MKU PKN KIMIA A GENAP 2024/2025

Nama: Salsabila Zidani Dhasilvi
Kelas: 2217011008
Kelas: A

Video ini membahas perjalanan panjang demokrasi di Indonesia dari masa revolusi kemerdekaan hingga era reformasi. Pada masa revolusi, demokrasi belum berkembang karena situasi negara yang fokus mempertahankan kemerdekaan. Peran pers seperti Tempo lebih sebagai alat perjuangan ketimbang kontrol terhadap kekuasaan.

Masa demokrasi parlementer (1945–1959) dianggap sebagai masa kejayaan demokrasi karena banyak prinsip demokrasi diterapkan. Namun, sistem ini gagal karena politik aliran yang memecah belah, lemahnya fondasi sosial ekonomi, dan ketidaksukaan elite militer serta Soekarno terhadap sistem multipartai yang tidak stabil.

Lalu pada masa demokrasi terpimpin (1959–1965), kekuasaan berpusat pada Presiden Soekarno dan diwarnai ketegangan antara tiga kekuatan besar: ABRI, Soekarno, dan PKI. Demokrasi berubah menjadi otoriter dan ruang partisipasi rakyat semakin sempit.

Pada masa Orde Baru, demokrasi dibungkus dalam konsep Demokrasi Pancasila. Tiga tahun awal terlihat ada harapan, namun kemudian kekuasaan semakin terkonsentrasi pada ABRI dan birokrasi. Partai politik dikendalikan, kebebasan sipil dibatasi, dan masyarakat dibuat tidak punya pilihan yang berarti dalam politik.

Era reformasi sejak 1998 membawa perubahan besar. Soeharto turun karena tekanan rakyat, dan demokrasi mulai dibuka kembali. Pemilu dilaksanakan lebih jujur dan adil, kekuasaan bisa berganti hingga ke tingkat desa, proses rekrutmen politik lebih terbuka, dan hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat lebih dihormati. Namun, demokrasi era reformasi ini masih dalam tahap mencari bentuk idealnya.

Secara keseluruhan, saya melihat bahwa demokrasi Indonesia berkembang melalui berbagai fase, dari yang sangat terbatas hingga terbuka. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam konsolidasi institusi politik dan budaya demokrasi di masyarakat. Video ini menggambarkan bahwa demokrasi bukan hasil instan, melainkan proses panjang yang butuh komitmen dari semua pihak.

Nama: Suvia Puspita
NPM: 2217011122
Kelas: A

Video ini menjelaskan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa revolusi kemerdekaan hingga era reformasi. Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi di Indonesia masih sangat terbatas karena bangsa Indonesia tengah berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Fokus utama pada masa itu adalah mempertahankan kedaulatan dan melawan penjajah, sehingga praktik demokrasi belum bisa berkembang secara ideal. Pers seperti Tempo memainkan peran penting sebagai alat perjuangan dan media inspiratif dalam mendukung revolusi.

Memasuki masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 hingga 1959, Indonesia mengalami masa kejayaan demokrasi karena unsur-unsur demokratis seperti pemilu dan kebebasan partai politik mulai dijalankan. Namun, demokrasi parlementer mengalami kegagalan akibat dominasi politik aliran yang menimbulkan konflik antarpartai, lemahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta munculnya ketidakharmonisan antara Presiden Soekarno dan militer yang merasa tidak puas dengan arah politik saat itu. Hal ini menyebabkan pemerintahan menjadi tidak stabil dan rentan konflik.

Pada masa demokrasi terpimpin yang dimulai tahun 1959, kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno. Praktik demokrasi saat itu cenderung otoriter karena adanya ketegangan kuat antara tiga kekuatan politik utama, yaitu ABRI, Soekarno, dan PKI. Demokrasi tidak berjalan secara sehat karena keputusan-keputusan politik didominasi oleh kehendak presiden. Selanjutnya, pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, demokrasi sempat menunjukkan harapan di awal kekuasaan. Namun, setelah tiga tahun, peran militer menjadi sangat dominan. Pemerintahan bersifat sentralistik, pembatasan terhadap partai politik terjadi, dan kontrol terhadap kehidupan publik serta media diperketat. Demokrasi pada masa ini hanya menjadi formalitas tanpa kebebasan yang sejati.

Terakhir, pada masa reformasi yang dimulai tahun 1998 hingga sekarang, demokrasi di Indonesia mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan. Reformasi ditandai dengan jatuhnya Presiden Soeharto akibat gerakan masyarakat yang menuntut perubahan. Demokrasi yang diterapkan kembali berlandaskan Pancasila, namun dengan karakteristik yang lebih terbuka dibandingkan era Orde Baru. Pemilu menjadi lebih demokratis, rotasi kekuasaan berjalan secara teratur, perekrutan politik dilakukan secara terbuka, dan sebagian besar hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat mulai terjamin. Walaupun masih dalam tahap pencarian jati diri, demokrasi era reformasi memberikan harapan akan terciptanya sistem politik yang lebih sehat dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nama: Vivi Della Septiani
Kelas: 2217011161
Kelas: A

Video “Demokrasi Itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara?” menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem yang penuh dinamika dan perbedaan pendapat, bahkan sering kali gaduh, namun dari situlah justru muncul kekuatannya. Dalam konteks sejarah Indonesia, demokrasi pada masa Revolusi Kemerdekaan (1945–1949) masih sangat terbatas karena fokus utama bangsa saat itu adalah mempertahankan kemerdekaan. Meski demikian, media seperti *Tempo* mulai memperlihatkan semangat kebebasan berpendapat sebagai cikal bakal demokrasi. Memasuki era Demokrasi Parlementer (1950–1959), Indonesia mengalami fase eksperimen demokrasi yang cukup terbuka, namun penuh konflik antar partai dan kepentingan ideologis, sehingga pemerintahan menjadi tidak stabil. Masa ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi memberi ruang kebebasan, tetap dibutuhkan aturan dan kedewasaan politik agar sistem berjalan baik.

Berlanjut ke masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965), demokrasi mengalami penyimpangan karena kekuasaan terpusat di tangan Presiden Soekarno, ditambah dominasi militer dan PKI, yang menyebabkan kebebasan berekspresi menurun drastis. Ini menjadi cerminan bahwa demokrasi bisa kehilangan makna jika tidak dijalankan dalam koridor hukum dan prosedur yang benar. Kondisi makin memburuk pada masa Orde Baru (1966–1998), di mana Demokrasi Pancasila dijalankan secara otoriter dan terpusat. Rakyat kehilangan suara karena kebebasan dibungkam, partai dikendalikan, dan keputusan politik dimonopoli oleh pemerintah dan militer. Demokrasi yang seharusnya gaduh dan terbuka justru menjadi sunyi dan terkekang.

Barulah pada era Reformasi (1998–sekarang), demokrasi kembali dibangkitkan dengan karakteristik yang lebih sehat. Pemilu dilaksanakan secara lebih adil dan terbuka, kekuasaan bisa berganti secara demokratis, serta kebebasan berpendapat lebih dijamin. Meski masih dalam proses pembenahan dan pencarian jati diri, era ini memperlihatkan upaya serius masyarakat untuk menjaga dan memperbaiki demokrasi. Keseluruhan isi video ini memperkuat pesan bahwa demokrasi, walaupun tidak sempurna dan penuh tantangan, tetap menjadi sistem terbaik dalam menjamin kebebasan dan keadilan, asalkan dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat.

Nama : Ayu Shafa Salsabila
NPM : 2217011021

Video ini mengulas perjalanan panjang demokrasi di Indonesia, dimulai sejak masa revolusi kemerdekaan hingga periode reformasi. Pada masa revolusi, demokrasi belum berkembang karena fokus utama bangsa saat itu adalah mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kolonial. Media massa seperti Tempo lebih berfungsi sebagai alat perjuangan daripada sebagai pengawas kekuasaan.

Periode demokrasi parlementer (1945–1959) sering dianggap sebagai masa keemasan demokrasi karena banyak prinsip demokratis yang diterapkan. Namun, sistem ini tidak bertahan lama akibat perpecahan politik berbasis ideologi, lemahnya struktur sosial ekonomi, serta ketidakpuasan dari kalangan militer dan Presiden Soekarno terhadap sistem multipartai yang dianggap tidak stabil.

Memasuki era demokrasi terpimpin (1959–1965), kekuasaan terkonsentrasi pada Presiden Soekarno. Ketegangan muncul antara tiga kekuatan utama: ABRI, Soekarno, dan PKI. Demokrasi pada masa ini bergeser ke arah otoritarianisme, dan ruang partisipasi masyarakat menjadi semakin terbatas.

Selanjutnya, di era Orde Baru, demokrasi dikemas dalam bentuk Demokrasi Pancasila. Pada awalnya, ada secercah harapan, namun seiring waktu kekuasaan semakin terpusat di tangan militer dan birokrasi. Partai politik dibatasi perannya, kebebasan sipil ditekan, dan rakyat tidak memiliki banyak pilihan politik yang nyata.

Reformasi yang dimulai pada 1998 membawa angin segar bagi demokrasi. Kejatuhan Soeharto diikuti oleh terbukanya kembali ruang demokratis. Pemilu menjadi lebih transparan dan adil, sirkulasi kekuasaan terjadi hingga ke tingkat lokal, proses rekrutmen politik menjadi lebih terbuka, serta hak-hak sipil seperti kebebasan berpendapat mulai dihormati. Meski begitu, demokrasi di era reformasi ini masih terus berproses menuju bentuk yang ideal.

Secara keseluruhan, saya menilai bahwa demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan bertahap, dari yang semula sangat terbatas hingga menjadi lebih terbuka. Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam memperkuat institusi politik dan menumbuhkan budaya demokrasi dalam masyarakat. Video ini menekankan bahwa demokrasi bukan sesuatu yang instan, melainkan hasil dari proses panjang yang memerlukan komitmen kolektif.

NAMA : Dian Nopita Sari

NPM : 2217011012

KELAS : A

Video ini membahas perjalanan panjang demokrasi di Indonesia dari masa revolusi kemerdekaan hingga era reformasi. Pada masa revolusi, demokrasi belum berkembang karena situasi negara yang fokus mempertahankan kemerdekaan. Peran pers seperti Tempo lebih sebagai alat perjuangan ketimbang kontrol terhadap kekuasaan.

Masa demokrasi parlementer (1945–1959) dianggap sebagai masa kejayaan demokrasi karena banyak prinsip demokrasi diterapkan. Namun, sistem ini gagal karena politik aliran yang memecah belah, lemahnya fondasi sosial ekonomi, dan ketidaksukaan elite militer serta Soekarno terhadap sistem multipartai yang tidak stabil.

Lalu pada masa demokrasi terpimpin (1959–1965), kekuasaan berpusat pada Presiden Soekarno dan diwarnai ketegangan antara tiga kekuatan besar: ABRI, Soekarno, dan PKI. Demokrasi berubah menjadi otoriter dan ruang partisipasi rakyat semakin sempit.

Pada masa Orde Baru, demokrasi dibungkus dalam konsep Demokrasi Pancasila. Tiga tahun awal terlihat ada harapan, namun kemudian kekuasaan semakin terkonsentrasi pada ABRI dan birokrasi. Partai politik dikendalikan, kebebasan sipil dibatasi, dan masyarakat dibuat tidak punya pilihan yang berarti dalam politik.

Era reformasi sejak 1998 membawa perubahan besar. Soeharto turun karena tekanan rakyat, dan demokrasi mulai dibuka kembali. Pemilu dilaksanakan lebih jujur dan adil, kekuasaan bisa berganti hingga ke tingkat desa, proses rekrutmen politik lebih terbuka, dan hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat lebih dihormati. Namun, demokrasi era reformasi ini masih dalam tahap mencari bentuk idealnya.

Secara keseluruhan, saya melihat bahwa demokrasi Indonesia berkembang melalui berbagai fase, dari yang sangat terbatas hingga terbuka. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam konsolidasi institusi politik dan budaya demokrasi di masyarakat. Video ini menggambarkan bahwa demokrasi bukan hasil instan, melainkan proses panjang yang butuh komitmen dari semua pihak.

Nama : Linggar Sesar Ramadani
NPM : 2217011133
Kelas : A

Video ini menjelaskan perjalanan demokrasi di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga reformasi. Pada awal kemerdekaan, demokrasi belum berkembang karena negara masih sibuk mempertahankan diri dari ancaman penjajah. Saat itu, pers seperti Tempo lebih digunakan sebagai alat perjuangan, bukan sebagai pengawas pemerintah. Demokrasi mulai diterapkan pada masa parlementer (1945–1959), tapi tidak berjalan lancar karena banyak konflik antarpartai dan situasi politik yang tidak stabil.

Selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin (1959–1965), kekuasaan lebih banyak dipegang oleh Presiden Soekarno. Rakyat tidak punya banyak kesempatan untuk ikut serta dalam politik, dan kekuasaan dibagi antara Soekarno, militer, dan PKI. Lalu datang masa Orde Baru di bawah Soeharto. Awalnya terlihat membawa harapan, tapi akhirnya pemerintah menjadi semakin otoriter. Partai politik dibatasi, kebebasan berpendapat dikurangi, dan rakyat tidak punya banyak pilihan politik.

Reformasi tahun 1998 menjadi titik balik penting. Soeharto turun dari jabatan, dan demokrasi mulai dibuka kembali. Pemilu menjadi lebih bebas, rakyat bisa lebih aktif dalam politik, dan kebebasan berpendapat lebih dihargai. Meskipun begitu, demokrasi di Indonesia masih terus berkembang dan menghadapi tantangan. Video ini menunjukkan bahwa demokrasi adalah proses panjang yang butuh waktu, kesabaran, dan kerja sama dari semua pihak agar bisa berjalan dengan baik.

Melan Tania Shelomita Yusniar
2217011080
Kimia A

Video ini membahas perjalanan demokrasi di Indonesia, mulai dari masa revolusi kemerdekaan hingga reformasi. Pada masa revolusi, demokrasi belum berkembang karena fokus utama adalah mempertahankan kemerdekaan dari kolonial. Media massa seperti Tempo berfungsi lebih sebagai alat perjuangan daripada pengawas kekuasaan.

Periode demokrasi parlementer (1945–1959) dianggap sebagai masa keemasan, tetapi tidak bertahan lama akibat perpecahan politik, lemahnya struktur sosial ekonomi, dan ketidakpuasan militer serta Presiden Soekarno terhadap sistem multipartai. Era demokrasi terpimpin (1959–1965) menyaksikan konsentrasi kekuasaan pada Soekarno, dengan meningkatnya otoritarianisme dan terbatasnya partisipasi masyarakat.

Di era Orde Baru, demokrasi diubah menjadi Demokrasi Pancasila, di mana kekuasaan semakin terpusat di militer dan birokrasi, dengan pembatasan peran partai politik dan kebebasan sipil. Reformasi 1998 membawa harapan baru, dengan pemilu yang lebih transparan dan penghormatan terhadap hak-hak sipil, meskipun demokrasi masih dalam proses menuju bentuk ideal.

Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia berkembang secara bertahap dari yang terbatas menjadi lebih terbuka, meskipun tantangan dalam memperkuat institusi politik dan budaya demokrasi masih ada. Video ini menekankan bahwa demokrasi adalah hasil dari proses panjang yang memerlukan komitmen kolektif.

Nama : Alya Nurul Izzati
NPM : 2217011086
Kelas : A

Video tersebut membahas mengenai evolusi demokrasi Indonesia sejak proklamasi hingga era reformasi merupakan proses yang dinamis dan kompleks, yang mana ditandai oleh periode-periode yang kontras. Pada masa revolusi kemerdekaan (1945-1949), fokus utama bangsa Indonesia adalah mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah. Demokrasi dalam artian sistem pemerintahan yang sepenuhnya berlandaskan kebebasan dan partisipasi rakyat, belum menjadi prioritas utama. Energi dan sumber daya negara tercurah untuk menghadapi berbagai konflik, baik internal maupun eksternal. Meskipun demikian, benih-benih demokrasi mulai terlihat dalam aktivitas pers, seperti yang dilakukan oleh majalah Tempo, yang meskipun terkendala oleh situasi politik, tetap berupaya menyuarakan aspirasi rakyat dan mengkritik kebijakan pemerintah. Peran pers ini menjadi cikal bakal penting bagi perkembangan demokrasi di masa mendatang.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mencoba menerapkan sistem demokrasi parlementer (1950-1959). Sistem ini, yang mengadopsi sistem multipartai dan pemerintahan berdasarkan parlemen, pada awalnya tampak menjanjikan. Namun, kelemahan sistem adalah terlalu banyak partai politik dengan berbagai ideologi yang saling berbenturan, menyebabkan ketidakstabilan politik yang kronis. Perseteruan antara presiden dan parlemen, serta perebutan kekuasaan antar partai, menjadi pemandangan yang umum. Kondisi ekonomi yang lemah juga memperparah situasi, membuat pemerintah kesulitan menjalankan program pembangunan dan memenuhi kebutuhan rakyat. Kegagalan sistem parlementer ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya stabilitas politik dan konsensus nasional dalam membangun demokrasi.

Masa demokrasi terpimpin (1959-1965) di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno menandai penyimpangan dari prinsip-prinsip demokrasi liberal. Kekuasaan terpusat di tangan presiden, dengan dukungan dari militer dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kebebasan berekspresi dan berpendapat semakin dibatasi, sementara kritik terhadap pemerintah ditindak tegas. Konflik ideologi dan perebutan pengaruh antara berbagai kekuatan politik semakin menguat, menciptakan suasana yang penuh ketegangan dan ketidakpastian. Puncaknya adalah peristiwa Gerakan 30 September (G30S) yang menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin dan membuka jalan bagi Orde Baru.

Orde Baru (1966-1998) di bawah kepemimpinan Soeharto, meskipun awalnya diwarnai harapan akan stabilitas dan pembangunan, pada akhirnya menjadi rezim otoriter yang membatasi kebebasan sipil dan partisipasi politik. Partai politik dikendalikan oleh pemerintah, kebebasan pers dibatasi, dan kritik terhadap pemerintah dibungkam. Meskipun pembangunan ekonomi mengalami kemajuan, hal tersebut dicapai dengan mengorbankan demokrasi dan hak asasi manusia. Represi dan pembatasan kebebasan menjadi ciri khas masa ini. Namun, perkembangan ekonomi yang pesat dan relatif stabil di masa Orde Baru juga memberikan landasan bagi kemajuan ekonomi Indonesia di masa depan.

Era reformasi (1998-sekarang) dimulai dengan jatuhnya rezim Soeharto. Reformasi ini ditandai dengan tuntutan akan demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Pemilu yang lebih bebas dan adil, serta peningkatan kebebasan pers dan sipil, menjadi ciri khas era ini. Meskipun demikian, demokrasi di Indonesia masih terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan polarisasi politik. Proses konsolidasi demokrasi masih berlangsung, dan dibutuhkan komitmen dari semua pihak untuk memperkuat demokrasi dan mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang terus berlanjut, membutuhkan partisipasi aktif dan kesadaran dari seluruh warga negara.

Nico Andreas
2217011001
A

Video ini mengulas perjalanan demokrasi di Indonesia, dimulai dari masa revolusi kemerdekaan hingga era reformasi. Pada masa revolusi, perkembangan demokrasi masih sangat terbatas karena perhatian utama bangsa adalah mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan. Dalam konteks ini, media massa seperti Tempo berfungsi lebih sebagai alat perjuangan daripada sebagai pengawas kekuasaan.

Periode demokrasi parlementer yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1959 dianggap sebagai masa keemasan demokrasi, namun tidak bertahan lama. Hal ini disebabkan oleh perpecahan politik yang terjadi, lemahnya struktur sosial ekonomi, serta ketidakpuasan yang dirasakan oleh militer dan Presiden Soekarno terhadap sistem multipartai yang ada. Selanjutnya, era demokrasi terpimpin antara tahun 1959 dan 1965 ditandai dengan konsentrasi kekuasaan di tangan Soekarno, yang menyebabkan meningkatnya otoritarianisme dan terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Di bawah rezim Orde Baru, demokrasi mengalami transformasi menjadi Demokrasi Pancasila, di mana kekuasaan semakin terpusat pada militer dan birokrasi. Pada masa ini, peran partai politik dan kebebasan sipil mengalami pembatasan yang signifikan. Namun, reformasi yang terjadi pada tahun 1998 membawa harapan baru bagi demokrasi Indonesia, dengan pemilihan umum yang lebih transparan dan penghormatan terhadap hak-hak sipil, meskipun proses menuju bentuk demokrasi yang ideal masih berlangsung.

Secara keseluruhan, perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang bertahap dari sistem yang terbatas menuju sistem yang lebih terbuka. Meskipun demikian, tantangan dalam memperkuat institusi politik dan budaya demokrasi masih tetap ada. Video ini menekankan bahwa demokrasi merupakan hasil dari proses panjang yang memerlukan komitmen kolektif dari seluruh elemen masyarakat untuk dapat berkembang dan berfungsi dengan baik.

Nama: Han Damaila Kirana Sita
NPM: 2217011055
Kelas: A

Jawaban Analisis Video Pertemuan 10:

Video memaparkan pembahasan terkait perkembangan demokrasi di Indonesia. Setelah melakukan analisis pada video tersebut, dapat diketahui bahwa demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa dan terbagi menjadi beberapa bagian. Video tersebut menunjukkan perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan, demokrasi parlementer (1945-1959), perkembangan demokrasi terpimpin (1959-1965), dan perkembangan demokrasi pada masa reformasi (1998 - sekarang). Demokrasi masa revolusi kemerdekaan memiliki keterbatasan karena masih menjadi awal dan lebih memperhatikan kemerdekaan. Selanjutnya, perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959) dikatakan sebagai puncak kejayaan. Hal ini dikarenakan adanya keterlibatan unsur-unsur demokrasi pada sistem politik. Akan tetapi, demokrasi ini tidak berhasil yang diakibatkan oleh adanya politik aliran yang lebih dominan, sosial ekonomi yang lemah, serta tidak disukai oleh presiden Soekarno dan pihak Angkatan Darat terkait sistem yang diterapkan. Perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan demokrasi terpimpin (1959-1965). Masa ini ditandai dengan adanya kekuatan politik yakni Soekarno, ABRI, dan PKI. Ketiganya memberikan pengaruh pada proses berlangsungnya pemerintahan, kemudian masa perkembangan demokrasi dalam pemerintahan orde baru. Perkembangan pada masa ini melibatkan demokrasi pancasila, namun tidak sesuai karena tidak melibatkan rakyat. Masa pemerintahan orde baru dikendalikan oleh ABRI dan peran partai politik yang dibatasi. Selain itu, keputusan politik juga dikendalikan melalui sentralisasi. Setelah itu, perkembangan demokrasi pada masa reformasi (1998 - sekarang). Demokrasi pancasila diterapkan dalam perkembangan demokrasi pada masa ini, namun demokrasi pancasila yang digunakan tidak sama dengan masa orde baru. Demokrasi pada masa reformasi memiliki kemiripan dengan demokrasi parlementer serta memiliki sifat seperti adanya kebebasan berpendapat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa video ini menunjukkan dinamika proses perkembangan demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

Silvia May Angelina Pandiangan
2217011117
A


Era Orde Baru, di bawah kepemimpinan Soeharto, menghadirkan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang signifikan pada awalnya. Namun, sebagaimana dianalisis dalam video, stabilitas ini dicapai dengan mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar. Dominasi militer dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, birokratisasi yang kaku, sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan partai politik, dan kontrol terhadap masyarakat sipil menciptakan sebuah sistem yang otoriter meskipun masih mempertahankan beberapa atribut demokrasi. Kebijakan monolitisasi ideologi dan praktik "masa mengambang" semakin menjauhkan partisipasi politik dari akar rumput.

Periode pertama, Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949), ditandai dengan fokus utama pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dalam kurun waktu ini, praktik demokrasi masih sangat terbatas karena prioritas nasional adalah melawan penjajah dan membangun fondasi negara.

Periode kedua adalah Masa Demokrasi Parlementer (1949-1959). Era ini dianggap sebagai masa keemasan demokrasi di Indonesia pada saat itu, di mana hampir semua elemen demokrasi modern seperti multipartai, pemilihan umum yang relatif bebas, dan kebebasan pers dapat ditemukan. Namun, periode ini berakhir karena beberapa faktor signifikan, termasuk dominannya politik aliran yang menyebabkan instabilitas kabinet, basis sosial ekonomi yang masih lemah sehingga partisipasi politik yang substansial sulit terwujud, serta adanya persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dan kalangan Angkatan Darat yang menginginkan peran lebih besar dalam politik.

Periode ketiga adalah Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Dimulai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem politik mengalami perubahan mendasar dengan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan membubarkan Konstituante. Kekuasaan presiden menjadi sangat dominan, dan politik diwarnai oleh tarik ulur yang kuat antara tiga kekuatan utama: Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Angkatan Darat. Periode ini berakhir dengan terjadinya Gerakan 30 September 1965 yang membawa perubahan politik drastis.

Periode keempat adalah Masa Orde Baru (1966-1998). Setelah transisi kekuasaan dari Soekarno, rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto awalnya menjanjikan stabilitas dan pembangunan ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem politik menjadi semakin otoriter. Video ini menyoroti beberapa ciri utama periode ini, termasuk dominannya peranan ABRI (sekarang TNI) dalam politik dan sosial, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik di tangan pemerintah pusat, pembatasan peran dan fungsi partai politik (hanya tiga partai yang diizinkan), campur tangan pemerintah dalam urusan internal partai politik dan publik, konsep "masa mengambang" yang menjauhkan masyarakat dari partisipasi politik yang aktif, monolitisasi ideologi negara melalui Pancasila, dan inkorporasi lembaga-lembaga nonpemerintah ke dalam struktur kekuasaan negara. Periode ini berakhir dengan gelombang protes masyarakat akibat krisis ekonomi dan politik pada tahun 1998.

Nama: Siti Nur Annissa Syahri
Npm: 2267011001
Kelas: A

Pada Vidio ini memberikan gambaran yang cukup reflektif mengenai dinamika demokrasi, termasuk kebisingan yang muncul akibat perbedaan pendapat serta kebebasan berekspresi yang justru menjadi esensi dari sistem demokrasi itu sendiri. Ketika dikaitkan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, video ini sangat relevan dan memberikan penguatan bahwa kegaduhan dalam demokrasi bukanlah tanda kerusakan, melainkan cermin dari ruang kebebasan yang tersedia bagi rakyat.

Jika kita melihat ke belakang, pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi masih sangat terbatas karena fokus utamanya adalah mempertahankan kemerdekaan. Namun, media seperti Tempo menjadi suara revolusi yang memberi inspirasi semangat kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, peran media dalam demokrasi sudah terasa meskipun ruang demokrasi sendiri belum sepenuhnya terbuka.

Lalu masuk ke era demokrasi parlementer (1945–1959), ini menjadi masa keemasan demokrasi Indonesia secara formal karena sistem multipartai dan kehidupan politik yang terbuka. Tapi video ini mengingatkan kita bahwa kegaduhan tanpa arah atau tanpa landasan prosedural bisa menjadi bumerang. Hal ini juga yang menyebabkan kegagalan sistem parlementer kala itu karena perbedaan politik terlalu tajam, ekonomi lemah, dan ada kepentingan terselubung antara militer dan Soekarno.

Kemudian pada masa demokrasi terpimpin (1959–1965), terjadi penyimpangan besar terhadap prinsip demokrasi karena kekuasaan terpusat pada Soekarno, dan negara lebih dikuasai oleh tiga kekuatan besar: ABRI, Soekarno, dan PKI. Dalam konteks ini, kebisingan yang sehat dalam demokrasi justru ditekan dan diganti dengan suara tunggal.

Berlanjut ke orde baru, demokrasi dijalankan secara semu melalui konsep “Demokrasi Pancasila” yang sebenarnya menekan kebebasan sipil dan politik. Video ini secara tidak langsung mengkritik era ini, di mana prosedur demokrasi dimanipulasi untuk mempertahankan kekuasaan. Masyarakat tidak lagi gaduh karena ruang untuk bersuara sangat dibatasi.

Akhirnya, dalam era reformasi (1998–sekarang), Indonesia kembali pada jalur demokrasi yang lebih terbuka. Karakteristik seperti pemilu yang lebih bebas, rotasi kekuasaan, dan jaminan kebebasan berpendapat adalah cerminan dari nilai-nilai demokrasi yang dipaparkan dalam video tersebut. Meskipun reformasi masih dalam proses pencarian jati diri, demokrasi Indonesia kini mulai menunjukkan bentuk idealnya—tempat di mana suara rakyat bisa menggema, meski kadang terdengar gaduh.

Secara keseluruhan, video ini memperkuat pemahaman bahwa demokrasi memang tidak sunyi, tetapi kebisingan yang muncul harus tetap berada dalam koridor aturan main yang demokratis. Demokrasi bukan soal ketertiban semu, melainkan tentang bagaimana mengelola perbedaan secara sehat. Dan perjalanan sejarah demokrasi Indonesia membuktikan bahwa suara rakyat, meskipun gaduh, adalah nyawa dari demokrasi itu sendiri.

Nama : Ninis Septi Anggraeni
NPM : 2217011026
Kelas : A

Video ini menjelaskan perkembangan demokrasi Indonesia mengalami berbagai dinamika sejak masa revolusi hingga era reformasi. Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi masih sangat terbatas, namun media seperti Tempo menjadi inspirasi perjuangan kemerdekaan.

Memasuki periode demokrasi parlementer (1945–1959), Indonesia mengalami masa kejayaan demokrasi karena hampir seluruh unsur demokrasi hadir dalam kehidupan politik. Namun, sistem ini gagal karena dominasi politik aliran, lemahnya kondisi sosial ekonomi, serta persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dan militer yang menolak proses politik yang berlangsung.

Selanjutnya, masa demokrasi terpimpin (1959–1965) ditandai dengan persaingan kuat antara tiga kekuatan utama: ABRI, Presiden Soekarno, dan PKI, yang menyebabkan demokrasi bergeser menjadi lebih otoriter. Kemudian, dalam era Orde Baru, demokrasi Pancasila diterapkan dengan kesan semu. Awalnya kekuasaan tampak didistribusikan, namun kemudian dikendalikan oleh ABRI dan birokrasi. Pengambilan keputusan menjadi sangat tersentralisasi, partai politik dibatasi, dan lembaga-lembaga non-pemerintah diintervensi.

Memasuki era reformasi (1998–sekarang), terjadi perubahan signifikan menuju demokrasi yang lebih terbuka. Dimulai dengan lengsernya Presiden Soeharto akibat tekanan rakyat, demokrasi Pancasila diterapkan kembali namun dengan nuansa yang berbeda dari Orde Baru. Karakteristik demokrasi reformasi mencakup pemilu yang lebih demokratis (1999–2004), rotasi kekuasaan dari pusat hingga desa, rekrutmen politik yang terbuka, serta jaminan terhadap sebagian besar hak dasar, seperti kebebasan berpendapat. Meski masih dalam proses pencarian jati diri, demokrasi era reformasi menunjukkan arah yang lebih baik dan diharapkan terus berkembang ke depannya.

Muthiara Wamiga HS
2257011002
Kimia-A

Video ini mengulas perjalanan demokrasi Indonesia sejak masa revolusi kemerdekaan hingga era reformasi. Pada masa awal kemerdekaan, praktik demokrasi masih sangat terbatas karena fokus utama bangsa adalah mempertahankan kedaulatan dari penjajah. Dalam periode ini, media seperti Tempo berperan sebagai alat perjuangan dan sumber semangat rakyat dalam melawan kolonialisme.

Memasuki era demokrasi parlementer (1950–1959), Indonesia mulai menerapkan sistem demokratis seperti pemilu dan kebebasan berpartai. Namun, sistem ini gagal karena konflik antarpartai, kondisi sosial ekonomi yang lemah, serta ketegangan antara Presiden Soekarno dan militer, yang menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Ketika beralih ke demokrasi terpimpin pada 1959, kekuasaan tersentral pada Soekarno. Demokrasi semakin menyimpang karena dominasi kekuasaan presiden dan persaingan antar kekuatan besar: Soekarno, militer, dan PKI. Kebebasan politik pun sangat terbatas.

Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, demokrasi sempat memberi harapan, tetapi segera berubah menjadi sistem yang otoriter. Militer mendominasi, partai politik dibatasi, dan kebebasan berpendapat ditekan. Demokrasi hanya dijalankan secara formal tanpa substansi yang sebenarnya. Baru pada masa reformasi sejak 1998, Indonesia mulai memasuki fase demokrasi yang lebih terbuka. Dengan jatuhnya Soeharto, pemilu menjadi lebih jujur dan adil, rotasi kekuasaan berjalan teratur, serta hak-hak sipil seperti kebebasan berpendapat mulai dihormati. Meski belum sempurna, era reformasi menunjukkan arah positif menuju demokrasi yang lebih sehat dan berkeadilan.

Nama : Intan Puspitasari
NPM : 2217011170
Kelas : A


Video ini menjelaskan pada masa revolusi kemerdekaan, praktik demokrasi di Indonesia masih sangat terbatas. Namun demikian, media seperti majalah tempo menjadi salah satu kekuatan yang mendorong semangat perjuangan, memberikan inspirasi penting bagi rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Periode demokrasi parlementer antara tahun 1945-1959 sering disebut sebagai masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua unsur demokrasi hadir dalam kehidupan politik. Meskipun demikian, sistem ini akhirnya gagal. Penyebab utamanya adalah dominasi politik aliran yang menimbulkan konflik antara berbagai partai, seperti partai Islam, nasionalis, dan non-Islam. Ditambah lagi, kondisi sosial dan ekonomi saat itu belum memadai, serta adanya kesamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dan pihak militer yang merasa tidak puas terhadap jalannya proses politik.

Demokrasi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959-1965 ditandai oleh pertarungan pengaruh yang kuat antara tiga kekuatan besar, yaitu ABRI, Presiden Soekarno, dan PKI. Ketegangan di antara ketiga pihak ini sangat mempengaruhi arah dan bentuk demokrasi pada masa tersebut, menjadikannya lebih terpusat pada kekuasaan individu dan kelompok tertentu. Pada masa Orde Baru, demokrasi yang dijalankan dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila. Di awal masa pemerintahannya, tampak seolah-olah kekuasaan akan diberikan kepada masyarakat. Namun, setelah tiga tahun, militer mulai memainkan peran dominan. Proses pengambilan keputusan menjadi tersentralisasi dan birokratis, peran partai politik dibatasi, serta terjadi intervensi pemerintah dalam kegiatan partai dan masyarakat. Situasi ini diperparah dengan adanya pemaksaan ideologi negara serta penyatuan lembaga-lembaga non-pemerintah ke dalam struktur kekuasaan.

Sejak era reformasi dimulai pada tahun 1998, Indonesia kembali menerapkan demokrasi Pancasila, namun dengan pendekatan yang berbeda dari masa Orde Baru dan cenderung mirip dengan sistem parlementer tahun 1950-an. Gerakan reformasi dimulai dengan mundurnya Presiden Soeharto akibat tekanan kuat dari masyarakat. Ciri khas demokrasi di era ini mencakup pelaksanaan pemilu yang lebih terbuka dan adil sejak 1999-2004, adanya pergantian kekuasaan secara berkala dari tingkat pusat hingga desa, proses rekrutmen jabatan politik yang lebih transparan, serta penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat. Meskipun demokrasi era reformasi masih dalam proses mencari bentuk idealnya, ada optimisme bahwa suatu hari nanti sistem ini akan menemukan jati dirinya.

Nama : Roro Rezamita Hapsari
NPM : 2217011047
Kelas : A

Silahkan disimak dan dipahami dengan baik video berikut. Bagi mahasiswa yang sudah menyimak dan memahami video silahkan untuk menganalisisnya dan menjawab. Dilarang melakukan tindakan plagiatisme dalam bentuk apapun.

Berikan analisismu tentang video tersebut, terlebih dahulu berikan identitas nama, npm dan kelas. Terima Kasih

Video tersebut by M. Syahnur Asyadi membahas perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa awal kemerdekaan sampai era reformasi. Secara garis besar, video tersebut ingin menunjukkan bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia itu tidak lurus dan mulus, tapi penuh dinamika, bahkan sering mengalami pasang surut. Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi masih sangat terbatas karena fokus utama negara saat itu adalah mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kolonial. Demokrasi praktis hanya sebatas mendukung revolusi, dengan pers sebagai alat propaganda perjuangan. Lanjut ke masa demokrasi parlementer (1945-1959) disebut sebagai masa kejayaan demokrasi karena secara prosedural semua elemen demokrasi hadir. Tapi sayangnya, sistem ini gagal. Penyebabnya cukup klasik dan bisa dibilang masih relevan sampai sekarang: politik aliran yang terlalu kuat, basis ekonomi masyarakat yang lemah, serta intervensi kekuasaan, terutama dari presiden dan militer yang tidak nyaman dengan jalannya proses demokrasi yang terlalu cair.

Kemudian masuk ke demokrasi terpimpin (1959-1965) di mana demokrasi mulai dikendalikan dan cenderung otoriter. Persaingan kekuatan politik utama saat itu ABRI vs Soekarno vs PKI membuat iklim politik sangat tegang. Sistem demokrasi prosedural praktis hilang, digantikan dengan kekuasaan yang terpusat di tangan Soekarno. Setelah itu, Orde Baru (1966-1998) di bawah Soeharto memunculkan istilah "Demokrasi Pancasila", yang awalnya terlihat akan mendistribusikan kekuasaan ke masyarakat, tapi setelah tiga tahun justru makin terkonsentrasi di tangan penguasa dan ABRI. Demokrasi hanya formalitas, sementara kontrol politik, pembatasan partai, dan campur tangan pemerintah makin kuat. Baru di era reformasi (1998-sekarang), demokrasi Indonesia mulai mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Pemilu jadi lebih terbuka dan kompetitif, rotasi kekuasaan mulai terjadi dari pusat hingga desa, dan kebebasan berpendapat lebih terjamin. Tapi memang diakui, demokrasi reformasi masih dalam tahap pencarian jati diri karena masih ada persoalan kualitas pemilu, polarisasi sosial-politik, dan ketergantungan pada elite politik.

Kesimpulannya, video ini menggambarkan bahwa demokrasi Indonesia berkembang dalam siklus naik turun. Setiap periode punya tantangan dan karakteristiknya sendiri, dan sampai sekarang pun demokrasi Indonesia belum sepenuhnya mapan. Tapi harapannya, demokrasi di era reformasi bisa menemukan bentuk idealnya, yakni demokrasi yang substantif, bukan sekadar prosedural.

Nama : Adelia Citra Bella
NPM : 2217011038
Kelas : A

Video "Perkembangan Demokrasi Di Indonesia" menguraikan perjalanan demokrasi di Indonesia melalui beberapa fase penting. Dimulai dari masa revolusi kemerdekaan yang ditandai dengan keterbatasan demokrasi, video ini kemudian membahas era Demokrasi Parlementer (1945-1959) yang dianggap sebagai masa keemasan demokrasi dengan hadirnya berbagai elemen demokratis, namun sayangnya gagal akibat polarisasi politik, lemahnya basis sosial ekonomi, dan konflik kepentingan. Selanjutnya, periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965) diwarnai oleh persaingan sengit antara ABRI, Soekarno, dan PKI. Pada masa Orde Baru, meskipun di awal kekuasaan tampak adanya distribusi kekuasaan, dalam perkembangannya peran ABRI menjadi dominan, diikuti oleh sentralisasi pengambilan keputusan, pembatasan partai politik, intervensi pemerintah, dan monolitisasi ideologi. Era Reformasi (1998-sekarang) membawa angin perubahan dengan diterapkannya kembali Demokrasi Pancasila yang lebih demokratis melalui pemilu yang lebih terbuka, rotasi kekuasaan, dan jaminan hak-hak dasar, meskipun demikian, demokrasi di era reformasi ini masih dalam tahap pencarian jati diri.

Nama : Indah Rarapi Sholeha
NPM : 2217011109
Kelas : A

“Demokrasi Itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara?”.

"Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan"
Dalam pandangan saya, masa revolusi kemerdekaan adalah awal dari tumbuhnya benih demokrasi di Indonesia. Namun, saat itu demokrasi masih sangat terbatas. Fokus utama bangsa Indonesia adalah mempertahankan kemerdekaan dari penjajah dan menguatkan legitimasi negara baru. Jadi, walaupun demokrasi disebut-sebut sebagai dasar negara, ruang praktiknya masih sangat sempit. Pers pada masa itu, seperti majalah "Tempo", memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat perjuangan dan menjadi inspirasi revolusi. Menariknya, dari video tersebut saya belajar bahwa demokrasi tidak harus tenang untuk bisa berjalan. Justru dalam kondisi perang dan krisis pun, semangat demokratis tetap bisa hidup dalam bentuk kebebasan ide, semangat kolektif, dan semangat merdeka yang terus diperjuangkan.

"Perkembangan Demokrasi Parlementer (1945–1959)"
Menurut saya, masa demokrasi parlementer merupakan masa yang cukup unik dan penuh harapan. Di masa ini, berbagai elemen demokrasi seperti keberagaman partai politik, kebebasan berpendapat, dan peran parlemen begitu terasa. Sayangnya, masa ini justru menjadi bukti bahwa demokrasi tidak bisa berjalan tanpa fondasi yang kuat. Dari video tersebut saya menangkap bahwa demokrasi memang penuh kegaduhan, dan itulah yang terjadi waktu itu. Politik aliran yang terlalu dominan menyebabkan konflik antarpartai semakin intens, ditambah lagi kondisi sosial ekonomi rakyat yang belum stabil. Presiden Soekarno dan militer pun tidak merasa nyaman dengan dinamika politik yang terlalu rumit. Dari sini saya belajar bahwa demokrasi membutuhkan konsensus dan kematangan, bukan hanya semangat.

"Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959–1965)"
Demokrasi terpimpin menurut saya adalah masa di mana demokrasi tinggal nama. Dalam praktiknya, yang terjadi adalah konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden Soekarno. Tiga kekuatan besar saat itu ABRI, Soekarno, dan PKI terlibat dalam tarik-menarik pengaruh yang sangat tajam. Dari sudut pandang saya, demokrasi semestinya memberikan ruang bagi semua suara, tapi pada masa ini justru suara-suara kritis dibungkam dan masyarakat hanya menjadi penonton. Video tersebut menjelaskan bahwa demokrasi memang gaduh, tapi gaduh yang sehat adalah ketika semua pihak bisa bicara. Dalam demokrasi terpimpin, kegaduhan dikontrol dan diarahkan oleh kekuasaan, sehingga demokrasi tidak berkembang dengan baik.

"Perkembangan Demokrasi Orde Baru"
Menurut saya, masa Orde Baru memperlihatkan wajah demokrasi yang dikendalikan dengan sangat ketat. Awalnya, ada harapan bahwa kekuasaan akan lebih terbuka dan didistribusikan kepada masyarakat. Namun setelah tiga tahun, kekuasaan semakin terpusat. ABRI berperan dominan, partai politik dibatasi, dan media dikendalikan. Demokrasi saat itu dijalankan secara prosedural tapi tidak substansial. Saya melihat bahwa pemerintahan Orde Baru berusaha menciptakan suasana yang tenang, tapi ketenangan itu bukan karena terciptanya kesepakatan, melainkan karena suara rakyat dibungkam. Video tersebut memberi saya pemahaman bahwa demokrasi memang gaduh karena rakyat diberi ruang untuk bicara. Maka dari itu, demokrasi Orde Baru tidak bisa disebut sebagai demokrasi yang sejati.

"Perkembangan Demokrasi Era Reformasi (1998–sekarang)"
Era reformasi bagi saya adalah masa ketika demokrasi Indonesia benar-benar mencoba hidup kembali. Dimulai dari turunnya Presiden Soeharto akibat tekanan demonstrasi rakyat, Indonesia memasuki babak baru. Demokrasi era reformasi menggunakan dasar Pancasila, tapi dengan ciri yang jauh lebih terbuka dan partisipatif dibanding masa sebelumnya. Dalam video disebutkan bahwa demokrasi tetap bertahan karena rakyat diberi ruang untuk berpendapat dan itulah yang saya rasakan. Pemilu jadi lebih terbuka, kekuasaan bisa berganti tanpa konflik bersenjata, dan masyarakat sipil mulai aktif terlibat dalam pengambilan kebijakan. Meski masih ada tantangan seperti politik uang, korupsi, dan hoaks, saya percaya bahwa ini adalah proses menuju demokrasi yang matang. Demokrasi kita saat ini memang masih dalam tahap pencarian jati diri, tapi saya optimis suatu hari demokrasi Indonesia akan menemukan bentuk terbaiknya.

"Karakteristik Demokrasi Era Reformasi"
Saya melihat bahwa ada beberapa ciri penting dari demokrasi era reformasi. Pertama, pemilu dari tahun 1999 hingga 2004 jauh lebih demokratis dan terbuka dibanding sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan tidak hanya terjadi di pusat, tapi juga hingga ke tingkat desa, yang artinya pemerintahan semakin inklusif. Ketiga, pola rekrutmen jabatan politik lebih transparan dan bisa diakses oleh siapa saja yang punya kapasitas. Dan yang paling penting menurut saya, hak dasar seperti kebebasan berpendapat lebih dihormati. Meski belum sempurna, tapi rakyat sekarang punya lebih banyak ruang untuk bersuara. Saya percaya, jika kita sebagai generasi muda terus menjaga dan mengisi ruang demokrasi dengan baik, maka masa depan demokrasi Indonesia akan lebih cerah. Amin.

Malva Zahra Ramadhani
2217011175
A

Artikel "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni secara mendalam menganalisis bahwa implementasi pemilihan kepala daerah di Indonesia belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai demokratis yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Meskipun pilkada merupakan bagian esensial dari proses demokrasi, praktiknya sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip fundamental Pancasila, terutama terkait musyawarah, kejujuran, dan semangat kolektif demi kepentingan bersama. Proses pemilihan ini kerap kali diwarnai oleh konflik internal, kampanye negatif, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi itu sendiri.

Menurut pandangan saya, situasi ini merefleksikan miskonsepsi terhadap esensi pemilu, yang seringkali hanya dipandang sebagai prosedur politik formal belaka, alih-alih sebagai instrumen untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan moralitas sebagai warga negara. Demokrasi yang selaras dengan Pancasila seharusnya mewujudkan ruang partisipasi rakyat yang riil, yang tidak terbatas hanya pada saat pemilihan, melainkan juga berkelanjutan dalam kehidupan bernegara secara adil, jujur, dan bebas dari dominasi elite politik tertentu.

Lebih lanjut, jurnal ini menyoroti bahwa peran partai politik semakin menjauh dari esensi demokrasi yang diamanatkan oleh Pancasila. Dalam realitanya, proses nominasi kepala daerah seringkali ditentukan oleh kelompok elite partai yang terbatas, bukan berdasarkan pertimbangan kualitas dan integritas calon yang sesungguhnya. Kondisi ini membuka celah bagi praktik politik transaksional yang berpotensi mengganggu independensi kepala daerah terpilih dan merusak prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi. Dari perspektif seorang mahasiswa, fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun reformasi politik telah terjadi, perubahan yang ada belum menyentuh akar permasalahan dalam sistem demokrasi kita secara mendasar.

Oleh karena itu, menjadi krusial untuk memperkuat regulasi dan pendidikan politik yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Tujuannya adalah agar pemilu tidak sekadar menjadi arena kontestasi kekuasaan, melainkan juga berfungsi sebagai sarana untuk menghidupkan kembali semangat musyawarah dan prinsip kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat. Melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, diharapkan demokrasi di Indonesia dapat berkembang dengan karakter yang kuat dan sesuai dengan cita-cita Pancasila sebagai fondasi negara. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat.

Henni Turnip
2217011113
A
Video berjudul “Perkembangan Demokrasi di Indonesia” yang membahas perjalanan sistem demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Video ini menguraikan bagaimana demokrasi telah mengalami berbagai fase, dimulai dari era kemerdekaan, masa Orde Lama yang penuh dinamika, dilanjutkan dengan era Orde Baru yang otoriter, hingga memasuki masa Reformasi yang membuka ruang lebih luas bagi kebebasan berpendapat dan partisipasi politik rakyat. Dalam video ini juga dijelaskan sejumlah tantangan yang menghambat kemajuan demokrasi, seperti praktik korupsi, politik uang, dan rendahnya kesadaran politik masyarakat. Selain itu, video menekankan pentingnya peran lembaga negara, media massa, dan masyarakat sipil dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai demokrasi. Salah satu pesan utama dari video ini adalah pentingnya pendidikan politik sebagai kunci untuk membangun demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berkelanjutan di Indonesia. Disampaikan dengan bahasa yang ringan dan informatif, video ini cocok untuk semua kalangan yang ingin memahami kondisi demokrasi Indonesia secara umum.

Nama : Erlyn Septiana
NPM : 2217011064
Kelas : A
Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi 1998 menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam hal kebebasan berpendapat, pemilihan umum yang kompetitif, dan desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah. Pemilu langsung sejak 2004 menjadi tonggak penting dalam memperkuat partisipasi politik rakyat, meskipun masih diwarnai tantangan seperti politik identitas, polarisasi, dan praktik korupsi. Namun, demokrasi Indonesia juga menghadapi ujian, seperti melemahnya peran partai politik sebagai sarana artikulasi aspirasi publik, maraknya hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, serta intervensi birokrasi dalam proses politik.

Dinamika demokrasi Indonesia terlihat jelas dalam Pemilu 2019, yang menampilkan persaingan ketat antara dua kubu politik. Di satu sisi, pemilu ini menunjukkan kedewasaan politik dengan tingginya partisipasi masyarakat, tetapi di sisi lain, munculnya kerusuhan pasca-pemilu mengindikasikan bahwa konsolidasi demokrasi belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, meskipun kebebasan pers dan kebebasan sipil semakin terbuka, tantangan seperti oligarki politik dan ketimpangan ekonomi masih menghambat pendalaman demokrasi secara substansial.

Ke depan, demokrasi di Indonesia perlu terus diperkuat dengan meningkatkan kualitas pendidikan politik, memperbaiki sistem pemilu, dan memastikan netralitas birokrasi. Peran masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas juga krusial untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan. Jika tantangan-tantangan ini dapat diatasi, Indonesia berpotensi menjadi contoh demokrasi yang dinamis di kawasan Asia Tenggara, meskipun jalan menuju demokrasi yang matang masih panjang dan berliku.

Nabilah Attohiroh Sofwah Al-atsari
2217011002
A-Kimia


Video ini menelusuri evolusi demokrasi di Indonesia dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi. Pada awal kemerdekaan, demokrasi belum menjadi prioritas karena bangsa lebih fokus pada upaya mempertahankan kedaulatan dari ancaman penjajah. Saat itu, media seperti Tempo lebih berperan sebagai corong perjuangan ketimbang menjalankan fungsi kontrol sosial.

Masa demokrasi parlementer (1945-1959) sering disebut sebagai periode kejayaan demokrasi karena banyak menerapkan nilai-nilai demokratis. Namun, sistem ini rapuh dan cepat runtuh akibat konflik ideologis, kondisi sosial-ekonomi yang belum mapan, serta penolakan dari kalangan militer dan Soekarno yang menganggap sistem multipartai tidak efektif.

Era demokrasi terpimpin (1959-1965) menandai pergeseran ke sistem otoriter di mana kekuasaan terpusat di tangan Soekarno. Ketegangan politik memuncak akibat persaingan antara tiga aktor utama: militer, Soekarno, dan PKI. Ruang demokrasi menyempit, dan partisipasi masyarakat semakin dibatasi.

Di bawah Orde Baru, demokrasi diwarnai oleh konsep Demokrasi Pancasila. Awalnya ada harapan baru, tetapi lama-kelamaan kekuasaan didominasi oleh militer dan birokrasi. Partai politik dibatasi, kebebasan sipil dikendalikan, dan pilihan politik rakyat sangat terbatas.

Gelombang reformasi tahun 1998 membawa perubahan signifikan. Runtuhnya rezim Soeharto membuka jalan bagi kebebasan yang lebih luas. Pemilu dilaksanakan dengan lebih transparan, sirkulasi kekuasaan terjadi hingga tingkat daerah, rekrutmen politik semakin inklusif, dan hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi mulai dijamin. Namun, demokrasi di era ini masih terus berkembang menuju bentuk yang lebih matang.

Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan bertahap, dari sistem yang tertutup menuju tata kelola yang lebih inklusif. Meski demikian, tantangan seperti penguatan lembaga politik dan pembudayaan nilai-nilai demokrasi masih perlu diatasi. Video ini menegaskan bahwa demokrasi bukanlah hasil instan, melainkan sebuah proses panjang yang membutuhkan kesadaran dan partisipasi seluruh elemen bangsa.

Nama :Vitha Al-Mayda
Npm :2217011127
Kelas :A


Video ini menjelaskan perkembangan sejarah panjang demokrasi Indonesia melalui lima fase utama, dimulai dari era revolusi kemerdekaan hingga reformasi. Pada fase revolusi (1945-1949), praktik demokrasi masih terhambat karena prioritas utama negara adalah mempertahankan kemerdekaan. Media seperti majalah Tempo saat itu lebih berfungsi sebagai alat perjuangan nasional daripada pengawas kekuasaan.

Fase demokrasi parlementer (1945-1959) dinilai sebagai periode paling demokratis dengan penerapan sistem multipartai dan mekanisme check and balance. Namun sistem ini kolaps akibat tiga faktor: konflik antar-kelompok politik (aliranisasi), ketimpangan sosial-ekonomi, serta penolakan elite militer dan Soekarno terhadap sistem yang dianggap terlalu labil.

Pada demokrasi terpimpin (1959-1965), kekuasaan terpusat pada Soekarno dengan dinamika politik yang didominasi tiga aktor: ABRI, Soekarno, dan PKI. Ruang demokrasi menyempit menjadi sistem otoriter yang membatasi partisipasi publik.

Di era Orde Baru (1966-1998), konsep Demokrasi Pancasila menjadi kedok bagi rezim otoriter. Meski awalnya menjanjikan stabilitas, kekuasaan kemudian didominasi ABRI dan birokrat. Kebebasan berpolitik dikekang melalui pengendalian partai, pembatasan hak sipil, dan sistem pemilu yang tidak kompetitif.

Reformasi pasca-1998 membawa transformasi signifikan: suksesi kekuasaan melalui gerakan rakyat, pemilu demokratis, desentralisasi otoritas hingga tingkat desa, serta perlindungan kebebasan berekspresi. Meski demikian, demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memperkuat institusi politik dan membangun budaya demokrasi yang matang.

Kesimpulannya, proses demokratisasi di Indonesia bersifat evolutif dengan kemajuan dan kemunduran di setiap fase. Video ini menegaskan bahwa demokrasi bukan produk jadi, melainkan perjalanan berkelanjutan yang membutuhkan konsolidasi sistemik dan partisipasi aktif masyarakat.

Nama: Riska Adelia
NPM: 2217011060
Kelas: A

Analisis video "Perkembangan Demokrasi di Indonesia" sebagai berikut:

Video ini membahas perkembangan demokrasi di Indonesia yang mengalami berbagai perubahan sejak dahulu. Mulai dari periode perjuangan kemerdekaan, saat demokrasi masih sangat terbatas dan berfokus pada perlindungan kemerdekaan. Selanjutnya, masuk fase demokrasi parlementer (1945–1959), tercapai puncak penerapan asas demokrasi, meskipun akhirnya mengalami kegagalan akibat pengaruh kelompok politik, keadaan ekonomi yang tidak stabil, serta penolakan yang datang dari Presiden Soekarno dan militer.

Kemudian, pada masa demokrasi yang dipimpin (1959–1965), kekuasaan di tangan tiga entitas utama yaitu Soekarno, ABRI, dan PKI, yang memiliki dampak besar terhadap arah politik. Kemudian, Indonesia memasuki periode Orde Baru, demokrasi berdasarkan Pancasila diterapkan, tetapi pelaksanaannya jauh dari demokratis karena partisipasi masyarakat dibatasi, kekuasaan terpusat, dan didominasi militer.

Selanjutnya, yaitu periode reformasi (1998–sekarang), demokrasi Pancasila mulai diterapkan tetapi lebih transparan, menyerupai demokrasi parlementer, dan menghargai kebebasan berekspresi. Video ini menunjukkan dinamika dan perubahan dalam demokrasi Indonesia sepanjang sejarah.

Syifa Az Zahra
2217011074
A

Video ini membahas perjalanan sistem demokrasi Indonesia dari awal kemerdekaan hingga era reformasi. Pada awalnya, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer (1945–1959) yang ditandai dengan kebebasan politik dan banyaknya partai. Namun, sistem ini belum stabil karena seringnya pergantian kabinet, yang mencerminkan dinamika politik yang belum matang.

Memasuki era Demokrasi Terpimpin (1959–1965), Presiden Soekarno mengambil alih kekuasaan legislatif dan memperkuat eksekutif, sehingga sistem menjadi lebih otoriter. Kebebasan berpendapat dibatasi, dan partai politik dikendalikan oleh pemerintah pusat. Periode ini ditandai dengan meningkatnya peran militer dan menurunnya kekuatan lembaga demokratis.

Setelahnya, muncul masa Orde Baru (1966–1998) di bawah Presiden Soeharto yang membawa stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Namun, stabilitas ini dibayar mahal oleh kebebasan sipil yang ditekan, dominasi partai Golkar, serta maraknya korupsi dan nepotisme. Kritik terhadap pemerintah ditekan, dan pemilu dilaksanakan hanya sebagai formalitas.

Era Reformasi yang dimulai pada 1998 menjadi titik balik penting. Runtuhnya rezim Orde Baru membuka jalan bagi sistem demokrasi yang lebih terbuka. Pemilu mulai dilaksanakan secara langsung, kebebasan pers meningkat, dan lembaga-lembaga pengawas mulai diberdayakan. Namun, tantangan demokrasi masih terus ada, seperti politik uang, polarisasi, dan lemahnya penegakan hukum.

Nama: Ernawati Martogi Sagala
Npm:2217011139
Kelas:A

Video berjudul "Perkembangan Demokrasi di Indonesia" menggambarkan perjalanan demokrasi di Indonesia melalui berbagai fase, dimulai dari masa Revolusi Kemerdekaan yang sangat terbatas, hingga era Reformasi yang lebih demokratis. Pada periode 1945-1959, demokrasi parlementer dianggap sebagai masa kejayaan, namun mengalami kegagalan akibat dominasi politik aliran dan lemahnya basis sosial ekonomi, serta ketidakpuasan antara Soekarno dan Angkatan Darat. Selanjutnya, masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) ditandai oleh konflik antara ABRI, Soekarno, dan PKI, sementara Orde Baru menunjukkan dominasi ABRI dan pembatasan peran partai politik. Di era Reformasi, meskipun demokrasi Pancasila kembali diterapkan, terdapat kemajuan dalam pemilu yang lebih demokratis dan distribusi kekuasaan yang lebih merata. Sebagai mahasiswa, saya melihat perjalanan ini mencerminkan dinamika kompleks dalam politik Indonesia. Meskipun ada kemajuan, tantangan dalam pencarian identitas demokrasi masih perlu diatasi. Saya percaya, dengan keterlibatan aktif masyarakat dan pendidikan politik yang lebih baik, demokrasi Indonesia dapat berkembang lebih matang dan inklusif di masa depan.

Nama : Putri Syahwa Rahman
NPM : 2217011154
Kelas : Kimia A

Video tersebut secara kronologis memaparkan evolusi demokrasi di Indonesia, dimulai dari masa revolusi kemerdekaan. Periode awal ini kemungkinan diwarnai oleh semangat perjuangan dan pembentukan nilai-nilai dasar demokrasi dalam konteks transisi menuju negara merdeka. Selanjutnya, video menyoroti era demokrasi parlementer (1945-1959), sebuah fase penting di mana sistem multipartai dan kebebasan berpendapat tumbuh, meskipun diiringi dengan instabilitas politik akibat seringnya pergantian kabinet. Peralihan ke demokrasi terpimpin (1959-1965) menandai sebuah kemunduran dalam praktik demokrasi liberal, dengan menguatnya peran presiden dan terbatasnya partisipasi politik.

Era Orde Baru kemudian hadir dengan stabilitas politik yang kuat namun dengan mengorbankan kebebasan sipil dan partisipasi politik yang otentik. Kontrol pemerintah yang sentralistik membatasi ruang gerak demokrasi yang sesungguhnya. Akhirnya, video tersebut membahas era Reformasi (1998-sekarang), sebuah babak baru dalam sejarah demokrasi Indonesia yang ditandai dengan kebebasan pers, pemilihan umum yang lebih bebas dan adil, serta desentralisasi kekuasaan. Meskipun demikian, tantangan seperti korupsi, polarisasi politik, dan kualitas demokrasi masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus diatasi. Secara keseluruhan, video ini memberikan gambaran dinamis tentang perjalanan demokrasi di Indonesia, yang penuh dengan pasang surut dan tantangan yang terus mewarnai perkembangannya hingga kini.

Maula Rayyanie
2217011104
KIMIA A

Video ini secara komprehensif memaparkan perjalanan panjang perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai dari masa revolusi kemerdekaan hingga memasuki era reformasi yang tengah berlangsung saat ini. Pada masa awal kemerdekaan, khususnya ketika Indonesia masih bergulat mempertahankan kedaulatannya dari ancaman kolonialisme, demokrasi belum menjadi fokus utama. Situasi negara yang penuh ketegangan akibat peperangan dan tekanan eksternal membuat bangsa Indonesia lebih memprioritaskan perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan ketimbang membangun sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam konteks tersebut, peran media seperti Tempo menjadi sangat vital, bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana perjuangan yang menginspirasi semangat nasionalisme dan memperkuat persatuan rakyat.

Setelah memasuki masa demokrasi parlementer yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959, Indonesia mulai menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara lebih nyata, ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum dan munculnya berbagai partai politik yang mewakili ragam ideologi. Periode ini sering disebut sebagai masa keemasan demokrasi Indonesia karena memberi ruang bagi kebebasan berekspresi dan partisipasi politik yang luas. Namun, sayangnya, euforia demokrasi tersebut tidak bertahan lama. Ketidakstabilan politik mulai muncul sebagai dampak dari pertarungan antarpartai yang lebih mementingkan kepentingan aliran masing-masing daripada kepentingan nasional. Kondisi sosial dan ekonomi yang belum stabil juga memperburuk keadaan. Ketidaksepahaman antara Presiden Soekarno dengan pihak militer pun turut menyumbang pada kegagalan sistem ini. Akibatnya, pemerintahan menjadi lemah dan rentan terhadap konflik internal.

Sebagai respons atas ketidakstabilan tersebut, pada tahun 1959 Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Pada fase ini, kendali pemerintahan berada sepenuhnya di tangan Presiden Soekarno yang menerapkan sistem politik terpusat. Meskipun istilah "demokrasi" masih digunakan, praktik politik yang dijalankan cenderung bersifat otoriter. Ketegangan politik meningkat seiring dengan persaingan antara tiga kekuatan utama dalam pemerintahan: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Presiden Soekarno sendiri. Dalam kondisi ini, proses pengambilan keputusan politik sangat dipengaruhi oleh kehendak pribadi presiden, sehingga semangat demokrasi semakin terpinggirkan.

Situasi tidak banyak berubah saat memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Meskipun awal kekuasaannya sempat memberikan harapan akan pemulihan demokrasi, kondisi tersebut tidak bertahan lama. Dalam waktu tiga tahun, peran militer mulai mendominasi struktur pemerintahan, dan kekuasaan menjadi semakin terpusat. Pemerintah membatasi kebebasan politik dengan mempersempit ruang gerak partai-partai politik dan memberlakukan kontrol ketat terhadap kehidupan publik serta media massa. Demokrasi di masa Orde Baru pada akhirnya hanya menjadi simbol formal, tanpa menjamin kebebasan sejati bagi rakyat.

Kondisi ini berubah secara signifikan ketika Indonesia memasuki era reformasi pada tahun 1998, menyusul lengsernya Presiden Soeharto akibat desakan kuat dari masyarakat sipil yang menginginkan perubahan mendasar dalam sistem politik. Periode reformasi ditandai dengan lahirnya semangat baru untuk membangun demokrasi yang lebih terbuka, transparan, dan berpijak pada prinsip-prinsip Pancasila, namun dengan penerapan yang lebih inklusif dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pemilu mulai dilaksanakan secara demokratis dan berkala, proses rotasi kekuasaan berlangsung damai, serta proses rekrutmen politik menjadi lebih partisipatif. Selain itu, hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi mulai dihormati dan dilindungi. Meski demokrasi Indonesia masih dalam tahap konsolidasi dan pencarian bentuk yang ideal, era reformasi membawa harapan baru akan terbentuknya sistem politik yang sehat, adil, dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat secara lebih merata.

Nama: Triyana Bunga Diyan Sari
NPM: 2217011030
Kelas: A

Video ini mengulas dinamika demokrasi Indonesia dari masa revolusi hingga reformasi. Pada awal kemerdekaan, praktik demokrasi masih terbatas, meski media seperti Tempo berkontribusi dalam perjuangan. Demokrasi parlementer (1945–1959) sempat berkembang, namun gagal akibat konflik politik, ekonomi lemah, dan persekongkolan elit dengan militer. Era demokrasi terpimpin (1959–1965) didominasi persaingan kekuasaan antara Soekarno, militer, dan PKI, yang menyebabkan pergeseran menuju otoritarianisme. Pada masa Orde Baru, Demokrasi Pancasila diterapkan secara semu, dengan kekuasaan tersentralisasi dan kebebasan politik dibatasi. Reformasi 1998 membawa perubahan besar menuju demokrasi yang lebih terbuka, ditandai oleh pemilu bebas, rotasi kekuasaan, partisipasi politik yang lebih luas, serta perlindungan hak-hak sipil. Meskipun masih berkembang, demokrasi era reformasi menunjukkan arah yang lebih menjanjikan.

Raharjo
2217011146
Kimia-A

Perkembangan demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia mengalami transformasi besar dari waktu ke waktu, mencerminkan perjuangan bangsa dalam mencari bentuk pemerintahan yang stabil dan adil. Dimulai dari demokrasi parlementer yang sarat konflik politik, lalu bergeser ke demokrasi terpimpin yang otoriter di bawah Soekarno, dan dilanjutkan dengan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru yang dikendalikan secara sentralistik oleh Soeharto. Meskipun pemilu tetap diselenggarakan, prosesnya tidak sepenuhnya demokratis. Titik balik terjadi pada era Reformasi, di mana kebebasan politik mulai tumbuh, pemilu menjadi lebih transparan, dan masyarakat sipil memperoleh ruang lebih luas. Namun, demokrasi di era reformasi ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, politik uang, dan lemahnya penegakan hukum. Secara keseluruhan, meskipun demokrasi Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan, proses pematangannya masih terus berjalan dan memerlukan penguatan institusi serta partisipasi aktif masyarakat.

Ninda Aprilia
2217011097
A

Video ini menjelaskan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa revolusi kemerdekaan hingga era reformasi. Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi di Indonesia masih sangat terbatas karena bangsa Indonesia tengah berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Fokus utama pada masa itu adalah mempertahankan kedaulatan dan melawan penjajah, sehingga praktik demokrasi belum bisa berkembang secara ideal. Pers seperti Tempo memainkan peran penting sebagai alat perjuangan dan media inspiratif dalam mendukung revolusi.Memasuki era demokrasi terpimpin (1959–1965), kekuasaan terkonsentrasi pada Presiden Soekarno. Ketegangan muncul antara tiga kekuatan utama: ABRI, Soekarno, dan PKI. Demokrasi pada masa ini bergeser ke arah otoritarianisme, dan ruang partisipasi masyarakat menjadi semakin terbatas.Pada masa Orde Baru, demokrasi dibungkus dalam konsep Demokrasi Pancasila. Tiga tahun awal terlihat ada harapan, namun kemudian kekuasaan semakin terkonsentrasi pada ABRI dan birokrasi. Partai politik dikendalikan, kebebasan sipil dibatasi, dan masyarakat dibuat tidak punya pilihan yang berarti dalam politik.

Era reformasi sejak 1998 membawa perubahan besar. Soeharto turun karena tekanan rakyat, dan demokrasi mulai dibuka kembali. Pemilu dilaksanakan lebih jujur dan adil, kekuasaan bisa berganti hingga ke tingkat desa, proses rekrutmen politik lebih terbuka, dan hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat lebih dihormati. Namun, demokrasi era reformasi ini masih dalam tahap mencari bentuk idealnya.Periode demokrasi parlementer (1945–1959) sering dianggap sebagai masa keemasan demokrasi karena banyak prinsip demokratis yang diterapkan. Namun, sistem ini tidak bertahan lama akibat perpecahan politik berbasis ideologi, lemahnya struktur sosial ekonomi, serta ketidakpuasan dari kalangan militer dan Presiden Soekarno terhadap sistem multipartai yang dianggap tidak stabil.Era reformasi (1998-sekarang) dimulai dengan jatuhnya rezim Soeharto. Reformasi ini ditandai dengan tuntutan akan demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Pemilu yang lebih bebas dan adil, serta peningkatan kebebasan pers dan sipil, menjadi ciri khas era ini. Meskipun demikian, demokrasi di Indonesia masih terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan polarisasi politik. Proses konsolidasi demokrasi masih berlangsung, dan dibutuhkan komitmen dari semua pihak untuk memperkuat demokrasi dan mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang terus berlanjut, membutuhkan partisipasi aktif dan kesadaran dari seluruh warga negara.

Nama : M. Zainul Ihsan
Npm : 2217011120
Kelas : A

Dalam vidio ini membahas perkembangandemokrasi di indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang naik-turun seiring perubahan rezim dan kondisi sosial-politik. Pada masa Revolusi Kemerdekaan (1945–1949), demokrasi belum menjadi prioritas karena fokus utama bangsa adalah mempertahankan kemerdekaan. Sistem pemerintahan saat itu lebih bersifat darurat, dengan semangat kolektif perjuangan melawan penjajahan. Setelahnya, Indonesia memasuki era Demokrasi Parlementer (1945–1959), yang dikenal sebagai masa kejayaan demokrasi. Sistem multipartai berkembang dan parlemen berfungsi aktif, namun praktik demokrasi ini tidak berjalan stabil. Politik aliran yang tajam, lemahnya basis sosial ekonomi, serta konflik kepentingan antara Presiden Soekarno dan militer menyebabkan sistem ini rapuh dan penuh instabilitas. Ketidakmampuan sistem parlementer untuk menciptakan stabilitas akhirnya membuka jalan bagi Demokrasi Terpimpin (1959–1965), sebuah sistem otoriter di mana Presiden Soekarno mengonsolidasikan kekuasaan. Peran partai politik dibatasi, pers dibungkam, dan pengaruh militer serta PKI semakin menguat, menciptakan ketegangan yang berujung pada tragedi politik tahun 1965.

Pasca peristiwa 1965, Indonesia memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto (1966–1998). Demokrasi Pancasila dijadikan landasan formal, namun pelaksanaannya sangat otoriter. Kekuasaan tersentralisasi pada Presiden, sementara ABRI dan Golkar mendominasi kehidupan politik. Meskipun stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi menjadi pencapaian utama rezim ini, kebebasan sipil sangat dibatasi dan proses demokratis hanya menjadi formalitas belaka. Reformasi tahun 1998 menjadi titik balik penting. Runtuhnya Orde Baru membuka jalan bagi transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka. Di era Reformasi, pemilu diselenggarakan secara langsung dan lebih demokratis, kekuasaan menjadi lebih tersebar melalui desentralisasi, dan kebebasan pers serta hak-hak sipil mulai dijamin. Meskipun demikian, demokrasi Indonesia saat ini masih dalam proses konsolidasi. Masalah seperti korupsi, politik uang, dan dominasi oligarki partai menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural demokrasi telah berkembang, secara substansi masih terdapat tantangan besar yang perlu dihadapi. Demokrasi Indonesia hari ini bukanlah titik akhir, melainkan medan perjuangan yang terus berkembang.