Nama :Helena Rosalinda Lumbantoruan
NPM :2316041039
Kelas :Reguler B
Dari video yang ditayangkan saya dapat melihat bahwa :
Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan publik, mengurangi pengaruh kultur militeristik, dan mengubah sistem yang identik dengan sentralistik, konvensional, otoriter, dan berbagai julukan yang diletakkan dengan system birokrasi dan administrasi pemerintahan. Reformasi administrasi publik diperlukan untuk menjadi lebih baik dan mempertahankan scientific validity dan policy relevance-nya. Tantangan lain dalam reformasi administrasi publik meliputi pengembangan teori-teori yang lebih kuat, penguasaan cakupan negara terhadap aktivitas, pemberantasan korupsi, dan pembangunan mal pelayanan publik berbasis digital yang berkualitas dan dinikmati seluruh warga negara.
Pendapat saya terhadap tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik mungkin mencakup kesadaran akan perlunya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mereka mungkin juga menyoroti kendala seperti korupsi, birokrasi yang lamban, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Saya juga mungkin menganggap pentingnya pendekatan inovatif dan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta membangun sistem yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Salah satu contoh tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah masalah korupsi yang masih merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, seperti pembentukan lembaga anti-korupsi seperti KPK, namun praktik korupsi masih sering terjadi di berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik hingga proses pengadaan barang dan jasa.
Tantangan ini mencakup beberapa aspek, termasuk budaya korupsi yang sulit diubah, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, serta ketidakseimbangan kekuasaan antara lembaga penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Selain itu, proses hukum yang lamban dan rentan terhadap intervensi politik juga menjadi faktor yang mempersulit upaya pemberantasan korupsi.
Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga pemberantasan korupsi, dan masyarakat sipil, untuk bekerja sama dalam memperbaiki sistem administrasi publik dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan transparansi, penguatan lembaga penegak hukum, dan pembangunan budaya integritas menjadi kunci dalam mengatasi tantangan korupsi dalam reformasi administrasi publik di Indonesia.
NPM :2316041039
Kelas :Reguler B
Dari video yang ditayangkan saya dapat melihat bahwa :
Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan publik, mengurangi pengaruh kultur militeristik, dan mengubah sistem yang identik dengan sentralistik, konvensional, otoriter, dan berbagai julukan yang diletakkan dengan system birokrasi dan administrasi pemerintahan. Reformasi administrasi publik diperlukan untuk menjadi lebih baik dan mempertahankan scientific validity dan policy relevance-nya. Tantangan lain dalam reformasi administrasi publik meliputi pengembangan teori-teori yang lebih kuat, penguasaan cakupan negara terhadap aktivitas, pemberantasan korupsi, dan pembangunan mal pelayanan publik berbasis digital yang berkualitas dan dinikmati seluruh warga negara.
Pendapat saya terhadap tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik mungkin mencakup kesadaran akan perlunya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mereka mungkin juga menyoroti kendala seperti korupsi, birokrasi yang lamban, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Saya juga mungkin menganggap pentingnya pendekatan inovatif dan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta membangun sistem yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Salah satu contoh tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah masalah korupsi yang masih merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, seperti pembentukan lembaga anti-korupsi seperti KPK, namun praktik korupsi masih sering terjadi di berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik hingga proses pengadaan barang dan jasa.
Tantangan ini mencakup beberapa aspek, termasuk budaya korupsi yang sulit diubah, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, serta ketidakseimbangan kekuasaan antara lembaga penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Selain itu, proses hukum yang lamban dan rentan terhadap intervensi politik juga menjadi faktor yang mempersulit upaya pemberantasan korupsi.
Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga pemberantasan korupsi, dan masyarakat sipil, untuk bekerja sama dalam memperbaiki sistem administrasi publik dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan transparansi, penguatan lembaga penegak hukum, dan pembangunan budaya integritas menjadi kunci dalam mengatasi tantangan korupsi dalam reformasi administrasi publik di Indonesia.