TEORI ADMINISTRASI PUBLIK LANJUTAN S2 MIA

Nama : Rizka Sari
NPM : 2226061013

1. menurut teori kontrol birokrasi, politik dan administrasi dapat dipisahkan karena dari awal ilmu administrasi publik muncul, administrator administrasi publik didesain atau ditugaskan hanya sebagai implementor kebijakan dan birokrasi politik yang menjadi pihak yang memproduksi kebijakan publik (pejabat politik). Di dalam teori ini, ada 1 teori yang memperkuat teori ini, yaitu teori agensi,. teori agensi ini yang mendorong administrator publik hanya bertugas sebagai pelaksana kebijakan.
2.point penting dalam teori ini adalah di dalam teori kontrol birokrasi terdapat paradigma dikotomi politik dimana ada pemisahan jelas antara area pengambil kebijakan dan area implementasi kebijakan, yang memperjelas kedudukan politik dan administrasi.

Nama : Ira Marby HS
NPM : 2226061002

1. Berdasarkan penjelasan teori kontrol birokrasi antara politik dan administrasi dapat dipisahkan. Karena pada saat berdirinya administrasi publik, dikotomi politik dan administrasi sangat kuat. Administrator publik hanya didudukkan sebagai implementor kebijakan. Sehingga pada teori kontrol birokrasi ada teori-teori pendelegasian kewenangan, contohnya Agency Theory yang mendorong agar administrator publik memang hanya bertugas untuk melaksanakan kebijakan.

2. Terdapat dua unsur penting dari teori ini, yaitu :
a. Pihak yang memproduksi kebijakan publik (mengambil kebijakan publik) yang merupakan domain dari pejabat politik.
b. Domain implementor kebijakan yaitu yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pejabat politik.
Disini dapat dilihat pemisahan dengan sangat jelas area pengambil kebijakan dan area implementor kebijakan. Ada perbedaan yang sangat jelas antara politik dan administrasi, antara yang mengambil kebijakan dengan siapa yang harus mengimplementasikannya.

Nama : Yuyun Apriyani
Npm. : 2226061001

1). Politik dan administrasi berdasarkan teori kontrol birokrasi itu dapat dipisahkan karena awal kelahiran administrasi publik paradigma dikotomi politik administrasi yaitu paradigma yang memisahkan area pengambil kebijakan dengan area implementasi kebijakan. Yang dimana di dalam teori pendelegasian wewenang,agency teori yang mendorong agar administrator publik itu memang hanya bertugas melaksanakan kebijakan. Pemisahan politik dan administrasi ini bertujuan untuan sebagai pemisah tugas struktural yang berkaitan dengan rekomendasi kebijakan.

2). Point penting dalam teori ini ada 2 yaitu
a). Pihak yang memproduksi kebijakan publik yang mengambil kebijakan publik dan ini adalah domain dari pejabat politik
b). Domain implementor kebijakan yaitu yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diambil pejabat politik

Sehingga pada awal muncul paradigma dikotomi politik administrasi itu sudah menguat . Pemisahan yang jelas antara pengambil kebijakan dengan pihak yang mengimplementasikannya .

Nama : I Made Jayamuna
NPM : 2226061004

1. Berdasarkan penjelasan mengenai teori kontrol birokrasi, politik dan administrasi dapat dipisahkan karena sejak kemunculannya, administrasi sudah dirancang untuk memproduksi suatu kebijakan serta sebagai implementor kebijakan. Oleh karena itu, dalam teori kontrol birokrasi terdapat konsep-konsep pendelegasian kewenangan, seperti contohnya pada Agency Theory, yang mendorong administrator publik agar memfokuskan tugasnya pada pelaksanaan kebijakan.

2. Dalam teori ini, terdapat dua poin penting. Poin pertama menekankan bahwa pejabat politik adalah pihak yang bertanggung jawab dalam memproduksi kebijakan publik. Poin kedua menyatakan bahwa implementasi kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab domain implementor yang bertugas menjalankan kebijakan yang telah diambil oleh pejabat politik.

Nama : Theresia Helen Simarmata
NPM :2226061019

1. Berdasarkan penjelasan dari teori kontrol birokrasi bahwa politik dan administrasi dapat dipisahkan dengan jelas terutama dalam pengambilan kebijakan dan area implementor kebijakan.Kemudian diperkuat kembali dengan kelahiran paradigma dikotomi politik administrasi. Dalam hal ini,dikotomi dalam berperan pemisahan power, sehingga dapat memberikan kerangka pimikiran dan asumsi penting dalam teori control birokrasi.
2. Ada dua bagian point (unsur) penting dalam teori ini,yaitu :
Pertama adalah pihak yang memproduksi kebijakan public yang mengambil kebijakan public dan ini berdominan dari pejabat politik.
Kedua adalah domain implementor kebijakan yaitu yang bertugas untuk di kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pejabat politik.

1. Dalam penjelasan teori kontrol birokrasi, tidak dapat dipisahkan antara politik dan administrasi karena keduanya selalu saling terkait dan saling mempengaruhi. Dalam realitasnya, tugas-tugas administratif dan tugas-tugas politik tidak bisa dipisahkan secara tegas karena keduanya berkaitan erat dengan proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik.
Dalam konteks teori kontrol birokrasi, dikotomi politik-administrasi dilihat sebagai suatu pembagian yang bukan saja tidak berguna, tetapi juga merugikan. Pembagian tersebut mengarah pada ide bahwa politik dan administrasi adalah dua hal yang terpisah dan tidak saling terkait. Namun, dalam realitasnya, politik dan administrasi selalu saling terkait dan saling mempengaruhi.
Oleh karena itu, dalam teori kontrol birokrasi, kontrol politik yang kuat sangat penting untuk menjaga agar birokrasi tetap berada di bawah kendali dan tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan publik. Namun, kontrol politik juga harus dilakukan dengan bijak dan tidak merugikan otonomi birokrasi dalam menjalankan tugas-tugas administratifnya. Sebaliknya, birokrasi harus dapat menjaga independensinya dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik yang sempit.

2. Beberapa unsur penting dalam teori kontrol birokrasi adalah:
- Kontrol politik yang kuat: Teori ini menekankan pentingnya kontrol politik terhadap birokrasi dalam menjalankan tugas-tugas administratifnya. Kontrol politik yang kuat dapat memastikan bahwa birokrasi tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan publik.
- Akuntabilitas: Teori ini menekankan pentingnya akuntabilitas birokrasi terhadap publik dalam menjalankan tugas-tugas administratifnya. Birokrasi harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya dan mempertanggungjawabkannya kepada publik.
-Efisiensi dan efektivitas: Teori ini menekankan pentingnya birokrasi dalam menjalankan tugas-tugas administratifnya dengan efisien dan efektif. Birokrasi harus dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan memenuhi kebutuhan publik dengan efektif.

Nama : Nurhayati
NPM : 2226061005


1. Berdasarkan penjelasan mengenai teori kontrol birokrasi, politik dan administrasi dapat dipisahkan karena sejak awal munculnya Administrasi publik dan hanya didudukkan sebagai implementor kebijakan.
Kemudian diperkuat kembali dengan kelahiran paradigma dikotomi politik administrasi. 
2. Dalam teori ini, terdapat dua poin penting. pertama menekankan bahwa pejabat politik dalam pihak yang bertanggung jawab memperoduksi kebijakan. kedua menyatakan bahwa implementasi kebijakan dalam tanggung jawab domain implementor. Dari dua point tersebut dapat dilihat perbedaan dalam bertanggung jawab memproduksi kebijakan dengan perbedaan dalam bertanggung jawab implementor kebijakan. Dengan begitu dapat dilihat antara yang mengambil kebijakan dengan yang mengimplementasikan.

Putri Rachma Sholeha
NPM 2226061017

1. teori kontrol birokrasi berawal dari pandangan dikotomi politik-administrasi yang merupakan pemisahan power legislative dan eksekutif. teori kontrol birokrasi berpendapat bahwa adanya pemisahan yang jelas antara area pengambil kebijakan dengan area implementasi kebijakan yang terdapat pemisahan antara peran pejabat politik sebagai pengambil kebijakan dan administatur publik sebagai implementator kebijakan. hal inilah yang membuat adanya pemisahan antara politik dan administrasi.

2. unsur penting dari teori ini adalah
- pejabat politik adalah pihak yang bertugas dalam area produksi kebijakan
- administatur publik adalah pihak yang bertugas dalam area implementor kebijakan

Nama : Alfajar
NPM : 2226061014

1. teori kontrol birokrasi mengamini dikotomi politik - administrasi, peng aminan tersebut merujuk pada perbedaan tindakan politik dan tindakan administrasi, perbedaan aktor politik dan aktor administrasi juga perbedaan variabel politik (independen) dan Variabel administrasi (Dependen). relasi politik dan birokrasi ini kemudian berkembang menjadi teori agency. dimana pejabat politik digambarkan sebagai pemberi perintah atau prinsipal sementara birokrasi digambarkan sebagai agen. Pejabat terpilih mendelegasikan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan mengelola layanan publik kepada administrator pemerintah. Teori keagenan menunjukkan bahwa mungkin ada konflik kepentingan antara kedua belah pihak, karena tujuan dan insentif mereka mungkin tidak selalu sejalan.

2. unsur penting teori kontrol birokrasi
a. pemisahan peran principal dan agent
b. delegasi tanggung jawab dalam implementasi kebijakan

1. Karena dari awal kelahiran administrasi publik paradigma dikotomi politik administrasi yang kemudian sangat jelas dipisahkan dengan area pengambil kebijakan dan area implementasi kebijakan dan di awal administrasi publik hanya bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan dan ada perbedaan antara pengambilan kebijakan dengan siapa yang harus mengimplementasikan nya.

2. Ada 2 bagian yang penting:
a, Pihak yang memproduksi kebijakan publik yang mengambil kebijakan publik yang mana lebih di domain oleh pejabat politik.
b, domain implemator kebijakan yaitu yang bertugas untuk di kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pejabat.

Nama : Vike Youdit
NPM : 2226061016

1. Teori kontrol birokrasi sebagai kontra ide terhadap dikotomi politik-administrasi adalah teori yang mengemukakan bahwa kontrol politik atas birokrasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam teori ini, dikotomi politik-administrasi dianggap sebagai suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam teori kontrol birokrasi, dikotomi politik-administrasi dianggap sebagai suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam teori ini, kontrol politik atas birokrasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

2. Ada 2, yaitu :
a. Pejabat politik adalah pihak yang bertanggung jawab dalam memproduksi kebijakan publik.
b. Implementasi kebijakan menjadi tanggung jawab domain implementor yang bertugas menjalankan kebijakan yang telah diambil oleh pejabat politik.

Nama : M. Zia Ul Islam
NPM : 2226061003

Politik dan Administrasi dapat dipisahkan merupakan paradigma lama, dimana dikotomi antara Politik (pejabat politik) dengan Administrasi (Administrator) yang merupakan unsur pembuat kebijakan, hanya dilihat pada pembagian tugas saja. Sedangkan dalam teori kontrol birokrasi, Politik dan Administrasi tidak dapat dipisahkan, walaupun secara definisi dapat dibedakan. Politik dan administrasi saling berkelindan dalam hal proses perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Politik akan sangat berperan besar dalam hal perumusan kebijakan sedangkan administrasi berperan lebih banyak pada tahapan implementasi dan evaluasi kebijakan.
Dua point (unsur) penting dalam teori ini adalah :
1. Politik (Elit politik) membutuhkan data/informasi/literartur dari Administrasi (administrator)
2. Administrasi (Administrator) sangat berperan besar dalam proses kebijakan publik, hal ini yang menyebabkan dominan kebijakan publik yang lahir bersifat Inkremenatal.
Dua point penting itu membuktikan bahwa politik dan administrasi saling berkaitan, dan mempengaruhi satu sama lain dalam suatu proses penyusunan kebijakan.

Nama : Sri Sunarsih
NPM : 2226061011
1. Menurut Teori Kontrol Birokrasi politik dan administrasi tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan:

• Pemerintah merupakan hasil dari proses politik. Dalam membuat kebijakan public, pemerintah memerlukan data dan pengalaman dari implementator dari kebijakan yang sebelumnya sehingga administrator berperan dalan kebijakan public.
• Sebagian besar kebijakan public bersifat incremental/tambal sulam/modifikasi dari kebijakan sebelumnya. Sehigga admintrasi berperan besar dalam kebijakan public.

2. Dalam teori ini terdapat dua poin penting yaitu pejabat politik adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membuat/memproduksi kebijakan sementara tugas untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut merupakan tanggung jawab administrator public.

Nama : Eka Yulianti
NPM : 2226061010

1. Berdasarkan teori kontrol birokrasi politik dan administrasi dapat dipisahkan. Politik bertalian dengan kebijakan- kebijakan atau ekspresi dari kehendak negara, sedangkan administrasi bertalian dengan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut.

2. Yang menjadi unsur penting teori ini adalah
teori kontrol-birokrasi menyediakan analisis administrasi publik dengan membuat perbedaan antara politik dan tindakan atau tindakan administratif dan/atau antara aktor politik dan administratif.
a. Pihak yang memproduksi kebijakan publik yang mengambil kebijakan publik dan ini adalah wilayah dari pejabat politik
b. Pihak implementor kebijakan yaitu pihak yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diambil pejabat politik

1. Sebagaimana dalam teori kontrol birokrasi, politik dengan administrasi tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain. untuk itu di dalam tugas administratif dan politik dimana dalam proses pembuatan kebijakan serta pengambilan keputusan saling berkaitan. Dalam konteks teori kontrol birokrasi, dikotomi antara politik dan administrasi , keduanya adalah dua hal yang terpisah dan tidak terkait. Tetapi, dalam realitasnya justru sebaliknya.
2. Unsur yang menjadi point penting dalam teori kontrol birokrasi adalah:
Dalam teori kontrol birokrasi dijelaskan bahwa pejabat politik sebagai pembuat dan pengambil kebijakan publik, sedangkan implementator sebagai pelaksana dari kebijakan yang di ambil oleh pejabat politik, jadi domainnya disini terlihat jelas.