MIA Kebijakan Publik dan Aplikasinya 2025

Kelangkaan BBM solar menyebabkan antrean panjang di banyak SPBU dan bukan fenomena baru karena masalah ini sudah muncul berulang dalam beberapa tahun terakhir. Penyebab utama menurut Kementerian ESDM adalah gangguan logistik, lonjakan permintaan sektoral, dan efek komunikasi kebijakan yang memengaruhi pasokan daerah. Kuota Solar JBT 2025 sebesar 18,8 juta kL pada pertengahan September tersisa sekitar 3%, sehingga pasokan JBT ini sangat tipis. (1) (2)

Untuk mengawal kuota yang sangat tipis ini agar tetap tepat sasaran, kemungkinan pemerintah memperketat verifikasi pembelian subsidi melalui QR Code MyPertamina, sehingga kendaraan tanpa pendaftaran atau QR tidak valid berisiko ditolak dan pembatasan volume harian akan lebih tegas. Termasuk anterian yang muncul akibat antisipatif (panic buying) sehingga permintaan harian akan terus meningkat. Sementara realokasi cadangan kuota BBM antarwilayah membutuhkan waktu dan menghadapi kendala logistik.

Di lapangan, penerapan QR Code pada pembelian biosolar di SPBU Pertamina diperkirakan mendorong lonjakan pembelian di SPBU swasta, dan ini menjadi salah satu penyebab kelangkaan. (3) Pasokan BBM non subsidi di SPBU swasta yang sempat kosong/tersendat ini direspon pemerintah dengan rencana “impor BBM satu pintu melalui Pertamina” dengan alasan pasokan lebih terkendali (pembatasan) dan stok yang lebih aman (4) berlandaskan Perpres 191/2014 dan Permendag 21/2019. Kebijakan ini tentu menuai kritik terkait persaingan sehat karena berpotensi mempersempit pilihan konsumen dan memperkuat dominasi Pertamina di pasar BBM nonsubsidi. Pemberitaan terhadap rencana kebijakan ini sangat ramai baik di media maupun flatform digital lainnya (medsos).

Paradigma Kebijakan Publik terkait kasus kelangkaan solar ini:

Saya, secara singkat berusaha menganalisis dari sudut pandang pemerintah (Kementerian ESDM dan pihak Pertamina), kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan BBM secara umum (Solar dalam kasus kelangkaan) untuk sasaran JBT yang tepat guna sesuai Perpres 191/2014 dan menjaga stabilitas harga termasuk “impor BBM satu pintu melalui Pertamina” dimaksud sebagai kalaborasi swasta-Pertamina dalam menjamin pasokan BBM. Apakah kita bisa melihat kebijakan ini sebagai kebijakan dengan pendekatan elit-oriented? Saya pribadi melihatnya ya, walaupun secara “resmi” tujuannya adalah pro-publik dan memiliki payung hukum yang jelas. Namun pada implementasinya kurang transparan, keputusan diambil oleh aktor terbatas, minim akuntabilitas, dan mempersempit ruang pelaku lain sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat (keterbatasan stok, panic buying, dan keresahan masyarakat lainnya terkait pelayanan). Kebijakan ini juga dapat dilihat sebagai kebijakan dengan pendekatan Institusionalisme yang sangat kuat. Peran pemerintah sangat kuat mengatur kebijakan dengan berlandaskan aturan-aturan sebelumnya termasuk penugasan Pertamina sebagai “satu pintu” operasional. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini dapat dinilai efektif, efisien, equity, dan memenuhi asas-asas kebijakan publik, tentu perlu kita kaji lebih detil. Namun menurut pandangan pribadi saya, pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu menyelesaikan akar masalah utama terlebih dahulu terkait kelangkaan BBM (khususnya solar) sehingga tidak berlarut-larut dan berulang setiap tahun.  Hal ini menjadi sangat penting karena erat dengan perputaran roda ekonomi. Di sisi lain, menambah kebijakan prokontra terhadap pasokan BBM non subsidi tanpa kajian dampak pasar yang kuat hanya akan memperbesar risiko menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Sumber:

1.      https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita

2.      https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/83747/serapan-bbm-bersubsidi-kuota-pertalite-tersisa-10-solar-3/2

3.      https://www.cnbcindonesia.com/news/20250911181316-4-666274/pembelian-bbm-pertalite-solar-subsidi-100-sudah-pakai-qr-code?

4.      https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250918160710-85-1275146/esdm-blak-blakan-alasan-impor-bbm-satu-pintu-lewat-pertamina?

Agus Effendi, NPM. 2526061014

Kelangkaan BBM bersubsidi, khususnya solar, merupakan fenomena kompleks yang tidak bisa dipahami hanya sebagai ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Dalam perspektif kebijakan publik, masalah ini mencerminkan kegagalan dalam setiap tahapan siklus kebijakan, mulai dari formulasi, implementasi, hingga evaluasi. Antrean panjang di SPBU di berbagai daerah, menunjukkan adanya masalah struktural dalam distribusi serta lemahnya pengawasan, yang diperparah oleh praktik penyalahgunaan seperti pelangsiran. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial sekaligus mencerminkan keterbatasan kapasitas negara dalam menjamin akses energi yang merata dan berkeadilan.

masalah kelangkaan solar berbeda-beda dapat diliat dari beberapa pihak yang terlibat. Pemerintah melihatnya sebagai beban fiskal yang memerlukan pembatasan kuota dan penyaluran terarah, Pertamina menekankan ketidakseimbangan kuota dengan lonjakan permintaan, masyarakat menyoroti sulitnya akses yang menghambat aktivitas ekonomi, dan pelaku usaha sering memanfaatkan perbedaan harga untuk penyalahgunaan subsidi. Perbedaan persepsi ini menyebabkan formulasi kebijakan belum sepenuhnya efektif dan kohesif. Di lapangan, implementasi menghadapi tantangan pengawasan, perilaku orang yang tidak patuh, serta keterbatasan infrastruktur, sehingga antrean panjang dan praktik penyelewengan tetap terjadi.

Dampak kelangkaan solar dirasakan langsung oleh masyarakat yang sangat bergantung pada bahan bakar ini, seperti nelayan dan petani, yang mengalami penurunan pendapatan dan gangguan produktivitas. Fenomena ini juga menimbulkan efek domino pada sektor logistik, distribusi barang, dan biaya produksi, yang pada akhirnya mendorong inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, alih-alih hanya mengatur kuota atau harga, solusi yang efektif memerlukan reformasi menyeluruh pada siklus kebijakan publik, mulai dari pendefinisian masalah yang tepat, pengawasan implementasi yang kuat, hingga evaluasi yang responsif terhadap dampak yang muncul.

Kesimpulan
Kelangkaan solar bersubsidi merupakan fenomena kompleks yang merefleksikan tantangan dalam setiap tahapan siklus kebijakan publik. Paradigma kebijakan publik menunjukkan bahwa persoalan ini tidak sekadar berkaitan dengan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi antara formulasi kebijakan yang tidak seragam, implementasi yang lemah, serta evaluasi yang belum optimal. Oleh karena itu, solusi terhadap kelangkaan solar tidak cukup hanya dengan menambah kuota atau mengatur harga, melainkan menuntut reformasi menyeluruh pada seluruh tahapan kebijakan, mulai dari pendefinisian masalah yang tepat, pengawasan implementasi yang lebih ketat, hingga evaluasi yang transparan dan responsif terhadap dampak yang muncul.

Siti Nurhasanah ( 2526061011 )

Fenomena kekurangan BBM solar dapat dianalisis melalui sudut pandang kebijakan publik dengan mengamati bagaimana pemerintah merancang, melaksanakan, dan menilai kebijakan yang berhubungan dengan distribusi dan subsidi BBM. Kekurangan ini terjadi karena kombinasi faktor seperti lonjakan permintaan akibat peningkatan aktivitas ekonomi, ketidak efisienan dalam sistem distribusi, penerapan sistem baru yang kurang dipahami, serta praktik penimbunan oleh individu tertentu.

Dalam hal kebijakan, pemerintah menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan subsidi agar BBM tetap dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan mengatur kuota serta distribusi agar pasokan tetap terjamin. Ketidaksesuaian antara kuota yang ditentukan dengan kebutuhan nyata di lapangan juga mencerminkan adanya masalah dalam perencanaan dan koordinasi antara lembaga yang berhubungan.

Dengan demikian, paradigma kebijakan publik mengharuskan perbaikan dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih responsif, transparan, dan partisipatif agar solusi yang dihasilkan mampu mengatasi kelangkaan dengan efektif dan berkelanjutan. sehingga dalam hal ini semua stakeholders diharapakan mampu bersinergi agar masalah kelangkaan BBM Solar dapat terselesaikan dan tidak terjadi kelangkaan kembali.

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu sumber energi utama yang memiliki peran vital dalam mendukung aktivitas ekonomi, transportasi, pertanian, serta sektor perikanan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir fenomena kelangkaan solar kerap terjadi di berbagai daerah. Kelangkaan ini memicu antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), keterlambatan distribusi barang, hingga meningkatnya biaya produksi diberbagai sektor. Kondisi tersebut menimbulkan problem multidimensional yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan

Dari perspektif administrasi publik, kelangkaan solar bukan hanya fenomena teknis dalam manajemen distribusi energi, tetapi juga menyangkut efektivitas kebijakan publik, keadilan sosial, serta kapasitas tata kelola pemerintah dalam melibatkan berbagai aktor. Paradigma New Public Management (NPM) membawa perspektif menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan mekanisme pasar dalam tata kelola publik (Osborne & Gaebler, 1992). Dalam kerangka NPM, kelangkaan solar dianggap sebagai kegagalan manajerial dalam mengelola rantai pasok energi, termasuk monopoli distribusi dan subsidi yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, pendekatan NPM mendorong diversifikasi aktor distribusi, penggunaan teknologi informasi dalam penyaluran subsidi, serta kebijakan berbasis hasil yang lebih responsif terhadap dinamika permintaan pasar.

Pemerintah tengah menggodok revisi Perpres No. 191/2014 untuk memperjelas kriteria pengguna yang berhak atas BBM bersubsidi (solar dan pertalite), agar penyaluran lebih tepat sasaran. BPH Migas merencanakan pengetatan batas maksimal volume harian pembelian solar subsidi per kendaraan untuk mencegah penyalahgunaan. Pemerintah juga mengusulkan dalam RAPBN 2025 alokasi volume solar subsidi serta besaran subsidi (Rp/liter) tetap, dengan kontrol lebih ketat untuk sektor yang bukan prioritas.

Meski sudah ada regulasi, ada indikasi penyalahgunaan solar subsidi oleh pihak yang tidak seharusnya, misalnya sektor industri atau pertambangan. Regulasi dilarang untuk penggunaan industri tersebut tapi dalam praktik pengawasannya tidak selalu konsisten. Infrastruktur pengawasan dan distribusi (termasuk regulasi daerah, pengawasan di SPBU, rekomendasi lokal) masih perlu diperkuat agar regulasi berjalan efektif.

Untuk mengatasi kelangkaan BBM solar, pemerintah perlu:

1. Memperkuat regulasi dan pengawasan distribusi solar bersubsidi agar tepat sasaran, khususnya bagi nelayan, petani, dan pelaku transportasi kecil.
2. Memanfaatkan teknologi informasi (misalnya digital tracking dan QR code) guna meningkatkan transparansi penyaluran serta mencegah penyalahgunaan.
3. Mendorong kolaborasi multi-aktor, melibatkan pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam monitoring distribusi solar.
4. Menata ulang skema subsidi dengan mekanisme yang lebih adil, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat produktif.

Nama : Nabilah Putri Sakinah 

NPM   : 2526061017

Fenomena gejala kelangkaan BBM yang marak saat ini jika dijelaskan melalui paradigma kebijakan publik, yaitu dengan memahami bagaimana kebijakan dibuat, dijalankan, serta adanya evaluasi kebijakan dalam mengatasi masalah-masalah publik khususnya kelangkaan BBM. Di Indonesia kelangkaan BBM sudah sering terjadi, akan tetapi pemerintah tidak langsung menanggapi atau mengambil tindakan dengan membuat kebijakan baru, sehingga sering kali adanya lonjakan permintaan konsumen yang membuat kebutuhan solar meningkat tajam melebihi stok yang tersedia, belum lagi kuota solar bersubsidi terbatas yang terkadang permintaan lebih tinggi dibandingkan stok solar yang ada. Penyebab-penyebab tersebut dapat menjadi antrean panjang di SPBU, adanya kenaikan harga pokok, hambatan dalam aktivitas ekonomi, dan adanya penimbunan solar. 

Dalam Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 (termasuk perubahan lewat Perpres 117 Tahun 2021) yaitu mengatur penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM bersubsidi dan aturan terkait batas volume/distribusi. Menurut saya, dalam penjelasan paradigma rasional, kelangkaan solar mencerminkan adanya kemungkinan kegagalan dalam perencanaan distribusi dan alokasi energi, terutama solar bersubsidi. Pemerintah mungkin gagal memprediksi permintaan aktual, atau distribusi tidak sesuai dengan kebutuhan sektor transportasi dan industri. Sehingga ketidakseimbangan ini perlu adanya pengambilan keputusan berbasis data dan peningkatan sistem monitoring dalam pendistribusian BBM.

Jadi, peran pemerintah dalam menanggapi kelangkaan BBM (solar) sebaiknya yaitu  memperkuat pengawasan distribusi BBM agar tidak terjadi penimbunan atau penyalahgunaan, terutama untuk BBM bersubsidi seperti solar dan gunakan sistem digitalisasi distribusi (seperti barcode, aplikasi MyPertamina) untuk memastikan BBM tepat sasaran. Sedangkan peran masyarakat dalam menghadapi fenomena ini yaitu memahami bahwa krisis energi dan kelangkaan BBM juga terkait dengan isu lingkungan global (perubahan iklim, cadangan minyak terbatas) serta mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan energi ramah lingkungan.

Dewasa ini, kelangkaan bahan bakar minyak, terutama jenis solar menjadi perbincangan hangat di seluruh khalayak media sosial maupun media masa. antrian-antrian kendaraan truck dan pick-pick up sering kita jumpai di SPBU hampir di seluruh wilayah Lampung. akibatnya, aktivitas ekonomi terhambat, banyak yang terhambat akibat fenomena sosial ini karena akomodasi distribusi barang dan angkutan hasil bumi banyak yang terhambat. kelangkaan ini bukan hanya sekedar soal "kurang pasukan minyak di SPBU", melainkan persoalan kebijakan yang melibatkan banyak aktor, aturan dan kebijakan.  masalah publik ini bukan masalah baru, melainkan masalah yang terus berulang-ulang. perlu kita pahami bahwa ketika keluhan menumpuk dan aktivitas ekonomi terganggu, isu tersebut masuk ke agenda kebijakan. Pemerintah kemudian merumuskan pilihan, dengan menetapkan keputusan, melaksanakan kebijakan dan pada akhirnya mengevaluasi. Siklus ini yang kemudia menjadi penentu apakah kebijakan sudah tepat sasaran atau justru menimbulkan permasalahan baru. Dari sisi siapa yang berkuasa mengambil keputusan, kita bisa melihat paradigma elit. keputusan mengenai kuota, subsidi, dan distribusi banyak berada di tangan pemerintah pusat, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), dan Pertamina. prosedur ini menghasilkan keputusan yang cepat karena berfokus pada pertimbangan fiskal dan stabilitas makro. sementara kebutuhan masyarakat kelas bawah seperti nelayan kecil, petani kecil, dan sopir angkutan kurang terwakili, maka dari itu transparansi dan akuntabilitas sangat penting agar kebijakan tidak “jauh dari dapur rakyat”. selanjutnya ada paradigma kelembagaan (institutional). Kelangkaan BBM kerap lahir dari aturan dan prosedur yang belum serasi: tumpang-tindih kewenangan, pengawasan yang tidak seragam, serta koordinasi pusat-daerah yang belum padu. Misalnya, satu daerah menerapkan SOP ketat terhadap pendistribusian BBM, sementara daerah lain longgar dari pengawasan. Akibatnya, penyaluran menjadi tidak merata dan rantai distribusi menjadi mudah “tersendat”. Solusi pada ranah ini adalah memperjelas peran tiap lembaga, menyusun SOP yang seragam, dan membangun mekanisme koordinasi yang teratur. dalam kacamata paradigma kelompok kepentingan. Solar bersubsidi ditujukan bagi pihak tertentu, tetapi kenyataannya banyak kelompok berkepentingan yang “tarik-menarik”, mulai dari pelaku usaha kecil, sampai oknum yang mencari celah untuk penimbunan atau penyalahgunaan. Ketika tarik-menarik kepentingan mencapai titik buntu, yang muncul adalah kelangkaan di lapangan. Karena itu, dialog yang jujur, data penerima manfaat yang akurat, serta penegakan aturan yang konsisten menjadi kunci agar kebijakan tidak disandera kepentingan sempit.  Sebagai sebuah sistem politik, kelangkaan dapat dipahami sebagai masukan (tuntutan dan dukungan) dari masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah menanggapi dengan keluaran kebijakan: menambah kuota, melakukan inspeksi, memperketat sanksi, atau menerapkan digitalisasi distribusi. Dalam praktik dilapangan pemerintah bisa memilih pendekatan rasional atau inkremental. Pendekatan rasional idealnya berbasis data menyeluruh: siapa sasaran subsidi, berapa kebutuhan musiman, bagaimana risiko kebocoran, dan opsi apa yang paling efisien. Namun, ketika waktu sempit, langkah bertahap seperti menambah jam layanan SPBU, menyalurkan tambahan kuota sementara, atau melakukan sidak berkala dapat menjadi “penahan sementara”. Kuncinya adalah tidak berhenti perbaikan secara parsial, melainkan bergerak menuju pembenahan struktural.

Pada tahap implementasi, dua hal penting perlu dipadukan. Pertama, pendekatan top-down dengan tujuan jelas, instruksi tegas, dan rantai komando kuat, terutama saat darurat. Kedua, pendekatan bottom-up yang mengakui adanya diskresi petugas lapangan, sepanjang disertai pedoman yang jelas, pelaporan digital, dan pengawasan yang akuntabel. Kita juga harus menutup celah “permainan” di lapangan melalui insentif dan disinsentif seperti penghargaan bagi kepatuhan, sanksi tegas bagi pelanggaran. Lalu, apa langkah konkret yang dapat kita dorong bersama adalah yang Pertama, digitalisasi penyaluran end-to-end: penerima subsidi ter verifikasi (berdasarkan identitas usaha/penyedia transportasi barang/nelayan/petani), kuota tercatat otomatis, dan transaksi diawasi melalui dasbor yang memantau selisih pasokan-permintaan harian. Kedua, pembenahan kelembagaan: keseragaman aturan, SOP yang jelas dan tegas, dan satuan tugas lintas lembaga yang bekerja dengan target dan tolok ukur kinerja yang terukur. Ketiga, pelibatan pemangku kepentingan secara bermakna seperti asosiasi nelayan, penyedia angkutan darat, pelaku UMKM, dan pemerintah daerah duduk bersama melaksanakan mediasi dan menyepakati aturan main yang adil dan dapat dijalankan. Keempat, penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, sehingga efek jera tercipta dan budaya “cari celah” berkurang. Terakhir, kita harus menilai bahwa kebijakan bukan hanya dari cepat tidaknya permasalahan kelangkaan BBM menghilang, tetapi juga dari keadilan (equity), efisiensi, efektivitas, dan keterlibatan masyarakat. Subsidi harus tepat sasaran, distribusi harus dapat diprediksi, prosedur harus adil, dan kesejahteraan sosial harus meningkat. Dengan kacamata kebijakan publik yang menyeluruh, kita tidak berhenti pada menyalahkan satu pihak, tetapi mendorong perubahan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan bersama agar permasalahan publik seperti kelangkaan BBM terutama solar bersubsidi atau kasusu serupa tidak terjadi kembali 

Nama: Risandi Koswara

NPM: 2526061001

Fenomena kelangkaan solar yang saat ini marak terjadi dapat dianalisis melalui paradigma elite, kelembagaan, dan kelompok sebagaimana dijelaskan dalam model kebijakan publik. Dalam perspektif elite theory, kebijakan distribusi solar lebih banyak mencerminkan kepentingan kelompok kecil yang berkuasa dibandingkan kebutuhan masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan asumsi Dye dan Ziegler bahwa kebijakan publik sering dibuat untuk kepentingan ruling elite, sehingga kelompok rentan seperti nelayan, sopir truk, dan petani kurang mendapatkan akses yang adil. Sementara itu, menurut institutionalism, kelangkaan solar juga bisa dipahami sebagai kelemahan institusi formal pemerintah dalam menjalankan fungsi regulasi, pengawasan, dan koordinasi distribusi BBM bersubsidi.

Selain itu, group theory menekankan bahwa kebijakan publik adalah hasil tarik-menarik antar kelompok kepentingan. Kelangkaan solar merupakan titik ekuilibrium dari perjuangan berbagai kelompok, mulai dari industri besar hingga masyarakat pengguna kecil. Karena adanya perbedaan kekuatan politik dan ekonomi, kelompok yang lebih berpengaruh sering kali memenangkan akses terhadap distribusi solar. Situasi ini memperlihatkan pentingnya peran pemerintah sebagai mediator agar kebijakan distribusi BBM tidak timpang dan mampu menyeimbangkan kebutuhan seluruh kelompok.

Sementara itu, melalui kerangka political system theory dan model rasional–inkremental, kelangkaan solar dapat dipandang sebagai kegagalan sistem politik dalam merespons input masyarakat. Tuntutan publik yang kesulitan memperoleh solar seharusnya diproses menjadi agenda kebijakan, kemudian menghasilkan keputusan yang efektif. Namun, realitas menunjukkan bahwa pemerintah cenderung melakukan penyesuaian kecil (inkremental) tanpa perubahan signifikan pada sistem distribusi. Padahal, model rasional menuntut perencanaan berbasis data yang akurat dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Fenomena kelangkaan solar yang terjadi saat ini adalah contoh gejala empiris yang dapat dipahami dari berbagai paradigma kebijakan publik, hal tersebut menunjukkan kompleksitas hubungan antara kepentingan elit, kelemahan institusi, serta responsivitas sistem politik.

Paradigma kebijakan publik adalah lensa atau kerangka berpikir untuk memahami bagaimana suatu masalah muncul, dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Kita akan menggunakan paradigma yang paling umum, Stages Heuristic Model (Model Tahapan), untuk menganalisis kasus ini.

Kelangkaan solar telah berhasil menjadi isu prioritas (agenda pemerintah) karena dampaknya yang luas dan langsung terhadap stabilitas ekonomi dan sosial.

Pemerintah merumuskan beberapa alternatif, dengan mempertimbangkan efektivitas, biaya ekonomi, dan dampak sosial politik. Kebijakan targeting dipilih sebagai kompromi untuk menghindari kenaikan harga sembari menjamin ketersediaan untuk kelompok prioritas

Niat kebijakan baik, tetapi implementasinya lemah. Kelemahan dalam aspek komunikasi, kapasitas sistem teknologi, dan pengawasan lapangan menyebabkan kebijakan tidak berjalan mulus dan justru memunculkan masalah baru.

Evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan bersifat jangka pendek dan kuratif (mengobati gejala), bukan jangka panjang dan preventif(menyembuhkan penyakit).

Analisis Akar Masalah dengan Paradigma yang Lebih Dalam

Menggunakan paradigma stages heuristic saja tidak cukup. Kita perlu melihat paradigma ekonomi politik.

• Subsidi BBM sebagai Kebijakan Populis: Harga solar yang murah adalah kebijakan populis yang secara politis sulit untuk dihapus. Pemerintah menghadapi dilema: menaikkan harga berisiko menyebabkan protes sosial dan ketidakpuasan politik, sementara mempertahankan subsidi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menciptakan distorsi pasar.

• Global Energy Crisis: Harga minyak mentah dunia yang tinggi dan melemahnya nilai Rupiah terhadap Dolar AS memperburuk situasi. Biaya impor dan refinery membengkak, sementara harga jual dalam negeri tetap rendah. Ini membuat selisih (subsidi) yang harus ditanggung pemerintah semakin besar.

mengapa di indonesia terjadi kelangkaan jenis bahan bakar solar? menurut saya itu dikarenakan adanya penyelewengan oleh oknum itu sendiri. yang menggunakan solar subsidi secara ilegal.. selain itu adanya kendala pasokan dan pendistribusian dari depot SPBU itu sendiri.. saya juga menyarankan memberi solusi bahwa harus ada kebijakan (pengawasan) tentang bagaimana proses pendistribusian tersebut berjalan sehingga masyarakat bisa merasakannya.. misalnya salah satunya dengan cara membuat UU terkait proses pendistribusiannya dengan melibatkan pihak penegak hukum.