurangan jumlah personel ABRI dalam jabatan-jabata sipil yang selama ini di pegangnya, bahkan di DPR-RI akan mempengaruhi proses manajemen pemerintahan pada umumnya, dan pengendalian konflik pada khususnya.
Jawabannya yaitu akan menimbulkan kelompok-kelompok yang menolak adanya keterlibatan militer ini didalam politik. Hal ini dapat diperinci sebagai berikut:
1. Kelompok yang menolak dwifungsi ABRI bertolak dari pemikiran yang menentang kehadiran ABRI dalam maslah non-militer. Kelompok ini jelas berpegang pada prinsip supremasi sipil, dan hanya mengijinkan tentara terlibat pada urusan non-militer pada keadaan darurat.
2. Kelompok yang tidak apriori menolak peran sosial-politik ABRI, tetapi menghendaki pembatasan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Secara terinci kelompok ini menunjuk MPR sebagai tempat ABRI untuk berperan. Dengan melibatkan ABRI di MPR, kelompok ini mengharapkan ABRI bisa terhindar dari kudeta.
3. Kelompok yang tergolong pragmatis melihat dwi fungsi ABRI sebagai tidak terhindarkan lagi karena dalam politik riil kekuatan masih di perlukan. Kendati demikian kelompok ini berharap agar realitas politik tersebut hendaknya tidak di jadikan ukuran atau landasan dalam mengambil kebijakan secara nasional dan lintas waktu. Oleh sebab itu kelompok ini berharap agar Peran sosial-politik ABRI di bidang kekaryaan harus senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Kelompok struktural melihat ABRI sebagai penjamin stabilitas pembangunan dan persatuan bangsa. Bagi kelompok ini pengurangan jumlah personel ABRI dalam jabatan-jabata sipil yang selama ini di pegangnya, bahkan di DPR-RI akan mempengaruhi proses manajemen pemerintahan pada umumnya, dan pengendalian konflik pada khususnya.
Izin Menanggapi pak, saya Joko Sutrisno (1813033013)
Dampak dari adanya keterlibatan militer dalam politik pada sebuah negara masih ada hingga saat ini adalah, berubahnya peran militer yang mulanya sebagai alat keamanan negara menjadi alat kekuatan rezim untuk melakukan pembenaran atas segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politik demi kepentingan sewaktu-waktu atas nama masing-masing golongan yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Seperti yang terjadi pada masa orde baru, kalangan militer melakukan pendekatan tangan besi dengan pencegahan huru-hara politik dan ekonomi yang terjadi pada masa rezim Sukarno. Campur tangan militer dalam kehidupan sipil ini, hati-hati, pedulikan pada kekerasan bahkan terhadap suara-suara kritis, bahkan siapapun yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Memang sudah seharusnya di negara demokrasi seperti ini, militer secara profesional dan proporsional untuk mengembalikan peran dan kemampuan yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi mengharapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil.
Dampak dari adanya keterlibatan militer dalam politik pada sebuah negara masih ada hingga saat ini adalah, berubahnya peran militer yang mulanya sebagai alat keamanan negara menjadi alat kekuatan rezim untuk melakukan pembenaran atas segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politik demi kepentingan sewaktu-waktu atas nama masing-masing golongan yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Seperti yang terjadi pada masa orde baru, kalangan militer melakukan pendekatan tangan besi dengan pencegahan huru-hara politik dan ekonomi yang terjadi pada masa rezim Sukarno. Campur tangan militer dalam kehidupan sipil ini, hati-hati, pedulikan pada kekerasan bahkan terhadap suara-suara kritis, bahkan siapapun yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Memang sudah seharusnya di negara demokrasi seperti ini, militer secara profesional dan proporsional untuk mengembalikan peran dan kemampuan yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi mengharapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil.
Saya Agus Triyoga npm 41 izin menanggapi pak, dampak yang terjadi jika keterlibatan militer dalam politik pada sebuah negara masih ada hingga sekarang akan mengakibatkan kekacauan seperti yang telah terjadi pada masa masa sebelumnya. Dimana, hal ini akan menimbulkan perasaan superior di kalangan militer yang melihat bahwa dwifungsi adalah alat untuk mencampuri urusan segala pihak tanpa terbendung. Dalam pandangan mereka, orang sipil seolah-olah tak mempunyai hak untuk menentukan segala sesuatu tanpa seizin militer. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politicking demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik.
Saya Dwi Mawarni npm 1813033033 izin menanggapi.
Militer merupakan salah satu kaum yang menonjol. Karena hampir selalu terlibat dalam agenda perubahan politik. Sesungguhnya militer terlibat dalam politik merupakan hal yang telah melekat sejak awal indonesia berdiri. Disain militer sendiri adalah sebagai kekuatan yang mandiri dan tidak tinggal diam terhadap masalah politik, kemudian menjadikan militer sebagai kekuatan yang lebih stabil daripada politik. Namun di era demokrasi liberal saat ini banyak interaksi langsung militer dalam panggung politik, baik legislatif maupun eksekutif. Peran dan pengaruh militer dalam politik memamng dipengaruhi oleh konflik kepentingan dan persaingan yang sedang bertarung memperebutkan kekuasaan. Dan dimasa sekarang kita bertemu dengan warga militer yang beralih menjadi waga sipil demi terjun ke dunia politik. Bagi mereka politik bukan dunia baru bagi mereka. Namun hal ini yang menyebabkan kekaburan tugas-tugas antara sipil dan militer, peforma diranah politik dan perang.
Terima kasih.
Militer merupakan salah satu kaum yang menonjol. Karena hampir selalu terlibat dalam agenda perubahan politik. Sesungguhnya militer terlibat dalam politik merupakan hal yang telah melekat sejak awal indonesia berdiri. Disain militer sendiri adalah sebagai kekuatan yang mandiri dan tidak tinggal diam terhadap masalah politik, kemudian menjadikan militer sebagai kekuatan yang lebih stabil daripada politik. Namun di era demokrasi liberal saat ini banyak interaksi langsung militer dalam panggung politik, baik legislatif maupun eksekutif. Peran dan pengaruh militer dalam politik memamng dipengaruhi oleh konflik kepentingan dan persaingan yang sedang bertarung memperebutkan kekuasaan. Dan dimasa sekarang kita bertemu dengan warga militer yang beralih menjadi waga sipil demi terjun ke dunia politik. Bagi mereka politik bukan dunia baru bagi mereka. Namun hal ini yang menyebabkan kekaburan tugas-tugas antara sipil dan militer, peforma diranah politik dan perang.
Terima kasih.