Silahkan baca terlebih dahulu materi pertemuan 11 kemudian berikan komentar anda terkait materi dari pertemuan 11.
NAMA: TITIK NUR SEFTI
NPM: 2216041035
KELAS: REGULER A
Sebagai sebuah lembaga anti-korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti dugaan kasus korupsi yang terjadi di berbagai lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung (MA).
Dalam kasus dugaan suap perkara di MA, KPK telah menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak ragu untuk menindak siapa pun yang diduga terlibat dalam praktik korupsi, termasuk pejabat tinggi di institusi tertinggi di bidang peradilan di Indonesia.
Kasus ini juga menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, dan bahwa KPK perlu terus bekerja keras untuk mengungkap dan menindak kasus-kasus korupsi yang terjadi di berbagai sektor dan tingkatan kekuasaan.
Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, kita harus memberikan kesempatan kepada proses hukum untuk berjalan dengan adil dan transparan dalam menangani kasus ini.
NPM: 2216041035
KELAS: REGULER A
Sebagai sebuah lembaga anti-korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti dugaan kasus korupsi yang terjadi di berbagai lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung (MA).
Dalam kasus dugaan suap perkara di MA, KPK telah menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak ragu untuk menindak siapa pun yang diduga terlibat dalam praktik korupsi, termasuk pejabat tinggi di institusi tertinggi di bidang peradilan di Indonesia.
Kasus ini juga menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, dan bahwa KPK perlu terus bekerja keras untuk mengungkap dan menindak kasus-kasus korupsi yang terjadi di berbagai sektor dan tingkatan kekuasaan.
Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, kita harus memberikan kesempatan kepada proses hukum untuk berjalan dengan adil dan transparan dalam menangani kasus ini.
Nama : Reynaldi Abditio
Npm : 2216041030
Tanggapan saya terkait berita tersebut, dengan demikian, secara umum, berita yang melibatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan penetapan seseorang sebagai tersangka menunjukkan adanya perkembangan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengungkap, menindak, dan mencegah tindak pidana korupsi.
Penetapan seseorang sebagai tersangka oleh KPK menunjukkan bahwa ada cukup bukti awal yang mengarah pada dugaan keterlibatan mereka dalam tindak pidana korupsi. Namun, penting untuk diingat bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan adil di pengadilan.
Nama : Melani
Kelas. : Reguler A
Npm. :2216041039
Menurut pendapat saya komisi pemberantasan korupsi (KPk) memiliki peran penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. kpk Memiliki tugas untuk menyelidiki.menuntut memberantas tindakan pidana korupsi.kpk harus berkerja secara profesional dan bertindak berdasarkan bukti serta prinsip-prinsip keadilan.
Namun dalam dugaan kasus korupsi merupakan masalah yang serius yang perlu di tangani dengan tagas dan jujur ,setiap individu yang terlibat dalam perilaku korupsi harus diadili secara adil dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku,proses hukum harus berjalan dengan aturan" yang berlaku dan tidak di pengaruhi oleh kekuatan politik atau intervensi yang tidak semestinya
Kpk bertindak sudah sangat semestinya, dalam kasus dugaan suap yang di lakukan sekertaris mahkamah agung (Ma) Hasbi hasan sebagai tersangka, kasus ini menunjukkan bahwa tindakan yang di lakukan kpk membuktikan bahwa siapapun yang melakukan praktek korupsi akan di tindak tegas oleh KPK
Kelas. : Reguler A
Npm. :2216041039
Menurut pendapat saya komisi pemberantasan korupsi (KPk) memiliki peran penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. kpk Memiliki tugas untuk menyelidiki.menuntut memberantas tindakan pidana korupsi.kpk harus berkerja secara profesional dan bertindak berdasarkan bukti serta prinsip-prinsip keadilan.
Namun dalam dugaan kasus korupsi merupakan masalah yang serius yang perlu di tangani dengan tagas dan jujur ,setiap individu yang terlibat dalam perilaku korupsi harus diadili secara adil dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku,proses hukum harus berjalan dengan aturan" yang berlaku dan tidak di pengaruhi oleh kekuatan politik atau intervensi yang tidak semestinya
Kpk bertindak sudah sangat semestinya, dalam kasus dugaan suap yang di lakukan sekertaris mahkamah agung (Ma) Hasbi hasan sebagai tersangka, kasus ini menunjukkan bahwa tindakan yang di lakukan kpk membuktikan bahwa siapapun yang melakukan praktek korupsi akan di tindak tegas oleh KPK
Nama : Irmayanti
NPM : 2216041005
Korupsi lagi lagi terjadi di lingkungan Mahkamah Agung. Setelah Sekjen Mahkamah Agung (2016-2019) Nurhadi, kini giliran Hasbi Hasan yang terlibat dalam pusaran korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Jika masih terdapat orang orang korup seperti itu di lingkungan Mahkamah Agung nampaknya penanganan perkara di Mahkota Agung tidak akan pernah mengedepankan asas keadilan tapi lebih kepada siapa yang bisa membeli keadilan. Hasbi Hasan selaku Sekretaris Mahkamah Agung ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Hasbi Hasan diketahui menerima suap sebesar Rp. 3 Miliar dan 4 mobil mewah. Sumber lain menyebutkan jika Hasbi Hasan tidak melaporkan LHKPN sejak tahun 2019, hal ini tentu saja menumbuhkan rasa curiga yang semakin besar bahwa benar adanya kasus suap tersebut. Mahkamah Agung ialah pintu terakhir bagi orang orang yang mencari keadilan tapi jika terus seperti ini keadilan hanya milik orang orang kaya, supaya dapat terjadi kompromi dalam penyelesaian sebuah kasus. Hal itu sangat bertolak belakang dengan asas keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam Mahkamah Agung.
NPM : 2216041005
Korupsi lagi lagi terjadi di lingkungan Mahkamah Agung. Setelah Sekjen Mahkamah Agung (2016-2019) Nurhadi, kini giliran Hasbi Hasan yang terlibat dalam pusaran korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Jika masih terdapat orang orang korup seperti itu di lingkungan Mahkamah Agung nampaknya penanganan perkara di Mahkota Agung tidak akan pernah mengedepankan asas keadilan tapi lebih kepada siapa yang bisa membeli keadilan. Hasbi Hasan selaku Sekretaris Mahkamah Agung ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Hasbi Hasan diketahui menerima suap sebesar Rp. 3 Miliar dan 4 mobil mewah. Sumber lain menyebutkan jika Hasbi Hasan tidak melaporkan LHKPN sejak tahun 2019, hal ini tentu saja menumbuhkan rasa curiga yang semakin besar bahwa benar adanya kasus suap tersebut. Mahkamah Agung ialah pintu terakhir bagi orang orang yang mencari keadilan tapi jika terus seperti ini keadilan hanya milik orang orang kaya, supaya dapat terjadi kompromi dalam penyelesaian sebuah kasus. Hal itu sangat bertolak belakang dengan asas keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam Mahkamah Agung.
Nama : Mutiara Aulia Imani
NPM : 2216041001
Kelas : Reguler A
Pendapat saya mengenai kasus itu ialah berita mengenai kasus korupsi yang terjadi di ranah Mahkamah Agung (MA) kian bertambah banyak. Dalam hal ini, peran KPK sangat penting untuk menindak lanjuti permasalahan korupsi yang kian memuncak. Selain itu, tugas lain dari KPK yaitu memberantas serta mencegah tindakan korupsi.
Dalam berita tersebut, KPK telah menetapkan Hasbi Hasan selaku Sekretaris Mahkamah Agung (MA), dan Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka. Sudah jelas dari contoh kasus ini bahwa tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia semakin meningkat. Dalam kasus korupsi seperti ini tugas dari KPK sangat berarti untuk menguak siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi hingga tuntas, dan sudah seharusnya kita sebagai Warga Negara Indonesia untuk menjauhi tindakan korupsi karena hal itu akan merugikan diri sendiri, negara, dan beberapa pihak terkait. Jadilah Warga Negara Indonesia yang cerdas.
NPM : 2216041001
Kelas : Reguler A
Pendapat saya mengenai kasus itu ialah berita mengenai kasus korupsi yang terjadi di ranah Mahkamah Agung (MA) kian bertambah banyak. Dalam hal ini, peran KPK sangat penting untuk menindak lanjuti permasalahan korupsi yang kian memuncak. Selain itu, tugas lain dari KPK yaitu memberantas serta mencegah tindakan korupsi.
Dalam berita tersebut, KPK telah menetapkan Hasbi Hasan selaku Sekretaris Mahkamah Agung (MA), dan Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka. Sudah jelas dari contoh kasus ini bahwa tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia semakin meningkat. Dalam kasus korupsi seperti ini tugas dari KPK sangat berarti untuk menguak siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi hingga tuntas, dan sudah seharusnya kita sebagai Warga Negara Indonesia untuk menjauhi tindakan korupsi karena hal itu akan merugikan diri sendiri, negara, dan beberapa pihak terkait. Jadilah Warga Negara Indonesia yang cerdas.
Nama: Alya Wulan Wijaya
Npm:2216041008
Kelas:Reguler A
Menurut pendapat saya, pemberantasan korupsi (KPK) sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel di suatu negara. Korupsi dapat membahayakan keadilan, demokrasi, keamanan, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama suatu negara. KPK memiliki peran penting dalam memerangi korupsi melalui penyelidikan, penuntutan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan swasta. Namun, tentu saja pemberantasan korupsi harus dilakukan secara profesional, transparan, dan adil serta harus dijamin independensi dan kebebasannya dari pengaruh pihak manapun.
Npm:2216041008
Kelas:Reguler A
Menurut pendapat saya, pemberantasan korupsi (KPK) sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel di suatu negara. Korupsi dapat membahayakan keadilan, demokrasi, keamanan, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama suatu negara. KPK memiliki peran penting dalam memerangi korupsi melalui penyelidikan, penuntutan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan swasta. Namun, tentu saja pemberantasan korupsi harus dilakukan secara profesional, transparan, dan adil serta harus dijamin independensi dan kebebasannya dari pengaruh pihak manapun.
Nama : Vivi Amelia
Npm : 2216041037
Tanggapan saya terkait berita adanya penetapan yang dilakukan oleh KPK terhadap sekertaris MA Hasbi Hasan sebagai tersangka. Lagi lagi diberitakan bahwa KPK menetapkan seorang MA yang terlibat kasus suap perkara. Bahkan faktanya ternyata Sekertaris MA RI ini merupakan Guru besar bidang Ilmu Peradilan Ekonomi Islam yang telah dikukuhkan oleh senat Universitas Lampung pada Rabu 2 maret 2022 silam, sebagai putra terbaik daerah Provinsi Lampung. Namun ternyata beliau menjadi tersangka kasus dugaan suap perkara di MA.
Menurut pendapat saya MA harus ada perubahan yang mendasar, karena MA masih menjadi institusi yang belum bisa bersih dari adanya praktik rasuah. Padahal lembaga ini berisikan para ‘wakil Tuhan’ di dunia yang harusnya bersih, jujur dan berintegritas moral yang tinggi namun masih banyak yang terjerat kasus suap penanganan perkara seperti yang dilakukan oleh Hasbi Hasan, tidak hanya Hasbi Hasan saja yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap perkara di MA melainkan Dadan Tri Yudianto juga ditetapkan sebagai tersangka, sudah terbilang banyak kasus suap yang terjadi di lingkungan MA. Padahal suatu Negara itu membutuhkan seorang pemimpin dan role model yang bersih, bukan malah sebaliknya.
Dari banyaknya kasus korupsi ini KPK berperan sangat penting dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dan memiliki otoritas yang cukup besar dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Npm : 2216041037
Tanggapan saya terkait berita adanya penetapan yang dilakukan oleh KPK terhadap sekertaris MA Hasbi Hasan sebagai tersangka. Lagi lagi diberitakan bahwa KPK menetapkan seorang MA yang terlibat kasus suap perkara. Bahkan faktanya ternyata Sekertaris MA RI ini merupakan Guru besar bidang Ilmu Peradilan Ekonomi Islam yang telah dikukuhkan oleh senat Universitas Lampung pada Rabu 2 maret 2022 silam, sebagai putra terbaik daerah Provinsi Lampung. Namun ternyata beliau menjadi tersangka kasus dugaan suap perkara di MA.
Menurut pendapat saya MA harus ada perubahan yang mendasar, karena MA masih menjadi institusi yang belum bisa bersih dari adanya praktik rasuah. Padahal lembaga ini berisikan para ‘wakil Tuhan’ di dunia yang harusnya bersih, jujur dan berintegritas moral yang tinggi namun masih banyak yang terjerat kasus suap penanganan perkara seperti yang dilakukan oleh Hasbi Hasan, tidak hanya Hasbi Hasan saja yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap perkara di MA melainkan Dadan Tri Yudianto juga ditetapkan sebagai tersangka, sudah terbilang banyak kasus suap yang terjadi di lingkungan MA. Padahal suatu Negara itu membutuhkan seorang pemimpin dan role model yang bersih, bukan malah sebaliknya.
Dari banyaknya kasus korupsi ini KPK berperan sangat penting dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dan memiliki otoritas yang cukup besar dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Nama : Azizah Dzil Izzati Ramadhani
NPM : 2216041025
Komentar saya mengenai berita korupsi yang dilakukan oleh Hasbi Hasan yang merupakan dosen Fakultas Hukum Unila dan juga menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung RI.
Sebagai Dosen, seharusnya ia dapat menjadi panutan bagi mahasiswa dan anggota masyarakat dalam hal integritas, moralitas, dan etika. Mereka memiliki tanggung jawab untuk membimbing generasi mendatang dengan teladan yang baik, dan melibatkan diri dalam tindakan korupsi merupakan pelanggaran serius terhadap tanggung jawab tersebut. Tindakan seperti itu merusak citra pendidikan dan mengecilkan arti pentingnya menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Sementara itu, Habib Hasan juga merupakan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Korupsi yang dilakukan olehnya dengan jabatan yang diduduki sekarang, memiliki dampak yang lebih luas. Mahkamah Agung adalah lembaga yang memiliki peran krusial dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum di suatu negara. Ketika seorang sekretaris yang seharusnya bertanggung jawab atas tugas administratif dan integritas lembaga terlibat dalam korupsi, itu mengancam integritas dan otoritas sistem peradilan. Korupsi di Mahkamah Agung mengaburkan batas antara keadilan dan kepentingan pribadi, yang merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.
NPM : 2216041025
Komentar saya mengenai berita korupsi yang dilakukan oleh Hasbi Hasan yang merupakan dosen Fakultas Hukum Unila dan juga menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung RI.
Sebagai Dosen, seharusnya ia dapat menjadi panutan bagi mahasiswa dan anggota masyarakat dalam hal integritas, moralitas, dan etika. Mereka memiliki tanggung jawab untuk membimbing generasi mendatang dengan teladan yang baik, dan melibatkan diri dalam tindakan korupsi merupakan pelanggaran serius terhadap tanggung jawab tersebut. Tindakan seperti itu merusak citra pendidikan dan mengecilkan arti pentingnya menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Sementara itu, Habib Hasan juga merupakan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Korupsi yang dilakukan olehnya dengan jabatan yang diduduki sekarang, memiliki dampak yang lebih luas. Mahkamah Agung adalah lembaga yang memiliki peran krusial dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum di suatu negara. Ketika seorang sekretaris yang seharusnya bertanggung jawab atas tugas administratif dan integritas lembaga terlibat dalam korupsi, itu mengancam integritas dan otoritas sistem peradilan. Korupsi di Mahkamah Agung mengaburkan batas antara keadilan dan kepentingan pribadi, yang merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.
Sebagai balasan dian kagungan dian kagungan
Re: Pertemuan 11
Nama : Ratu Alifvia Gusti Amirah Kusuma
NPM : 2216041017
Kelas : Reguler A
Izin menyampaikan pendapat tentang kasus Hasbi Hasan.
Hasbi Hasan yang merupakan Sekertaris Mahkamah Agung RI dan juga merupakan Dosen Fakultas Hukum Unila. Ia di periksa oleh KPK atas kasus dugaan suap perkara di MA.
Menurut pendapat saya, Ia sudah diberikan tanggung jawab sebagai sekertaris MA, harus nya ia tidak ikut bersama pihak lain untuk menyuap perkara di MA. Kasus Korupsi di MA sangat lah melewati batas antara keadilan dan kepentingan untuk dirinya sendiri.
Sebagai Dosen Fakultas Hukum Unila yang sudah diberi gelar Guru Besar, harus nya ia lebih tahu akan hukum hukum untuk pelaku korupsi. Seorang dosen mempunyai tanggung jawab untuk memberi ilmu pengetahuan dan membimbing untuk generasi yang akan datang untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Jika seorang dosen yang mengajarkan tidak baik nya Korupsi tetapi ia sendiri yang korupsi, ini telah merusak citra dosen yang lain dan pendidikan. Seharusnya, ia tidak diberi gelar Guru Besar.
NPM : 2216041017
Kelas : Reguler A
Izin menyampaikan pendapat tentang kasus Hasbi Hasan.
Hasbi Hasan yang merupakan Sekertaris Mahkamah Agung RI dan juga merupakan Dosen Fakultas Hukum Unila. Ia di periksa oleh KPK atas kasus dugaan suap perkara di MA.
Menurut pendapat saya, Ia sudah diberikan tanggung jawab sebagai sekertaris MA, harus nya ia tidak ikut bersama pihak lain untuk menyuap perkara di MA. Kasus Korupsi di MA sangat lah melewati batas antara keadilan dan kepentingan untuk dirinya sendiri.
Sebagai Dosen Fakultas Hukum Unila yang sudah diberi gelar Guru Besar, harus nya ia lebih tahu akan hukum hukum untuk pelaku korupsi. Seorang dosen mempunyai tanggung jawab untuk memberi ilmu pengetahuan dan membimbing untuk generasi yang akan datang untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Jika seorang dosen yang mengajarkan tidak baik nya Korupsi tetapi ia sendiri yang korupsi, ini telah merusak citra dosen yang lain dan pendidikan. Seharusnya, ia tidak diberi gelar Guru Besar.
Nama : Ivana Angelin Nauli Siahaan
NPM : 2216041018
Menurut saya, tindakan korupsi dapat merusak tata kelola administrasi yang seharusnya efisien, efektif dan bebas dari korupsi, serta merusak standar etika yang seharusnya dimiliki oleh seorang pejabat publik/ seseorang yang mempunyai jabatan tinggi. Seperti sekretaris MA Hasbi Hasan yang juga merupakan seorang guru besar Ilmu Peradilan dalam Ekonomi Islam Unila, yang seharusnya memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan administrasi dan mengelola sumber daya di Mahkamah Agung apalagi beliau merupakan seorang guru besar, tetapi beliau malah melakukan tindakan korupsi yang melanggar prinsip etika dan integritasnya sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan serta menghambat proses hukum yang seharusnya bersifat adil, hal seperti ini harus lebih diperhatikan kembali, jika tidak hal ini dapat melemahkan keadilan dalam sistem hukum. KPK memang sudah seharusnya melakukan tindakan tegas terhadap para koruptor (siapapun itu). Dan, sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia menjauhi tindakan yang dapat mengancam kestabilan hingga pelanggaran hukum seperti tindakan korupsi.
NPM : 2216041018
Menurut saya, tindakan korupsi dapat merusak tata kelola administrasi yang seharusnya efisien, efektif dan bebas dari korupsi, serta merusak standar etika yang seharusnya dimiliki oleh seorang pejabat publik/ seseorang yang mempunyai jabatan tinggi. Seperti sekretaris MA Hasbi Hasan yang juga merupakan seorang guru besar Ilmu Peradilan dalam Ekonomi Islam Unila, yang seharusnya memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan administrasi dan mengelola sumber daya di Mahkamah Agung apalagi beliau merupakan seorang guru besar, tetapi beliau malah melakukan tindakan korupsi yang melanggar prinsip etika dan integritasnya sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan serta menghambat proses hukum yang seharusnya bersifat adil, hal seperti ini harus lebih diperhatikan kembali, jika tidak hal ini dapat melemahkan keadilan dalam sistem hukum. KPK memang sudah seharusnya melakukan tindakan tegas terhadap para koruptor (siapapun itu). Dan, sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia menjauhi tindakan yang dapat mengancam kestabilan hingga pelanggaran hukum seperti tindakan korupsi.
Sebagai balasan dian kagungan dian kagungan
Re: Pertemuan 11
Nama: Annisya Rahma Azzahra
NPM: 2216041014
Kelas: REG A
pendapat saya terkait berita tersebut ialah komisi pemberantasan korupsi memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti dugaan kasus korupsi yang terjadi di Mahkamah Agung. Dalam berita tersebut KPK telah menetapkan sekretaris mahkamah agung Hasbi Hasan sebagai tersangka, hal tersebut menunjukkan bahwa KPK tidak segan untuk menindaklanjuti siapapun yang terduga kasus korupsi.
Penetapan tersangka tersebut menunjukkan bahwa KPK menjalankan tugasnya dengan baik yaitu untuk mengungkap, menindak, dan mencegah tindak pidana korupsi. sedangkan jika dilihat dari sudut Mahkamah agung seharusnya anggota Mahkamah agung tidak pantas untuk berbuat hal seperti itu karena Mahkamah agung sendiri ialah pintu terakhir bagi orang yang ingin mencari keadilan atau bisa dibilang institusi peradilan tertinggi.
NPM: 2216041014
Kelas: REG A
pendapat saya terkait berita tersebut ialah komisi pemberantasan korupsi memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti dugaan kasus korupsi yang terjadi di Mahkamah Agung. Dalam berita tersebut KPK telah menetapkan sekretaris mahkamah agung Hasbi Hasan sebagai tersangka, hal tersebut menunjukkan bahwa KPK tidak segan untuk menindaklanjuti siapapun yang terduga kasus korupsi.
Penetapan tersangka tersebut menunjukkan bahwa KPK menjalankan tugasnya dengan baik yaitu untuk mengungkap, menindak, dan mencegah tindak pidana korupsi. sedangkan jika dilihat dari sudut Mahkamah agung seharusnya anggota Mahkamah agung tidak pantas untuk berbuat hal seperti itu karena Mahkamah agung sendiri ialah pintu terakhir bagi orang yang ingin mencari keadilan atau bisa dibilang institusi peradilan tertinggi.
Nama : Dhita Sabrina Putri Baihaqi
NPM : 2216041032
Menurut saya tindakan Hasbi Hasan tidak mencerminkan seorang guru besar dan pejabat publik yang bertanggung jawab. Suap yang terjadi di ranah MA yang merupakan peradilan tertinggi dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan kekecewaan masyarakat. Suap perkara tersebut dapat menciptakan stereotype bahwa MA tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut juga menyimpang dari nilai Pancasila sila kelima. Keadilan hanya untuk orang yang mempunyai uang dan juga kuasa. Tindakan yang dilakukan oleh Hasbi Hasan tersebut tidak sesuai kode etik sebagai pejabat publik. Berharap KPK dapat menguak kebenaran dan mengambil keputusan dengan tepat.
NPM : 2216041032
Menurut saya tindakan Hasbi Hasan tidak mencerminkan seorang guru besar dan pejabat publik yang bertanggung jawab. Suap yang terjadi di ranah MA yang merupakan peradilan tertinggi dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan kekecewaan masyarakat. Suap perkara tersebut dapat menciptakan stereotype bahwa MA tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut juga menyimpang dari nilai Pancasila sila kelima. Keadilan hanya untuk orang yang mempunyai uang dan juga kuasa. Tindakan yang dilakukan oleh Hasbi Hasan tersebut tidak sesuai kode etik sebagai pejabat publik. Berharap KPK dapat menguak kebenaran dan mengambil keputusan dengan tepat.
Nama : Salsabila Fitri
NPM : 2216041029
Kelas : Reguler A
Menurut saya, Korupsi adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan publik atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Kasus korupsi memiliki dampak yang merugikan masyarakat dan perekonomian suatu negara. Korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi, mengurangi akses terhadap pelayanan publik, merugikan sektor bisnis, dan menyebabkan ketidakadilan sosial. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau layanan publik lainnya bisa terbuang atau tidak efisien. KPK memang sudah seharusnya melakukan tindakan tegas terhadap para koruptor (siapapun itu). Dan, sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia menjauhi tindakan yang dapat mengancam kestabilan hingga pelanggaran hukum seperti tindakan korupsi.
NPM : 2216041029
Kelas : Reguler A
Menurut saya, Korupsi adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan publik atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Kasus korupsi memiliki dampak yang merugikan masyarakat dan perekonomian suatu negara. Korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi, mengurangi akses terhadap pelayanan publik, merugikan sektor bisnis, dan menyebabkan ketidakadilan sosial. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau layanan publik lainnya bisa terbuang atau tidak efisien. KPK memang sudah seharusnya melakukan tindakan tegas terhadap para koruptor (siapapun itu). Dan, sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia menjauhi tindakan yang dapat mengancam kestabilan hingga pelanggaran hukum seperti tindakan korupsi.
Nama: Yolanda Natsya
NPM: 2216041033
Reg A
Tanggapan saya tentang kasus tersebut secara umum, tindakan KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka didasarkan pada bukti yang ada dan merupakan bagian dari upaya mereka untuk memberantas korupsi. KPK adalah lembaga independen yang bertugas untuk melawan korupsi di Indonesia, dan mereka memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menuntut, dan memberantas tindak korupsi di semua tingkatan pemerintahan.
Dalam sistem hukum yang adil, prinsip praduga tak bersalah berlaku, di mana setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan adil sebaliknya. Penting bahwa proses hukum berlangsung dengan transparansi, keberlanjutan, dan keadilan, sehingga semua pihak terlibat, baik tersangka maupun publik, memiliki kepercayaan terhadap integritas dan objektivitas proses tersebut.
NPM: 2216041033
Reg A
Tanggapan saya tentang kasus tersebut secara umum, tindakan KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka didasarkan pada bukti yang ada dan merupakan bagian dari upaya mereka untuk memberantas korupsi. KPK adalah lembaga independen yang bertugas untuk melawan korupsi di Indonesia, dan mereka memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menuntut, dan memberantas tindak korupsi di semua tingkatan pemerintahan.
Dalam sistem hukum yang adil, prinsip praduga tak bersalah berlaku, di mana setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan adil sebaliknya. Penting bahwa proses hukum berlangsung dengan transparansi, keberlanjutan, dan keadilan, sehingga semua pihak terlibat, baik tersangka maupun publik, memiliki kepercayaan terhadap integritas dan objektivitas proses tersebut.
NAMA : CITRA KHAIRUN NYSHA
NPM : 2216041003
Menurut pendapat saya terjadinya kasus korupsi di ranah Mahkamah Agung kurang pantas karena MA merupakan tempat untuk mencari keadilan. KPK harus menindak lanjuti kasus korupsi yang dialami oleh sekretaris MA yaitu Hasbi Hasan sebagai tersangka. Dalam hal ini KPK tidak ragu menindaklanjuti siapapun yang melakukan tindak korupsi, dengan didasarkan oleh bukti yang ada.
NPM : 2216041003
Menurut pendapat saya terjadinya kasus korupsi di ranah Mahkamah Agung kurang pantas karena MA merupakan tempat untuk mencari keadilan. KPK harus menindak lanjuti kasus korupsi yang dialami oleh sekretaris MA yaitu Hasbi Hasan sebagai tersangka. Dalam hal ini KPK tidak ragu menindaklanjuti siapapun yang melakukan tindak korupsi, dengan didasarkan oleh bukti yang ada.
Nama : Nida nabila
Npm : 2216041004
Kelas : Reg A
Menurut saya berita yang menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan, sebagai tersangka. analisis yang saya dapatkan dari berita tersebut yaitu :
1. Pelanggaran Etika dan Kode Etik: Tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik seperti Sekretaris MA yang diduga terlibat dalam korupsi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika dan kode etik dalam administrasi negara. Pejabat publik memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan kejujuran.
2. Penyalahgunaan Wewenang: Jika Hasbi Hasan terbukti bersalah, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Sebagai Sekretaris MA, dia memiliki akses dan kekuatan dalam mengelola administrasi di Mahkamah Agung. Mungkin ada dugaan bahwa ia menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melanggar prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
3. Pengawasan dan Pertanggungjawaban: Kasus ini menyoroti pentingnya sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam administrasi negara. Penetapan Sekretaris MA sebagai tersangka oleh KPK menunjukkan bahwa lembaga pengawas memiliki peran penting dalam memeriksa pelanggaran di dalam birokrasi pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban di semua tingkatan pemerintahan.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi negara. Institusi-institusi publik, termasuk Mahkamah Agung, harus menjalankan tugas mereka secara transparan dan memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Penanganan kasus ini akan menunjukkan sejauh mana proses tersebut dihormati dan ditegakkan.
Npm : 2216041004
Kelas : Reg A
Menurut saya berita yang menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan, sebagai tersangka. analisis yang saya dapatkan dari berita tersebut yaitu :
1. Pelanggaran Etika dan Kode Etik: Tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik seperti Sekretaris MA yang diduga terlibat dalam korupsi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika dan kode etik dalam administrasi negara. Pejabat publik memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan kejujuran.
2. Penyalahgunaan Wewenang: Jika Hasbi Hasan terbukti bersalah, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Sebagai Sekretaris MA, dia memiliki akses dan kekuatan dalam mengelola administrasi di Mahkamah Agung. Mungkin ada dugaan bahwa ia menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melanggar prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
3. Pengawasan dan Pertanggungjawaban: Kasus ini menyoroti pentingnya sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam administrasi negara. Penetapan Sekretaris MA sebagai tersangka oleh KPK menunjukkan bahwa lembaga pengawas memiliki peran penting dalam memeriksa pelanggaran di dalam birokrasi pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban di semua tingkatan pemerintahan.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi negara. Institusi-institusi publik, termasuk Mahkamah Agung, harus menjalankan tugas mereka secara transparan dan memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Penanganan kasus ini akan menunjukkan sejauh mana proses tersebut dihormati dan ditegakkan.
Nama : Destri Nur Fadhilah
NPM : 2216041019
Reguler A
Pada kasus sekertaris mahkamah agung (MA) Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto yang di terapkan sebagai tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) tentang kasus suap hal tersebut jika terbukti benar maka dapat merusak integritas dan otoritas sistem peradilan yang ada di Indonesia.
Yang mana sistem di Indonesia yaitu pancasila terdapat sila ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentang hal berbuat dan bersikap jujur sebagai pengamalan Pancasila sila ke lima, tapi kita melihat dalam kasus ini tersangka tidak menerapkan sistem yang menjadi ideologi Indonesia menjadikan tersangka berperilaku tidak jujur dan tidak menerapkan Pancasila dalam kehidupannya di mana keadilan pada dasarnya adalah sebuah kebenaran yang ideal sehingga untuk mewujudkan keadilan diperlukan kejujuran.
Kasus suap yang dilakukan oleh para tersangka mencerminkan adanya pelanggaran etika yang serius dan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak dapat diterima, penting bagi lembaga peradilan dan sistem hukum untuk menangani kasus semacam ini dengan tegas dan adil proses penyelidikan yang independen dan menyeluruh harus dilakukan untuk mengungkap kebenaran dan menghasilkan bahwa pihak yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mendapatkan hukuman apa yang telah mereka perbuat. Kasus suap oleh sekretaris MA harus diadakan tindakan tegas untuk membersihkan lembaga tersebut dari korupsi dan memastikan bahwa keadilan benar-benar dijunjung tinggi.
NPM : 2216041019
Reguler A
Pada kasus sekertaris mahkamah agung (MA) Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto yang di terapkan sebagai tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) tentang kasus suap hal tersebut jika terbukti benar maka dapat merusak integritas dan otoritas sistem peradilan yang ada di Indonesia.
Yang mana sistem di Indonesia yaitu pancasila terdapat sila ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentang hal berbuat dan bersikap jujur sebagai pengamalan Pancasila sila ke lima, tapi kita melihat dalam kasus ini tersangka tidak menerapkan sistem yang menjadi ideologi Indonesia menjadikan tersangka berperilaku tidak jujur dan tidak menerapkan Pancasila dalam kehidupannya di mana keadilan pada dasarnya adalah sebuah kebenaran yang ideal sehingga untuk mewujudkan keadilan diperlukan kejujuran.
Kasus suap yang dilakukan oleh para tersangka mencerminkan adanya pelanggaran etika yang serius dan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak dapat diterima, penting bagi lembaga peradilan dan sistem hukum untuk menangani kasus semacam ini dengan tegas dan adil proses penyelidikan yang independen dan menyeluruh harus dilakukan untuk mengungkap kebenaran dan menghasilkan bahwa pihak yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mendapatkan hukuman apa yang telah mereka perbuat. Kasus suap oleh sekretaris MA harus diadakan tindakan tegas untuk membersihkan lembaga tersebut dari korupsi dan memastikan bahwa keadilan benar-benar dijunjung tinggi.
Nama: Alvivia Dela Veronica
Npm: 2216041027
Menurut pendapat saya tentang kasus hasbi hasan dosen fakultas hukum universitas lampung sekaligus menjabat sebagai sekertaris mahkamah agung RI. Seharus nya beliau bisa mencontohkan hal baik sebagai dosen dimana biasanya dosen akan menjadi panutan mahasiswa/i nya, beliau juga memiliki tanggung jawab sebagai sekertaris MA RI dimana beliau seharusnya sudah tau tentang hukum tindak pidana korupsi adalah perbuatan tidak benar. KPK harus memberikan tindakan tegas terhadap para koruptor untuk mendapatkan sanksi yang setimpal dan kita sebagai warga negara sudah seharusnya menjauhi yang namanya korupsi.
Npm: 2216041027
Menurut pendapat saya tentang kasus hasbi hasan dosen fakultas hukum universitas lampung sekaligus menjabat sebagai sekertaris mahkamah agung RI. Seharus nya beliau bisa mencontohkan hal baik sebagai dosen dimana biasanya dosen akan menjadi panutan mahasiswa/i nya, beliau juga memiliki tanggung jawab sebagai sekertaris MA RI dimana beliau seharusnya sudah tau tentang hukum tindak pidana korupsi adalah perbuatan tidak benar. KPK harus memberikan tindakan tegas terhadap para koruptor untuk mendapatkan sanksi yang setimpal dan kita sebagai warga negara sudah seharusnya menjauhi yang namanya korupsi.
Nama : Arinka Natayasa
NPM : 2216041016
Kelas : Reg A
Menurut pendapat saya tindakan yang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) lakukan sudah benar dengan menetapkan sekretaris MA (Mahkamah Agung) sebagai tersangka kasus dugaan suap perkara di MA. Dalam hal ini, KPK berarti tidak memilih-milih seseorang berdasarkan kasta ekonomi dan tidak ragu dalam menindaklanjuti siapapun yang didasarkan pada bukti yang ada. Terlihat dari KPK menangani kasus sebelumnya yaitu kasus hukum mengenai dugaan suap pengurusan perkara di MA oleh 15 orang tersangka. Dengan adanya kasus ini juga, MA dapat dicap tidak kompeten dan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat karena MA salah satu peradilan tertinggi yang ada di Indonesia.
NPM : 2216041016
Kelas : Reg A
Menurut pendapat saya tindakan yang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) lakukan sudah benar dengan menetapkan sekretaris MA (Mahkamah Agung) sebagai tersangka kasus dugaan suap perkara di MA. Dalam hal ini, KPK berarti tidak memilih-milih seseorang berdasarkan kasta ekonomi dan tidak ragu dalam menindaklanjuti siapapun yang didasarkan pada bukti yang ada. Terlihat dari KPK menangani kasus sebelumnya yaitu kasus hukum mengenai dugaan suap pengurusan perkara di MA oleh 15 orang tersangka. Dengan adanya kasus ini juga, MA dapat dicap tidak kompeten dan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat karena MA salah satu peradilan tertinggi yang ada di Indonesia.
Nama: rosmila
Kelas: reg A
Npm: 2216041012
Tanggapan saya mengenai kasus sekretaris MA yaitu hasbi hasan yang di duga melakukan suap yaitu jika seorang pejabat atau anggota lembaga yudisial seperti Sekretaris MA diduga terlibat dalam praktik korupsi, hal tersebut merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan tegas. Lembaga seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) biasanya bertugas untuk menyelidiki kasus-kasus korupsi dan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan.
Penting bagi setiap negara untuk memiliki sistem hukum yang kuat dan independen, serta penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu. Jika ada indikasi korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk sistem peradilan, penting untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam praktik korupsi dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kasus seperti ini juga dapat mencoreng nama baik sebuah institusi maka hal baik yang dapat dilakukan yaitu memberikan efek jera kepada oknum oknum yang terlibat, maka dari itu juga proses hukum harus dilakukan dengan transparasi, keadilan , dan keberlanjutan sehingga semua pihak yang ikut serta baik tersangka maupun publik memiliki kepercayaan terhadap integritas dan objektivitas proses tersebut.
Kelas: reg A
Npm: 2216041012
Tanggapan saya mengenai kasus sekretaris MA yaitu hasbi hasan yang di duga melakukan suap yaitu jika seorang pejabat atau anggota lembaga yudisial seperti Sekretaris MA diduga terlibat dalam praktik korupsi, hal tersebut merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan tegas. Lembaga seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) biasanya bertugas untuk menyelidiki kasus-kasus korupsi dan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan.
Penting bagi setiap negara untuk memiliki sistem hukum yang kuat dan independen, serta penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu. Jika ada indikasi korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk sistem peradilan, penting untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam praktik korupsi dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kasus seperti ini juga dapat mencoreng nama baik sebuah institusi maka hal baik yang dapat dilakukan yaitu memberikan efek jera kepada oknum oknum yang terlibat, maka dari itu juga proses hukum harus dilakukan dengan transparasi, keadilan , dan keberlanjutan sehingga semua pihak yang ikut serta baik tersangka maupun publik memiliki kepercayaan terhadap integritas dan objektivitas proses tersebut.
nama: irma yuliana
npm: 2216041007
pendapat saya, mengenai kasus korupsi seperti yang dilakukan oleh hasbi hasan adalah tindakan yang merugikan negara dan masyarakat secara langsung. korupsi dapat menghambat pembangunan dan menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. oleh karena itu tindakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku korupsi sangatlah penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindakan dmasa depan. saya berharap proses hukum hasbi hasan dapat berjalan dengan adil dan obyektif, mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. selain itu proses hukum juga harus transparan dan terbuka untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
npm: 2216041007
pendapat saya, mengenai kasus korupsi seperti yang dilakukan oleh hasbi hasan adalah tindakan yang merugikan negara dan masyarakat secara langsung. korupsi dapat menghambat pembangunan dan menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. oleh karena itu tindakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku korupsi sangatlah penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindakan dmasa depan. saya berharap proses hukum hasbi hasan dapat berjalan dengan adil dan obyektif, mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. selain itu proses hukum juga harus transparan dan terbuka untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Nama : raya marlianti
Npm : 2216041040
Reg : A
Berdasarkan berita di atas saya menyimpulkan terhadap kasus Sekertaris MA Hasbi Hasan yang di periksa KPK terkait suap melihat dari latar belakang lembaga yang seharusnya bersih dari tindak pidana korupsi malah menjadi pemeran utama koruptor seharusnya, orang-orang yang terdapat dalam lembaga tersebut dapat menjadi contoh masyarakat luas
Sistem lembaga diindonesia harus banyak dibenahi serta kualitas sumber daya manusianya di tingkatkan kembali agar negara Indonesia dapat lebih maju, banyaknya kasus kasus yang dapet menjadi cermin dalam bertindak dapat dijadikan pola perilaku untuk tinggkah laju yang baik, bersih jujur, karna perilaku korupsi sangat merugikan negara apalagi ditemukan dengan banyaknya kasus yang beredar lama-kelamaan keuangan negara habis bukan untuk pembangunan tapi untuk memperkaya diri sendiri
Perilaku tersebut wajib di benahi ini bisa menjadi salah salah satu faktor kenapa Indonesia terus menjadi negara berkembang
Npm : 2216041040
Reg : A
Berdasarkan berita di atas saya menyimpulkan terhadap kasus Sekertaris MA Hasbi Hasan yang di periksa KPK terkait suap melihat dari latar belakang lembaga yang seharusnya bersih dari tindak pidana korupsi malah menjadi pemeran utama koruptor seharusnya, orang-orang yang terdapat dalam lembaga tersebut dapat menjadi contoh masyarakat luas
Sistem lembaga diindonesia harus banyak dibenahi serta kualitas sumber daya manusianya di tingkatkan kembali agar negara Indonesia dapat lebih maju, banyaknya kasus kasus yang dapet menjadi cermin dalam bertindak dapat dijadikan pola perilaku untuk tinggkah laju yang baik, bersih jujur, karna perilaku korupsi sangat merugikan negara apalagi ditemukan dengan banyaknya kasus yang beredar lama-kelamaan keuangan negara habis bukan untuk pembangunan tapi untuk memperkaya diri sendiri
Perilaku tersebut wajib di benahi ini bisa menjadi salah salah satu faktor kenapa Indonesia terus menjadi negara berkembang
Nama : Putri Zihni Nur Sabrina
Npm : 2216041023
KPK dikabarkan telah menetapkan sekretaris Mahkamah Agung yaitu Hasbi hasan sebagai tersangka kasus dugaan suap perkara di MA. Selain hasbi kpk juga menetapkan dadan Tri yudianto sebagai tersangka.
Seperti yang kita ketahui tugas kpk adalah untuk menyelidiki kasus tindak korupsi. Namun baru baru ini ada seorang pejabat yang mulai korupsi lagi. Tidak tau untuk apa mereka korupsi seperti itu seharusnya sebagai orang terpandang mereka tidak melakukan hal seperti itu karena dapat merugikan diri sendiri, orang lain, bahkan negara.
Sebagai warga negara kita harus mendukung upaya kpk untuk menindaklanjuti kasus dugaan suap tersebut karena ini adalah masalah serius dan sudah seharusnya kasus ini berjalan sesuai hukum, dilakukan secara adil dan transparan.
Nama : Ahmad Syaiful Zuhri
NPM : 2216041020
Kelas : Reg A
Tanggapan terhadap berita yang melibatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan penetapan seseorang sebagai tersangka dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan pemahaman masing-masing individu. Namun, secara umum, penetapan seseorang sebagai tersangka oleh KPK menunjukkan adanya perkembangan positif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan beberapa alasan sebagai berikut:
Penindakan Terhadap Tindak Korupsi: Penetapan seseorang sebagai tersangka menunjukkan bahwa KPK melakukan tindakan konkret untuk menangani kasus korupsi. Hal ini menunjukkan komitmen KPK dalam melaksanakan tugasnya untuk memberantas korupsi, yang merupakan langkah penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.
Kemandirian KPK: Penetapan tersangka oleh KPK menunjukkan independensinya sebagai lembaga penegak hukum. Kemampuan KPK untuk melakukan penyelidikan dan menetapkan tersangka tanpa pengaruh atau intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan merupakan indikasi bahwa KPK dapat beroperasi secara independen dan menegakkan hukum dengan adil.
Transparansi dan Pertanggungjawaban: Langkah-langkah yang diambil oleh KPK, termasuk penetapan tersangka, biasanya diikuti dengan penyampaian informasi kepada publik. Ini mencerminkan transparansi dalam proses hukum dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengkritisi kinerja KPK. Selain itu, tersangka yang ditetapkan juga akan menghadapi proses hukum yang akan menentukan kebenaran tindakannya, sehingga menunjukkan prinsip pertanggungjawaban yang penting dalam pemberantasan korupsi.
Efek Jera dan Pencegahan: Penetapan seseorang sebagai tersangka dapat berfungsi sebagai deterensi bagi pelaku korupsi lainnya. Ketika orang-orang yang terlibat dalam korupsi mendapati bahwa tindakan mereka diproses secara hukum dan berpotensi menghadapi hukuman yang serius, ini dapat memberikan efek jera dan mendorong orang lain untuk berpikir dua kali sebelum terlibat dalam praktik korupsi. Selain itu, langkah-langkah yang diambil oleh KPK juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan korupsi.
NPM : 2216041020
Kelas : Reg A
Tanggapan terhadap berita yang melibatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan penetapan seseorang sebagai tersangka dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan pemahaman masing-masing individu. Namun, secara umum, penetapan seseorang sebagai tersangka oleh KPK menunjukkan adanya perkembangan positif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan beberapa alasan sebagai berikut:
Penindakan Terhadap Tindak Korupsi: Penetapan seseorang sebagai tersangka menunjukkan bahwa KPK melakukan tindakan konkret untuk menangani kasus korupsi. Hal ini menunjukkan komitmen KPK dalam melaksanakan tugasnya untuk memberantas korupsi, yang merupakan langkah penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.
Kemandirian KPK: Penetapan tersangka oleh KPK menunjukkan independensinya sebagai lembaga penegak hukum. Kemampuan KPK untuk melakukan penyelidikan dan menetapkan tersangka tanpa pengaruh atau intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan merupakan indikasi bahwa KPK dapat beroperasi secara independen dan menegakkan hukum dengan adil.
Transparansi dan Pertanggungjawaban: Langkah-langkah yang diambil oleh KPK, termasuk penetapan tersangka, biasanya diikuti dengan penyampaian informasi kepada publik. Ini mencerminkan transparansi dalam proses hukum dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengkritisi kinerja KPK. Selain itu, tersangka yang ditetapkan juga akan menghadapi proses hukum yang akan menentukan kebenaran tindakannya, sehingga menunjukkan prinsip pertanggungjawaban yang penting dalam pemberantasan korupsi.
Efek Jera dan Pencegahan: Penetapan seseorang sebagai tersangka dapat berfungsi sebagai deterensi bagi pelaku korupsi lainnya. Ketika orang-orang yang terlibat dalam korupsi mendapati bahwa tindakan mereka diproses secara hukum dan berpotensi menghadapi hukuman yang serius, ini dapat memberikan efek jera dan mendorong orang lain untuk berpikir dua kali sebelum terlibat dalam praktik korupsi. Selain itu, langkah-langkah yang diambil oleh KPK juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan korupsi.
Nama: Danivan Pramundiaz
NPM: 2216041038
Tanggapan saya terhadap berita yang melibatkan KPK dan penetapan seseorang sebagai tersangka menunjukkan adanya kemajuan positif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini menandakan langkah konkret dalam menindak tindak korupsi dan komitmen yang kuat dari KPK. Penetapan tersangka juga mencerminkan independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang beroperasi secara mandiri. Proses hukum yang transparan dan akuntabel dengan memberikan informasi kepada publik juga terlihat dalam kasus ini. Selain itu, penetapan tersangka dapat memiliki dampak jera dan mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan korupsi. Namun, kita harus tetap mengingat bahwa prinsip praduga tak bersalah berlaku hingga ada bukti yang sah di pengadilan.
NPM: 2216041038
Tanggapan saya terhadap berita yang melibatkan KPK dan penetapan seseorang sebagai tersangka menunjukkan adanya kemajuan positif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini menandakan langkah konkret dalam menindak tindak korupsi dan komitmen yang kuat dari KPK. Penetapan tersangka juga mencerminkan independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang beroperasi secara mandiri. Proses hukum yang transparan dan akuntabel dengan memberikan informasi kepada publik juga terlihat dalam kasus ini. Selain itu, penetapan tersangka dapat memiliki dampak jera dan mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan korupsi. Namun, kita harus tetap mengingat bahwa prinsip praduga tak bersalah berlaku hingga ada bukti yang sah di pengadilan.
Nama: Aulia Fahra Dina
NPM: 2216041021
Dalam kasus perkara dugaan suap di MA, KPK yang melibatkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai tersangka. Tindakan seperti itu sudab merusak citra pendidikan dan mengecilkan arti pentingnya menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Sementara itu, Hasbi Hasan juga merupakan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Korupsi yang dilakukannya dengan jabatan yang diduduki sekarang, memiliki dampak yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak ragu untuk menindak siapa pun yang diduga terlibat dalam praktik korupsi, termasuk pejabat tinggi di institusi tertinggi di bidang peradilan di Indonesia.
NPM: 2216041021
Dalam kasus perkara dugaan suap di MA, KPK yang melibatkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai tersangka. Tindakan seperti itu sudab merusak citra pendidikan dan mengecilkan arti pentingnya menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Sementara itu, Hasbi Hasan juga merupakan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Korupsi yang dilakukannya dengan jabatan yang diduduki sekarang, memiliki dampak yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak ragu untuk menindak siapa pun yang diduga terlibat dalam praktik korupsi, termasuk pejabat tinggi di institusi tertinggi di bidang peradilan di Indonesia.
Nama: Sukma Maulana
Npm: 2216041031
Korupsi berkaitan dengan moral dan etika yang dimiliki oleh seseorang. Dalam belakangan ini korupsi sering melibatkan tokoh pejabat publik. Hal itu membuktikan bahwa masih banyak sistem tata kelola administrasi yang buruk dan berkaitan dengan prinsip prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seorang birokrat. Moral dan etika yang dimilki oleh seorang birokrat dapat menghasilkan kualitas layanan publik yang buruk. Oleh karna itu tindakan KPK dalam memberantas kasus tersebut merupakan suatu langkah yang baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai badan yang dipercaya masyarakat KPK sudah sepatutnya menuntaskan semua tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara. Karena korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Npm: 2216041031
Korupsi berkaitan dengan moral dan etika yang dimiliki oleh seseorang. Dalam belakangan ini korupsi sering melibatkan tokoh pejabat publik. Hal itu membuktikan bahwa masih banyak sistem tata kelola administrasi yang buruk dan berkaitan dengan prinsip prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seorang birokrat. Moral dan etika yang dimilki oleh seorang birokrat dapat menghasilkan kualitas layanan publik yang buruk. Oleh karna itu tindakan KPK dalam memberantas kasus tersebut merupakan suatu langkah yang baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai badan yang dipercaya masyarakat KPK sudah sepatutnya menuntaskan semua tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara. Karena korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Nama: Lintang Dwi Hapsari
NPM: 2216041026
Kelas: Reg A
Komentar saya terkait materi tersebut adalah KPK telah melakukan langkah yang benar dalam memberantas kejahatan di lembaga-lembaga pemerintahan yang tinggi. namun disisi lain akan ada kemungkinan skeptimisme terhadap tindakan yang dilakukan KPK. terutama jika ada konteks politik yang rumit atau jika ada perbedaan pendapat tentang upaya pembersihan korupsi. dalam kasus ini, penting bagi proses hukum dilakukan dengan adil, transparan dan tanpa campur tangan politik.
NPM: 2216041026
Kelas: Reg A
Komentar saya terkait materi tersebut adalah KPK telah melakukan langkah yang benar dalam memberantas kejahatan di lembaga-lembaga pemerintahan yang tinggi. namun disisi lain akan ada kemungkinan skeptimisme terhadap tindakan yang dilakukan KPK. terutama jika ada konteks politik yang rumit atau jika ada perbedaan pendapat tentang upaya pembersihan korupsi. dalam kasus ini, penting bagi proses hukum dilakukan dengan adil, transparan dan tanpa campur tangan politik.
Nama:Lily Rahmawati
NPM :2216041006
Kelas :Reg A
Di dalam materi di pertemuan 11 terdapat berita tentang penangkapan sekretaris MA yaitu Hasbi Hasan terkait kasus dugaan korupsi
Kasus suap lagi-lagi sangat marak dan merupakan suatu hal yang mungkin tidak asing lagi karena sering terdengar dan banyak pejabat-pejabat tentunya yang tersirat dalam kasus ini namun menurut saya di sini yang menjadi sorotan karena yang melakukan kasus suap ini adalah sekretaris Ma yang bisa kita bilang adalah seorang petinggi di Mahkamah Agung yang di mana seharusnya sebagai pejabat lembaga tinggi tingkat penegakan peradilan beliau tidak sepatutnya melakukan hal yang tercela ini apalagi dengan dugaan bahwa beliau menerima uang suap terkait dengan perkara yang akan diusut di Mahkamah Agung itu sendiri Hal ini tentu saja merupakan hal yang sangat memalukan Karena ini menunjukkan rendahnya integritas serta elektabilitas yang dimiliki seorang pejabat, lembaga yang seharusnya bisa memberikan ruang bersih seadil-adilnya untuk menegakkan keadilan nyatanya telah tercoreng dan malah menerima berbagai macam suap atau dengan bentuk apapun Hal ini tentu saja harus terus diusut karena korupsi benar-benar sudah merajalela bahkan sampai tingkat ke lembaga tinggi sekalipun Bagaimana pejabat-pejabat yang rendah lainnya akan kapok apabila pejabat-pejabat di Mahkamah tinggi pun berani melakukan hal tercela ini.
NPM :2216041006
Kelas :Reg A
Di dalam materi di pertemuan 11 terdapat berita tentang penangkapan sekretaris MA yaitu Hasbi Hasan terkait kasus dugaan korupsi
Kasus suap lagi-lagi sangat marak dan merupakan suatu hal yang mungkin tidak asing lagi karena sering terdengar dan banyak pejabat-pejabat tentunya yang tersirat dalam kasus ini namun menurut saya di sini yang menjadi sorotan karena yang melakukan kasus suap ini adalah sekretaris Ma yang bisa kita bilang adalah seorang petinggi di Mahkamah Agung yang di mana seharusnya sebagai pejabat lembaga tinggi tingkat penegakan peradilan beliau tidak sepatutnya melakukan hal yang tercela ini apalagi dengan dugaan bahwa beliau menerima uang suap terkait dengan perkara yang akan diusut di Mahkamah Agung itu sendiri Hal ini tentu saja merupakan hal yang sangat memalukan Karena ini menunjukkan rendahnya integritas serta elektabilitas yang dimiliki seorang pejabat, lembaga yang seharusnya bisa memberikan ruang bersih seadil-adilnya untuk menegakkan keadilan nyatanya telah tercoreng dan malah menerima berbagai macam suap atau dengan bentuk apapun Hal ini tentu saja harus terus diusut karena korupsi benar-benar sudah merajalela bahkan sampai tingkat ke lembaga tinggi sekalipun Bagaimana pejabat-pejabat yang rendah lainnya akan kapok apabila pejabat-pejabat di Mahkamah tinggi pun berani melakukan hal tercela ini.
Nama :Galih aji permana
Npm : 2216041022
Kelas : Reg A
Tanggapan saya terhadap kasus Hasbi Hasan, Sekretaris Mahkamah Agung, yang diduga melakukan suap, yaitu seorang pejabat atau anggota kehakiman, seperti Sekretaris Mahkamah Agung, diduga terlibat korupsi . , ini adalah masalah serius yang harus ditangani dengan tegas. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) biasanya bertugas menyelidiki kasus korupsi dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan.
Sistem hukum yang kuat dan independen serta perlindungan hukum yang adil dan tidak memihak sangat penting bagi negara mana pun. Ketika ada bukti korupsi di instansi pemerintah, termasuk peradilan, penting untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan memastikan bahwa semua yang terlibat dalam korupsi dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Kasus-kasus seperti ini dapat merusak nama baik lembaga, maka yang terbaik dilakukan adalah memberikan efek jera kepada yang bersangkutan, oleh karena itu proses hukum juga harus dilakukan secara transparan, adil dan berkelanjutan, agar semua pihak baik tersangka maupun publik, percaya kejujuran dan objektivitas proses.
Npm : 2216041022
Kelas : Reg A
Tanggapan saya terhadap kasus Hasbi Hasan, Sekretaris Mahkamah Agung, yang diduga melakukan suap, yaitu seorang pejabat atau anggota kehakiman, seperti Sekretaris Mahkamah Agung, diduga terlibat korupsi . , ini adalah masalah serius yang harus ditangani dengan tegas. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) biasanya bertugas menyelidiki kasus korupsi dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan.
Sistem hukum yang kuat dan independen serta perlindungan hukum yang adil dan tidak memihak sangat penting bagi negara mana pun. Ketika ada bukti korupsi di instansi pemerintah, termasuk peradilan, penting untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan memastikan bahwa semua yang terlibat dalam korupsi dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Kasus-kasus seperti ini dapat merusak nama baik lembaga, maka yang terbaik dilakukan adalah memberikan efek jera kepada yang bersangkutan, oleh karena itu proses hukum juga harus dilakukan secara transparan, adil dan berkelanjutan, agar semua pihak baik tersangka maupun publik, percaya kejujuran dan objektivitas proses.
Nama : DWI CITRA WIDYA NINGSIH
Npm : 2216041013
Menurut pendapat saya tindakan yang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) lakukan sudah benar dengan menetapkan sekretaris MA (Mahkamah Agung) sebagai tersangka kasus dugaan suap perkara di MA. Dalam hal ini, KPK berarti tidak memilih-milih seseorang berdasarkan kasta ekonomi dan tidak ragu dalam menindaklanjuti siapapun yang didasarkan pada bukti yang ada. Penetapan seseorang sebagai tersangka oleh KPK menunjukkan bahwa ada cukup bukti awal yang mengarah pada dugaan keterlibatan mereka dalam tindak pidana korupsi.
Npm : 2216041013
Menurut pendapat saya tindakan yang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) lakukan sudah benar dengan menetapkan sekretaris MA (Mahkamah Agung) sebagai tersangka kasus dugaan suap perkara di MA. Dalam hal ini, KPK berarti tidak memilih-milih seseorang berdasarkan kasta ekonomi dan tidak ragu dalam menindaklanjuti siapapun yang didasarkan pada bukti yang ada. Penetapan seseorang sebagai tersangka oleh KPK menunjukkan bahwa ada cukup bukti awal yang mengarah pada dugaan keterlibatan mereka dalam tindak pidana korupsi.