DISKUSI (NEW!)

DISKUSI

Re: DISKUSI

oleh eka.yulianti eka.yulianti -
Jumlah balasan: 0
Nama : Eka Yulianti
NPM : 2226061010

Menurut PERMENPAN RB Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), bahwa yang dimaksud dengan : Analis Kebijakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Analis Kebijakan memiliki tugas dan fungsi serta tanggungjawab yang cukup banyak dan berat dalam melakukan perbaikan atau membenahi setiap permasalahan kebijakan, mulai dari proses perencanaan dan pembahasan sebuah kebijakan hingga lahirnya kebijakan yang berkualitas. Seorang analis kebijakan melakukan proses atau kegiatan mensintesa informasi, termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan publik. Kebijakan publik ialah keputusan atau tindakan pemerintah yang berpengaruh atau mengarah pada tindakan individu dalam kelompok masyarakat.

Hasil analisis kebijakan adalah informasi yang relevan bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan kebijakan. Analisis bisa dilakukan pada semua tahap proses kebijakan. Pada tahap agenda setting, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi masalah publik dan memobilisasi dukungan agar masalah publik tersebut menjadi kebijakan publik. Hasil analisis tahap ini adalah daftar masalah publik yang menjadi agenda pemerintah. Analisis pada tahap selanjutnya dilakukan untuk menemukan alternatif kebijakan publik dengan menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Hasil analisis tahap ini adalah pernyataan kebijakan (policy statement) yang biasanya berupa peraturan perundangan. Analisis pada tahap selanjutnya mencakup interpretasi dan sosialisasi kebijakan, merencanakan serta menyusun kegiatan implementasi kebijakan. Hasil analisis pada tahap ini adalah aksi kebijakan (policy action). Analisis berikutnya adalah evaluasi implementasi kebijakan dengan memperhatikan tingkat kinerja dan dampak sebuah implementasi kebijakan. Hasil analisisnya berupa informasi kinerja yang akan menjadi dasar tindakan apakah kebijakan tersebut akan diteruskan atau sebaliknya.