MKU PKN KIMIA A GENAP 2024/2025

Nama : Linggar Sesar Ramadani
NPM : 2217011133
Kelas : A

Jurnal "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" karya R. Siti Zuhro membahas bahwa meskipun Indonesia sudah beberapa kali mengadakan pemilu secara langsung, demokrasi yang dijalankan masih belum berjalan secara mendalam atau berkualitas. Dalam Pemilu 2019, masih ditemukan berbagai masalah seperti pembelahan masyarakat karena perbedaan pilihan politik, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta politisasi agama dan identitas. Partai politik belum mampu menyediakan calon pemimpin yang berkualitas karena lebih fokus pada popularitas, misalnya mencalonkan artis. Selain itu, birokrasi atau pegawai pemerintahan pun kurang netral karena ikut mendukung salah satu calon. Semua ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih bersifat prosedural, belum menyentuh makna sejatinya yaitu mewakili kepentingan rakyat secara adil dan jujur. Oleh karena itu, perlu kerja sama dari semua pihak seperti partai politik, pemerintah, masyarakat, dan media untuk membangun demokrasi yang lebih baik dan dipercaya rakyat.

Nama: Salsabila Zidani Dhasilvi
NPM: 2217011008
Kelas: A

Dalam jurnal ini "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" karya R. Siti Zuhro. Penulis menyoroti bagaimana pilpres 2019 belum berhasil memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia. Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa demokrasi kita masih cenderung prosedural, belum menyentuh aspek substantif seperti toleransi, keadilan, dan partisipasi yang bermakna. Polarisasi masyarakat, maraknya hoaks, dan politisasi identitas menjadi indikator kemunduran demokrasi. Partai politik juga dikritisi karena gagal menjalankan fungsi kaderisasi, lebih mengutamakan figur populer ketimbang kualitas. Sementara birokrasi yang seharusnya netral justru terseret ke dalam kepentingan politik praktis, mengaburkan batas antara pelayanan publik dan kekuasaan.

Bagi saya, tulisan ini memberi gambaran jelas bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu, tapi soal membangun budaya politik yang sehat. Agar demokrasi benar-benar bermakna, semua elemen partai, birokrasi, masyarakat, dan media harus berkomitmen menjaga nilai-nilai demokratis secara konsisten.

NAMA: VENI ALIVIA SAPUTRI
NPM: 2217011051
KELAS: A

Jurnal "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" karya R. Siti Zuhro merupakan hasil kajian yang menyoroti kondisi demokrasi Indonesia melalui studi terhadap pelaksanaan Pemilu Presiden tahun 2019. Dalam tulisan ini, penulis mengkaji sejauh mana demokrasi di Indonesia telah mengalami proses pendalaman dan konsolidasi setelah era reformasi. Pemilu 2019 dinilai masih menghadapi banyak persoalan seperti lemahnya kelembagaan partai politik, kualitas kompetisi yang rendah, dan politisasi identitas yang memicu pembelahan sosial di masyarakat. Birokrasi juga menjadi sorotan karena dinilai tidak netral dan cenderung terseret dalam praktik politik praktis. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap hasil pemilu dan melemahkan kepercayaan publik. Penulis juga menunjukkan bahwa pemilu di Indonesia masih bersifat prosedural, belum menyentuh aspek substansial seperti keadilan, kesetaraan politik, dan akuntabilitas. Partai politik dianggap belum mampu menjalankan fungsi kaderisasi dengan baik karena lebih mengandalkan figur populer daripada menawarkan visi dan program yang jelas. Selain itu, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta eksploitasi isu agama turut memperburuk kualitas demokrasi. Berdasarkan analisis teoritis dan fakta di lapangan, jurnal ini menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia masih rapuh dan memerlukan pembenahan yang serius. Untuk memperkuat demokrasi ke depan, dibutuhkan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas institusi politik, literasi politik masyarakat, dan kerja sama semua pihak yang terlibat dalam proses demokratisasi.

Menurut saya, jurnal ini sangat relevan dan tajam dalam menggambarkan masalah demokrasi di Indonesia. Penulis berhasil mengangkat isu-isu penting seperti politisasi identitas dan lemahnya partai politik. Analisisnya seimbang antara teori dan realitas. Jurnal ini memberi gambaran jelas bahwa demokrasi kita masih butuh banyak perbaikan, terutama dalam aspek substansi, bukan hanya prosedur.

Nama : Vivi Della Septiani
NPM : 2217011161
Kelas : A

Jurnal "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" karya R. Siti Zuhro mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia telah melaksanakan pemilu beberapa kali secara langsung, kualitas demokrasi yang dihasilkan masih jauh dari harapan. Dalam analisisnya, Zuhro mencatat bahwa selama Pemilu 2019, terdapat berbagai masalah yang signifikan, seperti pembelahan sosial akibat perbedaan pilihan politik, maraknya penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian, serta politisasi identitas dan agama. Zuhro juga menyoroti bahwa partai politik saat ini belum mampu menawarkan calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, sering kali lebih mementingkan popularitas di atas kualitas, seperti dengan mencalonkan figur publik yang tidak memiliki pengalaman politik yang memadai, termasuk artis. Kontroversi ini menjadi lebih rumit dengan kedudukan birokrasi yang juga tampak kurang netral, di mana banyak pegawai pemerintah terlihat mendukung salah satu kandidat tertentu, sehingga menimbulkan keraguan akan integritas dan netralitas mereka.

Penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia saat ini lebih bersifat prosedural dibandingkan substansial. Artinya, walaupun pemilu dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, hal ini tidak cukup untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat terwakili dengan baik di dalam pemerintahan. Zuhro menyarankan bahwa untuk membangun demokrasi yang lebih berkualitas dan dapat dipercaya oleh rakyat, diperlukan kerja sama yang lebih baik di antara semua pemangku kepentingan, termasuk partai politik, pemerintah, masyarakat, dan media, guna menciptakan iklim politik yang lebih demokratis dan inklusif.

Melalui analisis ini, terlihat jelas betapa pentingnya reformasi dalam sistem politik dan pemilu di Indonesia agar demokrasi yang lebih mendalam dan substansial dapat terwujud, mengingat bahwa partisipasi yang jujur dan akuntabel adalah kunci bagi keberlangsungan sistem demokrasi yang sehat.

Nama: Suvia Puspita
NPM: 2217011122
Kelas: A

Dalam jurnal ini "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" karya R. Siti Zuhro membahas bagaimana pemilu presiden 2019 belum mampu memperkuat demokrasi secara substansial di Indonesia. Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa inti dari tulisan ini menekankan bahwa demokrasi kita masih bersifat prosedural hanya sebatas pelaksanaan pemilu lima tahunan tanpa menyentuh nilai-nilai penting seperti keadilan, kesetaraan politik, dan partisipasi masyarakat yang berkualitas. Dari pemilu 2019, terlihat jelas bahwa masyarakat Indonesia semakin terpolarisasi. Kampanye yang diwarnai dengan hoaks, ujaran kebencian, hingga politisasi agama membuat demokrasi justru menjadi alat konflik, bukan ruang kompromi. Dua kubu pendukung capres saling mencemooh dan menjatuhkan. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti kelemahan partai politik yang lebih mementingkan popularitas tokoh dibanding kualitas. Banyak artis dicalonkan sebagai anggota legislatif hanya karena dikenal masyarakat, bukan karena kapasitas atau integritasnya. Ini mencerminkan bahwa partai politik belum menjalankan perannya dalam kaderisasi secara maksimal. Bagi saya, ini adalah bukti bahwa politik kita masih pragmatis dan jauh dari ideal demokrasi yang mencerdaskan rakyat. Tak hanya parpol, birokrasi pun ikut terseret dalam politik praktis. Seharusnya birokrasi netral dan melayani semua golongan, tapi kenyataannya banyak aparatur negara terlibat dalam pemenangan salah satu pasangan calon. Ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan kita belum sepenuhnya bebas dari intervensi politik. Sebagai refleksi, saya setuju dengan pandangan penulis bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin. Demokrasi juga soal bagaimana pemimpin terpilih mampu membangun kepercayaan rakyat dan menciptakan sistem yang adil serta akuntabel. Jika demokrasi hanya dijalankan sebatas prosedur, tanpa memperhatikan nilai-nilai substansialnya, maka konflik, ketidakpercayaan, dan ketimpangan akan terus berulang.

Jurnal ini membuka mata saya bahwa semua pihak masyarakat, media, partai politik, birokrasi, hingga penyelenggara pemilu harus menjalankan peran masing-masing secara jujur dan bertanggung jawab agar demokrasi kita tidak hanya tampak di permukaan, tapi benar-benar tumbuh di dalam sistem dan budaya bangsa.

Nama : Ayu Shafa Salsabila
NPM : 2217011021

jurnal berjudul "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" karya R. Siti Zuhro, dibahas bahwa pelaksanaan pemilu presiden tahun 2019 belum berhasil memperkuat demokrasi secara mendalam di Indonesia. Dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa, inti tulisan ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural, terbatas pada rutinitas lima tahunan pemilu tanpa menyentuh aspek penting seperti keadilan, kesetaraan politik, dan partisipasi publik yang berkualitas. Pemilu 2019 justru memperlihatkan semakin tajamnya polarisasi di tengah masyarakat. Kampanye yang marak dengan hoaks, ujaran kebencian, dan politisasi agama menjadikan demokrasi bukan sebagai ruang dialog, melainkan sebagai ajang konflik. Kedua kubu pendukung calon presiden saling menyerang dan merendahkan satu sama lain.

Selain itu, jurnal ini juga menyoroti lemahnya fungsi partai politik yang lebih mengutamakan popularitas tokoh daripada kualitas dan kapabilitas. Banyak selebritas diusung menjadi calon legislatif semata karena ketenarannya, bukan karena kompetensi atau integritas yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik belum optimal dalam menjalankan proses kaderisasi. Menurut saya, ini mencerminkan wajah politik yang masih pragmatis dan jauh dari cita-cita demokrasi yang mendidik masyarakat. Tak hanya partai politik, birokrasi pun terseret dalam pusaran politik praktis. Padahal birokrasi seharusnya netral dan melayani seluruh warga, namun kenyataannya banyak aparatur negara terlibat dalam mendukung salah satu pasangan calon. Fenomena ini mengindikasikan bahwa sistem pemerintahan kita masih rentan terhadap intervensi politik.

Sebagai perenungan, saya sependapat dengan penulis bahwa demokrasi tidak cukup hanya dengan memilih pemimpin. Demokrasi juga menyangkut kemampuan pemimpin terpilih dalam membangun kepercayaan publik serta menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan transparan. Jika demokrasi dijalankan hanya sebagai formalitas, tanpa memperhatikan nilai-nilai esensialnya, maka konflik sosial, ketidakpercayaan publik, dan ketimpangan akan terus berulang.

Jurnal ini menyadarkan saya bahwa seluruh elemen—masyarakat, media, partai politik, birokrasi, hingga lembaga penyelenggara pemilu—harus menjalankan peran mereka dengan integritas dan tanggung jawab. Hanya dengan demikian, demokrasi di Indonesia dapat berkembang bukan hanya secara tampak, tetapi juga mengakar dalam sistem dan budaya bangsa.

NAMA : Dian Nopita Sari

NPM : 2217011012

KELAS : A
Pendapat saya mengenai jurnal ini adalah bahwa ia memberikan wawasan yang sangat berharga tentang hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia. Penulis dengan cermat mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilu, seperti konflik internal partai dan praktik kecurangan, yang menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengklaim sebagai negara demokratis, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai demokrasi yang substansial. Penekanan pada pentingnya nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan kerakyatan, sangat relevan dan dapat menjadi pedoman dalam memperbaiki sistem pemilihan umum. Selain itu, rekomendasi yang diberikan untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan mendukung calon independen menunjukkan bahwa penulis tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan solusi yang konstruktif. Secara keseluruhan, jurnal ini berkontribusi positif terhadap pemahaman dan pengembangan demokrasi di Indonesia, serta memberikan arahan bagi perbaikan sistem politik yang lebih adil dan transparan.

Melan Tania Shelomita Yusniar
2217011080
Kimia A

Dalam jurnal berjudul "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" yang ditulis oleh R. Siti Zuhro, dijelaskan bahwa pelaksanaan pemilu presiden pada tahun 2019 belum mampu memperkuat demokrasi secara substansial di Indonesia. Dari perspektif saya sebagai seorang mahasiswa, inti dari tulisan ini menegaskan bahwa praktik demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural, yang hanya terfokus pada rutinitas pemilu yang diadakan setiap lima tahun, tanpa menyentuh aspek-aspek penting seperti keadilan, kesetaraan politik, dan partisipasi publik yang berkualitas. Pemilu 2019 justru menunjukkan adanya polarisasi yang semakin tajam di masyarakat. Kampanye yang dipenuhi dengan berita palsu, ujaran kebencian, dan politisasi agama menjadikan demokrasi bukan sebagai ruang untuk berdialog, melainkan sebagai arena konflik. Kedua kubu pendukung calon presiden saling menyerang dan merendahkan satu sama lain.

Jurnal ini juga menyoroti lemahnya peran partai politik yang lebih mengutamakan popularitas tokoh daripada kualitas dan kemampuan mereka. Banyak selebritas yang diusung sebagai calon legislatif hanya karena ketenaran mereka, bukan karena kompetensi atau integritas yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik belum optimal dalam menjalankan proses kaderisasi. Menurut saya, ini mencerminkan wajah politik yang masih pragmatis dan jauh dari cita-cita demokrasi yang seharusnya mendidik masyarakat. Selain partai politik, birokrasi juga terjebak dalam praktik politik yang pragmatis. Padahal, seharusnya birokrasi bersikap netral dan melayani seluruh warga, namun kenyataannya banyak aparatur negara yang terlibat dalam mendukung salah satu pasangan calon. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan kita masih rentan terhadap intervensi politik.

Sebagai refleksi, saya sependapat dengan penulis bahwa demokrasi tidak hanya sebatas memilih pemimpin. Demokrasi juga melibatkan kemampuan pemimpin terpilih untuk membangun kepercayaan publik serta menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan transparan. Jika demokrasi hanya dijalankan sebagai formalitas tanpa memperhatikan nilai-nilai esensialnya, maka konflik sosial, ketidakpercayaan publik, dan ketimpangan akan terus berulang.

Jurnal ini menyadarkan saya bahwa semua elemen —masyarakat, media, partai politik, birokrasi, hingga lembaga penyelenggara pemilu— harus menjalankan peran mereka dengan integritas dan tanggung jawab. Hanya dengan cara ini, demokrasi di Indonesia dapat berkembang tidak hanya secara tampak, tetapi juga mengakar dalam sistem dan budaya bangsa.

Nama : Alya Nurul Izzati
NPM : 2217011086
Kelas : A

Pada jurnal berjudul Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 ini membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 di Indonesia. R. Siti Zuhro mengemukakan bahwa meskipun Indonesia telah menyelenggarakan empat kali pemilu sejak era reformasi, namun pilpres 2019 masih menunjukkan beberapa masalah. Menurut beliau pendalaman demokrasi di Indonesia masih belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019, menurut penulis, belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal ini terlihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu, dan akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.

Beliau menekankan bahwa Pilpres 2019 belum selesai dan masih meninggalkan sejumlah masalah yang perlu dicermati. Ia menyoroti beberapa isu penting, seperti:
- Politisasi identitas, di mana Pilpres 2019 tidak lepas dari isu politisasi identitas dan agama. Fenomena ini diwarnai dengan perebutan suara muslim, yang ditandai dengan munculnya gerakan ijtima' ulama untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- Kinerja partai politik yang masih belum maksimal dalam proses kaderisasi. Ia mencontohkan maraknya partai yang mencalonkan kalangan selebritis sebagai caleg, yang menunjukkan bahwa partai politik lebih fokus pada vote getter daripada membangun kader.
- Politisasi birokrasi yang terjadi dalam Pilpres 2019 cenderung menjadi alat kepentingan politik tertentu. Ia mencontohkan kasus penggunaan fasilitas pemerintah pusat/daerah untuk pemenangan calon tertentu dalam pemilu/pilkada.

Beliau menyimpulkan bahwa Pilpres 2019 menjadi bukti bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia masih fluktuatif dan belum berjalan secara regular. Ia menekankan bahwa pilar-pilar penting demokrasi seperti pemilu, partai politik, civil society, dan media massa belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Selain itu, beliau juga menyerukan agar semua stakeholders terkait pemilu, termasuk parpol, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum, untuk menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan, dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu. Berbagai masalah yang dihadapi oleh warga negara, beliau menyerukan agar semua pihak untuk bekerja sama dalam membangun demokrasi yang lebih kuat dan bermartabat.

Nico Andreas
2217011001
A

Dalam jurnal berjudul "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" yang ditulis oleh R. Siti Zuhro, dibahas bahwa pemilu presiden 2019 di Indonesia belum berhasil memperkuat demokrasi secara substansial. Sebagai seorang mahasiswa, saya memahami bahwa inti dari tulisan ini menyoroti bahwa demokrasi yang kita jalani saat ini masih bersifat prosedural, terbatas pada pelaksanaan pemilu yang dilakukan setiap lima tahun, tanpa menyentuh nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kesetaraan politik, dan partisipasi masyarakat yang berkualitas.

Dari hasil pemilu 2019, terlihat dengan jelas bahwa masyarakat Indonesia semakin terpolarisasi. Kampanye yang dipenuhi dengan berita palsu, ujaran kebencian, dan politisasi agama telah menjadikan demokrasi sebagai alat untuk menciptakan konflik, bukannya sebagai ruang untuk mencapai kompromi. Dua kubu pendukung calon presiden saling mencemooh dan berusaha menjatuhkan satu sama lain. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti kelemahan partai politik yang lebih mengutamakan popularitas tokoh daripada kualitas dan integritas. Banyak artis yang dicalonkan sebagai anggota legislatif hanya karena ketenaran mereka di masyarakat, bukan karena kapasitas atau integritas yang mereka miliki. Hal ini mencerminkan bahwa partai politik belum menjalankan perannya dalam kaderisasi secara optimal.

Bagi saya, situasi ini menunjukkan bahwa politik di Indonesia masih pragmatis dan jauh dari cita-cita demokrasi yang seharusnya mencerdaskan rakyat. Tidak hanya partai politik, birokrasi juga terlibat dalam politik praktis. Seharusnya, birokrasi bersikap netral dan melayani semua golongan, namun kenyataannya banyak aparatur negara yang terlibat dalam mendukung salah satu pasangan calon. Ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan kita belum sepenuhnya bebas dari intervensi politik.

Nama: Han Damaila Kirana Sita
NPM: 2217011055
Kelas: A

Jawaban Analisis Jurnal Pertemuan 9:

Zuhro, R. S. 2019. Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. Jurnal Penelitian Politik. 16(1) : 69-81.

Berdasarkan jurnal tersebut, dapat dianalisis bahwa jurnal menunjukkan proses berlangsungnya demokrasi pada tahun 2019. Bagian abstrak pada jurnal menyatakan bahwa jurnal ini membahas terkait tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden 2019. Pemilihan presiden tahun 2019 ditandai dengan polarisasi politik yang dapat menunjukkan mutu dari demokrasi tersebut. Selain itu, permasalahan-permasalahan yang terjadi menjelang pemilu seperti tuduhan kecurangan, kegaduhan di media sosial, penyebaran hoaks, isu politisasi agama dapat menjadi ancaman pemilihan umum. Pemilu dijadikan sebagai pilar utama demokrasi dan termasuk momentum terbaik dalam menyampaikan pendapat. Pemilu 2019 dikatakan sebagai penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol, dan koalisi parpol yang terukur dan terformat, maka pemilu 2019 perlu dilaksanakan dengan cara yang rasional dan profesional. Akan tetapi, jurnal ini menunjukkan bahwa dengan adanya berbagai permasalahan yang timbul dalam pemilihan presiden akan berpengaruh pada pembangunan demokrasi di Indonesia. Pemilihan presiden 2019 dinyatakan belum mampu memberikan kepercayaan publik karena adanya kerusuhan sosial dan terdapat konsolidasi demokrasi yang belum berlangsung secara regular. Data menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia selama 21 tahun lebih prosedural dibandingkan substantif. Hal ini dapat menunjukkan timbulnya konflik, sengketa, atau silang pendapat karena tidak berfokus pada mutu demokrasi yang lebih kritis, jujur, dan adil. Penulis menyatakan bahwa seluruh pihak memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemilu supaya tercipta demokrasi yang tepat, saya juga setuju terkait hal ini karena dengan adanya partisipasi aktif dari seluruh pihak dapat membantu dalam menyukseskan proses pemilu. Jadi, pemilu 2019 yang kompleks ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk mengevaluasi kualitas demokrasi.

Silvia May Angelina Pandiangan
2217011117
A

Artikel “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” oleh R. Siti Zuhro mengkritisi pelaksanaan pemilu sebagai tolok ukur kualitas demokrasi Indonesia yang belum ideal. Penulis menegaskan bahwa meskipun pemilu 2019 berhasil dilaksanakan secara prosedural, demokrasi di Indonesia masih belum menyentuh aspek substansial, seperti partisipasi yang bermakna, pemerintahan yang efektif, dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Salah satu isu utama yang disorot adalah polarisasi politik yang tajam, dipicu oleh pertarungan ulang antara dua kandidat yang sama: Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Polarisasi ini menciptakan pembelahan sosial yang memperlemah kohesi nasional. Masalah lain yang menjadi perhatian adalah politisasi identitas dan agama, yang digunakan oleh kedua kubu untuk meraih dukungan, namun justru memperdalam ketegangan antar kelompok masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi yang seharusnya netral juga banyak terseret ke dalam praktik politik partisan, sehingga mengurangi legitimasi hasil pemilu. Partai politik pun dinilai gagal menjalankan fungsinya sebagai agen demokrasi, karena lebih fokus pada elektabilitas dibandingkan kaderisasi dan pendidikan politik. Penulis menekankan pentingnya memperkuat institusi-institusi demokrasi agar pemilu tidak hanya menjadi rutinitas lima tahunan, tetapi benar-benar menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Demokrasi substantif hanya bisa dicapai jika semua pemangku kepentingan termasuk partai politik, birokrasi, penyelenggara pemilu, media, dan masyarakat sipil berkomitmen untuk menjaga integritas proses politik. Tanpa perbaikan serius terhadap berbagai aspek tersebut, demokrasi di Indonesia akan terus terjebak dalam formalitas tanpa makna. 

Nama: Siti Nur Annissa Syahri
Npm: 2267011001
Kelas: A

Jurnal karya R. Siti Zuhro ini memberikan gambaran yang cukup jelas tentang tantangan besar dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, terutama lewat momentum Pilpres 2019. Sebagai mahasiswa, kita bisa melihat bahwa demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya matang, karena masih bersifat prosedural dan belum menyentuh aspek substansial seperti keadilan, kesetaraan, dan kepercayaan publik.

Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa meskipun pemilu merupakan sarana penting dalam demokrasi, pada kenyataannya pelaksanaannya masih banyak menemui hambatan. Salah satunya adalah polarisasi masyarakat akibat politisasi identitas (SARA), hingga konflik setelah pengumuman hasil pilpres yang akhirnya harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar demokrasi seperti toleransi dan saling menghargai belum benar-benar mengakar.

Masalah lain yang disorot adalah buruknya kinerja partai politik (parpol). Bukannya menjadi wadah kaderisasi dan suara rakyat, parpol justru sibuk dengan kepentingan kekuasaan dan malah mengandalkan artis atau tokoh populer demi meraih suara. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap parpol pun menurun drastis. Ini jelas menjadi hambatan besar bagi pendalaman demokrasi.

Birokrasi juga ikut dipolitisasi, padahal dalam sistem demokrasi yang sehat, birokrasi harus netral dan profesional. Tapi realitanya, birokrasi masih dipakai sebagai alat politik oleh para elite. Hal ini memperlihatkan bahwa reformasi birokrasi belum berjalan optimal.

Yang menarik dalam jurnal ini adalah pembahasan soal demokrasi substantif versus prosedural. Demokrasi substantif menekankan kualitas, seperti keterwakilan yang adil, partisipasi bermakna, dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Sayangnya, Indonesia masih terjebak di demokrasi prosedural yang hanya sekadar formalitas: ada pemilu, ada kampanye, tapi substansinya belum terasa.

Sebagai mahasiswa, kita bisa mengambil pelajaran bahwa demokrasi itu bukan soal memilih setiap lima tahun sekali, tapi bagaimana hasil pemilu itu bisa membawa perubahan nyata buat rakyat. Demokrasi itu tentang rakyat yang berdaya, bukan hanya jadi penonton.

Kesimpulannya, jurnal ini sangat bermanfaat karena membuka mata kita bahwa demokrasi Indonesia masih dalam tahap belajar. Kita harus tetap kritis, aktif, dan ikut serta dalam proses demokrasi, bukan hanya jadi pemilih pasif. Peran mahasiswa sebagai agen perubahan sangat penting untuk ikut mendorong agar demokrasi di Indonesia bisa lebih bermutu dan benar-benar berpihak pada rakyat.

Muthiara Wamiga HS
2257011002
Kimia-A

Jurnal karya R. Siti Zuhro memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan besar dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, khususnya yang terlihat jelas saat Pemilu Presiden 2019. Demokrasi Indonesia dinilai masih bersifat prosedural dan belum menyentuh sisi substansial seperti keadilan, kesetaraan, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

Jurnal ini menunjukkan bahwa meskipun pemilu merupakan elemen penting demokrasi, pelaksanaannya belum bebas dari masalah. Polarisasi akibat politisasi identitas (SARA) serta konflik pasca pemilu menjadi bukti bahwa prinsip-prinsip seperti toleransi dan saling menghargai belum sepenuhnya terwujud. Di sisi lain, partai politik juga belum menjalankan fungsinya secara optimal. Alih-alih menjadi wadah pendidikan politik, banyak partai lebih fokus pada kekuasaan dan mendompleng popularitas tokoh publik untuk mendulang suara, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik.

Masalah lain adalah birokrasi yang seharusnya netral, justru masih digunakan sebagai alat politik oleh para elite. Ini memperlihatkan bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya berhasil. Dalam konteks ini, jurnal menyoroti perbedaan antara demokrasi prosedural—yang menekankan pada proses formal seperti pemilu—dan demokrasi substantif yang lebih menekankan pada kualitas hasil demokrasi seperti keterwakilan dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Indonesia saat ini masih berkutat pada sisi prosedural tanpa memperhatikan kualitasnya.

Sebagai mahasiswa, kita diajak untuk memahami bahwa demokrasi bukan hanya soal memberikan suara dalam pemilu, tetapi juga tentang partisipasi aktif dan keberdayaan rakyat dalam menentukan arah bangsa. Kesimpulannya, jurnal ini menyadarkan kita bahwa demokrasi di Indonesia masih dalam proses berkembang, dan peran aktif generasi muda sangat penting untuk mendorong perbaikan menuju demokrasi yang lebih matang dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Nama : Ninis Septi Anggraeni
NPM : 2217011026
Kelas : A

Dalam jurnal ini membahas bagaimana Pemilu Serentak 2019, yang untuk pertama kalinya menggabungkan pemilu legislatif dan presiden, menjadi ajang uji coba penguatan sistem presidensial di Indonesia. Namun, dari berbagai tulisan di dalam jurnal, termasuk artikel utama oleh R. Siti Zuhro, disoroti bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia masih jauh dari ideal. Demokrasi masih bersifat prosedural ketimbang substantif; indikatornya antara lain adalah masih lemahnya pilar-pilar demokrasi seperti partai politik, civil society, media, dan birokrasi yang independen.

Menurut tulisan Siti Zuhro secara khusus menggaris bawahi bahwa pemilu 2019 gagal menghasilkan suksesi kepemimpinan yang kredibel, yang terlihat dari ketegangan pasca-pemilu, kerusuhan 22 Mei 2019, dan saling klaim kemenangan oleh kedua kandidat. Ini menjadi indikasi bahwa proses demokrasi belum sepenuhnya dipercaya oleh publik. Pemilu juga diwarnai oleh politisasi identitas dan agama, dengan berebut suara pemilih Muslim sebagai tema dominan dalam kampanye. Polarisasi masyarakat semakin tajam, dengan maraknya ujaran kebencian dan hoaks, serta penggunaan simbol-simbol keagamaan untuk mobilisasi politik. Partai politik mendapat sorotan tajam karena gagal dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan hanya menjadikan pemilu sebagai ajang transaksional. Maraknya pencalonan artis sebagai caleg mencerminkan bahwa parpol lebih mengejar popularitas ketimbang kualitas. Fragmentasi parpol juga melemahkan efektivitas sistem pemerintahan, terutama karena sistem presidensial dijalankan dalam konteks multipartai yang tidak solid.

Kesimpulannya dari jurnal tersebut pemilu Serentak 2019 menunjukkan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia masih lemah. Demokrasi lebih bersifat prosedural daripada substantif, ditandai dengan lemahnya partai politik, politisasi birokrasi, dan konflik identitas yang tajam. Pemilu belum mampu menghasilkan kepemimpinan yang efektif atau meningkatkan kepercayaan publik untuk memperkuat demokrasi, semua pihak partai politik, penyelenggara pemilu, birokrasi, dan masyarakat sipil perlu berkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang jujur, adil, partisipatif, dan inklusif.

Henni Turnip
2217011113
A
Dalam Jurnal “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” karya R. Siti Zuhro mengulas berbagai tantangan dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks Pilpres 2019. Meski pemilu sudah rutin digelar sejak era Reformasi, kualitas demokrasi Indonesia dinilai masih sebatas prosedural dan belum menyentuh aspek substansial seperti keadilan politik, keterwakilan, serta kepercayaan publik. Pilpres 2019 memperlihatkan polarisasi masyarakat yang tajam, ditandai dengan politisasi identitas dan agama, serta penggunaan istilah saling ejek di media sosial. Partai politik dianggap gagal menjalankan fungsi kaderisasi karena lebih banyak mengandalkan selebriti sebagai calon legislatif demi popularitas, bukan kualitas. Selain itu, birokrasi terbukti tidak netral karena banyak ASN dan pejabat daerah yang terlibat politik praktis, merusak prinsip profesionalisme birokrasi. Media sosial juga dipenuhi hoaks dan ujaran kebencian yang memperkeruh suasana politik. Semua ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi banyak masalah serius. Pemilu, yang seharusnya menjadi sarana pendidikan politik dan penguatan legitimasi pemerintahan, justru kerap menimbulkan konflik dan krisis kepercayaan. Oleh karena itu, jurnal ini menekankan pentingnya reformasi politik menyeluruh, termasuk perbaikan dalam kelembagaan partai, netralitas birokrasi, dan peningkatan kesadaran politik masyarakat agar demokrasi di Indonesia tidak hanya tampak di permukaan, tetapi juga kuat dalam isi dan manfaatnya.

Nama : Intan Puspitasari
NPM : 2217011170
Kelas : A


Jurnal dengan judul “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” karya R. Siti Zuhro membahas tantangan besar dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia, khususnya pada pelaksanaan Pemilu Presiden 2019. Meskipun pemilu dilakukan secara prosedural, substansi demokrasi masih lemah. Hal ini terlihat dari belum efektifnya pilar-pilar demokrasi seperti partai politik, birokrasi, media massa, dan masyarakat sipil dalam mendukung pendalaman demokrasi. Pemilu 2019 kembali mempertandingkan dua tokoh yang sama seperti tahun 2014, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Pertarungan ini menimbulkan polarisasi tajam di masyarakat yang memperlemah rasa persatuan.

Jurnal ini juga menyoroti kuatnya politisasi identitas dan agama dalam kampanye, yang digunakan untuk menarik suara umat Islam. Sayangnya, narasi yang digunakan cenderung memperdalam perpecahan sosial. Di sisi lain, partai politik dinilai gagal menjalankan fungsinya secara maksimal. Banyak partai hanya mengejar popularitas, bahkan mencalonkan artis sebagai caleg tanpa memperhatikan kualitas kader. Birokrasi pun turut terseret dalam dinamika politik, di mana netralitas aparatur sipil negara sering kali dilanggar untuk mendukung pasangan calon tertentu.

Penutup dari jurnal ini menekankan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan kepercayaan publik terhadap proses dan institusi pemilu. Jika semua pihak, termasuk partai politik, birokrasi, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil, dapat menjalankan perannya secara jujur, independen, dan profesional, maka proses demokrasi tidak hanya akan menjadi ritual lima tahunan, tetapi benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat. Demokrasi substansial hanya akan terwujud jika seluruh elemen bangsa berkomitmen untuk menjunjung nilai-nilai demokrasi secara utuh dan konsisten.

Nama : Roro Rezamita Hapsari
NPM : 2217011047
Kelas : A

Analisis Jurnal tersebut dengan menggunakan bahasa anda sendiri, terlebih dahulu tulis nama, npm, dan kelas.

Jurnal "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" karya R. Siti Zuhro ini secara umum membahas berbagai tantangan dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, khususnya yang terlihat dalam bahasan Pemilu Presiden 2019. Jurnal ini dari awal menyoroti bahwa meskipun Indonesia sudah beberapa kali mengadakan pemilu langsung, kualitas demokrasi yang terbangun masih bersifat prosedural, bukan substantif. Artinya, meskipun sistemnya demokratis di atas kertas, tapi dalam praktiknya masih diwarnai banyak persoalan, seperti politisasi identitas, hoaks, ujaran kebencian, dan minimnya keterlibatan masyarakat secara kritis.Salah satu masalah utama yang diangkat adalah ketegangan sosial yang muncul akibat polarisasi politik antara dua kubu pendukung capres-cawapres, yang bahkan memicu kerusuhan setelah pengumuman hasil pemilu. Jurnal ini juga menyoroti fenomena politisasi agama dan identitas yang makin kental, dengan dua kubu berusaha merebut suara umat Muslim lewat narasi simbolik dan representasi elite agama. Sayangnya, hal itu justru memperlebar sekat sosial di masyarakat.

Masalah lain yang dibahas adalah lemahnya peran partai politik yang seharusnya menjadi pilar demokrasi. Alih-alih mencetak kader berkualitas dan menyuarakan aspirasi rakyat, banyak parpol justru lebih mementingkan kepentingan elitnya, termasuk menjadikan selebriti sebagai vote getter ketimbang tokoh berkapasitas. Selain itu, politisasi birokrasi masih jadi masalah laten, di mana ASN dan pejabat pemerintah ikut terlibat dalam dukung-mendukung capres tertentu, yang jelas bertentangan dengan prinsip netralitas birokrasi dalam negara demokrasi. Dari hasil analisisnya, jurnal ini menyimpulkan bahwa proses demokrasi di Indonesia masih belum matang. Pilar-pilar pentingnya seperti pemilu, parpol, civil society, media, dan birokrasi belum menjalankan fungsinya secara optimal. Akibatnya, kualitas demokrasi masih rendah dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu pun rentan. Jurnal ini menegaskan perlunya sinergi dari semua pihak untuk membangun pemilu yang bersih, adil, dan substansial, bukan sekadar pesta lima tahunan yang sarat manipulasi dan kepentingan pragmatis.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberi gambaran bahwa demokrasi di Indonesia belum sampai pada tahap “deepening democracy” atau pendalaman nilai-nilai demokrasi. Masih banyak pekerjaan rumah, mulai dari menguatkan institusi politik, meredam politisasi agama, hingga membangun kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang ada. Jurnal ini dengan catatan reflektif dan analisis kontekstual yang tajam menjadi referensi penting untuk memahami dinamika politik elektoral dan kualitas demokrasi di Indonesia pasca reformasi.

Nama : Adelia Citra Bella
NPM : 2217011038
Kelas : A

Jurnal “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” yang ditulis oleh R. Siti Zuhro membahas tantangan dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, terutama melalui pelaksanaan pemilu presiden tahun 2019. Meski Indonesia sudah beberapa kali menyelenggarakan pemilu sejak era Reformasi, demokrasi yang terbangun dinilai masih bersifat prosedural dan belum menyentuh makna demokrasi yang sesungguhnya. Pemilu dianggap belum mampu menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipercaya rakyat, serta belum mendorong pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu masalah utama yang disoroti adalah polarisasi politik yang sangat tajam selama pemilu, yang memperlihatkan adanya pembelahan sosial di tengah masyarakat. Polarisasi ini diperparah dengan politisasi identitas, terutama penggunaan isu agama dan SARA dalam kampanye, yang berdampak buruk terhadap semangat persatuan bangsa.

Selain itu, jurnal ini juga mengkritisi peran partai politik yang belum menjalankan fungsinya dengan baik, terutama dalam hal kaderisasi pemimpin dan penyampaian aspirasi rakyat. Banyak partai justru lebih fokus pada kepentingan jangka pendek dan tidak memiliki program yang jelas. Hal ini menyebabkan partai politik tidak lagi dipercaya oleh sebagian masyarakat.

Ketidaknetralan birokrasi juga menjadi perhatian, karena banyak pejabat dan aparatur sipil negara terlibat dalam politik praktis, yang seharusnya mereka hindari. Keterlibatan ini bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan merusak prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

Penulis menyimpulkan bahwa tantangan terbesar dalam memperkuat demokrasi adalah membangun kepercayaan antara rakyat, penyelenggara pemilu, partai politik, serta lembaga pemerintah. Untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas, semua pihak harus bersikap profesional, adil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Jika tidak, maka demokrasi hanya akan menjadi formalitas belaka tanpa makna substansi yang nyata bagi kesejahteraan dan stabilitas bangsa.

Nama : Indah Rarapi Sholeha
NPM : 2217011109
Kelas : A

Dari yang saya pahami, jurnal ini menjelaskan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami beberapa kali pemilu sejak reformasi, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih banyak menghadapi tantangan. Pilpres 2019 menunjukkan dinamika politik yang memanas dan bahkan memperdalam polarisasi masyarakat. Saya pribadi melihat bahwa pemilu, yang seharusnya menjadi pesta demokrasi, justru memunculkan konflik sosial akibat kurangnya konsolidasi demokrasi yang kuat. Hal ini bisa dilihat dari ketidakpuasan sebagian pihak terhadap hasil pemilu dan munculnya kerusuhan setelah pengumuman KPU.

Dalam pendapat saya, penulis sangat menekankan pentingnya pendalaman demokrasi atau "deepening democracy". Demokrasi bukan hanya tentang pemilu lima tahunan, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilainya hadir dalam kehidupan berbangsa sehari-hari. Sayangnya, yang terjadi menurut saya masih sebatas prosedural ada pemilu, ada kampanye, ada hasil namun tidak sampai pada tataran substansi seperti keadilan sosial, kesetaraan hak, dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi kita masih butuh pembenahan dari dalam, baik secara kelembagaan maupun budaya politiknya.

Saya merasa miris ketika membaca bagaimana politisasi identitas, khususnya agama, menjadi alat dalam kampanye politik. Persaingan antar kubu capres tidak hanya berbasis program, tetapi juga memainkan isu SARA yang berpotensi memecah belah bangsa. Sebagai mahasiswa, saya merasa ini merupakan bentuk kemunduran dalam praktik demokrasi. Seharusnya demokrasi mengajarkan kita untuk menerima perbedaan dan bersaing secara sehat, bukan memanipulasi identitas untuk mendulang suara.

Salah satu poin penting menurut saya adalah kritik terhadap partai politik. Penulis menunjukkan bahwa parpol gagal menjalankan fungsi pendidikan politik, malah cenderung menjadikan selebritas sebagai *vote getter*. Sebagai mahasiswa yang juga menjadi bagian dari pemilih muda, saya jadi berpikir bahwa sistem kepartaian kita masih dangkal. Harusnya parpol bisa menjadi ruang kaderisasi dan tempat lahirnya pemimpin berkualitas, bukan sekadar kendaraan pragmatis.

Saya juga setuju dengan analisis penulis bahwa birokrasi kita belum netral dalam politik. Ketika aparat negara ikut terlibat mendukung calon tertentu, maka proses pemilu menjadi tidak adil dan hasilnya pun rawan dipertanyakan. Ini mencederai semangat demokrasi yang seharusnya bebas dari intervensi kekuasaan. Dalam pandangan saya, profesionalisme birokrasi adalah kunci bagi terwujudnya pemilu yang bersih dan kredibel.

Dari semua paparan jurnal ini, saya menyimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak pekerjaan rumah. Pemilu 2019 menjadi cermin bahwa konsolidasi demokrasi belum berhasil. Banyak aktor politik masih bermain dalam ranah prosedural semata, tanpa niat serius untuk membangun demokrasi substantif. Saya melihat pentingnya peran mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mengawasi dan mendorong perubahan. Demokrasi tidak akan maju jika hanya diserahkan kepada elit politik; kita semua harus terlibat secara aktif dan kritis.

Nama: Riska Adelia
NPM: 2217011060
Kelas: A

Jurnal “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” karya R. Siti Zuhro membahas tantangan besar dalam demokrasi Indonesia yang tercermin pada pelaksanaan Pilpres 2019. Penulis menegaskan bahwa pendalaman demokrasi belum terwujud secara optimal karena pilar-pilar demokrasi yang seharusnya menjadi penguat konsolidasi masih belum efektif.

Hal ini terlihat dari belum tercapainya kepemimpinan yang baik dan kegagalan membangun kepercayaan publik, sebagaimana tercermin dari munculnya kerusuhan sosial pasca pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU serta penolakan salah satu kandidat terhadap hasil pemilu. Situasi ini memperlihatkan bahwa proses demokrasi belum selesai, karena Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menjadi penentu akhir dalam sengketa hasil pilpres akibat kedua kandidat sama-sama mengklaim kemenangan.

Pilpres 2019 memperlihatkan kondisi politik yang tajam di masyarakat, memperdalam pembelahan sosial dan memperkuat politisasi identitas. Pilpres 2019 menjadi cerminan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan membangun kepercayaan publik secara menyeluruh.

Nama : Putri Syahwa Rahman
NPM : 2217011154
Kelas : A

Jurnal ini membahas secara mendalam tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia, khususnya melalui studi kasus Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Penulis mengangkat fakta bahwa meskipun Indonesia telah mengalami proses demokratisasi sejak era Reformasi, kualitas demokrasi yang dijalankan masih cenderung prosedural dan belum sepenuhnya menyentuh dimensi substansial.

Siti Zuhro menyoroti bahwa Pilpres 2019 tidak hanya menjadi ajang kontestasi politik antara dua kandidat utama, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto, tetapi juga menjadi cermin dari kondisi demokrasi yang masih rapuh. Polarisasi politik yang ekstrem, politisasi identitas agama, serta berbagai bentuk disinformasi dan ujaran kebencian menjadi indikator kuat lemahnya pendalaman demokrasi.

Penulis juga menyoroti permasalahan partai politik yang gagal menjalankan fungsinya secara ideal. Partai politik dinilai belum mampu mencetak kader-kader pemimpin yang mumpuni, dan justru cenderung mengandalkan figur-figur populer seperti artis demi memperoleh suara. Kegagalan partai dalam membangun platform politik yang jelas turut menghambat proses konsolidasi demokrasi yang seharusnya bertumpu pada nilai-nilai partisipasi, akuntabilitas, dan keterwakilan.

Selain itu, persoalan netralitas birokrasi juga menjadi perhatian utama dalam jurnal ini. Penulis mengungkapkan bahwa birokrasi masih sering terseret ke dalam pusaran politik praktis, yang ditunjukkan melalui keterlibatan aparatur sipil negara dalam mendukung pasangan calon tertentu. Praktik semacam ini tidak hanya melemahkan profesionalitas birokrasi, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan netralitas.

Pada bagian akhir, jurnal ini menegaskan pentingnya membangun kepercayaan publik (public trust) terhadap penyelenggaraan pemilu dan lembaga-lembaga politik. Demokrasi yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila seluruh aktor politik – termasuk partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat sipil – berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi substantif, seperti kesetaraan politik, toleransi, dan partisipasi bermakna.

Dengan demikian, tulisan ini memberikan refleksi kritis terhadap kondisi demokrasi Indonesia, sekaligus menjadi pengingat bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur, tetapi juga melibatkan komitmen moral dan kelembagaan yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, adil, dan terpercaya.

Malva Zahra Raamdhani
2217011175
A

Dalam analisis jurnal "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" karya R. Siti Zuhro (yang sedang saya bahas di pertemuan ke-9), saya sebagai mahasiswa menangkap bahwa penulis berpendapat Pemilu Presiden 2019 belum berhasil menguatkan fondasi demokrasi di Indonesia. Menurut pemahaman saya, inti dari tulisan ini adalah bahwa demokrasi di negara kita masih bersifat seremonial, terbatas pada siklus pemilu lima tahunan tanpa menyentuh isu mendasar seperti keadilan, kesetaraan politik, dan partisipasi publik yang berkualitas. Pemilu 2019 malah memperlihatkan polarisasi yang semakin dalam di masyarakat. Kampanye yang diwarnai hoaks, ujaran kebencian, dan politisasi agama mengubah demokrasi menjadi arena pertikaian, bukan ruang diskusi. Jurnal ini juga menyoroti inefisiensi partai politik yang lebih fokus pada popularitas figur daripada kualitas kader, terlihat dari banyaknya selebritas yang dicalonkan tanpa mempertimbangkan kompetensi. Bagi saya, ini mencerminkan politik yang masih pragmatis dan jauh dari ideal demokrasi yang mencerdaskan. Lebih lanjut, birokrasi pun ikut terlibat dalam politik praktis, padahal seharusnya netral. Saya sependapat dengan penulis bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih, tetapi juga tentang kemampuan pemimpin membangun kepercayaan dan sistem pemerintahan yang adil. Demokrasi yang hanya formalitas akan terus menghasilkan konflik, ketidakpercayaan, dan ketidakadilan. Jurnal ini mengingatkan saya bahwa seluruh pihak harus berperan dengan integritas agar demokrasi di Indonesia bisa tumbuh secara substansial.

Nama : Erlyn Septiana
NPM : 2217011064
Kelas : A

Demokrasi sering dianggap sebagai sistem yang gaduh dan penuh konflik, terutama karena proses pengambilan keputusan melibatkan perdebatan sengit antar kelompok dengan kepentingan berbeda. Namun, justru dalam kegaduhan itulah letak kekuatan demokrasi, karena setiap suara memiliki kesempatan untuk didengar dan dipertimbangkan. Sistem ini memastikan kekuasaan tidak terpusat pada satu kelompok, melainkan didistribusikan secara adil melalui mekanisme pemilihan dan akuntabilitas publik. Meskipun terlihat tidak efisien, demokrasi tetap bertahan karena kemampuannya menciptakan keseimbangan dan mencegah tirani, serta fleksibilitasnya dalam beradaptasi dengan perubahan zaman.

Alasan lain mengapa demokrasi banyak dianut negara-negara di dunia adalah kemampuannya menjamin hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan. Dalam demokrasi, setiap individu diakui haknya untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Nilai-nilai inklusivitas dan keadilan ini membuat demokrasi tetap relevan meskipun menghadapi kritik. Bahkan negara-negara dengan sejarah konflik sering memilih demokrasi sebagai jalan rekonsiliasi, karena sistem ini menawarkan harapan perdamaian dan stabilitas jangka panjang melalui dialog, bukan kekerasan.

Namun, demokrasi juga menghadapi tantangan, seperti politisasi identitas dan ketidaknetralan birokrasi, yang dapat mengganggu konsolidasi demokrasi. Seperti yang terlihat dalam Pemilu Presiden 2019 di Indonesia, polarisasi politik dan kegaduhan kampanye memperlihatkan betapa demokrasi masih rentan terhadap praktik-praktik tidak sehat. Meskipun demikian, demokrasi tetap dipilih karena sistem ini memberikan ruang bagi perbaikan dan koreksi melalui partisipasi aktif warga negara. Dengan demikian, demokrasi bukan hanya tentang prosedur pemilihan, tetapi juga tentang upaya terus-menerus untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Nama :Vitha Al-Mayda
NPM :2217011127
KELAA :Kimia (A)

Jurnal ini membahas dinamika sosial politik menjelang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia, yang merupakan pemilu pertama dengan pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif secara bersamaan. Artikel-artikel dalam jurnal ini mencakup analisis berbagai aspek, seperti penguatan sistem presidensial melalui koalisi partai yang pragmatis, upaya mobilisasi perempuan melalui narasi simbolik "emak-emak" dan "ibu bangsa" yang cenderung mendomestikasi peran perempuan, serta netralitas Polri dalam menjaga keamanan pemilu. Fenomena populisme juga dikaji, terutama eksploitasi identitas primordial dan klientelisme oleh elit politik yang menghambat pendalaman demokrasi. Artikel R. Siti Zuhro menyoroti tantangan konsolidasi demokrasi, termasuk politisasi agama, kegagalan partai politik dalam kaderisasi, dan ketidaknetralan birokrasi yang memicu ketidakpercayaan publik. Kerusuhan pasca-pengumuman hasil pemilu dan sengketa di Mahkamah Konstitusi menunjukkan belum matangnya proses demokratisasi. Jurnal ini juga menelaah dimensi politik dalam tradisi pesantren, seperti penggunaan Shalawat Badar sebagai alat mobilisasi santri, serta mereview buku tentang penataan demokrasi dan pemilu pasca-Reformasi. Secara keseluruhan, jurnal ini menggarisbawahi kompleksitas pemilu serentak 2019, lemahnya pelembagaan demokrasi substantif, dan perlunya reformasi sistemik untuk memperkuat tata kelola politik yang inklusif dan berkeadilan.

Nabilah Attohiroh Sofwah Al-atsari
2217011002
A-Kimia

Jurnal ini berjudul "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019" dan diterbitkan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI pada Juni 2019. Jurnal ini membahas berbagai aspek politik dan sosial yang muncul menjelang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia, yang merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan anggota legislatif dilaksanakan secara bersamaan. Topik utama yang dibahas meliputi penguatan sistem presidensial, mobilisasi perempuan melalui narasi simbolik, netralitas Polri, populisme dalam kontestasi politik, demokrasi dan pemilu presiden, serta dimensi politik dalam tradisi pesantren.

Salah satu artikel dalam jurnal ini, "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" oleh R. Siti Zuhro, mengkaji tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden 2019. Penulis menyoroti bahwa meskipun Indonesia telah melaksanakan pemilu secara rutin sejak era Reformasi, pendalaman demokrasi belum tercapai secara substansial. Pilpres 2019 dinilai belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik atau membangun kepercayaan publik, terlihat dari kerusuhan sosial pasca-pengumuman hasil pemilu. Artikel ini juga membahas politisasi identitas, kegagalan partai politik dalam kaderisasi, dan politisasi birokrasi yang memengaruhi netralitas aparatur sipil negara.

Selain itu, jurnal ini menampilkan analisis tentang narasi simbolik "emak-emak" dan "ibu bangsa" yang digunakan untuk memobilisasi suara perempuan, serta kajian tentang netralitas Polri dalam menjaga keamanan pemilu. Fenomena populisme dalam kontestasi politik juga dibahas, di mana elit politik memanfaatkan isu identitas primordial dan relasi klientelistik untuk kepentingan pragmatis. Jurnal ini ditutup dengan ulasan buku tentang penataan demokrasi dan pemilu pasca-Reformasi, yang menekankan pentingnya reformasi kelembagaan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika politik dan sosial yang kompleks menjelang Pemilu Serentak 2019, serta menawarkan kritik dan refleksi terhadap proses demokratisasi di Indonesia.

Nama: Ernawati Martogi Sagala
NPM:2217011139
Kelas :A
Berdasarkan jurnal "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 oleh R. Siti Zuhro.
Jurnal "Jurnal Penelitian Politik" yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI mengangkat isu-isu krusial mengenai kondisi demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pemilu 2019. Jurnal ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem demokrasi, termasuk masalah konsolidasi demokrasi yang masih jauh dari optimal. Meskipun Indonesia telah melaksanakan beberapa pemilu, pilar-pilar demokrasi yang seharusnya mendukung proses tersebut masih lemah. Selain itu, polarisasi politik yang semakin tajam selama pemilu 2019 telah berdampak negatif pada stabilitas sosial, memperlihatkan pembelahan yang dalam di masyarakat. Jurnal ini juga mengkritik peran partai politik yang sering kali tidak maksimal dalam menyediakan kader berkualitas, dengan banyak partai lebih memilih mencalonkan selebriti daripada individu yang memiliki kompetensi politik yang kuat. Isu politisasi identitas, terutama dalam konteks agama, ditekankan sebagai faktor yang memperburuk ketegangan sosial, menunjukkan bahwa politik di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-politik. Terakhir, jurnal ini menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang netral dan profesional, yang merupakan elemen penting dalam mendukung demokrasi yang sehat, dan menekankan perlunya pemisahan antara administrasi publik dan politik untuk menghindari politisasi birokrasi.
Sebagai mahasiswa, saya sangat menghargai analisis mendalam yang disajikan dalam jurnal ini. Tantangan yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia memerlukan kesadaran politik yang lebih tinggi dari masyarakat, dan sebagai generasi muda, kita perlu terlibat aktif dalam proses demokrasi, bukan hanya sebagai penonton. Analisis mengenai politisasi identitas dan agama mengingatkan kita bahwa pemilu lebih dari sekadar memilih pemimpin; ini juga tentang membangun kesadaran akan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai. Oleh karena itu, mahasiswa harus mendorong diskusi yang konstruktif di lingkungan kita. Selain itu, jurnal ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik, dan saya percaya bahwa mahasiswa harus menjadi agen perubahan yang mendorong partisipasi aktif dan kritis terhadap kebijakan publik. Kebutuhan akan reformasi dalam sistem politik dan birokrasi juga sangat jelas, dan kita perlu mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan agar birokrasi berfungsi untuk kepentingan masyarakat. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan wawasan berharga dan mendorong kita untuk berpikir kritis tentang tantangan demokrasi di Indonesia, serta mengajak kita untuk berkontribusi dalam memperbaiki kondisi tersebut dan mendorong dialog yang lebih konstruktif di masyarakat.

Syifa Az Zahra
2217011074
A

Jurnal ini membahas tantangan yang dihadapi dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia, khususnya selama pemilu presiden 2019. Penulis, R. Siti Zuhro, menyoroti bahwa meskipun pemilu merupakan sarana penting untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai masalah. Salah satu isu utama yang diangkat adalah kurangnya efektivitas pilar-pilar demokrasi yang seharusnya mendukung proses konsolidasi, yang terlihat dari munculnya kerusuhan sosial dan penolakan terhadap hasil pemilu oleh salah satu kandidat.

Selain itu, jurnal ini juga mengkaji fenomena politisasi identitas dan agama yang semakin mencolok dalam kontestasi pemilu. Penulis mencatat bahwa kedua kubu capres berusaha merebut dukungan suara dari umat Islam dengan menggunakan narasi yang mengedepankan identitas keagamaan. Hal ini menciptakan polarisasi di masyarakat dan mengancam stabilitas sosial. Penulis menekankan bahwa politisasi semacam ini tidak hanya merugikan proses demokrasi, tetapi juga memperburuk hubungan antar kelompok dalam masyarakat yang majemuk.

Menurut saya, jurnal ini menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap institusi politik dan penyelenggara pemilu. Diperlukan upaya bersama dari semua elemen masyarakat, termasuk partai politik, pemerintah, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi ajang suksesi kepemimpinan, tetapi juga sarana untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Maula Rayyanie
2217011104
Kimia A

Jurnal berjudul "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" yang ditulis oleh R. Siti Zuhro merupakan sebuah karya akademik yang secara mendalam membahas dinamika demokrasi di Indonesia dengan menjadikan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 sebagai studi kasus utamanya. Melalui pendekatan yang bersandar pada kajian teoritis dan data empiris, penulis mencoba mengungkap sejauh mana demokrasi di Indonesia telah mengalami proses pendalaman (deepening democracy) serta konsolidasi sejak bergulirnya era reformasi pada akhir 1990-an. Dalam telaah ini, Pemilu 2019 dijadikan cerminan dari kondisi demokrasi yang sesungguhnya, di mana berbagai persoalan mendasar masih mewarnai jalannya proses politik elektoral.

Salah satu temuan penting dalam jurnal ini adalah bahwa pemilu tersebut masih belum mampu mencerminkan kualitas demokrasi yang matang. Masih banyak problem struktural dan kultural yang menjadi penghambat, antara lain kelembagaan partai politik yang dinilai lemah dan belum berfungsi secara optimal dalam menjalankan peran-peran demokratis seperti kaderisasi, pendidikan politik, dan perumusan program. Kompetisi politik yang terjadi pun belum sepenuhnya mencerminkan kualitas gagasan dan visi jangka panjang, melainkan lebih banyak ditentukan oleh popularitas figur dan narasi yang bersifat emosional. Bahkan, pemilu justru sering kali dijadikan ajang eksploitasi isu-isu identitas, termasuk agama, yang pada akhirnya memperparah polarisasi sosial dan memperdalam sekat-sekat dalam masyarakat.

Selain itu, jurnal ini juga menyoroti persoalan krusial lain yaitu keterlibatan birokrasi dalam kontestasi politik yang seharusnya bersifat netral. Penulis menunjukkan bahwa birokrasi di Indonesia masih rentan terseret dalam arus politik praktis, yang tentu saja menimbulkan keraguan atas independensi proses pemilu dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap hasilnya. Lebih jauh lagi, penulis menilai bahwa demokrasi Indonesia masih berada dalam tataran prosedural semata, yakni sekadar menjalankan pemilu secara rutin tanpa benar-benar menyentuh substansi demokrasi itu sendiri, seperti keadilan, kesetaraan akses politik, serta akuntabilitas penyelenggara dan peserta pemilu.

Kritik yang diajukan penulis juga mencakup kecenderungan partai politik yang lebih mengandalkan tokoh-tokoh dengan popularitas tinggi, ketimbang membangun platform ideologis dan programatik yang jelas. Kondisi ini diperburuk oleh maraknya penyebaran informasi palsu atau hoaks, ujaran kebencian yang beredar luas, serta manipulasi isu agama untuk kepentingan politik sempit, yang semuanya berkontribusi pada kemunduran kualitas demokrasi. Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut yang memadukan tinjauan teoritik dengan realitas lapangan penulis menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi yang rapuh dan belum kokoh secara institusional maupun kultural.

Dari perspektif saya sebagai pembaca, jurnal ini memberikan kontribusi yang sangat relevan dalam memahami problematika demokrasi di Indonesia. Penulis berhasil menyampaikan analisis yang tajam dan berimbang, mengangkat isu-isu yang selama ini sering kali luput dari perhatian publik secara mendalam, seperti politisasi identitas dan lemahnya fungsi partai politik. Kekuatan jurnal ini terletak pada kemampuannya menjembatani antara teori dengan kenyataan empiris di lapangan, sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang tantangan demokrasi kita. Lebih dari sekadar menyuguhkan kritik, jurnal ini juga memberikan arah bagi upaya perbaikan ke depan, yakni melalui reformasi birokrasi, penguatan kelembagaan politik, peningkatan literasi politik masyarakat, serta kerja sama lintas aktor demi membangun demokrasi Indonesia yang lebih substansial dan berdaya tahan.

Nama: Triyana Bunga Diyan Sari
NPM: 2217011030
Kelas: A

Jurnal tersebut membahas dinamika konsolidasi demokrasi di Indonesia dengan fokus pada Pemilu Presiden 2019. Meskipun demokrasi telah berjalan selama lebih dari dua dekade, pilpres 2019 menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih bersifat prosedural dan belum mencapai tahap substantif. Hal ini terlihat dari polarisasi masyarakat, politisasi identitas agama, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Berbagai tantangan muncul, seperti lemahnya peran partai politik dalam kaderisasi, maraknya politisasi birokrasi, serta kurangnya netralitas lembaga negara. Demokrasi yang seharusnya menjamin keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas justru diwarnai oleh ketegangan sosial dan konflik pasca pemilu. Penulis menekankan pentingnya pendalaman demokrasi yang tidak hanya menekankan pada aspek prosedur, tetapi juga substansi, seperti pemenuhan hak sipil dan kualitas pemerintahan. Untuk itu, dibutuhkan komitmen semua pemangku kepentingan agar pemilu benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat dan memperkuat stabilitas politik nasional.

Nama : Dini Artika
NPM: 221711043
Kelas : A

Analisis Jurnal Penelitian Politk Volume 16 No. 1 Juni 2019

Pendahuluan
Jurnal ini menerbitkan berbagai artikel yang membahas isu-isu kritis dalam konteks politik di Indonesia, dengan fokus utama pada demokrasi, pemilu, dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga politik. Dalam edisi ini, terdapat berbagai perspektif yang diambil oleh penulis-penulis yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika politik terkini.

Tantangan Politik
Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh P2Politik-LIPI adalah kebutuhan untuk menghasilkan kajian yang dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan fokus pada persoalan otonomi daerah, HAM, dan posisi Indonesia dalam arena global, lembaga ini diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas dan relevan bagi masyarakat dalam membangun demokrasi yang lebih kuat.

Partisipasi Publik
Jurnal ini juga menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam proses politik. Artikel-artikel yang ada menjelaskan bagaimana partisipasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya kekerasan dan keterbukaan politik. Penulis menekankan bahwa untuk mencapai kedaulatan rakyat, perlu ada penguatan budaya toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Mobilisasi Perempuan
Dalam analisis mengenai mobilisasi suara perempuan dalam pemilu, terlihat bahwa ada upaya untuk menggunakan narasi simbolis yang ditujukan untuk menarik perhatian pemilih perempuan. Artikel ini menunjukkan bahwa label-label seperti "emak-emak" dan "ibu bangsa" hanyalah strategi untuk memobilisasi suara tanpa benar-benar menciptakan perubahan yang berarti.

Penutup
Melalui edisi ini, Jurnal Penelitian Politik tidak hanya berfungsi sebagai media pertukaran akademik tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu politik yang penting. Dengan menghadirkan berbagai perspektif, jurnal ini berkontribusi pada pengembangan ilmu politik dan kebijakan publik yang lebih adil dan demokratis di Indonesia.

Raharjo
2217011146
Kimia-A

Jurnal berjudul "Demokrasi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah dan Perkembangannya" karya M. Qodari membahas perjalanan sistem demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi. Penulis menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut, mulai dari masa Orde Lama yang mencoba menerapkan demokrasi liberal namun tidak stabil, lalu bergeser ke demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Pada masa Orde Baru, demokrasi nyaris tidak berjalan karena kekuasaan sangat terpusat pada pemerintah dan rakyat tidak memiliki ruang untuk bersuara. Setelah reformasi, Indonesia mulai membuka diri dengan menerapkan pemilihan umum secara langsung, memberikan kebebasan pers, serta meningkatkan partisipasi publik dalam politik. Namun, penulis menekankan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini masih bersifat prosedural, artinya lebih fokus pada pelaksanaan teknis seperti pemilu, tetapi belum menjamin keadilan sosial, kesejahteraan, dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Demokrasi Indonesia juga masih menghadapi banyak tantangan seperti politik uang, pengaruh oligarki, serta rendahnya kesadaran politik masyarakat. Meski begitu, penulis tetap optimis bahwa dengan pembenahan sistem dan peningkatan kesadaran warga negara, demokrasi Indonesia bisa terus berkembang ke arah yang lebih baik dan matang.

Nama : Ninda Aprilia
Npm : 2217011097
Kelas : A

artikel "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" karya R. Siti Zuhro:

Artikel ini menganalisis pelaksanaan Pemilu Presiden 2019 di Indonesia dalam konteks konsolidasi dan pendalaman demokrasi. Penulis menyoroti bahwa meskipun Indonesia telah menjalani lima kali pemilu pasca-Reformasi, kualitas demokrasi masih jauh dari substansial. Pilpres 2019 memperlihatkan dominasi demokrasi prosedural yang berfokus pada aspek teknis penyelenggaraan, tanpa disertai penguatan pilar-pilar demokrasi seperti partai politik yang berfungsi optimal, birokrasi netral, dan partisipasi publik yang rasional. Dalam konteks sosial-politik, pilpres 2019 juga menandai tajamnya polarisasi masyarakat akibat politisasi identitas dan agama, seperti perebutan suara umat Islam yang dimanipulasi lewat ijtima ulama dan pencalonan figur agamis. Penulis menilai bahwa partai politik gagal menjalankan fungsinya sebagai sarana kaderisasi dan artikulasi kepentingan rakyat, terbukti dengan maraknya pencalonan artis dan lemahnya platform ideologis. Selain itu, birokrasi turut terseret dalam politik praktis, memperlihatkan minimnya netralitas dan independensi aparatur negara. Penulis juga menekankan bahwa kerusuhan pasca-pemilu dan tingginya ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu serta lembaga hukum menunjukkan lemahnya *trust building* dalam demokrasi. Di akhir artikel, penulis menggarisbawahi pentingnya sinergi antara partai, pemerintah, media, masyarakat sipil, dan birokrasi untuk menciptakan pemilu yang tidak hanya damai, tetapi juga berkontribusi terhadap konsolidasi demokrasi yang substansial. Artikel ini menyajikan analisis kritis dan komprehensif atas dinamika politik Indonesia menjelang dan sesudah Pilpres 2019 serta menjadi refleksi penting bagi penguatan demokrasi ke depan.