MKU PKN SIPIL B GENAP 2024/2025

NAMA: SHELLA VITA
NPM : 2415011051
KELAS: B
Nama : Shella Vita

Npm : 2415011051

Kelas : B

Perkembangan demokrasi di Indonesia

1. Perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan.

Demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan sangat terbatas



2. Perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959)

Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia.



Alasan demokrasi parlementer gagal

1. Dominanya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terdapat pengelolaan konflik

-partai Islam

-partai nasional

- partai dan jengkol

-partai non Islam

2. Basis sosial ekonomi yang masi sangat lemah

3. Persamaan kepentingan antara presiden seokarno dengan kalangan angkatan darat, yang sama sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan



3. Perkembangan demokrasi terpimpinnya (1959-1965)

Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu



4. Perkembangan demokrasi dalam pemerintahan orde baru



Kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat

5. Perkembangan demokrasi pada masa reformasi ( 1998 sampai dengan sekarang)

Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959



Karakteristik demokrasi era reformasi

-pemilu yang dilaksanakan 1999 - 2004 jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya

-rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa

-pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka

-sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat

NAMA : RENDI FADLIYANSYAH
NPM : 2455011020
KELAS : MKU PANCASILA SIPIL B

1. perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan.
demokrasi di masa pemerintahan revolusi kemerdekaan terbatas
2. perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959)
pada masa ini masa kejayaan demokrasi di indonesia, karna hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di indonesia, tetapi parlementer gagal karna : dominannnya politik aliran, basis sosial ekonomi yang sangat lemah ,persamaan kepentingan antara prresiden soekarno dengan kalangan angkatan darat, yang sama sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.
3. perkembangan demokrasi terpimpin (1959-1965)
politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu.
4. perkembangan demokrasi dalam pemerintahan orde baru
5. perkembangan demokrasi pada masa reformasi (1998 sampai dengan sekarang)
demokrasi yang diterapkan di negara kita pada reformasi ini adalah demokrasi pancasila.

NAMA : DWY RENTIKA NUSA INDAH
NPM : 2415011049
KELAS : B MKU PKN

ANALISIS VIDEO “Perkembangan Demokrasi Di Indonesia”

Video ini memaparkan lintasan sejarah demokrasi di Indonesia.
1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan
Demokrasinya terbatas. Pers pada masa ini berperan dalam mendukung revolusi kemerdekaan.
2. Periode Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Namun, demokrasi parlementer gagal, karena dominasi politik aliran yang menimbulkan konflik, basis sosial ekonomi yang lemah, serta adanya konflik kepentingan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat yang sama-sama merasa tidak puas dengan proses politik saat itu.
3. Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Politik pada era ini ditandai dengan ketegangan yang kuat antara tiga kekuatan politik utama, antara lain ABRI, Soekarno, dan PKI.
4. Perkembangan Demokrasi pada Pemerintahan Orde Baru
Pada 3 tahun awal seolah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat. Namun, setelah itu, muncul dominasi ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran partai politik, campur tangan pemerintah dalam urusan partai, serta bangkitnya ideologi monolitik dan inkorporasi lembaga-lembaga non-pemerintah.
5. Periode Era Reformasi (1998-Sekarang)
Menerapkan Demokrasi Pancasila dengan karakteristik yang berbeda dari Orde Baru tetapi memiliki kemiripan dengan demokrasi parlementer 1950-1959. Karakteristik demokrasi di era reformasi meliputi pemilihan umum (1999-2004) yang lebih demokratis, rotasi kekuasaan dari tingkat pusat hingga desa, rekrutmen politik yang terbuka untuk posisi politik, dan kebebasan berekspresi yang lebih besar.

NAMA :ROY RENDI SANJAYA
NPM : 2415011046


Lintasan Sejarah Demokrasi di Indonesia

1. Periode Revolusi Kemerdekaan (1945–1949)
Pada masa ini, demokrasi masih bersifat terbatas karena perhatian utama bangsa Indonesia terpusat pada upaya mempertahankan kemerdekaan. Kendati demikian, pers memainkan peran penting sebagai alat perjuangan, menyuarakan semangat kemerdekaan dan mendukung agenda revolusi.


2. Periode Demokrasi Parlementer (1950–1959)
Masa ini sering disebut sebagai era kejayaan demokrasi di Indonesia. Hampir seluruh prinsip dasar demokrasi dijalankan dalam kehidupan politik, seperti kebebasan pers, partisipasi politik yang luas, serta keberagaman partai. Namun, demokrasi parlementer tidak bertahan lama. Kegagalannya dipengaruhi oleh dominasi politik aliran yang menimbulkan polarisasi, lemahnya fondasi sosial-ekonomi, serta konflik kepentingan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat.


3. Periode Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Demokrasi pada era ini mengalami penyimpangan. Kekuasaan terpusat di tangan Presiden Soekarno, sementara sistem politik diwarnai oleh ketegangan antara tiga kekuatan besar: Soekarno, ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), dan PKI (Partai Komunis Indonesia). Perbedaan ideologi dan kepentingan di antara ketiganya menciptakan suasana politik yang penuh tekanan dan instabilitas.


4. Periode Orde Baru (1966–1998)
Pada awal pemerintahannya, Orde Baru sempat menunjukkan tanda-tanda pembagian kekuasaan kepada masyarakat. Namun dalam perkembangannya, kekuasaan semakin terpusat. ABRI memainkan peran dominan dalam politik, partai politik dibatasi perannya, pemerintah ikut campur dalam urusan internal partai, dan ideologi monolitik Pancasila dijadikan satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sentralisasi kekuasaan dan birokratisasi politik menjadi ciri khas era ini.


5. Era Reformasi (1998–sekarang)
Reformasi membawa angin segar bagi demokrasi Indonesia. Karakteristik utamanya antara lain adalah pelaksanaan pemilihan umum yang lebih demokratis, rotasi kekuasaan dari tingkat pusat hingga desa, rekrutmen politik yang lebih terbuka, serta meningkatnya kebebasan berekspresi dan berpendapat. Meskipun menggunakan kerangka Demokrasi Pancasila, penerapannya lebih menyerupai demokrasi parlementer di awal kemerdekaan, namun dengan kontrol yang lebih kuat dari masyarakat sipil.

NAMA : M. RAAFI HIDAYATULLAH
NPM : 2455011019
KELAS : B

ANALISIS VIDEO
1. Demokrasi Liberal (1945–1959)
Setelah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer dengan multipartai. Namun, sering terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Pemilu pertama pada 1955 diadakan dengan partisipasi banyak partai, tetapi sistem ini dianggap tidak efektif karena lemahnya eksekutif dan seringnya konflik antar partai .​

2. Demokrasi Terpimpin (1959–1966)
Pada 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Demokrasi terpimpin menekankan kekuasaan eksekutif yang kuat, dengan peran legislatif dan yudikatif yang terbatas. Meskipun stabilitas politik meningkat, kebebasan politik berkurang .​


3. Demokrasi Pancasila (1966–1998)
Setelah peristiwa 1965, Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menerapkan demokrasi Pancasila. Sistem ini menekankan stabilitas dan pembangunan ekonomi, tetapi membatasi kebebasan politik dan pers. Pemilu diadakan secara rutin, tetapi dengan kontrol ketat terhadap partai politik dan media .​
Coconote: AI note taker
Powtoon

4. Era Reformasi (1998–Sekarang)
Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan dengan penguatan lembaga demokrasi, desentralisasi, dan kebebasan pers. Pemilu langsung untuk presiden dan kepala daerah diadakan, serta pembentukan partai politik yang lebih beragam. Namun, tantangan seperti polarisasi politik dan korupsi masih menjadi isu yang perlu diatasi .​

5. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
IDI mengukur kualitas demokrasi di Indonesia berdasarkan kebebasan sipil, hak-hak politik, dan partisipasi politik. Meskipun ada fluktuasi, IDI menunjukkan tren positif, mencerminkan kemajuan dalam konsolidasi demokrasi .​

Secara keseluruhan, perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan dinamika antara upaya mencapai stabilitas politik dan menjaga kebebasan serta partisipasi politik. Meskipun tantangan masih ada, reformasi dan penguatan lembaga demokrasi menjadi langkah penting menuju demokrasi yang lebih matang dan inklusif.​

NAMA : JESICA AJENG SEKAR AYU
NPM : 2415011034
KELAS : B
Analisis vidio
Perkembangan demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan masih sangat terbatas, Kemudian terdapat perkembangan demokrasi masa perlamenter (1945 – 1959) pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi diindonesia karna terdapat semua elemen yang ditemukan dalam perwujudan kehidupan dipolitik indonesia. Tetapi demokrasi pada masa perlamenter gagal , karena Dominannya politik aliran(partai islam , partai non islam dan partai nasionalis),Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah, dan Persamaan kepentingan antara presiden soekarno dengan kalangan angkatan darat, yang sama sama tidak senang sistem politik yang berjalan.
Kemudian ada perkembanga demokrasi pada masa terpimpin (1959 – 1965) Pada masa ini politik diwarnai dengan tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekutatan politik yaitu abri vs soekarno vs PKI. Lalu ada Perkembangan demokrasi pada masa orde baru yaitu demokrasi pancasila, kekuasaan seolah solah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat.
Adapun perkembangan demokrasi pada masa Reformasi (1998 – sekarang) yaitu demokrasi pancasila dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan masa pelamenter (1950 - 1959)

NAMA : MUHAMMAD FADHIL HUSAINI
NPM : 2415011039
KELAS : B MKU PKN

> Masa Revolusi Kemerdekaan: Implementasi demokrasi yang terbatas, dengan pers memiliki peran signifikan dalam mendukung perjuangan kemerdekaan.
> Periode Demokrasi Parlementer (1945-1959): Dianggap sebagai masa keemasan demokrasi di Indonesia dengan terpenuhinya hampir seluruh elemen demokrasi. Namun, periode ini berakhir karena dominasi politik aliran yang memicu konflik, kondisi sosial ekonomi yang kurang kuat, serta adanya perbedaan kepentingan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat.
> Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965): Lanskap politik ditandai oleh polarisasi kekuatan antara ABRI, Presiden Soekarno, dan PKI.
> Perkembangan Demokrasi pada Pemerintahan Orde Baru: Meskipun pada awalnya terdapat indikasi distribusi kekuasaan kepada masyarakat, selanjutnya muncul dominasi ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran partai politik, intervensi pemerintah dalam urusan internal partai, serta menguatnya ideologi monolitik dan inkorporasi lembaga non-pemerintah.
> Periode Era Reformasi (1998-Sekarang): Penerapan Demokrasi Pancasila dengan karakteristik yang berbeda dari Orde Baru namun memiliki kemiripan dengan demokrasi parlementer periode 1950-1959. Ciri-ciri demokrasi pada era ini meliputi penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih demokratis (1999-2004), rotasi kekuasaan di berbagai tingkatan pemerintahan, sistem rekrutmen politik yang lebih terbuka, serta kebebasan berekspresi yang lebih luas.

Nama : Fariha Salsabila
NPM : 2415011030
Kelas : MKU PKN B SIPIL

Perkembangan demokrasi di Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) masih sangat terbatas, karena fokus utama negara adalah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Demokrasi pada masa itu lebih bersifat formal dan terstruktur, sedangkan kehidupan politik berlangsung dalam suasana darurat. Namun, pers memiliki peran yang sangat signifikan dalam perjuangan kemerdekaan. Demokrasi Parlementer (1950-1959) yang diterapkan pada masa ini mengalami masa kejayaan demokrasi, dengan tercapainya hampir semua elemen dasar demokrasi, seperti kebebasan pers dan partisipasi politik yang luas. Meski demikian, Demokrasi Parlementer gagal karena didominasi oleh politik aliran yang menyebabkan konflik. Hal ini diperburuk dengan lemahnya basis sosial-ekonomi serta ketegangan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat yang akhirnya memicu kegagalan sistem tersebut.

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno, yang menyebabkan ketegangan antara ABRI, PKI, dan Soekarno sendiri. Pada masa Orde Baru (1966-1998), meskipun awalnya terdapat indikasi distribusi kekuasaan, kekuasaan secara perlahan didominasi oleh ABRI dengan pembatasan peran partai politik dan kontrol ketat terhadap media. Era Reformasi (1998-sekarang) menjadi titik balik dengan munculnya Demokrasi Pancasila yang lebih demokratis dengan pemilu langsung dan kebebasan berekspresi yang lebih luas. Namun, meskipun mengalami kemajuan, polarisasi politik dan korupsi menjadi masalah besar yang harus dihadapi dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.

Nama : Vito Pratama Putra
NPM : 2415011047
Kelas : MKU PKN Sipil B

1. Demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan, pada masa ini demokrasi sangat terbatas, hanya pers yang bisa menggunakan sistem demokrasi.
2. Pada masa parlementer, demokrasi di Indonesia mencapai masa kejayaannya, karena demokrasi bisa dijumpai di berbagai kehidupan politik. Namun, demokrasi pada masa ini gagal karena dominannya aliran politik yang menyebabkan pengelolaan konflik yang berbeda-beda.
3. Demokrasi Terpimpin, pada masa ini terdapat tolak ukur antara 3 kekuatan politik yang cukup besar pada waktu itu.
4. Demokrasi orde baru, pada 3 tahun awal masa ini, kekuatan seolah-olah akan di distribusikan kepada masyarakat, namun setelah 3 tahun hal tersebut tidaklah terwujud, peranan ABRI malah semakin mendominasi.
5. Demokrasi pada masa reformasi, demokrasi pada masa ini menjunjung tinggi nilai pancasila dan bisa dibilang sedang dalam masa pencarian jati dirinya

Nama : ZUMAIRUL MUFID
NPM : 2415011029
Kelas : MKU PKN Sipil B
Perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami berbagai dinamika sejak kemerdekaan. Pada masa Revolusi Kemerdekaan (1945–1949), demokrasi belum berkembang sepenuhnya karena fokus utama adalah mempertahankan kemerdekaan, meskipun pers telah memainkan peran penting sebagai alat perjuangan. Selanjutnya, pada era Demokrasi Parlementer (1950–1959), Indonesia menikmati masa kejayaan demokrasi dengan kebebasan politik dan keragaman partai, namun tak bertahan lama akibat konflik internal, ketegangan ideologis, dan lemahnya stabilitas sosial-ekonomi. Lalu, Demokrasi Terpimpin (1959–1965) menandai sentralisasi kekuasaan oleh Presiden Soekarno, dengan ketegangan antara kekuatan besar seperti ABRI dan PKI yang menciptakan instabilitas politik. Pada masa Orde Baru (1966–1998), demokrasi mengalami kemunduran dengan dominasi militer, pembatasan partai, dan penerapan ideologi tunggal Pancasila, menjadikan politik bersifat sentralistik dan birokratis. Memasuki Era Reformasi (1998–sekarang), demokrasi Indonesia mengalami kemajuan signifikan ditandai dengan pemilu yang lebih terbuka, kebebasan berpendapat, serta partisipasi masyarakat sipil yang semakin aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Nama: Azaria Ata Dianty
NPM: 2415011114
Kelas: B MKU PKN

Analisis Video “Perkembangan Demokrasi di Indonesia”

Video ini membahas perjalanan panjang demokrasi di Indonesia dari masa kemerdekaan sampai sekarang.

1. Masa Revolusi Kemerdekaan
Di awal kemerdekaan, demokrasi masih terbatas. Saat itu, peran pers lebih banyak digunakan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan daripada sebagai alat kontrol sosial seperti sekarang.


2. Demokrasi Parlementer (1945–1959)
Ini bisa dibilang masa keemasan demokrasi Indonesia, karena unsur-unsur demokrasi hadir cukup lengkap dalam kehidupan politik. Sayangnya, sistem ini tidak bertahan lama karena banyaknya konflik antar partai politik, lemahnya kondisi ekonomi, dan ketegangan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat yang merasa tidak puas dengan situasi politik.


3. Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Pada masa ini, kekuasaan lebih terpusat. Tiga kekuatan besar—Presiden Soekarno, ABRI, dan PKI—terlibat dalam persaingan dan ketegangan politik yang kuat, membuat demokrasi semakin terbatas.


4. Orde Baru
Awalnya, demokrasi terlihat akan diberdayakan dan dibagikan ke masyarakat. Tapi setelah tiga tahun, militer mulai mendominasi, peran partai politik dibatasi, dan banyak keputusan politik diambil secara sentral. Pemerintah juga mulai ikut campur dalam urusan partai, dan ideologi tunggal negara makin menguat.


5. Era Reformasi (1998–sekarang)
Setelah reformasi, Indonesia mulai menerapkan Demokrasi Pancasila dengan pendekatan baru. Demokrasi era ini mirip dengan masa parlementer, tapi lebih terbuka. Kita mulai mengenal pemilu yang lebih bebas dan adil, rotasi kepemimpinan dari pusat hingga desa, rekrutmen politik yang terbuka, serta kebebasan berekspresi yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya.

NAMA : MUHAMMAD RAFIF ARDAN

NPM : 2415011119

KELAS : MKU PKN B

Perjalanan Sejarah Demokrasi di Indonesia

• Masa Perjuangan Kemerdekaan (1945–1949)

Di periode awal kemerdekaan, fokus utama bangsa Indonesia adalah mempertahankan kedaulatan dari ancaman kolonial. Meskipun ruang demokrasi belum sepenuhnya terbuka, media massa menjadi sarana vital untuk menyebarkan semangat perjuangan dan mendorong agenda revolusi.

• Era Demokrasi Parlementer (1950–1959)

Periode ini dianggap sebagai puncak praktik demokrasi di Indonesia. Berbagai prinsip demokrasi seperti kebebasan pers, partisipasi aktif masyarakat, dan sistem multipartai berjalan dengan baik. Namun, sistem ini tidak bertahan lama akibat fragmentasi politik, ketimpangan sosial-ekonomi, serta persaingan antara Presiden Soekarno dan militer.

• Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965)

Demokrasi pada era ini mengalami distorsi. Kekuasaan didominasi oleh Soekarno, sementara dinamika politik dikuasai oleh tiga kekuatan utama: Soekarno, militer (ABRI), dan PKI. Ketegangan ideologis dan persaingan kekuasaan menciptakan situasi politik yang tidak stabil.

• Pemerintahan Orde Baru (1966–1998)

Awalnya, Orde Baru memberi kesan akan membagikan kekuasaan secara lebih merata. Namun, seiring waktu, kekuasaan justru semakin tersentralisasi. Militer mendominasi politik, partai-partai dibatasi, dan Pancasila dijadikan asas tunggal. Sistem politik menjadi sangat birokratis dan terkendali oleh pemerintah pusat.

• Era Reformasi (1998–Sekarang)

Reformasi membawa perubahan signifikan bagi demokrasi di Indonesia. Pemilu yang lebih adil, pergantian kekuasaan di berbagai tingkat pemerintahan, serta kebebasan berpendapat menjadi ciri utamanya. Meski mengusung Demokrasi Pancasila, praktiknya lebih mirip dengan demokrasi parlementer era 1950-an, tetapi dengan pengawasan yang lebih kuat dari masyarakat sipil.

Nama : Nazala Khoirul Azizah
NPM : 2415011033
KELAS : B

1. perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan.
demokrasi di masa pemerintahan revolusi kemerdekaan terbatas
2. perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959)
pada masa ini masa kejayaan demokrasi di indonesia, karna hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di indonesia, tetapi parlementer gagal karna : dominannnya politik aliran, basis sosial ekonomi yang sangat lemah ,persamaan kepentingan antara prresiden soekarno dengan kalangan angkatan darat, yang sama sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.
3. perkembangan demokrasi terpimpin (1959-1965)
politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu.
4. perkembangan demokrasi dalam pemerintahan orde baru
5. perkembangan demokrasi pada masa reformasi (1998 sampai dengan sekarang)
demokrasi yang diterapkan di negara kita pada reformasi ini adalah demokrasi pancasila.

Nama: Delpita Novi Anggraini
Npm: 2415011042
Kelas: B-Teknik Sipil



Analisis Video
Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan masih sangat terbatas, Kemudian terdapat perkembangan demokrasi masa perlamenter (1945 – 1959) pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi diindonesia karna terdapat semua elemen yang ditemukan dalam perwujudan kehidupan dipolitik indonesia.

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno, yang menyebabkan ketegangan antara ABRI, PKI, dan Soekarno sendiri. Pada masa Orde Baru (1966-1998), meskipun awalnya terdapat indikasi distribusi kekuasaan, kekuasaan secara perlahan didominasi oleh ABRI dengan pembatasan peran partai politik dan kontrol ketat terhadap media. Era Reformasi (1998-sekarang) menjadi titik balik dengan munculnya Demokrasi Pancasila yang lebih demokratis dengan pemilu langsung dan kebebasan berekspresi yang lebih luas. Namun, meskipun mengalami kemajuan, polarisasi politik dan korupsi menjadi masalah besar yang harus dihadapi dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.

NAMA : FADLAN HABIIBI R
NPM : 2415011052
KELAS : B

Lintasan Sejarah Demokrasi di Indonesia

1. Periode Revolusi Kemerdekaan (1945–1949)
Pada masa ini, demokrasi masih bersifat terbatas karena perhatian utama bangsa Indonesia terpusat pada upaya mempertahankan kemerdekaan. Kendati demikian, pers memainkan peran penting sebagai alat perjuangan, menyuarakan semangat kemerdekaan dan mendukung agenda revolusi.


2. Periode Demokrasi Parlementer (1950–1959)
Masa ini sering disebut sebagai era kejayaan demokrasi di Indonesia. Hampir seluruh prinsip dasar demokrasi dijalankan dalam kehidupan politik, seperti kebebasan pers, partisipasi politik yang luas, serta keberagaman partai. Namun, demokrasi parlementer tidak bertahan lama. Kegagalannya dipengaruhi oleh dominasi politik aliran yang menimbulkan polarisasi, lemahnya fondasi sosial-ekonomi, serta konflik kepentingan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat.


3. Periode Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Demokrasi pada era ini mengalami penyimpangan. Kekuasaan terpusat di tangan Presiden Soekarno, sementara sistem politik diwarnai oleh ketegangan antara tiga kekuatan besar: Soekarno, ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), dan PKI (Partai Komunis Indonesia). Perbedaan ideologi dan kepentingan di antara ketiganya menciptakan suasana politik yang penuh tekanan dan instabilitas.


4. Periode Orde Baru (1966–1998)
Pada awal pemerintahannya, Orde Baru sempat menunjukkan tanda-tanda pembagian kekuasaan kepada masyarakat. Namun dalam perkembangannya, kekuasaan semakin terpusat. ABRI memainkan peran dominan dalam politik, partai politik dibatasi perannya, pemerintah ikut campur dalam urusan internal partai, dan ideologi monolitik Pancasila dijadikan satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sentralisasi kekuasaan dan birokratisasi politik menjadi ciri khas era ini.

NAMA : ARISTARKUS LUBIS
NPM : 2415011036

Perkembangan demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan masih sangat terbatas, Kemudian terdapat perkembangan demokrasi masa perlamenter (1945 – 1959) pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi diindonesia karna terdapat semua elemen yang ditemukan dalam perwujudan kehidupan dipolitik indonesia. Tetapi demokrasi pada masa perlamenter gagal , karena Dominannya politik aliran(partai islam , partai non islam dan partai nasionalis),Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah, dan Persamaan kepentingan antara presiden soekarno dengan kalangan angkatan darat, yang sama sama tidak senang sistem politik yang berjalan.
Kemudian ada perkembanga demokrasi pada masa terpimpin (1959 – 1965) Pada masa ini politik diwarnai dengan tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekutatan politik yaitu abri vs soekarno vs PKI. Lalu ada Perkembangan demokrasi pada masa orde baru yaitu demokrasi pancasila, kekuasaan seolah solah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat.
Adapun perkembangan demokrasi pada masa Reformasi (1998 – sekarang) yaitu demokrasi pancasila dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan masa pelamenter (1950 - 1959)

NAMA : MUHAMMAD NAUFAL MUFID
NPM : 2415011031
KELAS : B MKU PKN

Perkembangan demokrasi di Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) masih sangat terbatas, karena fokus utama negara adalah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Demokrasi pada masa itu lebih bersifat formal dan terstruktur, sedangkan kehidupan politik berlangsung dalam suasana darurat. Namun, pers memiliki peran yang sangat signifikan dalam perjuangan kemerdekaan. Demokrasi Parlementer (1950-1959) yang diterapkan pada masa ini mengalami masa kejayaan demokrasi, dengan tercapainya hampir semua elemen dasar demokrasi, seperti kebebasan pers dan partisipasi politik yang luas. Meski demikian, Demokrasi Parlementer gagal karena didominasi oleh politik aliran yang menyebabkan konflik. Hal ini diperburuk dengan lemahnya basis sosial-ekonomi serta ketegangan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat yang akhirnya memicu kegagalan sistem tersebut.

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno, yang menyebabkan ketegangan antara ABRI, PKI, dan Soekarno sendiri. Pada masa Orde Baru (1966-1998), meskipun awalnya terdapat indikasi distribusi kekuasaan, kekuasaan secara perlahan didominasi oleh ABRI dengan pembatasan peran partai politik dan kontrol ketat terhadap media. Era Reformasi (1998-sekarang) menjadi titik balik dengan munculnya Demokrasi Pancasila yang lebih demokratis dengan pemilu langsung dan kebebasan berekspresi yang lebih luas. Namun, meskipun mengalami kemajuan, polarisasi politik dan korupsi menjadi masalah besar yang harus dihadapi dalam perkembangan demokrasi di Indonesia

NAMA: PRAPANCIA JOHANNES SITORUS
NPM: 2215011100
KELAS: B

Video ini membahas perjalanan panjang demokrasi di Indonesia dari masa kemerdekaan sampai sekarang.

1.⁠ ⁠Masa Revolusi Kemerdekaan
Di awal kemerdekaan, demokrasi masih terbatas. Saat itu, peran pers lebih banyak digunakan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan daripada sebagai alat kontrol sosial seperti sekarang.


2.⁠ ⁠Demokrasi Parlementer (1945–1959)
Ini bisa dibilang masa keemasan demokrasi Indonesia, karena unsur-unsur demokrasi hadir cukup lengkap dalam kehidupan politik. Sayangnya, sistem ini tidak bertahan lama karena banyaknya konflik antar partai politik, lemahnya kondisi ekonomi, dan ketegangan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat yang merasa tidak puas dengan situasi politik.


3.⁠ ⁠Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Pada masa ini, kekuasaan lebih terpusat. Tiga kekuatan besar—Presiden Soekarno, ABRI, dan PKI—terlibat dalam persaingan dan ketegangan politik yang kuat, membuat demokrasi semakin terbatas.


4.⁠ ⁠Orde Baru
Awalnya, demokrasi terlihat akan diberdayakan dan dibagikan ke masyarakat. Tapi setelah tiga tahun, militer mulai mendominasi, peran partai politik dibatasi, dan banyak keputusan politik diambil secara sentral. Pemerintah juga mulai ikut campur dalam urusan partai, dan ideologi tunggal negara makin menguat.


5.⁠ ⁠Era Reformasi (1998–sekarang)
Setelah reformasi, Indonesia mulai menerapkan Demokrasi Pancasila dengan pendekatan baru. Demokrasi era ini mirip dengan masa parlementer, tapi lebih terbuka. Kita mulai mengenal pemilu yang lebih bebas dan adil, rotasi kepemimpinan dari pusat hingga desa, rekrutmen politik yang terbuka, serta kebebasan berekspresi yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya

NAMA : ATIKA PUSPITA SARI
NPM    : 2415011111
KELAS : MKU PKN B

Semenjak dikeluarkannya maklumat wakil presiden No. X 3 november 1945, yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik, dimulailah era demokrasi di Indonesia.
Berikut ini Perkembangan Demokrasi Di Indonesia:

1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan
    Demokrasi pada masa pemerintahan rovulusi kemerdekaan sangat terbatas

2. Perkembangan Demokrasi Parlementer (1945-1959)
  Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Namun pada akhirnya demokrasi Parlementer gagal, ini karena:

• Dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik.
• Basis sosial ekonomi sangat lemah.
• Persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak sengang dengan proses politik yang berjalan.

3. Perkembangan Demokrasi terpimpin (1959-1965)
Politik pada massa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada saat itu, yaitu ABRI, soekarno, dan PKI.

4. Perkembangan emokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru
Pada 3 tahun awal kekuasaan seolah olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat, tetapi setelah 3 tahun, peran kekuasaan lebih dominan kepada ABRI, salah satunya seperti birokrasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik.

 
5. Perkembangan demokrasi Pada Masa reformasi (1998-sekarang)
Demokrasi yang diterapkan Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, tentu dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959.

NAMA: MUHAMMAD IQBAL
NPM: 2455011018
KELAS: MKU PKN SIPIL B

ANALISIS VIDEO

Perkembangan demokrasi di Indonesia bisa dibilang seperti perjalanan panjang yang penuh dinamika. Di masa awal kemerdekaan (1945–1949), demokrasi belum menjadi prioritas utama karena fokus bangsa saat itu adalah mempertahankan kemerdekaan. Meski begitu, peran pers cukup vital sebagai penyambung semangat perjuangan. Lanjut ke masa Demokrasi Parlementer (1950–1959), sistem ini sempat jadi simbol kebebasan politik banyak partai tumbuh, pers hidup, dan partisipasi masyarakat tinggi. Sayangnya, sistem ini tumbang karena terlalu banyak tarik-menarik kepentingan antar partai, ekonomi belum kuat, serta munculnya konflik antara Presiden Soekarno dan militer yang tidak puas dengan jalannya politik saat itu.

Masuk ke era Demokrasi Terpimpin (1959–1965), arah demokrasi mulai bergeser karena kekuasaan sangat terpusat di tangan Soekarno. Ketegangan antara Soekarno, ABRI, dan PKI makin memperkeruh situasi politik. Kemudian di masa Orde Baru (1966–1998), demokrasi sempat terlihat akan diberdayakan, tapi justru berubah jadi sistem yang penuh kontrol dan sentralisasi, terutama oleh militer. Partai dan media dibatasi, sementara Pancasila dijadikan alat politik tunggal. Baru setelah Reformasi 1998, ruang demokrasi terbuka lebih lebar. Pemilu langsung diberlakukan, kebebasan berekspresi meningkat, dan sistem politik jadi lebih transparan. Namun, tantangan baru juga muncul dari polarisasi politik, yang menunjukkan bahwa demokrasi kita masih dalam proses belajar dan tumbuh.

NAMA: ZAHRA APRILIA
NPM: 2415011037
KELAS: MKU PKN SIPIL B

1. Masa Revolusi Kemerdekaan (1945–1949)
Demokrasi masih terbatas. Fokus utama adalah mempertahankan kemerdekaan, sehingga peran pers lebih bersifat propaganda perjuangan ketimbang ruang demokratis.
2. Demokrasi Parlementer (1950–1959)
Merupakan masa keemasan demokrasi formal, dengan pemilu dan kehidupan politik yang terbuka. Namun, konflik ideologis antarpartai, lemahnya ekonomi, dan ketegangan antara Presiden dan militer membuat sistem ini gagal menciptakan stabilitas.
3. Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Kekuasaan terpusat di tangan Presiden Soekarno. Persaingan antara Soekarno, ABRI, dan PKI menandai hilangnya demokrasi substantif. Politik bersifat mobilisasi massa dan represif terhadap oposisi.
4. Orde Baru (1966–1998)
Awalnya menjanjikan demokrasi, namun segera berubah menjadi otoritarianisme. ABRI dominan, partai dan media dikontrol, serta ideologi tunggal diberlakukan. Demokrasi hanya bersifat simbolis.
5. Era Reformasi (1998–sekarang)
Demokrasi kembali dibuka: pemilu langsung, kebebasan pers, dan otonomi daerah menjadi ciri khas. Meski lebih terbuka, tantangan seperti korupsi, oligarki, dan politik uang masih membayangi.
Kesimpulannya, Demokrasi Indonesia adalah proses dinamis, terus berkembang di tengah tantangan. Setiap periode mencerminkan relasi kompleks antara kekuasaan, rakyat, dan nilai-nilai demokratis.

NAMA : M. KHAIRI DZAKI

NPM : 2415011118

KELAS : B MKWU PKN

perkembangan demokrasi di Indonesia


1. Masa Awal Kemerdekaan (1945–1959): Demokrasi Parlementer

Ciri-ciri:
- Konstitusi: UUD 1945 (sementara), lalu Konstitusi RIS (1949), kemudian UUDS 1950.
- Sistem pemerintahan parlementer.
- Kebebasan politik tinggi, banyak partai politik muncul (lebih dari 30 partai).
- Pemerintah sering berganti, menyebabkan instabilitas.

Analisis:
Masa ini ditandai oleh semangat demokratis tinggi, tetapi lemahnya institusi dan kurangnya budaya politik demokratis menyebabkan seringnya krisis kabinet. Demokrasi berjalan secara formal tetapi tidak stabil secara politik.


2. Demokrasi Terpimpin (1959–1965): Otoritarianisme Awal

Ciri-ciri:
- Presiden Soekarno kembali ke UUD 1945 lewat Dekrit 5 Juli 1959.
- Konsep “Demokrasi Terpimpin” menekankan peran sentral Presiden.
- Parpol dibatasi, muncul dominasi ideologi Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis).

Analisis:
Demokrasi digantikan oleh sistem otoriter terselubung. Kebebasan sipil dan politik menurun drastis. Sistem menjadi sangat tersentralisasi dan mengarah ke kultus individu terhadap Presiden Soekarno.


3. Orde Baru (1966–1998): Demokrasi Pancasila yang Otoriter

Ciri-ciri:
- Rezim Soeharto menekankan stabilitas dan pembangunan.
- Pemilu tetap diadakan tapi tidak kompetitif (Golkar selalu menang besar).
- Tiga partai politik saja yang diizinkan sejak fusi 1973: Golkar, PPP, dan PDI.
- Pembungkaman oposisi, kontrol media, dan pelanggaran HAM.

Analisis:
Demokrasi dalam bentuk prosedural ada, tetapi substansi demokrasi—seperti kebebasan berpendapat, pluralisme politik, dan kontrol terhadap kekuasaan—hampir tidak ada. Kekuasaan sangat tersentralisasi di tangan Soeharto.


4. Era Reformasi (1998–sekarang): Demokrasi Transisi dan Konsolidasi

Ciri-ciri:
- Pemilu langsung sejak 2004, termasuk untuk presiden dan kepala daerah.
- Partai politik bebas dibentuk, media relatif bebas.
- Terjadi desentralisasi kekuasaan (otonomi daerah).
- Kelembagaan demokrasi seperti KPK, MK, dan Bawaslu diperkuat.

Analisis:
Indonesia mengalami kemajuan signifikan menuju demokrasi yang lebih substansial. Meski begitu, tantangan tetap ada, antara lain:
- Politik uang dan korupsi.
- Oligarki politik dan dominasi elite lama.
- Polarisasi politik, terutama pasca Pemilu 2014 dan 2019.
- Ancaman terhadap kebebasan sipil (misalnya, UU ITE).

Kesimpulan:
Demokrasi Indonesia berkembang dari sistem yang sangat otoriter menuju sistem yang lebih terbuka dan partisipatif. Namun, proses konsolidasi demokrasi masih belum selesai. Kualitas demokrasi masih rentan terhadap gangguan, baik dari internal institusi maupun tekanan eksternal, seperti intoleransi dan disinformasi digital.

NAMA : NURUL SALAFINIDA
NPM : 2415011043
KELAS : MKU PKN SIPIL B



Perkembangan Demokrasi di Indonesia

1.Pada masa Revolusi
Demokrasi pada masa revolusi sangat terbatas.

2. Pada masa Parlamenter (1945-1959)
Masa parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia .

alasan demokrasi parlameter gagal dikarenakan ;
a. politik aliran yang dominan sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik
b. basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah
c. persamaan kepentingan anatara presiden soekarno dengan kalangan angkatan darat yang sama sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.

3. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Masa demokrasi terpimpin diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat anatara ketiga kekuatan politik (ABRI,soekarno,PKI)

4. Pada masa pemerintahan orde baru
Tahun ke tiga pada aal kekuasaan seolah akan didistribusi kepada kekuatan kemasyarakatan,kemudia setelah tiga tahun dominan yang berperan ABRI

5.Pada masa Reformasi ( 1998-sekarang)
Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi pancasila,dengan karateristik yang berbeda beda dan sedikit mirip dengan partlamenter tahun 1950-1959.

NAMA : M. LEONDRA MOORLANDO FAHLEVI
NPM : 2415011040
KELAS : MKU PKN SIPIL KELAS B

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

1. Setelah Kemeredekaan, demokrasi pada saat ini masih sangat terbatas
2. Parlementer, Disebut kejayaan Demokrasi, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan. Namun Parlementer gagal karena banyaknya partai yang meng atasnamakan alirannya, seperti Partai "Islam", Partai "Non-Islam", dan lainnya. Selain itu, lemahnya ekonomi saat itu mempengaruhi dan juga kalangan Angkatan Darat tidak senang dengan proses pemerintahan yang berlangsung.
3. Demokrasi Terpimpin, pada masa ini, sangta kental mengenai kasus keterkaitan antara PKI dengan Soekarno.
4. Orde Baru, orde baru ditandai dengan Naiknya Soeharto menjadi Presiden. Awal nya sangat manis, karena masyarakat masih punya kekuasaan di pemerintahan. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintahan terasa sangat otoriter, seperti pembatasan hak bersuara, pembatasan partai politik, dan juga dominansi ABRI di pemerintahan.
5. Reformasi, diawali dengan kerusuhan yang menyebabkan lengsernya Soeharto dari kepresidenan. Reformasi merupakan titik terang mengenai demokrasi. Pada masa ini, dimulai lah dengan Pemilu yang jauh lebih demokratis.

NAMA : ADELLIA ANDRI DARMAWAN
NPM : 2415011107
KELAS : MKU PKN B SIPIL

1. Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan

2. Masa Demokrasi Parlementer (1945–1959)
Setelah Indonesia merdeka, sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri, bukan presiden. Pada masa ini, Indonesia menganut demokrasi liberal dengan banyak partai politik dan kebebasan politik yang cukup besar. Namun, sistem ini tidak stabil karena sering terjadi pergantian kabinet dan konflik antarpartai. Akibatnya, pemerintahan menjadi tidak efektif dan Presiden Soekarno akhirnya membubarkan sistem parlementer.

3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Ini menjadi awal dari sistem Demokrasi Terpimpin, di mana kekuasaan terpusat di tangan presiden. Partai politik mulai kehilangan pengaruh, dan peran militer serta ideologi seperti Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) semakin dominan. Demokrasi pada masa ini bersifat simbolik dan otoriter.

4. Masa Orde Baru (1966–1998)
Setelah jatuhnya Soekarno, Soeharto naik sebagai presiden dan membangun Orde Baru. Demokrasi pada masa ini dibatasi oleh kontrol ketat terhadap partai politik, media, dan kebebasan berpendapat. Pemilu tetap dilakukan lima tahun sekali, tetapi hasilnya sudah dapat diprediksi karena dominasi Golkar dan intervensi negara. Walaupun stabil secara ekonomi dan politik, demokrasi tidak berkembang secara substansial karena adanya represi terhadap oposisi.

5. Masa Reformasi (1998–sekarang)
Reformasi dimulai setelah jatuhnya Soeharto tahun 1998. Ini menandai babak baru dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Beberapa perubahan penting terjadi: presiden dipilih langsung oleh rakyat, kebebasan pers dijamin, otonomi daerah diperluas, dan sistem multipartai kembali tumbuh. Demokrasi Indonesia pada masa ini lebih terbuka dan partisipatif. Namun, masih menghadapi tantangan seperti politik uang, oligarki, polarisasi politik, serta korupsi.

Secara keseluruhan, demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut. Dari demokrasi liberal, berubah menjadi otoriter, dan kini berkembang menuju demokrasi yang lebih terbuka namun tetap perlu penguatan institusi dan budaya politik yang sehat.

NAMA : WAHYU WURI SUGANDA
NPM : 2455011021
KELAS : MKU PKN SIPIL B

1. perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan.
demokrasi di masa pemerintahan revolusi kemerdekaan sangat terbatas
2. perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959)
pada masa ini masa kejayaan demokrasi di indonesia, karna hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di indonesia, tetapi parlementer gagal
3. perkembangan demokrasi terpimpin (1959-1965)
pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu.
4. perkembangan demokrasi dalam pemerintahan orde baru
3 tahun awal seolah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat.
5. perkembangan demokrasi pada masa reformasi (1998 sampai dengan sekarang)
demokrasi yang diterapkan pada reformasi ini adalah demokrasi pancasila.

NAMA : SOFIA ZAHRA SAPUTRI
NPM : 2415011045
KELAS : B

Perkembangan demokrasi di masa revolusi kemerdekaan masih sangat terbatas. Selanjutnya, pada periode demokrasi parlementer (1945–1959), Indonesia mengalami masa kejayaan demokrasi, karena hampir seluruh elemen demokrasi terwujud dalam kehidupan politik. Namun, demokrasi parlementer ini akhirnya gagal, disebabkan oleh dominasi politik aliran (antara partai Islam, partai non-Islam, dan partai nasionalis), lemahnya basis sosial ekonomi, serta kesamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dan pihak Angkatan Darat yang sama-sama tidak puas dengan sistem politik yang berlaku.
Kemudian, pada masa demokrasi terpimpin (1959–1965), dinamika politik Indonesia diwarnai oleh pertarungan kuat antara tiga kekuatan besar: ABRI, Soekarno, dan PKI.
Selanjutnya, pada masa Orde Baru, berkembang demokrasi Pancasila, di mana kekuasaan tampak seolah-olah akan dibagikan kepada kekuatan masyarakat, meski dalam praktiknya sangat terpusat.
Adapun dalam masa Reformasi (1998–sekarang), demokrasi Pancasila kembali ditegakkan, namun dengan karakteristik yang berbeda dibandingkan era Orde Baru, dan dalam beberapa aspek menyerupai masa demokrasi parlementer pada tahun 1950–1959.

NAMA: ARYA ALBANA
NPM: 2415011122
KELAS: B

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai fase penting sejak meraih kemerdekaan. Pada masa Revolusi Kemerdekaan (1945–1949), demokrasi belum tumbuh secara penuh karena fokus utama bangsa adalah mempertahankan kemerdekaan dari ancaman eksternal. Meski begitu, keberadaan pers saat itu memainkan peran strategis sebagai alat perjuangan melawan penjajahan.

Memasuki periode Demokrasi Parlementer (1950–1959), Indonesia sempat mengalami masa keemasan demokrasi dengan terbukanya ruang kebebasan politik dan tumbuhnya berbagai partai. Namun, fase ini tidak berlangsung lama karena dihantam konflik internal, ketegangan ideologi, serta ketidakstabilan dalam aspek sosial dan ekonomi.

Kemudian, pada era Demokrasi Terpimpin (1959–1965), terjadi konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden Soekarno. Ketegangan antara kekuatan besar seperti ABRI dan PKI pun semakin memuncak, menyebabkan situasi politik menjadi tidak stabil dan penuh ketidakpastian.

Selanjutnya, masa Orde Baru (1966–1998) ditandai oleh kemunduran demokrasi. Kekuasaan politik terpusat, dominasi militer semakin kuat, partai politik dibatasi, dan ideologi tunggal Pancasila diterapkan secara ketat. Sistem politik menjadi kaku, birokratis, dan minim ruang partisipatif bagi masyarakat.

Barulah pada Era Reformasi (1998 hingga sekarang), Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam bidang demokrasi. Pemilu mulai diselenggarakan secara lebih transparan dan kompetitif, kebebasan berekspresi semakin dijamin, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi pemerintahan semakin aktif dan meluas.

NAMA : AJINA CINDO ANGGORO
NPM : 2415011032
KELAS : MKU PANCASILA-B

Video ini menyajikan perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia dari masa ke masa.

Perkembangan Demokrasi pada Masa Revolusi Kemerdekaan
Pada masa ini, ruang demokrasi masih sangat terbatas. Namun demikian, pers memainkan peran penting dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Periode Demokrasi Parlementer (1945–1959)
Masa ini disebut sebagai masa keemasan demokrasi di Indonesia, karena hampir seluruh unsur demokrasi hadir dalam praktik politik nasional. Meski demikian, sistem ini mengalami kegagalan akibat dominasi politik aliran yang memicu konflik, lemahnya fondasi sosial ekonomi, serta ketegangan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat yang sama-sama merasa tidak puas terhadap jalannya proses politik.

Periode Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Era ini ditandai dengan meningkatnya ketegangan antara tiga kekuatan politik utama saat itu, yaitu ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Presiden Soekarno, dan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang saling bersaing untuk memengaruhi arah kebijakan negara.

Perkembangan Demokrasi pada Masa Pemerintahan Orde Baru
Pada tiga tahun pertama, tampaknya kekuasaan politik akan mulai dibagi ke berbagai kekuatan masyarakat. Namun, setelah itu, muncul dominasi dari ABRI, proses birokratisasi serta sentralisasi dalam pengambilan keputusan politik, pembatasan fungsi partai politik, intervensi pemerintah dalam urusan internal partai, serta berkembangnya ideologi tunggal dan penyatuan lembaga-lembaga non-pemerintah ke dalam sistem negara.

Periode Reformasi (1998–sekarang)
Masa ini ditandai dengan penerapan Demokrasi Pancasila yang memiliki ciri khas berbeda dari era Orde Baru, namun dalam beberapa hal mirip dengan sistem demokrasi parlementer era 1950–1959. Ciri utama demokrasi reformasi meliputi pemilu yang lebih terbuka dan demokratis (1999–2004), adanya rotasi kepemimpinan dari tingkat pusat hingga ke desa, proses rekrutmen politik yang lebih transparan, serta meningkatnya kebebasan dalam menyampaikan pendapat.