PRETEST

PRETEST

PRETEST

Number of replies: 64

Bagaimana revisi UU di MK mengancam Konsitusi di Indonesia ?

Isu tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja diundangkan oleh DPR menjadi permasalahan yang hangat dibincangkan beberapa kalangan masyarakat. Beberapa dari mereka pun turut menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka, sehingga mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi.

Kini, UU Cipta Kerja hampir kecil kemungkinan bagi DPR untuk mengubahnya lagi, sementara Presiden tidak melihat adanya urgensi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengatasi keresahan masyarakat tentang UU tersebut. Satu-satunya jalan kini yang dapat diambil masyarakat atas keresahan mereka adalah dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Walaupun demikian, masyarakat yang terlalu fokus soal permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja rupanya telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK.

UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96).


Isu tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja diundangkan oleh DPR menjadi permasalahan yang hangat dibincangkan beberapa kalangan masyarakat. Beberapa dari mereka pun turut menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka, sehingga mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi.

Kini, UU Cipta Kerja hampir kecil kemungkinan bagi DPR untuk mengubahnya lagi, sementara Presiden tidak melihat adanya urgensi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengatasi keresahan masyarakat tentang UU tersebut. Satu-satunya jalan kini yang dapat diambil masyarakat atas keresahan mereka adalah dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Walaupun demikian, masyarakat yang terlalu fokus soal permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja rupanya telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK.

UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96).

Minimnya transparansi dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi, tidak dihiraukan oleh DPR dalam proses pembentukan UU tersebut. Hal ini juga menurut peneliti KoDe Inisiatif, Violla Reininda, adalah inkonstitusional karena tidak mematuhi Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan patuh terhadap norma hukum karena Indonesia adalah negara hukum.

Secara substansi menunjukan adanya usaha transaksi politik dengan para hakim konstitusi yang sedang menjabat saat ini, atau sebagai 'kado' bagi mereka, dengan harapan putusan-putusan yang dilahirkan nanti akan memihak DPR dan Pemerintah akibat transaksi tersebut. Perubahan yang dilakukan adalah dalam ketentuan jabatan hakim konstitusi, yang memuat adanya perubahan dalam usia minimal seseorang dapat menjadi hakim konstitusi. Awalnya, pada UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, usia minimal yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c adalah 40 tahun, sedangkan pada perubahan terbarunya usia minimal dinaikan menjadi 60 tahun.

Jika hakim yang saat ini sedang menjabat telah menginjak usia 60 tahun ke atas, maka dia dapat diperpanjang masa jabatannya. Hal ini membuat adanya hakim yang menjabat saat ini dapat tetap melanggengkan posisi mereka di MK, namun dengan usia mereka yang lebih tua dikhawatirkan akan berpengaruh kepada kualitas putusan dan pendapat hakim yang dikeluarkan nanti.

Ancaman selanjutnya ada pada ketentuan pada Pasal 59. Pada Pasal 59 di UU No. 8 Tahun 2011 sebagai perubahan pertama terhadap UU MK, bahwa selain putusan MK terhadap suatu perkara pengujian UU terhadap UUD disampaikan pada DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana ketentuan pada ayat (1), baik DPR maupun Presiden harus segera menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ayat (2). Pada revisi UU MK terbaru, ketentuan pada ayat (2) dihapus, sehingga tidak lagi ada norma yang menimbulkan kewajiban bagi DPR dan Presiden untuk menindaklanjuti putusan MK, sehingga kekuatan putusan 'disunat' dan mengancam proses 'checks and balances'.

Apa implikasinya? Tidak ditindaklanjutinya suatu putusan, maka pembuat UU telah mengabaikan konstitusi. Bagaimana tidak? UU dapat saja berisi hal yang secara formil bertentangan dengan amanat konstitusi dan telah melanggar hak konstitusional warga negara, sehingga MK memutuskan untuk membatalkan suatu UU yang dimohonkan untuk diuji. Jika tidak ada tindak lanjut, maka negara telah mengabaikan konstitusi yang harusnya menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan mereka berdasarkan konsep negara hukum.

Perubahan-perubahan tersebut menunjukan bahwa ada usaha dari DPR dan Pemerintah untuk melakukan 'court-packing' terhadap MK. MK dilemahkan secara kelembagaan melalui UU itu sehingga merusak demokrasi, karena akan mengurangi kekuatan putusan mereka untuk memengaruhi politik hukum Indonesia, sehingga mengurangi efektifitas checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan. Padahal, MK menjadi pionir dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia pasca Reformasi, menjaga cabang-cabang kekuasaan negara agar tetap pada jalur konstitusional, dan tidak terpengaruh oleh kubu politik manapun.

Selain itu, perubahan ini juga dianggap tidak mendukung perlindungan hak-hak warga negara secara progresif. Tidak dibahasnya mengenai kewenangan MK untuk menerima dan menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint), constitutional question, dan memberikan kewenangan penuh menguji peraturan perundangan dalam satu atap di MK menjadi bukti bahwa kekuatan-kekuatan politik dalam DPR dan Pemerintah tidak menginginkan MK memiliki pengaruh kuat untuk meredam mereka, sehingga berpotensi besar untuk mengancam demokrasi yang telah dicita-citakan sejak Indonesia lepas dari belenggu Orde Baru yang otoriter.

Cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK adalah mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional.

Praktik untuk MK menguji UU yang membentuk mereka sendiri sudah lazim dilakukan dalam beberapa perkara yang pernah dimohonkan dan diputus. Salah satunya dalam Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 yang menyatakan Pasal 50 UU MK yang mengatur bahwa UU yang dapat diujikan adalah UU yang diundangkan setelah amandemen UUD 1945 tidak mengikat secara hukum. Sehingga dengan pengalaman tersebut, MK berwenang untuk menguji UU yang membentuk kelembagaan mereka.

Agar kekuatan untuk menolak revisi itu semakin besar sehingga putusan MK dapat memuaskan masyarakat dan lebih menjaga demokrasi, menurut Stefanus Hendrianto dorongan dari masyarakat dalam mengawasi dan memberikan dukungan untuk memutus suatu perkara pengujian akan sangat berpengaruh pada kualitas putusannya nanti. Dorongan dari kalangan ahli hukum dan aktivis demokrasi serta masyarakat luas dapat memengaruhi hasil dari putusan nanti yang akan memihak kehendak mereka. Meski menurutnya strategi untuk menggaet suara masyarakat oleh MK dinilai politis, namun hal itu akan sangat memengaruhi hasil akhir perkara nanti.

Masyarakat harus sadar bahaya yang akan muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja. Ada langkah yang sebelumnya wajib dilakukan untuk dapat menyelamatkan demokrasi kita, yakni untuk menyelamatkan MK dari campur tangan politik, agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.

 

 Analisis Soal 

  1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
  2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
  3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?


In reply to First post

Re: PRETEST

Salma Safinatunnajah གིས-
Nama : Salma Safinatunnajah
NPM; 2216031152
Kelas: Reguler B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
= Dalam artikel tersebut menunjukkan adanya pergolakan di masyarakat karena pembentukan UU Cipta Kerja yang kurang memihak rakyat yang berarti masyarakat peka dan peduli akan adanya perubahan pada negara dan punya satu kesadaran yang sama untuk negara. Namun disamping itu ada hal yang lebih penting lagi yaitu revisi UU MK yang mana akan berdampak pada demokrasi konstitusional di Indonesia. Perubahan ini seharusnya tidak dibentuk secara terburu-buru, dan tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.Revisi terhadap UU ini melemahkan MK dan mengancam proses ‘checks and balance’. Maka masyarakat juga perlu andil disini untuk mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK dan berpatisipasi dalam menjaga konstitusi negara. Juga untuk kedepannya diharapkan agar praktik politik dan hokum menjadi lebih transparasi.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
= Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar hubungan kerja sama antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah (menjadi rambu rambu) sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warganegara akan lebih terlindungi. Karena undang-undang adalah alat politik untuk mencapai tujuan negara, serta konstitusi juga berfungsi sebagai perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
= Andi Mallarangeng yang melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 2 Undang-undang No.30/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 3 tentang penyalahgunaan kewenangan negara yang menyebabkan kerugian negara, sementara pasal 2 ayat 1 tentang pelanggaran hukum yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Kasus korupsi suap itu sendiri terjadi banyak versi yang terjadi di masyarakat Indonesia salah satunya Hambalang itu sendiri yang menjadi sorotan karena kerugian negara sangat besar. Menurut Seut, kasus ini terjadi sangat lama dan lama pemecahannya karena pembuktian dalam kasus keterangan para saksi dan tersangka. Karena Apabila ada tersangka yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC), tetapi karena yang tidak sesuai maka KPK sulit menjerat pihak lain. Contoh kasus diatas sudah jelas berlawanan dengan konstitusi negara karena konstitusi sendiri mempunyai arti aturan yang menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Di negara Republik Indonesia konstitusi diartikan undang-undang dasar dan juga mempunyai arti adalah peraturan dasar yang memuat ketentuan pokok yang menjadi sumber perundang-undangan. Jadi masalah di atas sudah pasti melanggar konstitusi negara. Kasus Hambalang itu melanggar peraturan negara karena korupsi sudah jelas dilarang karena itu merugikan negara dan juga rakyat sendiri. Hal itu seharusnya seorang pejabat memberikan contoh yang baik untuk masyarakat agar diikuti tetapi justru menjadi kebalikan pejabat banyak yang melakukan pelanggaran dan hukumnya pun bisa ditawar dengan uang. Dan kasus seperti ini sangat layak untuk di beri hukuman, menurut saya denda juga penurunan jabatan/ blacklist dari pemerintahan merupakan hukuman yang layak untuk pelaku pelanggar konstitusi.
In reply to First post

Re: PRETEST

Evita Listi Maharani གིས-
Nama: Evita Listi Maharani
Npm: 2216031064
Kelas: Reguler B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai artikel tersebut?
=Hal positif yang dapat diambil adalah diperlukannya dorongan dari masyarakat untuk mengawasi serta memberikan dukungan guna memutus suatu perkara pengujian yang nantinya akan memberikan pengaruh pada kualitas keputusan yang disampaikan oleh mahkamah konstitusi. Kegigihan masyarakat dalam melakukan protes terhadap undang-undang cipta kerja patut diapresiasi dalam memperjuangkan hak-hak warga negara dengan cara mengajukan permohonan pengujian undang-undang cipta kerja yang dibentuk.
Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah dalam pembentukan undang-undang, seharusnya perlu mempertimbangkan semuanya dengan matang, tidak perlu terburu-buru. seperti yang dijelaskan dalam artikel tersebut, dal pembentukan uu cipta kerja dibuat tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemj yang menunjukkan tidak adanya 'sense of crisis', tidak adanya urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan yang ada di dalam uu cipta kerja tersebut, serta bertentanganbdenhan asas pembentukan peraturan undang-undang, di antaranya asas transparansi (pasal 88) dan partisipasi publik (pasal 96). Diperlukan pertimbangan yang matang dalam membentuk suatu undang-undang dengan mempertimbangkan perlindungan hak-hak warga negara dan segala hal yang berkaitan kepada masyarakat yang nantinya akan merasakan dampak secara langsung dari undang-undang yang diberlakukan. Selain itu, juga diperlukan sebuah transparansi dalam membentuk suatu undang-undang supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman yang mengakibatkan terancamnya demokrasi negara Indonesia.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
=Hakikat konstitusi merupakan sebuah hukum dasar tertulis yang menjadi pedoman dalam menjaga keberlangsungan suatu bangsa. Seperti dengan adanya undang-undang dasar 1945, konstitusi merupakan dasar yang memuat segala aturan dan ketentuan pokok dari sistem suatu negara. Konstitusi digunakan sebagai sarana pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dari suatu bangsa serta memberikan batasan kepada penguasa pemerintahan. Tujuan lain dari konstitusi adalah sarana untuk mengatur masyarakat di dalam suatu negara secara tertib dan terorganisir sesuai tujuan bangsa yang diinginkan sejak Indonesia merdeka.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
=Contoh pejabat negara yang tidak inkonstitusional adalah Hari Sabarno. Beliau merupakan mantan menteri dalam negeri dari kabinet gotong royong. Hari Sabarno terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan merugikan negara sebesar 97,2 miliar. Kasus Hari Sabarno dianggap melanggar konstitusi karena memperkaya diri sendiri dan merugikan negara dengan nominal yang cukup besar. Akibat perbuatan tersebut, awalnya Hari Sabarno dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Namun, MA mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum sehingga hukumannya diubah menjadi 5 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta. Mengingat nominal korupsi yang cukup besar oleh Hari Sabarno, rasanya tidak sebanding jika dibandingkan dengan denda yang diberikan. Namun, keputusan tersebut sudah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Menurut saya, para pelaku korupsi diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang ia perbuat. Pelaku korupsi tidak dipantas diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki kehidupannya jika masih berada dalam ranah pemerintahan.
In reply to First post

Re: PRETEST

NI WAYAN PUSPA SUCI NIRMALA གིས-
NAMA : NI WAYAN PUSPA SUCI NIRMALA
NPM : 2216031062
KELAS : REGULER B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawaban :
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah, saya lebih mengetahui tentang isu-isu mengenai pembaruan undang-undang.Hal-hal yang perlu dibenahi adalah seharuanya wakil rakyat melakukan transparansi terhadap rakyat dan tidak sewenang-wenang dalam membuat undang-undang,yang mana dengan adanya undang-undang baru hanya akan berdampak baik pada wakil rakyat saja.Serta masyarakat haruslah lebih cerdas dalam memilah informasi agar tidak mudah terprovokasi.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawaban :
Hakikat dari konstitusi adalah hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah.Dalam sistem bernegara tentunya konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada hukum lainnya.Konstitusi sangat penting dikarenakan tujuan konstitusi adalah untuk membatasi dan mengontrol kekuasaan politik dan untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak dari mereka yang berkuasa atau untuk memberlakukan pembatasan pada kekuasaan pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, negara itu tidak akan bertahan.

3.Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawaban :
Contoh dari perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah :
a.Melanggar apa yang menjadi isi Konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi.
b.Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi)

Seperti yang dilakukan Angelina Sondakh pada Maret 2010-November 2010, Angie selaku anggota DPR masa jabatan periode 2009-2014 disebut menerima suap Rp12,58 miliar dan US$2,35 juta dari Permai Group yang sebelumnya telah dijanjikan melalui Mindo Rosalina Manulang.Suap diberikan dengan maksud agar Angie yang saat itu merupakan Anggota Badan Anggaran dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X mengupayakan supaya anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek pada program pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan program pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Group.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Angie dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.Untuk perbuatannya yang merugikan banyak orang hukuman selama 10 tahun cukup layak didapat oleh Angie.Namun sebagai manusia yang tentunya tidak luput dari kesalahan tentunya Angie berhak untuk memperbaiki kehidupannya.Saat ini Angie telah terbebas dari hukumannya.
In reply to First post

Re: PRETEST

TIYA FIRSILIA གིས-
Nama : Tiya Firsilia
NPM : 2216031020
Kelas : Reguler B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
= Dalam artikel tersebut menunjukkan Usaha Masyarakat dan Mk menolak revisi UU MK yang merupakan langkah wajib untuk dapat menyelamatkan demokrasi agar MK terhindar dari campur tangan politik dan segala keputusan memihak pada masyarakat.
Yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara yaitu minimnya transparansi dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi, tidak dihiraukan oleh DPR dalam proses pembentukan UU tersebut. UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. UU dapat saja berisi hal yang secara formil bertentangan dengan amanat konstitusi dan telah melanggar hak konstitusional warga negara, sehingga MK memutuskan untuk membatalkan suatu UU yang dimohonkan untuk diuji. Jika tidak ada tindak lanjut, maka negara telah mengabaikan konstitusi yang harusnya menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan mereka berdasarkan konsep negara hukum.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
= Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang - Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Hakikat dari suatu konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara dan dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat fundamental dan hukum paling tinggi.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
= Contoh pejabat yang tidak konstitusional adalah Setya Novanto yang berada di pusaran kasus E-KTP. 
Pada kasus ini pihak yang bersangkutan merupakan Ketua DPR RI terpilih yaitu Setya Novanto, sungguh tidak layak seorang yang diberikan kepercayaan masyarakat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat malah melakukan korupsi apalagi ini menyangkut E-KTP yang tentunya untuk masyarakat dan tentunya menghabiskan dana yang sangat banyak. Hukum menilai 15 tahun mendekam di penjara dan diwajibkan membayar denda 500 juta subsider tiga bulan kurungan menjadi hukuman setimpal atas perbuatan Novanto yang dianggap menerima aliran duit USD 7,3 juta serta jam tangan Richard Mille seharga USD 135 ribu itu.
In reply to First post

Re: PRETEST

Muhammad Ridho Harjanto གིས-
Nama: Muhammad Ridho Harjanto
NPM: 2216031024
Kelas: Reg B

1. Kesadaran dan kejujuran itu sangat penting, Hal harus dibenahi dalam berbangsa dan bernegara sebaiknya para petingga negara tidak mementingkan hal hal pribadi karena hal tersebut menjadikan beberapa hak rakyat tidak diperhatikan karena kepentingan keegoisan politik. Masyarakat juga harus memperluas lagi wawasan agar tidak terfokus kepada satu hal keputusan perundang undangan, yang padahal ada hal yang bisa mengancam demokrasi konstitusi Indonesia.
2. Konstitusi sebagai rambu rambu atau aturan untuk bernegara, rambu rambu itu lah yang diaturm dinormakan dalam konstitusi. Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau penyusun UUD selalu merasa perlu untuk menetapkan tata cara perubahan yang tidak mudah. Begitu penting konstitusi suatu negara untuk menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak sewenang wenang.
3. Melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi contohnya korupsi, suap menyuap. Menurut saya seharusnya hal itu patut dapat hukuman yang semaksimal mungkin.
In reply to First post

Re: PRETEST

Jessy Riffany གིས-
Nama : Jessy Riffany
NPM : 2216031118
Kelas : Reguler B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
=> Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel di atas saya jadi mengetathui permasalahan atau isu -isu terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan berenegara sesuai dengan artikel diatas iyalah UU Cipta Kerja dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96). Dimana seharusnya pembentukan UU tidak dilakukan secara terburu-buru dan melihat aspek-aspek lain sebagai pertimbangan.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
=> Hakikat konstitusi sendiri adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara. Konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah.
Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi berperan sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan; sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Karena konstitusi merupakan jaminan yang penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar. Dengan hal ini konstitusi harus ditaati, dijalankan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
=> Salah satu contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi). Menurut saya pribadi pejabat yang melakukan korupsi layak mendapatkan hukuman yang maksimal/setimpal. Tidak ada lagi yang namanya kesempatan memperbaiki kehidupannya. Karena sedari awal ia sudah di beri kesempatan dan kepercayaan masyarakat namun ia malah menyalah gunakannya demi kepentingan pribadi, dimana hal itu pasti merugikan banyak orang.
In reply to First post

Re: PRETEST

Munzirwan Munzir_2216031038 གིས-
Munzirwan
2216031038
Reguler D


1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
= Dalam artikel tersebut menunjukkan adanya pergolakan di masyarakat karena pembentukan UU Cipta Kerja yang kurang memihak rakyat yang berarti masyarakat peka dan peduli akan adanya perubahan pada negara dan punya satu kesadaran yang sama untuk negara. Namun disamping itu ada hal yang lebih penting lagi yaitu revisi UU MK yang mana akan berdampak pada demokrasi konstitusional di Indonesia. Perubahan ini seharusnya tidak dibentuk secara terburu-buru, dan tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.Revisi terhadap UU ini melemahkan MK dan mengancam proses ‘checks and balance’.

2.
=Hakikat konstitusi merupakan sebuah hukum dasar tertulis yang menjadi pedoman dalam menjaga keberlangsungan suatu bangsa. Seperti dengan adanya undang-undang dasar 1945, konstitusi merupakan dasar yang memuat segala aturan dan ketentuan pokok dari sistem suatu negara. Konstitusi digunakan sebagai sarana pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dari suatu bangsa serta memberikan batasan kepada penguasa pemerintahan. Tujuan lain dari konstitusi adalah sarana untuk mengatur masyarakat di dalam suatu negara secara tertib dan terorganisir sesuai tujuan bangsa yang diinginkan sejak Indonesia merdeka.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawaban :
Contoh dari perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah :
a.Melanggar apa yang menjadi isi Konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi.
b.Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi)
In reply to First post

Re: PRETEST

Fenty Yulina sari གིས-
Nama: Fenty Yulina Sari
Npm : 2216031028
Kelas : Reg B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
=> Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel di atas saya jadi mengetathui permasalahan atau isu -isu terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan berenegara sesuai dengan artikel diatas iyalah UU Cipta Kerja dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96). Dimana seharusnya pembentukan UU tidak dilakukan secara terburu-buru dan melihat aspek-aspek lain sebagai pertimbangan.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
=> Hakikat konstitusi sendiri adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara. Konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah.
Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi berperan sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan; sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Karena konstitusi merupakan jaminan yang penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar. Dengan hal ini konstitusi harus ditaati, dijalankan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
=> Salah satu contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi). Menurut saya pribadi pejabat yang melakukan korupsi layak mendapatkan hukuman yang maksimal/setimpal. Tidak ada lagi yang namanya kesempatan memperbaiki kehidupannya. Karena sedari awal ia sudah di beri kesempatan dan kepercayaan masyarakat namun ia malah menyalah gunakannya demi kepentingan pribadi, dimana hal itu pasti merugikan banyak orang.
In reply to First post

Re: PRETEST

Mudrikah Rihadhatul Aisy གིས-
Nama: Mudrikah Rihadhatul Aisy
Npm: 2216031022
Kelas: Reg B

1. Hal positif yang didapatkan dan apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tsb! Hal positif yang didapatkan adalah kita jadi mengerti apa yang menjadi ancaman konstitusi di Indonesia sehingga kita dapat mengantisipasi nya dan juga dapat ikut andil untuk menyuarakan pendapat sehingga pemerintah tidak berlaku semena-mena dalam membuat aturan yang dapat menyengsarakan rakyat. Hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah, rakyat harus menyuarakan suara nya dan juga pemerintah harus mempertimbangkan segala aspek dalam membentuk peraturan baru dan memikirkan kesejahteraan rakyat serta pemerintah harus lebih mendengarkan suara rakyat karena bangsa Indonesia berbentuk demokrasi.

2. Hakikat konstitusi adalah hukum dasar yang tertinggi yang menjadi dasar berlakunya undang2 lain yang lebih rendah. Konstitusi penting bagi suatu bangsa karena itu merupakan sebuah hukum dasar yang berlaku di suatu negara dan menjadi suatu pedoman dalam bernegara. Karena didalam nya terdapat hukum2 yang mengatur kehidupan bernegara.

3. Membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur rakyat, namun malah menyengsarakan rakyat. Dan tidak mendengarkan aspirasi dan kritik rakyat kepada pemerintah. Seharusnya, perilaku tersebut harus mendapatkan hukuman yang setimpal, setelah diberi hukuman yang setimpal, barulah dia dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Namun, ia tidak diberikan lagi kesempatan untuk memegang jabatan di pemerintahan.
In reply to First post

Re: PRETEST

anisya puri གིས-
Nama : anisya Puri
Npm : 2216031030
Kelas: reguler B

1. Kesadaran dan kejujuran itu sangat penting, Hal harus dibenahi dalam berbangsa dan bernegara sebaiknya para petingga negara tidak mementingkan hal hal pribadi karena hal tersebut menjadikan beberapa hak rakyat tidak diperhatikan karena kepentingan keegoisan politik. Masyarakat juga harus memperluas lagi wawasan agar tidak terfokus kepada satu hal keputusan perundang undangan, yang padahal ada hal yang bisa mengancam demokrasi konstitusi Indonesia.
2. Konstitusi sebagai rambu rambu atau aturan untuk bernegara, rambu rambu itu lah yang diaturm dinormakan dalam konstitusi. Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau penyusun UUD selalu merasa perlu untuk menetapkan tata cara perubahan yang tidak mudah. Begitu penting konstitusi suatu negara untuk menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak sewenang wenang.
3. Melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi contohnya korupsi, suap menyuap. Menurut saya seharusnya hal itu patut dapat hukuman yang semaksimal mungkin.
In reply to First post

Re: PRETEST

Helmalya Vrily Pramesti གིས-
1. Hal positif yang saya dapat adalah dorongan dari masyarakat dalam mengawasi dan memberikan dukungan untuk memutus suatu permasalahan yang nantinya akan memberikan dampak pada keputusan yang diambil oleh mahkamah konstitusi. Kegigihan serta perjuangan masyarakat dalam melakukan protes terhadap UU cipta kerja juga harus diapresiasi karena mereka memperjuangkan hak-hak warga negara.

2. Hakikat konstitusi adalah hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam sistem bernegara tentunya konstitusi memiliki sifat yang lebih stabil daripada hukum yg lainnya. Konstitusi sangat penting karena tujuan konstitusi ialah untuk mengontrol kekuasaan politik dan membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak oleh mereka yang berkuasa atau untuk memberlakukan pembatasan pada kekuasaan pemerintahan.

3. Menurut saya prilaku pejabat yang tidak konstitusional ialah mereka melakukan korupsi. karena nyatanya korupsi tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga warga negara. menurut saya mereka pantas diberikan kesempatan memperbaiki kehidupannya tapi tidak dengan diberikan wewenang untuk menjabat.
In reply to First post

Re: PRETEST

Muhammad Nurhadi གིས-
Nama: Muhammad Nurhadi
NPM: 2216031032
Kelas: Reguler B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawaban:
Dalam artikel diatas, saya mendapatkan bahwa terdapat permasalahan antara rakyat dengan UU Cipta Karya karena kurang memihak rakyat, namun ada yang lebih urgent dari itu, yaitu revisi UU MK, dimana dapat berdampak pada demokrasi konstitusional di Indonesia. Perubahan yang dilakukan secara terburu-buru, tanpa melihat kepentingan dan urgensi, yang dapat mempengaruhi proses (checks and balance) dan dalam pengambilan keputusan. Ini membuat saya sadar bahwa konstitusi dalam negara Indonesia sudah mulai bergeser ke arah yang tidak benar.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawaban:
Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Konstitusi sangat diperlukan dalam suatu negara, karena konstitusi berperan menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Jadi jika tidak ada konstitusi dalam negara, pemerintahan akan menjadi kacau karena tidak ada yang bisa membatasi kekuasaan dalam pemerintahan tersebut.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawaban:
Salah satu pejabat yang melakukan hal yang inkonstitusional adalah Setyo Novanto yang terjerat dalam kasus korupsi proyek e-KTP, yang melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan denda sebesar Rp 500 juta serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dollar AS. Tak berhenti disitu hakim juga mencabut hak politik mantan Ketua DPR RI ini selama lima tahun. Seharusnya Setyo Novanto mendapatkan hukuman penjara 20 sampai seumur hidup. Menurut saya, koruptor harus diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang ia perbuat. Koruptor tidak dipantas diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki kehidupannya dan masih dibiarkan berada dalam ranah pemerintahan. Ini bisa dijadikan contoh untuk pejabat-pejabat yang lainnya untuk sadar akan perbuatannya dan tidak melakukannya kembali.
In reply to First post

Re: PRETEST

Azra Safitri གིས-
Nama: Azra Safitri
Kelas: REGULER B
NPM:2216031014

Analisis Soal
1. Hal positif apa yang Anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel di atas saya jadi mengetahui permasalahan atau isu -isu terkait Undang-Undang Cipta kerja, kesadaran dan kejujuran itu sangat penting, yang harus nya di benahi adalah ,UU Cipta Kerja dibentuk terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukkan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya.

2.Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
•Hakikat konstitusi adalah : Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah.
-mengatur struktur negara: Dalam hal ini mengatur tentang lembaga-lembaga negara, mekanisme hubungan antar lembaga negara, tugas dan fungsi lembaga negara dan hubungan lembaga negara dengan warga negara.
- Menjamin hak asasi manusia: Pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi mutlak harus ada, karena hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang harus diakui keberadaannya dalam hukum dasar. Sekaligus perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip pokok tegaknya sebuah negara hukum.
-pengakuan adanya pluralisme: Dalam arti bahwa suatu negara terdiri dari berbagai macam suku, ras dan agama. Hendaknya perbedaan suku, ras dan agama tersebut diakui dan dijamin.
Pentingnya konstitusi bagi negara karna Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan; sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan keberadaannya, serta dilindungi oleh negara.

3.Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Salah satu contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk pemurnian diri sendiri (korupsi),salah satunya adalah Setya Novanto, dia di tuding melakukan korupsi e-KTP. Menurut saya ini layak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya/ sesuai dengan peraturan per undang-undangan. Jika sudah dapat hukuman yang setimpal bafu dia bisa memperbaiki kehidupannya, tapi tidak ada wewenang untuk mengurangi hukumannya.
In reply to First post

Re: PRETEST

Atikah Muflikhah གིས-
Nama: Atikah Muflikhah
NPM: 2216031016
Kelas: Reg B

1. Hal positif yang saya dapatkan adalah dengan membaca artikel tersebut dapat menambah wawasan saya. Yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut adalah dugaan upaya dari DPR atau pemerintah untuk melemahkan mk melalui revisi UU MK yang dapat merusak demokrasi di Indonesia dan yang kedua kita sebagai warga negara seharusnya lebih bijak dalam bersikap politik dan terus memantau bagaimana pembaharuan" konstitusi d negara ini.

2. Hakikat konstitusi sebagai rambu" bernegara dalam hal ini konstitusi sangat penting d suatu negara khususnya di Indonesia, karena tanpa adanya konstitusi tidak ada pedoman bagi warga negara dalam berbangsa dan bernegara.

3. Korupsi menurut saya pribadi seharusnya para koruptor mendapatkan hukuman yang maksimal karena sudah merugikan semua pihak dalam semua aspek dalam berbangsa dan bernegara, dan menurut saya kesalahan seperti ini tidak dapat di tolerir dan di beri kesempatan utk memperbaiki. Menurut saya D miskinkan dan juga pemecatan adalah hukuman yang efektif dan dapat membuat jera para pelaku korupsi.
In reply to First post

Re: PRETEST

Diva Kurnia Khoirunnisa གིས-
Nama : Diva Kurnia Khoirunnisa
NPM : 2216031006
Kelas : Reguler B

1. Hal positif yang bisa saya ambil dari membaca artikel berikut adalah, saya jadi mengetahui perihal isu-isu yang sedang timbul diantara pemerintah dan masyarakat. Minimnya transparansi dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi, tidak dihiraukan oleh DPR dalam proses pembentukan UU tersebut.
Seharusnya, UU tidak dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', hal ini bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96).

Hal ini menyebabkan beberapa dari mereka turut menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka, sehingga mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi untuk mengatasi keresahan masyarakat tentang UU tersebut. Dan satu-satunya jalan kini yang dapat diambil masyarakat atas keresahan mereka adalah dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

2. Konstitusi memegang peran yang sangat penting dikarenakan dapat menjadikan suatu negara itu mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan, dan dapat mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara. Tanpa konstitusi negara akan hancur atau tidak berkembang dengan baik.
A. Hamid. S. Attamimi menyatakan bahwa konstitusi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas dan sekaligus pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara itu akan dijalankan. selain itu, Bagir Manan juga menyatakan bahwa hakikat konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan disatu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun penduduk disetiap pihak lain. Maka dari itu, konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang.

3. Salah satu contoh Pelanggaran Konstitusi yang dilakukan pejabat terdapat pada kasus Korupsi e-KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto. Kasus ini sangat memprihatinkan, mengetahui yang bersangkutan adalah ketua DPR RI Terpilih, sungguh tidak layak seorang yang begitu di percaya sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat akan tanggungjawabnya melakukan kasus korupsi menyangkut E-KTP, yang tentunya untuk masyarakat dan menghabiskan dana yang sangat banyak.
Pelanggaran ini termasuk salah satu Penyalahgunaan Kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat Indonesia, dan sesegera mungkin pihak pihak pejabat yang tersangkut atas kasus E-KTP ini harus di pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
In reply to First post

Re: PRETEST

Farhan Asyiqurrohman གིས-
Nama : Farhan Asyiqurrohman
NPM : 2216031096
Kelas : Reguler B


1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
- Hal positif yang saya dapatkan adalah ternyata warga indonesia masih bisa menyampaikan penolakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang semena mena. Hal yang harus diperbaiki adalah seharusnya pemerintah membuat peraturan yang membantu masyarakat bukan malah membuat susah.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
- Hakikat konstitusi adalah konsep dan peraturan yang membatasi kekuasaan pemerintahan dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan UUD 1945 dan memberi jaminan bagi warga negaranya.

Fungsi konstitusi

1. Sebagai landasan penyelenggaraan negara dalam suatu sistem ketatanegaraan yang dijunjung oleh semua warganya.
2. Membatasi kekuasaaan pemerintah sehingga tidak terjadi penyelewengan kekuasaan, dan tidak bersifat sewenang – wenangnya.
3. Menjamin hak asasi warga negaranya
4. Sebagai suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang diciptakan untuk jangka waktu kedepan

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
- Mantan Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial (Binkemsos) Setdaprov Sumut Sakhira Zandy dijatuhi hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara. Dia terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi anggaran bansos pada 2011 yang merugikan negara Rp 2,4 miliar.Dalam sidang yang sama, Bendahara Binkemsos Setdaprov Sumut Ahmad Faisal juga dinyatakan bersalah. Bekas bawahan Sakhira ini dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Menurut saya hukuman penjara 1 tahun 6 bulan tersebut tidak pantas diberikan kepada tersangka karena terlalu pendek masa hukumannya dan juga saya yakin tersangka pasti tidak akan kapok jika hanya dipenjara sebentar.
In reply to First post

Re: PRETEST

Anggie Putri གིས-
Nama : Anggie Putri Magista
NPM : 2216031050
Kelas : Reguler B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positive yang saya dapatkan setelah membaca artikel itu adalah bahwa dengan munculnya UU cipta kerja itu menyelamatkan MK dari campur tangan politik, agar keputusan yang dikeluarkan selalu memihak pada masyarakat, mendengarkan aspirasi rakyat dan melakukan keinginan masyarakatnya. Dan, hal yang harus dibenahi yaitu adalah, jika hakim yang saat ini menjabat diperbolehkan dengan umur 60 thn ke atas, maka dia akan memperthankan posisinya di MK, dan dengan usia yang tua ini khawatirkan kualitas keputusan yang dibuatnya akan tidak disepakati oleh kalanagan umum.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Pentingnya hakikat konstitusi itu adalah masyarakat bisa menyalurkan ide nya yang terpendam.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Setya Novanto dituding mendapat bagian dari korupsi pengadaan e-KTP pada 2011-2012. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun beberapa kali memeriksanya untuk mengklarifikasi hal tersebut.Tak berhenti di situ, Ketua DPR tersebut kini harus berhubungan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pasalnya, ada tiga laporan tentangnya terkait kasus e-KTP. Namun, Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mengetahui persis seluruh laporan yang masuk, dan pasal apa saja yang dilaporkan ke MKD. "Ada tiga laporan (untuk Setya Novanto). Saya enggak hafal jangan tanya pasalnya. Justru karena verifikasinya belum, saya hanya ingat yang dilaporin Pak Novanto dan kita baru masuk kemarin," ungkap Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 17 Maret 2017. setya Novanto dituding mendapat bagian dari korupsi pengadaan e-KTP pada 2011-2012. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun beberapa kali memeriksanya untuk mengklarifikasi hal tersebut. Tak berhenti di situ, Ketua DPR tersebut kini harus berhubungan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). hal ini sangat penting dan menurut sya setya niovanto bisa mmperbaiki kehidupannya
In reply to First post

Re: PRETEST

Imam Darmawan གིས-
Nama: Imam Darmawan
NPM: 2216031088
REGULER B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
= hal positif yang di dapat setelah membaca artikel tersebut adalah adanya sikap kepedulian masyarakat terhadap keputusan MK terkait UU yang akan disahkan. masyarakat melakukan pergolakan dan penolakan UU tersebut disahkan karena dinilai merugikan dan tidak berpihak kepada rakyat, serta revisi UU MK yang akan berdampak kepada demokrasi konstitusional di Indonesia.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
= konstitusi adalah dasar aturan dari berbagai ketentuan untuk mengatur jalannya sistem pemerintahan di Indonesia.

konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi suatu negara dan menjadi rambu-rambu yang menjadi batasan-batasan pemerintah dalam mengambil keputusan agar tidak bersikap sewenang-wenang.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
= Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel terbukti terlibat dalam korupsi proses pengadaan barang/jasa proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Selain itu, hakim menyatakan perbuatan Choel telah menyebabkan negara rugi sebesar Rp 464,3 miliar. Namun Choel telah mengembalikan uang yang ia peroleh sebesar Rp 7 miliar ke komisi antikorupsi.

Hakim menyatakan Choel telah terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan dakwaan pertama yang disusun jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Choel dihukum 3,5 tahun penjara dengan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Menurut saya untuk kasus tersebut yang merugikan negara cukup besar sangat tidak sesuai dengan hukuman dan denda yang diberikan kepada terdakwa.
In reply to First post

Re: PRETEST

Nabila Sahwa Nazala གིས-
Nama : Nabila Sahwa Nazala
NPM : 2216031040
Kelas : Reguler B

Analisis Soal

Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut?
Jawab:
Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut adalah betapa pentingnya suatu konstitusi dan peraturan yang harus ada di setiap Negara. Dengan adanya peraturan dan Undang-Undang yang mengatur didalam sebuah Negara, maka akan ada patokan atau acuan yang bisa digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Akan tetapi banyak juga yang harus dibenahi dari artikel yang saya baca tersebut. Indonesia yang merupakan sebuah Negara demokrasi, yang mana demokrasi mengizinkan warganya untuk dapat ikut serta dalam membuat hukum, dan mempunyai hak yang sama dalam mengambil suatu keputusan. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak pemerintah yang tidak mengikutsertakan warganya dalam membuat dan mengambil sutau keputusan. Masyarakat yang tidak tahu menahu tiba-tiba muncullah sebuah UU yang dirasa tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Pada intinya masyarakat perlu diikut sertakan atau setidaknya diberi tahu mengenai hal-hal apa saja yang akan diputuskan oleh pemerintah.Karena mengingat Negara Indonesia adalah Negara demokrasi. Selain itu yang harus diperbaiki adalah kejujuran dan keadilan para pemerintah yang seharusnya tidak menjadikan kedudukan dan jabatannya untuk urusan politik dan berbuat serta mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan masyarakat atau warga Negara.

Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu Negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab:
Hakikatnya konstitusi merupakan hukum dasar yang mendasari sebuah peraturan perundang-undangan, dan konstitusi ini merupakan hukum dasar yang tertinggi. Pentingnya konstitusi bagi suatu Negara konstitusi itu sendiri memuat cita-cita bangsa, dasar-dasar serta acuan dalam kehidupan nasional. Tanpa adanya konstitusi maka akan sulit untuk mengatur jalannya pemerintahan. Karena konstitusi sendiri dijadikan pedoman dalam mengatur apa yang ada didalam UUD. Apabila tidak ada konstitusi di Indonesia, maka pemerintah akan leluasa dan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan dan tugasnya. Maka dari itu dengan adanya konstitusi, semua memiliki aturan dan apabila melanggar maka akan dijatuhkan hukuman. Kosnstitusi sangat berguna sebagai pendamping masyarakat dan berguna untuk mengatur sebuah jalannya pemerintahan.

Sebutkan contoh perilaku pejabat Negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab:
Contoh perilaku pejabat yang tidak kosntitusional adalah mereka yang melakukan korupsi. Sangat layak dan harus dijatuhi hukuman. Karena sudah merugikan Negara dan merugikan masyarakat. Kesempatan untuk memperbiki diri ada, namun didalam penjara. Setelah masa tahanannya selesai, tidak diperbolehkan untuk kembali menjabat sebagai pemerintah atau menduduki kursi pemerintahan.
In reply to First post

Re: PRETEST

FAHD SULTAN DZAKI གིས-
NAMA :FAHD SULTAN DZAKI
NPM : 2216031122
KELAS : REG B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawaban: Hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah pentingnya suara rakyat untuk kompak dalam menyuarakan pendapat mereka agar perubahan dapat terjadi, mungkin hal yang harus dibenahi adalah pengambilan keputusan harus lebih memperhatikan bagaimana suara rakyat terhadap keputusan yang dibuat.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawaban: Konstitusi adalah dokumen hukum tertulis yang menetapkan struktur, fungsi, dan kewenangan pemerintah suatu negara serta hak dan kewajiban warga negaranya. Konstitusi biasanya mencakup prinsip-prinsip dasar yang mendasari pemerintahan dan hukum di suatu negara. Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan menjaga stabilitas suatu negara. UUD NRI 1945 bagi Indonesia menjadi dasar hukum dan pengaturan pemerintahan, kebijakan dan perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi juga merupakan lambang negara Indonesia yang menunjukkan bahwa negara ini berdasarkan kedaulatan rakyat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawaban: Contoh perilaku tidak konstitusional yang dilakukan oleh pejabat negara adalah memperkaya diri sendiri dengan mengambil hak orang lain(korupsi), perbuatan ini sangatlah layak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal karena perbuatan ini merugikan orang lain bahkan negara, perilaku ini perlu diberikan hukuman yang keras agar pelaku nya tidak mengulangi kesalahan yang sama dan orang lain menjadi merasa jera untuk melakukan tindakan tersebut.
In reply to First post

Re: PRETEST

M. Ridho Illahi གིས-
Nama : M. Ridho Illahi
NPM : 2216031150
Kelas : Reguler B

1. Hal positif yang saya dapatkan dalam artikel tersebut yaitu menunjukkan adanya pergolakan di masyarakat karena pembentukan UU Cipta Kerja yang kurang memihak rakyat yang berarti masyarakat peka dan peduli akan adanya perubahan pada negara dan punya satu kesadaran yang sama untuk negara. Namun disamping itu ada hal yang lebih penting lagi yaitu revisi UU MK yang mana akan berdampak pada demokrasi konstitusional di Indonesia. Perubahan ini seharusnya tidak dibentuk secara terburu-buru, dan tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.Revisi terhadap UU ini melemahkan MK dan mengancam proses ‘checks and balance’. Maka masyarakat juga perlu andil disini untuk mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK dan berpatisipasi dalam menjaga konstitusi negara. Juga untuk kedepannya diharapkan agar praktik politik dan hokum menjadi lebih transparasi.
2. Konstitusi memegang peran yang sangat penting dikarenakan dapat menjadikan suatu negara itu mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan, dan dapat mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara. Tanpa konstitusi negara akan hancur atau tidak berkembang dengan baik.
A. Hamid. S. Attamimi menyatakan bahwa konstitusi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas dan sekaligus pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara itu akan dijalankan. selain itu, Bagir Manan juga menyatakan bahwa hakikat konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan disatu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun penduduk disetiap pihak lain. Maka dari itu, konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang.
3. Menolak atau mengabaikan putusan atau keputusan pengadilan atau lembaga penegak hukum yang sah, Mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diemban sebagai pejabat negara. Dalam menghadapi kasus-kasus tersebut, tentunya pemberian hukuman dan tindakan tegas terhadap pejabat negara yang bersangkutan harus dilakukan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam memberikan hukuman, perlu diperhatikan juga aspek pembinaan dan rehabilitasi agar pejabat negara tersebut dapat memperbaiki diri dan kembali berkontribusi secara positif bagi masyarakat dan negara.
In reply to First post

Re: PRETEST

Keyna Laurika གིས-
Nama : Keyna Arifina Azzahra Laurika
NPM : 2216031010
Kelas : Reguler B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab:
Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut adalah tentang betapa pentingnya suatu konstitusi dan peraturan pada suatu negara. Dengan adanya peraturan dan Undang-Undang, maka akan ada pedoman atau acuan yang bisa digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Selain itu saya jadi mengetahui permasalahan atau isu -isu terkait Undang-Undang Cipta kerja, serta kesadaran dan kejujuran yang ternyata sangat penting. Adapun hal yang seharusnya di benahi di negara ini adalah pembentukan UU Cipta Kerja yang dibentuk terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukkan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab:
Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah.

Pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Sehingga pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab:
Salah satu contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk pemurnian diri sendiri (korupsi). Menurut saya perilaku ini layak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya atau bisa dijerat sesuai dengan peraturan per undang-undangan. Jika sudah dapat hukuman yang setimpal baru dia bisa memperbaiki kehidupannya, tapi tidak ada wewenang untuk mengurangi hukumannya.
In reply to First post

Re: PRETEST

Merta Fairuz Fadia གིས-
Nama : Merta Fairuz Fadia
Npm : 2216031026
Kelas : Reg B
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang di dapatkan adalah saya dapat mengetahui bagaimana banyak sekali polemik yang terjadi akibat diterbitkannya UU Cipta Kerja, aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat untuk menolak undang-undang tersebut tidak membuahkan hasil justru membuat para pelaku unjuk rasa meregang nyawa. Unjuk rasa dilakukan ketika wabah pandemi covid-19 tengah meningkat, aksi tersebut dipimpin oleh mahasiswa yang turun ke jalan. UU Cipta Kerja atau Omnibus Law bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96).

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah.Karena undang-undang adalah alat politik untuk mencapai tujuan negara,

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh yang paling sering kita temui adalah korupsi para pejabat negara banyak yang tidak konstitusional. Mereka hanya mengumbar janji manis kepada masyarakat namun pada nyatanya mereka makan uang masyarakat seperti korupsi yang Negera berlebihan sehingga merugikan negara.
Mereka layak diberikan hukuman, karena hukum yang di Indonesia tumpul ke atas tajam ke bawah hal ini tentu saya tidak lepas dari oknum-oknum yang bejat. Mereka tidak perlu di beri kesempatan.
In reply to First post

Re: PRETEST

Sabrina Nadya Judith གིས-
Nama : Sabrina Nadya Judith
Npm : 2216031048
Kelas : Reguler B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut adalah tentang betapa pentingnya suatu konstitusi dan peraturan pada suatu negara. Dengan adanya peraturan dan Undang-Undang, maka akan ada pedoman atau acuan yang bisa digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Selain itu saya jadi mengetahui permasalahan atau isu -isu terkait Undang-Undang Cipta kerja, serta kesadaran dan kejujuran yang ternyata sangat penting. Adapun hal yang seharusnya di benahi di negara ini adalah pembentukan UU Cipta Kerja yang dibentuk terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukkan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah.

Pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Sehingga pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Salah satu contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk pemurnian diri sendiri (korupsi). Menurut saya perilaku ini layak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya atau bisa dijerat sesuai dengan peraturan per undang-undangan. Jika sudah dapat hukuman yang setimpal baru dia bisa memperbaiki kehidupannya, tapi tidak ada wewenang untuk mengurangi hukumannya.
In reply to First post

Re: PRETEST

Rifka Mariska གིས-
Rifka Aisy Mariska
2216031018
REG B

1. Hal positif yang didapat dari artikel di atas adalah menambah ilmu pengetahuan, dan dapat membuat saya berfikir lebih kritis lagi terhadap pemerintahan Indonesia, dan yang harus di perbaiki kedepannya adalah kita sebagai warga negara harus lebih awere terhadap isi" politik di Indonesia dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak manapun.

2. Konstitusi berfungsi sebagai petunjuk untuk kita berbangsa dan bernegara yang baik di dalam suatu negara sehingga konstitusi itu sangat penting, tanpa adanya konstitusi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia akan kacau.

3. Contoh perilaku pejabat yang menyimpang salah satunya adalah anggota DPR yang tidur saat rapat berlangsung, DPR sebagai perwakilan aspirasi warga negara Indonesia seharusnya tidak melakukan tindakan seperti itu, suara masyarakat mana yg ia suarakan kalau ia saja tidur pada saat rapat berlangsung, dan menurut saya ini bisa diperbaiki kedepannya namun jika qasidah d tegur dan masih saja melakukan hal itu maka seharusnya wakil rakyat itu d ganti oleh orang yang lebih berkompeten.
In reply to First post

Re: PRETEST

Vivas Dwi Toti Divaldo གིས-
Nama : Vivas Dwi Toti Divaldo
NPM : 2216031130
Kelas : Reguler B

Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawaban :
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah adanya ptoses pencegahan agar tidak terjadi kerusakan pada sistem demokrasi di Indonesia seperti mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK kepada MK itu sendiri, serta adanya bantuan atau dorongan dari masyarakat dalam mengawasi dan memberikan dukungan untuk memutus suatu perkara pengujian yang akan sangat berpengaruh pada kualitas putusannya nanti. Beberapa hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangs adan bernegara dalam artikel tersebut yakni dengan memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat akan pentingnya bahaya yang muncul ketika revisi UU MK nant . Ada baiknya melakukan rencana berupa permohonan untuk melakukan pengujian UU cipta kerja dan UU revisi MK tersebut. Langkah selanjutnya yakni menyelamatkan MK dari campur tangan politik agar putusan yang dikeluarkan dapat memihak pada masyarakat.

Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawaban :
Hakikat dari sebuah konstitusi ialah sebuah dasar hukum bagi suatu negara. Terdapat dasar-dasar penyelenggaraan bernegara yang didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Akan tetapi, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai negara konstitusional maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat-sifat dan ciri-ciri dari konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri juga merupakan sebuah ide, gagasan, atau sebuah paham mengenai suatu konstitusi yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan yaitu terciptanya sebuah hubungan kekuasaan yang seimbang antara cabang-cabang kekuasaan yang ada. Sebagai dasar hukum tertinggi bagi sebuah negara, konstitusi dianggap begitu penting dalam menguji sebuah peraturan dibawahnya, sekaligus melihat apakah peraturan tersebut bertentangan atau tidak. Undnag-undang pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari norma-norma yang terdapat dalam undang-undang dasar. Selain itu, pentingnya konstitusi bagi suatu negara bertujuan dalam memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik, mengontrol proses kekuasaan dari para penguasa, serta memberi batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawaban :
Salah satu contoh yang mungkin terjadi di lingkungan pemerintahan adalah adanya tindak suap dan korupsi oleh pejabat kepada sebuah lembaga untuk mendapatkan tujuan yang diinginkannya. Selain itu, contoh kasus lain seperti pejabat yang tidak mematuhi aturan dalam lingkungan pemerintahan juga sering terjadi sehingga perlu adanya evaluasi bagi setiap anggota dan pihak terkait di lembaga pemerintahan maupun lembaga yang ada di masyarakat agar implementasi atau penerapan dalam konstitusi negara juga dapat tercapai. Menurut pendapat saya, seseorang yang melakukan kesalahan tau tindakan tidak kayak dalam lingkungan pemerintahan sebaiknya mendapat hukuman yang maksimal agar tindakannya tersebut tidak terulang kembali. Meskipun sebagian pihak berkata bahwa hal tersebut menyimpang, tidak etis atau tidak berperikemanusiaan, setidaknya kita berusaha untuk mencegah atau memotong bagian buruk dalam lingkungan pemerintahan. Karena sejatinya kita tidak tahu tindakan apa yang akan dilakukannya jika kita memberi kesempatan kepada orang tersebut. Alangkah baiknya jika hal tersebut sebaiknya diganti dengan perangkat atau anggota yang baru.
In reply to First post

Re: PRETEST

Florence D’ Vega གིས-
Nama : Florence D’ Vega
NPM : 2216031012
Kelas Reguler B

1. Banyak hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut diantaranya menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang politik, menambah ketertarikan saya dalam bidang politik khususnya tentang konstitusi Indonesia yang membuat saya lebih kritis dalam menyikapi hal tersebut, kita sebagai warga negara harus lebih memantau para pejabat di Indonesia dalam melaksanakan konstitusi yang berlaku agar tidak terjadinya penyimpangan dalam melaksanakannya.

2. Konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara, dengan adanya konstitusi kehidupan berbangsa dan bernegara akan lebih baik.

3. Pejabat publik akhir" ini sedang dipantau akibat kasus Sambo, yang menjadi otak pembunuhan anak buahnya sendiri, selain Sambo akhir" ini juga tengah viral anak pejabat dirjen pajak yang menganiaya anak d bawah umur dan memiliki harta yang tidak masuk akal, ini lah salah satu contoh prilaku pejabat yang menyalahgunakan jabatannnya, tentu perbuatan seperti ini harus menjalankan proses hukum yang berlaku di Indonesia.
In reply to First post

Re: PRETEST

Zaki Radivan གིས-
Nama: Zaki Rivan
NPM: 2216031056
Kelas: Reguler B

Analisis Soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab: Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel di atas, yaitu pemerintah masih mau mendengar dan mengesahkan UU yang memihak kepada rakyat, akan tetapi tidak semua rakyat dapagt merasakan dampak positif dari UU yang disahkan, karena UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96).

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab: Hakikat konstitusi adalah menyediakan seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur bagaimana suatu negara dijalankan, termasuk pembagian kekuasaan, hak-hak warga negara, dan penyelenggaraan pemerintahan. Ini mewujudkan prinsip-prinsip dasar negara merdeka dan menetapkan nilai-nilai dasar yang memandu pemerintahannya. Konstitusi penting karena membatasi kekuasaan pemegang kekuasaan, melindungi hak-hak warga negara, dan mengatur jalannya pemerintahan. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NKRI 1945) menjadi landasan hukum tertinggi di negara ini.

Konstitusi sangat penting bagi suatu negara. Tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi lahir sebagai tuntutan dan harapan masyarakatnya untuk mencapai suatu keadilan. Dengan hadirnya konstitusi, masyarakat menyerahkan hak-hak tertentu kepada penyelenggara negara. Namun, setiap anggota masyarakat dalam negara tetap mempertahankan hak-haknya sebagai pribadi.

Indonesia memiliki UUD NKRI 1945 sebagai konstitusinya. UUD NKRI 1945 mengatur tentang pembagian kekuasaan dalam negara dan menjelaskan hak asasi manusia serta kewajiban warga negaranya. Amendemen UUD 1945 dilakukan sejak tahun 1999 hingga 2002 dengan tujuan membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga kesesuaian antara perundang-undangan dengan UUD NKRI 1945.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab: Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi adalah tindakan merugikan negara dengan cara menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Contoh kasus korupsi di Indonesia termasuk kasus e-KTP yang melibatkan Setya Novanto dan kasus Hambalang yang menyerap banyak nama pejabat negara.

Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan tindakan yang melanggar konstitusi dan hukum. Pejabat negara yang melakukan tindakan tersebut harus diberi hukuman maksimal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun, dalam beberapa kasus, pejabat negara diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya dengan cara mengembalikan uang yang telah dicuri atau melakukan perbuatan baik untuk masyarakat. Hal ini disebut sebagai justice collaborator.

Namun, pemberian kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya tidak boleh menjadi alasan bagi pejabat negara untuk terus melakukan tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah harus lebih tegas dalam menangani permasalahan korupsi agar dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dan membuat mereka percaya bahwa upaya pemerintah dalam memberantas korupsi benar-benar serius.
In reply to First post

Re: PRETEST

Dwina Rahmaditya Azzahra གིས-
Nama : Dwina Rahmaditya Azzahra
NPM : 2216031008
Kelas : Reguler B

1. Hal positif yang saya dapatkan adalah menambah wawasan saya dalam ilmu politik, yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah cara politik yang kotor demi kekuasaan dia rela melemahkan lembaga yang lainnya.

2. Konstitusi ialah pedoman kita dalam bernegara agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan benar sehingga sangat penting adanya konstitusi di suatu negara..

3. Contoh prilaku pejabat negara yang menyimpang dari konstitusi iyalah korupsi, dan ini harus menambatkan hukuman yang seberat" nya karena tindakan korupsi menurut saya yang paling menyengsarakan rakyat, terlebih lagi rakyat kecil.
In reply to First post

Re: PRETEST

Farsyah Aulia Ananda གིས-
Nama : Farsyah Aulia Ananda
NPM : 2216031140
Kelas : Reguler B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
= Dalam artikel tersebut menunjukkan adanya pergolakan di masyarakat karena pembentukan UU Cipta Kerja yang kurang memihak rakyat yang berarti masyarakat peka dan peduli akan adanya perubahan pada negara dan punya satu kesadaran yang sama untuk negara. Namun disamping itu ada hal yang lebih penting lagi yaitu revisi UU MK yang mana akan berdampak pada demokrasi konstitusional di Indonesia. Perubahan ini seharusnya tidak dibentuk secara terburu-buru, dan tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.Revisi terhadap UU ini melemahkan MK dan mengancam proses ‘checks and balance’.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
= Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang - Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Hakikat dari suatu konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara dan dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat fundamental dan hukum paling tinggi.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi contohnya korupsi, suap menyuap. Menurut saya seharusnya hal itu patut dapat hukuman yang semaksimal mungkin.
In reply to First post

Re: PRETEST

Nadya Fitri Aulia གིས-
Nadya Fitri Aulia
2216031114
Reguler B

1. Kesadaran dan kejujuran itu sangat penting, Hal harus dibenahi dalam berbangsa dan bernegara sebaiknya para petingga negara tidak mementingkan hal hal pribadi karena hal tersebut menjadikan beberapa hak rakyat tidak diperhatikan karena kepentingan keegoisan politik.

2. Hakikat konstitusi sebagai rambu" bernegara dalam hal ini konstitusi sangat penting d suatu negara khususnya di Indonesia, karena tanpa adanya konstitusi tidak ada pedoman bagi warga negara dalam berbangsa dan bernegara.

3. Contoh prilaku pejabat negara yang menyimpang dari konstitusi iyalah korupsi, dan ini harus menambatkan hukuman yang seberat" nya karena tindakan korupsi menurut saya yang paling menyengsarakan rakyat, terlebih lagi rakyat kecil.
In reply to First post

Re: PRETEST

Annisa Marcelia Putri གིས-
Nama : Annisa Marcelia Putri
NPM : 2216031102
Kelas : Reguler B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang didapat setelah membaca artikel di atas saya menjadi lebih tahu tentang isu Undang-Undang Cipta Kerja dan hal yang perlu diperbaiki dalam konsep berbangsa dan berenegara ialah UU Cipta Kerja yang secara pembentukan nya kurang tepat (terburu-buru) tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96) yang seharusnya pembentukan UU tidak dilakukan secara terburu-buru dan membuat pertumbangan dari segala aspek.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi berperan sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan; sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.
Konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah.
Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. konstitusi merupakan jaminan yang penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar. Maka dari itu, konstitusi harus ditaati, dijalankan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Contoh perilaku ikonstitusional yang perlu dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu, melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).
perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional layak mendapatkan hukuman yang setimpal di mata hukum dan secara sosial kemanusiaan selain itu mereka pun berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya.
In reply to First post

Re: PRETEST

Annisa Marcelia Putri གིས-
Nama : Annisa Marcelia Putri
NPM : 2216031102
Kelas : Reguler B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang didapat setelah membaca artikel di atas saya menjadi lebih tahu tentang isu Undang-Undang Cipta Kerja dan hal yang perlu diperbaiki dalam konsep berbangsa dan berenegara ialah UU Cipta Kerja yang secara pembentukan nya kurang tepat (terburu-buru) tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96) yang seharusnya pembentukan UU tidak dilakukan secara terburu-buru dan membuat pertumbangan dari segala aspek.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi berperan sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan; sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.
Konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah.
Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. konstitusi merupakan jaminan yang penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar. Maka dari itu, konstitusi harus ditaati, dijalankan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Contoh perilaku ikonstitusional yang perlu dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu, melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).
perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional layak mendapatkan hukuman yang setimpal di mata hukum dan secara sosial kemanusiaan selain itu mereka pun berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya.
In reply to First post

Re: PRETEST

Niken Zalfa Annisa གིས-
Nama : Niken Zalfa Annisa
NPM : 2216031090
Kelas : Reguler B


PRETEST
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Jawab

Menurut pendapat saya, hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah masyarakat menjadi turut menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka.

Menurut saya hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut adalah sebaiknya UU tidak dibentuk secara terburu-buru dan tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', dan tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU dan tidak seharusnya begitu.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Jawab

Konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi sebagai rambu-rambu atau aturan untuk bernegara dan memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara serta menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, sehingga suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya.

Menurut pendapat saya, konstitusi penting bagi suatu negara karena dengan konstitusi dapat menjadi acuan dan pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia supaya pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan. Dengan konstitusi juga, dapat menjadi landasan untuk mencapai tujuan dari negara tersebut karena dengan konstitusi tercipta sebuah pandangan yang sama antar individu dan pemerintah di dalam sebuah negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawaban

Salah satu contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah korupsi. Karena dengan korupsi berarti pemerintah telah melanggar konstitusi yang merupakan pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan dengan pemerintah melakukan korupsi berarti hak asasi manusia tidak terjamin dan pemerintah bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.

Korupsi yang dilakukan pejabat negara tersebut layak mendapat hukuman yang maksimal karena korupsi tersebut sudah merugikan negara, rakyat dan melanggar konstitusi negara dan hukum. Dengan hukuman tersebut juga menjadi bentuk keadilan sosial.
In reply to First post

Re: PRETEST

Muhammad Kheiza Twevaldrian གིས-
Muhammad Kheiza Twevaldrian
2216031074
Reg B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang dapat kita peroleh dari artikel tersebut adalah pentingnya mempertimbangkan urgensi atau 'sense of crisis', dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu pentingnya transparansi dan partisipasi public dalam pembentukan undang undang yang menjadi unsur penting dalam demokrasi. Hal yang harus dibenahi adalah UU Cipta Kerja UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi adalah suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar yang mengatur tata cara berpemerintahan, hak dan kewajiban rakyat, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi juga dapat disebut sebagai undang-undang dasar yang menjadi pedoman bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah karena konstitusi memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam berbagai hal, seperti hak asasi manusia, hak-hak politik, dan kebijakan pemerintah. Konstitusi juga membantu mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta memberikan batasan kekuasaan pemerintah agar tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan.

Di Indonesia, UUD NRI 1945 memiliki peran penting sebagai konstitusi yang mengatur tata cara berpemerintahan, hak dan kewajiban rakyat, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. UUD NRI 1945 juga menjadi landasan bagi hukum-hukum yang ada di Indonesia, serta menjadi acuan dalam membangun dan mengembangkan negara Indonesia. Melalui UUD NRI 1945, Indonesia memiliki kepastian hukum dan keadilan dalam berbagai hal, seperti hak asasi manusia, hak-hak politik, dan kebijakan pemerintah.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh pejabat negara yang tidak inkonstitusional adalah Hari Sabarno. Beliau merupakan mantan menteri dalam negeri dari kabinet gotong royong. Hari Sabarno terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan merugikan negara sebesar 97,2 miliar. Kasus Hari Sabarno dianggap melanggar konstitusi karena memperkaya diri sendiri dan merugikan negara dengan nominal yang cukup besar. Akibat perbuatan tersebut, awalnya Hari Sabarno dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Namun, MA mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum sehingga hukumannya diubah menjadi 5 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta. Mengingat nominal korupsi yang cukup besar oleh Hari Sabarno, rasanya tidak sebanding jika dibandingkan dengan denda yang diberikan. Namun, keputusan tersebut sudah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Menurut saya, para pelaku korupsi diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang ia perbuat. Pelaku korupsi tidak dipantas diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki kehidupannya jika masih berada dalam ranah pemerintahan.
In reply to First post

Re: PRETEST

Reni Fitri Noveria གིས-
Nama : Reni Fitri Noveria
NPM : 2216031156
Kelas : Reguler B


1. Hal positif yang saya dapatkan adalah saya dapat mengetahui berbagai macam isu terkait UU cipta kerja dan apa saja hal yang harus dibenahi sesuai artikel tersebut. Seperti UU Cipta Kerja yang di buat secara terburu-buru tanpa melihat urgensi di masa pandemi saat itu.

2. Konstitusi hakikatnya sebagai hukum dasar tertinggi dan menjadi dasar dari peraturan uud yang lebih rendah. Hal itu juga sebagai pedoman bangsa agar terciptanya kehidupan bernegara yang baik.

3. Tidah jauh-jauh salah satunya ialah Korupsi. Harusnya mendapatkan hukuman yang membuat jera, karena kalau tidak besar kemungkinan yang lain ikut-ikutan melihat jika hukuman nya tidak terlalu berat.
In reply to First post

Re: PRETEST

Regina Aulia གིས-
Nama : Regina Aulia
NPM : 2216031124
Kelas : Reguler B
Analisis soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab : Hal positif yang saya dapatkan dari membaca artikel tersebut adalah bahwa kita harus sadar bahaya yang akan muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja. Selain itu, yang saya dapat adalah cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK adalah mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Selain itu, jika tidak ditindaklanjutinya suatu putusan, maka pembuat UU telah mengabaikan konstitusi.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawaban : Hakikat Konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara,” jelas Aswanto. Setelah itu pada 5 Juli 1959 tercetus Dekrit Presiden, menggantikan UUD Sementara Tahun 1950 untuk kembali menggunakan UUD 1945. Konstitusi di Indonesia pasca Reformasi, menjaga cabang-cabang kekuasaan negara agar tetap pada jalur konstitusional, dan tidak terpengaruh oleh kubu politik manapun. Konstitusi memiliki pengaruh kuat untuk meredam masalah politik, yang berpotensi besar untuk mengancam demokrasi yang telah dicita-citakan sejak Indonesia lepas dari belenggu Orde Baru yang otoriter. Arti penting konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawaban : Peneliti PUSaKO, Feri Amsari, mengatakan pelanggaran terbanyak dilakukan pemerintah terhadap Pasal 28H UUD 1945. Jumlah pelanggaran sebanyak 64 kasus, terutama Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Misalnya, kata Feri, kasus asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Seharusnya negara bertanggung jawab memberikan suasana kehidupan yang layak bagi masyarakat. "Ini pelanggaran konstitusi yang paling berat. Apalagi ada korban," ujar Feri saat merilis Barometer Mala-Konstitusi 2015 di Rumah Ikhas, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu, 31 Januari 2016. Menurut Feri, pemerintah gagal memberikan perlindungan kepada masyarakat saat bencana asap terjadi. Sebab, pemerintah tak mampu mengatasi kabut asap yang terjadi hampir setiap tahun.
In reply to First post

Re: PRETEST

MUHAMMAD ABDURRAHMAN SIDIQ གིས-
NAMA : MUHAMMAD ABDURRAHMAN SIDIQ
NPM : 2216031004
KELAS : REGULER B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang terdapat dalam artikel tersebut adalah rasa bela negara yang di tunjukan oleh masyarakat. Mereka menentang UU yang di anggap tidak sesuai dengan keadaan di Indonesia pada saat itu. Dan hal yang harus di benahi terdapat pada DPR mereka seperti membuat UU hanya untuk menguntungkan beberapa pihak saja dan hal seperti ini kerap sekali terjadi.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Hakikat konstitusi merupakan sebuah hukum dasar tertulis yang menjadi pedoman dalam menjaga keberlangsungan suatu bangsa. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi digunakan sebagai sarana pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dari suatu bangsa serta memberikan batasan kepada penguasa pemerintahan. Begitu penting konstitusi suatu negara untuk menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak sewenang wenang.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Salah satu pejabat yang tidak konstitusional adalah kasus ferdi sambo. Ferdy Sambo divonis bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Yosua Hutabarat. Sambo divonis pidana hukuman mati, melampaui tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum, yakni seumur hidup penjara. Dalam hal ini layak bagi ferdi sambo untuk mendapatkan hukuman yang seberat beratnya karena selain pembunuhan berencana banyak juga pelanggaran pelanggaran yang di tutup tutupi oleh ferdi sambo. Bahkan salah satu pengamat kasus sambo mengatakan masih ada kemungkinan tindak korupsi yang di tutupi ferdi sambo
In reply to First post

Re: PRETEST

Fenny Novita Ananda Waruwu གིས-
Nama: Fenny Novita Ananda Waruwu
NPM: 2216031076
Kelas: Reguler B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut saya mendapatkan wawasan baru dan menjadi tau isu tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja diundangkan oleh DPR. hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara yaitu harus adanya transparansi dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi, yang seharusnya DPR perhatikan dalam proses pembentukan UU tersebut.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Hakikat dari konstitusi adalah sebagai rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara. Pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang, yang sama halnya dengan adanya UUD NRI 1945 di indonesia yang merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contohnya pejabat yang melakukan dan terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut saya layak untuk diberi hukuman maksimal karena hal tersebut sangat merugikan negara.
In reply to First post

Re: PRETEST

Ratna Diah Mustika གིས-
Nama: Ratna Diah Mustika
NPM: 2216031084
Kelas: Reguler B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
=> Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel di atas saya jadi mengetathui permasalahan atau isu -isu terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan berenegara sesuai dengan artikel diatas iyalah UU Cipta Kerja dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96). Dimana seharusnya pembentukan UU tidak dilakukan secara terburu-buru dan melihat aspek-aspek lain sebagai pertimbangan.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
=> Hakikat konstitusi adalah menyediakan seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur bagaimana suatu negara dijalankan, termasuk pembagian kekuasaan, hak-hak warga negara, dan penyelenggaraan pemerintahan. Ini mewujudkan prinsip-prinsip dasar negara merdeka dan menetapkan nilai-nilai dasar yang memandu pemerintahannya. Konstitusi penting karena membatasi kekuasaan pemegang kekuasaan, melindungi hak-hak warga negara, dan mengatur jalannya pemerintahan. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NKRI 1945) menjadi landasan hukum tertinggi di negara ini.
Konstitusi sangat penting bagi suatu negara. Tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi lahir sebagai tuntutan dan harapan masyarakatnya untuk mencapai suatu keadilan. Dengan hadirnya konstitusi, masyarakat menyerahkan hak-hak tertentu kepada penyelenggara negara. Namun, setiap anggota masyarakat dalam negara tetap mempertahankan hak-haknya sebagai pribadi.
Indonesia memiliki UUD NKRI 1945 sebagai konstitusinya. UUD NKRI 1945 mengatur tentang pembagian kekuasaan dalam negara dan menjelaskan hak asasi manusia serta kewajiban warga negaranya. Amendemen UUD 1945 dilakukan sejak tahun 1999 hingga 2002 dengan tujuan membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga kesesuaian antara perundang-undangan dengan UUD 1945.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
=> Penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi seperti korupsi. Menurut saya, mereka layak mendapatkan hukuman yang maksimal sesuai ketentuan hukum di Indonesia karena sudah merugikan negara dan telah mencoreng nama baik pemerintahan.
In reply to First post

Re: PRETEST

Zakiya Devi Indirawati གིས-
Nama : Zakiya Devi Indirawati
NPM : 2216031154
Kelas : Reguler B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah menambah ilmu pengetahuan terkait UU Cipta Kerja. Sedangkan hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara berdasarkan artikel tersebut yaitu UU Cipta Kerja yang dibuat secara terburu-buru serta tidak melihat adanya urgensi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengatasi keresahan masyarakat tentang UU tersebut. Selain itu, perubahan ini juga dianggap tidak mendukung perlindungan hak-hak warga negara secara progresif.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Hakikat dari konstitusi itu sendiri adalah kontrak sosial, yang secara sederhana berarti kesepakatan antara penguasa serta yang dikuasai tentang hal apa saja yang akan diatur nantinya. Konstitusi adalah instrumen yang sangat penting dan harus ada dalam suatu negara. Tanpa konstitusi, penguasa dapat melakukan apa saja tanpa batas dalam melaksanakan kekuasaannya di negara tersebut. Pentingnya suatu konstitusi atau UUD sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Konstitusi atau undang-undang dasar juga memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku para pejabat negara yang tidak konstitusional adalah korupsi. Pada dasarnya perbuatan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Dampak korupsi mampu memperlambat perekonomian suatu negara, meningkatnya kemiskinan, serta adanya ketimpangan dalam pendapatan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi pemerintah dalam menindak tegas dan kembali menegakkan hukum yang berlaku, pejabat atau seseorang yang telah melakukan tindakan korupsi harus diberikan hukuman yang setimpal.
In reply to First post

Re: PRETEST

Nurwidiya - གིས-
NAMA : NURWIDIYA
NPM : 221603102
KELAS : REGULER B


1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positive yang saya dapatkan setelah membaca artikel itu adalah bahwa dengan munculnya UU cipta kerja itu menyelamatkan MK dari campur tangan politik, agar keputusan yang dikeluarkan selalu memihak pada masyarakat, mendengarkan aspirasi rakyat dan melakukan keinginan masyarakatnya. Dan, hal yang harus dibenahi yaitu adalah, jika hakim yang saat ini menjabat diperbolehkan dengan umur 60 thn ke atas, maka dia akan memperthankan posisinya di MK, dan dengan usia yang tua ini khawatirkan kualitas keputusan yang dibuatnya akan tidak disepakati oleh kalanagan umum.


2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawaban: Konstitusi adalah dokumen hukum tertulis yang menetapkan struktur, fungsi, dan kewenangan pemerintah suatu negara serta hak dan kewajiban warga negaranya. Konstitusi biasanya mencakup prinsip-prinsip dasar yang mendasari pemerintahan dan hukum di suatu negara. Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan menjaga stabilitas suatu negara. UUD NRI 1945 bagi Indonesia menjadi dasar hukum dan pengaturan pemerintahan, kebijakan dan perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi juga merupakan lambang negara Indonesia yang menunjukkan bahwa negara ini berdasarkan kedaulatan rakyat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.


3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawaban: Contoh perilaku tidak konstitusional yang dilakukan oleh pejabat negara adalah memperkaya diri sendiri dengan mengambil hak orang lain(korupsi), perbuatan ini sangatlah layak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal karena perbuatan ini merugikan orang lain bahkan negara, perilaku ini perlu diberikan hukuman yang keras agar pelaku nya tidak mengulangi kesalahan yang sama dan orang lain menjadi merasa jera untuk melakukan tindakan tersebut.
In reply to First post

Re: PRETEST

MV Jeani Catur Prameswari jeani གིས-
Nama: MV. Jeani Catur Prameswari
NPM: 2216031054
Kelas: Reguler B

Analisis Soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawaban
1. Sebagai sebuah sistem hukum tertulis, konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah membaca artikel tersebut, saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat dan pentingnya konstitusi bagi sebuah negara, serta peran penting yang dimainkan oleh UUD NRI 1945 dalam pembentukan dan pembangunan Indonesia sebagai negara.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya keberadaan konstitusi bagi suatu negara, terutama dalam menjaga keseimbangan dan pengawasan saling antar cabang pemerintah, menjamin hak-hak dasar warga negara, dan membangun kerangka hukum bagi semua kegiatan pemerintahan dan masyarakat.

2. Konstitusi adalah sebuah dokumen hukum tertulis yang menetapkan struktur, kewenangan, dan prosedur pemerintahan suatu negara. Konstitusi juga menentukan hak dan kewajiban warga negara, serta menjamin hak-hak dasar yang harus diakui dan dilindungi oleh pemerintah.
Dalam konteks Indonesia, UUD NRI 1945 merupakan konstitusi tertulis tertua yang masih digunakan hingga saat ini. Konstitusi ini penting bagi Indonesia karena:
(-) Menetapkan struktur pemerintahan: UUD NRI 1945 menetapkan struktur pemerintahan Indonesia sebagai negara republik dengan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
(-) Menjamin hak dan kewajiban: UUD NRI 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk beragama. Konstitusi ini juga menetapkan kewajiban dan tanggung jawab warga negara, seperti membayar pajak dan mematuhi hukum.
(-) Membangun kerangka hukum: UUD NRI 1945 menjadi dasar bagi semua undang-undang dan peraturan negara, serta menetapkan prosedur untuk membuat dan memperbarui undang-undang.

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:
* Melanggar hak asasi manusia seperti kebebasan berekspresi dan hak-hak sipil lainnya.
* Membuat keputusan yang bertentangan dengan konstitusi dan hukum yang berlaku.
* Melanggar etika dan moral dalam menjalankan tugas sebagai pejabat negara.
* Melakukan tindakan korupsi dan suap.
Sanksi yang diberikan kepada pejabat negara yang melakukan perilaku yang tidak konstitusional tergantung pada tingkat keparahan tindakan tersebut dan seberapa besar dampaknya terhadap negara dan masyarakat. Namun, pada prinsipnya, setiap tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan hukum harus mendapatkan sanksi dan hukuman yang sesuai.
Di sisi lain, memberikan kesempatan bagi pejabat negara untuk memperbaiki perilakunya dapat menjadi alternatif dalam memberikan efek jera dan membantu memperbaiki tata kelola pemerintahan. Namun, kesempatan tersebut harus diberikan dengan sejumlah pertimbangan, seperti tingkat keparahan tindakan yang dilakukan dan apakah pejabat negara tersebut bersedia dan mampu memperbaiki perilakunya.
In reply to First post

Re: PRETEST

Satrio Wicaksono གིས-
NAMA: SATRIO WICAKSONO
NPM: 2216031046
KELAS: REGULER B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Hal positif yang saya temukan yaitu warga indonesia masih bisa melakukan pergerakan penolakan terhadap UU cipta kerja bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Beberapa dari mereka pun turut menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka, sehingga mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Hakikat dari konstitusi adalah mengatur kewenangan dan lembaga yang akan menjalankan kewenangan itu dalam rangka mewujudkan keadilan bangsa. Konstitusi juga memegang peran yang sangat penting dikarenakan dapat menjadikan suatu negara itu mencapai. Apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara Tujuan konstitusi adalah sebagai sarana memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa atau memberi batasan kepada para penguasa pemerintahan.
Jika sebuah negara tidak memiliki konstitusi, maka sulit untuk mereka bertahan. Dengan demikian tujuan lain konstitusi adalah sarana yang memungkinkan negara bisa mengatur masyarakatnya secara tertib dan terorganisir.

Menurut Yuliandri dalam Konstitusi dan Konstitusionalisme (2018), dalam UUD 194 yang merupakan konstitusi negara Indonesia bahkan dimuat kewajiban negara untuk:

Melindungi, memajukan, dan menegakan hak asasi manusia.

Kewajiban untuk melindungi fakir miskin dan anak telantar.

Kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pendidikan.

Kewajiban lainnya untuk mencapai tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Dengan adanya konstitusi, suatu negara memiliki pedoman yang kuat dan terus relevan seiring dengan berkembangnya zaman.
Sehingga, negara bisa terus berjalan sesuai dengan tujuannya yang mengedepankan kesejahteraan rakyat.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Salah satu perilaku pejabat yang tidak sesuai dengan konstitusional salah satunya adalah kasus korupsi E KTP yang dilakukan oleh Setya novanto, menurut saya Setya Novanto layak diberi hukuman yang maksimal karena telah merugikan dan menyia yiakan uang negara.
In reply to First post

Re: PRETEST

Christina Fani Hutabarat གིས-
Nama: Christina Fani Hutabarat
NPM: 2216031146
Kelas : Reguler B

1. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut yaitu bahwa saat adanya perubahan ataupun pembentukan UU Cipta kerja masyarakat atau rakyat melakukan demonstrasi di mana hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran pada negara dan berani untuk mengungkapkan pendapat mereka sendiri selain itu juga masyarakat mengawasi dan memberikan dukungan untuk memutuskan suatu perkara pengujian yang akan sangat berpengaruh pada kualitas putusan. Adapun hal yang harus dibenahi dalam bernegara yaitu pembentukan undang-undang seharusnya mempertimbangkan segala aspek dan tidak terburu-buru dan harus memperhatikan kepentingan rakyat.

2. Hakikat konstitusi dan pentingnya konstitusi bagi negara yaitu Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Dengan demikian konstitusi ini merupakan pembatasan bagi pemerintah agar tidak mempergunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang. Konstitusi ini juga mengatur lembaga legislatif yudikatif dan eksekutif tanpa konstitusi maka negara tidak akan berjalan dengan semestinya.

3. Contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional adalah melakukan korupsi di mana korupsi ini akan sangat merugikan negara. Menurut saya pejabat yang melakukan korupsi sangat layak diberikan hukuman yang setimpal dan maksimal karena telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pejabat dan untuk kesempatan menurut saya tidak bisa diberikan kesempatan lagi karena telah merugikan banyak orang.
In reply to First post

Re: PRETEST

Adelina Azzahra གིས-
Nama : Adelina Azzahra
NPM : 2216031080
Kelas : Reguler B

1. Hal positif yang saya dapat yaitu keberanian dan pola pikir yang terbuka dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan demontrasi mereka atas UU cipta kerja yang kurang efektif. UU cipta kerja yang kurang disetujui atas konsep dan aturannya membuat timbulnya sekelompok masyarakat yang satu nasib satu perasaan berkumpul dan bersama-sama menyatukan tekat untuk menyampaikan pendapat mereka. Hal yang harus dibenahi dalam konsep dan bernegara disini yaitu dibutuhkan kritisnya lagi pemikiran atas konsekuensi perubahan undang-undang yang akan diberlakukan. Karena undang-undang sebagai aturan dan sumber hukum dalam negara ini, sebaiknya pembetukan atas perubahan didiskusikan secara matang karena menyangkut seluruh warga negara.

2. Hakikat konstitusi sebagai 'ketentuan dan aturan' dalam negara. Konstitusi meliputi aturan-aturan yang membentuk dan mengatur dalam pemerintahan suatu negara. Sama halnya seperti UUD NRI 1945 yang menjuruskan kepada aturan dan pedoman bagi warga negara Indonesia. Pentingnya konstitusi bagi negara adalah sebagai batasan atas tindakan kekuasaan pemerintah, karena jika tidak ada konstitusi yang berlaku, dapat kemungkinan penyelenggaraan kekuasaan akan bersifat sewenang-wenang.

3. Contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional adalah ketika melakukan pelanggaran kekuasaan dan tidak menaati kontitusi contohnya korupsi. Korupsi yang dilakukan pejabat adalah tindakan merugikan bagi masyarakat. Perbuatan tersebut telah merampas hak masyarakat yang seharusnya sampai ke mereka namun dengan keegoisan tersebut jadi tidak tersampaikan. Hukuman dapat diputuskan oleh pihak yang berwenang secara langsung. Namun tindakan korupsi ini sebaiknya ditindak lanjuti lebih maksimal dan pelakunya harus diberi hukuman yang setimpal agar tidak mengulanginya dan sadar atas apa yang diperbuat.
In reply to First post

Re: PRETEST

Intan Zavira གིས-
Nama: Intan Zavira
NPM: 2216031094
Kelas: Reguler B

1. Hal positif yang saya dapatkan adalah saya menjadi lebih mengetahui terkait revisi UU yang dinilai mengancam konstitusi negara kita. Yang perlu dibenahi berdasarkan artikel di atas adalah masyarakat seharusnya sadar bahaya yang akan muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja.
2. Hakikat dari konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara, sehingga konstitusi ini penting bagi suatu negara karena dengan adanya konstitusi maka ada aturan yang mengatur jalannya suatu negara seperti halnya dengan Indonesia dengan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara.
3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi), yang mana para pelaku layak mendapatkan hukuman maksimal.
In reply to First post

Re: PRETEST

Ismi Karlina གིས-
Nama : Ismi Karlina
NPM : 2216031148
Kelas : Reguler B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hak positif yang saya terima adalah dapat mengetahui isu mengenai undang-undang tentang hak cipta, serta mengetahui bahwa terdapat masyarakat yang merasa bahwa aspirasi aspirasi mereka tidak tersampaikan dengan baik. Hal yang harus dibenahi adalah mengenai transparasi pemerintah ketika mengambil keputusan dan juga tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Hakikat Konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara. Konstitusi memiliki hal yang penting dalam mengatur pemerintahan dalam negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Pejabat yang melakukan korupsi. Hukuman yang diberikan harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan harus ada transparasi ketika pengambilan keputusan agar masyarakat dapat mengetahuinya. Korupsi membuat masyarakat merasakan akibatnya juga, jadi tentu saja perilaku tersebut layak untuk ditindaklanjuti dan diberi hukuman yang sesuai asas dan norma kemanusiaan yang ada di Indonesia.
In reply to First post

Re: PRETEST

Ridho Nur Firdaus གིས-
NAMA : Ridho Nur Firdaus
NPM : 2216031138
KELAS : Reguler B

1. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah menambah ilmu pengetahuan terkait UU Cipta Kerja. Sedangkan hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara berdasarkan artikel tersebut yaitu UU Cipta Kerja yang dibuat secara terburu-buru serta tidak melihat adanya urgensi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengatasi keresahan masyarakat tentang UU tersebut. Selain itu, perubahan ini juga dianggap tidak mendukung perlindungan hak-hak warga negara secara progresif.

2. Hakikat dari konstitusi adalah sebagai rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara. Pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang, yang sama halnya dengan adanya UUD NRI 1945 di indonesia yang merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia.

3. Korupsi. Harusnya mendapatkan hukuman yang membuat jera, karena kalau tidak besar kemungkinan yang lain ikut-ikutan melihat jika hukuman nya tidak terlalu berat.
In reply to First post

Re: PRETEST

Oriza Putri Veriyanti གིས-
nama : oriza putri veriyanti
npm : 2216031136
kelas : reg b

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang saya dapatkan adalah saya jadi mengetahui isu-isu tentang undang-undang. Jika masyarakat memiliki keluhan berupa undang undang yang sekiranya merugikan masyarakat, masyarakat dapat mengajukan permohonan pengujian ke MK.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi adalah yang berisi tentang bagaimana pemerintaha diatur dan dijalankan. Konstitusi dibutuhkan oleh setiap negara, bukan hanya Indonesia agar negara berjalan secra tertata dan teratur. Tanpa suatu konstitusi, negara tidaak akan berjalan dengan benar, pemerintahan akan diisi oleh orang orang yang menjalannkan pemerintahan untuk kepentingan pribadi.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contohnya korupsi, korupsi merugikan dari aspek pemerintah dan masyarakat. Koruptor haruslah dihukum dengan hukuma yang tegas dan kejam agar para pejabat jera. Pejabat yang korupsi tidak lah boleh diberi kesempatan kedua untuk Kembali menjadi pejabat.
In reply to First post

Re: PRETEST

Abdul Halim Bamazruk གིས-
Nama : Abdul Halim Bamazruk
NPM : 2216031066
Kelas : Reg B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
- hal positif yang saya dapatkan adalah menjadi mengetahui dan paham bagaimana isu mengenai pembaruan UU Cipta Kerja karena Undang-undang yang terkesan kurang memihak pada rakyat, dorongan dari kalangan ahli hukum dan aktivis demokrasi serta masyarakat luas dapat mempengaruhi hasil dan putusan. hal yang harus dibenahi adalah masyarakat harus sadar bahaya yang akan muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, langkah yang harus diambil adalah menyelamatkan MK dari campur tangan politik agar putusan yang dikeluarkan memihak pada rakyat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
- Hakikat konstitusi merupakan sebuah hukum dasar tertulis yang menjadi pedoman dalam menjaga keberlangsungan suatu bangsa. Seperti dengan adanya undang-undang dasar 1945, konstitusi merupakan dasar yang memuat segala aturan dan ketentuan pokok dari sistem suatu negara. Apabila tidak ada konstitusi di Indonesia, maka pemerintah akan leluasa dan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan dan tugasnya. Selain itu, pentingnya konstitusi bagi suatu negara bertujuan dalam memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
- contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional baru-baru ini adalah pada kasus korupsi dana bansos yang dilakukan oleh eks Menteri Sosial Juliari Batubara dimana sangat merugikan negara karena dengan perbuatannya yang tega memangkas bantuan dana bansos dengan total hingga miliyaran rupiah pada masa pandemi adalah perbuatan yang sangat keji dan harus di hukum semaksimal mungkin karena benar-benar telah melanggar hakikat konstitusional.
In reply to First post

Re: PRETEST

Amanda Melliana གིས-
Nama: Amanda Melliana
NPM: 2216031036
Kelas: Reg B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Jawab: Masyarakat yang terlalu fokus soal permasalahan pada UU Cipta Kerja telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK.

Masyarakat harus sadar bahaya yang akan muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Jawab: Konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah, para penyusun Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga sebagai pemberi pegangan dan batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Karena konstitusi merupakan jaminan yang penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawab: Perilaku pejabat negara yang tidak sesuai dengan konstitusional yang paling sering terjadi adalah menyalahgunakan konstitusi sebagai kepentingan pribadi untuk memperkaya diri sendiri (korupsi). Korupsi di Indonesia sering terjadi dan dilakukan oleh pejabat negara, dan pelaku korupsi harus diberi hukuman yang maksimal sesuai dengan UUD 1945. Namun di Indonesia pelaku korupsi terkadang dibebaskan.
In reply to First post

Re: PRETEST

Wildan Firdaus གིས-
Nama : Wildan Firdaus
NPM : 2216031126
Kelas : Reguler D

1. Hal positif yang saya dapatkan yaitu saya menjadi memahami tentang permasalahan atau isu -isu terkait Undang-Undang Cipta kerja, kesadaran dan kejujuran itu penting, dan yang harus nya di benahi adalah UU Cipta Kerja dibentuk terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukkan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya.

2. Konstitusi adalah seperangkat aturan dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur bagaimana sebuah negara dijalankan dan memerintah warganya. Konstitusi biasanya memuat berbagai macam hal, seperti hak-hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara.

Pentingnya konstitusi bagi suatu negara seperti Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945 terletak pada beberapa hal, antara lain:

Sebagai acuan hukum yang mengatur dan menentukan pembagian kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam negara. Dalam konstitusi, terdapat aturan yang mengatur tata cara pelaksanaan kekuasaan negara, termasuk di dalamnya pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara.

Sebagai jaminan hak-hak asasi manusia bagi warga negara. Konstitusi menyediakan jaminan hak-hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas perlindungan hukum, dan hak atas kesejahteraan.

3. Ada beberapa contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional, di antaranya:

Korupsi, kolusi, dan nepotisme
Melanggar hak asasi manusia
Memaksakan kehendak tanpa melalui prosedur yang sesuai
Melanggar hukum atau konstitusi
Tergantung pada keparahan dari pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara, hukuman yang diberikan bisa bervariasi. Namun, dalam semua kasus, pejabat negara harus bertanggung jawab atas tindakannya, dan jika mereka melanggar hukum atau konstitusi, mereka harus dikenai hukuman yang setimpal.
In reply to First post

Re: PRETEST

Jeanette Vania གིས-
Nama: Jeanette Vania Malona
NPM: 2216031072
Kelas: Reguler B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
• Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah saya menjadi lebih tahu lagi tentang peraturan perundang-undangan. Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai artikel tersebut adalah pemerintah atau DPR harus lebih transparan dan mengikutsertakan partisipasi public dalam demokrasi. Mahkamah Agung (MK) harus dijauhkan dari campur tangan politik agar putusan yang akan dikeluarkan dapat memihak pada masyarakat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi adalah seperangkat aturan atau undang-undang tertulis yang menentukan struktur pemerintahan dan hak serta kewajiban warga negara. Konstitusi juga menetapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai negara dan rakyatnya. Konstitusi bagi suatu negara sangatlah penting, bagi Indonesia yang konstitusinya adalah UUD NRI 1945 terletak beberapa kepentingannya yaitu:
1. Menetapkan struktur dan fungsi pemerintahan
2. Menjamin hak-hak asasi manusia
3. Memberikan kepastian hukum
4. Mendorong stabilitas politik

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
1. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang
2. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Pelanggaran hak asasi manusia
Jika tindak pidana tersebut sangat berat dan merugikan negara dan masyarakat, maka dapat digunakan pidana maksimal. Namun, jika pejabat pemerintah mau memperbaiki kesalahannya, membayar ganti rugi dan menunjukkan tindakan nyata untuk memperbaiki keadaan, seseorang dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk memperbaiki hidupnya. Penting untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan skala pelanggaran dan mencegah pejabat pemerintah lainnya yang mungkin melakukan tindakan serupa di masa mendatang.
In reply to First post

Re: PRETEST

Auni Maliki གིས-
Nama : Auni Maliki
NPM : 2216031144
Kelas : Reguler B

Analisis Soal dan Jawaban

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Setelah membaca artikel tersebut, saya menyimpulkan bahwa pemerintah masih mengindahkan kepentingan rakyat dengan mengesahkan undang-undang yang berpihak pada mereka. Namun, tidak semua orang dapat merasakan manfaat dari undang-undang tersebut karena terdapat masalah dalam pembentukan dan isi materinya. Pembentukan UU Cipta Kerja ini terlalu tergesa-gesa kurang menunjukkan kesadaran akan adanya krisis, selain itu, tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya dan undang-undang tersebut melanggar asas-asas yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas yang dilanggar adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96)., yang seharusnya dilaksanakan dalam pembentukan UU dengan teliti dan mempertimbangkan dampaknya dari semua aspek.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi suatu negara yang mengatur tata cara pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta hak asasi manusia. Konstitusi penting bagi suatu negara karena memberikan kepastian hukum dan ketentuan yang jelas dalam menjalankan tata kelola negara, serta melindungi hak-hak rakyat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. UUD NRI 1945 berperan penting sebagai dasar hukum yang menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, hak dan kewajiban warga negara, serta pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, UUD NRI 1945 juga menjadi landasan bagi penyusunan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Konstitusi perlu dihormati dan ditegakkan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga legislatif, yudikatif, dan masyarakat sipil.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, nepotisme. Untuk kasus seperti itu, penegakan hukum perlu dilakukan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa pelanggaran konstitusi dan undang-undang tidak diabaikan. Namun, dalam memberikan hukuman, hukuman yang diberikan haruslah proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
In reply to First post

Re: PRETEST

Muhammad Rheya Defansa གིས-
Nama: Muhammad Rheya Defansa
NPM: 2216031060
Kelas: Reguler B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
= Hal positif yang saya dapat adalah, memahami tentang permasalahan atau isu -isu terkait Undang-Undang Cipta kerja yang dibentuk terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukkan tidak adanya 'sense of crisis'. Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai artikel tersebut adalah pemerintah harus mengikutsertakan partisipasi public dalam demokrasi agar putusan yang akan dikeluarkan dapat memihak pada masyarakat secara adil.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
= Konstitusi adalah sebuah dokumen tertulis atau serangkaian aturan dan prinsip yang mengatur sistem pemerintahan dan kebijakan negara. Konstitusi menetapkan batasan kekuasaan pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, dan hak individu dan kebebasan yang dilindungi oleh negara. Tujuan utama dari konstitusi adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang adil dan stabil, serta memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan oleh pihak yang berkuasa. Di Indonesia, UUD NRI 1945 menjadi konstitusi yang paling penting karena ia menetapkan kerangka dasar pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. UUD NRI 1945 telah mengalami beberapa perubahan sejak diterapkan pertama kali, tetapi nilai dan prinsip dasarnya tetap terjaga dan relevan hingga saat ini. Konstitusi juga menjadi landasan untuk memperjuangkan hak-hak dan kebebasan individu, serta menjaga kestabilan politik dan sosial di Indonesia.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
= Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah korupsi. Hukuman yang diberikan kepada pejabat negara yang melakukan perilaku tidak konstitusional harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerusakan yang diakibatkannya. Jika pelanggarannya sangat serius dan merugikan masyarakat, maka hukuman maksimal seharusnya diberikan untuk memberikan efek jera dan memberi contoh bagi yang lain agar tidak melakukan hal serupa di masa depan. Namun, hal ini harus disertai dengan penegakan hukum yang tegas dan adil untuk menjamin tidak adanya pelanggaran konstitusi di masa depan.
In reply to First post

Re: PRETEST

Zahra Zaki Zanjabil གིས-
Nama : Zahra Zaki Zanjabil
NPM : 2216031052
Kelas : Reguler b

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Menurut saya hal positif yang bisa saya ambil adalah kita tidak boleh hanya mengambil sebuah keputusan besar hanya perorangan saja tapi kita membutuhkan suara dari orang lain agar keputusan tersebut dapat di terima oleh kita semua. Sudah di jelaskan di pasal 1 ayat 2 uud 1945 yaitu bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan patuh terhadap norma hukum. Dan hal yang harus di benahi di artikel ini adalah menurut siaran pers koalisi save Makamah Konstitusi terbaru tahun 2020. UU itu di bentuk secara terburu-buru, tanpa mementingkan urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pemebentukan peraturan perundan-undangan. Minimnya transparasi dan partisipasi public yang mejadi unsuru penting dalam demokrasi juga harus di benahi, terutama pada para DPR dalam memperoses pembentukan UUD.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur cara suatu negara dijalankan , termasuk pembagian kekuasaan , hak-hak rakyat, dan organisasi pemerintahan. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena memberikan batasan-batasan pada penguasa penguasa dan menjamin hak-hak rakyat. Dalam konteks Indonesia , UUD NRI 1945 adalah konstitusi yang berlaku saat ini. UUD NRI 1945 memuat prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, seperti Pancasila sebagai ideologi negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan. UUD NRI 1945 juga mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dan memberikan jaminan hak-hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain korupsi , yang dilindungi , dan pelanggaran hak asasi manusia. Pejabat negara yang melakukan tindakan-tindakan tersebut harus diberikan hukuman maksimal sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun , jika pejabat tersebut bersedia memperbaiki kesalahannya dan mengembalikan kerugian yang ditimbulkan, maka dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Hal ini tergantung pada tingkat kesalahan dan niat dari pejabat tersebut untuk memperbaiki diri serta mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkan.
In reply to First post

Re: PRETEST

Nadya Nurul Fitriani གིས-
Nama : Nadya Nurul Fitriani
NPM : 2216031158
Kelas : Reguler B


1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah keberanian dan semangat masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya yang irasa tidak terdengar kepada pemerintah. Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut adalah dalam pembentukan undang-undang pemerintah harus memperhatikan efek atau dampak yang terjadi pada masyarakat, sehingga sebelum membuat undang-undang pemetrintah harus memperhatikan dengan matang.


2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Konstitusi adalah sebagai sumber hukum tertinggi yang ada dalam sebuah negara. Konstitusi berhubungan dengan pemerintahan antara penguasa dan rakyat. Bagian formil konstitusi juga memuat masalah kekuasaan sekaligus batasan kekuasaan masing-masing badan-badan penyelenggara Negara. Arti penting konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.


3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Contoh perilaku pejabat Negara yang tidak konstitusional adalah melanggar apa yang menjadi isi Konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi juga menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi). Pelanggar konstitusional bukan lagi layak mendapatkan hukuman yang maksimal namun wajib mendapatkan hukuman yang maksimal, diberi atau tidak kesempatan untuk memperbaiki hidup tergantung pada seberapa besar pelangaran yang di perbuat.

In reply to First post

Re: PRETEST

Deya Aropannisa D 2216031128 གིས-
NAMA : DEYA AROPANNISA D
NPM : 2216031128
KELAS : REGULER B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
saya jadi mengetatahui permasalahan atau isu -isu terkait UU Cipta Kerja dan karena kurang memihak rakyat, namun ada yang lebih urgent dari itu, yaitu revisi UU MK, dimana dapat berdampak pada demokrasi konstitusional di Indonesia. UU Cipta Kerja dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96). Dimana seharusnya pembentukan UU tidak dilakukan secara terburu-buru dan melihat aspek-aspek lain sebagai pertimbangan.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Hakikat dari konstitusi dan pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah dapat Mengatur struktur negara yaitu mengatur tentang lembaga-lembaga negara, mekanisme hubungan antar lembaga negara, tugas dan fungsi lembaga negara, hubungan lembaga negara dengan warga negara. Dan dapat menjamin hak asasi manusia dalam konstitusi mutlak harus ada, karena hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang harus diakui keberadaannya dalam hukum dasar. Sekaligus perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip pokok tegaknya sebuah negara hukum.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Melakukan tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Perilaku tersebut sangat merugikan masyarakat dan melanggar konstitusi serta hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pejabat negara yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak konstitusional tersebut layak untuk dikenai hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Namun, dalam proses hukumnya, pejabat negara juga berhak atas perlindungan hak-haknya dan kesempatan untuk membela diri serta memperbaiki perilakunya. Oleh karena itu, proses hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan hak-hak yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum yang berlaku.
In reply to First post

Re: PRETEST

Ruth Elsa Adelina K. P གིས-
NAMA : Ruth Elsa Adelina K. P
NPM : 2216031134
KELAS : Reguler B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut
hal positif yang saya dapatkan ialah saya jadi teredukasi dan tahu akan permasalahan atau isu -isu terkait Undang-Undang Cipta kerja. Yang harus nya di benahi adalah masih banyak pemerintah yang tidak mengikutsertakan warganya dalam membuat dan mengambil sutau keputusan. Masyarakat yang tidak tahu apa apa tiba-tiba muncul sebuah UU yang dirasa tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu diikut sertakan atau setidaknya diberi tahu mengenai hal-hal apa saja yang akan diputuskan oleh pemerintah.Karena mengingat Negara Indonesia adalah Negara demokrasi. Selain itu yang harus diperbaiki adalah kejujuran dan keadilan para pemerintah yang seharusnya tidak menjadikan kedudukan dan jabatannya untuk urusan politik dan berbuat serta mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan masyarakat atau warga Negara.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah.
Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. konstitusi merupakan jaminan yang penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar. Maka dari itu, konstitusi harus ditaati, dijalankan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
seorang pejabat yang melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi). Contohnya seperti kasus Pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyerobotan lahan bersama mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu) periode 1998-2008. Surya Darmadi diduga melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Riau melalui PT Duta Palma Group.
In reply to First post

Re: PRETEST

Yessy Zazkia གིས-
Nama : Yessy Zazkia
NPM : 2216031078
Kelas : Reg B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawab :
1. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah dengan munculnya UU cipta kerja itu meenyelamatkan MK dari campur tangan politik, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih memihak kepada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, salah satu hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki independensi penuh untuk memutuskan kasus-kasus yang terkait dengan Konstitusi, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau tekanan dari pihak manapun.
Selain itu, juga perlu diperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia, sehingga kasus-kasus pelanggaran Konstitusi dapat ditindaklanjuti secara efektif dan adil. Masyarakat Indonesia juga perlu didorong untuk lebih memahami dan menghargai Konstitusi sebagai landasan negara dan sebagai panduan untuk kehidupan bersama dalam kebhinekaan dan demokrasi.
Terakhir, perlu diperkuat pula kualitas pembentukan undang-undang di DPR, sehingga undang-undang yang disahkan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Konstitusi Indonesia dan tidak perlu direvisi di Mahkamah Konstitusi. Ini membutuhkan partisipasi yang aktif dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dalam mengevaluasi kinerja DPR dan dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia secara keseluruhan.

2. Konstitusi merupakan hukum dasar atau undang-undang tertinggi yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Hakikat dari konstitusi adalah sebagai pijakan dalam membangun sistem pemerintahan dan menjaga kestabilan negara, serta sebagai payung hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan kepada rakyat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konstitusi sangat penting bagi suatu negara, seperti Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945, karena:
Membentuk struktur pemerintahan yang efektif dan efisien: Konstitusi menentukan struktur dan tugas lembaga-lembaga negara serta hubungan antara lembaga-lembaga tersebut. Dengan adanya konstitusi, pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efektif sehingga mampu menjalankan tugas-tugasnya untuk kesejahteraan rakyat.
Memberikan perlindungan hak-hak dasar warga negara: Konstitusi memuat hak-hak dasar warga negara yang dilindungi oleh negara. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dalam menjalankan kehidupannya, seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak untuk beragama, dan hak untuk mendapatkan pendidikan.
Menjamin kestabilan dan keamanan negara: Konstitusi juga berfungsi untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara. Konstitusi menentukan bagaimana sistem pemerintahan dan hukum berjalan, serta memberikan batasan-batasan terhadap kekuasaan pemerintah untuk mencegah tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan nasional dan rakyat.
Sebagai payung hukum bagi negara: Konstitusi menjadi payung hukum tertinggi dalam suatu negara, sehingga keputusan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara harus selalu merujuk pada konstitusi. Dengan adanya konstitusi, diharapkan tercipta suatu sistem hukum yang jelas, konsisten, dan adil.
Dalam konteks Indonesia, UUD NRI 1945 memiliki peran penting sebagai payung hukum yang mengatur struktur pemerintahan dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. UUD NRI 1945 juga memberikan perlindungan hak-hak dasar warga negara serta menjadi pijakan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia untuk memahami dan menghargai UUD NRI 1945 sebagai landasan negara yang mempersatukan dan membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia.

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:
Melanggar hak-hak asasi manusia: Pejabat negara yang melakukan tindakan diskriminatif, perlakuan tidak adil, penangkapan tanpa alasan yang jelas, atau penyiksaan terhadap warga negara, telah melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.
Korupsi: Pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi seperti menyalahgunakan kekuasaan, suap, atau mengambil uang negara secara tidak sah, juga melanggar konstitusi dan merugikan negara serta masyarakat.
Penyalahgunaan kekuasaan: Pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaannya, misalnya dengan memperlakukan warga negara tidak adil, menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, atau menggunakan kekuasaan untuk menindas warga negara, juga melanggar konstitusi.
Melanggar aturan hukum: Pejabat negara yang mengabaikan aturan hukum dan melakukan tindakan melawan hukum, seperti menyalahi prosedur perundang-undangan atau mengeksekusi putusan hakim yang tidak sesuai dengan hukum dan keadilan, juga melanggar konstitusi.
Pejabat negara yang melakukan tindakan yang tidak konstitusional harus diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, dalam memberikan sanksi, perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti keadaan pelaku, tingkat keparahan tindakan, serta faktor mitigasi atau penyesuaian diri pelaku. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus seimbang dan memperhitungkan upaya untuk memperbaiki kehidupan pelaku. Namun, sanksi maksimal tetaplah menjadi opsi untuk tindakan yang melanggar konstitusi dan merugikan negara serta masyarakat.
In reply to First post

Re: PRETEST

Muhammad Ferdy Maulid གིས-
Nama : Muhammad Ferdy Maulid
NPM : 2216031132
Kelas : Reg B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab: Hal positif yang bisa diambil dari artikel tersebut adalah mengetahui tentang UUD CIPTAKER dalam membangun konsep bernergara. Hal-hal yang perlu dibenahi adalah seharuanya wakil rakyat melakukan transparansi terhadap rakyat dan tidak sewenang-wenang dalam membuat undang-undang. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96). Dimana seharusnya pembentukan UU tidak dilakukan secara terburu-buru dan melihat aspek-aspek lain sebagai pertimbangan.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab: Hakikat konstitusi adalah konsep dan peraturan yang membatasi kekuasaan pemerintahan dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan UUD 1945 dan memberi jaminan bagi warga negaranya.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab: Para pejabat yang tidak konstitusional haruslah dihukum sesuai dengan undang-undang dan di adili seadil-adilnya sehingga ia mendapat hukuman yang layak.
In reply to First post

Re: PRETEST

Fadhil Fadhil གིས-
Nama : Fadhil
NPM : 2216031120
Kelas : Reguler B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab:
Hal positif yang saya ambil dari artikel tersebut adalah pentingnya konstitusi dan peraturan di negara ini. Adanya peraturan dan undang-undang memberikan petunjuk atau pedoman yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Saya juga jadi tahu masalah atau pertanyaan seputar UU Cipta Kerja, serta kesadaran dan kejujuran, yang ternyata sangat penting. Yang harus dibenahi di negeri ini adalah pembentukan UU Cipta Kerja yang dibuat secara tergesa-gesa tanpa memperhitungkan urgensi di masa pandemi, menunjukkan tidak ada “crisis mood”, tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah regulasi yang terkandung di dalamnya.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab:
Inti dari konstitusi adalah untuk menyediakan seperangkat aturan dan prinsip yang memandu administrasi suatu negara, termasuk pemisahan kekuasaan, hak warga negara dan administrasi. Ini mewujudkan prinsip-prinsip dasar negara merdeka dan memperkuat nilai-nilai inti yang memandu pemerintahannya. Konstitusi penting karena membatasi kekuasaan mereka yang berkuasa, melindungi hak-hak warga negara, dan mengatur kegiatan pemerintah. Misalnya di Indonesia, UUD 1945 (UUD RI 1945) merupakan landasan hukum tertinggi negara tersebut.



3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab:
Contoh perilaku inkonstitusional pejabat pemerintah adalah korupsi. Pada dasarnya korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan negara. Efek korupsi dapat memperlambat perekonomian suatu negara, meningkatkan kemiskinan dan menciptakan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk bertindak tegas dan menegakkan hukum yang berlaku, pejabat atau orang yang melakukan korupsi harus dihukum dengan setimpal.