MKU PKN PSTI C dan D 2024

NAMA: ERLIN SARI RAMADHANI

NPM: 2315061056

KELAS: PSTI D

PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

Dari analisis yang saya dapat dari jurnal, disimpulkan bahwa penegakan hukum dan perlindungan negara merupakan hal yang penting dalam menjaga kedaulatan negara dan hak-hak warga negara. Meskipun Presiden telah melakukan upaya untuk memperbaiki sistem hukum, masih terdapat banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, seperti lemahnya pemahaman agama dan proses rekruitmen yang tidak transparan. Gaya kepemimpinan yang tegas dan transparan seperti yang dimiliki Ahok dapat memberikan dampak positif dalam pelayanan kepada masyarakat, namun harus dihindari arogansi. Tantangan utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas manusia yang menjalankan hukum, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dan integritas aparat penegak hukum.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, penting bagi penegak hukum untuk menjadi panutan dan memiliki kemampuan berkomunikasi serta menjalankan peran sebagai pemberi keadilan. Meskipun Presiden telah berupaya memperbaiki sistem hukum, masih terdapat banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, seperti lemahnya pemahaman agama dan proses rekruitmen yang tidak transparan. Hal ini menyebabkan masyarakat meragukan proses penegakan hukum dan kepercayaan terhadapnya semakin menurun.

Dengan adanya permasalahan seperti tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi, dan ketidakpuasan terhadap pendapatan, proses penegakan hukum yang dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu fokus yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Upaya untuk meningkatkan kualitas manusia yang menjalankan hukum serta menjaga integritas aparat penegak hukum menjadi kunci dalam memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia.

NAMA: NAISYAH NOPRIANI
NPM: 2315061007
KELAS: TI C
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

Penegakan hukum memainkan peran penting dalam memastikan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Ini melibatkan berbagai otoritas seperti polisi, hakim, jaksa, dan pengacara yang bekerja untuk menegakkan hukum dan melindungi warga dari ketidakadilan. Kepastian hukum melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang, menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil untuk kepentingan masyarakat

Kepemimpinan, seperti yang dicontohkan oleh Gubernur Ahok, menghadapi banyak tantangan dan hambatan. Seorang pemimpin yang ideal mempengaruhi orang lain dengan ide-ide kreatif untuk mencapai tujuan bersama, membutuhkan keseimbangan ketegasan dan kebaikan. Pemimpin yang efektif mendengarkan umpan balik dengan penuh perhatian dan menunjukkan pemikiran logis ketika menetapkan aturan

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk penegakan penuh, tetapi batasan seperti waktu, personel, alat investigasi, dan pendanaan memerlukan kebijaksanaan dalam praktik penegakan yang sebenarnya

Nama: Friskila Rohasina Simarmata
NPM: 2315061043
Kelas: PSTI-C
Prodi: Teknik Informatika

Dari analisis jurnal yang saya dapat, penegakan hukum dan perlindungan negara adalah hal yang esensial untuk menjaga kedaulatan negara serta hak-hak warga negara. Meskipun Presiden telah berusaha memperbaiki sistem hukum, terdapat banyak faktor yang menghambat, seperti lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, yang dipengaruhi oleh pemahaman agama yang kurang dan proses rekrutmen yang tidak transparan. Kepemimpinan yang tegas dan transparan seperti yang ditunjukkan oleh Ahok dapat memberikan dampak positif dalam pelayanan kepada masyarakat, namun arogansi harus dihindari. Tantangan utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia yang menjalankan hukum, sehingga perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas dan integritas aparat penegak hukum.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, penting bagi penegak hukum untuk menjadi teladan dan memiliki kemampuan berkomunikasi serta menjalankan peran sebagai pemberi keadilan. Walaupun Presiden telah berupaya memperbaiki sistem hukum, berbagai faktor seperti lemahnya pemahaman agama dan proses rekrutmen yang tidak transparan mempengaruhi mentalitas aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan masyarakat meragukan proses penegakan hukum, sehingga kepercayaan terhadapnya menurun.

Permasalahan seperti tingginya angka kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, korupsi, dan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh sistem penegakan hukum. Proses penegakan hukum yang dipertanyakan oleh masyarakat menjadi fokus utama yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjalankan hukum serta menjaga integritas aparat penegak hukum adalah kunci dalam memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia.Upaya ini harus mencakup pendidikan dan pelatihan yang komprehensif bagi aparat penegak hukum untuk memastikan mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum dan etika. Transparansi dalam proses rekrutmen juga sangat penting untuk memastikan bahwa hanya individu yang berkompeten dan berintegritas yang ditugaskan sebagai penegak hukum. Selain itu, pemerintah perlu mempromosikan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam semua aspek penegakan hukum untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan sistem penegakan hukum di Indonesia dapat menjadi lebih adil, efektif, dan dapat dipercaya oleh seluruh warga negara.

Nama : Zahra Aulia Nafisa
NPM : 2315061028
Kelas : TI D
Prodi : Teknik Informatika

Berdasarkan analisis saya terhadap isi artikel tersebut, saya menemukan beberapa hasil dari analisis :
1. Artikel ini membahas tentang kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dan penegakan hukum oleh negara terhadap kasus tersebut.
2. Gaya kepemimpinan Ahok yang tegas dan keras berbicara menjadi sorotan dan kontroversial, namun juga membuatnya populer di kalangan masyarakat.
Bareskrim Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka atas dasar pertimbangan hukum, bukan tekanan masyarakat. Keputusan ini memiliki risiko yang harus ditanggung negara.
4. Masyarakat Muslim melakukan demonstrasi besar-besaran untuk mendesak proses hukum yang adil dan transparan terhadap kasus Ahok. Walaupun berakhir damai, ada pihak yang ingin memanfaatkan untuk kepentingan politik.
5. Negara berkewajiban melindungi seluruh warga negara termasuk Ahok untuk menjalankan proses hukum secara konstitusional dan menjaga ketertiban umum.
6. Artikel ini menganalisis kasus Ahok dari perspektif penegakan hukum dan perlindungan negara terhadap warganya sesuai konstitusi.

NAMA : Makhasin Muhammad
NPM : 2315061084
KELAS : PSTI D
PRODI : Teknik Informatika

Jurnal ini membahas tentang kasus dugaan penistaan agama oleh mantan Gubernur Jakarta, Ahok, dan pertimbangan hukum serta risiko yang terlibat dalam keputusan menetapkannya sebagai tersangka. Jurnal ini juga menyoroti demonstrasi damai oleh kelompok Muslim yang menuntut keadilan dan hukuman bagi Ahok, serta peran negara dalam melindungi warganya dari tindakan yang tidak konstitusional. Jurnal ini juga menjelaskan latar belakang dan gaya kepemimpinan Ahok, serta peran penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial. Pentingnya perlindungan hukum preventif dan represif juga dibahas, serta peran aparat penegak hukum dalam menjaga perdamaian dan melaksanakan hukum. Jurnal ini menekankan perlunya pendekatan komprehensif dalam penegakan hukum, dengan mempertimbangkan faktor hukum, administratif, sosial, dan budaya.

Nama: Delon
NPM: 2315061131
Kelas: PSTI D
Prodi: Teknik Informatika

Berdasarkan jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa analisis kritis terhadap kasus yang menyoroti bagaimana proses hukum berjalan, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. selain itu juga menyoroti bagaimana agama digunakan sebagai alat politik dalam beberapa kasus, yang dapat membahayakan kebebasan beragama dan berpendapat. Perlindungan negara terhadap hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum, tanpa diskriminasi atau politisasi.

Kasus Ahok juga mencerminkan kompleksitas penegakan hukum di Indonesia, di mana masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, rendahnya pemahaman agama, dan proses rekrutmen yang tidak transparan menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum. Reformasi hukum yang belum memadai juga menjadi masalah serius, dengan tingginya angka kriminalitas, korupsi, dan permasalahan hukum lainnya yang masih merajalela.

Presiden Jokowi telah berupaya memperbaiki proses penegakan hukum di Indonesia. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum merupakan hal yang penting, agar masyarakat merasa bahwa hukum benar-benar memberikan keadilan bagi semua. Reformasi hukum yang menyeluruh dan peningkatan kualitas manusia yang menjalankan hukum menjadi kunci dalam memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, penegakan hukum juga harus mampu beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman. Tantangan baru seperti kejahatan siber, terorisme, dan perdagangan manusia juga harus dihadapi dengan serius oleh aparat penegak hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia juga harus tetap menjadi fokus utama dalam setiap langkah penegakan hukum.

Secara keseluruhan, kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok mencerminkan kompleksitas penegakan hukum dan perlindungan negara di Indonesia. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, untuk memperbaiki sistem hukum yang ada. Kualitas manusia yang menjalankan hukum, reformasi hukum yang menyeluruh, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum menjadi langkah-langkah penting dalam membangun sistem hukum yang adil di Indonesia.

Nama : Arfan Andhika Pramudya
NPM : 2315061019
Kelas : PSTI C

Berdasarkan jurnal tersebut dapat dirangkum beberapa poin penting yaitu penegakan hukum menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden Jokowi, yang telah menunjukkan tanggung jawabnya dengan menggarisbawahi bahwa mereka tidak akan mencampuri kasus-kasus yang sedang diurus oleh lembaga-lembaga yang sah. Sebagai salah satu ciri dari upaya pemerintahannya, pemerintah juga membentuk lembaga untuk memberantas pungutan liar di area pelayanan publik. Bagaimanapun, reformasi hukum yang diharapkan oleh masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Tingginya angka kriminalitas, korupsi, narkoba, asusila, dan pungutan liar masih menjadi tantangan besar. ketidakjujuran dan ketidakamanan aparat penegak hukum serta birokrasi, yang diperburuk oleh ketidakpuasan terhadap pendapatan mereka, sehingga memperburuk kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kekecewaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum menunjukkan rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengubah sistem ini untuk mengimbangi kekuatan negara dan menjamin jaminan hak-hak warga negara sesuai dengan konstitusi. Reformasi yang efektif membutuhkan perubahan sikap dan tanggung jawab dari orang-orang dalam sistem hukum, serta peningkatan transparansi dan tanggung jawab di sektor publik.

Nama : Rendy Antono
NPM : 2315061119
Kelas : PSTI C

Hasil analisis dari jurnal ini menurut saya menyoroti pentingnya perlindungan hukum sebagai komponen esensial dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat, berfungsi sebagai pelindung dari tindakan sewenang-wenang pihak berwenang. Pandangan Setiono menekankan perlunya mekanisme untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran aturan, relevan dengan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Teori Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi preventif dan represif, menunjukkan pentingnya partisipasi publik dalam mencegah ketidakadilan serta efektivitas sistem hukum dalam menegakkan keadilan. Penegakan hukum melibatkan usaha kolektif dari berbagai aparat hukum dan harus realistis dalam penerapannya, seperti dijelaskan oleh Joseph Goldstein dan Muladi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, mencakup hukum itu sendiri, aparat hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan.

Contoh nyata dari penerapan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam pemerintahan adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang meskipun kontroversial, berkomitmen pada anti-korupsi dan pelayanan publik. Kepemimpinannya, meskipun menghadapi banyak tantangan, menginspirasi banyak orang untuk pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Secara keseluruhan, perlindungan dan penegakan hukum adalah kunci dalam memastikan keadilan dan ketertiban, dengan pemimpin seperti Ahok memainkan peran penting dalam memperjuangkan nilai-nilai ini.

Nama : Nabila Putri Ayu Ningtyas
NPM : 2315061016
Kelas : TI D
Prodi : Teknik Informatika

Dari jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah serius yang terus menjadi perhatian pemerintah, terutama di era pemerintahan Jokowi. Presiden Jokowi telah menekankan pentingnya tidak campur tangan dan intervensi dalam penanganan masalah hukum oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya. Reformasi hukum masih belum memenuhi harapan, dan kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum) menjadi faktor utama dalam penegakan hukum yang efektif. Selain itu, kasus penistaan agama oleh Ahok menunjukkan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam penegakan hukum. Penegakan hukum juga melibatkan peran Presiden sebagai penjaga kedaulatan negara dan perlindungan terhadap seluruh warga negara. Integritas anggota DPRD dalam menolak praktik KKN dan berinteraksi dengan masyarakat juga menjadi bagian dari upaya penegakan hukum yang baik.

NAMA : Alexandrio Ariel Rafidan
NPM : 2315061071
kelas : PSTI C
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

Penegakan hukum adalah prioritas utama pemerintahan Presiden Jokowi, yang menekankan komitmennya untuk tidak mengintervensi kasus-kasus yang ditangani oleh lembaga berwenang. Sebagai bagian dari usahanya, pemerintah telah membentuk lembaga khusus untuk memberantas pungutan liar di sektor pelayanan publik. Namun, reformasi hukum yang diinginkan oleh masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Tingginya angka kriminalitas, korupsi, narkoba, asusila, dan pungutan liar masih menjadi tantangan besar. Ketidakjujuran dan ketidakamanan di kalangan aparat penegak hukum dan birokrasi, yang diperburuk oleh ketidakpuasan terhadap pendapatan mereka, semakin memperparah masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketidakpuasan masyarakat terhadap proses penegakan hukum menunjukkan rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mereformasi sistem ini untuk menyeimbangkan kekuatan negara dan menjamin hak-hak warga negara sesuai dengan konstitusi. Reformasi yang efektif membutuhkan perubahan sikap dan tanggung jawab dari individu-individu dalam sistem hukum, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Presiden Jokowi menekankan pentingnya tidak mengintervensi penanganan masalah hukum oleh kepolisian dan lembaga hukum lainnya, serta pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam penegakan hukum, seperti terlihat dalam kasus penistaan agama oleh Ahok. Penegakan hukum juga melibatkan peran Presiden sebagai penjaga kedaulatan negara dan pelindung seluruh warga negara. Integritas anggota DPRD dalam menolak praktik KKN dan berinteraksi dengan masyarakat juga merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum yang baik.

Nama : Dimas Faqih Nur Aulia Rohman
NPM : 2315061059
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

setelah saya analisis jurnal tersebut, jurnal tersebut membahas bahwa selama masa Orde Baru, komunitas Tionghoa di Indonesia mengalami diskriminasi yang signifikan, baik sosial maupun politik. Pemerintahan Soeharto tidak memberikan pengakuan yang layak bagi mereka, tetapi upaya komunitas Tionghoa membuahkan hasil dengan disahkannya UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang mengakui hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia.

Salah satu tokoh penting dari komunitas Tionghoa adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok memulai karir politiknya di DPRD Kabupaten Belitung Timur dan kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dikenal karena integritas dan ketegasannya, Ahok meneruskan program-program Jokowi dan berfokus pada transparansi dan efisiensi birokrasi. Meski menghadapi tantangan dari partai politik dan kelompok tertentu, Ahok tetap berkomitmen pada pelayanan publik.

Penegakan hukum di Indonesia mencakup tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran dan tindakan represif untuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks ini, penting untuk meningkatkan penegakan hukum agar memberikan keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk komunitas Tionghoa.

Nama : Arza Restu Arjuna
Npm : 2315061051
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

Jurnal ini menyoroti pentingnya pendekatan komprehensif dalam penegakan hukum, yang mempertimbangkan faktor hukum, administratif, sosial, dan budaya, dalam kasus dugaan penistaan agama oleh mantan Gubernur Jakarta, Ahok. Kasus ini melibatkan pertimbangan hukum dan risiko yang terlibat dalam keputusan menetapkannya sebagai tersangka. Juga menyoroti demonstrasi damai oleh kelompok Muslim yang menuntut keadilan dan hukuman bagi Ahok, serta peran negara dalam melindungi warganya dari tindakan yang tidak konstitusional.

Jadi latar belakang jurnal ini membahas gaya kepemimpinan Ahok, serta pentingnya penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial. Penekanan pada perlindungan hukum preventif dan represif juga diulas, serta peran aparat penegak hukum dalam menjaga perdamaian dan melaksanakan hukum. Dengan demikian, jurnal ini menekankan perlunya penegakan hukum yang menyeluruh untuk memastikan keadilan dan ketertiban sosial tetap terjaga.

Nama : Muhammad Faisal
Npm : 2315061111
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

Menurut analisis saya terhadap jurnal diatas , Jurnal ini berfokus pada kasus dugaan penistaan agama oleh mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum yang mencakup aspek hukum, administratif, sosial, dan budaya. Komunitas Tionghoa di Indonesia mengalami diskriminasi yang parah selama Orde Baru. Namun, upaya mereka berhasil ketika UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan disahkan, yang memberikan hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Ahok, yang terkenal karena integritas dan ketegasannya dalam memimpin, meneruskan program transparansi dan efisiensi birokrasi yang dimulai oleh presiden sebelumnya, Jokowi. Ahok terus menegakkan komitmennya pada pelayanan publik meskipun banyak orang yang menentangnya. Untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk komunitas Tionghoa, jurnal ini juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang mencakup tindakan preventif dan represif. Presiden Jokowi menekankan pentingnya menjaga profesionalisme penegakan hukum, transparansi, dan tidak mengganggu proses hukum. Meskipun pemerintah telah berusaha memperbaiki sistem hukum, masalah seperti korupsi, pengaruh politik, dan ketidakpuasan terhadap aparat penegak hukum terus menghalangi keadilan. Akibatnya, sistem hukum harus direformasi secara menyeluruh dan perspektif harus diubah, dan sektor publik harus lebih transparan dan bertanggung jawab. Meskipun kontroversial, pemerintahan Ahok menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, yang mendorong penegakan hukum yang adil dan efisien.

Nama = Muhammad Favian Rizki
NPM = 2315061067
Kelas = PSTI C
Prodi = Teknik Informatika

PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
(Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta )
dalam jurnal ini membahas tentang latar belakang ahok dan kasus nya. dalam jurnal ini juga membahas detail kasus dari ahok. yang dimana terjadi blunder pada 2016 saat masih hangat tentang pilkada 2017, dan kasus itu terselesaikan dengan beragam kontroversi. Dalam jurnal ini Presiden Jokowi disampaikan bahwa selalu menyampaiakan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”. artinya dalam beberapa kesempatan dapat terjadi hal hal semacam itu di negara ini.

dalam jurnal ini juga penulis menyampaikan bahwa karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan
ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. penulis juga berharap bahwa negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Nama : Talitha Dalilah Difa
NPM : 2315061012
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika

Berdasarkan jurnal tersebut dapat saya analisis bahwa jurnal ini membahas penegakan hukum dan perlindungan negara dalam konteks kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur non-aktif DKI Jakarta. Ahok dikenal karena gaya kepemimpinannya yang tegas dan sering kontroversial, yang membawanya menjadi sasaran tuduhan penistaan agama. Ahok dituduh menistakan Al-Quran, yang memicu demonstrasi besar-besaran oleh umat Muslim pada 4 November 2016. Demonstrasi ini menuntut tindakan tegas dari pemerintah dan kepolisian terhadap Ahok. Penetapan Ahok sebagai tersangka diklaim berdasarkan pertimbangan hukum, bukan tekanan publik. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam menjaga keadilan dan ketertiban di tengah tekanan massa.

Mengacu pada teori Philipus M. Hadjon yang membagi perlindungan hukum menjadi preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah pelanggaran sebelum terjadi, sementara perlindungan represif menangani pelanggaran yang sudah terjadi dengan sanksi hukum. Menurut berbagai ahli, penegakan hukum melibatkan tindakan menerapkan hukum yang berlaku untuk mencapai keadilan. Ini mencakup semua elemen penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk diskriminasi, korupsi, dan tekanan politik. Kasus Ahok menjadi contoh bagaimana tekanan publik bisa mempengaruhi proses hukum.

Sehingga dapat dilihat bahwa kasus Ahok mencerminkan kompleksitas penegakan hukum di Indonesia, di mana perlindungan terhadap hak-hak warga negara harus seimbang dengan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran negara dalam melindungi seluruh warga negaranya dari tindakan yang merugikan ketertiban hukum.

Nama : Dhito Aryo Trengginas
NPM : 2315061015
Kelas : TI C
Prodi : Teknik Informatika

Menurut analisis dari saya terkait jurnal yang berjudul "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Jokowi, yang menegaskan komitmen untuk tidak campur tangan dalam kasus yang ditangani oleh lembaga berwenang. Meskipun telah dibentuk lembaga khusus untuk memberantas pungutan liar di sektor pelayanan publik, upaya reformasi hukum belum memuaskan. Tantangan utama seperti tingginya tingkat kejahatan, korupsi, dan ketidakjujuran di kalangan aparat penegak hukum memperburuk masalah.

Diperlukan reformasi menyeluruh untuk memastikan perlindungan hak-hak warga negara sesuai dengan konstitusi. Reformasi harus didukung oleh perubahan sikap dan peningkatan transparansi di sektor publik. Pentingnya tidak campur tangan dalam penegakan hukum, seperti yang ditekankan oleh Presiden Jokowi, juga harus dipertahankan.

Gaya kepemimpinan Ahok, yang menunjukkan ketegasan dan kesungguhan dalam menjalankan kebijakan, mendapat apresiasi dari masyarakat. Namun, tantangan dalam sistem penegakan hukum tetap ada, termasuk rendahnya pemahaman agama dan proses rekruitmen yang tidak transparan. Meningkatkan kualitas dan integritas aparat penegak hukum menjadi solusi kunci untuk memperbaiki sistem ini.

NAMA: Novia Fitriana Huda
NPM: 2215061024
KELAS: TI D
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

Penegakan hukum memainkan peran penting dalam memastikan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Ini melibatkan berbagai otoritas seperti polisi, hakim, jaksa, dan pengacara yang bekerja untuk menegakkan hukum dan melindungi warga dari ketidakadilan. Kepastian hukum melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang, menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil untuk kepentingan masyarakat

Kepemimpinan, seperti yang dicontohkan oleh Gubernur Ahok, menghadapi banyak tantangan dan hambatan. Seorang pemimpin yang ideal mempengaruhi orang lain dengan ide-ide kreatif untuk mencapai tujuan bersama, membutuhkan keseimbangan ketegasan dan kebaikan. Pemimpin yang efektif mendengarkan umpan balik dengan penuh perhatian dan menunjukkan pemikiran logis ketika menetapkan aturan

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk penegakan penuh, tetapi batasan seperti waktu, personel, alat investigasi, dan pendanaan memerlukan kebijaksanaan dalam praktik penegakan yang sebenarnya

Nama : Zaskia Jihan Nabila
NPM : 2315061055
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

Analisis jurnal berjudul "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" Figur pemimpin Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok dikenal dengan sikapnya yang ceplas-ceplos, tegas, keras, dan blak-blakan dalam berbicara tanpa pandang bulu. Hal ini terlihat terutama ketika menghadapi kesalahan bawahan. Ahok, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur non-aktif, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Penetapan ini, menurut pihak berwenang, didasarkan murni pada pertimbangan hukum dan bukan karena tekanan masyarakat, meskipun keputusan tersebut memiliki risiko besar. Demonstrasi damai oleh mayoritas Muslim pada 4 November 2016 menuntut agar polisi bekerja secara profesional dalam menangani kasus ini. Demonstrasi tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk alim ulama dan organisasi sosial, yang mendesak transparansi dan keadilan dalam proses hukum Ahok. Meskipun aksi berakhir damai, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui adanya pihak-pihak tertentu yang berusaha memanfaatkan aksi tersebut untuk tujuan inkonstitusional. Negara hadir untuk melindungi semua warga negara dari tindakan yang dapat merusak tatanan hukum dan memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan dengan adil sesuai Pasal 27 UUD 1945.

Penegakan hukum di Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Berbagai kebijakan hukum dijadikan prioritas untuk memperkuat sistem hukum dan menegakkan keadilan. Presiden Jokowi secara konsisten menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan, menegaskan independensi lembaga hukum. Selain itu, pemerintah terus membentuk lembaga-lembaga hukum untuk memberantas pungutan liar di sektor pelayanan publik, menunjukkan komitmen terhadap good governance. Namun, reformasi hukum yang diharapkan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat, terlihat dari tingginya angka kejahatan, narkoba, korupsi, asusila, dan pungutan liar. Masalah utama terletak pada karakter masyarakat dan aparat penegak hukum yang tidak amanah dan tidak jujur. Proses penegakan hukum yang dirasakan tidak adil oleh masyarakat memperparah situasi ini. Oleh karena itu, pemerintah harus memperbaiki sistem hukum untuk memulihkan kewibawaan negara, menjamin hak-hak warga negara, dan memastikan perlindungan serta keadilan bagi semua sesuai dengan konstitusi.

Nama : Michael Deffrans Cristian
NPM : 2315061087
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

menurut saya analisis tentang jurnal tersebut adalah, pemerintahan Presiden Jokowi menekankan penegakan hukum sebagai prioritas utama. Mereka menegaskan tidak akan mencampuri kasus yang ditangani oleh lembaga-lembaga yang sah. Pemerintah juga membentuk lembaga khusus untuk memberantas pungutan liar di pelayanan publik. Meskipun demikian, reformasi hukum masih belum sepenuhnya tercapai karena tingginya tingkat kriminalitas, korupsi, narkoba, asusila, dan pungutan liar. Ketidakjujuran dan ketidakamanan aparat penegak hukum serta birokrasi juga menjadi masalah besar, yang dipengaruhi oleh ketidakpuasan terhadap pendapatan mereka. Kekecewaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum menunjukkan rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

dan juga pemerintah perlu melakukan perubahan dalam sistem hukum untuk menjamin hak-hak warga negara dan memperkuat kekuatan negara sesuai dengan konstitusi. Reformasi yang efektif memerlukan perubahan sikap dan tanggung jawab dari individu dalam sistem hukum, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.

Nama : Muhammad Rayhan Gumay
NPM : 2355061007
PSTI C

Adapun hasil analisis saya mengenai jurnal yang berjudul "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" adalah membahas mengenai dinamika penegakan hukum di Indonesia, dengan fokus khusus pada kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia dikenal luas karena gaya kepemimpinannya yang tegas, lugas, dan apa adanya. Kepolisian Republik Indonesia menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama, sebuah keputusan yang ditegaskan didasarkan pada pertimbangan hukum murni, bukan karena tekanan dari masyarakat. Kasus ini menjadi sorotan besar, terutama setelah demonstrasi damai oleh mayoritas Muslim pada 4 November 2016. Demonstrasi ini menuntut agar Ahok diproses secara hukum yang adil dan transparan, dan menjadi gambaran nyata dari tekanan publik terhadap sistem hukum.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempatkan penegakan hukum sebagai prioritas utama. Pemerintah berkomitmen untuk tidak mencampuri urusan hukum yang sedang ditangani oleh lembaga-lembaga yang sah, sebuah sikap yang menekankan independensi lembaga penegak hukum. Salah satu upaya nyata dalam reformasi hukum adalah pembentukan lembaga untuk memberantas pungutan liar di area pelayanan publik. Meskipun demikian, reformasi yang diharapkan masyarakat belum sepenuhnya tercapai, dengan tingginya angka kriminalitas, korupsi, narkoba, asusila, dan pungutan liar yang masih menjadi tantangan besar.

Ketidakjujuran dan ketidakamanan di kalangan aparat penegak hukum serta birokrasi menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum yang efektif. Masalah ini diperburuk oleh ketidakpuasan terhadap pendapatan aparat, yang memicu kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketidakpuasan masyarakat terhadap proses penegakan hukum menunjukkan rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Analisis jurnal ini menunjukkan bahwa kasus Ahok bukan hanya tentang penegakan hukum terhadap satu individu, tetapi juga mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi sistem hukum Indonesia. Penegakan hukum yang dipengaruhi oleh tekanan sosial dan politik, ketidakjujuran aparat, serta rendahnya kepercayaan publik menjadi isu-isu utama yang harus diatasi.

Jurnal ini menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. Pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik. Reformasi hukum yang efektif memerlukan upaya jangka panjang dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, semua elemen masyarakat perlu berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya ini untuk mencapai tatanan hukum yang lebih baik dan adil di Indonesia.

Nama : Eugenia Grasela Maia
NPM : 2355061008
Kelas : PSTI – D

Berdasarkan analisis dari jurnal “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara”, dapat diambil beberapa hal seperti :

Tokoh utama yang dibahas dalam jurnal (Ahok) ini memiliki pemahaman dalam memaknai konsep pemimpin, dapat disimpulkan bahwa : Pertama, pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi individu atau sekelompok orang lain dengan ide-ide kreatifnya untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Kedua, seorang pemimpin mau mendengarkan dengan penuh perhatian masukan-masukan dari bahwahannya dan secara khusus mau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan bawahan. Ketiga, bertanggung jawab, untuk menanggung efek dari segala keputusan yang timbul akibat tindakan yang telah dilaksanakan. Keempat, Pemimpin yang jujur akan menjadikan keterbukaan dan keluwesan dalam memberikan segala informasi mencakup kepentingan kelompok. Kelima, rela berkorban, demi kepentingan kelompok dan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan pribadi, dapat membagi waktu dengan efektif. Keenam, pemimpin harus mampu berfikir luwes dan memiliki ide-ide segar untuk keberlangsungan kepentingan kelompoknya.

Meskipun Ahok dinilai sangat mumpuni dalam melakukan pekerjaannya dalam mensejahterahkan kota Jakarta dan membasmi korupsi, terdapat beberapa oknum yang tidak suka akan pekerjaanya ditambah kepribadian Ahok yang to the point mengakibatkan terjerumusnya Ahok sehingga dijerumuskan dalam jeruji besi. Hal ini menggambarkan kondisi penegakkan hukum di Indonesia. Akan selalu ada oknum berkuasa yang mencegah perbuatan – perbuatan baik lainnya, sehingga rantai korupsi susah untuk dibantai. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, perlu diberikan perlindungan hukum yang baik oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Dan sejauh ini, belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.

Nama: Dara Ayu Rahmadilla
NPM: 2315061092
Kelas: PSTI D

Menurut jurnal "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara", kasus Ahok, Gubernur DKI Jakarta, memperlihatkan bahwa penegakan hukum di Indonesia punya banyak tantangan. Ahok dituduh menista agama, dan meskipun penangkapannya didasarkan pada hukum, demonstrasi besar-besaran menunjukkan tekanan publik terhadap sistem hukum.

Jurnal ini juga bicara soal perlindungan hukum. Ada dua jenis perlindungan: mencegah pelanggaran sebelum terjadi dan menangani pelanggaran dengan sanksi hukum. Namun, di Indonesia, penegakan hukum masih punya masalah seperti korupsi dan tekanan politik. Kasus Ahok menunjukkan sulitnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak warga dan penegakan hukum yang adil.

Pemerintah Joko Widodo mengutamakan penegakan hukum, tapi reformasi hukum masih butuh kerja keras. Tingginya angka kriminalitas dan korupsi serta ketidakpuasan terhadap penegakan hukum menunjukkan bahwa kita harus lebih transparan dan bertanggung jawab dalam sistem hukum untuk mendapat kembali kepercayaan masyarakat.

Nama : Febby Yolanda Putri
NPM : 2315061003
Kelas : PSTI C

Jurnal ini berjudul "Penegakan hukum dan Perlindungan Negara" membahas tentang konsep perlindungan hukum dan penegakan hukum menjadi pondasi penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam suatu masyarakat. Perlindungan hukum menegaskan bahwa semua individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Di sisi lain, penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga dan aparat negara dalam memastikan penerapan hukum secara adil dan konsisten. Namun, tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa penegakan hukum tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau pun tekanan eksternal, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan jujur dan transparan.

Sementara itu, sosok Ahok membawa dinamika tersendiri dalam perjalanan konsep penegakan hukum. Keterlibatannya dalam mengeksekusi berbagai kebijakan dan mengatasi persoalan kompleks di Jakarta menyoroti bagaimana sebuah kepemimpinan dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Meskipun dikenal karena ketegasannya, Ahok juga menghadapi berbagai polemik dan tekanan dari berbagai pihak, yang menunjukkan kompleksitas dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di tengah masyarakat yang beragam. Keseluruhan, perjalanan Ahok sebagai seorang pemimpin menyoroti betapa pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan konsep penegakan hukum untuk memastikan terciptanya keadilan dan kepercayaan masyarakat.

nama : anggi permata sari
npm : 2315061044
kelas : TI D

Berdasarkan jurnal tersebut, beberapa poin penting dapat dirangkum sebagai berikut:

Penegakan hukum menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Jokowi, yang menunjukkan komitmen dengan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mencampuri kasus-kasus yang sedang ditangani oleh lembaga-lembaga resmi. Sebagai bagian dari upaya pemerintahannya, telah dibentuk lembaga khusus untuk memberantas pungutan liar di area pelayanan publik. Meskipun demikian, reformasi hukum yang diharapkan oleh masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Tingginya angka kriminalitas, korupsi, narkoba, asusila, dan pungutan liar masih menjadi tantangan besar. Ketidakjujuran dan ketidakamanan di kalangan aparat penegak hukum serta birokrasi, yang diperburuk oleh ketidakpuasan terhadap pendapatan mereka, memperparah kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kekecewaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum menunjukkan rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengubah sistem ini untuk menyeimbangkan kekuasaan negara dan menjamin hak-hak warga negara sesuai dengan konstitusi. Reformasi yang efektif memerlukan perubahan sikap dan tanggung jawab dari orang-orang dalam sistem hukum, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.

NAMA : INTAN EKA SAFITRI
NPM : 2315061064
KELAS : PSTI D
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

Jurnal ini membahas perjalanan politik dan kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih dikenal sebagai Ahok, di Indonesia, terutama dalam konteks pemerintahan DKI Jakarta. Beberapa poin yang saya dapat adalah :
1. Latar Belakang Politik: Artikel ini menggambarkan latar belakang politik Ahok, termasuk perjalanannya dalam dunia politik dari anggota DPRD hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ahok terkenal dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan transparan.
2. Gaya Kepemimpinan: Jurnal ini membahas gaya kepemimpinan Ahok yang tegas dan to the point. Meskipun gaya kepemimpinannya memiliki dukungan kuat dari sebagian masyarakat, juga mendapatkan kritik, terutama dari beberapa ormas dan kelompok masyarakat tertentu.
3. Pengaruh Tionghoa: Jurnal ini juga mencatat pengaruh latar belakang etnis Tionghoa Ahok dalam politik. Meskipun berasal dari minoritas, Ahok berhasil memperoleh dukungan luas dalam konteks politik Indonesia yang heterogen.
4. Penegakan Hukum: Ada analisis tentang perlindungan hukum dan penegakan hukum dalam konteks pemerintahan Ahok, dengan penekanan pada transparansi dan akuntabilitas.

Dari keseluruhan analisis, jurnal ini memberikan pandangan yang cukup komprehensif tentang peran dan dampak kepemimpinan Ahok dalam pemerintahan DKI Jakarta, serta tantangan yang dihadapinya dalam konteks politik dan sosial Indonesia.

Nama : M.ValeriaN Irwansyah
NPM : 2315061027
Kelas : PSTI.C

Dari artikel tersebut, dapat dijelaskan bahwasannya, membahas pentingnya penegakan hukum di Indonesia, mengidentifikasi tantangan utama, dan memberikan solusi untuk perbaikan. Penegakan hukum di Indonesia sangat penting untuk mencapai keadilan dan ketertiban. Artikel ini menguraikan tantangan utama seperti korupsi, keterbatasan sumber daya, dan ketidakpastian hukum, serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat lembaga penegak hukum, meningkatkan transparansi, dan mengedukasi masyarakat. Kesimpulannya, penegakan hukum yang efektif memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat.

Oleh karena itu, sistem ini harus diubah oleh pemerintah untuk mengimbangi kekuatan bangsa dan menjamin hak-hak warga negara sesuai dengan konstitusi. Perubahan sikap dan tanggung jawab individu dalam sistem hukum, serta peningkatan transparansi dan tanggung jawab di sektor publik, diperlukan untuk reformasi yang berhasil.

NAMA: Gerhana Malik Ibrahim
NPM: 2315061032
KELAS: TI D
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

Penegakan hukum dan perlindungan negara sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan hak warga negara. Meskipun Presiden telah berusaha memperbaiki sistem hukum, masih banyak hambatan seperti lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, kurangnya pemahaman agama, dan proses rekrutmen yang tidak transparan. Kepemimpinan yang tegas dan transparan dapat memberikan dampak positif, namun arogansi harus dihindari.

Tantangan utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia yang menjalankan hukum. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas dan integritas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan yang komprehensif. Transparansi dalam proses rekrutmen juga penting untuk memastikan hanya individu yang berkompeten dan berintegritas yang menjadi penegak hukum.

Masalah seperti tingginya angka kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, korupsi, dan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi tantangan besar. Meningkatkan kualitas dan integritas aparat penegak hukum serta mempromosikan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab adalah kunci untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Nama: Ary nanda pratama
Npm: 2315061039
Kelas :TI C
Jurnal ini membahas tentang kasus dugaan penistaan agama oleh mantan Gubernur Jakarta, Ahok, dan pertimbangan hukum serta risiko yang terlibat dalam keputusan menetapkannya sebagai tersangka. Jurnal ini tidak menyoroti demonstrasi damai oleh kelompok Muslim yang menuntut keadilan dan hukuman bagi Ahok, serta peran negara dalam melindungi warganya dari tindakan yang tidak konstitusional. Jurnal ini tidak menjelaskan latar belakang dan gaya kepemimpinan Ahok, serta peran penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial. Jurnal ini tidak membahas pentingnya perlindungan hukum preventif dan represif, serta peran aparat penegak hukum dalam menjaga perdamaian dan melaksanakan hukum. Jurnal ini tidak menekankan perlunya pendekatan komprehensif dalam penegakan hukum, dengan mempertimbangkan faktor hukum, administratif, sosial, dan budaya.

Nama : Arianti Kartika Dewi
NPM : 2315061047
Kelas : TI C
Prodi : Teknik Informatika

Dalam jurnal yang diberikan, dapat terlihat bahwa topik yang diangkata adlaah topik yang snagat panas untuk diperbincangkan pada masanya. Kasus yang dibahas adalah kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Konon katanya, keputusan ini murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. "Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah demonstrasi untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segera mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran. Di ikuti oleh Alim Ulama, Kaum Pemudah, Organisasi Sosial kemasyarakatan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok. Walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend Tito Karnavian,bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional.Fungsi dari kehadiran sebuah Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. Dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

NAMA : IIN SUMARNI
NPM : 2315061040
KELAS : TI D
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

Jurnal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum Indonesia masih menghadapi banyak masalah. Penegakan hukum yang profesional dan adil telah digariskan oleh pemerintah, termasuk Presiden Jokowi. Namun, reformasi hukum yang dilakukan belum cukup, dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada penegak hukum manusia.
Kasus Ahok tentang penistaan agama menunjukkan pentingnya profesionalisme dan transparansi dalam penegakan hukum. Presiden menjaga kedaulatan negara dan melindungi semua warganya adalah bagian dari penegakan hukum. Untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan transparan, anggota DPRD harus konsisten dalam menolak praktik KKN dan berhubungan dengan masyarakat.
Penegakan hukum yang adil dan profesional memerlukan perbaikan sistem penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan pengawasan yang efektif terhadap korupsi dan pengaruh politik. Dengan demikian, supremasi hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat diperoleh secara adil tanpa diskriminasi.

Nama : Mutiara Khairunnisa Zulkifli
NPM : 2315061060
Kelas : TI D

Dari analisis dari jurnal tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa jurnal tersebut menegaskan penegakan hukum yang efektif dan perlindungan negara merupakan fondasi penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta, memperlihatkan kompleksitas dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Poin penting lainnya adalah pentingnya integritas dan pelayanan publik dari pemimpin, sebagaimana ditunjukkan oleh Ahok, yang meneguhkan fondasi kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai kejujuran dan ketulusan.

Namun, terdapat berbagai masalah dalam penegakan hukum di Indonesia, termasuk lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, ketidaktransparanan dalam proses rekruitmen, dan perlunya reformasi hukum yang lebih efektif. Gaya kepemimpinan Ahok yang tegas dan transparan juga menjadi sorotan, mencerminkan dinamika kekuasaan dan respons publik terhadap otoritas. Oleh karena itu, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan integritas dan kompetensi aparat penegak hukum serta memperbaiki sistem hukum untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif, sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan kebutuhan masyarakat.

NAMA : DHINI VADILA SARI
NPM : 2315061048
KELAS : TI D
Berdasarkan jurnal tersebut, beberapa poin penting dapat dirangkum sebagai berikut: penegakan hukum menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Jokowi, yang menegaskan komitmennya dengan tidak mencampuri kasus-kasus yang sedang ditangani oleh lembaga-lembaga resmi. Salah satu upaya pemerintah adalah pembentukan lembaga untuk memberantas pungutan liar di sektor pelayanan publik. Namun, reformasi hukum yang diharapkan masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Masih tingginya angka kriminalitas, korupsi, narkoba, asusila, dan pungutan liar merupakan tantangan besar. Ketidakjujuran dan ketidakamanan aparat penegak hukum serta birokrasi, yang diperparah oleh ketidakpuasan terhadap pendapatan mereka, memperburuk kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kekecewaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum mencerminkan rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perubahan sistem untuk menyeimbangkan kekuatan negara dan menjamin hak-hak warga negara sesuai dengan konstitusi. Reformasi yang efektif memerlukan perubahan sikap dan tanggung jawab dari individu-individu dalam sistem hukum, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.

NAMA: M Reza Rohman
NPM: 2315061004
KELAS: PSTI D
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA
Analisis saya terhadap jurnal tersebut yaitu jurnal tersebut membahas analisis kritis penegakan hukum di Indonesia dengan fokus pada kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif Ahok. Hal ini menekankan pentingnya pertimbangan hukum atas tekanan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Inti dari penegakan hukum terletak pada harmonisasi nilai-nilai dengan norma-norma yang telah ditetapkan untuk menjaga ketertiban sosial. Lebih lanjut, tugas Presiden untuk melindungi seluruh warga negara, termasuk Ahok, juga ditonjolkan. Konsep penegakan hukum mencakup peraturan hukum formal dan nilai-nilai keadilan masyarakat yang lebih luas.
Jurnal tersebut menyajikan analisis kritis terhadap penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur non-aktif Ahok. Analisis ini menyoroti pentingnya keputusan hukum yang didasarkan pada hukum itu sendiri, tanpa terpengaruh oleh tekanan masyarakat. Ditekankan pula kewajiban Presiden untuk melindungi semua warga negara, termasuk Ahok, dan menekankan perlunya proses hukum yang adil dan tidak memihak.
Penegakan hukum digambarkan sebagai upaya untuk mengharmonisasikan nilai-nilai dalam norma-norma yang telah ditetapkan demi menjaga ketertiban sosial. Jurnal ini juga membahas sifat multidimensi dari penegakan hukum pidana, yang melibatkan sistem normatif, administratif, dan sosial.
Secara keseluruhan, analisis tersebut menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Nama :Fayiz Akbar Daifullah
Npm :2315061011
Kelas :Ti C
Prodi :Teknik Informatika

Dapat di analisis bahwa jurnal ini membahas pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hukum sebagai fondasi utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Perlindungan hukum menegaskan bahwa semua individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Sementara itu, penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga dan aparat negara untuk memastikan penerapan hukum secara adil dan konsisten. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa penegakan hukum tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau tekanan eksternal, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan jujur dan transparan.

Sosok Ahok membawa dinamika tersendiri dalam konsep penegakan hukum. Keterlibatannya dalam menjalankan berbagai kebijakan dan mengatasi masalah kompleks di Jakarta menunjukkan bagaimana kepemimpinan dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Meskipun dikenal karena ketegasannya, Ahok juga menghadapi berbagai polemik dan tekanan dari berbagai pihak, yang mencerminkan kompleksitas dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di tengah masyarakat yang beragam. Secara keseluruhan, perjalanan Ahok sebagai pemimpin menyoroti betapa pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam penegakan hukum untuk memastikan terciptanya keadilan dan kepercayaan masyarakat.

NAMA: MUHAMMAD HAFIZ ASSYIFA

NPM: 2315061072

KELAS: PSTI D

PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

Dari analisis yang saya lakukan, disimpulkan bahwa penegakan hukum dan perlindungan negara merupakan aspek penting dalam menjaga kedaulatan negara serta hak-hak warga negara di Indonesia. Meskipun telah ada upaya dari pihak Presiden untuk memperbaiki sistem hukum, masih terdapat banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, seperti kurangnya pemahaman agama dan proses rekrutmen yang tidak transparan. Gaya kepemimpinan yang tegas dan transparan, seperti yang ditunjukkan oleh Ahok, dapat memberikan dampak positif dalam pelayanan kepada masyarakat, tetapi arogansi harus dihindari.

Tantangan utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia yang menjalankan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dan integritas aparat penegak hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, serta memastikan transparansi dalam proses rekrutmen untuk memastikan bahwa hanya individu yang berkompeten dan berintegritas yang ditugaskan sebagai penegak hukum.

Selain itu, penting juga untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam semua aspek penegakan hukum guna membangun kembali kepercayaan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem penegakan hukum di Indonesia dapat menjadi lebih adil, efektif, dan dapat dipercaya oleh seluruh warga negara.

Nama : M. Azmi Edfa Alhafizh
NPM : 2315061115
Kelas : PSTI C

Berdasarkan jurnal tersebut, dapat saya analisis bahwa jurnal tersebut membahas tentang isu penting terkait penegakan hukum dan perlindungan negara di Indonesia, dengan kasus penistaan agama oleh Ahok sebagai contoh utama. Jurnal tersebut membahas beberapa poin penting, yaitu:

1. Pentingnya Penegakan Hukum yang Adil dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Kasus Ahok menjadi sorotan terhadap isu penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia. jurnal tersebut menekankan tentang pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi warga negara.

2. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia
Terdapat pembahasan tentang perlindungan hukum bagi rakyat, termasuk teori perlindungan hukum preventif dan represif. Peran pemerintah dalam melindungi warga negara dari berbagai ancaman ditekankan sebagai aspek krusial.

3. Kualitas Penegakan Hukum di Indonesia
jurnal tersebut mengkritik kualitas penegakan hukum di Indonesia, dengan sorotan pada lemahnya mentalitas aparat penegak hukum. Faktor seperti pemahaman agama yang kurang dan proses rekruitmen yang tidak transparan disoroti sebagai penyebab utama.

4. Reformasi Hukum dan Upaya Pemerintah
Meskipun Presiden Jokowi telah melakukan upaya untuk memperbaiki proses penegakan hukum, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Reformasi hukum yang dilakukan dinilai belum memenuhi harapan masyarakat, terutama terkait dengan tingginya angka kriminalitas, korupsi, dan permasalahan hukum lainnya.

5. Peran Ahok dalam Penegakan Hukum Di Jakarta
Ahok digambarkan sebagai contoh politisi yang berjuang untuk keadilan dan pelayanan kepada rakyat. Gaya kepemimpinan tegas dan transparan yang diterapkannya dinilai sesuai untuk Jakarta, meskipun menuai pro dan kontra dari masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya kualitas individu yang menjalankan hukum dalam sistem penegakan hukum.

NAMA: Al-Fachrezi Three Aditya
NPM: 2315061123
KELAS:PSTI C
PRODI: Teknik Informatika

Dalam jurnal tersebut, penulis menyoroti pentingnya penegakan hukum dan perlindungan negara melalui analisis kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Gubernur DKI Jakarta. Kasus ini mencerminkan kompleksitas penegakan hukum di Indonesia, di mana Ahok, yang dikenal karena kepemimpinan tegasnya, menjadi sasaran tuduhan penistaan agama yang memicu protes besar-besaran. Demonstrasi pada 4 November 2016 menuntut tindakan keras dari pemerintah dan kepolisian terhadap Ahok. Meski Ahok ditetapkan sebagai tersangka atas dasar pertimbangan hukum, kasus ini menunjukkan bagaimana tekanan publik dapat mempengaruhi proses hukum.

Penegakan hukum di Indonesia, berdasarkan teori Philipus M. Hadjon, melibatkan perlindungan hukum preventif dan represif untuk mencapai keadilan. Perlindungan preventif bertujuan mencegah pelanggaran, sedangkan perlindungan represif menangani pelanggaran dengan sanksi hukum. Penegakan hukum mencakup semua elemen seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Kasus Ahok menggambarkan tantangan dalam menegakkan hukum secara adil di tengah tekanan politik dan publik. Ini menekankan pentingnya negara dalam melindungi hak-hak warga negara dan memastikan penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

Nama: Aulia Rahmi Shakira
NPM: 2315061104
Kelas: PSTI D
Prodi: Teknik Informatika

Dari analisis jurnal tersebut, terdapat tentang kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan keputusan menetapkannya sebagai tersangka. Jurnal ini juga menganalisis demonstrasi damai yang terjadi sebagai tuntutan untuk penanganan kasus secara profesional dan hukuman bagi Ahok.

Selanjutnya, jurnal ini menganalisis kewajiban negara dalam melindungi warganya dan memastikan keadilan. Terdapat analisis tentang konsep penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang diperluas dengan eksplorasi tentang profil Ahok, termasuk latar belakang dan prestasinya.

Selain itu, jurnal ini juga menganalisis pentingnya perlindungan hukum dan peran negara dalam menjaga keadilan. Terdapat analisis tentang karier dan perjalanan politik Basuki Cahaya Purnama (Ahok) di Indonesia, serta kepemimpinannya yang ditandai dengan ketegasan dan kemampuan mengimplementasikan kebijakan.

Jurnal ini juga menganalisis kontroversi dan tantangan dalam penegakan hukum selama masa jabatan Ahok sebagai gubernur. Terakhir, jurnal ini menganalisis pentingnya menjunjung tinggi aturan hukum dan perlunya perbaikan dalam sistem hukum Indonesia.

Nama : Tri Septiani
NPM : 2315061036
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika

Hasil analisi Saya mengenai jurnal ini yaitu membahas tentang kasus penodaan agama yang melibatkan Gubernur Jakarta Ahok dan memberikan analisis kritis terhadap penegakan hukum dan perlindungan negara dalam kasus tersebut. Hal ini juga mendalami perlindungan hukum terhadap warga negara dan tugas pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara. Tulisan ini mengupas teori-teori perlindungan hukum yang dikemukakan para ahli, seperti teori preventif dan represif yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Selain itu, laporan ini menyoroti pentingnya kualitas manusia dalam penegakan hukum di Indonesia dan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum di masyarakat. Artikel tersebut juga memuji gaya kepemimpinan Ahok yang tegas dan transparan, yang mendapat dukungan dan penolakan dari masyarakat. Hal ini menekankan perlunya aparat penegak hukum yang berintegritas dan berperan sebagai penegak hukum yang harus memiliki kemampuan komunikasi dan keadilan.

Nama : Nadjwa Tasya Safira
NPM : 2315061024
Kelas : PSTI D

Analisis saya terhadap jurnal berjudul Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara adalah terhadap kasus penistaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok, memberikan gambaran yang mendalam tentang kompleksitas penegakan hukum di Indonesia. Perkara ini mengungkapkan bahwa penegakan hukum tidak hanya melibatkan prosedur legal, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai pihak dan faktor eksternal. Tantangan utama yang dihadapi termasuk lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, yang sering kali tidak independen dan rentan terhadap tekanan politik maupun sosial. Selain itu, peran interpretasi agama dalam hukum sering kali menjadi titik konflik yang memperumit proses penegakan hukum yang adil dan merata.

Selain kelemahan internal di tubuh aparat penegak hukum, kasus ini juga menunjukkan adanya kurangnya pemahaman agama yang mendalam di kalangan masyarakat dan penegak hukum. Ketidakpahaman ini sering memicu ketidakpercayaan dan skeptisisme masyarakat terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Dampak dari ketidakpercayaan ini terlihat dalam reaksi publik yang emosional dan kadang-kadang berujung pada aksi massa, yang semakin mengaburkan proses hukum yang seharusnya objektif dan bebas dari pengaruh luar. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum dan agama yang lebih komprehensif bagi semua pihak yang terlibat.

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan gaya kepemimpinan yang tegas dan transparan. Kepemimpinan yang mampu menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan berkomunikasi dengan jelas kepada publik dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Namun, lebih dari sekadar kepemimpinan, reformasi hukum yang lebih substansial diperlukan untuk memperkuat struktur dan budaya hukum di Indonesia. Reformasi ini harus mencakup peningkatan integritas dan kapabilitas aparat penegak hukum, serta perbaikan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang lebih ketat. Dengan demikian, sistem penegakan hukum dapat menjadi lebih efektif dan menjaga kewibawaan negara di mata rakyat.

Nama : Luthfi Muthathohirin
NPM : 2315061112
Kelas : PSTI D

Hasil analisis dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dan perlindungan negara merupakan elemen krusial dalam menjaga kedaulatan dan hak-hak warga negara di Indonesia. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah untuk memperbaiki sistem hukum, tantangan besar masih ada, seperti lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dan kurangnya transparansi dalam proses rekrutmen. Kepemimpinan yang tegas dan transparan, seperti yang ditunjukkan oleh Ahok, memiliki potensi untuk memperbaiki pelayanan publik, namun penting untuk menghindari arogansi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan kualitas dan integritas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan komprehensif serta transparansi dalam rekrutmen.

Reformasi hukum yang efektif juga harus mempromosikan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam semua aspek penegakan hukum guna membangun kembali kepercayaan masyarakat. Masalah seperti tingginya angka kriminalitas, korupsi, dan ketidakpuasan terhadap pendapatan aparat penegak hukum menambah kompleksitas tantangan ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengimplementasikan perubahan yang menyeimbangkan kekuasaan negara dengan hak-hak warga negara sesuai konstitusi, serta memastikan bahwa penegakan hukum bebas dari pengaruh politik dan tekanan eksternal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih adil, efektif, dan dapat dipercaya oleh seluruh warga negara.

Nama : Syahrul Ghufron Al Hamdan
NPM : 2315061063
Kelas : PSTI C

Hasil anilisis saya mengenai jurnal tersebut yaitu dapat dilihat bahwa terdapat kasus yang menjadi salah satu perbincangan utama yaitu mengenai kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan gubernur DKI Jakarta terlepas dari semua itu sosok Ahok membawa dinamika tersendiri dalam upaya penegakan hukum. Peran serta dan keberaniannya dalam melaksanakan berbagai kebijakan serta menangani permasalahan yang kompleks di Jakarta menunjukkan bagaimana kepemimpinan dapat memengaruhi proses penegakan hukum. Walaupun dikenal karena sikap tegasnya, Ahok juga menghadapi berbagai polemik dan tekanan dari berbagai pihak, yang menyoroti kompleksitas dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di tengah masyarakat yang beragam. Keseluruhan perjalanan Ahok sebagai seorang pemimpin menyoroti pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam penegakan hukum guna memastikan terwujudnya keadilan dan kepercayaan masyarakat.

Nama : Alfikri Deo Putra
NPM : 2315061075
Kelas : TI C
Prodi : Teknik informatika

Analisis dari jurnal tersebut menyoroti bahwa penegakan hukum yang efektif dan keamanan negara merupakan pondasi utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial. Contoh yang diambil dari kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), eks Gubernur DKI Jakarta, menggambarkan kompleksitas dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Selain itu, jurnal tersebut menekankan pentingnya integritas dan pelayanan publik dari para pemimpin, seperti yang tampak dari contoh Ahok, yang menegaskan bahwa fondasi kepemimpinan harus berakar pada prinsip-prinsip kejujuran dan ketulusan.

Jurnal ini juga mengkaji kontroversi serta rintangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum selama masa pemerintahan Ahok sebagai gubernur. Selain itu, jurnal ini meneliti urgensi untuk menghormati prinsip-prinsip hukum dan kebutuhan akan perbaikan dalam struktur hukum Indonesia. Lebih rinci, penelitian ini menguraikan berbagai peristiwa atau konflik yang muncul dalam konteks penegakan hukum saat Ahok menjabat sebagai gubernur. Selain itu, penelitian juga menyoroti aspek-aspek tertentu dari sistem hukum Indonesia yang perlu diperbaiki agar dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Nama : Aleea Carisa Danielle Kalalo
NPM : 2315061023
Kelas : TI C
Prodi : Teknik Informatika

Dari jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang kompleks dan memerlukan perhatian yang mendalam terutama dalam memastikan rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Proses penegakan hukum melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, aparat penegak hukum (polisi, hakim, jaksa, pengacara), dan masyarakat itu sendiri. Selain itu, pemimpin dalam konteks hukum dan pemerintahan juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara dan menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman. Perjuangan untuk mendapatkan hak-hak sebagai warga negara dilindungi oleh Undang-Undang juga merupakan bagian penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Upaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di negara-negara berkembang seperti Indonesia harus melibatkan perbaikan dalam aspek-aspek tersebut, guna memastikan terwujudnya sistem hukum yang berintegritas, adil, dan efektif dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat.

Arlen Destico
2315061120
PSTI D

Berdasarkan analisis yang saya peroleh dari jurnal, saya menyimpulkan bahwa penegakan hukum dan perlindungan negara merupakan elemen vital dalam menjaga kedaulatan negara serta hak-hak warga negara. Meskipun Presiden telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sistem hukum, saya melihat masih banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, seperti kurangnya pemahaman agama dan proses rekrutmen yang tidak transparan. Menurut saya, gaya kepemimpinan yang tegas dan transparan seperti yang dimiliki Ahok dapat memberikan dampak positif dalam pelayanan kepada masyarakat, namun harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam arogansi.

Tantangan utama dalam penegakan hukum di Indonesia, menurut pandangan saya, adalah kualitas sumber daya manusia yang menjalankan hukum. Oleh karena itu, saya percaya bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas dan integritas aparat penegak hukum sangat diperlukan.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, saya merasa bahwa penegak hukum perlu menjadi panutan dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik serta menjalankan peran sebagai pemberi keadilan. Meskipun Presiden sudah berusaha memperbaiki sistem hukum, saya tetap melihat banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, seperti pemahaman agama yang rendah dan proses rekrutmen yang tidak transparan. Hal ini, menurut saya, menyebabkan masyarakat meragukan proses penegakan hukum dan menurunkan kepercayaan terhadapnya.

Dengan adanya masalah seperti tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi, dan ketidakpuasan terhadap pendapatan, saya berpikir bahwa proses penegakan hukum yang dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu fokus utama yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Menurut saya, upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjalankan hukum serta menjaga integritas aparat penegak hukum adalah kunci dalam memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia.

Nama : Abrar Rafii Ibrahim
NPM : 2315061095
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah elemen vital dalam menjaga kedaulatan serta hak-hak warga negara. Meskipun Presiden telah berupaya untuk memperbaiki sistem hukum, masih terdapat banyak kendala seperti lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, kurangnya pemahaman agama, dan ketidaktransparanan dalam proses rekrutmen. Kepemimpinan yang tegas dan transparan dapat memberikan dampak positif, namun penting untuk menghindari sikap arogan.

Tantangan utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia yang menjalankan hukum tersebut. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas dan integritas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh. Transparansi dalam proses rekrutmen juga sangat penting untuk memastikan bahwa hanya individu yang kompeten dan berintegritas yang menjadi penegak hukum.

Tingginya tingkat kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, korupsi, dan ketidakpuasan terhadap pendapatan merupakan tantangan signifikan bagi penegakan hukum di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan kualitas dan integritas aparat penegak hukum, serta upaya yang konsisten dalam menanamkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab. Reformasi sistem penegakan hukum melalui pendidikan, pelatihan, dan proses rekrutmen yang transparan akan membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil.

NAMA : Sultan Bani Hakim
NPM : 2315061103
KELAS : PSTI C
PRODI : Teknik Informatika

Berdasarkan jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis kritis terhadap kasus tertentu mengungkap bagaimana proses hukum berjalan dan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti penggunaan agama sebagai alat politik dalam beberapa kasus, yang dapat membahayakan kebebasan beragama dan berpendapat. Perlindungan negara terhadap hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum, tanpa adanya diskriminasi atau politisasi. Kasus Ahok mencerminkan kompleksitas penegakan hukum di Indonesia, dengan banyaknya tantangan yang masih dihadapi. Faktor-faktor seperti mentalitas aparat penegak hukum yang lemah, rendahnya pemahaman agama, dan proses rekrutmen yang tidak transparan mempengaruhi kualitas penegakan hukum. Reformasi hukum yang belum memadai juga menjadi masalah serius, terlihat dari tingginya angka kriminalitas, korupsi, dan masalah hukum lainnya yang masih marak.

Presiden Jokowi telah berupaya memperbaiki proses penegakan hukum di Indonesia. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum sangat penting, agar masyarakat merasa bahwa hukum benar-benar memberikan keadilan bagi semua. Reformasi hukum yang menyeluruh dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjalankan hukum adalah kunci dalam memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, penegakan hukum juga harus mampu beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman. Tantangan baru seperti kejahatan siber, terorisme, dan perdagangan manusia harus dihadapi dengan serius oleh aparat penegak hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia juga harus tetap menjadi fokus utama dalam setiap langkah penegakan hukum. Secara keseluruhan, kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok mencerminkan kompleksitas penegakan hukum dan perlindungan negara di Indonesia. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, untuk memperbaiki sistem hukum yang ada. Kualitas sumber daya manusia yang menjalankan hukum, reformasi hukum yang menyeluruh, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum merupakan langkah-langkah penting dalam membangun sistem hukum yang adil di Indonesia.

Nama: Naomi Theresia Saragih
NPM : 2315061091
Kelas: PSTI C

Hasil analisis saya dalam artikel jurnal yang berjudul "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama Gubernur DKI Jakarta)" adalah jurnal ini membahas tentang kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok serta isu penegakan hukum dan perlindungan negara terkait kasus tersebut.
Jurnal ini dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dari etnis Tionghoa dan gaya kepemimpinannya yang tegas dan kontroversial. Kemudian dibahas tentang gelombang protes dari mayoritas Muslim di Jakarta yang menuntut Ahok untuk diadili atas dugaan penistaan agama terhadap Alquran.
Jurnal ini menguraikan konsep perlindungan hukum, penegakan hukum, serta faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut berbagai ahli seperti Setiono, Philipus M. Hadjon, Josep Goldstein, Muladi, dan Soerjono Soekanto.
Pada bagian pembahasan, jurnal ini memaparkan profil lengkap Ahok, mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, hingga kiprah politiknya sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya dibahas gaya kepemimpinan Ahok yang dinilai tegas namun terkadang dianggap arogan dan kurang mempertimbangkan toleransi dalam kemajemukan masyarakat Jakarta.
Jurnal ini juga menganalisis tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia, seperti masalah korupsi, manipulasi hukum oleh para koruptor, penerapan hukum yang terlalu tekstual tanpa mempertimbangkan keadilan substantif, serta keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi. Penulis menekankan bahwa meskipun ada kemajuan sejak Reformasi 1998, tantangan-tantangan tersebut masih ada, dan upaya untuk memperkuat integritas, transparansi, serta adaptasi teknologi dalam sistem hukum sangat diperlukan agar supremasi hukum dapat terwujud secara efektif.
Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan analisis kritis terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok dan isu penegakan hukum serta perlindungan negara dalam konteks kasus tersebut. Jurnal ini juga menyoroti tantangan-tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia dan pentingnya upaya untuk memperkuat sistem hukum agar dapat memberikan keadilan dan mendukung kemajuan bangsa.

Nama : Juan Kamallunniam K.A
NPM : 2315061068
Kelas : Ti D

Menurut saya Jurnal tersebut menyoroti analisis kritis terhadap kasus-kasus yang menampilkan bagaimana proses hukum berjalan, dengan fokus pada prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Kasus Ahok mencerminkan kompleksitas penegakan hukum di Indonesia, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti mentalitas aparat penegak hukum yang lemah, rendahnya pemahaman agama, dan proses rekrutmen yang tidak transparan. Presiden Jokowi telah berusaha memperbaiki proses penegakan hukum dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat, melalui reformasi hukum yang menyeluruh dan peningkatan kualitas manusia yang menjalankan hukum. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, penegakan hukum juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan menghadapi tantangan baru seperti kejahatan siber, terorisme, dan perdagangan manusia. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memperbaiki sistem hukum yang ada, dengan fokus pada kualitas manusia yang menjalankan hukum, reformasi hukum yang menyeluruh, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Nama : Firman Farel Richardo
NPM : 2315061099
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

Dari analisis jurnal yang telah saya lakukan, diketahui bahwa penegakan hukum dan perlindungan negara sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan hak-hak warga negara. Meski Presiden sudah berusaha memperbaiki sistem hukum, banyak faktor yang menghambat, seperti mentalitas aparat penegak hukum yang lemah akibat pemahaman agama yang kurang dan proses rekrutmen yang tidak transparan. Kepemimpinan tegas dan transparan seperti yang ditunjukkan oleh Ahok bisa berdampak positif pada pelayanan masyarakat, namun arogansi harus dihindari. Tantangan utama penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia yang menjalankan hukum, sehingga perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas dan integritas aparat penegak hukum.

Dalam konteks ini, penegak hukum harus menjadi teladan dengan kemampuan komunikasi yang baik dan menjalankan peran sebagai pemberi keadilan. Meskipun Presiden sudah berupaya memperbaiki sistem hukum, lemahnya pemahaman agama dan rekrutmen yang tidak transparan mempengaruhi mentalitas aparat penegak hukum, membuat masyarakat meragukan proses penegakan hukum dan menurunkan kepercayaan terhadapnya.

Tingginya angka kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, korupsi, dan ketidakpuasan terhadap pendapatan adalah tantangan besar bagi sistem penegakan hukum. Proses penegakan hukum yang dipertanyakan oleh masyarakat harus diperbaiki oleh pemerintah. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjalankan hukum serta menjaga integritas aparat penegak hukum adalah kunci untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia. Upaya ini harus mencakup pendidikan dan pelatihan komprehensif bagi aparat penegak hukum agar mereka memiliki pemahaman kuat tentang hukum dan etika. Transparansi dalam rekrutmen juga penting untuk memastikan hanya individu berkompeten dan berintegritas yang menjadi penegak hukum. Pemerintah juga perlu mempromosikan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam penegakan hukum untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem penegakan hukum di Indonesia dapat menjadi lebih adil, efektif, dan dipercaya oleh semua warga negara.

Nama : Sabilillah Ird
NPM : 2315061108
Kelas : PSTI D

Jawaban :

Berdasarkan analisis yang diperoleh, disimpulkan bahwa kepolisian dan pertahanan negara merupakan isu penting dalam menjaga kedaulatan negara dan hak-hak warga negara. Meskipun presiden telah berupaya memperbaiki sistem peradilan, masih banyak faktor yang berkontribusi terhadap lemahnya mentalitas penegakan hukum, seperti lemahnya pemahaman agama dan perekrutan yang transparan. Gaya kepemimpinan yang tegas dan transparan seperti Ahok bisa berdampak positif terhadap pelayanan masyarakat, namun arogansi harus dihindari. Tantangan terbesar penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas lembaga penegak hukum, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas lembaga penegak hukum.Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, penting bagi lembaga penegak hukum untuk memberikan contoh dan mampu berkomunikasi serta memenuhi perannya sebagai penegak hukum. Meskipun presiden telah berupaya memperbaiki sistem peradilan, masih banyak faktor yang berkontribusi terhadap lemahnya mentalitas penegakan hukum, seperti lemahnya pemahaman agama dan perekrutan yang transparan. Hal ini membuat masyarakat curiga terhadap proses yang dilakukan polisi dan kepercayaan mereka terhadap proses tersebut menurun.Permasalahan seperti tingginya kriminalitas, narkoba, korupsi dan ketidakpuasan pendapatan, proses penegakan hukum yang dipertanyakan para pencari keadilan menjadi salah satu prioritas yang harus diperbaiki pemerintah. Upaya meningkatkan kualitas masyarakat yang taat hukum dan menjaga integritas aparat kepolisian merupakan kunci perbaikan sistem hukum Indonesia..

Nama : Nuzaim Birri
Npm : 2315061079
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

Berdasarkan jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis kritis terhadap kasus hukum harus menyoroti apakah proses hukum sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Jurnal ini juga mengungkap bagaimana agama digunakan sebagai alat politik dalam beberapa kasus, yang dapat mengancam kebebasan beragama dan berpendapat. Perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum, tanpa adanya diskriminasi atau politisasi. Kasus Ahok menunjukkan kompleksitas penegakan hukum di Indonesia, dengan banyak tantangan yang harus diatasi. Faktor-faktor seperti lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, rendahnya pemahaman agama, dan proses rekrutmen yang tidak transparan mempengaruhi kualitas penegakan hukum. Reformasi hukum yang belum memadai juga menjadi masalah serius, dengan masih tingginya angka kriminalitas, korupsi, dan masalah hukum lainnya.

Presiden Jokowi telah berupaya memperbaiki proses penegakan hukum di Indonesia. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum adalah penting agar masyarakat merasa bahwa hukum benar-benar memberikan keadilan bagi semua. Reformasi hukum yang menyeluruh dan peningkatan kualitas manusia yang menjalankan hukum adalah kunci dalam memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi, penegakan hukum harus mampu beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman. Tantangan baru seperti kejahatan siber, terorisme, dan perdagangan manusia harus ditangani dengan serius oleh aparat penegak hukum. Perlindungan hak asasi manusia harus tetap menjadi fokus utama dalam setiap langkah penegakan hukum. Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, untuk memperbaiki sistem hukum yang ada. Kualitas manusia yang menjalankan hukum, reformasi hukum yang menyeluruh, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum adalah langkah-langkah penting dalam membangun sistem hukum yang adil di Indonesia.

Nama : Galang Pambudi Utama
NPM : 2315061080
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika

Kepolisian dan pertahanan negara merupakan isu krusial dalam menjaga kedaulatan dan hak warga negara. Meskipun upaya perbaikan sistem peradilan telah dilakukan, masih terdapat faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum, seperti kurangnya pemahaman agama dan proses rekrutmen yang kurang transparan. Gaya kepemimpinan tegas dan transparan dapat berdampak positif, namun harus menghindari arogansi. Tantangan utama adalah kualitas lembaga penegak hukum, sehingga diperlukan peningkatan kualitas dan kredibilitas lembaga tersebut. Lembaga penegak hukum harus mampu memberikan contoh, berkomunikasi dengan baik, dan memenuhi perannya. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum disebabkan oleh lemahnya mentalitas penegakan hukum. Permasalahan seperti kriminalitas, narkoba, korupsi, dan ketidakpuasan pendapatan menjadi prioritas yang harus diperbaiki pemerintah dalam penegakan hukum. Meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dan menjaga integritas aparat kepolisian merupakan kunci perbaikan sistem hukum Indonesia.

NAMA: Surya Bagaskara

NPM: 2315061031

KELAS: PSTI C

Prodi: Teknik Informatika

Berdasarkan jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada sebuah analisis kritis terhadap kasus-kasus yang menyoroti bagaimana proses hukum dilakukan, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, juga disoroti bagaimana agama seringkali dimanfaatkan sebagai alat politik dalam beberapa kasus, yang dapat mengancam kebebasan beragama dan berpendapat. Perlindungan terhadap hak asasi manusia harus menjadi fokus utama negara dalam penegakan hukum, tanpa adanya diskriminasi atau politisasi.

Kasus Ahok juga mencerminkan kompleksitas dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, rendahnya pemahaman agama, dan proses rekrutmen yang tidak transparan menjadi beberapa faktor yang memengaruhi kualitas penegakan hukum. Reformasi hukum yang belum memadai juga menjadi masalah serius, dengan tingginya tingkat kriminalitas, korupsi, dan permasalahan hukum lainnya yang masih berlangsung.

Presiden Jokowi telah berupaya untuk memperbaiki proses penegakan hukum di Indonesia. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum menjadi sangat penting, agar masyarakat merasa bahwa hukum benar-benar memberikan keadilan bagi semua. Reformasi hukum yang menyeluruh dan peningkatan kualitas manusia yang menjalankan hukum menjadi kunci dalam memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, penegakan hukum juga harus mampu beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman. Tantangan baru seperti kejahatan siber, terorisme, dan perdagangan manusia juga harus dihadapi dengan serius oleh aparat penegak hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia juga harus tetap menjadi fokus utama dalam setiap langkah penegakan hukum.

Secara keseluruhan, kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok mencerminkan kompleksitas dalam penegakan hukum dan perlindungan negara di Indonesia. Dibutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, untuk memperbaiki sistem hukum yang ada. Kualitas manusia yang menjalankan hukum, reformasi hukum yang menyeluruh, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum menjadi langkah-langkah penting dalam membangun sistem hukum yang adil di Indonesia.

Menurut saya, jurnal tersebut

Makka Muhammad Mustova
2315061100
TI D

Lembaga penegak hukum mempunyai peran penting dalam menjamin hukum dan ketertiban di masyarakat. Hal ini mencakup beragam lembaga seperti polisi, hakim, jaksa dan pengacara yang bekerja untuk menegakkan hukum dan melindungi warga negara dari ketidakadilan. Supremasi hukum melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang dan menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil demi kepentingan masyarakatKepemimpinan seperti Gubernur Ahok menghadapi banyak tantangan dan hambatan. Pemimpin yang ideal mempengaruhi orang lain dengan ide-ide kreatif untuk mencapai tujuan bersama, yang membutuhkan keseimbangan antara ketegasan dan keramahan. Pemimpin yang efektif mendengarkan umpan balik dengan cermat dan menunjukkan pemikiran logis ketika menetapkan aturanPenegakan hukum pidana mengupayakan penegakan hukum secara total, namun keterbatasan seperti waktu, personel, sumber daya investigasi, dan pendanaan memerlukan pertimbangan dalam praktik penegakan hukum yang sebenarnya.