TEORI ADMINISTRASI PUBLIK LANJUTAN S2 MIA

Nama : Vike Youdit
NPM : 2226061016

1. Dalam Dynamic Governance ada 3 poin penting, yaitu :
a. Thinking again : Kalau kita sebagai birokrat kita harus kembali menilik apakah kebijakan-kebijakan yang ada saat ini, apakah masih relevan untuk menjawab pertanyaan yang kompleks. Birokrasi tidak lagi bisa berfikir dan berbicara dengan literatur klasik. Literatur yang ada saat ini sudah jauh berbeda dengan literatur lama. Sehingga untuk memecahkan masalah kontemporer, kita membutuhkan literatur baru, cara pandang baru, sudut pandang baru.
b. Thinking across : Bagaimana pemimpin birokrasi, pemimpin politik, dan pemerintah harus berpikir di luar kotak yang ada. Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk saat ini harus berbeda dari sebelumnya. Aturan yang ada dilarang untuk membelenggu dan menghalangi menciptakan kreatifitas hal yang baru dalam birokrasi. Jika ada aturan yang sudah tidak relevan dan menghambat kreatifitas dan inovasi dalam pelayanan publik, maka birokrasi bertanggung jawab untuk merubah aturan itu.
c. Thinking ahead menuntut birokrasi untuk belajar kembali. Bagaimana pejabat publik, analis kebijakan, pejabat politik harus berpikir kedepan. Kebijakan pun harus berorientasi dan menatap jauh kedepan.

2. Kebijakan yang pintar dan kuat harus memenuhi kriteria SMART (Spesific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time bound). Selain itu, kebijakan yang pintar dan kuat harus memenuhi kriteria tuntas dalam perumusan kebijakan publik.
Contoh faktual : Kebijakan fiskal di Indonesia

3. Karena dynamic governance memungkinkan aktor publik untuk mengambil keputusan secara kolektif dan memperhatikan kepentingan bersama, setiap orang memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga dynamic governance bertujuan untuk menata dan mengelola pemerintahan menjadi lebih baik dalam pemenuhan pelayanan publik.

Nama : Alfajar
NPM : 2226061014

1. Dalam Dynamic Governance, terdapat 3 poin penting: Berpikir ulang, Berpikir berbeda, dan Berpikir ke depan. Ketiga poin ini menekankan perlunya birokrat meninjau kembali kebijakan saat ini, berpikir secara berbeda (out of the box), dan melihat jauh ke depan saat membuat keputusan. Ini melibatkan penggunaan literatur dan perspektif baru, menciptakan kreativitas baru dalam birokrasi, dan mengubah aturan yang menghambat inovasi dalam layanan publik. Contoh: Berpikir ulang: Pejabat publik meninjau kembali kebijakan yang telah ada untuk waktu yang lama untuk menentukan apakah masih relevan untuk mengatasi masalah kompleks saat ini seperti meninjau ulang perda atau program yang telah dijalankan. Berpikir berbeda: Pejabat publik mempertimbangkan pendekatan baru dan inovatif untuk menyelesaikan masalah, alih-alih mengandalkan metode tradisional seperti menggandeng pihak swasta dalam pemungutan retribusi parkir untuk meningkatkan PAD. Berpikir ke depan: Pejabat publik mengantisipasi tantangan di masa depan dan mengusulkan solusi yang berorientasi ke depan dan jangka panjang seperti kebijakan singgle identity number menyederhanakan seluruh dokumen dalam satu identitas.

2. Kebijakan yang pintar dan kuat adalah kebijakan yang memenuhi kriteria SMART: Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Berbatas Waktu. Ini berarti kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, dapat diukur dalam hal kemajuan dan keberhasilan, dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia, relevan dengan situasi dan kebutuhan saat ini, dan memiliki batas waktu yang ditentukan untuk penyelesaian.

Contoh kebijakan yang pintar dan kuat bisa berupa inisiatif pemerintah untuk Indonesia mencapai Three Zero (Zero New Infection by HIV, Zero New Death by AIDS, dan Zero Stigma and Discrimnation) pada 2030 . Kebijakan tersebut akan memiliki tujuan yang jelas (menihilkan infeksi HIV baru, nihil kematian baru akibat AIDS, dan terbebas dari stigma dan diskriminasi karena HIV AIDS ), dapat diukur (dengan melacak angka kasus pada laporan kementerian kesehatan, spiritia dan indonesia AIDS Coalition), dapat dicapai (dengan penerapan strategi fast track HIV dengan keterlibatan swasta dan Civil Society Organization di dalamnya), relevan (untuk mengatasi kenaikan angka kasus infeksi baru, kemattian akibat AIDS, Stigma dan Diskriminasi), dan memiliki batas waktu yang ditentukan untuk penyelesaian (pada tahun 2030).

3. Dynamic Governance memungkinkan aktor publik membuat keputusan bersama dengan mempertimbangkan kepentingan bersama, dianggap sebagai fondasi untuk perubahan yang berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan ini, aktor publik dapat menjadi lebih peka, profesional, dan memiliki lebih banyak kebebasan untuk bertindak. Tujuannya adalah untuk mengatur dan mengelola pemerintahan dengan cara yang lebih baik. Di era yang dinamis seperti saat ini, pemerintah perlu menggalakkan gerakan tata kelola pemerintahan yang dinamis. Ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang dinamis antara lain cepat, responsif, dan efisien. Untuk mencapai ini, dibutuhkan pemimpin yang mampu berpikir ke depan dan antisipatif, mengkaji ulang apa yang telah dilakukan, dan berpikir berbeda dengan pendekatan linas disiplin,

Nama : Ira Marby HS
NPM : 2226061002

1. Dalam pembahasan dynamic governance yang menjadi fokus adalah 3 karakteristik birokrasi yang harus ada, yakni: thinking again, thinking ahead, dan thinking across.

Thinking again. Thinking again menuntut birokrasi yang mau belajar. Sebagai birokrat kita harus kembali melihat kembali apakah kebijakan-kebijakan yang ada saat ini masih relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang semakin kompleks. Birokasi tidak bisa berpikir dan berbicara dengan literatur klasik. Sehingga untuk memecahkan masalah publik kontemporer membutuhkan literatur yang baru, cara pandang baru, dan sudut pandang baru.

Thinking across. Yakni bagaimana pemimpin birokrasi, pemimpin politik dan pemerintah harus berpikir out of the box. Kebijakan-kebijakan yang ada harus diambil berbeda daripada sebelumnya. Jika memang ada aturan yang tidak relevan, dan aturan tersebut menghambat inovasi dan kreatifitas dalam pelayanan dan kebijakan publik, maka birokrasi ke depan bertanggung jawab untuk mengubah aturan tersebut. Jika sesuatu perubahan memang menciptakan manfaat yang lebih besar, maka perubahan itu perlu dilakukan.

Thinking ahead. Bagaimana pejabat publik, analis kebijakan, pejabat politik berpikir ke depan. Untuk kebijakan saat ini mestinya bukan untuk menyelesaikan kebijakan masa dulu dan sekarang, tetapi kebijakan yang diambil juga memiliki perspektif jauh ke depan.

2. Kriteria smart and strong policy adalah :
- Memiliki perspektif yang jauh ke depan, sehingga dapat bertahan cukup lama
- Inovatif dan kreatif. Yakni kebijakan tersebut mampu menciptakan pembaharuan.
- Relevan dengan masalah yang ada, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik sesuai yang diharapkan oleh masyarakat
- Menciptakan manfaat yang jauh lebih besar.

3. Karena karakteristiknya yang dinamis dan adaptif sehingga mampu menciptakan ruang kreatifitas dan inovasi kepada setiap aktor publik yang ingin melakukan perubahan untuk mewujudkan pelayanan publik yang diinginkan oleh masyarakat.

Nama : Yuyun Apriyani
NPM : 2226061001

1. 3 karakteritik birokrasi yang harus ada di dalam dynamic governance :
a) Thinking again yaitu jika kita sebagai birokrat kita harus kembali menilik apakah kebijakan-kebijakan yang ada pada saat ini itu masih relevan untuk menjawab pertanyaan yang kompleks, birokrasi tidak bisa berpikir dan tidak bisa lagi berbicara dengan literature klasik, literature saat ini sudah berbeda jauh dengan literature lama sehingga untuk memecahkan masalah publik kontemporer kita membutuhkan literature baru, cara pandang baru, sudut pandang baru. Maka thinking again ini juga menuntut birokrasi yang mau belajar.
b) Thinking Across yaitu bagaimana pemimpin birokrasi memimpin politik dan pemerintah kita harus berpikir di luar kontak yang ada, kebijakan-kebijakan yang ada saat ini harus di ambil berbeda dari sebelumnya. Acuan lama birokrasi adalah aturan-aturan yang sudah ada.
c) Thinking ahead yaitu bagaimana pejabat public, analis kebijakan, pejabat politik itu harus berpikir kedepan untuk kebijakan saat ini mestinya bukan untuk menyelesaikan masalah terdahulu dan sekarang tetapi kebijakan yang diambil juga memiliki perspektif jauh kedepan.

2. Kebijakan yang pintar dan kuat harus memenuhi kriteria Smart (specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals). Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan publik terhadap kewenangan yang dimiliki Oleh karena itu, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari para ahli terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat, dan memadai.

3. Karena Dinamic Governance bertujuan untuk menata dan mengelola pemerintahan menjadi lebih baik dalam pemenuhan pelayanan publik. Kemudian sebagai tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien. kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

Nama : M. Zia Ul Islam
NPM : 2226061003

1. Tiga fokus karaktesitik birokrasi dalam Dynamic Governance adalah
a. Thinking Again.
Thinking Again, memaksa birokrasi untuk mau belajar, dan mampu mengevaluasi kebijakan, apakah masih relevan dan konstektual dengan pemasalahan-permasalahan yang saat ini semakin beragam dan kompleks, sehingga sering kali dibutuhkan cara pandang atau paradigma baru, tools yang baru dan lain sebagainya.
b. Thingking Across.
Thinking Across, memaksa birokrasi untuk berpikir diluar pakem yang sudah ada, berpikir kritis, inovatif, dan kreatif serta menyesuaikan kebijakan sesuai tuntutan jaman, serta berani untuk mengubah peraturan atau regulasi lama agar menjadi regulasi yang terbarukan, namaun tetap dalam kerangka memberikan manfaat dan dampak positif bagi suatu kebijakan.
c. Thinking Ahead.
Thinking Ahead, memaksa birokrasi untuk berpikiran visioner, future oriented, sehingga dalam membuat kebijakan, kebijakan itu dapat bertahan lama, ideal dan sempurna, karena memiliki semangat dan perspektif yang jauh kedepan.

2. Kriteria Smart dan Strong Policy adalah kebijakan yang langsung mengena terhadap inti dari permasalahan di masyarakat, bijaksana, adil dan tidak memihak, serta kebijakan tersebut memiliki sifat memberi harapan bagi masyarakat untuk menjadi lebih baik, bertahan lama dan menjawab inti dari permasalahan yang ada di masyarakat.

Contoh kebijakan faktual dari Smart dan Strong Policy adalah kebijakan mengenai Otonomi Daerah.

3. Dynamic Governance menjadi base move on (perubahan tanpa henti) dikarenakan pondasi dari Diynamic Governance adalah budaya yang di institusionalisasikan. Artinya, sebagai suatu budaya yang merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki manusia yang berlangsung terus menerus ,di lembagakan kedalam suatu sistem pemerintahan yang pada akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bernegara dan berbangsa yang bersifat dinamis.

Nama : I Made Jayamuna
NPM : 2226061004

1. Ada 3 poin penting dalam pembahasan terkait Dynamic Governance, yaitu :

a. Thinking Again
Mengharuskan birokrasi untuk bersedia belajar. Sebagai birokrat, kita perlu meninjau kembali apakah kebijakan saat ini masih relevan dalam menghadapi pertanyaan yang semakin rumit. Birokrasi tidak dapat menghadapi tantangan ini dengan mengandalkan pemikiran dan bahasa yang klasik. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah publik yang kontemporer, kita membutuhkan pemikiran, perspektif, dan pendekatan yang baru.

b. Thinking Across
Yaitu bagaimana pemimpin birokrasi, pemimpin politik, dan pemerintah harus memiliki pandangan yang inovatif (Out of the box). Kebijakan yang ada harus diambil dengan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya. Jika terdapat peraturan yang tidak relevan dan menghambat inovasi serta kreativitas dalam pelayanan dan kebijakan publik, maka tanggung jawab birokrasi ke depan adalah untuk mengubah peraturan tersebut.

c. Thinking Ahead
Mengharuskan birokrasi untuk mengubah cara mereka dalam bekerja. Pejabat publik, analis kebijakan, dan pejabat politik perlu mengadopsi pemikiran yang progresif. Selain itu, kebijakan harus difokuskan pada orientasi jangka panjang.

2. kebijakan yang pintar dan kuat sebaiknya memenuhi kriteria SMART yaitu Spesifik (Specific), Measurable (Mengukur), Attainable (Dapat dicapai), Relevant (Relevan) dan Time-bound (Batas waktu). Dengan memperhatikan semua elemen SMART ini saat merancang kebijakan, kita dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut memiliki fokus yang jelas, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki tenggat waktu yang terdefinisi. Contohnya : Kebijakan pengurangan emisi kendaraan

3. Dynamic governance memungkinkan keterlibatan aktor publik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan aktor publik, organisasi dapat mendapatkan beragam perspektif dan masukan yang penting dalam mengatasi masalah dan menanggapi perubahan. Dengan diterapkannya penedekatan ini memungkinkan aktor publik untuk lebih peka dan responsif terhadap perubahan, lebih efektif dan efisien serta fleksibel dalam bertindak.

Nama : Nurhayati
NPM : 2226061005

1. Ada 3 poin penting dalam Dynamic Governance yaitu : thinking again, thinking across, dan thinking ahead

a. Thinking again yaitu menuntut birokrat yang mau untuk belajar kembali, birokrasi melihat apakah kebijakan-kebijakan yang ada, apa masih relevan untuk menjawab pertanyaan yang kompleks. Birokrasi tidak bisa berbicara dengan literatur klasik. Sehingga untuk memecahkan masalah kontemporer, membutuhkan literatur baru, cara pandang baru, sudut pandang baru.

b. Thinking across yaitu Bagaimana pemimpin birokrasi, pemimpin politik, dan pemerintah harus berpikir out of the box. Kebijakan-kebijakan diambil saat ini harus berbeda dari sebelumnya. Jika ada aturan yang sudah tidak relevan dan menghambat kreatifitas dan inovasi dalam pelayanan publik, maka birokrasi bertanggung jawab untuk merubah aturan itu. Jika perubahan itu diciptakan untuk yang bermanfaat yang lebih baik, maka perubahan itu bisa dilakukan.

c.Thinking ahead yaitu Bagaimana pejabat publik, analis kebijakan, pejabat politik berpikir ke depan. Untuk kebijakan saat ini mestinya bukan untuk menyelesaikan kebijakan masa dulu dan sekarang, tetapi kebijakan yang diambil juga memiliki perspektif jauh ke depan.

2. Kebijakan yang pintar harus memenuhi kriteria SMART (Specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals). Kebijakan dengan menggunakan SMART dapat lebih terarah dan dicapai.

3. Karena dynamic governance bertujuan untuk menata dan mengelola pemerintahan menjadi lebih baik dalam pelayanan publik. Kemudian sebagai tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien. kemampuan menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

1. Dalam pembahasan Dynamic Governance terdapat 3 karakteristik yang harus ada :
- Thinking again: yang mana jika seorang birokrat harus dapat minilik apakah kebijakan-kebijakan yang ada masih relevan untuk menjawab pertanyaan yang kompleks atau permasalahan yang ada . Sehingga untuk memecahkan permasalahan publik saat ini harus menggunakan sudut pandang yang baru.
- Thinking across: Dimana seorang pemimpin birokrasi harus bisa berpikir diluar kotak, yang mana kebijakan-kebijakan yang diambil berbeda dari sebelumnya. maksudnya disini adalah bagaimana seorang pemimpin berani mengambil langkah perubahan untuk membuat perubahan yang baru lebih inovatif untuk dapat memcahkan masalah publik lebih efesien.
- Thinking ahead : bagaimana seorang pejabat publik, analis kebijakan dapat membuat kebijakan yang memiliki perspektif jauh kedepan dan rancangan-rancangan strategis.
2. Kriteria smart and strong policy adalah sebagai berikut:
-Spesifik: Kebijakan harus jelas dan spesifik, dengan target yang jelas dan terukur.
- Mengukur: Kebijakan harus dapat diukur dan dievaluasi untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai atau tidak.
- Ambisius: Kebijakan harus ambisius dan mendorong perubahan nyata.
- Realistis: Kebijakan harus realistis dan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik saat ini.
- Terkait: Kebijakan harus terkait dengan visi dan misi organisasi dan berkontribusi pada pencapaian tujuan jangka panjang.
contohnya : Program Keluarga Harapan (PKH): Kebijakan ini spesifik dengan target untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin dan rentan.

3. Karena Dynamic Governance memberikan peran dan tanggung jawab yang jelas kepada setiap anggota organisasi. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada organisasi.

Putri Rachma Sholeha
NPM 2226061017

1. Dalam Dynamic Governance ada 3 poin penting, yaitu :
- Thinking again : Kalau kita sebagai birokrat kita harus kembali menilik apakah kebijakan-kebijakan yang ada saat ini, apakah masih relevan untuk menjawab pertanyaan yang kompleks. Birokrasi tidak lagi bisa berfikir dan berbicara dengan literatur klasik. Literatur yang ada saat ini sudah jauh berbeda dengan literatur lama Sehingga untuk memecahkan masalah kontemporer, kita membutuhkan literatur baru, cara pandang baru, sudut pandang baru.menuntut birokrasi yang mau belajar
- Thinking across : Bagaimana pemimpin birokrasi, pemimpin politik, dan pemerintah harus berpikir di luas. Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk saat ini harus berbeda dari sebelumnya. Aturan yang ada dilarang untuk membelenggu dan menghalangi birokrasi untuk menciptakan kreatifitas hal yang baru dalam birokrasi. Jika ada aturan yang sudah tidak relevan dan menghambat kreatifitas dan inovasi dalam pelayanan publik, maka birokrasi bertanggung jawab dan punya andil untuk merubah aturan itu untuk meyelesaikan masalah publik.
-Thinking ahead menuntut birokrasi untuk belajar kembali. Bagaimana pejabat publik, analis kebijakan, pejabat politik harus berpikir kedepan. Kebijakan harus memiliki perspektif masa depan, memandang jauh 10-20 tahun kedepan sehingga kebijakan itu cukup lama dan ideal.

2. Smart dan strong Policy adalah sebuah kebijakan yang dibuat dengan menggunakan kriteria meliputi Spesifik (Specific), Terukur (Measurable), Ambisius (Ambitious), Relevan (Relevant), dan Terikat Waktu (Time-bound). contoh Kebijakan Smart and Strong Policy dapat diterapkan pada berbagai bidang seperti pembangunan smart city. Smart City dapat meningkatkan kualitas hidup warga dengan cara memperbaiki kualitas lingkungan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Smart city di bandung menerapkan Bandung Iconic Digital City, Bandung Creative City, Bandung Green City, Bandung Resilient City, Bandung Inclusive City

3. Karena dynamic governance memiliki karakteristi yang dinamis yang disesuaikan dengan kepentingan publik masa kini, hal ini ltercermin dari salah satu poin penting dynamic governance yanitu thingking ahead-berpikir masa depan dengan mencoba menerapkan kebijakan ideal yang dapat bertahan lama selanjutnya memberikan mentrasnfer mimpi dan harapan ke publik bagaimana permasalahan saat ini dan masa depan dapat disselesaikan dengan kebijkan tersebut

Nama : Rizka Sari
NPM : 2226061013

1. point penting : ada tiga karakteristik dalam Dynamic Governance, yaitu
a. Thinking again, yaitu pemimpin birokrasi/politik harus dapat menilai kinerja strategi, kebijakan dan program yang ada untuk didesain ulang agar tercipta sudut pandang baru untuk menyelesaikan masalah publik.
b. Thinking across, yaitu bagaimana pemimpin birokrasi/politik belajar dari praktik pengalaman sebelumnya atau dari pihak lain sehingga muncul ide-ide baru yang dapat diterapkan dalam kebijakan publik.
c. Thinking ahead, yaitu pemimpin birokraso/politik harus bisa berfikir ke depan yang diartikan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi perkembangan lingkungan di masa depan, memahami implikasinya dan mengidentifikasi strategi yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang baru dan mencegah potensi ancaman

2. kriteria smart and strong policy adalah transparan, terbuka, relevan dan terukur.
contoh faktualnya adalah kebijakan pemerintah dalam membangun Smart City

3. karena dynamic governance membuat seorang pemimpin berpikir secara cerdas dan taktis, inovatif dan kreatif dengan cara mengartikulasikan ide-idenya dalam penyelesaian masalah publik

Nama : Eka Yulianti
NPM : 2226061010

1) Point penting yang menjadi fokus pembahasan dynamic governance adalah :
a. thinking ahead yaitu kemampuan untuk menangkap penanda awal tentang arah perkembangan situasi yang dapat mempengaruhi peranan dan keberadaan suatu Negara, memampuan untuk menentukan visi dan misi yang tepat
b. thinking again yaitu kemampuan dan kemauan untuk menata dan mengevaluasi kebijakan yang sedang berlaku agar bisa lebih baik kinerjanya
c. thinking across yaitu kemampuan melakukan tolak banding (benchmarking) dan keterbukaan untuk melintasi batas agar dapat belajar dari pengalaman orang lain supaya dapat memperkenalkan ide dan konsep baru kedalam lembaga yang dipimpinnya.

2. Kriteria dari smart dan strong policy adalah
a. Spesific yaitu indikator yang digunakan harus mampu menyatakan sesuatu yang khas/unik dalam menilai kinerja keberhasilan kebijakan
b. Measurable yaitu indikator yang dirancang harus dapat diukur dengan jelas, satuan pengukuran, dan jelas pula cara pengukurannya
c. Achievable yaitu indikator yang dipilih harus dapat dicapai oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
d. Relevant yaitu indikator yang dipilih dan ditetapkan harus sesuai dengan visi dan misi, serta sasaran lembaga
c. Timely yaitu indikator yang dipilih harus memiliki batas waktu pencapaian.

contoh kebijakannya adalah pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian/lembaga pemerintahan

3) Dynamic governance menjadi base move on karena pada dasarnya kondisi dinamis adalah kondisi dimana banyak ide-ide dan inovasi baru, persepsi-persepsi baru, perbaikan yang terus berlangsung serta kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan jaman. Begitu pula bagi para aktor kebijakan publik harus lebih peka terhadap perubahan perubahan tersebut dan mampu bertindak profesional dalam menyikapi perubahan itu.sehingga mampu menciptakan kebijakan yang juga sesuai dengan kondisi dan perubahan jaman dan kondisi sosial masyarakat yang berkembang dan berubah terus menerus.

Nama : Theresia Helen Simarmata
NPM : 2226061019
1. Dynamic Governance memiki 3 konsep, yaitu:
1. Thinking Again
yaitu kemapuan institusi untuk memanfaatkan data actual, informasi, pengukuran dan umpan balik terhadap masalah yang menghambat kinerja. sehingga dalam hal ini pemerintah dapat memilih apakah kebijakan-kebijakan saat ini masih relevean untuk menjawab pertanyaan yang kompleks, dalam konsep ini juga pemerintah di tuntut untuk selalu mau belajar.
2. Thinking Ahead
yaitu kemampuan untuk mengindentifikasikan perkembangan lingkungan dan kebuhana masyarakat dimasa depan, memahami implikasinya terhadap implikasi serta mengindentifikasi berbagai strategi dan pilihan yang dibutuhkan. sehinggan kebijakan yang dibuat bertahan cukup lama dan ideal berikan jaminan kepada public untuk mendapatkan kebijakan dan mimpi indah masa pedan mereka. pemerintah dituntut harus mentransformasi ide-ide brilian.
3. Thinking Across
yaitu bagaimana pemimpin birokrasi pimpin politik dan pemerintah harus berfikir diluar kotak yang ada. kebijakan yang ada harus di ambil berbeda dari yang ada, tetapi kebijakan yang sudah ada bisa menjadi acuan birokrasi. adanya kebiajakan yang lama jangan samapai membelegu birokrasi untuk menciptakan inovasi dalam menciptakan kreativitas dan mencoba hal yang baru. jika ada kebijakan yang sudah tidak relevan dan menghambat sebuah inovasi dan kreatvitas dalam pelayanana dan kebijakan public, maka birokrasi kedepannya bertanggung jawab utnuk merubah kebijakan terserbut.
2. Kriteria Smart and Strong Policy ada 5 atau disingkat dengan SMART, yaitu: Specific(spesifik), Measurable(terukur),Attainable(capaian),Relevant(relevan) dan Time-Bound Goal(terikat waktu tujuan). contoh penerapan kebijakan Smart and Strong Policy adalah saat Pemerintah Indonesia meluncurkan roadmap dalam”making Indonesia 4.0” pada tahun 2018 bertujuan untuk pengembangan smart city(kota cerdas).
3. Karena pemerintah atau birokrasi memiliki hak dan wewenang dalam melakukan perubahan tanpa henti terutama proses penyelenggaraan atau pembuatan kebijakan public dengan menyesuai situasi lingkungan baik secara internal dan eksternal dengan cara pandang, sudut pandang dan literatur baru untuk mewujudkan pelayanan public yang prima seusai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. serta aktor publik mempunyai ide-ide brilian, kreatif dan inovasi dalam perubahan.

1. Ada 3 hal penting pada dynamic governance
a. Thinking again
Kalau kita sebagai birokrat kita harus kembali menilik apakah kebijakan-kebijakan yang ada saat itu masih relevan untuk menjawab pertanyaan yang kian kompleks birokras tidak bisa berpikir tidak bisa lagi berbicara dengan literatur klasik. Literatur saat ini sudah jauh berbeda dengan literatur lama sehingga untuk memecahkan masalah publik kontemporer kita membutuhkan cara pandang yang baru, cara pandang baru, dan sudut pandang baru.
b. Thinking Across
Yaitu bagaimana pemimpin birokrasi pemimpin politik dan pemerintah kita harus berpikir diluar kotak yang ada. Kebijakan yang ada saat ini harus diambil berbeda daripada sebelumnya, acuan lama birokrasi.
c. Thinking Ahead
Bagaimana pejabat publik analisis kebijakan bahwa politik itu berpikir kedepan untuk kebijakan saat ini mestinya bukan untuk menyelesaikan masalah terdahulu dan sekarang, tetapi kebijakan yang diambil juga memiliki perspektif untuk masa depan yang akan datang.

2. Smart and strong policy dapat diartikan sebagai kebijakan yang cerdas dan kuat dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan acuan untuk menilai sebuah kebijakan sebagai smart and strong policy:
a. Memiliki tujuan yang jelas dan spesifik
b. Dapat diimplementasikan dengan efektif
c. Melibatkan partisipasi publik
d. Berbasis pada data dan bukti yang valid
e. Mampu memberikan manfaat jangka panjang
Contoh faktual dari smart and strong policy adalah Kebijakan pendidikan: Kebijakan pendidikan yang cerdas dan kuat mencakup berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum yang efektif, program pelatihan guru, dan akses yang lebih luas ke teknologi pendidikan. Kebijakan pendidikan yang kuat juga mencakup program pembiayaan yang memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar.

3. Dynamic governance menjadi base move on (perubahan tanpa henti) bagi aktor publik karena ada beberapa alasan. Pertama, dynamic governance memungkinkan setiap anggota organisasi untuk merasa termotivasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Kedua, dynamic governance membantu organisasi untuk beradaptasi dan mengatasi perubahan dengan cepat dan efektif. Ketiga, dynamic governance dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Terakhir, dynamic governance juga dapat membantu organisasi untuk menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, dynamic governance menjadi base move on (perubahan tanpa henti) bagi aktor publik karena membantu organisasi menjadi lebih responsif, inklusif, efektif, dan berkelanjutan. Hal ini sangat penting dalam dunia publik yang kompleks dan cepat berubah.

Nama : Sri Sunarsih
NPM : 2226061011
1. Focus penting dynamic governance 1) Thinking again : kebijakan-kebijakan yang saat ini berlaku apakah masih relevan untuk mejawab tantangan masa sekarang. Literatur saat ini ini sudah jauh berbeda dengan literat lama. Sehingga untuk memecahkan masalah publik kontemporer, kita membutuhkan literatur baru, cara pandang baru, sudut pandang baru.
2) Thinking across : berfikir diluar kotak/ berbeda dari sebelumnya.
Kebijakan-kebiajakan yang ada saat ini, harus diambil berbeda dari pada sebelumnya.
Acuan lama birokrasi adalah aturan-aturan yang telah ada. Akan tetapi aturan-aturan jangan sampai membelenggu birokrasi untuk menciptakan inovasi, menciptakan kreatifitas dan mencoba hal yang baru dalam birokrasi.
Jika ada aturan yang tidak relevant dan menghambat sebuah inovasi dan kreatifitas kebijakan publik, maka birokrasi kedepan juga bertanggung jawab untuk merubah aturan itu.
3) Thinking ahead. bagaimana pejabat public analis kebijakan, pejabat politik itu harus berfikir ke depan. Untuk kebijakan saat ini, mestinya bukan untuk menejelaskan masalah terdahulu dan sekarang tetapi kebijakan yang diambil juga memiliki perspektif jauh ke depan birokrasi harus menatap masa depan 10-20 tahun yang akan datang. Rancangan-rancangan strategis, rencana yang strategis itu harus dimiliki oleh berokrasi. Shingga kebijakan itu bertahan cukup lama dan ideal.

2. Kriteria smart and strong policy adalah :
1. Layanan Publik yang baik
2. Birokrasi yang efisien, efektif, adil, transparant, akuntabel, dan bebas korupsi
3. Kebijakan Publik (Policy). Adapun indikator dalam Pengambilan kebijakan public yaitu
dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat
melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan

Contoh : Kebijakan pemerintah tentang Kesehatan ketika pandemic Covid. Pemerintah mengalokasikan anggaran pemerintah pada saat pandemic :
1. Belanja penanganan Kesehatan ( alat Kesehatan, sarana dan prasarana, dan dukungan SDM)
2. Pemberian insentif kepada tenaga Kesehatan pusat dan daerah
3. Santunan kematian bagi korban pandemic dari masyarakat atau tenaga Kesehatan

3. Saat ini, seluruh negara menghadapi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang begitu cepat dan sulit diprediksi.
Tantangan lain yang dihadapi ini adalah inovasi teknologi yang berjalan begitu cepat, telah mengakibatkan banyak kebijakan menjadi cepat usang (obsolescence) dan terbukanya peluang-peluang baru. Oleh karena itu dynamic governance merupakan perubahan yang tanpa henti karena pilihan- pilihan kebijakan dapat diadaptasikan dengan perkembangan terkini dalam lingkungan yang tidak pasti dan berubah sangat cepat sehingga berbagai kebijakan dan lembaga pemerintah tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan jangka panjangnya.

Nama : Ahmad fajar adi pratama
Npm : 2226061007

1. Poin penting dalam fokus pembahasan Dynamic Governance yaitu Berpikir ulang, Berpikir berbeda, dan Berpikir ke depan. Dalam Dynamic Governance birokrat perlu berpikir beda dan bisa melihat jauh kedepan saat pengambilan keputusan dalam kebijakan. Sehingga, muncul perspektif baru yang menciptakan berbagai inovasi dan kreatifitas dalam pelayanan publik agar lebih efisien. untuk itu dalam kebijakan yang sudah ada bisa dipikir ulang apakah masih relevan digunakan, kemudian bisa coba dilihat dengan sudut pandang yang berbeda seiring dengan zaman, dan berpikir kedepan bisa melihat lebih jauh kebijakan yang di ambil.

2. Smart and Strong Policy memiliki kriteria Smart (specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals). Sebuah tantangan analisator kebijakan saat ini adalah terkait dengan Kemampuan dan pemahaman dalam pembuatan kebijakan harus seimbang agar kebijakan yang dikeluarkan berkualitas. Contoh faktualnya adalah dalam pembuatan kebijakan tentang e-budgeting dalam upaya peningkatan birokrasi yang efisien, efektif, adil, transparant, akuntabel, dan bebas korupsi.

3. Karena Dynamic Governance dipandang sebagai tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien melalui konsep pemerintahan yang dinamis. Dalam Dynamic Governance menekankan pada kebijakan, institusi dan struktur yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan. untuk itu setiap aktor publik dituntut lebih peka, profesional, terhadap keadaan yang tidak pasti sehingga para aktor harus leluasa dalam bertindak agar kebijakan yang di buat bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada secara faktualnya.