Manajemen Publik Reg B Genap 2024

Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah
1. perubahan sistem birokrasi yang identik dengan sentralisasi, konvensional, otoriter, dan militeristik.
2. Reformasi administrasi dibutuhkan untuk mengatasi ketidakpastian dan perubahan yang cepat.

Pendapat terhadap reformasi administrasi publik di Indonesia adalah bahwa perubahan birokrasi sudah saatnya dan diperlukan. Reformasi administrasi diharapkan dapat menghasilkan keluaran atau output berupa perbaikan efisiensi dan efektifitas. Tujuan dari reformasi administrasi sendiri adalah untuk mengatasi kondisi budaya administrasi, pengembangan institusi, dan perbaikan teknologi dan manajemen organisasi.
Teori pendukung reformasi administrasi publik di Indonesia adalah teori perubahan sistem birokrasi yang mengacu pada perubahan mendasar dan luas terhadap administrasi public, seperti inovasi organisasi, pembangunan institusi, perbaikan teknologi dan manajemen organisasi, serta melibatkan system reformasi dalam arti yang lebih luas dari administrasi public.

Nama : Salsa Bilah
NPM : 2316041052

Dari video yang ditayangkan, saya melihat bahwa salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi birokrasi adalah masalah mindset aparatur sipil negara (ASN) yang masih cenderung korporatif.

Dalam teori manajemen reformasi organisasi, Robbins menjelaskan bahwa perubahan mindset merupakan faktor penting untuk keberhasilan reformasi. Namun, seringkali perubahan mindset merupakan hal yang paling sulit dicapai. Di Indonesia, masih banyak ASN yang memandang organisasi birokrasi sebagai wadah kepentingan kelompok mereka bukan layanan publik. Padahal dalam teori good governance, birokrasi harus berorientasi pada layanan dan kepentingan masyarakat.

Selain itu, dalam video dikemukakan bahwa implementasi Sistem Merit masih menghadapi hambatan. Padahal menurut teori manajemen SSN Oleh Ichsanulingtyas, penerapan sistem merit sangat penting untuk mendorong profesionalisme ASN. Dengan demikian, perubahan mindset dan implementasi sistem merit yang konsisten merupakan kunci untuk mengatasi tantangan utama reformasi birokrasi di Indonesia agar tujuan good governance dapat terwujud.

Nama: Intan puspitasari
Npm: 2316041037

Reformasi sektor publik adalah serangkaian upaya untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas lembaga-lembaga pemerintah serta layanan yang mereka sediakan kepada masyarakat. Reformasi ini meliputi berbagai aspek, mulai dari restrukturisasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, hingga pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Salah satu tujuan utama dari reformasi sektor publik adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengembangan sistem pengawasan yang lebih ketat, peningkatan keterbukaan informasi publik, dan implementasi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi proses administratif.

Selain itu, reformasi sektor publik juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran, serta dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban, seperti audit publik dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan.

Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah mengatasi birokrasi yang kompleks dan rentan terhadap korupsi. Meskipun telah ada upaya untuk memperbaiki sistem administrasi publik, namun masih ada tantangan dalam mempercepat proses pengambilan keputusan, mengurangi birokrasi berlebihan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

Selain itu, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan reformasi administrasi publik. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara berbagai tingkat pemerintahan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik.

Nama : Veni Isva Wanda
Kelas : Reguler B
Npm : 2316041051

Dari video tersebut dapat kita ketahui bawasannya, salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melaksanakan reformasi administrasi adalah korupsi dan nepotisme yang masih lazim di berbagai tingkat pemerintahan. Korupsi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam pemberian layanan publik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan upaya yang signifikan untuk memperkuat lembaga regulasi dan penegakan hukum, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan publik, dan memperkuat budaya integritas di seluruh tingkat pemerintahan.

Korupsi melemahkan integritas sistem pemerintahan dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Misalnya, dari sudut pandang logistik, korupsi dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana untuk membeli barang atau pengadaan jasa yang tidak memenuhi kebutuhan atau standar, sehingga mengakibatkan pemborosan dan membuat sistem menjadi kurang efektif bagi masyarakat.

Adapun teori pendukung untuk mengatasi tantangan ini mencakup teori tata kelola (governance theory) dan teori antikorupsi. Tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, membantu mengurangi peluang praktik korupsi dan meningkatkan efektivitas administrasi publik. Selain itu, pemberantasan korupsi yang efektif memerlukan penguatan lembaga antikorupsi dan penegakan hukum yang ketat.

Nama : Nyimas Arum Bela S
NPM : 2316041040
Kelas : Reg B

Reformasi Pelayanan Publik:
* Definisi: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
* Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengutamakan kecepatan, ketepatan, dan keterbukaan.
* Dampak: Masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik, efisien, dan responsif.
Reformasi Sektor Publik:
* Definisi: Reformasi sektor publik mencakup perubahan dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk kebijakan, regulasi, manajemen keuangan, dan sumber daya manusia.
* Tujuan: Meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan di sektor publik.
* Dampak: Peningkatan kinerja sektor publik secara keseluruhan.
Semua konsep ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik melibatkan beberapa aspek yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan perubahan. Berikut adalah beberapa tantangan utama:
1. Kesenjangan Pencapaian di Daerah:
* Penjelasan: Ketidakmerataan dalam implementasi reformasi administrasi di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa daerah mungkin lebih maju dalam mengadopsi perubahan, sementara yang lain tertinggal.
* Contoh: Perbedaan kualitas pelayanan publik antara kota besar dan daerah pedesaan.
2. Akuntabilitas
* Penjelasan: Memastikan bahwa birokrasi dan lembaga pemerintahan bertanggung jawab secara efektif terhadap masyarakat.
* Contoh: Transparansi dalam penggunaan anggaran publik dan pelaporan kinerja.

Teori Pendukung:
* Teori Good Governance: Menekankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam administrasi publik.
* Teori New Public Management (NPM): Mengedepankan manajemen berbasis kinerja, privatisasi, dan efisiensi.
* Teori Institutionalism: Menyelidiki peran institusi dalam perubahan administrasi dan dampaknya pada keberhasilan reformasi.
Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu memastikan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan dan mengadopsi pendekatan yang holistik untuk mencapai tujuan reformasi administrasi yang lebih baik

Nama: Nabila Miyaty Wulandary
NPM: 2316041062
Kelas: Reg B

Tantangan Indonesia dalam melakukan reformasi adminstrasi publik yang pertama adalah kecepatan memberikan pelayanan kepada masyarakat, memasuki era Revolusi Industri 4.0 menuntut birokrasi dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang serba cepat dengan pemanfaatan teknologi informasi, robotic serta artificial intelligence yang terus berkembang secara pesat.

Menurut De Gusman dan Reforma, reformasi administrasi yang harus dilakukan dengan adanya perubahan yang terencana dilakukan secara cermat terhadap birokrasi public. Dengan kata lain, reformasi bukanlah tindakan yang begitu saja dilakukan, melainkan ada perencanaan strategi pencapaian yang jelas rentan waktunya. Perubahan dilakukan bukan karena keinginan berubah, tetapi perubahan dilakukan untuk memperbaiki system yang lebih besar dan semua komponen system yang terlibat.

Dan tantangan berikutnya adalah indonesia emas 2045 dimana cita-cita bangsa ini menjadi salah satu negara maju yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, tidak ada pengangguran, angka kemiskinan yang rendah, serta penghasilan masyarakat sejajar dengan negara maju. Tentu hal tersebut tidak dapat instan dapat terwujud dibutuhkan kerja keras dan kerjasama seluruh elemen tidak hanya birokrasi tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, menurut saya reformasi administrasi dilakukan dengan inovasi atau temuan-temuan baru dan pikiran-pikiran kreatif yang lebih segar dan inovatif. Reformasi menuntut adanya kesepahaman dan itikad bersama menujun pada perubahan dengan konsep-konsep yang lebih baru, semangat baru, dan motifasi yang lebih kreatif.

1. Resistensi Terhadap Perubahan: Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo. Banyak individu atau kelompok yang tidak ingin mengubah cara kerja atau kebijakan yang telah berjalan lama. Oleh karena itu, membangun kesadaran dan komitmen untuk perubahan menjadi kunci dalam mengatasi resistensi ini.

2. Keterbatasan Sumber Daya: Implementasi reformasi memerlukan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk anggaran, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat proses perubahan dan memperlambat pencapaian tujuan reformasi.

3. Sistem Birokrasi yang Kompleks: Birokrasi di Indonesia memiliki struktur yang kompleks dan prosedur yang rumit. Reformasi memerlukan perubahan dalam sistem administrasi, regulasi, dan tata kelola. Mengatasi hambatan ini memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta.

Contoh tantangan dalam reformasi sektor publik
1. Kasus suap dan korupsi yang sering terjadi di berbagai instansi pemerintah.
2. Lambatnya proses pelayanan publik karena birokrasi yang berbelit-belit.
3. Diskriminasi dalam pelayanan publik.

Teori Pendukung:

1. Teori Kelembagaan (Institutional Theory)
Teori ini menjelaskan bahwa hambatan reformasi sektor publik berasal dari struktur dan aturan formal dan informal yang ada di dalam organisasi. Struktur dan aturan ini dapat menciptakan resistensi terhadap perubahan dan membuat reformasi sulit untuk diimplementasikan.

2. Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)
Teori ini menjelaskan bahwa hambatan reformasi sektor publik berasal dari pertimbangan individu dan kelompok dalam organisasi. Individu dan kelompok ini akan memilih untuk mendukung atau menentang reformasi berdasarkan perhitungan untung rugi mereka.

Kesimpulan:
Reformasi sektor publik di Indonesia memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Upaya ini harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Nama : Cahyaning Mutiara Wijaya
Npm : 2316041063

Tantangan reformasi birokrasi yang dihadapi indonesia salah satunya adalah keraguan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dihasilkan oleh birokrasi.
Salah satu faktornya adalah kurangnya pendidikan dan analisis yang memadai dalam merancang kebijakan, sehingga kebijakan tersebut tidak efektif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Tingginya resistensi yang ditunjukkan oleh masyarakat dan sektor swasta yang merasa dirugikan oleh kebijakan birokrasi juga memperkuat keraguan tersebut.

Selain itu, rendahnya kredibilitas birokrasi dalam merancang kebijakan juga menjadi faktor penyebab keraguan tersebut. Hal ini tampak dari minimnya keterlibatan para ahli, minimnya naskah akademik tentang rancangan peraturan, dan kurangnya
konsultasi publik mengenai rancangan peraturan yang dibuat. Semua ini menyebabkan kualitas rancangan kebijakan menjadi buruk, dan akhirnya ditolak oleh pemangku kepentingan.

Birokrasi cenderung menutupi kelemahan kebijakan tersebut, dan bersikap
arogan dalam menanggapi tuntutan masyarakat, karena merasa eksklusif dan mengetahui segala hal.

Terdapat faktor lain yang menambah keraguan masyarakat terhadap efektivitas
kebijakan birokrasi yaitu banyaknya program yang dijanjikan namun tidak terimplementasi dengan baik. Program-program ini terkadang hanya sebatas layanan pengiriman surat dan jauh
dari harapan masyarakat. Kelambanan dan keserakahan birokrasi juga memicu kebencian masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Barzelay dalam karya 'Breaking Through bureaucracy'. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan sumber daya manusia dalam reformasi birokrasi menurun secara signifikan. Sistem yang buruk dalam memberikan pelayanan masyarakat membuat birokrasi sulit dalam menyelesaikan masalah dan perilaku buruk birokrasi dalam memberikan layanan membuat masyarakat tidak mempercayai
pemerintah.

Osborne dan Gaebler juga menegaskan dalam 'Reinventing Government' bahwa masalah pemerintah bukan pada apa yang mereka lakukan tetapi pada bagaimana layanan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik (Indriyani et al., 2022).

Nama: Fathimah Azzahra
NPM: 2316041064
REGULER B

1. Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik?

Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik meliputi beberapa aspek penting:
1. Korupsi dan Nepotisme: Salah satu tantangan utama adalah korupsi dan nepotisme yang merajalela dalam struktur administrasi publik. Ini menyebabkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik menurun, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Birokrasi yang Tidak Efisien: Birokrasi yang tidak efisien dan proses administrasi yang rumit seringkali menjadi hambatan dalam meningkatkan layanan publik. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik.
3. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik juga menjadi tantangan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menyebabkan penyalahgunaan sumber daya.
4. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan: Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi pekerja publik juga menjadi tantangan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan publik dan meningkatkan risiko kesalahan.
5. Kurangnya Inovasi dan Adaptasi: Kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan zaman juga menjadi tantangan. Administrasi publik perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi baru untuk meningkatkan layanan publik.
6. Kurangnya Partisipasi Masyarakat: Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi tantangan. Partisipasi masyarakat dalam administrasi publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. Sertakan pendapat Anda dengan contoh/alasan logis dan teori pendukung!

Dalam mengatasi tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik, pendekatan yang komprehensif dan berbasis teori sangat penting. Berikut adalah beberapa pendapat saya dengan contoh dan alasan logis serta teori pendukung:
1. Mengatasi Korupsi dan Nepotisme:
a.Alasan Logis: Korupsi dan nepotisme merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengurangi efisiensi administrasi publik.
b.Teori Pendukung: Teori New Public Management (NPM) menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya publik dengan cara yang efisien dan efektif, termasuk pengurangan korupsi dan nepotisme. Implementasi NPM melalui penggunaan teknologi informasi dan pengawasan yang ketat dapat membantu mengatasi masalah ini.
2. Meningkatkan Efisiensi Birokrasi:
a.Alasan Logis: Birokrasi yang tidak efisien menyebabkan penundaan dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik.
b.Teori Pendukung: Teori Administrasi Publik Modern menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam administrasi publik. Penerapan prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dapat membantu meningkatkan efisiensi birokrasi.
3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas:
a.Alasan Logis: Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat merusak kepercayaan masyarakat dan menyebabkan penyalahgunaan sumber daya.
b.Teori Pendukung: Teori Transparansi Publik menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Implementasi prinsip-prinsip transparansi, seperti penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi akses informasi publik, dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
4. Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Publik:
a.Alasan Logis: Kurangnya pendidikan dan pelatihan dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan publik dan meningkatkan risiko kesalahan.
b.Teori Pendukung: Teori Pendidikan Profesional menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi pekerja publik. Program pendidikan dan pelatihan yang dirancang khusus untuk pekerja publik dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi risiko kesalahan.
5. Meningkatkan Inovasi dan Adaptasi:
a.Alasan Logis: Kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan zaman dapat menghambat peningkatan layanan publik.
b.Teori Pendukung: Teori Inovasi Organisasi menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Penerapan inovasi, seperti penggunaan teknologi baru dalam administrasi publik, dapat membantu meningkatkan layanan publik dan menjawab kebutuhan masyarakat yang berubah.
6. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat:
a.Alasan Logis: Kurangnya partisipasi masyarakat dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menyebabkan penyalahgunaan sumber daya.
b.Teori Pendukung: Teori Partisipasi Masyarakat menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan prinsip-prinsip partisipasi, seperti penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat, dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Salah satu tantangan utama Indonesia dalam melaksanakan reformasi administrasi adalah menyeimbangkan peraturan yang rumit dan tingginya tingkat birokrasi dengan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan daya tanggap pelayanan publik. Misalnya, pemerintah Indonesia telah mencanangkan program reformasi birokrasi yang mencakup penyederhanaan prosedur perizinan dan pengurangan birokrasi yang berlebihan untuk memudahkan kemudahan berusaha. Namun, perbedaan penafsiran dan penerapan peraturan di tingkat daerah membuat proses perizinan seringkali memakan waktu dan biaya yang besar bagi para pengusaha. Hal ini menjadi penghambat terciptanya lingkungan usaha yang baik dan membatasi pertumbuhan ekonomi.

Teori pendukungnya adalah teori birokrasi Max Weber. Menurut teori ini, organisasi birokrasi biasanya memiliki struktur hierarki yang kompleks dan prosedur yang kaku, yang mungkin membatasi kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap perubahan di lingkungannya. Oleh karena itu, agar Indonesia berhasil melaksanakan reformasi administrasi, prinsip fleksibilitas dan daya tanggap perlu diintegrasikan ke dalam struktur birokrasi yang ada.

Nama: Hasianna Oktavaini Nainggolan
Npm: 2316041069

Menurut pendapat saya penting untuk diakui bahwa Reformasi Sektor Publik Di Indonesia adalah suatu kebutuhan mendesak. Proses ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Reformasi sektor publik harus berfokus pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta penggunaan sumber daya negara. Langkah-langkah konkret seperti penguatan pengawasan, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kualitas birokrasi menjadi kunci dalam mencapai reformasi yang berhasil. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga penting dalam memantau dan mendukung proses reformasi ini.

Alasan logisnya adalah sistem yang tidak transparan rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sementara ketidakakuntabelan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Efisiensi diperlukan agar anggaran negara digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Terdapat teori pendukungnya dapat dijelaskan melalui teori ekonomi politik, di mana kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi sering kali menjadi penghambat utama dalam reformasi sektor publik. Selain itu, Teori manajemen organisasi juga relevan untuk memahami pentingnya pembaharuan struktural dan budaya organisasi untuk mencapai reformasi yang berhasil.

Kesimpulan:
Kesimpulan tentang reformasi sektor publik di Indonesia adalah bahwa reformasi ini merupakan perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam berbagai bidang, termasuk birokrasi dan pelayanan publik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk memperbaiki kinerja birokrasi, terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance).

Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang telah terpengaruh oleh birokrasi selama periode orde baru. Krisis ini menyebabkan protes di tingkat pusat maupun daerah dan menggeser tujuan awal birokrasi dalam memberikan layanan publik ke arah pragmatisme, menurunkan integritas dan kualitasnya. Idealnya, penyelenggaraan layanan publik oleh aparat pemerintah harus dilakukan tanpa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, penerapan desentralisasi menyebabkan KKN meluas di tingkat daerah, terjadi ketimpangan layanan publik antar daerah, dan belum ada aturan sanksi terhadap daerah yang menyediakan layanan buruk kepada masyarakat. Kegagalan birokrasi dalam merespon krisis ekonomi maupun politik akan mempengaruhi tercapainya good governance, yang sangat ditentukan oleh faktor kekuasaan, insentif, akuntabilitas, dan budaya birokrasi.

Pendapat saya mendukung pandangan bahwa reformasi administrasi publik di Indonesia harus berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi, serta penerapan prinsip-prinsip New Public Management (NPM) yang menekankan pada kepemimpinan berlandaskan nilai kebersamaan dan kepentingan publik. NPM menyarankan pemerintah tidak berperan langsung dalam pelayanan publik, melainkan sebagai fasilitator yang memberikan motivasi dan insentif pada aktor-aktor pelayanan publik. Prinsip ini berkenaan dengan peran atau kepemimpinan manajer di organisasi sektor publik, yang sebelumnya mengikuti model birokrasi dengan struktur lini atau scalar (jalur komando).

Selain itu, reformasi administrasi juga harus memperhatikan perubahan administrasi publik yang telah menyita perhatian kajian para pakar sejak dekade 1970-an. Leemans mengidentifikasi enam alasan utama yang mendorong perubahan tersebut, termasuk perlunya membangun fundamental pemerintahan, munculnya tuntutan agenda politik baru, adanya proses institusionalisasi lembaga politik, munculnya fenomena profesionalisasi, spesialisasi, dan diferensiasi, adanya tuntutan peluasan pelayanan pemerintah, dan munculnya nilai dan sikap baru.

Dengan mempertimbangkan tantangan dan pendapat tersebut, reformasi administrasi publik di Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, yang mencakup peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan penerapan prinsip-prinsip NPM, serta memperhatikan perubahan administrasi publik yang telah terjadi sejak dekade 1970-an.

Nama: Niken Puspita Sari
Kelas: Reguler B
NPM: 2316041044

Dari apa yang sudah disampaikan pada perkuliahan dan video diatas, salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah korupsi. Pendapat saya ini berdasar pada data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut meningkat sebesar 8,63 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 533 kasus.

Dari berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlahnya juga naik 19,01 persen dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka.
Banyaknya korupsi yang terjadi di Indonesia ini akan sangat mengganggu jalannya proses reformasi administrasi publik karena banyak anggaran yang tidak terpakai dengan semestinya. Contohnya, korupsi menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo di lembaga pemerintahan membuat harga pupuk naik sehingga masyarakat kesulitan untuk membelinya sehingga berakibat pada kerugian ekonomi. Hal ini sangat menghambat efisiensi dan transparansi.

Tantangan ini bisa terus terjadi karena kurangnya pengawasan yang efektif dan kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Hal ini dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, merugikan masyarakat, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Teori pendukung yang saya ambil adalah sebagai berikut:
1.) Teori principal-agent, yang mengatakan bahwa dalam hubungan antara pemerintah (prinsipal) dan birokrasi (agen), terkadang agen memiliki insentif untuk bertindak demi kepentingan pribadi atau kelompok kecil daripada kepentingan umum. Hal ini dapat mengarah pada praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang ketat dan insentif yang jelas untuk mendorong perilaku yang lebih akuntabel dan transparan dalam administrasi publik.

2.) Teori Good Governance: Teori ini menekankan pentingnya pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang efektif dan efisien.

3.) Teori New Public Management (NPM): NPM menekankan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta dalam sektor publik, seperti peningkatan efisiensi, akuntabilitas, pengukuran kinerja, dan fleksibilitas.

Nama: Anna Citra Marcelina Halawa
NPM: 2316041072
Kelas: Reguler B

Dari materi perkuliahan hari ini, menurut saya tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah kompleksitas kebijakan karena sangat memengaruhi dalam pengelolaan kegiatan atau aktivitas administrasi publik terutama dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Apabila kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka, kebijakan tersebut harus diubah dan diganti dengan kebijakan yang lebih baik.
Selain kompleksitas kebijakan, peningkatan sumber daya manusia juga merupakan tantangan yang besar dalam melakukan reformasi administrasi publik karena sangat diperlukan kemampuan bagi petugas pelayanan publik dari kemampuan fisik, kemampuan intelektual, maupun kemampuan psikologis serta dapat mempertanggungjawabkan kerja dan wewenangnya.

Terdapat contoh terkait dua tantangan tersebut yaitu:
1) Perubahan Kebijakan yang Cepat: Perubahan kebijakan yang seringkali terjadi karena pergantian kepemimpinan atau adanya tekanan politik dapat menciptakan ketidakpastian dan kesulitan dalam perencanaan jangka panjang.

2) Pendidikan dan Pelatihan: Program pendidikan dan pelatihan terus ditingkatkan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai administrasi publik di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat nasional hingga daerah.

Adanya teori pendukung terkait tantangan reformasi dalam administrasi publik diantaranya adalah:
1) Pendekatan New Public Service: Menekankan pada orientasi pada nilai-nilai seperti pelayanan masyarakat yang lebih baik, inklusivitas, keadilan, dan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Reformasi administrasi publik diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

2) Pendekatan New Public Service: Menekankan pada orientasi pada nilai-nilai seperti pelayanan masyarakat yang lebih baik, inklusivitas, keadilan, dan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Reformasi administrasi publik diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Berdasarkan video tersebut tantangan terbesar dalam melakukan reformasi administrasi publik di Indonesia adalah:

1. Resistensi Birokrasi : Birokrasi sering kali dianggap sebagai "mesin pelaksana" dalam pemerintahan dan pembangunan. Namun, resistensi atau penolakan dari orang-orang dalam birokrasi yang tidak menginginkan perubahan menjadi tantangan utama dalam melakukan reformasi.

2. Perubahan Paradigma: Reformasi administrasi publik memerlukan perubahan paradigma dalam birokrasi. Paradigma lama yang berfokus pada model komando dan pengawasan perlu diubah menjadi model yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi tatanan ekonomi-politik dunia yang semakin mengglobal.

3. Kualitas Birokrasi : Meningkatkan kualitas birokrasi menjadi tantangan tersendiri dalam reformasi administrasi publik. Kualitas kontrol dari lembaga pengawasan memiliki peranan yang besar dalam menciptakan tata kepemerintahan yang baik.

4. Tekanan Masyarakat : Tekanan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam melakukan reformasi administrasi publik. Tanpa tekanan ini, sulit bagi birokrasi untuk melakukan perubahan dari dirinya sendiri.

5. Tujuan Reformasi yang Jelas : Reformasi administrasi harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu peningkatan kinerja sektor publik. Menentukan dan mencapai tujuan ini menjadi tantangan tersendiri dalam reformasi administrasi publik.

Nama:Eky Anisa Putri
NPM:2316041057

Tantangan utama dalam melaksanakan reformasi administrasi di Indonesia adalah memperluas pemahaman dan mengembangkan birokrasi yang lebih transparan, efisien dan profesional.
Dalam birokrasi publik, perubahan yang direncanakan secara matang dilakukan dengan saling pengertian dan keinginan untuk menciptakan konsep baru, semangat baru dan motivasi yang lebih tinggi .
Pemimpin dan tim terpilih juga harus mengambil langkah-langkah strategis untuk memberantas korupsi yang berdampak negatif pada birokrasi dan melemahkan pelayanan masyarakat. Ada empat tantangan birokrasi yang menghadang.
Yang pertama adalah kecepatan pemberian layanan kepada masyarakat dan dimulainya era revolusi digital.

Menurut saya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Indonesia telah mengambil pendekatan reformasi administrasi yang komprehensif dan terintegrasi yang berfokus pada peningkatan kapasitas administrasi perekonomian, penguatan kelembagaan, dan penanganan birokratisasi, nasionalisasi, dan manajemen organisasi.
Selain itu, perlu adanya peningkatan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif dan inovatif serta penerapan prinsip-prinsip good governance, termasuk akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Teori pendukung diantaranya:
1.Reformasi Birokrasi: Teori ini mencakup perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam aspek pelayanan prima
2.Pengembangan Organisasi dan Proses: Teori ini mengacu pada perluasan pemahaman dan pengembangan sistem birokrasi yang lebih transparan, efisien, dan profesional
3.Globalisasi dan Governance: Teori ini mengacu pada pengaruh globalisasi terhadap pemerintahan dan perlakuan pemerintah terhadap masyarakat
4.Pengalaman Reformasi Administrasi di Berbagai Negara: Teori ini mengacu pada pengalaman dan peluang pembelajaran dari reformasi administrasi di negara-negara lain

Nama: Syakira Rahma El Wilda Ks
NPM: 2316041056
Kelas: Reg B


Berdasarkan perkuliahan dan video tersebut, tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah mengubah budaya birokrasi dan mindset aparatur negara yang telah mengakar kuat selama bertahun-tahun.

Beberapa tantangan spesifik yang teridentifikasi:

1. Budaya Patrenalistik dan Hierarkis
Budaya birokrasi Indonesia masih didominasi oleh sikap patrenalistik dan hierarkis yang kuat, di mana mengabdi kepada atasan dianggap lebih penting daripada melayani publik. Ini bertentangan dengan semangat new public service yang mensyaratkan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Resistensi terhadap Perubahan
Banyak aparatur yang sudah terbiasa dengan pola kerja lama dan enggan berubah karena merasa aman dengan status quo. Perubahan cenderung dianggap mengancam. Teori perubahan organisasi menunjukkan bahwa mengubah kebiasaan lama adalah tantangan besar.

3. Sikap Mental Aparat
Masih terdapat mindset di kalangan aparat yang ingin dilayani, bukan melayani publik. Orientasi cenderung pada proses dan formalitas, bukan pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat. Ini mencerminkan lemahnya etos kerja pelayanan publik.

4. Masalah Akuntabilitas dan Integritas
Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang mengakar membuat sulit untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan berintegritas. Hal ini bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan komitmen kuat dari pimpinan untuk menjadi agen perubahan dengan memromosikan nilai-nilai baru seperti transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan publik. Reformasi SDM secara menyeluruh juga penting dilakukan melalui rekrutmen berbasis merit, pemberian reward/punishment, pelatihan, dan pembangunan budaya kerja profesional.

Selain itu, penerapan prinsip-prinsip administrasi publik modern seperti new public management dan good governance dapat membantu mentransformasi tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil yang berdampak bagi masyarakat. Pembangunan zona integritas juga harus diperluas untuk mempromosikan budaya anti-korupsi di lingkungan birokrasi.

Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah enkripsi dalam pengelolaan keuangan, sumber manajemen daya manusia, dan menjamin transparansi.

1. Pengelolaan keuangan : Indonesia mempunyai masalah dalam pengelolaan keuangan yang mempengaruhi reformasi administrasi publik.
2. Manajemen sumber daya manusia : Indonesia juga memiliki masalah dalam sumber manajemen daya manusia. Masalah ini terjadi karena kekurangan pengembangan tenaga kerja, kekurangan keterampilan pengembangan, dan kekurangan kinerja pengembangan.
3. Transparansi : Transparansi adalah salah satu aspek penting dalam reformasi administrasi publik. Namun, Indonesia masih memiliki masalah dalam transparansi, yang menyebabkan banyak masyarakat tidak dapat mengakses informasi yang diperlukan.

Pendukung teori untuk reformasi administrasi publik di Indonesia adalah:
1. Teori pengembangan : Teori pengembangan mengatakan bahwa reformasi administrasi publik di Indonesia perlu dilakukan secara berkelanjutan dan berkembang.
2. Teori peranan pemerintah : Teori peranan pemerintah mengatakan bahwa pemerintah harus memiliki peranan aktif dalam reformasi administrasi publik.
3. Teori pengembangan reformasi komunitas : Teori pengembangan komunitas mengatakan bahwa administrasi publik di Indonesia perlu dilakukan dengan pengembangan komunitas. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan komunikasi, pengembangan kolaborasi, dan pengembangan sinergi.

Dalam pendekatan ini, reformasi administrasi publik di Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan, berkembang, dan berkolaborasi. Hal ini dapat dilakukan dengan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan keterampilan, pengembangan kinerja, pengembangan sistem manajemen, pengembangan transparansi, pengembangan komunikasi, pengembangan kolaborasi, dan pengembangan sinergi.

Nama: Septiyan Dwi Amanda
Npm. : 2316041045
Kelas. : Reguler B

       Menurut saya , Tantangan utama reformasi administrasi publik iyalah dalam mengubah budaya organisasi yang biasanya resistensi terhadap perubahan budaya menjadi lebih fleksibel dan terbuka, tantangan utama dalam reformasi administrasi publik di Indonesia. Sebagai contoh, banyak birokrat mungkin tidak nyaman dengan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi yang diperlukan saat kebijakan baru dibuat untuk meningkatkan transparansi penggunaan dana publik. Membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk mengubah paradigma ini menjadi lingkungan kerja yang mendorong inovasi dan akuntabilitas.

       Selain itu, masalah lain yang harus diatasi adalah mengatasi kompleksitas kebijakan. Misalnya, pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal saat membuat kebijakan baru untuk meningkatkan layanan publik. Ini termasuk kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya, dan peraturan yang berlaku. Berbagai pihak terkait perlu dianalisis secara menyeluruh dan bekerja sama untuk menyelesaikan kebijakan secara efektif dan tepat.

       Strategi seperti partisipatif, inovatif, dan kolaboratif sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Sebagai contoh, mengambil bagian dalam proses perumusan kebijakan akan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sementara itu, kerja sama dengan LSM dan sektor swasta dapat memungkinkan penyediaan sumber daya dan keterampilan tambahan yang diperlukan untuk menghasilkan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Indonesia dapat menangani masalah reformasi administrasi publik dengan lebih efisien dengan menerapkan pendekatan ini dan memasukkan contoh nyata.

 
Alasan logis
        reformasi administrasi publik adalah untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah. Ketidakmampuan lembaga publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menyebabkan terlambatan pembangunan, ketidakmerataan pelayanan, dan rendahnya kepercayaan masyarakat

Contohnya, ketika sebuah instansi pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka akan terjadi keterlambatan pembangunan. Hal ini dapat disebabkan oleh Kurangnya akuntabilitas, korupsi, dan ketidakmampuan lembaga publik dalam melakukan reformasi administrasi publik

Teori pendukung
1.teori kelembagaan baru paling sesuai dengan masalah yang dihadapi dalam reformasi administrasi publik di Indonesia, karena memuat beberapa poin ini seperti;
a. ketidakmampuan lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Teori ini menjelaskan bagaimana aturan dan norma memengaruhi perilaku individu dan organisasi. Dalam hal ini, reformasi administrasi publik harus mengubah struktur dan proses organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
b. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi
Teori Kelembagaan Baru menekankan bahwa aturan dan norma formal dan informal sangat penting untuk menciptakan budaya akuntabilitas dan transparansi.
c. Ketidakmampuan untuk melakukan reformasi
Teori ini menunjukkan bahwa perubahan institusi membutuhkan waktu dan usaha, dan mereka dapat berfokus pada pengembangan dan penegakan aturan yang lebih ketat serta mendorong budaya keterbukaan dan partisipasi publik.

Nama : Mutia Sani
Npm : 2316041043
Kelas : Reguler B

Berdasarkan video diatas, dapat disimpulkan bahwa Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah mengubah budaya birokrasi yang telah terbiasa dengan praktik korupsi dan kurangnya akuntabilitas menjadi budaya yang lebih transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi.

Contoh yang dapat diambil adalah permasalahan korupsi yang masih merajalela di berbagai tingkatan birokrasi di Indonesia. Meskipun upaya telah dilakukan untuk memperbaiki sistem, tetapi budaya korupsi masih sulit dihilangkan karena telah menjadi bagian dari kebiasaan yang sulit diubah dalam lingkungan birokrasi.
Teori pendukungnya dapat dilihat dari perspektif teori institusi, di mana budaya dan norma-norma yang telah tertanam dalam sebuah institusi, dalam hal ini birokrasi, sulit untuk diubah secara cepat. Diperlukan upaya yang berkelanjutan dan menyeluruh untuk mengubah mindset dan perilaku birokrat agar lebih akuntabel dan berkinerja tinggi. Selain itu, faktor politik juga menjadi tantangan dalam reformasi administrasi publik. Terkadang kepentingan politik tertentu dapat menghambat atau menghalangi upaya reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi.
Dalam menghadapi tantangan ini, langkah-langkah konkret seperti penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak korupsi, pemberian insentif kepada birokrat yang berkinerja tinggi, serta kampanye dan edukasi untuk mengubah budaya birokrasi menjadi lebih transparan dan akuntabel sangat diperlukan.

NAMA:M.Reynoval Widiasaputra
NPM:2316040142

Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang telah terbangun selama periode orde baru. Krisis ini muncul akibat perilaku birokrat yang cenderung tidak mendukung pelayanan publik, yang menyebabkan tujuan awal birokrat dalam memberikan layanan publik berganti arah ke pragmatisme dan menurunkan integritas serta kualitasnya. Idealnya, penyelenggaraan layanan publik oleh aparat pemerintah harus dilakukan tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, penerapan desentralisasi yang diterapkan dengan tujuan agar potensi yang dimiliki daerah dapat dimaksimalkan, menyebabkan KKN meluas di tingkat daerah, terjadi ketimpangan layanan publik antar daerah, dan belum ada aturan sanksi terhadap daerah yang menyediakan layanan buruk kepada masyarakat. Kegagalan birokrasi dalam merespon krisis baik itu krisis ekonomi maupun politik akan mempengaruhi tercapainya good governance. Kegagalan itu sangat ditentukan oleh faktor kekuasaan, insentif, akuntabilitas, dan budaya birokrasi.

Dari perspektif teori reformasi administrasi, reformasi administrasi di Indonesia mencakup upaya untuk memperbaiki praktik administrasi, organisasi, prosedur, dan proses. Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pelanggan, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dari sisi etika, prinsip demokrasi, dan kepentingan publik. Administrasi publik bukan wirausaha atas bisnisnya sendiri dimana konsesi ataupun kegagalan akibat keputusan yang diambilnya akan ditanggung semua warga masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas administrasi publik bersifat kompleks dan multi-dimensi, termasuk pertanggungjawaban profesional, legal, politis, dan demokratis.
Selain itu, tantangan lainnya adalah mengimplementasikan model kepemimpinan yang berlandaskan nilai kebersamaan dalam membantu warga negara mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan bersama, bukan sekedar mengendalikan atau mengarahkan masyarakat menuju arah/tujuan baru. Prinsip ini berkenaan dengan peran atau kepemimpinan manajer di organisasi sektor publik.
Ini sesuai dengan teori "New Public Management" yang menyarankan agar pemerintah tidak berperan langsung dalam pelayanan publik, dengan peran Negara dibatasi di dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, menyediakan dana bagi badan-badan pelaksana, serta mengevaluasi kerja. Peran birokrat hanya sebagai fasilitator yang memberikan motivasi dan insentif pada aktor-aktor pelayanan publik.

Nama : Najwa Rahma Faradilla
NPM : 2316041059

Menurut pendapat saya, tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam melakukan reformasi Administrasi Publik adalah meyakinkan publik yang tidak menginginkan adanya perubahan. Reformasi yang terjadi dapat terhambat karena beberapa warga negara tidak menginginkan atau tidak mengerti tentang adanya reformasi dalam publik. Terlepas dari hal tersebut, berkembangnya teknologi juga menjadi tantangan yang mempengaruhi birokrasi.

Salah satu teori yang terkait dari pendapat saya adalah teori klasikal formal organisasi yaitu teori yang menggambarkan reformasi administrasi publik merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan negara, yang membawa dampak ekonomi berhasil dicapai, bahkan melampaui hasil yang mereka raih sebelum krisis.

Artinya adalah reformasi harus bergerak atau berjalan dengan lancar supaya pembangunan di negara kita dapat membawa dampak yang sangat baik. Namun dalam menggerakannya harus melewati berbagai tantangan baik dari warga negara sendiri dan pengaruh teknologi.

Nama : SOLEHA NOVITA SARI
NPM : 2316041054
Kelas : Reguler B

Diskusi.
=> Pertanyaan 1. Tantangan terbesar Negara Indonesia dalam melakukan Reformasi Administrasi Publik yaitu dalam mengatasi permasalahan Korupsi dan juga Nepotisme : Salah satu tantangan utamanya yaitu korupsi dan nepotisme yang merajalela saat ini kian merajalela dalam struktur administrasi publik. Hal ini menyebabkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik menurun, serta merusak tatanan Negara dan juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Birokrasi yang Tidak Efisien dan juga proses administrasi pelayanan yang rumit seringkali menjadi hambatan dalam meningkatkan layanan publik. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik.

Kurangnya Transparansi dan juga Akuntabilitas : Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik juga menjadi tantangan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menyebabkan penyalahgunaan sumber daya.

Kurangnya Pendidikan dan juga Pelatihan : Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi pekerja publik juga menjadi tantangan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan publik dan juga meningkatkan risiko kesalahan.

Kurangnya Inovasi dan juga Adaptasi: Kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan zaman juga menjadi tantangan. Administrasi publik perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi baru untuk meningkatkan layanan publik.

Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi sebuah tantangan dalam reformasi pelayanan publik. Partisipasi masyarakat dalam administrasi publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pertanyaan => 2. Sertakan pendapat Anda dengan contoh/alasan logis dan teori pendukung !

Dalam mengatasi berbagai tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik yaitu dalam Mengatasi Korupsi dan Nepotisme.
Menurut saya Korupsi dan Nepotisme dapat merusak tatanan Negara dan juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan dapat mengurangi efisiensi administrasi pelayanan publik.
Dengan Teori New Public Management (NPM) menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya publik dengan cara yang efisien dan efektif, termasuk pengurangan korupsi dan nepotisme. Implementasi NPM melalui penggunaan teknologi informasi dan pengawasan yang ketat dapat membantu mengatasi masalah ini.

Nama: Zhira Zirlayanggari
Npm: 2316041047
Kelas: Reguler B

Setelah menyimak dari beberapa materi dan video diatas, saya dapat menyimpulkan tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik meliputi beberapa hal yakni:
1. Perubahan Budaya Organisasi
Perubahan budaya organisasi dapat menjadi tantangan bagi Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik, karena dengan perubahan budaya reformasi yang akan dijalankan dapat terhambat karena ada beberapa perubahan budaya organisasi tersebut.
2. Kompleksitas Kebijakan
Kompleksitas kebijakan dapat berupa masalah masalah yang terjadi ketika sedang reformasi administrasi publik sedang dijalankan, dalam penerapan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan dapat menjadi penghambat dalam reformasi administrasi publik, seperti keterbatasan sumber daya dan sistem birokrasi.

Menurut pendapat saya tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah kondisi birokrasi, kondisi birokrasi yang dimaksud ialah keadaan dimana birokrasi Indonesia mengandung arogansi kekuasaan, nepotisme yang pada umumnya pada kerusakan moral. Hal ini dilakukan oleh orang orang yang terdapat didalam birokrasi tersebut. Namun hal ini terjadi karena sistem bukan karena individu, individu tidak akan melakukan hal tersebut apabila sistem yang sedang dia jalankan tidak melakukan hal yang serupa.

Nama : Fatma Arabel Keisya
Npm : 2316041048

Tantangan terbesar dalam reformasi pelayanan publik adalah
1. Mindset Birokrasi
2. Kurangnya Integritas
3. Kurangnya Profesionalisme
4. sistem dan regulasi yang berbelit-belit
5. kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah
6. lemahnya penegakan hukum

menurut pendapat saya alasan yang logis untuk bisa menciptakan reformasi publik yang baik adalah dengan menegakkan integritas, adanya pemimpin yang bertanggung jawab, proses manajemen yang teratur, dan sikap prefesional.

Adapun teori pendukung nya adalah:
1. Teori E-Government: Teori ini menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi.

2. Teori Digital Governance: Teori ini menekankan pentingnya penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan kolaborasi dalam pemerintahan.

M Naufal Bima Kaipa
2316041065
Regular B

Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah korupsi. Korupsi telah menjadi masalah kronis yang menghambat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi publik. Sebagai contoh, kasus-kasus korupsi di tingkat pemerintah pusat dan daerah telah merugikan negara miliaran dolar setiap tahunnya.

Teori pendukung dari perspektif ini adalah teori agensi. Menurut teori agensi, ketika ada ketidakcocokan antara kepentingan agen (pegawai pemerintah) dan prinsip-prinsip efisiensi serta kesejahteraan publik, maka agen cenderung untuk bertindak demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Hal ini dapat mengarah pada praktik korupsi di mana pegawai publik menggunakan kekuasaan dan sumber daya negara untuk memperkaya diri sendiri.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia perlu mengimplementasikan strategi yang komprehensif, termasuk penguatan lembaga anti-korupsi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta pembentukan budaya integritas di semua tingkatan pemerintahan. Selain itu, perlu juga diterapkan insentif dan sanksi yang tegas untuk mendorong perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Nama : Dea Nanda Tri Sukma Larasati
Npm : 2316041049

Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah masalah korupsi dan birokrasi yang masih merajalela. Korupsi merupakan hambatan utama dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Korupsi dapat menghambat efisiensi, efektivitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Salah satu contoh konkret dari dampak buruk korupsi dalam administrasi publik adalah praktik pungutan liar (pungli) yang sering terjadi di berbagai instansi pemerintah. Pungli merugikan masyarakat karena mempersulit akses mereka terhadap layanan publik yang seharusnya mereka dapatkan secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau. Selain itu, korupsi juga dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara.

Teori pendukung yang dapat digunakan untuk menjelaskan tantangan korupsi dalam reformasi administrasi publik adalah teori "agency theory". Teori ini menyatakan bahwa dalam situasi di mana terdapat agen (birokrasi) yang bertindak atas nama prinsipal (masyarakat), terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat memicu terjadinya korupsi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan insentif yang tepat untuk mencegah terjadinya korupsi dalam administrasi publik.

Selain itu, penting juga untuk melakukan reformasi birokrasi yang meliputi peningkatan kualitas SDM, perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta pemberian insentif yang mendorong kinerja birokrasi yang bersih dan profesional. Selain itu, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pelayanan publik juga dapat membantu mengurangi praktik korupsi dalam administrasi publik.

Nama : Bernadeta Bias Pertiwi
NPM : 2316041046

Tantangan dalam Reformasi Sektor Publik :
1. Perubahan Budaya Organisasi
Mengatasi resistensi terhadap perubahan dari menciptakan budaya kerja yang responsir dan terbuta
2. Kompleksitas Kebijakan
Menghadapi kompleksitas dalam penerapan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan
3. Resistensi terhadap Perubahan
Pejabat dan pegawai yang tidak ingin meninggalkan proses Tama.
4. Keterbatasan Anggaran
Mempertarui infrastruktur pelayanan tanpa anggaran ekstra
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Upgrade keterampilan dan pengetahuan petugas pelayanan publik

Menurut saya terdapat beberapa cara untuk mengatasi tantangan dalam reformasi di sektor publik yaitu dapat dilakukan dengan : meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM, membangun sistem dan regulasi yang mendukung, membangun budaya birokrasi yang berkinerja tinggi, pemantauan dan evaluasi, dan pentingnya pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki jiwa untuk profesional.

Adapun cara mengatasi tantangan dalam reformasi di sektor publik berdasarkan teori yang digunakan di Indonesia:
1. Teori Good Governance, yaitu dengan melalui cara :
Menekankan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan rule of law.
Digunakan untuk membangun sistem dan regulasi yang mendukung reformasi sektor publik.
2. Teori New Public Management, yaitu dengan cara :
Menekankan pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Digunakan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
3. Teori Budaya Organisasi, yaitu dapat dilakukan dengan :
Menekankan pada pentingnya budaya organisasi yang positif untuk mendukung reformasi sektor publik.
Digunakan untuk membangun budaya birokrasi yang berkinerja tinggi.

Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah Reformasi sektor publik menghadapi beberapa tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap status quo. Misalnya, birokrasi yang telah mapan mungkin enggan untuk berubah karena keuntungan atau posisi mereka terancam oleh reformasi tersebut.

Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan kapasitas lembaga-lembaga publik juga menjadi tantangan serius. Reformasi memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk dilaksanakan dengan efektif, namun tidak jarang kekurangan ini menjadi penghalang.

Selain resistensi internal, faktor eksternal seperti perubahan politik dan ekonomi juga dapat menjadi hambatan. Perubahan dalam pemerintahan atau tekanan ekonomi yang berat dapat mengalihkan perhatian dari reformasi sektor publik atau bahkan mempercepat perubahan ke arah yang tidak diinginkan.

Bagaimanapun, dengan komitmen yang kuat, kepemimpinan yang efektif, serta dukungan dari masyarakat sipil dan lembaga internasional, banyak tantangan ini dapat diatasi. Dengan strategi yang tepat dan pendekatan yang berkelanjutan, reformasi sektor publik masih bisa berhasil dilakukan.

Nama :Helena Rosalinda Lumbantoruan
NPM :2316041039
Kelas :Reguler B

Dari video yang ditayangkan saya dapat melihat bahwa :
Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan publik, mengurangi pengaruh kultur militeristik, dan mengubah sistem yang identik dengan sentralistik, konvensional, otoriter, dan berbagai julukan yang diletakkan dengan system birokrasi dan administrasi pemerintahan. Reformasi administrasi publik diperlukan untuk menjadi lebih baik dan mempertahankan scientific validity dan policy relevance-nya. Tantangan lain dalam reformasi administrasi publik meliputi pengembangan teori-teori yang lebih kuat, penguasaan cakupan negara terhadap aktivitas, pemberantasan korupsi, dan pembangunan mal pelayanan publik berbasis digital yang berkualitas dan dinikmati seluruh warga negara.

Pendapat saya terhadap tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik mungkin mencakup kesadaran akan perlunya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mereka mungkin juga menyoroti kendala seperti korupsi, birokrasi yang lamban, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Saya juga mungkin menganggap pentingnya pendekatan inovatif dan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta membangun sistem yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Salah satu contoh tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah masalah korupsi yang masih merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, seperti pembentukan lembaga anti-korupsi seperti KPK, namun praktik korupsi masih sering terjadi di berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik hingga proses pengadaan barang dan jasa.

Tantangan ini mencakup beberapa aspek, termasuk budaya korupsi yang sulit diubah, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, serta ketidakseimbangan kekuasaan antara lembaga penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Selain itu, proses hukum yang lamban dan rentan terhadap intervensi politik juga menjadi faktor yang mempersulit upaya pemberantasan korupsi.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga pemberantasan korupsi, dan masyarakat sipil, untuk bekerja sama dalam memperbaiki sistem administrasi publik dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan transparansi, penguatan lembaga penegak hukum, dan pembangunan budaya integritas menjadi kunci dalam mengatasi tantangan korupsi dalam reformasi administrasi publik di Indonesia.