Manajemen Publik Man B Genap 2024

Muhammad Fadli Putra Lambada
2356041036
Hambatan utama dalam reformasi administrasi publik di Indonesia adalah masih kuatnya praktik nepotisme, kolusi, dan korupsi di dalam birokrasi. Kepentingan kebijakan yang saling bertentangan dan kurangnya netralitas politik telah menghambat upaya reformasi pegawai negeri sipil di Indonesia, meskipun telah dilakukan sejumlah reformasi, seperti penerapan sistem berbasis prestasi. Korupsi dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah telah diperparah dengan lemahnya netralitas administratif dan standar etika birokrasi Indonesia. Menata ulang struktur kementerian dan lembaga juga sulit dilakukan karena sistem hukum yang rumit dan tumpang tindihnya tugas-tugas hukum dan peraturan, yang mengakibatkan inefisiensi dan administrasi yang tidak efektif. Lembaga-lembaga pemerintah bersifat hirarkis dan terfragmentasi, yang membuat reformasi menjadi lebih sulit dan membutuhkan perampingan kelembagaan dan perekrutan anggota staf yang lebih muda yang lebih mengetahui tentang kemajuan teknologi.

Rizky Pratama Fadli
2356041026
resistensi terhadap perubahan dari pihak pihak yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan status, keterbatasan sumberdaya birokrasi yang klompleks juga menjadi hambatan dalam implementasi reformasi, birokrasi yang lamban proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dapat menghambat kemajuan dan inovasi di berbagai sektor

Maylista Arifah Ananda Putri
2356041030

Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik terletak pada beberapa aspek termasuk kompleksitas birokrasi, resistensi terhadap perubahan, korupsi serta disparitas wilayah.
Salah satu contoh nya adalah Korupsi, Salah satu tantangan terbesar dalam reformasi administrasi publik di Indonesia adalah korupsi. Korupsi menghambat pemberian layanan publik yang efektif dan efisien serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Untuk mengatasi korupsi, diperlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya melalui penegakan hukum yang keras, tetapi juga melalui reformasi sistem dan pembangunan integritas. Teori-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, dapat dijadikan acuan dalam upaya mengatasi korupsi.

Nama: Bella Damayanti
Npm: 2356041027
Kelas: Mandiri B

Tantangan terbesar dalam mereformasi administrasi publik di Indonesia adalah menciptakan sistem manajemen yang efisien, transparan, dan akuntabel. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi, kronisme, dan kurangnya transparansi, yang melemahkan efisiensi dan kinerja terhadap publik.

Menurut pandangan saya, Indonesia perlu memperbaiki sistem manajemen publiknya agar lebih efektif dan transparan. Sebagai contoh, reformasi dalam penerbitan izin usaha (IU) dapat membantu mengurangi korupsi dan kronisme. Reformasi ini termasuk membuat sistem penerbitan IU menjadi lebih transparan dan efektif dengan menerapkan penerbitan secara online, meningkatkan layanan publik dan mengurangi biaya penerbitan.

Teori pendukung yang dapat digunakan untuk menganalisis tantangan ini adalah teori pembangunan.
Teori ini menganggap bahwa reformasi harus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikankebutuhan dan kemampuan masyarakat. Reformasi administrasi harus dilakukan dengan memperhatikankebutuhan masyarakat dan efisiensi terhadap penduduk.

nama : ammara apriliadina
npm: 2356041035
Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah pembuangan ketergantungan terhadap sistem pemerintah yang berbasis pada pemerintah centralisasi. Ketergantungan ini dapat diterima sebagai tantangan karena ia mempengaruhi efisiensi, transparansi, dan keseimbangan dalam pemerintah. Reformasi administrasi publik yang efektif membutuhkan perubahan dari sistem yang berbasis pemerintah centralisasi ke sistem yang lebih berbasis pemerintah dekontrasional

Di Indonesia, reformasi administrasi publik telah dilakukan sejak era reformasi. Namun, untuk membangun sistem pemerintah yang lebih efektif, transparan, dan terpadu, perlu dilakukan reformasi administrasi publik yang lebih dalam. Reformasi administrasi publik yang lebih dalam mengacu pada kebijakan yang lebih pemerintah dekontrasional dapat mengurangi ketergantungan terhadap sistem pemerintah yang berbasis pemerintah centralisasi.

Sebagai contoh, pemerintah Indonesia dapat memperbaiki sistem pemerintah yang lebih dekontrasional dengan mengubah sistem pemerintah yang berbasis pemerintah centralisasi ke sistem pemerintah yang lebih dekontrasional. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah pembagian wilayah dan pembagian tugas antara pemerintah central dan pemerintah daerah. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia dapat mengubah sistem pemerintah yang berbasis pemerintah centralisasi ke sistem pemerintah yang lebih dekontrasional dengan mengubah pembagian wilayah dan pembagian tugas antara pemerintah central dan pemerintah daerah.

Teori pendukung reformasi administrasi publik yang lebih dalam dapat diterima dari teori pemerintah dekontrasional. Teori pemerintah dekontrasional menganggap bahwa pemerintah yang lebih dekontrasional akan menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi, transparansi yang lebih tinggi, dan keseimbangan yang lebih tinggi. Hal ini karena pemerintah yang lebih dekontrasional akan lebih mudah mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dan lebih mudah mengatur sumber daya yang lebih efektif.

Dalam reformasi administrasi publik yang lebih dalam, pemerintah Indonesia dapat mengubah sistem pemerintah yang berbasis pemerintah centralisasi ke sistem pemerintah yang lebih dekontrasional. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap sistem pemerintah yang berbasis pemerintah centralisasi dan mengurangi kekurangan efisiensi, transparansi, dan keseimbangan dalam pemerintah. Reformasi administrasi publik yang lebih dalam dapat membangun sistem pemerintah yang lebih efektif, transparan, dan terpadu.

Nama: Ade Marselina Nainggolan
Npm: 2356041034

Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Krisis ini muncul akibat bangunan birokrasi selama periode orde baru yang bahkan memicu protes di tingkat pusat maupun daerah. Perilaku birokrat yang cenderung tidak mendukung pelayanan publik telah menyebabkan tujuan awal birokrat dalam memberikan layanan publik bergeseer ke arah pragmatisme dan menurunkan integritas dan kualitasnya. Contoh krisis yang dimaksud adalah praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).

Teori pendukung yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan ini adalah teori New Public Management (NPM) yang menekankan pada pengurangan peran pemerintah dalam pelayanan publik dan penggunaan prinsip-prinsip manajemen bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.

Sebagai contoh, penerapan NPM dalam konteks Indonesia dapat melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi layanan publik yang lebih cepat dan efisien, serta pengembangan sistem evaluasi dan sanksi yang efektif untuk mengurangi praktik korupsi dan nepotisme. Selain itu, penggunaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat membantu dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik dan memastikan bahwa layanan tersebut sesuai dengan kepentingan publik

Nama: Muhammad Alkhan
Npm: 2356041045

Menurut saya, Salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia untuk melaksanakan reformasi administrasi adalah korupsi dan kebocoran anggaran.
Korupsi telah menjadi masalah kronis yang mempengaruhi efektivitas reformasi administrasi.
Sebab, praktik korupsi menghambat proses pengalokasian sumber daya secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
Misalnya, korupsi melalui suap, nepotisme, dan kolusi sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Hal ini menyebabkan pemborosan anggaran, penurunan kualitas pelayanan publik, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.
Teori yang mendukung hal ini terdapat pada konsep “agency theory”.
Teori ini menyatakan bahwa dalam struktur pemerintahan yang kompleks, para agen (pegawai negeri) cenderung bertindak berdasarkan kepentingan individu atau kelompoknya dibandingkan kepentingan umum.
publik.
Oleh karena itu, sistem pengawasan yang ketat dan akuntabilitas yang tinggi diperlukan untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kinerja administrasi publik.
Upaya untuk mengatasi tantangan ini mencakup upaya penegakan hukum yang tegas, transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, pendidikan dan pelatihan pejabat publik mengenai etika dan integritas, serta keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan pengelolaan keuangan publik. Dibutuhkan.
Demikian terimakasih.

Nama: Florentina Mega Kriswandari
Npm: 2356041038

Tantangan terbesar Indonesia dalam melaksanakan reformasi administrasi publik adalah pemberantasan korupsi, peningkatan efisiensi dan transparansi, serta mengubah budaya birokrasi yang lambat dan tidak responsif. Dan tantangan di atas dijelaskan dalam banyak cara

1. Masalah korupsi: Korupsi merugikan negara secara ekonomi dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Misalnya, skandal korupsi dalam proyek infrastruktur mengalihkan uang negara ke tangan swasta atau pihak berwenang yang korup. Teori dukungan adalah teori kelemahan institusional, yang menyatakan bahwa lemahnya kontrol internal dan eksternal terhadap institusi publik dapat memperkuat korupsi.

2. Efisiensi dan transparansi: Proses birokrasi yang panjang dan rumit seringkali menghambat pengambilan keputusan dan implementasi program yang efektif. Kurangnya transparansi pengelolaan keuangan negara juga menjadi persoalan serius. Misalnya, lambatnya penyelesaian izin usaha di beberapa daerah karena rumitnya birokrasi. Teori pendukung adalah teori efisiensi birokrasi yang menekankan pentingnya struktur birokrasi yang efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

3. Budaya Birokrasi: Budaya kerja yang masih mengutamakan prosedur formal dibandingkan hasil atau pelayanan kepada masyarakat juga menjadi tantangan besar. Misalnya, lambatnya pelayanan di instansi pemerintah disebabkan oleh pegawai yang lebih fokus pada peraturan dibandingkan kebutuhan masyarakat. Teori pendukungnya adalah Teori Organisasi yang menekankan pentingnya budaya organisasi yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Reformasi administrasi publik Indonesia merupakan proses yang kompleks dan panjang. Tantangan terbesar reformasi ini adalah mengubah pola pikir dan budaya birokrasi yang masih mengakar pada sistem lama. Upaya reformasi harus komprehensif dan sistematis serta melibatkan seluruh aktor terkait, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang lebih ketat terkait pencegahan korupsi, transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. reformasi birokrasi meningkatkan efisiensi dan mengubah budaya kerja birokrasi melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi informasi dan insentif terkait. Dengan pendekatan ini diharapkan administrasi publik Indonesia menjadi lebih responsif, transparan, dan efisien dalam melayani kepentingan publik.

Yuda Pratama
2356041031
Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah resistensi dari pihak yang tidak menginginkan perubahan, yang dikenal sebagai status quo. Resistensi ini menjadi hambatan utama karena adanya kecenderungan untuk mempertahankan kondisi yang sudah ada dan menolak perubahan yang dapat mengganggu kepentingan atau posisi mereka dalam sistem birokrasi.
Contoh konkret dari resistensi ini dapat dilihat dalam upaya reformasi birokrasi di Indonesia, di mana terdapat kesulitan dalam mendorong perubahan yang signifikan karena adanya keengganan dari pihak-pihak yang telah terbiasa dengan cara kerja lama. Mereka mungkin merasa nyaman dengan sistem yang sudah ada dan takut kehilangan kekuasaan atau manfaat yang mereka dapatkan dari struktur birokrasi yang sudah mapan.
Teori pendukung untuk tantangan ini dapat ditemukan dalam konsep perubahan organisasi. Menurut teori perubahan organisasi, resistensi terhadap perubahan adalah hal yang umum dan alami dalam konteks transformasi organisasi. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakpastian, ketakutan akan kehilangan posisi atau keuntungan, serta kenyamanan dengan kondisi saat ini.
Dalam konteks reformasi administrasi publik, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengatasi resistensi ini dengan pendekatan komunikatif, edukatif, dan partisipatif. Memperjelas manfaat dari reformasi, melibatkan semua pihak terkait dalam proses perubahan, serta membangun kesadaran akan urgensi dan kebutuhan akan transformasi administratif dapat membantu mengatasi tantangan resistensi tersebut.

Nama: Salsabila Andrianto Putri
Npm: 2356041048

Tantangan terbesar dalam reformasi administrasi diIndonesia adalah mengatasi kesenjangan antara visi reformasi dan kenyataan di lapangan. Reformasi administrasi di Indonesia sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya, kualitas organisasi dan perlunya perubahan sistematis dalam struktur organisasi dan proses kerja.

Salah satu contoh tantangan utama adalah kualitas organisasi. Pegawai negeri sipil yang tidak memiliki kualifikasi profesional yang memadai sering kali menjadi penghambat dalam proses reformasi. Mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan reformasi secara efektif. Hal ini mengindikasikan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi pejabat publik sebagai langkah awal reformasi.

Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis tantangan ini adalah teori pembangunan berkelanjutan. Teori ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung reformasi. Dengan mempertimbangkan aspek ini, reformasi administrasi di Indonesia dapat lebih fokus pada pengembangan sumber daya yang ada dan mencari cara untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk mendukung reformasi.

Nama:Ratu cinderella
Npm:2356041046

Tantangan terbesar dalam reformasi administrasi diIndonesia adalah mengurangipengorbanan pembangunankarenakurangnyatransparansi, kurangnya akuntabilitas dan kurangnyaadministrasipublik yang efisien.

Menurut saya, reformasi administrasi di Indonesia harus dilakukan secara bertahap dan teratur. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teori yang telah diterima oleh para ilmuwan, yaitu teori transformasi. Teori transformasi mengatakan bahwa perubahan harus dilakukan secara bertahap dan teratur.

Salah satu contoh reformasi administrasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mempermudah proses pengelolaan administrasi. Pemerintah juga telah meningkatkantransparansidanakuntabilitasregulasi,misalnyamelaluiUndang-Undang PemerintahanTerbuka (UU No. 32 Tahun 2004)dan Undang-Undang Pengelolaan Data dan Informasi Publik (UU No. 46 Tahun 2009).

Sebagai kesimpulan, tantangan terbesar dalam mereformasiadministrasi publik di Indonesia adalah mengurangipengorbanan pembangunan. Pemerintah harus melaksanakan reformasi administrasi secara bertahap dan teraturmelaluiperbaikan sistem manajemen keuangan, manajemensumberdaya manusia, manajemenpendidikan dan kesehatan.

nama: riska nur halimah
npm: 2356041039

Indonesia mengalami tantangan yang signifikan dalam melakukan reformasi administrasi publik. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakmampuan dalam mengimplementasikan perubahan yang efektif dan efisien. Ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kekurangan sumber daya, kekurangan keahlian, dan kekurangan pemahaman tentang reformasi.

contohnya yaitu, di beberapa daerah di Indonesia, reformasi administrasi publik tidak dapat dilakukan secara efektif karena kekurangan sumber daya. Pendanaan yang tersedia tidak cukup untuk mengimplementasikan reformasi yang diperlukan. Selain itu, kekurangan keahlian yang ada dalam beberapa pemerintah daerah membuat reformasi administrasi publik tidak dapat dilakukan dengan baik.

Sebagai alasan logis, reformasi administrasi publik di Indonesia dapat membantu mengurangi korupsi, memperbaiki layanan publik, dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Namun, kesulitan dalam mengimplementasikan reformasi akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dan mengurangi kinerja pemerintah nasional.

Teori pendukung reformasi administrasi publik di Indonesia adalah teori keberlanjutan. Teori ini mengatasi masalah efektifitas dan efisiensi dalam mengimplementasikan reformasi administrasi publik. Teori ini menganggap bahwa pemerintah harus memiliki kepemimpinan yang kuat dan keahlian yang baik untuk mengimplementasikan reformasi yang efektif dan efisien

Nama: Raihan Ufaldo 

Npm: 2356041044

tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah mengatasi korupsi, mengurangi birokrasi yang rumit, dan mengembangkan sistem administrasi yang lebih efektif dan efisien. korupsi menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya reformasi, dengan sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpaksa dikeluarkan dari posisi karena praktik korupsi. selain itu, birokrasi yang rumit dan tidak efektif juga menjadi tantangan serius, yang memerlukan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar untuk meningkatkan pelayanan publik.

pengembangan sistem administrasi yang lebih efektif dan efisien menjadi hal yang krusial. pembangunan sistem yang lebih baik dapat membantu mengatasi korupsi dan birokrasi, serta mempermudah pelayanan publik secara keseluruhan. namun, tantangan tidak hanya terbatas pada aspek internal pemerintahan, tetapi juga terkait dengan praktik korupsi dan nepotisme yang telah menjadi bagian dari budaya birokrasi yang mapan.

praktik korupsi yang merajalela dalam birokrasi Indonesia memiliki dampak yang luas terhadap efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
ini juga mengakibatkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga publik, yang dapat menghambat partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan mengganggu stabilitas sosial.

kesimpulannya menurut saya, untuk mencapai reformasi administrasi publik yang berhasil, Indonesia perlu mengatasi secara bersama-sama tantangan-tantangan tersebut dengan langkah-langkah konkret, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, reformasi birokrasi yang menyeluruh, dan pembangunan sistem administrasi yang lebih efektif dan efisien. melalui upaya kolaboratif dan komprehensif, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
teori pendukung reformasi administrasi publik ialah:

1. Paradigma baru: Paradigma ini menekankan pentingnya kolaborasi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan dalam administrasi publik. administrasi dipahami sebagai proses interaktif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama yang lebih luas.

Nama:Sohendra Febrianda
Npm:2356041049

Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah mengatasi masalah korupsi dan birokrasi yang kompleks. Misalnya, dalam bidang logistik, proses pengadaan barang dan jasa seringkali rentan terhadap praktik korupsi dan nepotisme, yang menghambat efisiensi dan keterbukaan dalam pengelolaan administrasi publik.

Teori pendukung untuk mengatasi tantangan ini adalah Teori Principal-Agent, yang menyoroti hubungan antara pihak yang memiliki kepentingan (principal) dengan pihak yang bertindak atas nama mereka (agent). Dalam konteks administrasi publik, rakyat atau pemerintah adalah kepala sekolah, sedangkan birokrat atau pejabat adalah agen. Masalah terjadi ketika agen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, misalnya dengan melakukan korupsi atau menjalankan kebijakan yang tidak efektif.

Contoh langkah untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik korupsi. Selain itu, memperkenalkan teknologi informasi dalam proses administrasi publik dapat membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi, seperti penggunaan sistem e-procurement untuk memonitor dan mendokumentasikan setiap tahap dalam pengadaan barang dan jasa

annas tasya Kautsar
2356041029
Tantangan utama Indonesia dalam melaksanakan reformasi administrasi adalah mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang disebabkan oleh birokrasi pada masa Orde Baru.Krisis ini mencakup praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang mengakibatkan tujuan awal birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik beralih ke pragmatisme, sehingga integritas dan kualitas pelayanan menjadi rusak.
Teori Reformasi Administrasi: Menurut teori reformasi administrasi, reformasi adalah modifikasi atau pengaturan praktik politik, pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya yang dianggap tidak tepat dan tidak sejalan dengan kepentingannya oleh masyarakat.
menyoroti keadaan masyarakat saat ini dan aspirasinya,Silakan dimodifikasi agar lebih sesuai dan konsisten.
contoh Pelayanan Publik : Dalam pelayanan publik, korupsi dan nepotisme juga menjadi masalah serius. Misalnya, dalam penerbitan surat keterangan, pengajuan izin, atau pengurusan dokumen lainnya, banyak kasus di mana proses ini dipercepat atau dibatalkan berdasarkan pembayaran sukarela atau pengaruh pribadi, bukan berdasarkan kriteria yang seharusnya.

nama : nindy pavita priscilla dilla
npm :2356041037

Tantangan terbesar dalam reformasi administrasi publik di Indonesia adalah:

1. Budaya Birokrasi yang Masih Tertinggal:

Budaya patrimonialisme: Pejabat publik sering kali menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya.
Mentalitas feodal: Masyarakat masih memiliki mentalitas feodal, di mana mereka memandang pejabat publik sebagai atasan yang harus dihormati dan dipatuhi.
Kurangnya akuntabilitas dan transparansi: Pejabat publik sering kali tidak transparan dalam menjalankan tugasnya dan tidak bertanggung jawab kepada rakyat.
Contoh:

Kasus korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa budaya patrimonialisme masih kuat di birokrasi.
Masih banyak masyarakat yang lebih memilih untuk "menitipkan" anaknya kepada pejabat publik daripada mengikuti proses yang legal untuk mendapatkan pekerjaan.
Pejabat publik sering kali tidak mempublikasikan informasi tentang anggaran dan kegiatannya kepada publik.
Teori Pendukung:

Teori New Public Management: Teori ini menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam administrasi publik.
Teori Good Governance: Teori ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, penegakan hukum, dan demokrasi dalam administrasi publik.

Nama: Gina Hanipa Murti
NPM: 2356041041

Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah korupsi. Korupsi merugikan negara secara besar-besaran dan menghambat efektivitas kebijakan publik serta penggunaan sumber daya secara efisien.

Contohnya, kasus korupsi di sektor pemerintahan sering kali mengakibatkan proyek-proyek pembangunan terhambat atau tidak mencapai target yang diinginkan.

Teori pendukung yang dapat mengatasi tantangan ini adalah "teori agensi" yang menggambarkan bahwa ketidaksempurnaan informasi dan insentif yang tidak selaras antara agen (pejabat pemerintah) dan prinsipal (masyarakat) dapat menghasilkan perilaku agen yang tidak optimal, seperti korupsi. Selain itu, teori "tragedi umum" juga berlaku di sini, di mana masing-masing individu berusaha memanfaatkan sumber daya publik tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya bagi masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah yang kuat dalam pencegahan dan penindakan korupsi, seperti penegakan hukum yang tegas, peningkatan transparansi, dan pengembangan mekanisme pengawasan yang efektif. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam administrasi publik juga sangat penting untuk memperkuat dukungan terhadap reformasi administrasi publik.

Muhammad Robby Cahyadi
2356041033

Berdasarkan video tersebut tantangan terbesar dalam melakukan reformasi administrasi publik di Indonesia adalah:

1. Resistensi Birokrasi : Birokrasi sering kali dianggap sebagai "mesin pelaksana" dalam pemerintahan dan pembangunan. Namun, resistensi atau penolakan dari orang-orang dalam birokrasi yang tidak menginginkan perubahan menjadi tantangan utama dalam melakukan reformasi.

2. Perubahan Paradigma: Reformasi administrasi publik memerlukan perubahan paradigma dalam birokrasi. Paradigma lama yang berfokus pada model komando dan pengawasan perlu diubah menjadi model yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi tatanan ekonomi-politik dunia yang semakin mengglobal.

3. Kualitas Birokrasi : Meningkatkan kualitas birokrasi menjadi tantangan tersendiri dalam reformasi administrasi publik. Kualitas kontrol dari lembaga pengawasan memiliki peranan yang besar dalam menciptakan tata kepemerintahan yang baik.

4. Tekanan Masyarakat : Tekanan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam melakukan reformasi administrasi publik. Tanpa tekanan ini, sulit bagi birokrasi untuk melakukan perubahan dari dirinya sendiri.

5. Tujuan Reformasi yang Jelas : Reformasi administrasi harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu peningkatan kinerja sektor publik. Menentukan dan mencapai tujuan ini menjadi tantangan tersendiri dalam reformasi administrasi publik.