Nama : Ahmad fajar adi pratama
Npm : 2226061007
1. Poin penting dalam fokus pembahasan Dynamic Governance yaitu Berpikir ulang, Berpikir berbeda, dan Berpikir ke depan. Dalam Dynamic Governance birokrat perlu berpikir beda dan bisa melihat jauh kedepan saat pengambilan keputusan dalam kebijakan. Sehingga, muncul perspektif baru yang menciptakan berbagai inovasi dan kreatifitas dalam pelayanan publik agar lebih efisien. untuk itu dalam kebijakan yang sudah ada bisa dipikir ulang apakah masih relevan digunakan, kemudian bisa coba dilihat dengan sudut pandang yang berbeda seiring dengan zaman, dan berpikir kedepan bisa melihat lebih jauh kebijakan yang di ambil.
2. Smart and Strong Policy memiliki kriteria Smart (specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals). Sebuah tantangan analisator kebijakan saat ini adalah terkait dengan Kemampuan dan pemahaman dalam pembuatan kebijakan harus seimbang agar kebijakan yang dikeluarkan berkualitas. Contoh faktualnya adalah dalam pembuatan kebijakan tentang e-budgeting dalam upaya peningkatan birokrasi yang efisien, efektif, adil, transparant, akuntabel, dan bebas korupsi.
3. Karena Dynamic Governance dipandang sebagai tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien melalui konsep pemerintahan yang dinamis. Dalam Dynamic Governance menekankan pada kebijakan, institusi dan struktur yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan. untuk itu setiap aktor publik dituntut lebih peka, profesional, terhadap keadaan yang tidak pasti sehingga para aktor harus leluasa dalam bertindak agar kebijakan yang di buat bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada secara faktualnya.
Npm : 2226061007
1. Poin penting dalam fokus pembahasan Dynamic Governance yaitu Berpikir ulang, Berpikir berbeda, dan Berpikir ke depan. Dalam Dynamic Governance birokrat perlu berpikir beda dan bisa melihat jauh kedepan saat pengambilan keputusan dalam kebijakan. Sehingga, muncul perspektif baru yang menciptakan berbagai inovasi dan kreatifitas dalam pelayanan publik agar lebih efisien. untuk itu dalam kebijakan yang sudah ada bisa dipikir ulang apakah masih relevan digunakan, kemudian bisa coba dilihat dengan sudut pandang yang berbeda seiring dengan zaman, dan berpikir kedepan bisa melihat lebih jauh kebijakan yang di ambil.
2. Smart and Strong Policy memiliki kriteria Smart (specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals). Sebuah tantangan analisator kebijakan saat ini adalah terkait dengan Kemampuan dan pemahaman dalam pembuatan kebijakan harus seimbang agar kebijakan yang dikeluarkan berkualitas. Contoh faktualnya adalah dalam pembuatan kebijakan tentang e-budgeting dalam upaya peningkatan birokrasi yang efisien, efektif, adil, transparant, akuntabel, dan bebas korupsi.
3. Karena Dynamic Governance dipandang sebagai tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien melalui konsep pemerintahan yang dinamis. Dalam Dynamic Governance menekankan pada kebijakan, institusi dan struktur yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan. untuk itu setiap aktor publik dituntut lebih peka, profesional, terhadap keadaan yang tidak pasti sehingga para aktor harus leluasa dalam bertindak agar kebijakan yang di buat bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada secara faktualnya.