ANE Hukum Administrasi Negara MAN.B 2023

Nama : Fariz Hafizh Zul Hazmi
Npm. : 2256041042

Menurut saya, yang tertera ketua Komite PPU sekaligus menteri koordinator politik hukum dan keamanan menkopolhukam Mahfud MD menggertak anggota Komisi 3 DPR refraksi PDIP arteria Dahlan terkait dengan temuan transaksi mencurigakan 349 triliun yang menyebut nama yang ketiga inisial bukan Bu Sri Mulyani saudara ini ada ketentuan nih di undang-undang yang tidak boleh menyebut itu kalau menyangkut ini identitas seseorang kemudian nama perusahaan nomor akun dan sebagainya itu ya profil entitas profil entitas yang terkait yang melakukan transaksi pihak terlapor nilai tujuan transaksi Nah itu semua nggak boleh disebut apa-apa hanya menyebut angka satu saya harus jawab dulu satu persatu tiga orang katanya ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun karena itu lalu terpancing si Bunyamin itu ngelaporin betul meskipun meskipun dia guyon sebenarnya biar yang dipanggil Itu menjelaskan Katanya biar Pak Arteri dipanggil oleh polisi karena ada laporan lalu apa salahnya itu kata si anu sih kata si Pak Bu Yamin begini saudara apa dasarnya melapor ke ketua loh saya ketua jadi dia Boleh lapor Boleh saya minta loh Kamu kan ke pak presiden Kenapa lapor ke Thaif Memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden ada sk-nya terus untuk apa ada ketua ada komite Kalau tidak lapor Kalau saya tidak boleh tahu itu satu ya itu bisa dihukum sudah tahu Beranikah saudara -saudara artis bilang begitu kepada kepala Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden ya bertanggung jawab Presiden bukan anak buahnya tapi setiap minggu laporan kayak gini resmi info intelijen kepada menkopolhukam coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan Pak Budi Gunawan.

menurut undang-undang bisa diancam 10 tahun penjara berani menurut pasal 44 beliau bahwa kalau menyampaikan komentar gimana Apa gunanya ada dan ini penting saudara karena apa ya karena Saya bekerja berdasarkan ada demo di sana kekuatannya sekian orang forlapnya ini kekuatan Polisi yang diperlukan segini sehingga saya tidak perlu rapat tuh kecil oh ini serius itu info itu tiap malam saya dengan pak Budi Gunawan di WA saya nih info intelgen Pak besok nampaknya ada demo di sana Pak sudah itu korlapnya ini ini kekuatannya segini aja pak cuma cukup di Polsek cukup di Polres atau harus di mabes kalau sudah perlu Mabes saya undang rapat dan itu info intelijen masa Anda boleh lalu mau dihukum 10 tahun Pak Budi Gunawan tugas dia dia bukan dia bukan wahana kepada saya saudara dan ini kok saudara baru ribut sekarang nih kita yang mengumumkan kasus indosurya yang sampai sekarang bebas di pengadilan kita tangkap lagi karena kasusnya banyak itu kan ketika umumkan uangnya di freeze kalau tidak begitu Anda bisa ditangkap kita tahu dari Mbak Intelkam Polri misalnya itu gimana di Papua menurut nasibnya cateringnya setiap hari turun setiap hari turun itu sudah tidak ada kekuatannya itu kan sebab itu saudara jangan bisa cerita juga saudara bisa dihukum karna menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum.

Nama : Anggit Rahmadani
NPM : 2256041040

Menurut analisa saya, tindakan tegas Mahfud MD terkait transaksi mencurigakan 349 Trilliun di Kementerian Keuangan seharusnya di dukung. Tidak semua mampu tegas dalam masalah ini, kita perlu tau digunakan untuk apa saja dana sebesar itu. Masalah Mahfud MD di gertak karena dianggap tidak berhak, justru tindakan menghalang-halangi penyidikan seperti ini perlu dicurigai. Jika memang dana sebesar itu digunakan sesuai dengan kebutuhan harusnya ya jelaskan saja di hadapan publik, tidak perlu ditutup-tutupi.

Nama:Amelia Indriani
NPM. :2256041038

Menurut saya, tertera komite PPU dan sekaligus menteri koordinator politik hukum dan keamanan Mahfud MD menggertak komisi 3 DPR, tindakan tegas dari Mahfud MD atas transaksi yang mencurigakan di departemen keuangan senilai 349 Triliun. Tidak semua orang bisa menentukan ketegasan dalam hal ini, kita harus tahu digunakan untuk apa saja dana sebesar itu soal Mahfud MD digertak dengan anggapan tidak baik padahal tindakan menghalang-halangi penyidikan tersebut perlu di curigai. Kalau saja memang begitu dana yang digunakan dengan benar, yang nyatakan saja kepada publik dan tidak perlu ada yang disembunyikan atau di tutup-tutupi.

Nama : Sherlina Annatasya
Npm : 2256041041

Menurut saya Ketua Komite PPU sekaligus, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, terhadap dugaan uang tersebut patut di selidiki dan di curigai tetapi Menteri Keuangan Sri Mulyani, dia sendiri belum menerima informasi apa pun terkait kabar tersebut. Yang saya dapat dari newdetik.

https://news.detik.com/berita/d-6640273/terkuak-ini-detail-rp-349-triliun-yang-diungkap-sri-mulyani-di-dpr/amp#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16802691843746&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com

Nama : Olivia febrina
Npm : 2256041052
Man B

Menurut pendapat saya, dalam rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat membahas penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK).
tindakan yang di lakukan oleh menkopolhukam mahfud Md terkait temuan transaksi patut di curigai yang di mana uang sebesar Rp 349 triliun. harus terus berlanjut dan didukung dalam penyelidikan.Yang patut di curigai dalam kasus ini adalah Arteria Dahlan dan Sri Mulyani selalu anggota komite TPPU yang anggota nya berjumlah 13. Kenapa kita harus mencurigai Arteria Dalhan karena di menggertak menkopolhukam Mahmud Md dalam melakukan penyidikan di gedung DPR secara tidak langsung dia menghalang halangi penegakan hukum dalam kasus ini. Sri Mulyani tidak dapat hadir dalam rapat penyidikan ini terkait temuan transaksi sebesar 349 triliun yang dimana dia sebagai menteri keuangan.

Nama : Rio Renaldi
Npm : 2256041034
Kelas : Man (B)

penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK). terkait tentang uang sebesar 349 T patutlah di curigai karena merupakan suatu hal tidak wajar terhadap DPR RI, apa yang menyebabkan anggaran besar tersebut ada dan dampak terhadap keadaan kebijakan itu digunakan untuk apa,setiap anggaran yang ada haruslah di laporkan secara jelas kepada menteri terkait agar tidak menjadi tombak bahaya untuk indonesia,serta muncul nya gejala sifat ketamakan dari para pejabat mementingkan diri sendiri untuk melakukan korupsi, anggaran yang menggunkan dana dengan nilai tertentu di dalamnya seharusnya digunakan sebijak-bijaknya oleh para pejabat pemerintah terkait untuk kepentingan indonesia agar lebih baik terutama hal ini menyangkut keadilan rakyat dan kesejahteraan rakyatnya juga

dengan adanya berita tersebut ini akan membuat spekulasi dan pandangan dari masyarakat terhadap citra pemerintah semakin suram dan buruk karena hal penting seperti kabar dan berita itu bukanlah suatu hal yang dapat di ditutup tutupi namun juga harus di diberitahukan kepada masyarakat agar bisa menghasilkan dampak baik untuk indonesia bersama kedepannya karena sebaik baiknya pemerintah berjalan itu adalah pemerintah yang mementingkan rakyat dan komponen di dalamnya sebagai pelengkap negara

Nama: Rara Alieffania Rino
NPM: 2256041044

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengaku belum tahu data kongkrit yang diperoleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan yang ada di Kementerian Keuangan senilai Rp 300 triliun. Seperti ramai diberitakan, besaran angka transaksi gelap ini memang bukan diumbar oleh Sri Mulyani, melainkan disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU). Saat itu, Sri Mulyani, tetap pada pendiriannya bahwa PPATK tak pernah menyampaikan data angka Rp 300 triliun kepada kementeriannya. "Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi mengenai Rp 300 triliun itu, ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat," kata Sri Mulyani saat konferensi pers bersama Mahfud MD di kantornya, yang dikutip Senin (13/3/2023). Ia sendiri sangat ingin mengetahui detail transaksi itu. Namun ditegaskannya, data transaksi mencurigakan biasanya tidak kongkrit disampaikan PPATK kepada Kementerian Keuangan, sebagaimana PPATK sampaikan ke aparat penegak hukum (APH).


Menurut saya, data itu tak perlu lagi ditutup-tutupi karena sudah terumbar angkanya ke publik, dan disampaikan saja secara jelas kepada media, siapa-siapa yang terlibat, pohon transaksinya seperti apa, dan apakah informasi itu bisa di-share ke publik, apakah informasi itu menjadi bukti hukum.

Nama: Keiko Zifa Ghaisani
NPM: 2256041047
Kelas: Mandiri B

Aliran dana yang mencurigakan sebesar kurang lebih Rp. 300 triliun, pertama kali diungkapkan oleh Bapak Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Kecurigaan ini pak Mahfud MD dapati dari laporan PPATK. Beberapa hari setelah berita ini beredar, Sri Mulyani, Menteri Keuangan, berpendapat bahwa dari Rp. 300 triliun yang disebutkan yang berkaitan dengan pegawai Kemenkeu hanyalah sebesar Rp. 22 triliun dimana Rp. 18 triliun yang ada menyangkut transaksi korporasi, dan sisanya benar-benar menyangkut pegawai Kemenkeu. Sri Mulyani juga menindak lanjuti isu tersebut dengan pengumpulan barang, audit investigasi, pengumpulan barang, dan klarifikasi laporan. Dan melalui hasil audit yang dilakukan terdapat 193 pegawai Kemenkeu sudah dijatuhi hukuman disiplin internal. Lebih lanjut, Kepala PPATK turut mengklarifikasi bahwa laporan tersebut bukan tentang adanya penyalahgunaan kewenangan atau korupsi yang dilakukan oleh pegawai oknum di Kemenkeu, tetapi karena posisi Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal, sama seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dari kejadian ini, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah :
1. Kurangnya komunikasi yang baik antar Kepala suatu instansi publik. Sehingga kecurigaan yang ada tidak diklarifikasi terlebih dahulu pada pihak terkait. Kecurigaan yang dilayangkan, mendarat kepada media dengan tag line berita yang mengundang desas-desus lebih besar. Akibatnya, hal-hal kecil yang seharusnya bisa lebih mudah, efektif, dan efisien untuk dikerjakan menjadi terbuang karena sibuk mengendalikan berita yang beredar terlebih dahulu.
2. Sebagai masyarakat yang menyaksikan, hal ini berdampak pada semakin berkurangnya rasa percaya masyarakat kepada Pemerintahan. Apakah mereka hanya saling menjatuhkan untuk pencitraan? Berapa banyak lagi orang yang terlibat dan besaran jumlah uangnya?
3. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menyebutkan sebanyak 193 pegawai Kemenkeu yang dijatuhi hukuman internal. 193 orang merupakan jumlah yang cukup banyak untuk mengakui betapa bobroknya intelektual pejabat negeri kita.
4. Secara pribadi saya mengharapkan melalui kejadian ini, instansi pemerintahan terkait lebih selektif dalam melakukan rekrutmen kepada calon-calon pegawainya. Tidak hanya mengenal nilai-nilai kemampuan berpikir, namun juga bijak dalam bertindak, dan bertanggungjawab terhadap apa yang diembannya.

Nama : Sakina
Npm : 2256041031

Dari berita yang saya baca, saya dapat menganalisis bahwa tindakan yang sangat tegas yang di ucapkan oleh Mahfud MD sebagai menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan atau Menko Polhukam kepada Arteria Dahlan yang mengenai transaksi sebesar Rp 349 triliun yang sangat patut untuk di curigakan, Mahfud juga menegaskan akan RDP bersama komisi III DPR RI yang di rencanakan pada Rabu 29 Maret 2023. Ia menegaskan bahwa agar semua anggota komisi III DPR RI yang lantang bicara agar mengetahui kejelasan transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun ini di Kemenkeu untuk dapat hadir dalam RDP tersebut. Untuk memastikan dan mengusut tuntas tentang transaksi yang mencurigakan ini, agar negara kita juga dapat bebas dari korupsi. Walaupun hal yang mustahil, tapi setidaknya jika kita mengatasi dan mencari tau dari mana dana ini berasal dan untuk kepentingan apa dana tersebut keluar.

Nama: Fahmi
Npm: 2256041051

Mahfud menjelaskan bahwa dugaan transaksi janggal senilai Rp 349 triliun itu merupakan data agregat dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kemenkeu periode 2009-2023.
Data yang bersumber dari 300 laporan hasil analisis (LHA) tersebut yang terbagi menjadi 3 kelompok.
Dalam hal ini, data Mahfud berbeda dengan yang sebelumnya diungkap oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Tetapi, Mahfud MD menegaskan tidak ada perbedaan antara data yang dipaparkan oleh dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dugaan tindak pidana pencucian uang di Kemenkeu.
Untuk itu, yang penting dikawal sekarang adalah penegakan hukumnya. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat pun mendukung penuh agar kasus ini dibongkar tuntas.

Nama : Panji Asmoro Bangun
Npm : 2256041057

Dikatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD berkukuh pada pernyataan sebelumnya soal transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.

Angka tersebut berbeda dengan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR.Sri Mulyani menyebutkan nilai transaksi janggal yang berkaitan langsung dengan pegawai di kementerian yang dipimpinnya hanya sebesar Rp 3,3 triliun.

Sri Mulyani di komisi XI mengatakan hanya Rp 3,3 triliun tetapi yang benarnya Rp 35 triliun. Mahmud mengatakan bahwa laporan dari PPATK dengan laporan dari TPPU di Bea cukai berbeda.
Pernyataan tersebut membuat mahmud mengatakan bahwa anggota DPR markus. Pernyataan Mahfud mengenai markus memicu sikap keberatan dari anggota DPR Fraksi PDIP, Arteria Dahlan. Arteria mengatakan keberatan dengan ucapan Mahmud karena memicu pandangan publik yang menilai, seluruh anggota DPR merupakan markus.

Hal ini bermula dari Mahfud MD yang dipanggil dalam rangka menjelaskan transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan itu Mahfud MD mengungkap beberapa hal, salah satunya menyebut anggota DPR sebagai makelar kasus(markus). Hal ini yang membuat Arteria sampai berani mengancam akan memperkarakan Mahfud MD.Perkataan Mahfud tersebut langsung dihujani interupsi para anggota DPR.

Jika tidak ingin diperkarakan,Mahmud diminta mencabut pernyataan mengenai anggota DPR markus.

Dalam berita yang telah di analisis, Menko Polhukam yaitu Mahfud Md, menjelaskan kecurigaannya terhadap transaksi mencurigakan Rp.349 Triliun di kementerian keuangan, namun perspektif lain mengatakan bahwa Mahmud Md tidak diperbolehkan mengumumkan kecurigaan tersebut karena Mahmud Md tidak ada wewenang apapun, dengan itu para anggota komisi hukum beranggapan bahwa Mahmud Md melanggar Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU (8/2010). Tetapi hal itu di bantah oleh Mahmud Md karena beliau mengatakan beberapa contoh yang relevan dengan apa yang dia lakukan dalam mengumumumkan hal tersebut yaitu contoh serupa dengan langkah Kepala BIN Budi Gunawan dimana Kepala BIN memberikan laporan kepada pimpinan terkait dengan analisa intelijennya. Dari berita yang beredar tersebut tanggapan dari Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani, berpendapat bahwa dari Rp. 300 triliun yang disebutkan yang berkaitan dengan pegawai Kemenkeu hanyalah sebesar Rp. 22 triliun dimana Rp. 18 triliun yang ada menyangkut transaksi korporasi, dan sisanya benar-benar menyangkut pegawai Kemenkeu.

Menurut dari berita yang telah dianalis, disimpulkan bahwa intinya pemerintah seharusnya transparasi terkait apa yang terjadi, apalagi hal ini menyangkut uang masyarakat sendiri hal ini menjadi problem yang sensitif di kalangan masyarakat. Dengan begini masyarakat menjadi kurang percaya akan pemerintah.

Nama : Mellysa
Kelas : Man B
Npm : 2256041050
Kasus dana triliunan yang beredar di Kementerian Keuangan sedang ramai dibicarakan publik. Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tentang dugaan transaksi pencucian uang di Kemenkeu sejumlah Rp349 triliun yang merupakan akumulasi sejak 2009 hingga 2023 dan berasal dari 160 laporan. Dalam rapat tersebut, Menko Polhukam meminta para anggota Komisi III DPR RI, khususnya Benny K Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani untuk menjelaskan mengenai transaksi yang mencurigakan itu. Terjadi perdebatan panas antara menkopolhukam Mahfud MD dengan Arteria Dahlan. Hal ini disebabkan beberapa anggota Komisi Hukum menganggap Mahfud melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU karena Mahfud tidak berwenang untuk mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut. Namun, Mahfud MD menegaskan tidak ada larangan dirinya untuk mengumumkan informasi yang diterima dari kementerian atau lembaga.
Mahfud MD mempersoalkan hal tersebut karena didasari oleh Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis Dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, setiap informasi dugaan pencucian uang yang dikeluarkan PPATK, baik karena permintaan dari instansi yang bersangkutan, atau karena inisiatif PPATK karena laporan masyarakat, harus ada laporan dari instansi yang bersangkutan.
Komisi III DPR RI sempat mempersoalkan laporan PPATK kepada Menko Polhukam terkait transaksi mencurigakan tersebut. Mahfud Md menegaskan bahwa dirinya merupakan Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Komite TPPU merupakan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bertugas mengkoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Nama: Ricky Maynaki
NPM: 2266041001

Menurut saya mengenai dana yang saat ini berkeliaran di ruang DPR dengan perdebatan yang ada, hal yang paling saya sudutkan adalah perihal Ismail Suding yang mengatasnamakan rakyat dalam setiap langkah yang DPR ambil. Saat ini para masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang bodoh seperti zaman dahulu yang dengan mudah di manipulasi, seharusnya DPR sadar untuk membuka secara jelas permainan yang ada tanpa harus menutupi dari pandangan publik, karena sejauh manapun mereka memberikan pembenaran masyarakat tidak akan menyuarakan suara nya untuk meyakini perkataan para anngota DPR yang selalu mengatas namakan masyarakat.

Nama : M Afifuddin Syaivia Siregar
NPM : 2256041032

Menurut analisa saya, tindakan tegas Mahfud MD terkait transaksi mencurigakan 349 Trilliun di Kementerian Keuangan seharusnya di dukung. Tidak semua mampu tegas dalam masalah ini, kita perlu tau digunakan untuk apa saja dana sebesar itu. Masalah Mahfud MD di gertak karena dianggap tidak berhak, justru tindakan menghalang-halangi penyidikan seperti ini perlu dicurigai. Jika memang dana sebesar itu digunakan sesuai dengan kebutuhan harusnya ya jelaskan saja di hadapan publik, tidak perlu ditutup-tutupi.

Nama : Vincentia Ivana Putri Wardani
NPM : 2256041056

Menurut saya, tertera komite PPU dan sekaligus menteri koordinator politik hukum dan keamanan Mahfud MD menggertak komisi 3 DPR, tindakan tegas dari Mahfud MD atas transaksi yang mencurigakan di departemen keuangan senilai 349 Triliun. Untuk memastikan dan mengusut tuntas tentang transaksi yang mencurigakan ini, agar negara kita juga dapat bebas dari korupsi. Walaupun hal yang mustahil, tapi setidaknya jika kita mengatasi dan mencari tau dari mana dana ini berasal dan untuk kepentingan apa dana tersebut keluar.

Nama : I Kadek Dio Okta Kusuma
Npm. : 2256041033

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul dugaan bahwa terdapat dana triliunan yang beredar di Kementrian Keuangan tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat karena dapat berdampak buruk pada stabilitas keuangan negara. tindakan tegas Mahfud MD terkait transaksi mencurigakan 349 Trilliun di Kementerian Keuangan seharusnya di dukung.