Silahkan lampirkan jawaban pretest dan posttest anda langsung pada forum ini, jangan lupa lampirkan identitas diri seperti nama dan npm.
Forum Pretest dan Forum Posttest
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: Forum Pretest dan Forum Posttest
Nama : Khairun Nisa Meliala
Npm : 2215071039
Kelas : B
Tugas : Pretest
Menurut saya demokrasi itu sendiri adalah semua orang bebas mengeluarkan pendapat atau aspirasi dan kita juga harus mendengarkanan aspirasi dari orang lain. Terutama pejabat-pejabat pemerintah yang wajib mendengarkan aspirasi masyarakat. Pendengar aspirasi tersebut juga harus menjalnkan pendapat yang menurutnya baik untuk semua kalangan. Pemerintah juga harus mempunyai kebijakan untuk masyarakat disuatu negarapemerintah juga memilki pendapatnya yang baik buat masyarakt dan negara. Selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin kebebasan setiap orang untuk berpendapat.
Npm : 2215071039
Kelas : B
Tugas : Pretest
Menurut saya demokrasi itu sendiri adalah semua orang bebas mengeluarkan pendapat atau aspirasi dan kita juga harus mendengarkanan aspirasi dari orang lain. Terutama pejabat-pejabat pemerintah yang wajib mendengarkan aspirasi masyarakat. Pendengar aspirasi tersebut juga harus menjalnkan pendapat yang menurutnya baik untuk semua kalangan. Pemerintah juga harus mempunyai kebijakan untuk masyarakat disuatu negarapemerintah juga memilki pendapatnya yang baik buat masyarakt dan negara. Selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin kebebasan setiap orang untuk berpendapat.
Tugas : Posttest
Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat.
Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Terselenggaranya pemilu secara demokratis menjadi dambaan setiap warga negara Indonesia. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara. Hal ini yang sering disebut dengan prinsip one person, one vote, one value (opovov).
Nama : Nazhivan ST
NPM : 2215071035
Kelas : B
Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, biasanya melalui pemilihan umum atau perwakilan. Konsep ini pertama kali dikenal di Yunani Kuno, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka sendiri dan mempengaruhi kebijakan negara.
Demokrasi memiliki beberapa karakteristik utama, termasuk kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat, hak untuk memilih pemimpin yang diinginkan, sistem pemilihan yang adil dan transparan, dan peraturan hukum yang setara untuk semua orang.
Salah satu keuntungan utama dari demokrasi adalah partisipasi yang luas dari warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan negara. Setiap orang memiliki suara yang sama dan dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan. Hal ini mendorong partisipasi aktif dalam proses politik dan kesadaran akan pentingnya kebijakan publik.
Namun, demokrasi juga memiliki kelemahan dan tantangan tersendiri. Salah satunya adalah risiko terjadinya mobilitasi massa dan kelompok tertentu yang mencoba untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan negara dengan cara-cara yang tidak selalu adil dan demokratis. Selain itu, kurangnya partisipasi atau pemahaman yang buruk terhadap proses politik juga dapat mengurangi efektivitas sistem demokrasi.
Demokrasi juga dapat menjadi tidak efektif ketika pemerintah terlalu terfokus pada kepentingan dan keuntungan politik daripada melayani kepentingan publik secara umum. Jika pengambilan keputusan hanya didasarkan pada popularitas atau dukungan politik, maka kebijakan dan keputusan negara mungkin tidak mencerminkan kepentingan atau kebutuhan sebenarnya dari seluruh masyarakat.
Karena itu, untuk menjaga keberhasilan demokrasi, penting untuk mengembangkan partisipasi aktif dan pemahaman yang baik dari seluruh warga negara dalam proses politik, serta memperkuat sistem pengawasan dan kebijakan yang transparan dan akuntabel. Dengan cara ini, demokrasi dapat menjadi alat yang kuat untuk mewujudkan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
NPM : 2215071035
Kelas : B
Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, biasanya melalui pemilihan umum atau perwakilan. Konsep ini pertama kali dikenal di Yunani Kuno, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka sendiri dan mempengaruhi kebijakan negara.
Demokrasi memiliki beberapa karakteristik utama, termasuk kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat, hak untuk memilih pemimpin yang diinginkan, sistem pemilihan yang adil dan transparan, dan peraturan hukum yang setara untuk semua orang.
Salah satu keuntungan utama dari demokrasi adalah partisipasi yang luas dari warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan negara. Setiap orang memiliki suara yang sama dan dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan. Hal ini mendorong partisipasi aktif dalam proses politik dan kesadaran akan pentingnya kebijakan publik.
Namun, demokrasi juga memiliki kelemahan dan tantangan tersendiri. Salah satunya adalah risiko terjadinya mobilitasi massa dan kelompok tertentu yang mencoba untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan negara dengan cara-cara yang tidak selalu adil dan demokratis. Selain itu, kurangnya partisipasi atau pemahaman yang buruk terhadap proses politik juga dapat mengurangi efektivitas sistem demokrasi.
Demokrasi juga dapat menjadi tidak efektif ketika pemerintah terlalu terfokus pada kepentingan dan keuntungan politik daripada melayani kepentingan publik secara umum. Jika pengambilan keputusan hanya didasarkan pada popularitas atau dukungan politik, maka kebijakan dan keputusan negara mungkin tidak mencerminkan kepentingan atau kebutuhan sebenarnya dari seluruh masyarakat.
Karena itu, untuk menjaga keberhasilan demokrasi, penting untuk mengembangkan partisipasi aktif dan pemahaman yang baik dari seluruh warga negara dalam proses politik, serta memperkuat sistem pengawasan dan kebijakan yang transparan dan akuntabel. Dengan cara ini, demokrasi dapat menjadi alat yang kuat untuk mewujudkan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: Forum Pretest dan Forum Posttest
Achmad Abinazal Keanu Fradith
2215071057
Kelas B
Demokrasi memang tempat untuk orang-orang yang bersuara keras, tetapi bersuara keras untuk hal-hal yang lebih baik dan prosedural. Meski demokrasi dianggap ribut, banyak negara yang masih menggunakannya. Alasannya adalah karena negara dapat menjamin keamanan dan kemakmuran jangka panjang, demokrasi juga dianggap instrumen yang paling efektif untuk mencapai kesetaraan, pengurangan konflik dan partisipasi warga negara, dan warga negara yang tinggal di negara demokrasi cenderung memiliki harapan hidup yang tinggi. Namun saat ini demokrasi mengalami krisis karena beberapa alasan antara lain rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politisi, penurunan keanggotaan partai politik sehingga perintah pemerintah tidak terlihat transparan.
2215071057
Kelas B
Demokrasi memang tempat untuk orang-orang yang bersuara keras, tetapi bersuara keras untuk hal-hal yang lebih baik dan prosedural. Meski demokrasi dianggap ribut, banyak negara yang masih menggunakannya. Alasannya adalah karena negara dapat menjamin keamanan dan kemakmuran jangka panjang, demokrasi juga dianggap instrumen yang paling efektif untuk mencapai kesetaraan, pengurangan konflik dan partisipasi warga negara, dan warga negara yang tinggal di negara demokrasi cenderung memiliki harapan hidup yang tinggi. Namun saat ini demokrasi mengalami krisis karena beberapa alasan antara lain rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politisi, penurunan keanggotaan partai politik sehingga perintah pemerintah tidak terlihat transparan.
NAMA : RANI HAMELIA PUTRI
NPM : 2215071046
KELAS : B
TUGAS PRETEST
Sistem Demokrasi adalah sistem yang sangat bagus yang dijalani oleh suatu negara, karena banyak membawa dampak positif, tapi akhir-akhir ini sistem Demokrasi telah banyak melenceng dari apa yang diharapkan.
NPM : 2215071046
KELAS : B
TUGAS PRETEST
Sistem Demokrasi adalah sistem yang sangat bagus yang dijalani oleh suatu negara, karena banyak membawa dampak positif, tapi akhir-akhir ini sistem Demokrasi telah banyak melenceng dari apa yang diharapkan.
NAMA : RANI HAMELIA PUTRI
NPM : 2215071046
KELAS : B
TUGAS : Posstest
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada.
Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional, Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.
Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum Padahal trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
NPM : 2215071046
KELAS : B
TUGAS : Posstest
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada.
Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional, Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.
Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum Padahal trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: Forum Pretest dan Forum Posttest
oleh Assyifa Khaerunnisa Atmi -
Nama : Assyifa Khaerunnisa Atmi
NPM : 2215071045
Kelas : B
Tugas : Pretest
Demokrasi itu gaduh tetapi tetap bertahan dan banyak negara yang menganutnya. Demokrasi memfasilitasi silang pendapat selain itu demokrasi juga menjamin kebebasan untuk berpendapat. Maka dari itu, demokrasi dikenal dengan tempat orang berisik yang saling menyuarakan pendapatnya. Banyak negara yang tetap memilih sistem demokrasi ini karena negara yang sistem demokrasinya baik akan mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang, mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, serta meningkatkan partisipasi publik. Contohnya adalah penegakan HAM negara yang menganut sistem demokrasi memiliki skor penegakan HAM tertinggi. Sejak akhir 1980an negara yang menganut demokrasi meningkat pesat, sebaliknya semakin banyak rezim autokrasi yang berjatuhan. Kini, beberapa analisis menyatakan demokrasi berada di fase krisis. Banyak negara yang turun rank demokrasinya, yang biasanya disebabkan dari rendahnya kepercayaan pemerintah terhadap politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik sehingga regulasi pemerintah dianggap tidak transparan. Menurut Winston Churchill " demokrasi adalah sistem pemerintah paling buruk, tapi tidak ada yang lebih baik dari itu"
Tugas : Posttest
Pemilu serentak pada tahun 2019 merupakan pemilu pertama di Indonesia yang dimana pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan legislatif. Pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformal. Maka pilpres dan pilreg 2019 harus disikapi sesuai nilai nilai dari pancasila. Pemilu 2019 ini juga tidak jauh dari isu politisasi identitas dan agama. Dilihat dari pengalaman setiap dilaksanakannya pemilu juga terlihat bahwa permasalahan yang dihadapi relatif sama yaitu perilaku distributif yaitu melanggar hukum dan menghalalkan semua cara.
Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu juga berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu serta hasil dari pemilu. Salah satu isu krusial pilpres 2019 ini adalah politisasi birokrasi yang dimana persoalannya adalah bagaimana menjadikan birokrasi agar tetap profesional, independen dan netral secara politik dalam pemilu ini. Tantangan demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum yang kurang memadai. Pemilu 2019 yang kompleks dikarenakan tingkat kerumitan yang tinggi serta hasil yang dipersoalkan menjadi pelajaran berharga. Karena dari tantangan tersebut membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit untuk dibangun. Serta sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia belum mampu menunjukkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
NPM : 2215071045
Kelas : B
Tugas : Pretest
Demokrasi itu gaduh tetapi tetap bertahan dan banyak negara yang menganutnya. Demokrasi memfasilitasi silang pendapat selain itu demokrasi juga menjamin kebebasan untuk berpendapat. Maka dari itu, demokrasi dikenal dengan tempat orang berisik yang saling menyuarakan pendapatnya. Banyak negara yang tetap memilih sistem demokrasi ini karena negara yang sistem demokrasinya baik akan mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang, mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, serta meningkatkan partisipasi publik. Contohnya adalah penegakan HAM negara yang menganut sistem demokrasi memiliki skor penegakan HAM tertinggi. Sejak akhir 1980an negara yang menganut demokrasi meningkat pesat, sebaliknya semakin banyak rezim autokrasi yang berjatuhan. Kini, beberapa analisis menyatakan demokrasi berada di fase krisis. Banyak negara yang turun rank demokrasinya, yang biasanya disebabkan dari rendahnya kepercayaan pemerintah terhadap politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik sehingga regulasi pemerintah dianggap tidak transparan. Menurut Winston Churchill " demokrasi adalah sistem pemerintah paling buruk, tapi tidak ada yang lebih baik dari itu"
Tugas : Posttest
Pemilu serentak pada tahun 2019 merupakan pemilu pertama di Indonesia yang dimana pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan legislatif. Pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformal. Maka pilpres dan pilreg 2019 harus disikapi sesuai nilai nilai dari pancasila. Pemilu 2019 ini juga tidak jauh dari isu politisasi identitas dan agama. Dilihat dari pengalaman setiap dilaksanakannya pemilu juga terlihat bahwa permasalahan yang dihadapi relatif sama yaitu perilaku distributif yaitu melanggar hukum dan menghalalkan semua cara.
Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu juga berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu serta hasil dari pemilu. Salah satu isu krusial pilpres 2019 ini adalah politisasi birokrasi yang dimana persoalannya adalah bagaimana menjadikan birokrasi agar tetap profesional, independen dan netral secara politik dalam pemilu ini. Tantangan demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum yang kurang memadai. Pemilu 2019 yang kompleks dikarenakan tingkat kerumitan yang tinggi serta hasil yang dipersoalkan menjadi pelajaran berharga. Karena dari tantangan tersebut membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit untuk dibangun. Serta sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia belum mampu menunjukkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
Nama : Yemima Glory
Npm : 2215071054
Kelas : B
Demokrasi adalah suatu hal yang dijadikan untuk mengutarakan pendapat, yang mungkin aja akan membuat suatu keberisikan atau ketidaksepahamanan, tapi selagi itu demokrasi yang masih dalam konteks dan masih sesuai dengan prosedur mungkin tidak akan ada persoalan.
Banyak negara yg menjadikan itu pilihan sistemnya, dengan alasan utamanya karena negara yg sistem demokrasinya mampu lebih baik dalam mempertahankan keamanan dan kemakmuran, serta efektif untuk mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan keaktifan masyarakat. Tetapi akhir"ini, beberapa analisis mengungkapkan bahwa demokrasi berada dalam fase krisis, hal itu dengan adanya alasan seperti turunnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan parpol, regulasi pemerintah yg tak transparan.
Npm : 2215071054
Kelas : B
Demokrasi adalah suatu hal yang dijadikan untuk mengutarakan pendapat, yang mungkin aja akan membuat suatu keberisikan atau ketidaksepahamanan, tapi selagi itu demokrasi yang masih dalam konteks dan masih sesuai dengan prosedur mungkin tidak akan ada persoalan.
Banyak negara yg menjadikan itu pilihan sistemnya, dengan alasan utamanya karena negara yg sistem demokrasinya mampu lebih baik dalam mempertahankan keamanan dan kemakmuran, serta efektif untuk mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan keaktifan masyarakat. Tetapi akhir"ini, beberapa analisis mengungkapkan bahwa demokrasi berada dalam fase krisis, hal itu dengan adanya alasan seperti turunnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan parpol, regulasi pemerintah yg tak transparan.
Seperti halnya dalam pemilihan umum (pemilu) yan terjadi beberapa tahun lalu di Indonesia yang terkait dengan politisasi identitas sebagai tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Politisasi identitas ini dapat menimbulkan polarisasi yang memperburuk suasana politik di tanah air.
Jadi sebagai warga negara demokrasi, kita harus bijak dalam adanya ketidaksepahaman antara pendapat serta dampak yang akan diberikan terhadap kehidupan bernegara,jangan sampai hal tersebut memicu kegaduhan yang mengakibatkan perpecahan serta negara juga haruslah bersifat transparan dan harus mengutamakan kepentingan umum bukan kepentingan sendiri.
Jadi sebagai warga negara demokrasi, kita harus bijak dalam adanya ketidaksepahaman antara pendapat serta dampak yang akan diberikan terhadap kehidupan bernegara,jangan sampai hal tersebut memicu kegaduhan yang mengakibatkan perpecahan serta negara juga haruslah bersifat transparan dan harus mengutamakan kepentingan umum bukan kepentingan sendiri.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: Forum Pretest dan Forum Posttest
Nama : Juven Randy Sirait
NPM : 2215071031
Kelas : B
Pretest
Demokrasi itu memang tempat orang berisik, tetapi berisik untuk hal yang lebih baik dan sesuai prosedural. Walaupun demokrasi di anggap berisik, tetapi banyak negara masih menggunakan nya. Alasannya yaitu negara bisa mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang, demokrasi juga dianggap alat paling efektif mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik serta warga yang hidup di negara demokrasi cenderung mempunyai angka harapan hidup yang tinggi. Namun saat ini demokrasi sedang di Landa krisis karena beberapa alasan yaitu rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik, hingga regulasi pemerintah di anggap tidak transparan
Posttest
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung
fluktuatif dan belum berjalan secara regular
karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai
politik, civil society, media massa) belum
berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai
pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan
untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi
kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan
unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan
akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal
tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen
semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan
yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses
pendalaman demokrasi akan terhambat ketika
parpol melalui para elitenya dan stakeholders
terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak
mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung
constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai
demokrasi substansial, khususnya yang terkait
dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias
kompetisi, political equality, dan peningkatan
political responsiveness.
Tantangan pendalaman demokrasi semakin
besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan
hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak
hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan
demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi
ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan
sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional
di medsos, ujaran kebencian dan maraknya
berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan
dengan sengketa dan konflik.
Beberapa masalah yang muncul selama
tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan
solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa
masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya
perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum
mampu mengefektifkan dan memaksimalkan
peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab,
tata kelola pemilu yang belum mampu
mengakomodasi keragaman masyarakat, dan
kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan
rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.
Kepercayaan sebagian publik terhadap
netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap
penyelenggara pemilu dan institusi penegak
hukum. Padahal trust building merupakan suatu
keniscayaan dalam proses deepening democracy/
konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa
saling percaya di antara penyelenggara pemilu,
parpol dan masyarakat menjadi syarat utama
terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan
penopang terwujudnya stabilitas politik dan
keamanan dalam masyarakat. Secara teoretis
konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam
jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara
pemilu, pemerintah, dan institusi penegak
hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan
independensinya, tidak partisan dan memiliki
komitmen yang tinggi dalam menyukseskan
pemilu.
Proses pendalaman demokrasi/konslidasi
demokrasi memerlukan peran penting
stakeholders terkait pemilu dan juga elemenelemen kekuatan lainnya seperti civil society,
elite/aktor, media massa dan medsos serta
lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan
partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal
forces) tersebut sangat diperlukan. Civil society,
misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal
pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi
pemasok berita yang obyektif dan melakukan
kontrol sosial yang berpihak pada rakyat.
Berkenaan dengan hal tersebut semua
stakeholders terkait pemilu seperti partai
politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu,
DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan
institusi penegak hukum perlu bersinergi secara
profesional untuk memperbaiki kepercayaan
publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut
perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu,
konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada
tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat
kepada para stakeholders tersebut. Karena itu
bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan
semakin besar kemungkinan munculnya public
trust dan pemilu yang damai.
NPM : 2215071031
Kelas : B
Pretest
Demokrasi itu memang tempat orang berisik, tetapi berisik untuk hal yang lebih baik dan sesuai prosedural. Walaupun demokrasi di anggap berisik, tetapi banyak negara masih menggunakan nya. Alasannya yaitu negara bisa mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang, demokrasi juga dianggap alat paling efektif mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik serta warga yang hidup di negara demokrasi cenderung mempunyai angka harapan hidup yang tinggi. Namun saat ini demokrasi sedang di Landa krisis karena beberapa alasan yaitu rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik, hingga regulasi pemerintah di anggap tidak transparan
Posttest
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung
fluktuatif dan belum berjalan secara regular
karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai
politik, civil society, media massa) belum
berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai
pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan
untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi
kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan
unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan
akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal
tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen
semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan
yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses
pendalaman demokrasi akan terhambat ketika
parpol melalui para elitenya dan stakeholders
terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak
mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung
constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai
demokrasi substansial, khususnya yang terkait
dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias
kompetisi, political equality, dan peningkatan
political responsiveness.
Tantangan pendalaman demokrasi semakin
besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan
hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak
hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan
demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi
ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan
sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional
di medsos, ujaran kebencian dan maraknya
berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan
dengan sengketa dan konflik.
Beberapa masalah yang muncul selama
tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan
solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa
masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya
perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum
mampu mengefektifkan dan memaksimalkan
peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab,
tata kelola pemilu yang belum mampu
mengakomodasi keragaman masyarakat, dan
kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan
rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.
Kepercayaan sebagian publik terhadap
netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap
penyelenggara pemilu dan institusi penegak
hukum. Padahal trust building merupakan suatu
keniscayaan dalam proses deepening democracy/
konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa
saling percaya di antara penyelenggara pemilu,
parpol dan masyarakat menjadi syarat utama
terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan
penopang terwujudnya stabilitas politik dan
keamanan dalam masyarakat. Secara teoretis
konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam
jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara
pemilu, pemerintah, dan institusi penegak
hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan
independensinya, tidak partisan dan memiliki
komitmen yang tinggi dalam menyukseskan
pemilu.
Proses pendalaman demokrasi/konslidasi
demokrasi memerlukan peran penting
stakeholders terkait pemilu dan juga elemenelemen kekuatan lainnya seperti civil society,
elite/aktor, media massa dan medsos serta
lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan
partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal
forces) tersebut sangat diperlukan. Civil society,
misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal
pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi
pemasok berita yang obyektif dan melakukan
kontrol sosial yang berpihak pada rakyat.
Berkenaan dengan hal tersebut semua
stakeholders terkait pemilu seperti partai
politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu,
DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan
institusi penegak hukum perlu bersinergi secara
profesional untuk memperbaiki kepercayaan
publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut
perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu,
konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada
tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat
kepada para stakeholders tersebut. Karena itu
bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan
semakin besar kemungkinan munculnya public
trust dan pemilu yang damai.
Nama : Dhea Leysia
NPM : 2215071050
Kelas : B
Pretest :
Sistem demokrasi pada dasarnya memang memberikan ruang bagi setiap orang untuk bersuara atau menyampaikan pendapat. Karena dari semua sistem negara yg ada di dunia dan yg pernah dicoba, demokrasi yang menjamin hak suara seluruh rakyat negara tersebut.
Postest :
Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu, semua pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara substansial. Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Sejauh ini Indonesia dapat melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang berharga. Pemilu berkualitas memerlukan partai politik. Penting sekali karena pemilu tidak hanya menjadi sarana
suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tetapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan mengenai NKRI. Tantangan besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
NPM : 2215071050
Kelas : B
Pretest :
Sistem demokrasi pada dasarnya memang memberikan ruang bagi setiap orang untuk bersuara atau menyampaikan pendapat. Karena dari semua sistem negara yg ada di dunia dan yg pernah dicoba, demokrasi yang menjamin hak suara seluruh rakyat negara tersebut.
Postest :
Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu, semua pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara substansial. Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Sejauh ini Indonesia dapat melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang berharga. Pemilu berkualitas memerlukan partai politik. Penting sekali karena pemilu tidak hanya menjadi sarana
suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tetapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan mengenai NKRI. Tantangan besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
Nama : Sulthan Rahmatsyah
Kelas : B
NPM : 2215071043
TUGAS : PRETEST
SISTEM POLITIK DEMOKRASI MERUPAKAN SISTEM POLITIK YANG SANGAT EFEKTIF, DIMANA MELIBATKAN KALANGAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN BER POLITIK. NAMUN SANGAT DI SAYANGKAN SISTEM POLITIK DEMOKRASI SAAT INI JUSTRU TIDAK SI SENANGI OLEH MASYARAKAT DIKARENAKAN KURANG TRANSPARASI PEMERINTAH DALAM BER POLITIK.
TUGAS POST TEST
Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kelas : B
NPM : 2215071043
TUGAS : PRETEST
SISTEM POLITIK DEMOKRASI MERUPAKAN SISTEM POLITIK YANG SANGAT EFEKTIF, DIMANA MELIBATKAN KALANGAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN BER POLITIK. NAMUN SANGAT DI SAYANGKAN SISTEM POLITIK DEMOKRASI SAAT INI JUSTRU TIDAK SI SENANGI OLEH MASYARAKAT DIKARENAKAN KURANG TRANSPARASI PEMERINTAH DALAM BER POLITIK.
TUGAS POST TEST
Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: Forum Pretest dan Forum Posttest
Nama: Anantha Cakra Pramudia
Npm: 2215071052
Kelas: B
-Jawaban Pretest
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, keputusan politik dibuat oleh suara mayoritas orang yang dipilih oleh hak pilih universal. Pada dasarnya demokrasi memberikan hak suara dan partisipasi kepada rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.
Salah satu keuntungan terpenting dari demokrasi adalah memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam keputusan politik. Hal ini memungkinkan individu untuk mengekspresikan pendapat mereka dan memilih perwakilan mereka sendiri untuk memperjuangkan kepentingan mereka dalam pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat mengendalikan kebijakan pemerintah, sehingga pengambilan keputusan memperhatikan kepentingan bersama. Demokrasi juga cenderung menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan damai ketika orang merasa bahwa pemerintah lebih memperhatikan mereka dan mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap negara mereka.
Namun, demokrasi juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan terbesar dari demokrasi adalah keputusan yang dibuat belum tentu yang terbaik untuk seluruh negara karena dibuat oleh mayoritas, yang belum tentu mewakili kepentingan minoritas. Selain itu, demokrasi bisa memakan waktu dan mahal, terutama dalam kasus proses pemilu yang berulang. Demokrasi juga terkadang menghasilkan politisi yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, bukan kepentingan rakyat.
Singkatnya, demokrasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus diperhatikan. Sementara demokrasi memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam keputusan politik, itu juga dapat menyebabkan keputusan yang tidak optimal bagi negara secara keseluruhan. Oleh karena itu penting untuk terus mengembangkan sistem demokrasi untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi kerugian
-Jawaban Post test
Meskipun demokrasi terus berkembang di Indonesia, masih terdapat permasalahan pada pilar-pilar demokrasi yang belum terlaksana dengan baik. Pilpres 2019 gagal melahirkan kepemimpinan yang kuat dan membangun kepercayaan publik, terbukti dengan gejolak sosial yang merebak pasca-publikasi hasil rangkuman Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu calon menolak hasil pemilihan, sehingga Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan hasil pemilihan presiden, karena kedua calon sama-sama mengklaim sebagai pemenang pemilihan presiden. Artikel ini menyoroti pentingnya pendalaman demokrasi, pemilihan presiden yang adil, pemerintahan yang efektif dan membangun kepercayaan publik untuk memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Artikel ini juga membahas politisasi identitas sebagai tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Politisasi identitas seperti agama, suku dan gender dapat memecah belah masyarakat dan mengganggu stabilitas politik. Politisasi identitas juga dapat menimbulkan polarisasi yang memperburuk suasana politik di tanah air. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pemilihan pemimpin yang adil dan kredibel untuk memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Artikel ini menekankan bahwa pemilihan presiden yang adil dan kredibel, pemerintahan yang efektif, dan membangun kepercayaan publik merupakan faktor penting dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Selain itu, politisasi identitas harus diatasi untuk memperkuat stabilitas politik dan mencegah memburuknya suasana politik melalui polarisasi. Demokrasi Indonesia memerlukan upaya dan perhatian lebih untuk meningkatkan kualitas dan konsolidasi demokrasi agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
Npm: 2215071052
Kelas: B
-Jawaban Pretest
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, keputusan politik dibuat oleh suara mayoritas orang yang dipilih oleh hak pilih universal. Pada dasarnya demokrasi memberikan hak suara dan partisipasi kepada rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.
Salah satu keuntungan terpenting dari demokrasi adalah memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam keputusan politik. Hal ini memungkinkan individu untuk mengekspresikan pendapat mereka dan memilih perwakilan mereka sendiri untuk memperjuangkan kepentingan mereka dalam pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat mengendalikan kebijakan pemerintah, sehingga pengambilan keputusan memperhatikan kepentingan bersama. Demokrasi juga cenderung menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan damai ketika orang merasa bahwa pemerintah lebih memperhatikan mereka dan mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap negara mereka.
Namun, demokrasi juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan terbesar dari demokrasi adalah keputusan yang dibuat belum tentu yang terbaik untuk seluruh negara karena dibuat oleh mayoritas, yang belum tentu mewakili kepentingan minoritas. Selain itu, demokrasi bisa memakan waktu dan mahal, terutama dalam kasus proses pemilu yang berulang. Demokrasi juga terkadang menghasilkan politisi yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, bukan kepentingan rakyat.
Singkatnya, demokrasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus diperhatikan. Sementara demokrasi memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam keputusan politik, itu juga dapat menyebabkan keputusan yang tidak optimal bagi negara secara keseluruhan. Oleh karena itu penting untuk terus mengembangkan sistem demokrasi untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi kerugian
-Jawaban Post test
Meskipun demokrasi terus berkembang di Indonesia, masih terdapat permasalahan pada pilar-pilar demokrasi yang belum terlaksana dengan baik. Pilpres 2019 gagal melahirkan kepemimpinan yang kuat dan membangun kepercayaan publik, terbukti dengan gejolak sosial yang merebak pasca-publikasi hasil rangkuman Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu calon menolak hasil pemilihan, sehingga Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan hasil pemilihan presiden, karena kedua calon sama-sama mengklaim sebagai pemenang pemilihan presiden. Artikel ini menyoroti pentingnya pendalaman demokrasi, pemilihan presiden yang adil, pemerintahan yang efektif dan membangun kepercayaan publik untuk memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Artikel ini juga membahas politisasi identitas sebagai tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Politisasi identitas seperti agama, suku dan gender dapat memecah belah masyarakat dan mengganggu stabilitas politik. Politisasi identitas juga dapat menimbulkan polarisasi yang memperburuk suasana politik di tanah air. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pemilihan pemimpin yang adil dan kredibel untuk memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Artikel ini menekankan bahwa pemilihan presiden yang adil dan kredibel, pemerintahan yang efektif, dan membangun kepercayaan publik merupakan faktor penting dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Selain itu, politisasi identitas harus diatasi untuk memperkuat stabilitas politik dan mencegah memburuknya suasana politik melalui polarisasi. Demokrasi Indonesia memerlukan upaya dan perhatian lebih untuk meningkatkan kualitas dan konsolidasi demokrasi agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: Forum Pretest dan Forum Posttest
Nama : Salsabila Yumaramadanti
Npm : 2215071060
Kelas : B
- Tugas Pre test :
Demokrasi itu Gaduh, tapi kenapa Bertahan dan Dianut banyak negara?
Menurut pendapat saya, Demokrasi memang lah tempat kita bebas memberikan pendapat atau berpendapat, hal lumrah atau wajar memang demokrasi tempat kita untuk berargumen, temapt kebisingan, tempat dimana orang2 beradu argumen bahkan ribut, tetapi ribut yang masih dalam konteks demokrasi yang prosedural sesuai dengan prosedurnya. Alasan banyak nya negara memilih demokrasi karena :
1. dapat mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang
2. alat paling efektif mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik
dari segi HAM negara yang menganut demokrasi memilih skor penegakan HAM yang lebih tinggi dan warga yang tinghal di negara demokrasi ialah memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi. Perbandingan negara demokrasi dan non-demokrasi :
Negara Demokrasi :
1. mereka memiliki tingkat perkembangan manusia yang lebih tinggi
2. negara lebih kaya raya
3. angka korupsi yang rendah
4. warga lebih bahagia dan sehat
5. warga negara lebih banyak jaminan atas hak manusia
tetapi bukan berarti demokrasi adalah sistem yang sempurna
demokrasi dilanda krisis penyebabnya :
1. rendahya kepercayaan kepada
pemerintah dan politikus
2. penurunan jumlah anggota partai politik
3. regulasi pemerintah dianggap tidak transparan
demokrasi bukanlah tujuan, melainkan perjalanan yg kita tempuh bersama. Mantan perdana menteri Inggris pernah berkata " Demokrasi adalah sistem pemerintahan paling buruk. tapi tidak ada yang lebih baik dari itu "
jadi, kita dapat menerapkan sistem demokrasi dengan menerapkan perubahan2 yang lebih baik agar demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang sempurna
- Tugas Post test :
Menurut analisis saya, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di dunia dengan urutan ke 5. Demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor, politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil mampu mengedepankan tindakan
demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.
Contohnya pelaksanaan pilpres, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut. Oleh karena itu, dalam studi ini pilpres dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata, melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional. Sebagai instrumen pendalaman demokrasi, pilpres merupakan upaya penciptaan pemerintahan yang efektif pasca pemilu. Penerapan sikap demokratis dalam pemilu merupakan awal kejayaan dari sebuah negara memilih dengan jujur, berani, dan adil.
Npm : 2215071060
Kelas : B
- Tugas Pre test :
Demokrasi itu Gaduh, tapi kenapa Bertahan dan Dianut banyak negara?
Menurut pendapat saya, Demokrasi memang lah tempat kita bebas memberikan pendapat atau berpendapat, hal lumrah atau wajar memang demokrasi tempat kita untuk berargumen, temapt kebisingan, tempat dimana orang2 beradu argumen bahkan ribut, tetapi ribut yang masih dalam konteks demokrasi yang prosedural sesuai dengan prosedurnya. Alasan banyak nya negara memilih demokrasi karena :
1. dapat mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang
2. alat paling efektif mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik
dari segi HAM negara yang menganut demokrasi memilih skor penegakan HAM yang lebih tinggi dan warga yang tinghal di negara demokrasi ialah memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi. Perbandingan negara demokrasi dan non-demokrasi :
Negara Demokrasi :
1. mereka memiliki tingkat perkembangan manusia yang lebih tinggi
2. negara lebih kaya raya
3. angka korupsi yang rendah
4. warga lebih bahagia dan sehat
5. warga negara lebih banyak jaminan atas hak manusia
tetapi bukan berarti demokrasi adalah sistem yang sempurna
demokrasi dilanda krisis penyebabnya :
1. rendahya kepercayaan kepada
pemerintah dan politikus
2. penurunan jumlah anggota partai politik
3. regulasi pemerintah dianggap tidak transparan
demokrasi bukanlah tujuan, melainkan perjalanan yg kita tempuh bersama. Mantan perdana menteri Inggris pernah berkata " Demokrasi adalah sistem pemerintahan paling buruk. tapi tidak ada yang lebih baik dari itu "
jadi, kita dapat menerapkan sistem demokrasi dengan menerapkan perubahan2 yang lebih baik agar demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang sempurna
- Tugas Post test :
Menurut analisis saya, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di dunia dengan urutan ke 5. Demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor, politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil mampu mengedepankan tindakan
demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.
Contohnya pelaksanaan pilpres, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut. Oleh karena itu, dalam studi ini pilpres dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata, melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional. Sebagai instrumen pendalaman demokrasi, pilpres merupakan upaya penciptaan pemerintahan yang efektif pasca pemilu. Penerapan sikap demokratis dalam pemilu merupakan awal kejayaan dari sebuah negara memilih dengan jujur, berani, dan adil.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: Forum Pretest dan Forum Posttest
Nama : Albi Rifki Alhanif
Npm : 2215071033
Kelas : B
Pretest
Yang penting dalam situasi seperti ini jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuatmu kacau. Yang penting ribut dan berisiknya itu masih dalam konteks . Demokrasi yang prosedural tidak ada persoalan Demokrasi itu memang tempat orang berisik, tetapi berisik untuk hal yang lebih baik dan sesuai prosedural. Walaupun demokrasi di anggap berisik, tetapi banyak negara masih menggunakan nya. Alasannya yaitu negara bisa mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang, demokrasi juga dianggap alat paling efektif mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik serta warga yang hidup di negara demokrasi cenderung mempunyai angka harapan hidup yang tinggi. Namun saat ini demokrasi sedang di Landa krisis karena beberapa alasan yaitu rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik, hingga regulasi pemerintah di anggap tidak transparan.
Posttes
Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar
empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun
2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres)
memiliki konstelasi politik yang lebih menyita
perhatian publik.Sebagaimana diketahui, untuk
kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali
berhadapan dengan Prabowo Subianto, head
to head, untuk memperebutkan kursi presiden.
Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga
diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua
kubu pendukung capres. Tak ayal bara pilpres
pun cenderung semakin mempertajam timbulnya
pembelahan sosial dalam masyarakat.
Deepening Democracy dan Tantangannya
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai
sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan
makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi
memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan
penting yang harus dilalui, seperti proses
konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan
Laurence Whitehead (1989), konsolidasi
demokrasi merupakan salah satu sarana untuk
meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh
lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi.
Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu
merupakan sarana dan momentum terbaik bagi
rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi
politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di
lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya
secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan
pemilu (pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah
dan pemilihan presiden) dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa
untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai
amanat para pendiri bangsa. Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan
demokrasi yang substansial, reformasi politik
dan pemilu juga menuntut lahirnya reformasi
birokrasi yang profesional terbebas dari
pragmatisme dan kooptasi partai politik dan
penguasa. Ketidaknetralan birokrasi dalam
pemilu bisa berakibat pada lemahnya legitimasi
kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan
hasilnya. Sejauh ini tataran empirik menunjukkan
adanya tarikan politik, khususnya, dari penguasa
terhadap birokrasi. Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung
fluktuatif dan belum berjalan secara regular
karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai
politik, civil society, media massa) belum
berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai
pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan
untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi
kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan
unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan
akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal
tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen
semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan
yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses
pendalaman demokrasi akan terhambat ketika
parpol melalui para elitenya dan stakeholders
terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung
constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai
demokrasi substansial, khususnya yang terkait
dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias
kompetisi, political equality, dan peningkatan
political responsiveness.
Tantangan pendalaman demokrasi semakin
besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan
hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak
hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan
demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi
ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan
sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional
di medsos, ujaran kebencian dan maraknya
berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan
dengan sengketa dan konflik. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan
pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019
yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang
cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan
menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu
yang berkualitas memerlukan parpol dan
koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting
karena pemilu tidak hanya merupakan sarana
suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil
dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi
ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI.
Tantangan yang cukup besar dalam menjalani
pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi
demokrasi yang berkualitas sulit terbangun.
Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup
dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor
4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum
mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara
yang menjalankan demokrasi substantif.
Npm : 2215071033
Kelas : B
Pretest
Yang penting dalam situasi seperti ini jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuatmu kacau. Yang penting ribut dan berisiknya itu masih dalam konteks . Demokrasi yang prosedural tidak ada persoalan Demokrasi itu memang tempat orang berisik, tetapi berisik untuk hal yang lebih baik dan sesuai prosedural. Walaupun demokrasi di anggap berisik, tetapi banyak negara masih menggunakan nya. Alasannya yaitu negara bisa mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang, demokrasi juga dianggap alat paling efektif mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik serta warga yang hidup di negara demokrasi cenderung mempunyai angka harapan hidup yang tinggi. Namun saat ini demokrasi sedang di Landa krisis karena beberapa alasan yaitu rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik, hingga regulasi pemerintah di anggap tidak transparan.
Posttes
Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar
empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun
2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres)
memiliki konstelasi politik yang lebih menyita
perhatian publik.Sebagaimana diketahui, untuk
kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali
berhadapan dengan Prabowo Subianto, head
to head, untuk memperebutkan kursi presiden.
Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga
diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua
kubu pendukung capres. Tak ayal bara pilpres
pun cenderung semakin mempertajam timbulnya
pembelahan sosial dalam masyarakat.
Deepening Democracy dan Tantangannya
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai
sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan
makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi
memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan
penting yang harus dilalui, seperti proses
konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan
Laurence Whitehead (1989), konsolidasi
demokrasi merupakan salah satu sarana untuk
meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh
lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi.
Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu
merupakan sarana dan momentum terbaik bagi
rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi
politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di
lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya
secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan
pemilu (pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah
dan pemilihan presiden) dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa
untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai
amanat para pendiri bangsa. Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan
demokrasi yang substansial, reformasi politik
dan pemilu juga menuntut lahirnya reformasi
birokrasi yang profesional terbebas dari
pragmatisme dan kooptasi partai politik dan
penguasa. Ketidaknetralan birokrasi dalam
pemilu bisa berakibat pada lemahnya legitimasi
kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan
hasilnya. Sejauh ini tataran empirik menunjukkan
adanya tarikan politik, khususnya, dari penguasa
terhadap birokrasi. Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung
fluktuatif dan belum berjalan secara regular
karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai
politik, civil society, media massa) belum
berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai
pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan
untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi
kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan
unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan
akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal
tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen
semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan
yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses
pendalaman demokrasi akan terhambat ketika
parpol melalui para elitenya dan stakeholders
terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung
constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai
demokrasi substansial, khususnya yang terkait
dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias
kompetisi, political equality, dan peningkatan
political responsiveness.
Tantangan pendalaman demokrasi semakin
besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan
hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak
hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan
demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi
ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan
sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional
di medsos, ujaran kebencian dan maraknya
berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan
dengan sengketa dan konflik. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan
pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019
yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang
cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan
menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu
yang berkualitas memerlukan parpol dan
koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting
karena pemilu tidak hanya merupakan sarana
suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil
dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi
ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI.
Tantangan yang cukup besar dalam menjalani
pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi
demokrasi yang berkualitas sulit terbangun.
Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup
dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor
4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum
mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara
yang menjalankan demokrasi substantif.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: Forum Pretest dan Forum Posttest
NAMA : AMANDA KESIA TEODORA BR BUKIT
NPM : 2215071034
KELAS : B
PRETEST
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.Tetapi demokrasi juga dapat menjadi tidak efektif ketika pemerintah terlalu terfokus pada kepentingan dan keuntungan politik daripada melayani kepentingan publik secara umum. Jika pengambilan keputusan hanya didasarkan pada popularitas atau dukungan politik, maka kebijakan dan keputusan negara mungkin tidak mencerminkan kepentingan atau kebutuhan sebenarnya dari seluruh masyarakat.
POSTTEST
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai
sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat’. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan
demokrasi, contoh tersebut menyiratkan
pentingnya pembenahan birokrasi. Secara
konseptual demokratisasi dan debirokratisasi
berjalan seiring dan saling melengkapi. Dengan
kata lain, perubahan sistem politik dari sistem
otoritarian ke sistem demokrasi seharusnya
mampu mengubah secara signifikan birokrasi,
termasuk birokrasi kepemiluan.
Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan
yang efektif.
NPM : 2215071034
KELAS : B
PRETEST
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.Tetapi demokrasi juga dapat menjadi tidak efektif ketika pemerintah terlalu terfokus pada kepentingan dan keuntungan politik daripada melayani kepentingan publik secara umum. Jika pengambilan keputusan hanya didasarkan pada popularitas atau dukungan politik, maka kebijakan dan keputusan negara mungkin tidak mencerminkan kepentingan atau kebutuhan sebenarnya dari seluruh masyarakat.
POSTTEST
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai
sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat’. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan
demokrasi, contoh tersebut menyiratkan
pentingnya pembenahan birokrasi. Secara
konseptual demokratisasi dan debirokratisasi
berjalan seiring dan saling melengkapi. Dengan
kata lain, perubahan sistem politik dari sistem
otoritarian ke sistem demokrasi seharusnya
mampu mengubah secara signifikan birokrasi,
termasuk birokrasi kepemiluan.
Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan
yang efektif.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: Forum Pretest dan Forum Posttest
oleh Deri Aulia Rahman 2215071049 -
NAMA : Deri Aulia Rahman
NPM. : 2215071049
KELAS : B
Tugas Pretest
Banyak negara di dunia menggunakan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianggap tepat bagi negaranya. Peran demokrasi dalam suatu negara memang dinilai sangat menguntungkan, terutama bagi rakyat. Karena pada dasarnya, demokrasi sangat memberikan ruang terbuka bagi setiap warga negara untuk bersuara atau menyampaikan pendapat. Bahkan, dalam menentukan kebijakan publik juga tidak terlepas dari campur tangan warga negaranya. Selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin kebebasan setiap orang untuk berpendapat.
Tugas posttest
Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar
empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun
2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres)
memiliki konstelasi politik yang lebih menyita
perhatian publik.Sebagaimana diketahui, untuk
kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali
berhadapan dengan Prabowo Subianto, head
to head, untuk memperebutkan kursi presiden.Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima
pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak
pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres
dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan
pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019
menjadi test case penguatan sistem presidensial,
pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang
terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu,
semua pihak harus berkomitmen untuk selalu
meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara
prosedural, melainkan juga secara substansial.
Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu
disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa,
profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila. demokrasi sangat penting diciptakan dalam pilu karena prinsip demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. sangat bagus karena menciptakan pemilu yang jujur dan transparan.
NPM. : 2215071049
KELAS : B
Tugas Pretest
Banyak negara di dunia menggunakan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianggap tepat bagi negaranya. Peran demokrasi dalam suatu negara memang dinilai sangat menguntungkan, terutama bagi rakyat. Karena pada dasarnya, demokrasi sangat memberikan ruang terbuka bagi setiap warga negara untuk bersuara atau menyampaikan pendapat. Bahkan, dalam menentukan kebijakan publik juga tidak terlepas dari campur tangan warga negaranya. Selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin kebebasan setiap orang untuk berpendapat.
Tugas posttest
Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar
empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun
2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres)
memiliki konstelasi politik yang lebih menyita
perhatian publik.Sebagaimana diketahui, untuk
kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali
berhadapan dengan Prabowo Subianto, head
to head, untuk memperebutkan kursi presiden.Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima
pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak
pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres
dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan
pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019
menjadi test case penguatan sistem presidensial,
pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang
terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu,
semua pihak harus berkomitmen untuk selalu
meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara
prosedural, melainkan juga secara substansial.
Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu
disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa,
profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila. demokrasi sangat penting diciptakan dalam pilu karena prinsip demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. sangat bagus karena menciptakan pemilu yang jujur dan transparan.
Nama : Najla Aulia Safhira
NPM : 2215071055
Kelas : B
Pretest :
Demokrasi merupakan pilihan terbaik bagi sistem pemerintahan karena dapat mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat yang beragam. Selain itu, demokrasi juga dapat berfungsi sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh semua orang.
demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin kebebasan untuk berpendapat. Alasan mengapa demokrasi dipertahankan di banyak negara karena negara yang sistem demokrasinya baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. demokrasi juga dipandang sebagai alat paling efektif untuk menyelesaikan segala macam permasalahan suatu negara. Kurangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan politikus, regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan dan lain sebagainya menjadi penyebab mengapa demokrasi menjadi krisis saat ini.
Post Test :
Demokrasi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi menguat ketika aktor-aktor politik, ekonomi, negara, dan masyarakat sipil mampu menghadirkan aksi demokrasi sebagai pilihan utama untuk meraih kekuasaan. Sistem demokrasi yang dianut di Indonesia adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan atas dasar musyawarah mufakat untuk kemaslahatan rakyat. Kebebasan individu dijamin, tetapi tidak mutlak, karena disesuaikan dengan tanggung jawab sosial.
Pemilihan umum di negara-negara dengan sistem demokrasi mengutamakan kehendak rakyat sebagai suara tertinggi dalam pemerintahan dan sistem politik. Ketika kehendak rakyat didahulukan, pemilu menjadi alat untuk menyaring kehendak rakyat dalam menghadirkan pemimpin. keinginan rakyat. Dapat juga dikatakan bahwa pemilu membentuk agenda politik masa depan, dimana hal-hal yang berkaitan dengan pengesahan kebijakan publik didasarkan pada arah pemerintahan yang berkuasa dan pembagian kekuasaan dan sumber daya dalam pemerintahan. Tugas pemilihan umum tidak dapat dipisahkan dari sistem pemilihan perwakilan. Pemilihan parlemen juga mempengaruhi distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam pemerintahan. Pemilihan umum adalah mekanisme persaingan untuk memilih pemimpin dengan memperebutkan suara rakyat untuk memungkinkan pemimpin terpilih mengambil keputusan politik di negara tersebut.
NPM : 2215071055
Kelas : B
Pretest :
Demokrasi merupakan pilihan terbaik bagi sistem pemerintahan karena dapat mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat yang beragam. Selain itu, demokrasi juga dapat berfungsi sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh semua orang.
demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin kebebasan untuk berpendapat. Alasan mengapa demokrasi dipertahankan di banyak negara karena negara yang sistem demokrasinya baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. demokrasi juga dipandang sebagai alat paling efektif untuk menyelesaikan segala macam permasalahan suatu negara. Kurangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan politikus, regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan dan lain sebagainya menjadi penyebab mengapa demokrasi menjadi krisis saat ini.
Post Test :
Demokrasi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi menguat ketika aktor-aktor politik, ekonomi, negara, dan masyarakat sipil mampu menghadirkan aksi demokrasi sebagai pilihan utama untuk meraih kekuasaan. Sistem demokrasi yang dianut di Indonesia adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan atas dasar musyawarah mufakat untuk kemaslahatan rakyat. Kebebasan individu dijamin, tetapi tidak mutlak, karena disesuaikan dengan tanggung jawab sosial.
Pemilihan umum di negara-negara dengan sistem demokrasi mengutamakan kehendak rakyat sebagai suara tertinggi dalam pemerintahan dan sistem politik. Ketika kehendak rakyat didahulukan, pemilu menjadi alat untuk menyaring kehendak rakyat dalam menghadirkan pemimpin. keinginan rakyat. Dapat juga dikatakan bahwa pemilu membentuk agenda politik masa depan, dimana hal-hal yang berkaitan dengan pengesahan kebijakan publik didasarkan pada arah pemerintahan yang berkuasa dan pembagian kekuasaan dan sumber daya dalam pemerintahan. Tugas pemilihan umum tidak dapat dipisahkan dari sistem pemilihan perwakilan. Pemilihan parlemen juga mempengaruhi distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam pemerintahan. Pemilihan umum adalah mekanisme persaingan untuk memilih pemimpin dengan memperebutkan suara rakyat untuk memungkinkan pemimpin terpilih mengambil keputusan politik di negara tersebut.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: Forum Pretest dan Forum Posttest
Nama : Febian Evi Maharani
NPM : 2215071059
Kelas : B
Tugas Pretest
Demokrasi itu Gaduh, tapi kenapa Bertahan dan Dianut banyak negara?
Demokrasi memang tempat orang berisik, tempat orang ribut namun tetap dalam konteks demokrasi yang prosedural. Alasannya negara yang demokrasi nya lebih baik mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Demokrasi juga dipandang sebagai alat paling efektif mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dll.
Namun, kini beberapa analisis mengatakan demokrasi berada dalam fase kritis karena beberapa alasan yaitu rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik, hingga regulasi pemerintah di anggap tidak transparan. Sebab Demokrasi bukanlah tujuan, tapi ialah perjalanan kita bersama sebagai warga, sebagai negara.
Tugas Posttest
Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan terobosan penting yang dimaksudkan sebagai upaya pendalaman demokrasi (deepening democracy), yakni suatu upaya untuk mengatasi kelemahan praktek demokrasi substantif,khususnya dalam merespon tuntutan-tuntutan masyarakat lokal. Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Keragaman yang menjadi spirit Bhinneka Tunggal Ika cenderung diabaikan, padahal Indonesia yang berbentuk archipelago,membentang dari Sabang sampai Merauke memiliki karakteristik dan kekhasannya sendiri membutuhkan nilai-nilai toleransi, yakni menerima perbedaan, baik agama maupun suku atau etnis (SARA).
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemenelemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey.
Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Namun, Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: Forum Pretest dan Forum Posttest
Nama : Santa Rosalina Silalahi
Kelas : B
NPM : 2215071053
Pretest
dari vidio dapat kita lihat dan simpulkan bahwa Sistem demokrasi pada dasarnya memang memberikan ruang bagi setiap orang untuk bersuara atau menyampaikan pendapat. Karena dari semua sistem negara yg ada di dunia dan yg pernah dicoba, demokrasi yang menjamin hak suara seluruh rakyat negara tersebut Banyak negara di dunia menggunakan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianggap tepat bagi negaranya. Peran demokrasi dalam suatu negara memang dinilai sangat menguntungkan, Karena pada dasarnya, demokrasi sangat memberikan ruang terbuka bagi setiap warga negara untuk bersuara atau menyampaikan pendapat. Bahkan, dalam menentukan kebijakan publik juga tidak terlepas dari campur tangan warga negaranya. Selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin kebebasan setiap orang untuk berpendapat.
peran negara sangat penting untuk mencegah atau meminimalisir kegaduhan yang ada dengan menerapkan langkah" yang harus di ambil jikalau kegaduhan terjadi lagii sistim pemerintah demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. dan semua sesuatu yang dari rakyat harus kembali kepada rakyat makanya kedaulatan tertinggi di Indonesia ini berada di tangan rakyat
Post Test
Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat.
Meskipun demokrasi terus berkembang di Indonesia, masih terdapat permasalahan pada pilar-pilar demokrasi yang belum terlaksana dengan baik. Pilpres 2019 gagal melahirkan kepemimpinan yang kuat dan membangun kepercayaan publik, terbukti dengan gejolak sosial yang merebak pasca-publikasi hasil rangkuman Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu calon menolak hasil pemilihan, sehingga Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan hasil pemilihan presiden, karena kedua calon sama-sama mengklaim sebagai pemenang pemilihan presiden. Artikel ini menyoroti pentingnya pendalaman demokrasi, pemilihan presiden yang adil, pemerintahan yang efektif dan membangun kepercayaan publik untuk memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Artikel ini juga membahas politisasi identitas sebagai tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Politisasi identitas seperti agama, suku dan gender dapat memecah belah masyarakat dan mengganggu stabilitas politik. Politisasi identitas juga dapat menimbulkan polarisasi yang memperburuk suasana politik di tanah air. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pemilihan pemimpin yang adil dan kredibel untuk memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Artikel ini menekankan bahwa pemilihan presiden yang adil dan kredibel, pemerintahan yang efektif, dan membangun kepercayaan publik merupakan faktor penting dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Selain itu, politisasi identitas harus diatasi untuk memperkuat stabilitas politik dan mencegah memburuknya suasana politik melalui polarisasi. Demokrasi Indonesia memerlukan upaya dan perhatian lebih untuk meningkatkan kualitas dan konsolidasi demokrasi agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia
Kelas : B
NPM : 2215071053
Pretest
dari vidio dapat kita lihat dan simpulkan bahwa Sistem demokrasi pada dasarnya memang memberikan ruang bagi setiap orang untuk bersuara atau menyampaikan pendapat. Karena dari semua sistem negara yg ada di dunia dan yg pernah dicoba, demokrasi yang menjamin hak suara seluruh rakyat negara tersebut Banyak negara di dunia menggunakan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianggap tepat bagi negaranya. Peran demokrasi dalam suatu negara memang dinilai sangat menguntungkan, Karena pada dasarnya, demokrasi sangat memberikan ruang terbuka bagi setiap warga negara untuk bersuara atau menyampaikan pendapat. Bahkan, dalam menentukan kebijakan publik juga tidak terlepas dari campur tangan warga negaranya. Selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin kebebasan setiap orang untuk berpendapat.
peran negara sangat penting untuk mencegah atau meminimalisir kegaduhan yang ada dengan menerapkan langkah" yang harus di ambil jikalau kegaduhan terjadi lagii sistim pemerintah demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. dan semua sesuatu yang dari rakyat harus kembali kepada rakyat makanya kedaulatan tertinggi di Indonesia ini berada di tangan rakyat
Post Test
Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat.
Meskipun demokrasi terus berkembang di Indonesia, masih terdapat permasalahan pada pilar-pilar demokrasi yang belum terlaksana dengan baik. Pilpres 2019 gagal melahirkan kepemimpinan yang kuat dan membangun kepercayaan publik, terbukti dengan gejolak sosial yang merebak pasca-publikasi hasil rangkuman Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu calon menolak hasil pemilihan, sehingga Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan hasil pemilihan presiden, karena kedua calon sama-sama mengklaim sebagai pemenang pemilihan presiden. Artikel ini menyoroti pentingnya pendalaman demokrasi, pemilihan presiden yang adil, pemerintahan yang efektif dan membangun kepercayaan publik untuk memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Artikel ini juga membahas politisasi identitas sebagai tantangan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Politisasi identitas seperti agama, suku dan gender dapat memecah belah masyarakat dan mengganggu stabilitas politik. Politisasi identitas juga dapat menimbulkan polarisasi yang memperburuk suasana politik di tanah air. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pemilihan pemimpin yang adil dan kredibel untuk memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Artikel ini menekankan bahwa pemilihan presiden yang adil dan kredibel, pemerintahan yang efektif, dan membangun kepercayaan publik merupakan faktor penting dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Selain itu, politisasi identitas harus diatasi untuk memperkuat stabilitas politik dan mencegah memburuknya suasana politik melalui polarisasi. Demokrasi Indonesia memerlukan upaya dan perhatian lebih untuk meningkatkan kualitas dan konsolidasi demokrasi agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia
NAMA: FADHLI GHIFFARI
NPM: 2215071038
KELAS: B
TUGAS PRETEST:
Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, biasanya melalui pemilihan umum atau perwakilan. Konsep ini pertama kali dikenal di Yunani Kuno, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka sendiri dan mempengaruhi kebijakan negara.
TUGAS POSTTES:
Pemilu serentak pada tahun 2019 merupakan pemilu pertama di Indonesia yang dimana pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan legislatif. Pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformal. Maka pilpres dan pilreg 2019 harus disikapi sesuai nilai nilai dari pancasila. Pemilu 2019 ini juga tidak jauh dari isu politisasi identitas dan agama. Dilihat dari pengalaman setiap dilaksanakannya pemilu juga terlihat bahwa permasalahan yang dihadapi relatif sama yaitu perilaku distributif yaitu melanggar hukum dan menghalalkan semua cara.
Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu juga berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu serta hasil dari pemilu. Salah satu isu krusial pilpres 2019 ini adalah politisasi birokrasi yang dimana persoalannya adalah bagaimana menjadikan birokrasi agar tetap profesional, independen dan netral secara politik dalam pemilu ini. Tantangan demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum yang kurang memadai. Pemilu 2019 yang kompleks dikarenakan tingkat kerumitan yang tinggi serta hasil yang dipersoalkan menjadi pelajaran berharga. Karena dari tantangan tersebut membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit untuk dibangun. Serta sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia belum mampu menunjukkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
NPM: 2215071038
KELAS: B
TUGAS PRETEST:
Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, biasanya melalui pemilihan umum atau perwakilan. Konsep ini pertama kali dikenal di Yunani Kuno, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka sendiri dan mempengaruhi kebijakan negara.
TUGAS POSTTES:
Pemilu serentak pada tahun 2019 merupakan pemilu pertama di Indonesia yang dimana pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan legislatif. Pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformal. Maka pilpres dan pilreg 2019 harus disikapi sesuai nilai nilai dari pancasila. Pemilu 2019 ini juga tidak jauh dari isu politisasi identitas dan agama. Dilihat dari pengalaman setiap dilaksanakannya pemilu juga terlihat bahwa permasalahan yang dihadapi relatif sama yaitu perilaku distributif yaitu melanggar hukum dan menghalalkan semua cara.
Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu juga berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu serta hasil dari pemilu. Salah satu isu krusial pilpres 2019 ini adalah politisasi birokrasi yang dimana persoalannya adalah bagaimana menjadikan birokrasi agar tetap profesional, independen dan netral secara politik dalam pemilu ini. Tantangan demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum yang kurang memadai. Pemilu 2019 yang kompleks dikarenakan tingkat kerumitan yang tinggi serta hasil yang dipersoalkan menjadi pelajaran berharga. Karena dari tantangan tersebut membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit untuk dibangun. Serta sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia belum mampu menunjukkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: Forum Pretest dan Forum Posttest
Nama : Gemilang Kusuma adika
NPM : 2215071056
Kelas : B
-Pretest
Demokrasi tempat kita bebas memberikan pendapat atau berpendapat, hal lumrah atau wajar memang demokrasi tempat kita untuk berargumen, temapt kebisingan, tempat dimana orang2 beradu argumen bahkan ribut, tetapi ribut yang masih dalam konteks demokrasi yang prosedural sesuai dengan prosedurnya. Alasan banyak nya negara memilih demokrasi karena dapat mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang dan alat paling efektif mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik dari segi HAM negara yang menganut demokrasi memilih skor penegakan HAM yang lebih tinggi dan warga yang tinghal di negara demokrasi ialah memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi. Perbandingan negara demokrasi dan non-demokrasi :
Negara Demokrasi : mereka memiliki tingkat perkembangan manusia yang lebih tinggi, negara lebih kaya raya, angka korupsi yang rendah, warga lebih bahagia dan sehat dan warga negara lebih banyak jaminan atas hak manusia
tetapi bukan berarti demokrasi adalah sistem yang sempurna
demokrasi dilanda krisis penyebabnya :
- rendahya kepercayaan kepada
pemerintah dan politikus
- penurunan jumlah anggota partai politik
- regulasi pemerintah dianggap tidak transparan
demokrasi bukanlah tujuan, melainkan perjalanan yg kita tempuh bersama. Mantan perdana menteri Inggris pernah berkata " Demokrasi adalah sistem pemerintahan paling buruk. tapi tidak ada yang lebih baik dari itu "
jadi, kita dapat menerapkan sistem demokrasi dengan menerapkan perubahan2 yang lebih baik agar demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang sempurna.
Demokrasi juga dapat menjadi tidak efektif ketika pemerintah terlalu berfokus pada kepentingan dan keuntungan politik daripada melayani kepentingan publik secara umum. Jika pengambilan keputusan hanya didasarkan pada popularitas atau dukungan politik, maka kebijakan dan keputusan negara mungkin tidak mencerminkan kepentingan atau kebutuhan sebenarnya dari seluruh masyarakat.
Oleh karena itu, untuk menjaga keberhasilan demokrasi, penting untuk mengembangkan partisipasi aktif dan pemahaman politik yang baik dari seluruh warga negara dalam proses, serta memperkuat sistem pengawasan dan kebijakan yang transparan dan akuntabel. Dengan cara ini, demokrasi dapat menjadi alat yang kuat untuk mewujudkan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
-posttest
Dari pandangan yang saya terima adalah Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor, politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil mampu mengedepankan tindakan
demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.
Contohnya pelaksanaan pilpres, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut. Oleh karena itu, dalam studi ini pilpres dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata, melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional. Sebagai instrumen pendalaman demokrasi, pilpres merupakan upaya penciptaan pemerintahan yang efektif pasca pemilu. Penerapan sikap demokratis dalam pemilu merupakan awal kejayaan dari sebuah negara memilih dengan jujur, berani, dan adil.
NPM : 2215071056
Kelas : B
-Pretest
Demokrasi tempat kita bebas memberikan pendapat atau berpendapat, hal lumrah atau wajar memang demokrasi tempat kita untuk berargumen, temapt kebisingan, tempat dimana orang2 beradu argumen bahkan ribut, tetapi ribut yang masih dalam konteks demokrasi yang prosedural sesuai dengan prosedurnya. Alasan banyak nya negara memilih demokrasi karena dapat mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang dan alat paling efektif mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik dari segi HAM negara yang menganut demokrasi memilih skor penegakan HAM yang lebih tinggi dan warga yang tinghal di negara demokrasi ialah memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi. Perbandingan negara demokrasi dan non-demokrasi :
Negara Demokrasi : mereka memiliki tingkat perkembangan manusia yang lebih tinggi, negara lebih kaya raya, angka korupsi yang rendah, warga lebih bahagia dan sehat dan warga negara lebih banyak jaminan atas hak manusia
tetapi bukan berarti demokrasi adalah sistem yang sempurna
demokrasi dilanda krisis penyebabnya :
- rendahya kepercayaan kepada
pemerintah dan politikus
- penurunan jumlah anggota partai politik
- regulasi pemerintah dianggap tidak transparan
demokrasi bukanlah tujuan, melainkan perjalanan yg kita tempuh bersama. Mantan perdana menteri Inggris pernah berkata " Demokrasi adalah sistem pemerintahan paling buruk. tapi tidak ada yang lebih baik dari itu "
jadi, kita dapat menerapkan sistem demokrasi dengan menerapkan perubahan2 yang lebih baik agar demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang sempurna.
Demokrasi juga dapat menjadi tidak efektif ketika pemerintah terlalu berfokus pada kepentingan dan keuntungan politik daripada melayani kepentingan publik secara umum. Jika pengambilan keputusan hanya didasarkan pada popularitas atau dukungan politik, maka kebijakan dan keputusan negara mungkin tidak mencerminkan kepentingan atau kebutuhan sebenarnya dari seluruh masyarakat.
Oleh karena itu, untuk menjaga keberhasilan demokrasi, penting untuk mengembangkan partisipasi aktif dan pemahaman politik yang baik dari seluruh warga negara dalam proses, serta memperkuat sistem pengawasan dan kebijakan yang transparan dan akuntabel. Dengan cara ini, demokrasi dapat menjadi alat yang kuat untuk mewujudkan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
-posttest
Dari pandangan yang saya terima adalah Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor, politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil mampu mengedepankan tindakan
demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.
Contohnya pelaksanaan pilpres, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut. Oleh karena itu, dalam studi ini pilpres dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata, melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional. Sebagai instrumen pendalaman demokrasi, pilpres merupakan upaya penciptaan pemerintahan yang efektif pasca pemilu. Penerapan sikap demokratis dalam pemilu merupakan awal kejayaan dari sebuah negara memilih dengan jujur, berani, dan adil.
Nama : Dita Adelia Cahyani
NPM : 2215071045
Kelas : B
Tugas : Pretest
Meski demokrasi dianggap gaduh, disamping itu memiliki alasan yang paling utama yaitu negara yang sistem demokrasinya baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Demokrasi juga dinilai sebagai cara yang paling efektif untuk mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik.
Menurut salah satu pengajar ilmu politik di Taiwan, apabila kita bandingkan negara demokrasi dengan non-demokrasi secara umum, negara demokrasi lebih kaya. Demokrasi juga mempunyai angka korupsi yang lebih rendah. Warga negara demokrasi memiliki lebih banyak jaminan atas hak asasi manusia.
Disisi lain, demokrasi bukanlah berati sistem pemerintahan yang sempurna. Indonesia juga mengalami perangkingan yang drop sama seperti halnya dengan negara yang lain. alasan mengapa demokrasi ini krisis yaitu rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan para politikus, penurunan jumlah keanggotaan parpol, hingga regulasi pemerintah yang kurang transparan.
Tugas : Posttest
Menurut analisis saya, indonesia merupakan termasuk dalam salah satu top 5 negara demokrasi terbesar di dunia. Meskipun pilar sistem demokrasi di negara ini telah berkembang dengan baik, namun hakikat demokrasi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik di semua tingkatan masih perlu mendapat perhatian. Selain itu, demokrasi juga memiliki tantangan tersendiri seperti kondisi sosial, ekonomi, politik serta hukum yang masih kurang memadai. Rasa tidak kepercayaan pada hasil pemilu terhadap penyelengara pemilu dan partai politik terhadap masyarakat juga masih sangat minim.
Untuk mencapai tujuan indonesia menjadi negara yang yaitu berdemokratis tinggi serta mewujudkan pemilu yang damai yaitu dengan cara meumbuhkan sikap saling percaya antara penyelenggara pemilu, partai politik serta masyarakat. Ini menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat.
Dengan begitu, konflik dalam pemilu bisa diminimalisir jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu.
Dengan cara lain juga, Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat.
NPM : 2215071045
Kelas : B
Tugas : Pretest
Meski demokrasi dianggap gaduh, disamping itu memiliki alasan yang paling utama yaitu negara yang sistem demokrasinya baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Demokrasi juga dinilai sebagai cara yang paling efektif untuk mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi publik.
Menurut salah satu pengajar ilmu politik di Taiwan, apabila kita bandingkan negara demokrasi dengan non-demokrasi secara umum, negara demokrasi lebih kaya. Demokrasi juga mempunyai angka korupsi yang lebih rendah. Warga negara demokrasi memiliki lebih banyak jaminan atas hak asasi manusia.
Disisi lain, demokrasi bukanlah berati sistem pemerintahan yang sempurna. Indonesia juga mengalami perangkingan yang drop sama seperti halnya dengan negara yang lain. alasan mengapa demokrasi ini krisis yaitu rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan para politikus, penurunan jumlah keanggotaan parpol, hingga regulasi pemerintah yang kurang transparan.
Tugas : Posttest
Menurut analisis saya, indonesia merupakan termasuk dalam salah satu top 5 negara demokrasi terbesar di dunia. Meskipun pilar sistem demokrasi di negara ini telah berkembang dengan baik, namun hakikat demokrasi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik di semua tingkatan masih perlu mendapat perhatian. Selain itu, demokrasi juga memiliki tantangan tersendiri seperti kondisi sosial, ekonomi, politik serta hukum yang masih kurang memadai. Rasa tidak kepercayaan pada hasil pemilu terhadap penyelengara pemilu dan partai politik terhadap masyarakat juga masih sangat minim.
Untuk mencapai tujuan indonesia menjadi negara yang yaitu berdemokratis tinggi serta mewujudkan pemilu yang damai yaitu dengan cara meumbuhkan sikap saling percaya antara penyelenggara pemilu, partai politik serta masyarakat. Ini menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat.
Dengan begitu, konflik dalam pemilu bisa diminimalisir jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu.
Dengan cara lain juga, Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: Forum Pretest dan Forum Posttest
Nama : Nina Meliana Az-Zahra
NPM : 2215071036
Kelas : B
PRETEST
Demokrasi menjamin kebebasan untuk berpendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa demokrasi itu berisik, tetapi berisik disini masih dalam konteks koridor demokrasi yang prosedural. Sistem ini dijadikan pilihan oleh banyak negara karena negara yang sistem demokrasinya baik lebih dapat mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Jika dilihat dari segi penegakan HAM, negara yang menganut demokrasi punya skor penegakan HAM yang lebih tinggi. Namun kini, beberapa analisis mengatakan demokrasi berada dalam fase krisis, salah satu alasannya yaitu rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus.
POST TEST
Demokrasi dapat dimaknai sebagai 'pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.' Proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Demokratisasi tersebut berlangsung dinamis, khususnya sejak pemilu 1999. Dari sisi negara, pendalaman demokrasi dapat bermakna, pertama, pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik seperti masyarakat politik dan birokrasi. Kedua, pengembangan penguatan kapasitas administratif teknokratik yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk.
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cemderung fluktuatif dan belum berjalan secara reguler karena pilar-pilar pentingnya belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Konsolidasi demokrasi atau proses pedalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
NPM : 2215071036
Kelas : B
PRETEST
Demokrasi menjamin kebebasan untuk berpendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa demokrasi itu berisik, tetapi berisik disini masih dalam konteks koridor demokrasi yang prosedural. Sistem ini dijadikan pilihan oleh banyak negara karena negara yang sistem demokrasinya baik lebih dapat mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Jika dilihat dari segi penegakan HAM, negara yang menganut demokrasi punya skor penegakan HAM yang lebih tinggi. Namun kini, beberapa analisis mengatakan demokrasi berada dalam fase krisis, salah satu alasannya yaitu rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus.
POST TEST
Demokrasi dapat dimaknai sebagai 'pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.' Proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Demokratisasi tersebut berlangsung dinamis, khususnya sejak pemilu 1999. Dari sisi negara, pendalaman demokrasi dapat bermakna, pertama, pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik seperti masyarakat politik dan birokrasi. Kedua, pengembangan penguatan kapasitas administratif teknokratik yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk.
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cemderung fluktuatif dan belum berjalan secara reguler karena pilar-pilar pentingnya belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Konsolidasi demokrasi atau proses pedalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
Farrel Arya Fahdian
2215071042
B
-Pretest
Demokrasi yang berjalan sewajarnya adalah demokrasi yang menerapkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dengan tepat dan efektif. Beberapa prinsip dasar demokrasi yang harus dipenuhi untuk menjalankan demokrasi yang sewajarnya antara lain:
Keterlibatan rakyat: Demokrasi yang berjalan sewajarnya memungkinkan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini dapat dicapai melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, hak untuk menyampaikan pendapat, dan hak untuk berkumpul dan berorganisasi.
Kebebasan dan hak asasi manusia: Demokrasi yang berjalan sewajarnya harus menghargai dan melindungi hak asasi manusia, seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan hak untuk tidak diskriminasi.
Pemisahan kekuasaan: Demokrasi yang berjalan sewajarnya harus memisahkan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini untuk mencegah kekuasaan yang terlalu sentralisasi pada satu pihak dan mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
Transparansi dan akuntabilitas: Demokrasi yang berjalan sewajarnya harus mengedepankan transparansi dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Hal ini dapat dicapai melalui mekanisme pengawasan, seperti lembaga audit, ombudsman, dan pengadilan.
Perlindungan minoritas: Demokrasi yang berjalan sewajarnya harus melindungi hak minoritas, termasuk hak minoritas etnis, agama, dan gender. Hal ini untuk mencegah diskriminasi dan marginalisasi terhadap kelompok minoritas.
-Posttest
Dalam menjalankan demokrasi yang sewajarnya, perlu juga dihindari praktik-praktik yang merusak demokrasi, seperti korupsi, nepotisme, dan intimidasi politik. Demokrasi yang berjalan sewajarnya juga membutuhkan partisipasi aktif dan kesadaran politik dari rakyat untuk mengawasi dan mendorong pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan berintegritas.
2215071042
B
-Pretest
Demokrasi yang berjalan sewajarnya adalah demokrasi yang menerapkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dengan tepat dan efektif. Beberapa prinsip dasar demokrasi yang harus dipenuhi untuk menjalankan demokrasi yang sewajarnya antara lain:
Keterlibatan rakyat: Demokrasi yang berjalan sewajarnya memungkinkan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini dapat dicapai melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, hak untuk menyampaikan pendapat, dan hak untuk berkumpul dan berorganisasi.
Kebebasan dan hak asasi manusia: Demokrasi yang berjalan sewajarnya harus menghargai dan melindungi hak asasi manusia, seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan hak untuk tidak diskriminasi.
Pemisahan kekuasaan: Demokrasi yang berjalan sewajarnya harus memisahkan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini untuk mencegah kekuasaan yang terlalu sentralisasi pada satu pihak dan mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
Transparansi dan akuntabilitas: Demokrasi yang berjalan sewajarnya harus mengedepankan transparansi dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Hal ini dapat dicapai melalui mekanisme pengawasan, seperti lembaga audit, ombudsman, dan pengadilan.
Perlindungan minoritas: Demokrasi yang berjalan sewajarnya harus melindungi hak minoritas, termasuk hak minoritas etnis, agama, dan gender. Hal ini untuk mencegah diskriminasi dan marginalisasi terhadap kelompok minoritas.
-Posttest
Dalam menjalankan demokrasi yang sewajarnya, perlu juga dihindari praktik-praktik yang merusak demokrasi, seperti korupsi, nepotisme, dan intimidasi politik. Demokrasi yang berjalan sewajarnya juga membutuhkan partisipasi aktif dan kesadaran politik dari rakyat untuk mengawasi dan mendorong pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan berintegritas.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: Forum Pretest dan Forum Posttest
Nama : Phileo Pranata Purba
NPM : 221501044
Kelas : B
Tugas : Pretest
Menurut saya Demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, biasanya melalui pemilihan umum atau perwakilan. Konsep ini pertama kali dikenal di Yunani Kuno, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka sendiri dan mempengaruhi kebijakan negara.
NPM : 221501044
Kelas : B
Tugas : Pretest
Menurut saya Demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, biasanya melalui pemilihan umum atau perwakilan. Konsep ini pertama kali dikenal di Yunani Kuno, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka sendiri dan mempengaruhi kebijakan negara.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: Forum Pretest dan Forum Posttest
Nama: Phileo Pranata Purba
NPM : 2215071044
Kelas : B
NPM : 2215071044
Kelas : B
Tugas : Posstest
Demokrasi dapat dimaknai sebagai 'pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.' Proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Demokratisasi tersebut berlangsung dinamis, khususnya sejak pemilu 1999. Dari sisi negara, pendalaman demokrasi dapat bermakna, pertama, pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik seperti masyarakat politik dan birokrasi. Kedua, pengembangan penguatan kapasitas administratif teknokratik yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk.
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cemderung fluktuatif dan belum berjalan secara reguler karena pilar-pilar pentingnya belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Konsolidasi demokrasi atau proses pedalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
Demokrasi dapat dimaknai sebagai 'pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.' Proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Demokratisasi tersebut berlangsung dinamis, khususnya sejak pemilu 1999. Dari sisi negara, pendalaman demokrasi dapat bermakna, pertama, pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik seperti masyarakat politik dan birokrasi. Kedua, pengembangan penguatan kapasitas administratif teknokratik yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk.
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cemderung fluktuatif dan belum berjalan secara reguler karena pilar-pilar pentingnya belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Konsolidasi demokrasi atau proses pedalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: Forum Pretest dan Forum Posttest
Nama : Bima Arya Pangestu
NPM : 2215071040
Kelas : B
Tugas : Pretest
Menurut saya, saling hujat dan caci maki itu merupakan konsekuensi logis dari sistem demokrasi. Tetapi sistem demokrasi harus tetap berjalan. Sebab demokrasi merupakan pilihan para pendiri bangsa untuk dijalankan sebagai azas sekaligus sistem yang disepakati. Demokrasi sangat memberikan ruang terbuka bagi setiap warga negara untuk bersuara atau menyampaikan pendapat. Bahkan, dalam menentukan kebijakan publik juga tidak terlepas dari campur tangan warga negaranya. Selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin kebebasan setiap orang untuk berpendapat. Oleh karena itu, demokrasi kerap menimbulkan beragam kegaduhan. Meskipun demokrasi mulai terguncang oleh banyak perkembangan situasi baru ini, demokrasi tetap eksis. Alasan utamanya, negara dengan sistem demokrasi yang baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Sistem ini juga dipandang sebagai alat paling efektif mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik. Rakyat juga memiliki kendali secara tidak langsung atas hak-hak mereka sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa demokrasi mungkin bukan sistem pemerintahan terbaik yang pernah dibuat. Namun, sistem ini adalah salah satu opsi yang lebih baik. Setiap bentuk pemerintahan pasti memiliki kekurangan. Orang yang berbeda pun memiliki pandangan yang berbeda tentang berbagai sistem politik. Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara yang mengatur rakyat dengan rakyat itu sendiri. Dan demokrasi adalah satu-satunya sistem pemerintahan di mana keseimbangan seperti itu dapat ditemukan.
Tugas : Posttest
Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang paling banyak dianut oleh negara-negara didunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan sistem politik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya.
Terdapat beberapa pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem politik demokrasi, yaitu: Adanya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala; Adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif; Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM); Berkembangnya civil society dalam masyarakat.
Jadi, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat sistem politik demokrasi, karena pemilu merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan pemerintahan. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya
perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab,
tata kelola pemilu yang belum mampu
mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidakpercayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun.
Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
NPM : 2215071040
Kelas : B
Tugas : Pretest
Menurut saya, saling hujat dan caci maki itu merupakan konsekuensi logis dari sistem demokrasi. Tetapi sistem demokrasi harus tetap berjalan. Sebab demokrasi merupakan pilihan para pendiri bangsa untuk dijalankan sebagai azas sekaligus sistem yang disepakati. Demokrasi sangat memberikan ruang terbuka bagi setiap warga negara untuk bersuara atau menyampaikan pendapat. Bahkan, dalam menentukan kebijakan publik juga tidak terlepas dari campur tangan warga negaranya. Selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin kebebasan setiap orang untuk berpendapat. Oleh karena itu, demokrasi kerap menimbulkan beragam kegaduhan. Meskipun demokrasi mulai terguncang oleh banyak perkembangan situasi baru ini, demokrasi tetap eksis. Alasan utamanya, negara dengan sistem demokrasi yang baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Sistem ini juga dipandang sebagai alat paling efektif mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik. Rakyat juga memiliki kendali secara tidak langsung atas hak-hak mereka sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa demokrasi mungkin bukan sistem pemerintahan terbaik yang pernah dibuat. Namun, sistem ini adalah salah satu opsi yang lebih baik. Setiap bentuk pemerintahan pasti memiliki kekurangan. Orang yang berbeda pun memiliki pandangan yang berbeda tentang berbagai sistem politik. Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara yang mengatur rakyat dengan rakyat itu sendiri. Dan demokrasi adalah satu-satunya sistem pemerintahan di mana keseimbangan seperti itu dapat ditemukan.
Tugas : Posttest
Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang paling banyak dianut oleh negara-negara didunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan sistem politik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya.
Terdapat beberapa pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem politik demokrasi, yaitu: Adanya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala; Adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif; Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM); Berkembangnya civil society dalam masyarakat.
Jadi, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat sistem politik demokrasi, karena pemilu merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan pemerintahan. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya
perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab,
tata kelola pemilu yang belum mampu
mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidakpercayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun.
Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: Forum Pretest dan Forum Posttest
Nama: Primus Januarius Djawa Rato
NPM : 2215071058KELAS: B
TUGAS PRETEST
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat. Kelemahan demokrasi yaitu masih terdapatnya budaya politik feodal dan komunalistik, munculnya otoritarianisme mayoritas akibat terlalu liberalnya demokrasi dan dikesampingkannya ideologi dalam partai-partai karena partai politik lebih mengutamakan pertimbangan pragmatis dan jangka pendek, yaitu memenangkan kontes politik.
TUGAS POSTTEST
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan
penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi, contoh tersebut menyiratkan pentingnya pembenahan birokrasi. Secara konseptual demokratisasi dan debirokratisasi
berjalan seiring dan saling melengkapi. Dengan kata lain, perubahan sistem politik dari sistem otoritarian ke sistem demokrasi seharusnya mampu mengubah secara signifikan birokrasi,
termasuk birokrasi kepemiluan.
Secara umum, pola relasi antara birokrasi dan politik cenderung dinamis, khususnya ketika
proses politik berlangsung, yaitu saat birokrasi dan politik sedang memproses penyusunan peraturan atau perundang-undangan dan peraturan daerah. Intensitas relasi juga terjadi saat birokrasi menjalankan programnya dan saat institusi politik
melakukan pengawasan. Keseimbangan pola relasi antara politik dan birokrasi berpengaruh terhadap proses pembangunan, baik di pusat
maupun daerah. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust building merupakan suatu
keniscayaan dalam proses deepening democracy/ konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu,
parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan
independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: Forum Pretest dan Forum Posttest
oleh Christian Zamorano Haloho -
Nama:Christian Zamorano Haloho
NPM:2215071051
Kelas:B
*) Pre test
Menurut saya demokrasi itu sendiri adalah semua orang bebas mengeluarkan pendapat atau aspirasi dan kita juga harus mendengarkanan aspirasi dari orang lain. Terutama pejabat-pejabat pemerintah yang wajib mendengarkan aspirasi dan pendapat masyarakat.Para pejabat-pejabat negara tidak hanya mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat saja tetapi juga melakukan kebijakan yang bisa menguntungkan negara dan juga masyarakatnya.
*) Posttest
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cemderung fluktuatif dan belum berjalan secara reguler karena pilar-pilar pentingnya belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Konsolidasi demokrasi atau proses pedalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional, Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai.
Jadi sebagai warga negara demokrasi, kita harus bijak dalam adanya ketidaksepahaman antara pendapat serta dampak yang akan diberikan terhadap kehidupan bernegara,jangan sampai hal tersebut memicu kegaduhan yang mengakibatkan perpecahan serta negara juga haruslah bersifat transparan dan harus mengutamakan kepentingan umum bukan kepentingan sendiri.
NPM:2215071051
Kelas:B
*) Pre test
Menurut saya demokrasi itu sendiri adalah semua orang bebas mengeluarkan pendapat atau aspirasi dan kita juga harus mendengarkanan aspirasi dari orang lain. Terutama pejabat-pejabat pemerintah yang wajib mendengarkan aspirasi dan pendapat masyarakat.Para pejabat-pejabat negara tidak hanya mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat saja tetapi juga melakukan kebijakan yang bisa menguntungkan negara dan juga masyarakatnya.
*) Posttest
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cemderung fluktuatif dan belum berjalan secara reguler karena pilar-pilar pentingnya belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Konsolidasi demokrasi atau proses pedalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional, Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai.
Jadi sebagai warga negara demokrasi, kita harus bijak dalam adanya ketidaksepahaman antara pendapat serta dampak yang akan diberikan terhadap kehidupan bernegara,jangan sampai hal tersebut memicu kegaduhan yang mengakibatkan perpecahan serta negara juga haruslah bersifat transparan dan harus mengutamakan kepentingan umum bukan kepentingan sendiri.
Sebagai balasan Kiriman pertama
Re: Forum Pretest dan Forum Posttest
nama: Muhammad Febryanto
npm: 2215071048
kelas: b
pretest
Menurut saya demokrasi itu sendiri adalah semua orang bebas mengeluarkan pendapat atau aspirasi dan kita juga harus mendengarkanan aspirasi dari orang lain. Terutama pejabat-pejabat pemerintah yang wajib mendengarkan aspirasi masyarakat. Pendengar aspirasi tersebut juga harus menjalnkan pendapat yang menurutnya baik untuk semua kalangan. Pemerintah juga harus mempunyai kebijakan untuk masyarakat disuatu negarapemerintah juga memilki pendapatnya yang baik buat masyarakt dan negara. Selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin kebebasan setiap orang untuk berpendapat.
posttest
Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu, semua pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara substansial. Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Sejauh ini Indonesia dapat melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang berharga. Pemilu berkualitas memerlukan partai politik. Penting sekali karena pemilu tidak hanya menjadi sarana
suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tetapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan mengenai NKRI. Tantangan besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
npm: 2215071048
kelas: b
pretest
Menurut saya demokrasi itu sendiri adalah semua orang bebas mengeluarkan pendapat atau aspirasi dan kita juga harus mendengarkanan aspirasi dari orang lain. Terutama pejabat-pejabat pemerintah yang wajib mendengarkan aspirasi masyarakat. Pendengar aspirasi tersebut juga harus menjalnkan pendapat yang menurutnya baik untuk semua kalangan. Pemerintah juga harus mempunyai kebijakan untuk masyarakat disuatu negarapemerintah juga memilki pendapatnya yang baik buat masyarakt dan negara. Selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin kebebasan setiap orang untuk berpendapat.
posttest
Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu, semua pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara substansial. Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Sejauh ini Indonesia dapat melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang berharga. Pemilu berkualitas memerlukan partai politik. Penting sekali karena pemilu tidak hanya menjadi sarana
suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tetapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan mengenai NKRI. Tantangan besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
Nama : TAURRA DWI RIZKI ILHAMI
Npm : 2215071016
Kelas : A
Tugas : Pretest
Menurut pendapat saya demokrasi adalah semua orang bebas mengeluarkan aspirasi dan kita juga harus mendengarkanan aspirasi dari orang lain. Terutama pejabat-pejabat pemerintah yang wajib mendengarkan aspirasi. Pemerin tah juga harus mempunyai kebijakan untuk masyarakat disuatu negarapemerintah juga memilki pendapatnya yang baik buat masyarakt dan negara. Selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin setiap orang untuk bebas berpendapat.
Tugas : Posttest
Demokrasi menjadi sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh masyarakat.
Pemilu menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara. Hal ini sering disebut dengan prinsip one person, one vote, one value .
Npm : 2215071016
Kelas : A
Tugas : Pretest
Menurut pendapat saya demokrasi adalah semua orang bebas mengeluarkan aspirasi dan kita juga harus mendengarkanan aspirasi dari orang lain. Terutama pejabat-pejabat pemerintah yang wajib mendengarkan aspirasi. Pemerin tah juga harus mempunyai kebijakan untuk masyarakat disuatu negarapemerintah juga memilki pendapatnya yang baik buat masyarakt dan negara. Selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin setiap orang untuk bebas berpendapat.
Tugas : Posttest
Demokrasi menjadi sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh masyarakat.
Pemilu menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara. Hal ini sering disebut dengan prinsip one person, one vote, one value .
Nama : TAURRA DWI RIZKI ILHAMI
Npm : 2215071016
Kelas : A
Tugas : Pretest
Menurut pendapat saya demokrasi adalah semua orang bebas mengeluarkan aspirasi dan kita juga harus mendengarkanan aspirasi dari orang lain. Terutama pejabat-pejabat pemerintah yang wajib mendengarkan aspirasi. Pemerin tah juga harus mempunyai kebijakan untuk masyarakat disuatu negarapemerintah juga memilki pendapatnya yang baik buat masyarakt dan negara. Selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin setiap orang untuk bebas berpendapat.
Tugas : Posttest
Demokrasi menjadi sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh masyarakat.
Pemilu menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara. Hal ini sering disebut dengan prinsip one person, one vote, one value .
Npm : 2215071016
Kelas : A
Tugas : Pretest
Menurut pendapat saya demokrasi adalah semua orang bebas mengeluarkan aspirasi dan kita juga harus mendengarkanan aspirasi dari orang lain. Terutama pejabat-pejabat pemerintah yang wajib mendengarkan aspirasi. Pemerin tah juga harus mempunyai kebijakan untuk masyarakat disuatu negarapemerintah juga memilki pendapatnya yang baik buat masyarakt dan negara. Selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin setiap orang untuk bebas berpendapat.
Tugas : Posttest
Demokrasi menjadi sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh masyarakat.
Pemilu menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara. Hal ini sering disebut dengan prinsip one person, one vote, one value .
Nama : Hilman Harisam Fiqri
NPM : 2215071033
KELAS: B
TUGAS PRETEST
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat. Kelemahan demokrasi yaitu masih terdapatnya budaya politik feodal dan komunalistik, munculnya otoritarianisme mayoritas akibat terlalu liberalnya demokrasi dan dikesampingkannya ideologi dalam partai-partai karena partai politik lebih mengutamakan pertimbangan pragmatis dan jangka pendek, yaitu memenangkan kontes politik.
TUGAS POSTTEST
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan
penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi, contoh tersebut menyiratkan pentingnya pembenahan birokrasi. Secara konseptual demokratisasi dan debirokratisasi
berjalan seiring dan saling melengkapi. Dengan kata lain, perubahan sistem politik dari sistem otoritarian ke sistem demokrasi seharusnya mampu mengubah secara signifikan birokrasi,
termasuk birokrasi kepemiluan.
Secara umum, pola relasi antara birokrasi dan politik cenderung dinamis, khususnya ketika
proses politik berlangsung, yaitu saat birokrasi dan politik sedang memproses penyusunan peraturan atau perundang-undangan dan peraturan daerah. Intensitas relasi juga terjadi saat birokrasi menjalankan programnya dan saat institusi politik
melakukan pengawasan. Keseimbangan pola relasi antara politik dan birokrasi berpengaruh terhadap proses pembangunan, baik di pusat
maupun daerah. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust building merupakan suatu
keniscayaan dalam proses deepening democracy/ konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu,
parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan
independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu
NPM : 2215071033
KELAS: B
TUGAS PRETEST
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat. Kelemahan demokrasi yaitu masih terdapatnya budaya politik feodal dan komunalistik, munculnya otoritarianisme mayoritas akibat terlalu liberalnya demokrasi dan dikesampingkannya ideologi dalam partai-partai karena partai politik lebih mengutamakan pertimbangan pragmatis dan jangka pendek, yaitu memenangkan kontes politik.
TUGAS POSTTEST
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan
penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi, contoh tersebut menyiratkan pentingnya pembenahan birokrasi. Secara konseptual demokratisasi dan debirokratisasi
berjalan seiring dan saling melengkapi. Dengan kata lain, perubahan sistem politik dari sistem otoritarian ke sistem demokrasi seharusnya mampu mengubah secara signifikan birokrasi,
termasuk birokrasi kepemiluan.
Secara umum, pola relasi antara birokrasi dan politik cenderung dinamis, khususnya ketika
proses politik berlangsung, yaitu saat birokrasi dan politik sedang memproses penyusunan peraturan atau perundang-undangan dan peraturan daerah. Intensitas relasi juga terjadi saat birokrasi menjalankan programnya dan saat institusi politik
melakukan pengawasan. Keseimbangan pola relasi antara politik dan birokrasi berpengaruh terhadap proses pembangunan, baik di pusat
maupun daerah. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust building merupakan suatu
keniscayaan dalam proses deepening democracy/ konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu,
parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan
independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu