Silahkan lihat terlebih dahulu link berita dan youtube pada materi pertemuan 7. Kemudian mahasiswa diminta untuk menganalisis masalah dana triliunan yang di duga beredar di Kementerian Keuangan dan tuliskan tanggapan anda pada forum diskusi.
In reply to dian kagungan dian kagungan
Re: Forum diskusi pertemuan 7
Nama : Fairuzziah Putri Febriyanti
NPM : 2256041021
Menurut tanggapan saya setelah melihat berita yang tertera, transaksi janggal senilai Rp. 349 Triliun yang dilaporkan oleh mahfud ini merupakan laporan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), bukan laporan korupsi.
Dalam rapat tersebut mahfud menjelaskan ada transaksi gelap yang terbagi menjadi 3 bagian. Dimana salah satunya transaksi keuangan pegawai kemenkeu sebesar 35 Triliun, pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun, dan transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik senilai 261 triliun. Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun
Berdasarkan paparan Mahfud, pihak lain yang terlibat pencucian uang terdiri dari 13 orang ASN kementerian dan 570 orang non-ASN dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. dari jumlah tersebut, ada yang merupakan bagian dari jaringan kelompok Rafael Alun, eks pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang. Sebelumnya, Mahfud MD juga membuat pernyataan dengan menyebut adanya dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.
Namun, Mahfud menegaskan bahwa itu bukan dugaan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan pegawai di luar Kemenkeu atau perusahaan lain.
NPM : 2256041021
Menurut tanggapan saya setelah melihat berita yang tertera, transaksi janggal senilai Rp. 349 Triliun yang dilaporkan oleh mahfud ini merupakan laporan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), bukan laporan korupsi.
Dalam rapat tersebut mahfud menjelaskan ada transaksi gelap yang terbagi menjadi 3 bagian. Dimana salah satunya transaksi keuangan pegawai kemenkeu sebesar 35 Triliun, pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun, dan transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik senilai 261 triliun. Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun
Berdasarkan paparan Mahfud, pihak lain yang terlibat pencucian uang terdiri dari 13 orang ASN kementerian dan 570 orang non-ASN dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. dari jumlah tersebut, ada yang merupakan bagian dari jaringan kelompok Rafael Alun, eks pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang. Sebelumnya, Mahfud MD juga membuat pernyataan dengan menyebut adanya dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.
Namun, Mahfud menegaskan bahwa itu bukan dugaan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan pegawai di luar Kemenkeu atau perusahaan lain.
In reply to dian kagungan dian kagungan
Re: Forum diskusi pertemuan 7
nama : tasya lingga febriola
npm : 2256041008
Menurut tanggapan saya setelah melihat berita dan video youtube transaksi janggal senilai Rp 349 Triliun .Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan akan membuka semua transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama komisi III DPR RI. Dia meminta agar para anggota Komisi III DPR yang lantang berbicara dan ingin tahu kejelasan soal transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu untuk hadir dalam RDP tersebut. dalam rapat mahfud menjelaskan bermula dari transaksi janggal dan terbagi ke tiga kelompok, salah satunya transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun
"Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Mahfud lalu membeberkan ada 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. Dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum .
npm : 2256041008
Menurut tanggapan saya setelah melihat berita dan video youtube transaksi janggal senilai Rp 349 Triliun .Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan akan membuka semua transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama komisi III DPR RI. Dia meminta agar para anggota Komisi III DPR yang lantang berbicara dan ingin tahu kejelasan soal transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu untuk hadir dalam RDP tersebut. dalam rapat mahfud menjelaskan bermula dari transaksi janggal dan terbagi ke tiga kelompok, salah satunya transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun
"Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Mahfud lalu membeberkan ada 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. Dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum .
In reply to dian kagungan dian kagungan
Re: Forum diskusi pertemuan 7
Nama : Ammara Nur Rokhis
NPM : 2256041023
Menurut tanggapan saya setelah melihat berita tersebut, persoapan transaksi mencurigakan Rp. 349 triliun yang di laporkan oleh mahfut adalah terkait gugaan tindak pidana pencurian uang (TPPU).
Bahkan, menurut temuan Mahfud, ada transaksi janggal berupa manipulasi keterangan soal impor emas batangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Nilainya mencapai Rp189 triliun, ini masih jadi bagian dari nilai total Rp349 triliun yang diungkap Mahfud.
Mahfud membeberkan duduk perkaran dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Bahkan dia membaginya menjadi 3 kelompok.
Masing-masing kelompoknya memiliki nilai transaksi mencurigakan yang melibatkan entitas di Kemenkeu. Mulai dari Rp35 triliun, hingga Rp200-an triliun, maka jika ditotal akan berjumlah Rp349 triliun.
Mahfud pun membeberkan sejumlah nama yang menjadi saksi dalam penyerahan berkas tersebut, antara lain Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dan Wakil Kepala PPATK, Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae. Sementara itu, dari pihak Kementerian Keuangan yakni Irjen Kementerian Keuangan yang saat itu dijabat Sumiyati dan Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi.
NPM : 2256041023
Menurut tanggapan saya setelah melihat berita tersebut, persoapan transaksi mencurigakan Rp. 349 triliun yang di laporkan oleh mahfut adalah terkait gugaan tindak pidana pencurian uang (TPPU).
Bahkan, menurut temuan Mahfud, ada transaksi janggal berupa manipulasi keterangan soal impor emas batangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Nilainya mencapai Rp189 triliun, ini masih jadi bagian dari nilai total Rp349 triliun yang diungkap Mahfud.
Mahfud membeberkan duduk perkaran dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Bahkan dia membaginya menjadi 3 kelompok.
Masing-masing kelompoknya memiliki nilai transaksi mencurigakan yang melibatkan entitas di Kemenkeu. Mulai dari Rp35 triliun, hingga Rp200-an triliun, maka jika ditotal akan berjumlah Rp349 triliun.
Mahfud pun membeberkan sejumlah nama yang menjadi saksi dalam penyerahan berkas tersebut, antara lain Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dan Wakil Kepala PPATK, Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae. Sementara itu, dari pihak Kementerian Keuangan yakni Irjen Kementerian Keuangan yang saat itu dijabat Sumiyati dan Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi.
Nama: Nurhaliza Fani
Npm: 2256041015
Menurut tanggapan saya setelah melihat berita:
masalah dana triliunan yang diduga beredar di kementrian keuangan Rapat komisi III dpr dengan menkopolhukam Mahfud Md pada hari rabu (29/3/2023).
Rapat kali ini membahas tentang temuan transaksi patut diduga mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang disampaikannya sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan.
Persoalan kemudian muncul karena Mahfud tidak berwenang mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut.
Dalam rapat tersebut mahfud menjelaskan bermula dari transaksi janggal dan terbagi ke tiga kelompok, salah satunya transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun
"Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Mahfud lalu membeberkan ada 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. Dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum .
Berdasarkan paparan Mahfud, pihak lain yang terlibat pencucian uang terdiri dari 13 orang ASN kementerian dan 570 orang non-ASN dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. dari jumlah tersebut, ada yang merupakan bagian dari jaringan kelompok Rafael Alun, eks pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang. Sebelumnya, Mahfud MD juga membuat pernyataan dengan menyebut adanya dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.
Namun, Mahfud menegaskan bahwa itu bukan dugaan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan pegawai di luar Kemenkeu.
Npm: 2256041015
Menurut tanggapan saya setelah melihat berita:
masalah dana triliunan yang diduga beredar di kementrian keuangan Rapat komisi III dpr dengan menkopolhukam Mahfud Md pada hari rabu (29/3/2023).
Rapat kali ini membahas tentang temuan transaksi patut diduga mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang disampaikannya sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan.
Persoalan kemudian muncul karena Mahfud tidak berwenang mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut.
Dalam rapat tersebut mahfud menjelaskan bermula dari transaksi janggal dan terbagi ke tiga kelompok, salah satunya transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun
"Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Mahfud lalu membeberkan ada 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. Dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum .
Berdasarkan paparan Mahfud, pihak lain yang terlibat pencucian uang terdiri dari 13 orang ASN kementerian dan 570 orang non-ASN dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. dari jumlah tersebut, ada yang merupakan bagian dari jaringan kelompok Rafael Alun, eks pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang. Sebelumnya, Mahfud MD juga membuat pernyataan dengan menyebut adanya dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.
Namun, Mahfud menegaskan bahwa itu bukan dugaan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan pegawai di luar Kemenkeu.
Nama: Jihan Aghniya
NPM: 2256041010
Menurut analisis dan tanggapan saya terkait kasus dana sebesar 349 triliun yang diduga beredar di Kemenkeu merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan transparansi dan akuntabilitas.
Dari video YT Mahfud MD ketua komite TPPU menggertak komisi lll PDIP Arteria Dahlan yg diduga menghalang-halangi penyelidikan terkait temuan transaksi mencurigakan 349 T, usaha Mahfud sebagai bentuk pengidentifikasian dari mana sumber dana tersebut dan bagaimana dana tersebut dianggarkan dan digunakan? Jika dana tersebut berasal dari sumber-sumber yg sah, seperti anggaran pemerintah/pinjaman dari lembaga keuangan, maka perlu dilakukan audit dan pembinaan yg ketat utk memastika dana tersebut digunakan untuk tujuan yg dimaksud.
Jika kita bercermin dgn kasus dana janggal serupa di era DPR SBY saja berani bikin Pansus (Panitia Khusus) Bank Century 6,7 triliun, kini transaksi janggal senilai 349 triliun ditolak oleh Bambang Wuryanto (Ketua Komisi lll DPR) utk di Pansus kan yg seharusnya ikut serta aktif dalam membongkar kasus ini padahal Kerugian Negara 50x kasus Bank Century.
Apakah ada campur tangan oligarki dalam kasus ini karna Arteria Dahlan menghalang-halangi Mahfud MD saat berargumen? Hanya mereka yg tau.
Kesimpulannya, masalah dana sebesar 349 triliun yang diduga beredar di Kemenkeu merupakan masakan serius yang harus ditangani dengan transparansi, akuntabilitas, dan tindak tegas. Pihak-pihak yang terlibat harus diproses secara hukum dan bila diperlukan untuk membentuk tim Pansus agar cepat menyelesaikan masalah ini, lakukan jg langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.
NPM: 2256041010
Menurut analisis dan tanggapan saya terkait kasus dana sebesar 349 triliun yang diduga beredar di Kemenkeu merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan transparansi dan akuntabilitas.
Dari video YT Mahfud MD ketua komite TPPU menggertak komisi lll PDIP Arteria Dahlan yg diduga menghalang-halangi penyelidikan terkait temuan transaksi mencurigakan 349 T, usaha Mahfud sebagai bentuk pengidentifikasian dari mana sumber dana tersebut dan bagaimana dana tersebut dianggarkan dan digunakan? Jika dana tersebut berasal dari sumber-sumber yg sah, seperti anggaran pemerintah/pinjaman dari lembaga keuangan, maka perlu dilakukan audit dan pembinaan yg ketat utk memastika dana tersebut digunakan untuk tujuan yg dimaksud.
Jika kita bercermin dgn kasus dana janggal serupa di era DPR SBY saja berani bikin Pansus (Panitia Khusus) Bank Century 6,7 triliun, kini transaksi janggal senilai 349 triliun ditolak oleh Bambang Wuryanto (Ketua Komisi lll DPR) utk di Pansus kan yg seharusnya ikut serta aktif dalam membongkar kasus ini padahal Kerugian Negara 50x kasus Bank Century.
Apakah ada campur tangan oligarki dalam kasus ini karna Arteria Dahlan menghalang-halangi Mahfud MD saat berargumen? Hanya mereka yg tau.
Kesimpulannya, masalah dana sebesar 349 triliun yang diduga beredar di Kemenkeu merupakan masakan serius yang harus ditangani dengan transparansi, akuntabilitas, dan tindak tegas. Pihak-pihak yang terlibat harus diproses secara hukum dan bila diperlukan untuk membentuk tim Pansus agar cepat menyelesaikan masalah ini, lakukan jg langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.
Nama: Steven Kerby
Npm: 2256041001
Menurut tanggapan saya setelah melihat berita:
masalah dana triliunan yang diduga beredar di kementrian keuangan Rapat komisi III dpr dengan menkopolhukam Mahfud Md pada hari rabu (29/3/2023).
Rapat kali ini membahas tentang temuan transaksi patut diduga mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang disampaikannya sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan.
Persoalan kemudian muncul karena Mahfud tidak berwenang mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut.
Dalam rapat tersebut mahfud menjelaskan bermula dari transaksi janggal dan terbagi ke tiga kelompok, salah satunya transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun
"Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Mahfud lalu membeberkan ada 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. Dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum .
Berdasarkan paparan Mahfud, pihak lain yang terlibat pencucian uang terdiri dari 13 orang ASN kementerian dan 570 orang non-ASN dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. dari jumlah tersebut, ada yang merupakan bagian dari jaringan kelompok Rafael Alun, eks pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang.
Npm: 2256041001
Menurut tanggapan saya setelah melihat berita:
masalah dana triliunan yang diduga beredar di kementrian keuangan Rapat komisi III dpr dengan menkopolhukam Mahfud Md pada hari rabu (29/3/2023).
Rapat kali ini membahas tentang temuan transaksi patut diduga mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang disampaikannya sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan.
Persoalan kemudian muncul karena Mahfud tidak berwenang mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut.
Dalam rapat tersebut mahfud menjelaskan bermula dari transaksi janggal dan terbagi ke tiga kelompok, salah satunya transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun
"Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Mahfud lalu membeberkan ada 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. Dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum .
Berdasarkan paparan Mahfud, pihak lain yang terlibat pencucian uang terdiri dari 13 orang ASN kementerian dan 570 orang non-ASN dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. dari jumlah tersebut, ada yang merupakan bagian dari jaringan kelompok Rafael Alun, eks pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang.
In reply to dian kagungan dian kagungan
Re: Forum diskusi pertemuan 7
NAMA : M RIZKY AL FATHIRA
NPM : 2256041018
MAN A
Menurut tanggapan saya masalah dana triliunan yang diduga beredar di kementrian keuangan Rapat komisi III dpr dengan menkopolhukam Mahfud Md pada hari rabu (29/3/2023).
Rapat kali ini membahas tentang temuan transaksi patut diduga mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang disampaikannya sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan.
Persoalan kemudian muncul karena Mahfud tidak berwenang mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut.
Dalam rapat tersebut mahfud menjelaskan bermula dari transaksi janggal dan terbagi ke tiga kelompok, salah satunya transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun
"Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Mahfud lalu membeberkan ada 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. Dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum .
Berdasarkan paparan Mahfud, pihak lain yang terlibat pencucian uang terdiri dari 13 orang ASN kementerian dan 570 orang non-ASN dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. dari jumlah tersebut, ada yang merupakan bagian dari jaringan kelompok Rafael Alun, eks pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang. Sebelumnya, Mahfud MD juga membuat pernyataan dengan menyebut adanya dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.
Namun, Mahfud menegaskan bahwa itu bukan dugaan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan pegawai di luar Kemenkeu.
NPM : 2256041018
MAN A
Menurut tanggapan saya masalah dana triliunan yang diduga beredar di kementrian keuangan Rapat komisi III dpr dengan menkopolhukam Mahfud Md pada hari rabu (29/3/2023).
Rapat kali ini membahas tentang temuan transaksi patut diduga mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang disampaikannya sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan.
Persoalan kemudian muncul karena Mahfud tidak berwenang mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut.
Dalam rapat tersebut mahfud menjelaskan bermula dari transaksi janggal dan terbagi ke tiga kelompok, salah satunya transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun
"Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Mahfud lalu membeberkan ada 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. Dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum .
Berdasarkan paparan Mahfud, pihak lain yang terlibat pencucian uang terdiri dari 13 orang ASN kementerian dan 570 orang non-ASN dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. dari jumlah tersebut, ada yang merupakan bagian dari jaringan kelompok Rafael Alun, eks pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang. Sebelumnya, Mahfud MD juga membuat pernyataan dengan menyebut adanya dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.
Namun, Mahfud menegaskan bahwa itu bukan dugaan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan pegawai di luar Kemenkeu.
NAMA:YUWHANDIRA PUTRI AULIA
NPM:2256041027
tanggapan saya setelah melihat berita ini ialah masalah dana triliunan yang diduga beredar di kementrian keuangan Rapat komisi III dpr dengan menkopolhukam Mahfud Md pada hari rabu (29/3/2023). Rapat ini membahas mengenai transaksi patut dicurigai sebesar Rp 349 triliun yang disampaikannya sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan.
Persoalan kemudian muncul karena Mahfud tidak berwenang mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut. Dalam rapat tersebut Mahfud menjelaskan berawal dari transaksi janggal yg terbagi ke tiga kelompok, yaitu transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun, sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Mahfud lalu menjelaskan sekitar 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi ilegal tersebut dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum ,dari jumlah tersebut ada yang bagian dari kelompok Rafael Alun, eks pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang. Sebelumnya, Mahfud MD juga membuat pernyataan dengan menyebut adanya dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.
NPM:2256041027
tanggapan saya setelah melihat berita ini ialah masalah dana triliunan yang diduga beredar di kementrian keuangan Rapat komisi III dpr dengan menkopolhukam Mahfud Md pada hari rabu (29/3/2023). Rapat ini membahas mengenai transaksi patut dicurigai sebesar Rp 349 triliun yang disampaikannya sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan.
Persoalan kemudian muncul karena Mahfud tidak berwenang mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut. Dalam rapat tersebut Mahfud menjelaskan berawal dari transaksi janggal yg terbagi ke tiga kelompok, yaitu transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun, sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Mahfud lalu menjelaskan sekitar 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi ilegal tersebut dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum ,dari jumlah tersebut ada yang bagian dari kelompok Rafael Alun, eks pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang. Sebelumnya, Mahfud MD juga membuat pernyataan dengan menyebut adanya dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.
In reply to dian kagungan dian kagungan
Re: Forum diskusi pertemuan 7
Nama : Yoanna Angelica
NPM : 2256041013
Berita tersebut membicarakan topik penemuan transaksi mencurigakan Rp 349 Triliun. Dalam berita itu, Mahfud MD tidak diberikan wewenang untuk mengumumkan informasi terhadap transaksi mencurigakan itu. Padahal, menurut Mahfud hal ini sudah biasa dan ia adalah seorang Ketua Komite dan Mentri Polhukam. Sudah sepatutnya, laporan ini di sampaikan kepada ketua dan komite bahkan beliau juga memberikan contoh Kepala BIN Budi Gunawan dimana Kepala BIN memberikan laporan kepada pimpinan terkait dengan analisa intelijennya. Akan tetapi, Mahfud dianggap melanggar TPPU terkait pengumuman tersebut.
Tanggapan saya adalah, apa yang dilakukan oleh Pak Arteria Dahlan adalah salah. Masalah ini seharusnya diselidiki lebih dalam bukan berusaha untuk di tutupin. Apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud sudah benar, ia berusaha mendobrak hal yang menghalangi jalannya penyelidikan. Karena masalah ini berkaitan dengan keuangan negara, jadi harus ada laporan darimana uang yg digunakan dan untuk apa uang itu digunakan. Kasus ini juga bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita kedepannya.
NPM : 2256041013
Berita tersebut membicarakan topik penemuan transaksi mencurigakan Rp 349 Triliun. Dalam berita itu, Mahfud MD tidak diberikan wewenang untuk mengumumkan informasi terhadap transaksi mencurigakan itu. Padahal, menurut Mahfud hal ini sudah biasa dan ia adalah seorang Ketua Komite dan Mentri Polhukam. Sudah sepatutnya, laporan ini di sampaikan kepada ketua dan komite bahkan beliau juga memberikan contoh Kepala BIN Budi Gunawan dimana Kepala BIN memberikan laporan kepada pimpinan terkait dengan analisa intelijennya. Akan tetapi, Mahfud dianggap melanggar TPPU terkait pengumuman tersebut.
Tanggapan saya adalah, apa yang dilakukan oleh Pak Arteria Dahlan adalah salah. Masalah ini seharusnya diselidiki lebih dalam bukan berusaha untuk di tutupin. Apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud sudah benar, ia berusaha mendobrak hal yang menghalangi jalannya penyelidikan. Karena masalah ini berkaitan dengan keuangan negara, jadi harus ada laporan darimana uang yg digunakan dan untuk apa uang itu digunakan. Kasus ini juga bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita kedepannya.
Nama: Devin kahsafa
Npm: 2256041009
menurut analisi dan tanggapan saya terhadap berita tersebut yakni masalah dana triliunan yang diduga beredar di kementrian keuangan Rapat komisi III dpr dengan menkopolhukam Mahfud Md pada hari rabu (29/3/2023).
Rapat kali ini membahas tentang temuan transaksi patut diduga mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang disampaikannya sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan.
Persoalan kemudian muncul karena Mahfud tidak berwenang mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut.
Dalam rapat tersebut mahfud menjelaskan bermula dari transaksi janggal dan terbagi ke tiga kelompok, salah satunya transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun
"Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Mahfud lalu membeberkan ada 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. Dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum .
Berdasarkan paparan Mahfud, pihak lain yang terlibat pencucian uang terdiri dari 13 orang ASN kementerian dan 570 orang non-ASN dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. dari jumlah tersebut, ada yang merupakan bagian dari jaringan kelompok Rafael Alun, eks pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang. Sebelumnya, Mahfud MD juga membuat pernyataan dengan menyebut adanya dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.
Namun, Mahfud menegaskan bahwa itu bukan dugaan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan pegawai di luar Kemenkeu.
Npm: 2256041009
menurut analisi dan tanggapan saya terhadap berita tersebut yakni masalah dana triliunan yang diduga beredar di kementrian keuangan Rapat komisi III dpr dengan menkopolhukam Mahfud Md pada hari rabu (29/3/2023).
Rapat kali ini membahas tentang temuan transaksi patut diduga mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang disampaikannya sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan.
Persoalan kemudian muncul karena Mahfud tidak berwenang mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut.
Dalam rapat tersebut mahfud menjelaskan bermula dari transaksi janggal dan terbagi ke tiga kelompok, salah satunya transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun
"Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Mahfud lalu membeberkan ada 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. Dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum .
Berdasarkan paparan Mahfud, pihak lain yang terlibat pencucian uang terdiri dari 13 orang ASN kementerian dan 570 orang non-ASN dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. dari jumlah tersebut, ada yang merupakan bagian dari jaringan kelompok Rafael Alun, eks pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang. Sebelumnya, Mahfud MD juga membuat pernyataan dengan menyebut adanya dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.
Namun, Mahfud menegaskan bahwa itu bukan dugaan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan pegawai di luar Kemenkeu.
Nama: Annisa Ade P
NPM: 2256041026
Menurut tanggapan saya mengenai berita mengenai transaksi janggal sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan yang dilaporkan oleh Mahfud MD kemungkinan sebuah tuduhan yang mengindikasikan adanya potensi kecurangan atau penyelewengan dana di dalam Kementerian Keuangan.
Sebagai seorang Ketua Komite TPPU, Mahfud MD memiliki wewenang untuk mengawasi dan menangani kasus-kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Oleh karena itu, tindakan Mahfud MD dalam menggertak Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P Arteria Dahlan terkait temuan transaksi mencurigakan tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk mengungkap dan menangani tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui sektor keuangan.
Mahfud MD memaparkan ada transaksi gelap yang terbagi menjadi 3 bagian. Dimana salah satunya transaksi keuangan pegawai kemenkeu sebesar 35 Triliun, pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun, dan transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik senilai 261 triliun. Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Namun, sebagai seorang pejabat negara, Mahfud MD juga harus memastikan bahwa upaya-upaya pengungkapan dan penanganan tindak pidana pencucian uang tersebut dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, Mahfud MD harus memastikan bahwa ada bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan terhadap pihak yang terlibat dalam transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun tersebut sebelum melakukan tindakan lebih lanjut.
NPM: 2256041026
Menurut tanggapan saya mengenai berita mengenai transaksi janggal sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan yang dilaporkan oleh Mahfud MD kemungkinan sebuah tuduhan yang mengindikasikan adanya potensi kecurangan atau penyelewengan dana di dalam Kementerian Keuangan.
Sebagai seorang Ketua Komite TPPU, Mahfud MD memiliki wewenang untuk mengawasi dan menangani kasus-kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Oleh karena itu, tindakan Mahfud MD dalam menggertak Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P Arteria Dahlan terkait temuan transaksi mencurigakan tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk mengungkap dan menangani tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui sektor keuangan.
Mahfud MD memaparkan ada transaksi gelap yang terbagi menjadi 3 bagian. Dimana salah satunya transaksi keuangan pegawai kemenkeu sebesar 35 Triliun, pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun, dan transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik senilai 261 triliun. Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Namun, sebagai seorang pejabat negara, Mahfud MD juga harus memastikan bahwa upaya-upaya pengungkapan dan penanganan tindak pidana pencucian uang tersebut dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, Mahfud MD harus memastikan bahwa ada bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan terhadap pihak yang terlibat dalam transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun tersebut sebelum melakukan tindakan lebih lanjut.
Nama:Aziz Roibapi
Npm:2256041002
Menurut tanggapan saya setelah melihat berita:
masalah dana triliunan yang diduga beredar di kementerian keuangan Rapat komisi III DPR dengan menkopolhukam Mahfud Md pada hari rabu (29/3/2023).
Rapat kali ini membahas tentang temuan transaksi yang dicurigai diduga mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang disampaikannya sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan.
Pembicaraan kemudian muncul karena Mahfud tidak mendiskualifikasikan transaksi mencurigakan tersebut.
Dalam rapat tersebut mahfud menjelaskan bermula dari transaksi janggal dan terbagi menjadi tiga kelompok, salah satunya transaksi pegawai keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidikan tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 triliun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun
“Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Nama : Raja Steffano Sitepu
NPM : 2256041025
Menurut tanggapan saya setelah melihat berita:
masalah dana triliunan yang diduga beredar di kementrian keuangan Rapat komisi III dpr dengan menkopolhukam Mahfud Md pada hari rabu (29/3/2023).
Rapat kali ini membahas tentang temuan transaksi patut diduga mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang disampaikannya sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan.
Persoalan kemudian muncul karena Mahfud tidak berwenang mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut.
Dalam rapat tersebut mahfud menjelaskan bermula dari transaksi janggal dan terbagi ke tiga kelompok, salah satunya transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun
"Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Mahfud lalu membeberkan ada 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. Dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum .
Berdasarkan paparan Mahfud, pihak lain yang terlibat pencucian uang terdiri dari 13 orang ASN kementerian dan 570 orang non-ASN dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. dari jumlah tersebut, ada yang merupakan bagian dari jaringan kelompok Rafael Alun, eks pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang.
NPM : 2256041025
Menurut tanggapan saya setelah melihat berita:
masalah dana triliunan yang diduga beredar di kementrian keuangan Rapat komisi III dpr dengan menkopolhukam Mahfud Md pada hari rabu (29/3/2023).
Rapat kali ini membahas tentang temuan transaksi patut diduga mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang disampaikannya sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan.
Persoalan kemudian muncul karena Mahfud tidak berwenang mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut.
Dalam rapat tersebut mahfud menjelaskan bermula dari transaksi janggal dan terbagi ke tiga kelompok, salah satunya transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun
"Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Mahfud lalu membeberkan ada 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. Dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum .
Berdasarkan paparan Mahfud, pihak lain yang terlibat pencucian uang terdiri dari 13 orang ASN kementerian dan 570 orang non-ASN dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. dari jumlah tersebut, ada yang merupakan bagian dari jaringan kelompok Rafael Alun, eks pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang.
Nama : Abel Tiara Tri Mareta
NPM : 2256041017
Menurut tanggapan saya setelah melihat berita tersebut, yaitu Perkara dugaan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan kini menemui titik terang. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengakui data yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD terkait dugaan transaksi gelap pegawai Kemenkeu sebesar Rp 35 triliun.
Maka jika ditotal jumlah transaksi mencurigakan di lingkungan pegawai Kemenkeu mencapai Rp 349,8 triliun. Menurutnya, adanya perbedaan data yang terjadi selama ini lantaran Kemenkeu tidak menerima semua surat yang dikirimkan PPATK.
Selain itu, Mahfud menyebut transaksi mencurigakan itu juga kemungkinan bukan cuma dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan.
Menanggapi hal tersebut, Suahasil menegaskan tidak ada yang ditutup-tutupi kepada Menteri Keuangan. Segala laporan apapun dari DJP, DJBC, dan Inspektorat Jenderal semua tersedia di dalam sistem Kementerian Keuangan, sehingga bisa dilakukan pemantauan satu per satu.
"Hubungan dengan PPATK kalau kita lihat kasus kita lakukan dengan detail, rapat-rapat dengan PPATK kita lakukan dengan sangat terstruktur, ada notulennya, ada yang hadir, komplit. Tidak ada yang ditutup-tutupi dari Menteri Keuangan," pungkasnya. Oleh karena itu, Mahfud MD harus memastikan dan melakukan cara dengan detail.
NPM : 2256041017
Menurut tanggapan saya setelah melihat berita tersebut, yaitu Perkara dugaan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan kini menemui titik terang. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengakui data yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD terkait dugaan transaksi gelap pegawai Kemenkeu sebesar Rp 35 triliun.
Maka jika ditotal jumlah transaksi mencurigakan di lingkungan pegawai Kemenkeu mencapai Rp 349,8 triliun. Menurutnya, adanya perbedaan data yang terjadi selama ini lantaran Kemenkeu tidak menerima semua surat yang dikirimkan PPATK.
Selain itu, Mahfud menyebut transaksi mencurigakan itu juga kemungkinan bukan cuma dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan.
Menanggapi hal tersebut, Suahasil menegaskan tidak ada yang ditutup-tutupi kepada Menteri Keuangan. Segala laporan apapun dari DJP, DJBC, dan Inspektorat Jenderal semua tersedia di dalam sistem Kementerian Keuangan, sehingga bisa dilakukan pemantauan satu per satu.
"Hubungan dengan PPATK kalau kita lihat kasus kita lakukan dengan detail, rapat-rapat dengan PPATK kita lakukan dengan sangat terstruktur, ada notulennya, ada yang hadir, komplit. Tidak ada yang ditutup-tutupi dari Menteri Keuangan," pungkasnya. Oleh karena itu, Mahfud MD harus memastikan dan melakukan cara dengan detail.
Nama : Khelvin Fachrezzy
NPM: 2256041029
Sebagaimana diketahui, baru-baru ini publik dihebohkan dengan pernyataan Mahfud MD soal dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.
Menurut analiis saya, desas-desus ini bermula dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Saat itu, Sri Mulyani kaget Mahfud mengungkap soal dugaan transaksi mencurigakan di Kemenkeu, sementara dia sendiri belum menerima informasi apa pun terkait kabar tersebut.
Sri Mulyani meminta penjelasan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebab, menurut Mahfud, dugaan transaksi janggal senilai Rp 300 triliun tersebut dia dapat dari laporan PPATK. Namun, Sri Mulyani belum menerima surat tersebut hingga 8 Maret 2023. Surat PPATK baru sampai ke tangannya sehari setelah pernyataan menghebohkan Mahfud, yakni 9 Maret 2023.
Kemudian, mahfud menjelaskan ada transaksi gelap yang terbagi menjadi 3 bagian. Dimana salah satunya transaksi keuangan pegawai kemenkeu sebesar 35 Triliun, pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun, dan transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik senilai 261 triliun. Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
NPM: 2256041029
Sebagaimana diketahui, baru-baru ini publik dihebohkan dengan pernyataan Mahfud MD soal dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.
Menurut analiis saya, desas-desus ini bermula dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Saat itu, Sri Mulyani kaget Mahfud mengungkap soal dugaan transaksi mencurigakan di Kemenkeu, sementara dia sendiri belum menerima informasi apa pun terkait kabar tersebut.
Sri Mulyani meminta penjelasan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebab, menurut Mahfud, dugaan transaksi janggal senilai Rp 300 triliun tersebut dia dapat dari laporan PPATK. Namun, Sri Mulyani belum menerima surat tersebut hingga 8 Maret 2023. Surat PPATK baru sampai ke tangannya sehari setelah pernyataan menghebohkan Mahfud, yakni 9 Maret 2023.
Kemudian, mahfud menjelaskan ada transaksi gelap yang terbagi menjadi 3 bagian. Dimana salah satunya transaksi keuangan pegawai kemenkeu sebesar 35 Triliun, pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun, dan transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik senilai 261 triliun. Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Nama: bulan surya r
Npm: 2256041005
Menurut tanggapan saya setelah melihat berita:
masalah dana triliunan yang diduga beredar di kementrian keuangan Rapat komisi III dpr dengan menkopolhukam Mahfud Md pada hari rabu (29/3/2023).
Rapat kali ini membahas tentang temuan transaksi patut diduga mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang disampaikannya sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan.
Persoalan kemudian muncul karena Mahfud tidak berwenang mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut.
Dalam rapat tersebut mahfud menjelaskan bermula dari transaksi janggal dan terbagi ke tiga kelompok, salah satunya transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun
"Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Mahfud lalu membeberkan ada 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. Dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum .
Berdasarkan paparan Mahfud, pihak lain yang terlibat pencucian uang terdiri dari 13 orang ASN kementerian dan 570 orang non-ASN dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. dari jumlah tersebut, ada yang merupakan bagian dari jaringan kelompok Rafael Alun, eks pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang. Sebelumnya, Mahfud MD juga membuat pernyataan dengan menyebut adanya dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.
Namun, Mahfud menegaskan bahwa itu bukan dugaan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan pegawai di luar Kemenkeu.
Npm: 2256041005
Menurut tanggapan saya setelah melihat berita:
masalah dana triliunan yang diduga beredar di kementrian keuangan Rapat komisi III dpr dengan menkopolhukam Mahfud Md pada hari rabu (29/3/2023).
Rapat kali ini membahas tentang temuan transaksi patut diduga mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang disampaikannya sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan.
Persoalan kemudian muncul karena Mahfud tidak berwenang mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut.
Dalam rapat tersebut mahfud menjelaskan bermula dari transaksi janggal dan terbagi ke tiga kelompok, salah satunya transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun
"Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Mahfud lalu membeberkan ada 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. Dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum .
Berdasarkan paparan Mahfud, pihak lain yang terlibat pencucian uang terdiri dari 13 orang ASN kementerian dan 570 orang non-ASN dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. dari jumlah tersebut, ada yang merupakan bagian dari jaringan kelompok Rafael Alun, eks pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang. Sebelumnya, Mahfud MD juga membuat pernyataan dengan menyebut adanya dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.
Namun, Mahfud menegaskan bahwa itu bukan dugaan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan pegawai di luar Kemenkeu.
Nama : Athaya Zulfa Zein Yasien
NPM : 2256041012
Rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan menkopolhukam Mahfud Md, berlangsung pada hari Rabu, 29 Maret 2023. Rapat ini dilangsungkan untuk adanya dugaan kasus pencucian uang dan transaksi janggal di Kementerian Keuangan sebesar Rp349 triliun
Dalam rapat tersebut, Mahfud Md mencoba menjelaskan kesimpangsiuran data yang diperoleh Sri Mulyani. Saat Mahfud Md mencoba mengumumkan data pencucian Uang yang dilakukan oleh Kemenkeu yang dinyatakan berdasarkan info Intelijen. Pihak Komisi III DPR, Arteria Dahlan menyatakan bahwa peluang adanya ancaman pidana 4 tahun lantaran Kepala PPATK, melaporkan informasi intelijen kepada Mahfud.
Menanggapi hal tersebut, Mahfud Md menyatakan bahwa dirinya merupakan Ketua TPPU sehingga berhak melakukan hal itu. Bahkan, Mahfud MD menantang balik Arteria Dahlan untuk menyatakan hal serupa kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan. Atas dasar itu, Mahfud Md menggertak Komisi III DPR karena menghalangi penyelidikan
Saya membaca artikel lain bahwa jika pernyataan Mahfud Md ini tidak menemukan kejelasan, diusulkan agar membentuk panitia khusus. Namun usul itu ditolak dan jauh lebih penting kalau ini diserahkan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Padahal dengan adanya pansus akan cepat menemukan titik terang permasalahan.
Transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh pihak kemenkeu menimbulkan pertanyaan kemana dan untuk apa uang itu? Harta yang dimiliki tidak sebanding dengan gaji yang diperoleh. Dari mana harta tersebut berasal? Terlebih lagi pernyataan yang menyebutkan bahwa ada impor emas batangan dimana didalam cukai tersebut dinyatakan sebagai emas mentah. Padahal sudah jelas.
Dari pernyataan di atas ditemukan bahwa adanya manipulasi data keuangan. Adanya kesenjangan yang menghalangi informasi kepada Sri Mulyani, entah itu pejabat di bawah naungan kemenkeu atau pihak yang terlibat. Adanya pihak yang menghalangi penyelidikan yang mana jika tidak dihalangi maka akan cepat menemukan keterangan yang sebenarnya tanpa pembentukan pansus. Mahfud Md berani konsisten dan tegas dalam mengungkapkan data yang sebenarnya.
NPM : 2256041012
Rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan menkopolhukam Mahfud Md, berlangsung pada hari Rabu, 29 Maret 2023. Rapat ini dilangsungkan untuk adanya dugaan kasus pencucian uang dan transaksi janggal di Kementerian Keuangan sebesar Rp349 triliun
Dalam rapat tersebut, Mahfud Md mencoba menjelaskan kesimpangsiuran data yang diperoleh Sri Mulyani. Saat Mahfud Md mencoba mengumumkan data pencucian Uang yang dilakukan oleh Kemenkeu yang dinyatakan berdasarkan info Intelijen. Pihak Komisi III DPR, Arteria Dahlan menyatakan bahwa peluang adanya ancaman pidana 4 tahun lantaran Kepala PPATK, melaporkan informasi intelijen kepada Mahfud.
Menanggapi hal tersebut, Mahfud Md menyatakan bahwa dirinya merupakan Ketua TPPU sehingga berhak melakukan hal itu. Bahkan, Mahfud MD menantang balik Arteria Dahlan untuk menyatakan hal serupa kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan. Atas dasar itu, Mahfud Md menggertak Komisi III DPR karena menghalangi penyelidikan
Saya membaca artikel lain bahwa jika pernyataan Mahfud Md ini tidak menemukan kejelasan, diusulkan agar membentuk panitia khusus. Namun usul itu ditolak dan jauh lebih penting kalau ini diserahkan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Padahal dengan adanya pansus akan cepat menemukan titik terang permasalahan.
Transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh pihak kemenkeu menimbulkan pertanyaan kemana dan untuk apa uang itu? Harta yang dimiliki tidak sebanding dengan gaji yang diperoleh. Dari mana harta tersebut berasal? Terlebih lagi pernyataan yang menyebutkan bahwa ada impor emas batangan dimana didalam cukai tersebut dinyatakan sebagai emas mentah. Padahal sudah jelas.
Dari pernyataan di atas ditemukan bahwa adanya manipulasi data keuangan. Adanya kesenjangan yang menghalangi informasi kepada Sri Mulyani, entah itu pejabat di bawah naungan kemenkeu atau pihak yang terlibat. Adanya pihak yang menghalangi penyelidikan yang mana jika tidak dihalangi maka akan cepat menemukan keterangan yang sebenarnya tanpa pembentukan pansus. Mahfud Md berani konsisten dan tegas dalam mengungkapkan data yang sebenarnya.
Nama: Siti Fatimah
Npm: 2256041007
Menurut tanggapan saya masalah dana triliunan yang diduga beredar di kementrian keuangan Rapat komisi III dpr dengan menkopolhukam Mahfud Md pada hari rabu (29/3/2023).
Rapat kali ini membahas tentang temuan transaksi patut diduga mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang disampaikannya sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan.
Persoalan kemudian muncul karena Mahfud tidak berwenang mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut.
Mahfud lalu menjelaskan sekitar 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi ilegal tersebut dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum ,dari jumlah tersebut ada yang bagian dari kelompok Rafael Alun, eks pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang. Sebelumnya, Mahfud MD juga membuat pernyataan dengan menyebut adanya dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.
Npm: 2256041007
Menurut tanggapan saya masalah dana triliunan yang diduga beredar di kementrian keuangan Rapat komisi III dpr dengan menkopolhukam Mahfud Md pada hari rabu (29/3/2023).
Rapat kali ini membahas tentang temuan transaksi patut diduga mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang disampaikannya sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan.
Persoalan kemudian muncul karena Mahfud tidak berwenang mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut.
Mahfud lalu menjelaskan sekitar 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi ilegal tersebut dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum ,dari jumlah tersebut ada yang bagian dari kelompok Rafael Alun, eks pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang. Sebelumnya, Mahfud MD juga membuat pernyataan dengan menyebut adanya dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.
Nama:Yuli Kartika putri
Npm:2256041006
Menurut saya apa yang dilakukan oleh Mahfud benar karena dalam hukum kita diperlukan ketegasan dan keberanian dalam mengungkapkan suatu kebanaran sekalipun itu di hadangi atau dihalangi dalam penyelidikan,
Apalagi sudah memiliki bukti temuan yang mencurigakan dengan jumlah uang yang tidak sedikit,uang dengan jumlah Rp349 triliun jika tidak diselidiki dimana kejelasan dan mau di alokasikan kemana dana sebanyak tersebut maka akan terjadi ketimpangan, dimana masyarakat kelas bawah yang benar²membutuhkan bantuan pemerintah malah tidak dapat dengan alasan dana tersebut digunakan untuk pembangunan yang jelas²pembangun tersebut tidak bisa dinikmati oleh masyarakat,padahal dalam pembangunan tersebut cuma beberapa persen jumlah uang yang digunakan,sedangkan sebaliknya untuk pemerintah kalangan atas atau yang memegang tanggungan dalam uang dana tersebut malah memperkaya diri sendiri,dan memanfaatkan jabatan sebagai alasan untuk mempersejahterakan masyarakat ini bisa di bilang korupsi,untuk karena ituu dalam mengungkapkan suatu kebanaran kita diperlukan kebaranian dalam membantah hak untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum yang berlaku sebagai acuan masyarakat dalam mewujudkan kemajuan dalam negeri ini.
Npm:2256041006
Menurut saya apa yang dilakukan oleh Mahfud benar karena dalam hukum kita diperlukan ketegasan dan keberanian dalam mengungkapkan suatu kebanaran sekalipun itu di hadangi atau dihalangi dalam penyelidikan,
Apalagi sudah memiliki bukti temuan yang mencurigakan dengan jumlah uang yang tidak sedikit,uang dengan jumlah Rp349 triliun jika tidak diselidiki dimana kejelasan dan mau di alokasikan kemana dana sebanyak tersebut maka akan terjadi ketimpangan, dimana masyarakat kelas bawah yang benar²membutuhkan bantuan pemerintah malah tidak dapat dengan alasan dana tersebut digunakan untuk pembangunan yang jelas²pembangun tersebut tidak bisa dinikmati oleh masyarakat,padahal dalam pembangunan tersebut cuma beberapa persen jumlah uang yang digunakan,sedangkan sebaliknya untuk pemerintah kalangan atas atau yang memegang tanggungan dalam uang dana tersebut malah memperkaya diri sendiri,dan memanfaatkan jabatan sebagai alasan untuk mempersejahterakan masyarakat ini bisa di bilang korupsi,untuk karena ituu dalam mengungkapkan suatu kebanaran kita diperlukan kebaranian dalam membantah hak untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum yang berlaku sebagai acuan masyarakat dalam mewujudkan kemajuan dalam negeri ini.
Nama: Natasya Chintya
NPM: 2256041030
Menurut saya setelah membaca berita dan menonton video Youtube tersebut Mahfud berencana membeberkan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun. Pada saat terjadi rapat pendapat antara anggota Komisaris III DPR, Mahfud mendapatkan gertakan oleh Arteria Dahlan. Memang Mahmud MD tidak punya wewenang untuk membahas masalah ini tetapi banyak pihak yang menghalangi Mhfud untuk membahas masalah ini. Setelah digertak oleh Arteria Dahlan, Mahfud MD pun menantang balik anggota Komisi III DPR RI yang mengundangnya hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) berkaitan dengan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dalam rapat tersebut Mahfud MD menjelaskan ada tiga transaksi mencurigakan yang terjadi, pertama transaksi keuangan pegawai Kementrian Keuangan (KemenKeu) sebesar 35 Triliun, kemudian ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun, terakhir pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar Rp 53 triliun.
Mahfud MD kembali membongkar 13 orang ASN dan 570 orang non-ASN yang terlibat dalam kasus pencucian uang dan transaksi janggal tersebut.
Kesimpulan dari saya adalah telah terjadi kasus pencucian uang sebesar Rp 349 Triliun. Mahfud MD berusaha membuka kasus tersebut meski beliau tidak ada wewenang dan cenderung melawan hukum. Usaha Mahfud MD patut kita acungi jempol, dimana semua orang berusaha menutupi kasus ini tetapi beliau justru menantang balik dan berusaha mengungkap masalah tersebut. Ini adalah bentuk penyimpangan dimana pelaku selalu ditutup-tutupi karena adanya jabatan, kita sebagai penerus wajib memahami masalah-masalah seperti ini agar tidak terlibat kedalam urusan korupsi serta pencucian uang kedepannya. Bagaimana Indonesia bisa maju jika pemikiran para pemimpinnya saja hanya uang apalagi uang yang mereka gelapkan sudah miliaran bahkan triliun.
NPM: 2256041030
Menurut saya setelah membaca berita dan menonton video Youtube tersebut Mahfud berencana membeberkan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun. Pada saat terjadi rapat pendapat antara anggota Komisaris III DPR, Mahfud mendapatkan gertakan oleh Arteria Dahlan. Memang Mahmud MD tidak punya wewenang untuk membahas masalah ini tetapi banyak pihak yang menghalangi Mhfud untuk membahas masalah ini. Setelah digertak oleh Arteria Dahlan, Mahfud MD pun menantang balik anggota Komisi III DPR RI yang mengundangnya hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) berkaitan dengan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dalam rapat tersebut Mahfud MD menjelaskan ada tiga transaksi mencurigakan yang terjadi, pertama transaksi keuangan pegawai Kementrian Keuangan (KemenKeu) sebesar 35 Triliun, kemudian ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun, terakhir pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar Rp 53 triliun.
Mahfud MD kembali membongkar 13 orang ASN dan 570 orang non-ASN yang terlibat dalam kasus pencucian uang dan transaksi janggal tersebut.
Kesimpulan dari saya adalah telah terjadi kasus pencucian uang sebesar Rp 349 Triliun. Mahfud MD berusaha membuka kasus tersebut meski beliau tidak ada wewenang dan cenderung melawan hukum. Usaha Mahfud MD patut kita acungi jempol, dimana semua orang berusaha menutupi kasus ini tetapi beliau justru menantang balik dan berusaha mengungkap masalah tersebut. Ini adalah bentuk penyimpangan dimana pelaku selalu ditutup-tutupi karena adanya jabatan, kita sebagai penerus wajib memahami masalah-masalah seperti ini agar tidak terlibat kedalam urusan korupsi serta pencucian uang kedepannya. Bagaimana Indonesia bisa maju jika pemikiran para pemimpinnya saja hanya uang apalagi uang yang mereka gelapkan sudah miliaran bahkan triliun.
In reply to dian kagungan dian kagungan
Re: Forum diskusi pertemuan 7
Nama : Iqlima Salsabila
NPM : 2256041019
Menurut saya setelah melihat berita tersebut merupakan dugaan Tindakan Pidana Pencucian Uang.
Ketua Komite TPPU sekaligus Menteri Koordinator, Politik , Hukum dan Keamanan Mahfud MD menggertak Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P Arterian Dahlan terkait dengan temuan transaksi mencurigakan Rp. 349 triliun pada Rabu,29 Maret 2023.
Menurut Mahfud, seluruh transaksi telah dikumpulkan ke PPATK kedalam 300 Laporan Hasil Analisis.
Dalam laporan itu, PPATK menduga transaksi mencurigakan ini melibatkan 1.074 orang. Sebanyak 491 orang merupakan ASN di Kemenkeu ; 13 orang ASN di Kementrian dan ; 570 orang Non-ASN.
Pernyataan Mahfud berbuntut panjang. Sejumlah pihak menilai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut memberikan informasi setengah-setengah.
Ketua Komite TPPU sekaligus Menteri Koordinator, Politik , Hukum dan Keamanan Mahfud MD menggertak Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P Arterian Dahlan terkait dengan temuan transaksi mencurigakan Rp. 349 triliun pada Rabu,29 Maret 2023.
Menurut Mahfud, seluruh transaksi telah dikumpulkan ke PPATK kedalam 300 Laporan Hasil Analisis.
Dalam laporan itu, PPATK menduga transaksi mencurigakan ini melibatkan 1.074 orang. Sebanyak 491 orang merupakan ASN di Kemenkeu ; 13 orang ASN di Kementrian dan ; 570 orang Non-ASN.
Pernyataan Mahfud berbuntut panjang. Sejumlah pihak menilai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut memberikan informasi setengah-setengah.
Nama: Mutiara Valmay Az Zahra
NPM: 2256041020
Setelah menonton dan membaca berita tersebut, ketua komite PPU sekaligus menteri koordinator politik hukum dan keamanan menkopolhukam Mahfud MD di dalam rapat nya ingin mengungkapkan transaksi yg mencurigakan sebesar Rp 349 triliun. Saat rapat berlangsung adanya gertakan dari Arteria Dahlan untuk Mahmud MD seakan akan menghalang-halangi penegakan hukum, tetapi Mahfud MD menggertak balik kepada anggota komisi lll DPR karena beliau mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk di ungkapkan.
Adanya Data Agregat dugaan TPPU, yaitu:
1.Transaksi keuangan pegawai Kemenkeu (Rp 35 triliun).
2.Transaksi Keuangan yang di duga melibatkan Pegawai Kemenkeu dan pihak lain (Rp 53 triliun).
3.Transaksi Keuangan terkait Kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik TPA dan TPPU (Rp 260 triliun).
Mahfud MD kembali menjelaskan adanya ASN Kemenkeu yg terlibat sekitar 491 orang, ASN kementrian/lembaga sekitar 13 orang, dan non ASN sekitar 570 orang.
Sebagai tanggapan saya, akhirnya setelah di ungkapkan kebenaran nya dengan lengkap dan kooperatif dari pihak Mahfud MD. Sebaiknya kemenkeu menindak lanjuti untuk menyelesaikan semua LHA yang diduga TPPU dari PPATK, baik yng menyangkut pegawai kemenkeu maupun pihak lainnya. Dengan mempercepat proses hukum yang tepat.
Saya berharap, kasus ini dapat dijadikan momentum untuk membersihkan birokrasi dari praktek-praktek korupsi dan menyadarkan kita semua pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Kita perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan dengan efisien dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat.
NPM: 2256041020
Setelah menonton dan membaca berita tersebut, ketua komite PPU sekaligus menteri koordinator politik hukum dan keamanan menkopolhukam Mahfud MD di dalam rapat nya ingin mengungkapkan transaksi yg mencurigakan sebesar Rp 349 triliun. Saat rapat berlangsung adanya gertakan dari Arteria Dahlan untuk Mahmud MD seakan akan menghalang-halangi penegakan hukum, tetapi Mahfud MD menggertak balik kepada anggota komisi lll DPR karena beliau mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk di ungkapkan.
Adanya Data Agregat dugaan TPPU, yaitu:
1.Transaksi keuangan pegawai Kemenkeu (Rp 35 triliun).
2.Transaksi Keuangan yang di duga melibatkan Pegawai Kemenkeu dan pihak lain (Rp 53 triliun).
3.Transaksi Keuangan terkait Kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik TPA dan TPPU (Rp 260 triliun).
Mahfud MD kembali menjelaskan adanya ASN Kemenkeu yg terlibat sekitar 491 orang, ASN kementrian/lembaga sekitar 13 orang, dan non ASN sekitar 570 orang.
Sebagai tanggapan saya, akhirnya setelah di ungkapkan kebenaran nya dengan lengkap dan kooperatif dari pihak Mahfud MD. Sebaiknya kemenkeu menindak lanjuti untuk menyelesaikan semua LHA yang diduga TPPU dari PPATK, baik yng menyangkut pegawai kemenkeu maupun pihak lainnya. Dengan mempercepat proses hukum yang tepat.
Saya berharap, kasus ini dapat dijadikan momentum untuk membersihkan birokrasi dari praktek-praktek korupsi dan menyadarkan kita semua pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Kita perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan dengan efisien dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat.
Nama : Eci Dwi Maharani
NPM : 2256041004
Menurut tanggapan saya setelah melihat dan membaca berita tersebut, yaitu persoalan transaksi mencurigakan Rp. 349 triliun yang di laporkan oleh mahfud MD adalah terkait gugaan tindak pidana pencurian uang (TPPU).
Tindakan Mahfud MD dalam menggertak Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P Arteria Dahlan terkait temuan transaksi mencurigakan tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk mengungkap dan menangani tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui sektor keuangan.
Pada rapat tersebut Mahfud MD menjelaskan transaksi janggal yg terbagi ke tiga kelompok, yaitu transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun, sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Kemudian Mahfud menjelaskan sekitar 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi ilegal tersebut dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum ,dari jumlah tersebut ada yang bagian dari kelompok Rafael Alun, eks pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang. Sebelumnya, Mahfud MD juga membuat pernyataan dengan menyebut adanya dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.
NPM : 2256041004
Menurut tanggapan saya setelah melihat dan membaca berita tersebut, yaitu persoalan transaksi mencurigakan Rp. 349 triliun yang di laporkan oleh mahfud MD adalah terkait gugaan tindak pidana pencurian uang (TPPU).
Tindakan Mahfud MD dalam menggertak Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P Arteria Dahlan terkait temuan transaksi mencurigakan tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk mengungkap dan menangani tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui sektor keuangan.
Pada rapat tersebut Mahfud MD menjelaskan transaksi janggal yg terbagi ke tiga kelompok, yaitu transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun, sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Kemudian Mahfud menjelaskan sekitar 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi ilegal tersebut dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum ,dari jumlah tersebut ada yang bagian dari kelompok Rafael Alun, eks pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang. Sebelumnya, Mahfud MD juga membuat pernyataan dengan menyebut adanya dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.
Nama: Devin kahsafa
Npm: 2256041009
Menurut tanggapan saya setelah melihat berita dan video youtube transaksi janggal senilai Rp 349 Triliun .Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan akan membuka semua transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama komisi III DPR RI. Dia meminta agar para anggota Komisi III DPR yang lantang berbicara dan ingin tahu kejelasan soal transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu untuk hadir dalam RDP tersebut. dalam rapat mahfud menjelaskan bermula dari transaksi janggal dan terbagi ke tiga kelompok, salah satunya transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun
"Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Mahfud lalu membeberkan ada 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. Dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum .
Npm: 2256041009
Menurut tanggapan saya setelah melihat berita dan video youtube transaksi janggal senilai Rp 349 Triliun .Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan akan membuka semua transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama komisi III DPR RI. Dia meminta agar para anggota Komisi III DPR yang lantang berbicara dan ingin tahu kejelasan soal transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu untuk hadir dalam RDP tersebut. dalam rapat mahfud menjelaskan bermula dari transaksi janggal dan terbagi ke tiga kelompok, salah satunya transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun
"Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Mahfud lalu membeberkan ada 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. Dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum .
nama : windarni
npm : 2256041024
kelas : man A
Tanggapan saya adalah di dalam sebuah rapat guna mengungkap suatu tindak kejahatan masing masing pilar harus saling terbuka dan bekerja sama bukan malah saling menutup atau menghambat salah satunya, apa lagi dengan membentak dan menghalangi penyidikan yang berlangsung. Harus ada perbaikan sikap dan perilaku di dalam rapat petinggi guna lebih mudahnya terungkap tindak korupsi dan kejahatan lainya.
Dalam rapat tersebut mahfud menjelaskan ada transaksi gelap yang terbagi menjadi 3 bagian. Dimana salah satunya transaksi keuangan pegawai kemenkeu sebesar 35 Triliun, pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun, dan transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik senilai 261 triliun. Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun
npm : 2256041024
kelas : man A
Tanggapan saya adalah di dalam sebuah rapat guna mengungkap suatu tindak kejahatan masing masing pilar harus saling terbuka dan bekerja sama bukan malah saling menutup atau menghambat salah satunya, apa lagi dengan membentak dan menghalangi penyidikan yang berlangsung. Harus ada perbaikan sikap dan perilaku di dalam rapat petinggi guna lebih mudahnya terungkap tindak korupsi dan kejahatan lainya.
Dalam rapat tersebut mahfud menjelaskan ada transaksi gelap yang terbagi menjadi 3 bagian. Dimana salah satunya transaksi keuangan pegawai kemenkeu sebesar 35 Triliun, pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun, dan transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik senilai 261 triliun. Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun
Nama : Steven Kerby
Npm : 2256041001
Menurut tanggapan saya setelah melihat berita yang tertera, transaksi janggal senilai Rp. 349 Triliun yang dilaporkan oleh mahfud ini merupakan laporan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), bukan laporan korupsi.
Dalam rapat tersebut mahfud menjelaskan ada transaksi gelap yang terbagi menjadi 3 bagian. Dimana salah satunya transaksi keuangan pegawai kemenkeu sebesar 35 Triliun, pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun, dan transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik senilai 261 triliun. Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun
Npm : 2256041001
Menurut tanggapan saya setelah melihat berita yang tertera, transaksi janggal senilai Rp. 349 Triliun yang dilaporkan oleh mahfud ini merupakan laporan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), bukan laporan korupsi.
Dalam rapat tersebut mahfud menjelaskan ada transaksi gelap yang terbagi menjadi 3 bagian. Dimana salah satunya transaksi keuangan pegawai kemenkeu sebesar 35 Triliun, pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun, dan transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik senilai 261 triliun. Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun