Nama : Eka Yulianti
NPM : 2226061010
1. Studi tentang penanganan/model untuk mengatasi pernikahan anak dapat dimasukan kedalam kuadran teknis dimana kebijakan pada kuadran ini dianalisis dengan metode yang sangat teknis, dan mempergunakan pendekatan rational choice. Pada penerapan kebijakan untuk mengatasi fenomena pernikahan anak maka perlu adanya government's driven yang berupa serangkaian aturan teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diterapkan kepada para pemangku kepentingan tingkat pusat, provinsi, sampai tingkat kelurahan/kecamatan dan keluarga agar pernikahan anak dapat dihindari dan ditekan jumlahnya. Masalah pernikahan anak adalah sebuah masalah spesifik dengan cakupan terbatas.
2. Penyelamatan hutan mangrove perkotaan cocok berada pada kuadran teknis karena pada kebijakan penyelamatan hutan mangrove cakupan kebijakan terbatas pada wilayah-wilayah perkotaan yang memiliki hutan mangrove dan kebijakan terus menerus diterapkan (bukan dalam kondisi konflik) karena kebijakan penyelamatan hutan mangrove ini adalah kebijakan jangka panjang yang diterapkan bukan karena adanya sebuah konflik. Kebijakan penyelamatan hutan mangrove perkotaan juga dapat diukur secara cost benefitnya berupa berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk menyelamatkan wilayah mangrove tertentu dan potensi/benefit yang didapatkan atas hutan mangrove itu sendiri.
3. Pengembangan desa wisata hijau dapat dimasukkan pada kuadran strategis. Perencanaan, pengelolaan dan pengembangan desa wisata hijau membutuhkan peran dari analis kebijakan yang memahami secara spesifik perihal pengembangan desa wisata. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertumbukan dengan kebijkan-kebijkan lain yang sudah lebih dulu diterapkan misal kebijakan terkait pembangunan infrastruktur desa dll.
NPM : 2226061010
1. Studi tentang penanganan/model untuk mengatasi pernikahan anak dapat dimasukan kedalam kuadran teknis dimana kebijakan pada kuadran ini dianalisis dengan metode yang sangat teknis, dan mempergunakan pendekatan rational choice. Pada penerapan kebijakan untuk mengatasi fenomena pernikahan anak maka perlu adanya government's driven yang berupa serangkaian aturan teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diterapkan kepada para pemangku kepentingan tingkat pusat, provinsi, sampai tingkat kelurahan/kecamatan dan keluarga agar pernikahan anak dapat dihindari dan ditekan jumlahnya. Masalah pernikahan anak adalah sebuah masalah spesifik dengan cakupan terbatas.
2. Penyelamatan hutan mangrove perkotaan cocok berada pada kuadran teknis karena pada kebijakan penyelamatan hutan mangrove cakupan kebijakan terbatas pada wilayah-wilayah perkotaan yang memiliki hutan mangrove dan kebijakan terus menerus diterapkan (bukan dalam kondisi konflik) karena kebijakan penyelamatan hutan mangrove ini adalah kebijakan jangka panjang yang diterapkan bukan karena adanya sebuah konflik. Kebijakan penyelamatan hutan mangrove perkotaan juga dapat diukur secara cost benefitnya berupa berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk menyelamatkan wilayah mangrove tertentu dan potensi/benefit yang didapatkan atas hutan mangrove itu sendiri.
3. Pengembangan desa wisata hijau dapat dimasukkan pada kuadran strategis. Perencanaan, pengelolaan dan pengembangan desa wisata hijau membutuhkan peran dari analis kebijakan yang memahami secara spesifik perihal pengembangan desa wisata. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertumbukan dengan kebijkan-kebijkan lain yang sudah lebih dulu diterapkan misal kebijakan terkait pembangunan infrastruktur desa dll.