MKU PKN Genap 2023: PRETEST

PRETEST

Bagaimana revisi UU di MK mengancam Konsitusi di Indonesia ?

Isu tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja diundangkan oleh DPR menjadi permasalahan yang hangat dibincangkan beberapa kalangan masyarakat. Beberapa dari mereka pun turut menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka, sehingga mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi.

Kini, UU Cipta Kerja hampir kecil kemungkinan bagi DPR untuk mengubahnya lagi, sementara Presiden tidak melihat adanya urgensi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mengatasi keresahan masyarakat tentang UU tersebut. Satu-satunya jalan kini yang dapat diambil masyarakat atas keresahan mereka adalah dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Walaupun demikian, masyarakat yang terlalu fokus soal permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja rupanya telah membuat mereka terdistraksi dari salah satu UU yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK.

UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96).

Minimnya transparansi dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi, tidak dihiraukan oleh DPR dalam proses pembentukan UU tersebut. Hal ini juga menurut peneliti KoDe Inisiatif, Violla Reininda, adalah inkonstitusional karena tidak mematuhi Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan patuh terhadap norma hukum karena Indonesia adalah negara hukum.

Secara substansi menunjukan adanya usaha transaksi politik dengan para hakim konstitusi yang sedang menjabat saat ini, atau sebagai 'kado' bagi mereka, dengan harapan putusan-putusan yang dilahirkan nanti akan memihak DPR dan Pemerintah akibat transaksi tersebut. Perubahan yang dilakukan adalah dalam ketentuan jabatan hakim konstitusi, yang memuat adanya perubahan dalam usia minimal seseorang dapat menjadi hakim konstitusi. Awalnya, pada UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, usia minimal yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c adalah 40 tahun, sedangkan pada perubahan terbarunya usia minimal dinaikan menjadi 60 tahun.

Jika hakim yang saat ini sedang menjabat telah menginjak usia 60 tahun ke atas, maka dia dapat diperpanjang masa jabatannya. Hal ini membuat adanya hakim yang menjabat saat ini dapat tetap melanggengkan posisi mereka di MK, namun dengan usia mereka yang lebih tua dikhawatirkan akan berpengaruh kepada kualitas putusan dan pendapat hakim yang dikeluarkan nanti.

Ancaman selanjutnya ada pada ketentuan pada Pasal 59. Pada Pasal 59 di UU No. 8 Tahun 2011 sebagai perubahan pertama terhadap UU MK, bahwa selain putusan MK terhadap suatu perkara pengujian UU terhadap UUD disampaikan pada DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana ketentuan pada ayat (1), baik DPR maupun Presiden harus segera menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ayat (2). Pada revisi UU MK terbaru, ketentuan pada ayat (2) dihapus, sehingga tidak lagi ada norma yang menimbulkan kewajiban bagi DPR dan Presiden untuk menindaklanjuti putusan MK, sehingga kekuatan putusan 'disunat' dan mengancam proses 'checks and balances'.

Apa implikasinya? Tidak ditindaklanjutinya suatu putusan, maka pembuat UU telah mengabaikan konstitusi. Bagaimana tidak? UU dapat saja berisi hal yang secara formil bertentangan dengan amanat konstitusi dan telah melanggar hak konstitusional warga negara, sehingga MK memutuskan untuk membatalkan suatu UU yang dimohonkan untuk diuji. Jika tidak ada tindak lanjut, maka negara telah mengabaikan konstitusi yang harusnya menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan mereka berdasarkan konsep negara hukum.

Perubahan-perubahan tersebut menunjukan bahwa ada usaha dari DPR dan Pemerintah untuk melakukan 'court-packing' terhadap MK. MK dilemahkan secara kelembagaan melalui UU itu sehingga merusak demokrasi, karena akan mengurangi kekuatan putusan mereka untuk memengaruhi politik hukum Indonesia, sehingga mengurangi efektifitas checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan. Padahal, MK menjadi pionir dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia pasca Reformasi, menjaga cabang-cabang kekuasaan negara agar tetap pada jalur konstitusional, dan tidak terpengaruh oleh kubu politik manapun.

Selain itu, perubahan ini juga dianggap tidak mendukung perlindungan hak-hak warga negara secara progresif. Tidak dibahasnya mengenai kewenangan MK untuk menerima dan menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint), constitutional question, dan memberikan kewenangan penuh menguji peraturan perundangan dalam satu atap di MK menjadi bukti bahwa kekuatan-kekuatan politik dalam DPR dan Pemerintah tidak menginginkan MK memiliki pengaruh kuat untuk meredam mereka, sehingga berpotensi besar untuk mengancam demokrasi yang telah dicita-citakan sejak Indonesia lepas dari belenggu Orde Baru yang otoriter.

Cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK adalah mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional.

Praktik untuk MK menguji UU yang membentuk mereka sendiri sudah lazim dilakukan dalam beberapa perkara yang pernah dimohonkan dan diputus. Salah satunya dalam Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 yang menyatakan Pasal 50 UU MK yang mengatur bahwa UU yang dapat diujikan adalah UU yang diundangkan setelah amandemen UUD 1945 tidak mengikat secara hukum. Sehingga dengan pengalaman tersebut, MK berwenang untuk menguji UU yang membentuk kelembagaan mereka.

Agar kekuatan untuk menolak revisi itu semakin besar sehingga putusan MK dapat memuaskan masyarakat dan lebih menjaga demokrasi, menurut Stefanus Hendrianto dorongan dari masyarakat dalam mengawasi dan memberikan dukungan untuk memutus suatu perkara pengujian akan sangat berpengaruh pada kualitas putusannya nanti. Dorongan dari kalangan ahli hukum dan aktivis demokrasi serta masyarakat luas dapat memengaruhi hasil dari putusan nanti yang akan memihak kehendak mereka. Meski menurutnya strategi untuk menggaet suara masyarakat oleh MK dinilai politis, namun hal itu akan sangat memengaruhi hasil akhir perkara nanti.

Masyarakat harus sadar bahaya yang akan muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja. Ada langkah yang sebelumnya wajib dilakukan untuk dapat menyelamatkan demokrasi kita, yakni untuk menyelamatkan MK dari campur tangan politik, agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.

Analisis Soal

Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Re: PRETEST

Stefany Crisnia Gunawan གིས- Wednesday, 29 March 2023, 11:43 AM

1. Hal positif nya menurut saya membuat masyarakat lebih mau mengenal hal apa yg terjadi di negara sendiri, dan mahasiswa menjadi bersatu untuk menyuarakan aspirasi masyarakat tentang penolakan ini. Hal yg harus dibenahi adalah pemerintah harus bijak dalam mengesahkan UU dan lebih mendengarkan pendapat rakyatnya.

2. Konstitusi adalah dokumen atau serangkaian aturan dasar yang menetapkan struktur, kekuasaan, dan fungsi pemerintahan suatu negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta memastikan keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dalam masyarakat. Pentingnya adalah untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan pasti bagi pemerintah dan warga negara, Menjamin hak asasi manusia dan kebebasan warga negara, Menetapkan struktur pemerintahan dan pembagian kekuasaan yang jelas, serta menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran aturan yang diatur dalam konstitusi atau undang-undang, dan lain sebagainya. Menurut saya layak karena perilaku-peilaku semacam ini dapat merusak stabilitas politik dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Re: PRETEST

YOGA FIRNANDO RAHMAD_2211011061 YOGA གིས- Wednesday, 29 March 2023, 11:43 AM

Nama : Yoga Firnando Rahmad
Npm: 2211011061
Kelas : PKN B

1.Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab
Cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK adalah mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional.
Dorongan dari kalangan ahli hukum dan aktivis demokrasi serta masyarakat luas dapat memengaruhi hasil dari putusan nanti yang akan memihak kehendak mereka. Meski menurutnya strategi untuk menggaet suara masyarakat oleh MK dinilai politis, namun hal itu akan sangat memengaruhi hasil akhir perkara nanti.
Ada langkah yang sebelumnya wajib dilakukan untuk dapat menyelamatkan demokrasi kita, yakni untuk menyelamatkan MK dari campur tangan politik, agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.

2.Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab
dalam arti sempit, pengertian konstitusi adalah Undang Undang Dasar merupakan sebuah hukum dasar tertulis. UUD 1945 sendiri ialah suatu dokumen yang memuat segala aturan serta ketentuan yang bersifat pokok dari sistem tata negara suatu negara.
Sehingga hakikat Konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara,” jelas Aswanto.
Setelah itu pada 5 Juli 1959 tercetus Dekrit Presiden, menggantikan UUD Sementara Tahun 1950 untuk kembali menggunakan UUD 1945.

Mengapa penting?Karena undang-undang adalah alat politik untuk mencapai tujuan negara,” kata Suhartoyo. Selain itu, ungkap Suhartoyo, konstitusi berfungsi sebagai perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

3.Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab
1. Melanggar apa yang menjadi isi Konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi.

2. Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).
Layak mendapatkan hukuman yang berat karena sudah melanggar konstitusi

Re: PRETEST

F. H. A. Pranata Silubun Mustar གིས- Wednesday, 29 March 2023, 12:01 PM

1. Beberapa hal positif yang dapat dipetik dari artikel tersebut, antara lain:

• Masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya partisipasi publik dan transparansi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Mereka menyadari bahwa hak untuk ikut serta dalam proses tersebut harus diakui dan dihormati, dan adanya minimnya partisipasi publik dapat mengancam kualitas demokrasi di Indonesia.
• Artikel tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin peduli dan aktif dalam mengawasi tindakan pemerintah dan DPR. Mereka menyampaikan aspirasi dan keresahan mereka melalui berbagai cara, seperti turun ke jalan dan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi.
• Artikel tersebut juga memperlihatkan adanya keprihatinan dari berbagai kalangan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan DPR yang dianggap tidak sesuai dengan amanat konstitusi dan dapat mengancam demokrasi di Indonesia. Keprihatinan ini dapat menjadi dorongan untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik di masa depan.

Hal-hal yang harus benahi yakni keadilan sosial, keterampilan & pendidikan masyarakat, dan peningkatan kualitas pemerintahan. Dalam rangka memperbaiki hal-hal tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, diperlukan juga kebijakan yang tepat dan strategi yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Hakikat konstitusi adalah sebagai dasar bagi pembentukan negara dan sistem pemerintahan suatu negara yang baik dan berkeadilan. Konstitusi juga menjadi landasan bagi perlindungan hak-hak individu dan hak-hak dasar rakyat yang tercantum dalam konstitusi.

Pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan UUD NRI 1945, adalah sebagai berikut:

• Memberikan landasan hukum bagi pemerintahan dan penyelenggaraan negara
• Melindungi hak-hak rakyat
• Menjaga stabilitas negara
• Menjaga keseimbangan kekuasaan
• Memperkuat sistem demokrasi

Dalam hal ini, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Indonesia berperan penting sebagai landasan hukum dan dasar bagi sistem pemerintahan dan penyelenggaraan negara Indonesia. UUD NRI 1945 juga memberikan perlindungan bagi hak-hak rakyat dan hak-hak individu, menjaga stabilitas negara, dan memperkuat sistem demokrasi Indonesia.

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:

• Melanggar hak asasi manusia seperti melakukan tindakan penyiksaan atau penghilangan orang secara paksa.
• Melakukan tindakan korupsi seperti menerima suap atau memperkaya diri sendiri dengan cara yang merugikan negara dan rakyat.
• Menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan dengan melakukan tindakan diskriminatif terhadap golongan tertentu atau memperoleh keuntungan pribadi dari kebijakan yang diambil.

Setiap tindakan yang tidak konstitusional harus diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Pejabat negara yang melakukan tindakan tidak konstitusional harus dihukum dengan tegas agar dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan yang sama di masa depan. Namun, dalam memberikan hukuman, tetap diperlukan proses hukum yang adil dan transparan serta memperhatikan hak asasi manusia.

Dalam hal ini, apabila pejabat negara yang melakukan tindakan tidak konstitusional mampu membuktikan perubahan dan memperbaiki perilakunya secara tulus dan konsisten, maka dapat dipertimbangkan pemberian kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Namun, hal ini harus dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak memberikan kesan bahwa tindakan tidak konstitusional dapat diabaikan dan diampuni dengan mudah tanpa ada sanksi yang sesuai.

Re: PRETEST

RINI ROHMAWATI - 2211011049 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 12:18 PM

NAMA : RINI ROHMAWATI
NPM : 2211011049
KELAS : PKN B
JURUSAN : MANAJEMEN

1. Hal positif yang saya dapat setelah membaca artikel tersebut yaitu bukan pekerja maupun perusahaan yang diuntungkan, melainkan Pemerintah. UU Cipta Kerja tersebut hadir untuk mendukung program restrukturisasi Pemerintah, khususnya dalam sektor Perekonomian. Pemerintah berharap keberadaan RUU Cipta Kerja bisa mengurai kompleksitas persoalan ketenagakerjaan.
Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel yaitu diantaranya salah satu agenda yang harus dicapai oleh revisi UU Cipta Kerja adalah terkait partisipasi publik dalam penyusunan peraturan dan kebijakan. Perubahan perubahan yang bertentangan dengan amanat konstitusi yang telah melanggar hak konstitusional warga negara sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membatalkan suatu undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, hal tersebut mengurangi kekuatan putusan yang mempengaruhi politik hukum Indonesia sehingga dapat mengancam konstitusi.

2. Hakikat konstitusi UUD 1945 merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyeleng-garaan kehidupan nasional. Peran pentingnya konstitusi bagi suatu negara ialah sebagai pedoman bagaimana negara tersebut akan dijalankan. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.

3. Contoh dari perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional yaitu seperti: 1. Melanggar apa yang menjadi isi Konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi. 2. Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi). Menurut saya pejabat negara yang tidak konstitusional layak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal yang dapat membuat efek jera bagi pelaku sehingga kehidupannya lebih baik.

Re: PRETEST

Echa Reza Ananda གིས- Wednesday, 29 March 2023, 12:19 PM

Nama: Echa Reza Ananda
Npm: 2211011031
Kelas: PKN B

1.) -Hal positif yang saya dapatkan adalah semisalnya dimasa depan kita menjabat sebagai seorang DPR, didalam pengambilan keputusan untuk membuat suatu UU yang baru, hendaknya kita menerapkan sistem transparansi dan partisipasi publik agar kita dan masyarakat dapat mengetahui apakah UU yang hendak dibuat ini akan sesuai dan berjalan dengan baik di kehidupan rakyat indonesia nantinya dan tentunya bermanfaat bagi semua pihak.
- hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara dalam artikel tersebut adalah pengaplikasian nilai-nilai atau sistem-sistem yang terkandung dalam UU 1945 itu mesti diterapkan lebih tegas lagi didalam lingkup sistem pemerintahan, karena secara dasarnya para pendahulu menciptakan UU 1945 ini sudah sesuai untuk kehidupan rakyat Indonesia serta untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan nya.

2.) Hakikat dari konstitusi adalah peraturan-peraturan/rambu-rambu yang harus kita patuhi untuk hidup didalam lingkup suatu negara, konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara karena dengan suatu konstitusi (peraturan) maka negara tersebut akan semakin mudah untuk mencapai tujuannya, hal ini dikarenakan fungsi konstitusi itu sendiri yaitu sebagai alat politik untuk mencapai tujuan negara.

3.) 1.Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok guna mendapatkan kekebalan hukum.
2. Menggunakan suatu sistem konstitusi untuk memperkaya diri (korupsi).
3. Membuat sebuah peraturan baru yang hanya menguntungkan pihak pemerintah dan merugikan rakyatnya.

Jika pejabat negara telah melanggar konstitusi dan melakukan 3 hal tersebut menurut saya pejabat ini perlu dihukum berat, karena tindakan mereka tersebut sadar maupun tidak sadar telah menyebabkan banyak masyarakat tidak bersalah menjadi korban. Khususnya kasus korupsi, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum malah mereka pergunakan untuk kesenangan pribadi mereka seperti membeli mobil mewah atau yang lainnya, padahal mereka tahu bahwa dana tersebut berasal dari rakyat dan harus dipergunakan untuk rakyat tetapi mereka mengabaikan nya. Pelaku korupsi ini menurut saya perlu / harus mendapatkan hukuman setimpal dan seberat-beratnya seperti hukuman mati yang diterapkan oleh negara maju bagi pelaku korupsi di negara tersebut tanpa pandang bulu lagi dan seharusnya mereka tidak usah diberikan kesempatan untuk memperbaiki masalah yg mereka perbuat karena ditakutkan bukannya mereka memperbaiki masalah yg mereka buat, mereka malah sibuk menghapus bukti kejahatan yang mereka perbuat dalam notabennya adalah pelaku korupsi.

Re: PRETEST

Intan Berliana 2211011153 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 12:26 PM

NAMA : INTAN BERLIANA
NPM : 2211011153
KELAS : PKN B

1. Hal positif yang didapatkan dari artikel tersebut adalah informasi tentang UU Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR banyak dipermasalahkan di beberapa kalangan masyarakat serta beberapa hal dalam pembuatan UU tersebut yang bertentangan dengan UU sebelumnya, kepedulian masyarakat dalam hal politik dan pemerintahan.
Hal yang harus dibenahi adalah dalam membahas RUU diperlukannya transparansi dan partisipasi masyarakat, apalagi negara kita negara demokrasi, UU itu pun dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi pada masa pandemi, dalam hal ini sudah tidak sesuai dengan konsep berbangsa dan bernegara. Untuk itu musyawarah, demokrasi dan transparansi publik harus menjadi konsep dalam berbangsa dan bernegara.

2. Hakikat konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan bernegara atau hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya undang-undang yang lebih rendah.
Konstitusi penting bagi suatu negara untuk menjadi pedoman mengatur jalannya pemerintahan, pembatas kekuasaan, menjamin HAM agar pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang.

3. Perilaku pejabat yang tidak konstitusional seperti korupsi, sangat layak mendapatkan hukuman yang maksimal dan setimpal sesuai peraturan UU.

Re: PRETEST

Komang Pipin Nopia 2211011044 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 12:34 PM

Nama : Komang Pipin nopia
Npm : 2211011044
Kelas : PKN B

1. Hal Positif yang dapat diambil setelah membaca artikel ini adalah mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK caranya adalah menyelematkan MK dari campur tangan politik agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.

2. Hakikat dari konstitusi itu sendiri adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilaukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan dan pentingnya konstitusi bagi suatu negara.
karena konstitusi itu sendiri berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara.

3. Contoh tindakan perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah Korupsi, dimana korupsi juga termasuk kepada perampasan atau penculikkan asset negara dengan cara menikmati uang yang seharusnya dipergunakan bukan untuk konsumsi pribadi melainkan untuk kepentingan bersama untuk menyejatehrakan rakyat. Hukuman yang diberlakukan dengan penegakkan hukum tidak membuat para koruptor untuk tidak mengulangi hal tersebut jadi kemungkinan menurut saya hukumannya adalah mencari tahu sampai ke akar- akar nya siapa siapa saja yang terlibat dalam tindakan tersebut dan membuka seluruh kasus nya atau mungkin seperti yang KPK pernah sampaikan: "jika ada pihak yang terbukti melakukan tindakan korupsi maka bisa dihukum mati" dan Presiden Jokowi juga pernah membahas mengenai ini, ini akan diberlakukan apabila masyarakat menghendaki ini untuk dilakukan.

Re: PRETEST

MIRANDA 2211011046 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 12:39 PM

NAMA : MIRANDA
NPM : 2211011046
MATA KULIAH : PKN B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab:
Berdasarkan artikel diatas hal yang saya dapatkan yaitu, mengetahui isu tentang bagaimana undang-undang cipta kerja yang baru saja diundangkan oleh DPR menjadi permasalahan harus diatasi oleh masyarakat yang tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya.
Perubahan ini dianggap tidak mendukung perlindungan hak-hak warga negara secara progresif, dan yang harus dibenahi pada konsep ini yaitu mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional serta memberikan dukungan untuk memutus suatu perkara pengujian.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945.
Jawab:
Konstitusi merupakan dokumen maupun serangkaian aturan yang mendasar untuk menetapkan struktur, kekuasaan, fungsi pemerintahan suatu negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi ini sebenarnya bertujuan untuk mengatur ataupun menjalin hubungan antara pemerintah dengan warga negara (masyarakat), dan memastikan keadilan, kesetaraan, kebebasan dalam masyarakat.
Beberapa alasan pentingnya konstitusi:
▪︎Memberikan kerangka hukum yang jelas dan bersifat pasti bagi pemerintah ataupun warga negara.
▪︎Menetapkan struktur pemerintahan dan pembagian kekuasaan yang jelas.
▪︎Menjaga keseimbangan kekuasaan.
▪︎Memperkuat sistem demokrasi.
▪︎Menjamin hak asasi manusia dan kebebasan warga negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab:
Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).
Layak untuk mendapatkan hukuman yang maksimal dan setimpal sesuai dengan perbuatannya tersebut.
Hal tersebut perlu dilakukan supaya, merasa jera dan tidak bertambah ke hal yang lainnya karena perbutan tersebut tidaklah dapat dibenarkan. Tindakan mereka tersebut sadar maupun tidak sadar telah menyebabkan banyak masyarakat tidak bersalah menjadi korban perbuatan mereka. Khususnya pada kasus korupsi, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum malah mereka pergunakan untuk kesenangan pribadi mereka seperti membeli mobil mewah atau yang lainnya, padahal mereka tahu bahwa dana tersebut berasal dari rakyat dan harus dipergunakan untuk rakyat tetapi mereka mengabaikan nya.

Re: PRETEST

Al May Ijlal Hammam_2211011058 - གིས- Wednesday, 29 March 2023, 12:43 PM

Nama: Al May Ijlal Hammam

NPM: 2211011058

Kelas: PKN B

Pertanyaan:
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut?
Jawaban:
Kita dapat mengetahui bahwasannya pemerintahan sebuah negara atau wilayah memiliki kewenangan, struktur, dan fungsi yang telah diatur dalam konstitusi. Banyak pr yang harus kita jalankan untuk membenahi sebuah konsep berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah dengan memahami bagaimana mekanisme pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang harus sesuai dengan konstitusi.

Pertanyaan:
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawaban:
Hakikat dari konstitusi adalah sebagai panduan dan pedoman tertulis bagi suatu negara untuk menjalankan suatu sistem pemerintahan dan segala hal yang terkait dengan negara itu sendiri.

Pentingnya konstitusi itu meliputi:
(1) Mengatur struktur peerintahan
(2) Menjamin HAM
(3) Menentukan kewenangan pemerintah
(4) Menentukan hubungan antara pemerintah dan masyarakat

Pertanyaan:
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawaban:
(1)Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah Puan Maharani sebagai ketua DPR RI. Dia mengesahkan debuah Perppu Cipta Kerja yang di mana di dalam nya masih memiliki problematika baik secara formil maupun materiil. Serta pembentukan UU Cipta Kerja tersebut bertentangan dengan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96).

Menurut Violla Reininda, seorang peneliti dari KoDe Inisiatif, tindakan tersebut dianggap tidak sesuai dengan konstitusi karena melanggar Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan semua orang harus patuh pada norma hukum karena Indonesia merupakan negara hukum.

Tidak ditindaklanjutinya suatu putusan, maka pembuat UU telah mengabaikan sebuah konstitusi. Kenapa? UU bisa saja mengandung hal yang secara formil bertentangan dengan amanat konstitusi dan telah melanggar hak konstitusional warga negara, sehingga MK dapat memutuskan untuk membatalkan suatu UU yang dimohonkan untuk diuji. Jika tidak ada tindak lanjut, maka negara telah mengabaikan konstitusi yang harusnya menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan mereka berdasarkan konsep negara hukum.

(2) Jika pejabat melakukan pelanggaran yang melanggar hukum, maka ia bisa diadili di pengadilan dan dikenakan hukuman seperti dipenjara, membayar denda atau hukuman lainnya yang diatur dalam undang-undang. Contohnya, jika pejabat melakukan tindakan yang merugikan negara seperti korupsi atau mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi, maka dia bisa diproses secara pidana oleh kepolisian atau kejaksaan dan dikenakan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

Re: PRETEST

M Effan Ananta གིས- Wednesday, 29 March 2023, 12:52 PM

Nama: M. Effan Ananta
Npm: 2211011074
Kelas: Pkn B

1.Setelah membaca artikel diatas saya jadi mengetahui bagaimana proses perizinan pengesahan uu cipta kerja.
Dan Masyarakat pun harus sadar bahaya akan muncul ketika revisi UU MK nanti ketika sudah berjalan apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU cipta kerja

2.Konstitusi adalah undang-undang dasar yang mengatur cara suatu negara dijalankan dan hak serta kewajiban masyarakatnya. Konstitusi adalah dokumen tertulis yang berisi aturan-aturan dan prinsip-prinsip fundamental yang harus diikuti oleh pemerintah dan warga negara. Konstitusi bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, dan menjaga keamanan serta stabilitas negara.

Pentingnya konstitusi bagi suatu negara seperti Indonesia yang memiliki UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut:

1.Menjaga kedaulatan dan integritas negara. Konstitusi menjamin hak kedaulatan rakyat dan menjaga keutuhan negara dari ancaman internal maupun eksternal.

2.Menetapkan aturan main. Konstitusi mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta sistem peradilan yang adil dan terbuka.

3.Mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Konstitusi dapat digunakan untuk menetapkan prinsip-prinsip yang menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

4.Melindungi hak-hak dasar warga negara. Konstitusi melindungi hak-hak dasar warga negara seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kesehatan dan pendidikan, dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

5.Menjaga stabilitas politik. Konstitusi dapat menghindari terjadinya krisis politik dan mempertahankan stabilitas politik negara.

Dengan adanya UUD NRI 1945, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi menjadi payung hukum yang mengikat seluruh warga negara dan pemerintah dalam menjalankan kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan.

3.Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:

1.Melanggar hak asasi manusia.
2.Korupsi atau menyalahgunakan 3.kekuasaan untuk keuntungan pribadi.
4.Menyalahgunakan wewenang dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
5.Menyerang kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.
6.Mengambil tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu.
7.Menerapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan konstitusi atau melanggar konstitusi.
Jika seorang pejabat negara melakukan tindakan yang tidak konstitusional, maka ia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Hukuman yang diberikan seharusnya sesuai dengan tingkat pelanggarannya dan dapat memberikan efek jera bagi pejabat lain yang ingin melakukan tindakan yang sama.

Re: PRETEST

Revalina Dewita Sari གིས- Wednesday, 29 March 2023, 12:53 PM

Nama : Revalina Dewita Sari
Npm : 2211011005
Kelas : PKN B

Analisis Soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab :
• Permasalahan lain yang muncul dari artikel tersebut, salain soal UU cipta kerja yang meresahkan bagi masyarakat, tetapi ternyata juga mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK.
Dengan adanya perubahan yang terjadi pada UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terkait dengan usia minimal yang sebelumnya 40 tahun menjadi 60 tahun, ini memberikan kesempatan kepada hakim yang saat ini sedang menjabat dan telah menginjak usia 60 tahun ke atas, maka dia dapat diperpanjang masa jabatannya, dan akan berpengaruh kepada kualitas putusan atau pendapat hakim yang dikeluarkan nanti. Sehingga perubahan ini juga dianggap tidak mendukung perlindungan hak-hak warga negara secara progresif. Ancaman lainnya ialah ,dengan adanya revisi UU MK terkait dengan penindaklanjutan putusan oleh DPR dan presiden yang telah dihapus, hal ini mengakibatkan putusan tersebut tidak mengalami proses 'checks and balances'.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut ialah setelah kita mengetahui permasalahan nya, maka kita diharapkan untuk mampu dalam mencegah hal tersebut yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Masyarakat Indonesia harus sadar akan bahaya yang muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja. Sehingga untuk menyelamatkan konstitusi Indonesia yaitu dengan menyelamatkan MK dari campur tangan politik, agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.
• Terkait dengan hal yang harus dibenahi ialah bagaimana cara yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK yaitu dengan mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional. Selain itu masyarakat dan kalangan ahli hukum harus ikut serta mengawasi dan memberikan dukungan untuk memutus suatu perkara pengujian yang akan sangat berpengaruh pada kualitas putusannya nanti.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab :

Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Hakikat konstruksi ialah :
A. Mengatur struktur negara
Dalam hal ini mengatur tentang lembaga-lembaga negara, mekanisme hubungan
antar lembaga negara, tugas dan fungsi lembaga negara dan hubungan lembaga
negara dengan warga negara.
B. Menjamin hak asasi manusia
Pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi mutlak harus ada, karena hak asasi
manusia merupakan hak dasar manusia yang harus diakui keberadaannya dalam
hukum dasar. Sekaligus perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah
satu prinsip pokok tegaknya sebuah negara hukum.
C. Pengakuan adanya pluralisme
Dalam arti bahwa suatu negara terdiri dari berbagai macam suku, ras dan agama.
(Sumber : skenario konstitusi dan uud nri 1945 safaat.lecture.ub.ac.id)
Pentingnya konstitusi bagi suatu negara ialah untuk membatasi kekuasaan lembaga negara, para penyelenggara negara, agar tidak kebablasan. Termasuk dalam hal ini, ketika para penyelenggara negara
merancang dan membuat undang-undang. Selain itu juga sebagai perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab :
Contoh perilaku tidak konstitusional pejabat yaitu tindak pidana korupsi dan perilaku melanggar konstitusi.

Contoh kasus di Indonesia:
Korupsi e-KTP yang melibatkan ketua DPR RI Setya Novanto. Kasus tersebut tentu sangat merugikan bagi keuangan negara dan mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kinerja DPR. Dan dalam hal ini pelaku atau koruptor harus mendapatkan hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 79 ayat 2 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang melarang tindakan post bidding.
(Sumber: internet)

Re: PRETEST

Gaka Awangga གིས- Wednesday, 29 March 2023, 12:56 PM

Nama : Gaka Awangga
NPM : 2211011011
Kelas : Manajemen B

1). hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut adalah masyarakat Indonesia bisa nguraikan pendapat tentang isu terkini, masyarakat bisa semakin peduli dengan adanya undang undang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dan masyarakat sadar tentang pentingnya proses pemunculan undang-undang baru.

hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara terkait artikel tersebut adalah pemerintah tidak boleh mengeluarkan sebuah peraturan peraturan yang tidak adil bagi masyarakat, pemerintah harus bersikap bijak dalam menetapkan undang-undang.

2).Konstitusi adalah dokumen hukum fundamental yang menentukan struktur, fungsi, dan hak serta kewajiban pemerintahan suatu negara. Konstitusi menjelaskan prinsip-prinsip dasar pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan warga negara.

Pentingnya konstitusi bagi suatu negara seperti Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945 adalah:

1.Membuat pemerintah dan warga negara memahami aturan main yang berlaku dalam suatu negara.
2.Memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengambilan keputusan pemerintah.
3.Menjaga hak-hak dan kebebasan individu. 4.Membuat pemerintah bertanggung jawab pada rakyat.
5.Menjaga stabilitas politik dan ekonomi.

3).contoh dari pejabat yang tidak konstruksional adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk pribadi.
pejabat tersebut layak mendapatkan hukuman yang setimpal karna jika tidak diberikan hubungan pejabat tersebut bisa saja melakukannya kembali dan bisa lebih buruk lagi dari kasus korupsinya yng dulu.
Dengan diberikannya hukuman yang setimpal pejabat tersebut akan merasakan penyesalan dan akan memperbaiki perbuatan serta hidupnya.

Re: PRETEST

Muhammad Dikhya Rahman _2211011118 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 12:57 PM

Muhammad Dikhya Rahman
2211011118
PKN B

1. Hal positif yang saya dapat setelah membaca artikel tersebut yaitu bukan pekerja maupun perusahaan yang diuntungkan, melainkan Pemerintah. UU Cipta Kerja tersebut hadir untuk mendukung program restrukturisasi Pemerintah, khususnya dalam sektor Perekonomian. Pemerintah berharap keberadaan RUU Cipta Kerja bisa mengurai kompleksitas persoalan ketenagakerjaan.
Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel yaitu diantaranya salah satu agenda yang harus dicapai oleh revisi UU Cipta Kerja adalah terkait partisipasi publik dalam penyusunan peraturan dan kebijakan. Perubahan perubahan yang bertentangan dengan amanat konstitusi yang telah melanggar hak konstitusional warga negara sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membatalkan suatu undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, hal tersebut mengurangi kekuatan putusan yang mempengaruhi politik hukum Indonesia sehingga dapat mengancam konstitusi.

2. Hakikat dari konstitusi adalah peraturan-peraturan/rambu-rambu yang harus kita patuhi untuk hidup didalam lingkup suatu negara, konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara karena dengan suatu konstitusi (peraturan) maka negara tersebut akan semakin mudah untuk mencapai tujuannya, hal ini dikarenakan fungsi konstitusi itu sendiri yaitu sebagai alat politik untuk mencapai tujuan negara.

3. Perilaku pejabat yang tidak konstitusional seperti korupsi,penyalahgunaan jabatan,praktik suap,dll yang mana harus di adili sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Re: PRETEST

Sora Krisnanda Sari 2211011003 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 12:58 PM

Nama : Sora Krisnanda Sari
NPM : 2211011003
Kelas : PKN B

PRETEST PERTEMUAN 5

1. Hal positif yang bisa diambil dari artikel diatas adalah yang pertama, masyarakat semakin sadar bahwa pentingnya partisipasi mereka dengan berbagai keputusan perundang-undangan yang berlaku diindonesia, karena masyarakat mengetahui jika terjadi kesalahan dalam memutuskan suatu perundang-undangan maka dapat mengancam demokrasi, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kedua, masyarakat semakin terang-terangan untuk mengawasi segala keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan DPR. Ketiga, artikel ini juga mempunyai sisi positif lainnya karena membahas secara rinci mengenai kebijakan yang diambil oleh DPR yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dan terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan tsb.
Menurut saya solusi/hal-hal yang harus dibenahi kedepannya adalah pemerintah harus transparan dalam memutuskan segala sesuatu nya jangan sampai menimbulkan permasalahan. Kemudian pemerintah perlu bertindak adil dengan seluruh masyarakat karena dengan keputusan yang diambil tidak akan merugikan siapapun. Dan berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas dan juga kebijakan yang ada agar mencapai target2 yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

2. Hakekat konstitusi suatu negara pada merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik.
Peran konstitusi dalam sebuah negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan. Konstitusi memuat aturan dan tata cara penyelenggaraan negara, yang harus dituruti baik oleh pemerintah sebagai penyelenggara maupun oleh rakyat.

3. Perilaku penjabat negara yang tidak konsitusional adalah pejabat yang tidak mementingkan hak asasi, melakukan berbagai kecurangan seperti korupsi, suap, dan memonopoli seluruh aspek bidang yang ada di negaranya
Solusinya adalah dengan pemberian sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggar tanpa memandang bulu agar dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya.

Re: PRETEST

Muhammad Rafi Zaidan Ariq 2211011076 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 12:59 PM

Nama : Muhammad Rafi Zaidan Ariq
NPM : 2211011076
PKN B

1. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah masyarakat Indonesia kembali sadar dan peduli akan konstitusi dan juga pemerintah negara. Mereka kembali sadar bahwa demokrasi harus kembali ditegakkan dan sadar bahwa mereka mempunyai hak bersuara, berpendapat terhadap segala kebijakan yang ada di Indonesia.
Dan hal yang harus dibenahi adalah pemerintah harus bijak dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. Transparansi harus kembali dilakukan oleh pemerintah, dan haruslah mereka sadar bahwa mereka bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi.

2. Konstitusi Indonesia berisi tentang aturan-aturan dasar negara yang mengatur tentang sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, lembaga-lembaga negara, dan lain sebagainya. Konstitusi yang dalam hal ini UUD NRI 45 memberikan dasar hukum yang jelas dan tegas untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta antarlembaga negara lainnya. Konstitusi juga memberikan panduan yang jelas tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, serta menjamin kebebasan individu dan hak asasi manusia. Selain itu, konstitusi juga menjadi landasan bagi pembentukan lembaga-lembaga negara, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta menetapkan batasan-batasan dalam pelaksanaan kekuasaan oleh masing-masing lembaga tersebut.

3. Beberapa perilaku pejabat yang tidak konstitusional diantaranya penyalahgunaan wewenang, korupsi, diskriminasi, melanggar hak asasi manusia sampai merubah hasil pemilu.
Semua hal itu merupakan perilaku yang bertolak belakang dengan konstitusi yang sudah ditetapkan setelah Kemerdekaan. Kalau bicara soal pantaskah atau perlukah para pejabat tersebut dihukum? Menurut saya sangat pantas dan perlu, mereka harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang mereka perbuat dan mereka perlu memperbaiki diri dan memahami bahwa mereka harus mementingkan keputusan rakyat.

Re: PRETEST

2211011158_MUHAMMAD AMRI SANI གིས- Wednesday, 29 March 2023, 1:02 PM

Nama : MUHAMMAD AMRI SANI
NPM : 2211011158
Kelas : PKN B
1. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut antara lain :
- Terkait rasa kepedulian satu sama lain dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam rangka menolak hal-hal yang dinilai dapat melukai demokrasi di Indonesia.
- Mempertajam sifat berani dalam mengkritisi hal-hal yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, contohnya pada UU ciptaker yang dinilai hanya mementingkan segelintir pihak saja. Sehingga berpotensi besar untuk mengancam demokrasi yang telah dicita-citakan sejak Indonesia lepas dari belenggu Orde Baru yang otoriter.

Terkait hal apa saja yang harus dibenahi lebih tertuju pada kemampuan para pejabat untuk mau mendengarkan saran dan kritik dari rakyatnya, agar apa yang ia kerjakan benar-benar mewakili perasaan seluruh rakyat Indonesia.

2. Hakikat dari konstitusi adalah sebagai hukum tertinggi dalam sebuah negara yang menentukan bentuk pemerintahan, kekuasaan dan hak asasi warga negara. Pentingnya konstitusi bagi suatu negara seperti Indonesia adalah untuk memberikan landasan dan jaminan bagi kebebasan, kesetaraan, dan keadilan bagi seluruh warga negara, serta mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat.

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain
- Melakukan tindakan korupsi
- Pelanggaran hak asasi manusia
- Membuat kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi.

Dan sudah selayaknya pejabat negara yang melakukan tindakan tersebut seharusnya mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya dan tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya jika tindakan yang dilakukan telah merugikan banyak orang atau melanggar hukum yang telah ditetapkan. Kalaupun diberikan kesempatan, seharusnya diberikan kesempatan berbarengan dengan masa hukuman, karena para pejabat dapat merenungi kesalahan yang telah ia perbuat.

Re: PRETEST

Muhammad Ghani Albar གིས- Wednesday, 29 March 2023, 1:31 PM

1. Hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut dimana DPR mengesahkan uu cipta kerja yang membuat para pekerja merasa di rugikan oleh uu cipta kerja tersebut dan perusahaan perusahaan lebih merasa untung, alih alih uu cipta kerja yang di anggap dapat membuat naiknya perekonomian Indonesia tetapi berakibat sebaliknya dimana para masyarakat merasa di curangi oleh pemerintah, disini para masyarakat harus lebih berani dalam membuka suara dalam uu cipta kerja tersebut. Sebagai masyarakat kita harus berani dalam melemparkan sebuah penddapat dan pemerintah harus lebih membuka pandangan nya dan jangan hanya tertuju pada satu tetapi semua masyarakat indonesia, hal positif nya masyrakat dapat lebih berani dalam mengkritik pemerintah agar lebih baik lagi.

2. Menurut saya konstitusi sendiri adalah norma atau aturan yang mengatur masyarakat dalam menjalani kehidupan nya, konstitusi bagi negara sendiri penting dalam mengatur masyarakat dalam sebuah negara agar menciptakan warga negara yang adil dalam sebuah bangsa.

3. Banyak pejabat negara yang sangat menyelewengkan kewajiban nya seperti banyak nya KKN sendiri yaitu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Indonesia sendiri masih banyak hal hal tersebut dan seperti di anggap sangat biasa bagi para pejabat di luar sana ketika melakukan hal tersebut, menurut saya Indonesia harus cekat dalam mengatasi hal hal tersebut agar tidak menjamur ke lainya, dan menurut saya sangat layak agar para oknum jera dan tidak melakukan hal tersebut

Re: PRETEST

Sheva Naufal Abdurrasyid གིས- Wednesday, 29 March 2023, 1:34 PM

Nama : Sheva Naufal Abdurrasyid
NPM : 2211011075
Kelas : PKN B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Menurut saya , Kita dapat mengetahui bahwasannya pemerintahan sebuah negara itu memiliki konstitusi. Banyak sekali kekurangan yang harus kita jalankan guna membenahi sebuah konsep berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah dengan memahami bagaimana mekanisme pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang harus sesuai dengan konstitusi.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
pengertian konstitusi adalah Undang Undang Dasar merupakan sebuah hukum dasar tertulis. UUD 1945 sendiri ialah suatu dokumen yang memuat segala aturan serta ketentuan yang bersifat pokok dari sistem tata negara suatu negara.
Sehingga hakikat Konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara,” jelas Aswanto.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh dari perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional yaitu :
1. Melanggar apa yang menjadi isi Konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi.
2. Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi). Menurut saya pejabat negara yang tidak konstitusional layak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal yang dapat membuat efek jera bagi pelaku sehingga kehidupannya lebih baik.
3. Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).

Re: PRETEST

2211011019_Yunita sapitri གིས- Wednesday, 29 March 2023, 1:55 PM

PRETEST
Nama: Yunita Sapitri
Npm: 2211011019
Kelas : B (S1-Manajemen)

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
- Hal positif yang dapat di ambil adalah Masyarakat harus sadar bahaya yang akan muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja. Ada langkah yang sebelumnya wajib dilakukan untuk dapat menyelamatkan demokrasi kita, yakni untuk menyelamatkan MK dari campur tangan politik, agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.
hal yang harus dibenahi yaitu Cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK adalah mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional. Agar kekuatan untuk menolak revisi itu semakin besar sehingga putusan MK dapat memuaskan masyarakat dan lebih menjaga demokrasi, menurut Stefanus Hendrianto dorongan dari masyarakat dalam mengawasi dan memberikan dukungan untuk memutus suatu perkara pengujian akan sangat berpengaruh pada kualitas putusannya nanti. Dorongan dari kalangan ahli hukum dan aktivis demokrasi serta masyarakat luas dapat memengaruhi hasil dari putusan nanti yang akan memihak kehendak mereka. Meski menurutnya strategi untuk menggaet suara masyarakat oleh MK dinilai politis, namun hal itu akan sangat memengaruhi hasil akhir perkara nanti.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
- Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan. Karena undang-undang adalah alat politik untuk mencapai tujuan negara. konstitusi berfungsi sebagai perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara. “Saking kuatnya negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak konstitusional warga negara yang diberikan konstitusi, maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
1. Melanggar apa yang menjadi isi Konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi.
2. Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).
Hal ini akan diberlakukan hukuman apabila masyarakat menghendaki ini untuk dilakukan.

Re: PRETEST

Yunita Rahmalia 2211011043 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 2:02 PM

Nama: Yunita Rahmalia
Npm: 2211011043
Kelas: PKN B

1. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut yaitu, saya dapat mengetahui bahaya yang akan timbul ketika revisi UU MK telah dijalankan. Namun, kita juga dapat mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK dengan mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Masyarakat juga sadar akan posisinya menjadi lebih aktif bersuara untuk melindungi hak-haknya sebagai warga negara.
Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara yaitu dengan melakukan pengujian konstitusionalitas perbuatan/tindakan pejabat publik yang merugikan hak konstitusional warga negara, serta mendengarkan aspirasi rakyat yang berkenaan dengan revisi UU MK.

2. Konstitusi adalah kumpulan norma yang mengatur mengenai kewenangan dan lembaga yang akan menjalankan kewenangan itu dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dalam sebuah bangsa. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur harus ada rambu-rambu yang digunakan untuk mewujudkan hal itu. Rambu-rambu itulah yang kemudian diatur dan dinormakan dalam Konstitusi. Sehingga hakikat Konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara atau aturan untuk bernegara. Konstitusi juga berfungsi sebagai perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

3. Melakukan tindakan korupsi untuk memperkaya diri sendiri yang sudah jelas berlawanan dengan konstitusi negara. Tindakan seperti itu adalah pejabat yang tidak ingin rakyatnya sejahtera, mereka hanya mementingkan diri sendiri dan kebutuhan sendiri tidak untuk rakyat. Hal seperti ini layak untuk mendapatkan hukuman. Undang-undang pemberantasan korupsi telah mengatur hukuman penjara dan denda untuk para koruptor.

Re: PRETEST

M. Daffa Ilhamsyah_2211011064 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 3:43 PM

Nama : M. Daffa Ilhamsyah
NPM : 2211011064
Kelas : PKN B

1). Positifnya, masyarakat menyadari bahaya yang muncul ketika reformasi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berlangsung beberapa saat setelah berlakunya, terutama ketika rencana berbagai kelompok diketahui. Individu untuk meminta revisi UU Cipta Kerja. Untuk menyelamatkan demokrasi kita, langkah-langkah harus diambil, yaitu menjaga Mahkamah Konstitusi bebas dari pengaruh politik, sehingga keputusan yang dibuat adalah untuk kepentingan rakyat.
Untuk mencegah rusaknya demokrasi Indonesia dari pengujian UU MK harus disikapi dengan meminta MK melakukan review terhadap pengujian UU MK itu sendiri. Bukti bahwa revisi undang-undang oleh MK dapat melemahkan konstitusionalitas MK sebagai pengawal konstitusi sudah jelas dan dapat menjadi argumentasi yang kuat untuk melumpuhkan reformasi karena inkonstitusional. Menurut Stefanus Hendrianto, agar kekuatan menolak amandemen meningkat, sehingga putusan MK dapat memuaskan masyarakat dan lebih menjaga demokrasi, mendorong masyarakat untuk mengontrol proses dan pengambilan keputusan berdampak besar. . kualitas keputusan sesudahnya. Mendorong pengacara dan aktivis demokrasi, serta masyarakat umum, dapat mempengaruhi hasil keputusan selanjutnya yang mendukung keinginan mereka. Meski menurutnya, strategi Mahkamah Konstitusi untuk meraih suara rakyat dinilai politis, namun nantinya berpengaruh kuat terhadap hasil perkara.

2). UUD pada hakekatnya merupakan undang-undang dasar yang tertinggi dan menjadi dasar untuk diundangkannya peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah.Para penyusun atau penyusun UUD selalu merasa perlu untuk menetapkan tata cara perubahan yang tidak mudah. Pentingnya konstitusi bagi negara adalah menjadi pedoman yang mengatur kegiatan pemerintahan, membatasi kekuasaan dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan. Karena hukum merupakan instrumen politik untuk mencapai tujuan negara. Konstitusi bertindak sebagai perlindungan dan jaminan hak konstitusional semua warga negara. “Negara begitu kuat dalam melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin secara konstitusional sehingga Mahkamah Konstitusi dibentuk.

3). Melakukan korupsi untuk menjadi kaya jelas bertentangan dengan konstitusi negara. Tindakan seperti itu adalah pejabat yang tidak ingin rakyatnya menjadi baik, mereka hanya peduli pada dirinya sendiri dan kebutuhannya sendiri bukan untuk rakyat. Sesuatu seperti itu pantas dihukum. Penjara dan denda untuk korupsi diatur dalam Undang-Undang Anti Korupsi.

Re: PRETEST

Nur Ishmah Aziizah གིས- Wednesday, 29 March 2023, 2:03 PM

Nama: Nur Ishmah aziizah
NPM: 2251011018
Kelas: PKN B

Pertanyaan:
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut?
Jawaban:
Kita dapat mengetahui bahwasannya pemerintahan sebuah negara atau wilayah memiliki kewenangan, struktur, dan fungsi yang telah diatur dalam konstitusi. Banyak pr yang harus kita jalankan untuk membenahi sebuah konsep berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah dengan memahami bagaimana mekanisme pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang harus sesuai dengan konstitusi.

Pertanyaan:
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawaban:
Hakikat dari konstitusi adalah sebagai panduan dan pedoman tertulis bagi suatu negara untuk menjalankan suatu sistem pemerintahan dan segala hal yang terkait dengan negara itu sendiri.

Pentingnya konstitusi itu meliputi:
(1) Mengatur struktur peerintahan
(2) Menjamin HAM
(3) Menentukan kewenangan pemerintah
(4) Menentukan hubungan antara pemerintah dan masyarakat

Pertanyaan:
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawaban:
(1)Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah Puan Maharani sebagai ketua DPR RI. Dia mengesahkan debuah Perppu Cipta Kerja yang di mana di dalam nya masih memiliki problematika baik secara formil maupun materiil. Serta pembentukan UU Cipta Kerja tersebut bertentangan dengan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas yang tidak diindahkan adalah transparansi (Pasal 88) dan partisipasi publik (Pasal 96).

Menurut Violla Reininda, seorang peneliti dari KoDe Inisiatif, tindakan tersebut dianggap tidak sesuai dengan konstitusi karena melanggar Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan semua orang harus patuh pada norma hukum karena Indonesia merupakan negara hukum.

Tidak ditindaklanjutinya suatu putusan, maka pembuat UU telah mengabaikan sebuah konstitusi. Kenapa? UU bisa saja mengandung hal yang secara formil bertentangan dengan amanat konstitusi dan telah melanggar hak konstitusional warga negara, sehingga MK dapat memutuskan untuk membatalkan suatu UU yang dimohonkan untuk diuji. Jika tidak ada tindak lanjut, maka negara telah mengabaikan konstitusi yang harusnya menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan mereka berdasarkan konsep negara hukum.

(2) Jika pejabat melakukan pelanggaran yang melanggar hukum, maka ia bisa diadili di pengadilan dan dikenakan hukuman seperti dipenjara, membayar denda atau hukuman lainnya yang diatur dalam undang-undang. Contohnya, jika pejabat melakukan tindakan yang merugikan negara seperti korupsi atau mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi, maka dia bisa diproses secara pidana oleh kepolisian atau kejaksaan dan dikenakan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

Re: PRETEST

Tisyah Apriliana_2211011030 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 2:20 PM

Nama: Tisyah Apriliana
Npm: 2211011030
Kelas: PKN B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab:
Hal positif yang saya dapatkan bahwa kita sebagai masyarakat harus ikut memberikan dorongan dalam mengawasi dan memberikan dukungan untuk memutus suatu perkara pengujian. Dorongan dari kalangan ahli hukum dan aktivis demokrasi serta masyarakat luas dapat memengaruhi hasil dari putusan nanti yang akan memihak kehendak mereka.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab:
Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya.

Arti penting konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang.

UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyeleng-garaan kehidupan nasional.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab:
Salah satu contoh perilaku pejabat nagara yang tidak konstitusional yaitu maraknya aksi korupsi. Menurut saya koruptor harus mendapatkan hukuman yang maksimal, berdasarkam Pasal 2 UU Tipikor menyebut hukuman penjara bagi koruptor paling sedikit empat tahun penjara. Maksimal hukuman penjara bagi koruptor adalah 20 tahun. Selain itu, UU Tipikor mengatur denda bagi koruptor paling kecil Rp200 juta. Denda paling besar Rp1 miliar.

Re: PRETEST

Laila Nur Azizah_ 2211011051 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 2:26 PM

Nama : Laila Nur Azizah
Npm : 2211011051
Pkn B

1. Setelah membaca artikel tersebut hal positif Yang dapat saya simpulkan adalah bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk meningkatkan Investasi dan menciptaka lapangan kerja melalui Pembuatan undang- Undang tersebut. Namun, hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah perlindungan hak-hak buruh dan lingkungan yang masih menjadi Perdebatan di tengah-tengah implementasi UU tersebut.

2. Hakikat konstitusi adalah undang-undung dasar yang mengatur struktur Pemerintahan, hak dan kewajiban warga, negara, serta membatasi kekuasaan Pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Pentingnya konstitusi bagi suatu negara seperti Indonesia dengan adanya UUD HRI 1945 adalah sebagai landasan hukum dan aturan main dalam membangun dan menjalankan negara, serta sebagai Pengaman demokrasi dan hak asasi manusia.

3. Contoh Perilaku Pejabat negara yang tidak Konstitusional adalah Penyalahgunaan wewenang: Pejabat negara menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. atau kelompok tertentu, seperti korupsi. nepotisme, atau manipulasi kebijakan, melanggar konstitusi. dari contoh tersebut pejabat negara yang tidak konstitusional layak mendapatkan hukuman yang maksimal.

Re: PRETEST

Dinda Agustin Catur Wulan Putri གིས- Wednesday, 29 March 2023, 2:27 PM

Nama: Dinda Agustin Catur Wulan Putri
NPM: 2211011040
PKN B
1. Hal positif yang dapat saya ambil setelah membaca artikel tersebut ialah saya mengetahui bahwa revisi UU dapat mengacanam konstitusi yang ada di Indonesia. UU tersebut juga bertentangan dengan asas-asas pembetukan peraturan perundang-undangan dan tidak dilanjutkannya suatu putusan maka pembuat UU telah melanggar konstitusi dan telah melanggar hak warga negara. Hal yang dapat dilakukan untuk membenahi konsep tersebut ialah mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK karena bukti-bukti revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah jelas dan menjadi argument kuat untuk membatalkan revisi tersebut.
2. Konstitusi pada hakikatnya ialah hukum dasar tertinggi dan menjadi dasar peraturan lain yang lebih rendah.konstitusi penting untuk suatu negara agar menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang.
3. Contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional ialah melakukan korupsi, menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, dan tidak mengakui hak-hak asasi orang lain. Pejabat yang melakukan tindakan tersebut hendaklah dihukum sesuai hukum yang berlaku dan dengan seadil-adilnya sesuai perbuatan. Selain itu, pejabat yang melanggar konstitusi dan merugikan banyak orang haruslah dihukum dengan seberat-beratnya karena dampaknya luas.

Re: PRETEST

Oktiana fitriani_ 2251011045_MNJ གིས- Wednesday, 29 March 2023, 2:27 PM

1. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut yaitu masyarakat dapat mengetahui mengenai hal hal yang telah terjadi di negara karena suara dari rakyat sangat penting. Hal yang dapat dibenahi pemerintah lebih mementingkan suara rakyat karena adanya mereka karena rakyat, meningkatkan kualitas pemerintah di Indonesia supaya Indonesia dapat lebih maju dengan tidak adanya campur tangan politik dalam Mk
2. Konstitusi sangat lah penting bagi suatu negara karena konstitusi merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan uu lainnya yang lebih rendah, seperti mengatur pemerintah, serta hak dan kewajiban masyarakat nya.
3. Prilaku yang tidak konstitusional seperti korupsi, menggunakan hak wewenang mereka semaunya, dan pelanggaran hak asasi manusia. Korupsi terbesar di RI dengan kerugian Rp.78 triliun dipenjara 15 tahun menurut saya itu kurang. Sedangkan untuk kasus ringan layak mendapatkan kesempatan setelah menyelesaikan masa hukuman

Re: PRETEST

Rizky Ade Rahma - 2211011067 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 2:34 PM

Nama : Rizky Ade Rahma

Npm : 2211011067

Kelas : PKN B

1. Hal positif yang saya dapat setelah membaca artikel tersebut adalah saya menjadi paham permasalahan yang sedang ramai di sosial media tentang rancangan UU cipta kerja ini. Hal yang harus di benahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut yakni seharusnya dalam pembentukan/perevisian UU cipta kerja tersebut itu tidak dibentuk secara terburu buru,dengan mempertimbangkan urgensi di masa pandemi ataupun urgensi yang akan tercipta jika membuat keputusan dengan terburu-buru. selain itu seharusnya ada transparansi dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi.

2. Konstitusi adalah kumpulan-kumpulan norma yang mengatur mengenai kewenangan dan lembaga yang akan menjalankan kewenangan itu dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dalam sebuah bangsa. Dari situ kita tahu konstitusi penting bagi suatu negara Karna sebagai pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan sehingga tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat.

3. Contoh perilaku tidak konstitusional yang perlu dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu, melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi). perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional layak mendapatkan hukuman, tetapi biasanya para oknum tersebut sudah mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat, seperti di kucilkan,di caci maki, menjadi bahan ejekan/lelucon. Hukuman seperti itu sudah cukup jika para oknum dapat menyadari kesalahannya. Jika tidak menyadari kesalahannya dan membuat masyarakat/ negara merugi seperti korupsi yang sampai triliun-an rupiah para oknum tersebut pantas mendapatkan hukuman lebih dari sanksi sosial.

Re: PRETEST

Indira Ghina balqis གིས- Wednesday, 29 March 2023, 2:38 PM

Nama : Indira Ghina Balqis
Npm :2211011009
Kelas : Pkn B
1. Hal positif yang dapat diambil yaitu masyarakat dapat memberikan aspirasi nya dan masyarakat sudah tau betapa pentingnya peran mereka dalam suatu negara supaya menjadi transparan. Yang harus dibenahi yaitu pemerintah harus dapat melihat dampak nya sebelum membuat UU dan harus transparan dalam membuat UU.
2 . Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Hal tersebut penting dikarenakan sebagai jalannya negara yang menjadi yang baik, untuk mewujudkan tujuan suatu negara.
3. Contohnya seperti korupsi dimana ia menyalah gunakan kekuasaan, yang dimana itu merugikan suatu negara. Sangat setuju jika ia mendapat kan hukuman yang berat, karena ia sudah merugikan masyarakat

Re: PRETEST

2211011066_Exsanda Cahya Pradita གིས- Wednesday, 29 March 2023, 2:40 PM

Nama : Exsanda Cahya Pradita
NPM : 2211011066
Kelas : PKN B

1. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah revisi UU tersebut dapat membuat lapisan masyarakat tersadar bagaimana kondisi demokrasi serta kualitas pemerintahan yang sekarang memprihatinkan. Serta dari hal tersebut pula dapat menimbulkan persatuan dan kesatuan antar masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tentang penolakan terhadap UU tersebut.

2. Konstitusi adalah dokumen tertulis atau serangkaian aturan yang menetapkan prinsip-prinsip dasar dan struktur pemerintahan suatu negara atau organisasi. Konstitusi menyatakan hak-hak dan kewajiban warga negara, dan menetapkan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Konstitusi juga dapat mengatur hubungan antara lembaga-lembaga pemerintah dan antara pemerintah dan warga negara.
Pentingnya konstitusi terhadap negara adalah menetapkan prinsip-prinsip dasar, membuat pemerintahan yang efektif, dan menjamin hak hak warga negara.

3. Contoh perilaku pejabar yang tidak konstitusional adalah korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Para pejabat yang melanggar atau melakukan perilaku menyimpang layak mendapat hukuman yang maksimal jangan hanya karena alasan jabatan yang tinggi atau hal-hal lainnya menjadikan alasan mereka bisa bebas dari hukuman. Menurut saya pasal pasal yang ada di indonesia masih menjadi pasal karet dan belum berjalan secara maksimal.

Re: PRETEST

Muhammad Hilal Al Farizi 2211011130 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 2:55 PM

Muhammad Hilal Al Farizi
NPM : 2211011130

1. Hal positif dari artikel tersebut yaitu masyarakat Indonesia menjadi semakin sadar akan pentingnya partisipasi publik dan transparansi dalam peraturan perundang-undangan, karena kurangnya transparansi akan menyebabkan runtuhnya bangsa secara perlahan.
Hal yang harus dibenahi ada banyak, tetapi yang paling terasa yaitu kualitas isi UU dan kesesuaian dengan konstitusi agar masyarakat dapat memahami isi UU dan sesuai dengan konstitusi dan tidak melanggar HAM

2. Hakikat itu merupakan inti dari suatu hal ataupun konsep, konstitusi itu merupakan hukum tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan. Pentingnya konstitusi dalam suatu negara yaitu dapat menjaga keseimbangan dan kestabilan negara serta politik serta menjamin HAM.

3. Melanggar dan mengabaikan HAM serta menyalahgunakan kekuasaan.
Pendapat saya jika melakukan 2 hal tersebut maka pantaslah untuk dihukum sesuai UU yang berlaku, penyalahgunaan kekuasaan merupakan awal dari terabaikannya HAM. Jika diberi kesempatan biasanya tidak semua menyadari kesalahannya dan bisa jadi mereka mengulangi lagi atau melakukan yang lebih

Re: PRETEST

Damar Widi Saputra 2251011025 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 2:57 PM

Nama: Damar Widi Saputra
NPM: 2251011025
Kelas : PKN B

1. Hal Positif yang dapat diambil setelah membaca artikel ini adalah mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK caranya adalah menyelematkan MK dari campur tangan politik agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat

2.Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Hakikat konstruksi ialah :
A. Mengatur struktur negara
Dalam hal ini mengatur tentang lembaga-lembaga negara, mekanisme hubungan
antar lembaga negara, tugas dan fungsi lembaga negara dan hubungan lembaga
negara dengan warga negara.
B. Menjamin hak asasi manusia
Pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi mutlak harus ada, karena hak asasi
manusia merupakan hak dasar manusia yang harus diakui keberadaannya dalam
hukum dasar. Sekaligus perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah
satu prinsip pokok tegaknya sebuah negara hukum.
C. Pengakuan adanya pluralisme
Dalam arti bahwa suatu negara terdiri dari berbagai macam suku, ras dan agama.
Pentingnya konstitusi bagi suatu negara ialah untuk membatasi kekuasaan lembaga negara, para penyelenggara negara, agar tidak kebablasan. Termasuk dalam hal ini, ketika para penyelenggara negara
merancang dan membuat undang-undang. Selain itu juga sebagai perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara

3.Contoh dari perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional yaitu seperti:
1. Melanggar apa yang menjadi isi Konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi.
2. Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi). Menurut saya pejabat negara yang tidak konstitusional layak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal yang dapat membuat efek jera bagi pelaku sehingga kehidupannya lebih baik

Re: PRETEST

Desti Maryana 2251011048_MNJ གིས- Wednesday, 29 March 2023, 3:02 PM

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
jawab: kekuatan untuk menolak revisi itu semakin besar sehingga putusan MK dapat memuaskan masyarakat dan lebih menjaga demokrasi, menurut Stefanus Hendrianto dorongan dari masyarakat dalam mengawasi dan memberikan dukungan untuk memutus suatu perkara pengujian akan sangat berpengaruh pada kualitas putusannya nanti. Dorongan dari kalangan ahli hukum dan aktivis demokrasi serta masyarakat luas dapat memengaruhi hasil dari putusan nanti yang akan memihak kehendak mereka
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
jawab: konstitusi merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainya yang lebih rendah. karena undang-undang adalah alat politik untuk mencapai tujuang negara. selain iitu, konstitusi berfungsi sebagai pelindung dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh rakyat indonesia.
3.Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
jawab: menyalah gunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok,atau untuk memperkaya diri sendiri ( korupsi ). hukuman untuk penjabat yang korupsi, hukuman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta diancam denda minimal rp.200 juta dan maksimal Rp. 1 m.

Re: PRETEST

Velia Dwi Chairani 2211011056 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 3:12 PM

1.Hal positif yang didapatkan dari artikel tersebut ialah dalam pengambilan keputusan untuk membuat UU yang baru, hendaknya kita menerapkan sistem transparansi dan partisipasi publik, masyarakat Indonesia semakin peduli dan aktif dalam mengawasi tindakan pemerintah dan DPR, dan cara mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK

-Hal hal yang menurut saya yang harus dibenahi adalah pemerintah harus transparan dalam memutuskan segala sesuatu dan melibatkan partisipasi masyarakat, apalagi negara kita negara demokrasi. melakukan pengujian konstitusionalitas perbuatan/tindakan pejabat publik yang merugikan hak konstitusional warga negara, serta mendengarkan aspirasi rakyat yang berkenaan dengan revisi UU MK.

2. Hakikat dari Konstitusi ialah dokumen hukum yang memuat aturan-aturan dasar yang mengatur cara sebuah negara berfungsi dan bagaimana kekuasaan politik didistribusikan di antara lembaga-lembaga pemerintah. Konstitusi juga bisa diartikan sebagai piagam tertulis yang berisi prinsip-prinsip dasar tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, serta kewajiban pemerintah untuk menjalankan negara sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Pentingnya konstitusi bagi sebuah negara seperti Indonesia yang memiliki UUD NRI 1945 adalah:
-Sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan
-Sebagai sumber kedaulatan negara
-Sebagai pelindung hak-hak warga negara
Di Indonesia, UUD NRI 1945 juga memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. UUD NRI 1945 menjadi dasar hukum tertinggi yang mengatur tentang sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta lembaga-lembaga negara di Indonesia. Selain itu, UUD NRI 1945 juga mengatur tentang kebebasan berserikat, berpendapat, dan berkumpul, serta hak-hak asasi manusia lainnya yang harus dihormati oleh pemerintah.

3.Beberapa contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional meliputi:
-Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan: Pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan melanggar konstitusi karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepentingan umum.

-Diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia: Pejabat negara yang melakukan diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia melanggar konstitusi karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan.

-Pengabaian kewajiban konstitusional: Pejabat negara yang mengabaikan kewajiban konstitusional seperti melindungi kebebasan pers, hak-hak warga negara, atau mempertahankan prinsip pembatasan kekuasaan negara.

Pejabat negara yang melakukan perilaku yang tidak konstitusional seharusnya diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menyesuaikan perilaku mereka dengan prinsip konstitusional. Namun, jika mereka telah melakukan tindakan yang merugikan negara dan rakyat, maka mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukuman yang diberikan haruslah sejalan dengan beratnya tindakan yang dilakukan dan disesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Re: PRETEST

Indah salsabila 2211011047 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 3:15 PM

Nama : indah salsabila
Npm:2211011047
Kelas: PKN B

1.Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawaban :
Hal positif yang saya dapat yaitu dimana dapat mengetahui cara cara untuk melakukan pencegahan untuk menolak pengajuan revisi yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada demokrasi serta dapat mengetahui bahwasannya masyarakat dalam mengawasi dan memberikan dukungan untuk memutus suatu perkara pengujian akan sangat berpengaruh pada kualitas putusannya nanti. Dorongan dari kalangan ahli hukum dan aktivis demokrasi serta masyarakat luas dapat memengaruhi hasil dari putusan nanti yang akan memihak kehendak mereka.

2.Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawaban:
Penting nya konstitusi bagi suatu negara di karnakan di dalam konstitusi itu mencangkup beberapa elemen-elemen untuk menegakkan atau memenuhi agar terciptanya hubungan kekuasaan yang seimbang antara cabang cabang kekuasaan yang ada.

3.Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawaban:
Salah satu contoh nya yaitu suatu sikap perseorang atau kelompok yang menyalahgunakan suatu jabatan atau kedudukan yang ada untuk kepentingan pribadi .

Re: PRETEST

Afdal Nurhadi Gupo (2211011087) གིས- Wednesday, 29 March 2023, 3:21 PM

1. Hal positif yang saya dapatkan adalah saya dapat mengetahui bahwasannya pemerintahan sebuah negara atau wilayah memiliki kewenangan, struktur, dan fungsi yang telah diatur dalam konstitusi serta dari pembentukan UU ini dapat dilihat bahwa bukan masyarakat maupun perusahaan yang diuntungkan melainkan pemerintahan. Banyak hal yang harus dibenahi dalam sebuah konsep berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah dengan memahami bagaimana mekanisme pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang harus sesuai dengan konstitusi dan berharap masyarakat dapat ikut serta diuntungkan dalam pembentukan suatu UU.

2. hakikat Konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara. penting konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan

3. contoh perilaku yang tidak konstitusional yaitu Melanggar apa yang menjadi isi Konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi.2. Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi). buat para koruptor itu sangat layak untuk mendapatkan hukuman maksimal dikarenakan telah merugikan kehidupan orang banyak, misal hukuman yang maksimal adalah hukuman mati

Re: PRETEST

Rizki Eka Ariyanti གིས- Wednesday, 29 March 2023, 3:28 PM

Nama : Rizki Eka Ariyanti
NPM : 2211011037
Kelas : PKN B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab :
Hal positif yang saya ambil adalah partisipasi masyarakat memiliki peran strategis yang sangat penting dalam penyempurnaan dan implementasi UU Cipta Kerja. Melalui pemahaman yang sama akan pentingnya UU Cipta Kerja, diharapkan akan menjadi langkah besar mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melalui penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan investasi yang berkualitas, ditengah tantangan perlambatan ekonomi dunia saat ini.

Kemudian hal yang perlu dibenahi dalam berbangsa dan bernegara seperti:
- Bagaimana masyarakat atau buruh lebih sejahtera, menjadi lebih tenang di dalam bekerja karena dilindungi oleh UU Cipta Kerja.
- Perusahaan nyaman, khususnya investor dari luar, dari mancanegara ini nyaman berinvestasi di Indonesia.
- Kepentingan negara dalam upayanya menumbuhkan perekonomian dalam negeri yang tentunya demi kesejahteraan masyaarkat Indonesia tanpa terkecuali.
Sumber :https://www.setneg.go.id/baca/index/optimalkan_partisipasi_bermakna_satgas_percepatan_sosialisasi_uu_cipta_kerja_serap_aspirasi_serikat_buruh_dan_pekerja_di_semarang

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab :
Hakikat dari konstitusi adalah sebagai berikut:
- Mengatur struktur negara
Dalam hal ini mengatur lembaga negara, mekanisme hubungan
antar instansi pemerintah, fungsi dan tugas instansi pemerintah, dan hubungan kelembagaan negara dan warganya.
- Menjamin hak asasi manusia
Penetapan hak asasi manusia dalam konstitusi sangat penting karena hak asasi manusia. Manusia adalah hak asasi manusia yang keberadaannya harus diakui Konstitusi. Namun, melindungi hak asasi manusia adalah salah salah satu prinsip utama pembentukan negara hukum.
- Pengakuan adanya pluralisme
Dalam artian negara tersebut terdiri dari berbagai suku bangsa, ras dan agama. Perbedaan antara kebangsaan, ras dan agama harus diakui dan dijamin eksistensi dan perlindungan negara.
Sumber : http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2016/09/KONSTITUSI.pdf

Konstitusi penting bagi suatu negara karena merupakan rinsip-prinsip dan pedoman yang diperlukan bagi orang-orang dari kelompok heterogen yang berbeda untuk hidup dalam harmoni. Tanpa adanya Konstitusi akan sulit bagi suatu negara untuk bertahan dalam jangka panjang. Ini sebabnya, konstitusi disebut sebagai dasar negara.
Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar penggunaan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab:
Contoh perilaku inkonstitusional yang harus dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pelanggaran konstitusi atau pelanggaran terhadap aturan dan norma yang ditentukan dalam konstitusi dan penyalahgunaan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau memperkaya diri sendiri. (korupsi).

Saya kira pemerintah harus lebih tegas menangani masalah kasus korupsi yang semakin memprihatinkan dan merajalela, karena sangat memprihatinkan dan membuat masyarakat meragukan tindakan pemerintah. Pemerintah lebih cerdas dan bertanggung jawab dalam memberantas korupsi dari Indonesia.

Perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional layak mendapatkan hukuman agar mendapat efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Re: PRETEST

Agustinus Adventino Sulistyawan གིས- Wednesday, 29 March 2023, 3:47 PM

Nama : Agustinus Adventino Sulistyawan
NPM : 2211011026
Kelas : PKn B

Analisis Soal
1. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah masyarakat Indonesia kini semakin sadar akan pentingnya partisipasi publik dan keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Mereka menyadari bahwa hak untuk ikut serta dalam proses tersebut harus diakui keberadaanya dan dihormati, dan minimnya partisipasi publik dapat mengancam kualitas demokrasi di Indonesia. Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut adalah keadilan sosial, keterampilan dan pendidikan masyarakat, dan peningkatan kualitas pemerintahan. Dalam rangka memperbaiki hal-hal tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, diperlukan juga kebijakan yang tepat dan strategi yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Hakikat dari konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur cara-cara pembentukan, organisasi, tugas dan tanggung jawab dari suatu negara. Konstitusi juga berisi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara dan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Dengan kata lain, konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur bagaimana suatu negara harus dijalankan. Pentingnya konstitusi bagi suatu negara seperti Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945 adalah karena konstitusi adalah landasan hukum yang menyelenggarakan sistem pemerintahan dan memberikan batasan-batasan kekuasaan bagi lembaga-lembaga negara. Konstitusi juga memberikan kepastian hukum bagi warga negara dalam melindungi hak dan kewajiban mereka.

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:
1. Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
2. Korupsi dan penyelewengan dana publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
3. Pelanggaran hukum dan peraturan negara seperti menyalahgunakan hak-hak kepemilikan tanah atau melakukan kejahatan lainnya.
Tentang pertanyaan apakah mereka layak untuk mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya, maka itu tergantung pada sifat dan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan. Namun, setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk pejabat negara. Jika terbukti bersalah melakukan tindakan yang merugikan negara atau masyarakat, maka mereka harus dihukum sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, dalam menjatuhkan hukuman, sebaiknya dipertimbangkan pula faktor-faktor yang dapat memperbaiki kehidupan dan meminimalisir risiko terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Re: PRETEST

M Taufik Egi Pratama_2251011033 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 3:56 PM

1. Hal positif yang dapat di ambil yaitu demokrasi dan kesatuan masyarakat sangat di unggulkan dan semakin solid untuk melawan hukum-hukum yang beredar tapi tidak sesuai dengan keinginan warga negaranya seperti UU tersebut yang seenaknya di berlakukan tanpa memperdulikan atau mendengarkan aspirasi dari masyarakat.
Hal yang harus di benahi yaitu sebagai wakil rakyat harusnya selalu bisa memenuhi tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat,dan ketika ada perubahan atau penambahan hukum" atau undang-undang yang akan di berlakukan maka seharusnya hal tersebut sebelumnya sudah di setujui oleh masyarakat nya,dan selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat tersebut.
2. Konstitusi adalah hukum yang di miliki oleh sebuah negara yang mengatur hampir keseluruhan dari negara tersebut mulai dari struktur pemerintahan, hak hak dan kewajiban sebagai warga negara,dan batasan kekuasaan pemerintahan.
Pentingnya konstitusi bagi suatu negara yaitu untuk memberikan kedaulatan hukum, menjamin hak hak asasi manusia,dan menjaga kestabilan politik di negara tersebut.
3. Pelaku pejabat negara yang tidak konstitusional yang sering di jumpai yaitu penggelapan uang atau korupsi,atau menggunakan jabatannya untuk melakukan hal semena mena,dan pejabat pejabat seperti ini layak di berikan hukuman maksimal agar kedepannya pejabat menjadi tertib dan tidak berani untuk melakukan kesalahan yang sama

Re: PRETEST

Rovi Janitra Alvaro གིས- Wednesday, 29 March 2023, 4:05 PM

Nama : Rovi Janitra Alvaro
Npm : 2211011054
Kelas : S1 Manajemen PKN B

1. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah bukan pekerja atau perusahaan yang diuntungkan melainkan pemerintah. UU Cipta Kerja diperkenalkan untuk mendukung program restrukturisasi pemerintah, khususnya di bidang ekonomi. Pemerintah berharap dengan adanya RUU Cipta Kerja dapat mengatasi kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan.
Faktor yang akan dibahas dalam konsepsi berbangsa dan bernegara menurut pasal tersebut antara lain salah satu agenda yang ingin dicapai melalui amandemen UU Cipta Kerja, terkait partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan dan kebijakan. Perubahan yang bertentangan dengan ketentuan konstitusi yang melanggar hak konstitusional warga negara menyebabkan Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membatalkan undang-undang yang sedang dipertimbangkan, yang mengurangi kekuatan keputusan untuk mempengaruhi buku-buku hukum pemerintah Indonesia sehingga dapat mengancam konstitusi.

2. Sifat Konstitusi UUD 1945 adalah dokumen hukum, dokumen politik, yang memuat ideologi, dasar dan prinsip penyelenggaraan kegiatan nasional. Peran penting konstitusi bagi suatu negara adalah untuk memandu bagaimana negara itu harus dijalankan. Fungsi konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintahan agar pelaksanaan kekuasaan tidak sewenang-wenang.

3. Berikut ini adalah contoh perilaku inkonstitusional oleh pejabat publik:
1. Melanggar ketentuan Konstitusi atau melanggar asas dan standar yang ditentukan dalam Konstitusi.
2. Penyalahgunaan konstitusi untuk keuntungan pribadi, keuntungan kelompok, pengayaan pribadi (korupsi). Menurut pendapat saya, pejabat negara yang inkonstitusional layak mendapatkan hukuman yang layak, yang dapat memberikan efek mengerikan bagi para pelanggar untuk membuat hidup mereka lebih baik.

Re: PRETEST

Ulviah azizah 2211011045 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 4:32 PM

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Nama:ulviah Azizah
Npm:2211011045
Kelas:PKN B

1.Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Saya disi izin menjawab bahwasanya dari artike di atas Risma mengatakan bahwa melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi, hal itu termasuk eksploitasi.

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau seacara melawan hukum.

Dalam hal ini anak menjadi faktor utama untuk tidak ikut demo tetapi mereka mempunya ruang tersendiri untuk mengaspirasikan suaranya, Anak menghadapi beberapa ancaman ketika mengikuti aksi demonstrasi secara langsung, seperti kekerasan dari aparat, skorsing, dikeluarkan dari sekolah, hingga pencatatan pelajar yang ikut aksi dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Aspirasi dan partisipasi yang mereka lakukan bersifat valid karena berasal dari kegelisahan mereka yang berasal dari konteks atau kondisi masing-masing, seperti ada privilese atau tidak, termarginalkah atau tidak, dan akhirnya dengan ruang apa bisa mengemukakan kegelisahan tersebut

Manfaat atau hal positif yang dapat diambil
1.belajar menerapkan sistem demokrasi yang benar
2.Mendorong kembali pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan yang merugikan rakyat
3.menyadarkan masyarakat lokal akan isu yang terjadi
4.menambah solidaritas dan networking

Usaha mengantisipasi hal yang tidak diinginkan ketika kita mengungkapkan pendapat di depan umum adalah kita harus mempunya etika dalam mengemukakan pendapat berikut langkahnya
1.Menyampaikan Pendapat Setelah Mendapat Giliran.
2. Gunakan Sudut Pandang Netral.
3. Jangan Memaksa Orang Lain untuk Setuju.
Menggunakan Bahasa yang Sopan.
Memberikan Pendapat Sesuai Pembahasan.
6. Menggunakan Analogi Sederhana.
7. Memperhatikan Intonasi Bicara.

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Tidak, karena hak dan kewajiban merupakan dua hal yang selalu berdampingan dan tidakdapat dipisahkan. Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar setiap manusia bisadiperoleh dengan melaksanakan kewajibannya

Demikian terimakasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Re: PRETEST

Qori Atsaravin Husein གིས- Wednesday, 29 March 2023, 4:35 PM

Nama : Qori Atsaravin Husein
Npm : 2211011070
Kelas : Pkn B
-Jawaban-
1. Dengan adanua UU Cipta Kerja tersebut dapat mendukung program restrukturisasi Pemerintah, khususnya dalam sektor Perekonomian. Pemerintah berharap keberadaan RUU Cipta Kerja bisa mengurai kompleksitas persoalan ketenagakerjaan.Meski menurutnya strategi untuk menggaet suara masyarakat oleh MK dinilai politis, namun hal itu akan sangat memengaruhi hasil akhir perkara nanti.
Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional.
Hal yang harus dibenahi adalah terkait partisipasi publik dalam penyusunan peraturan dan kebijakan. Perubahan perubahan yang bertentangan dengan amanat konstitusi yang telah melanggar hak konstitusional warga negara sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membatalkan suatu undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

2. konstitusi adalah Undang Undang Dasar merupakan sebuah hukum dasar tertulis. UUD 1945 sendiri ialah suatu dokumen yang memuat segala aturan serta ketentuan yang bersifat pokok dari sistem tata negara suatu negara.
Sehingga hakikat Konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara.
Pentingnya ialah dapat Mengatur struktur peerintahan, Menjamin HAM,Menentukan kewenangan pemerintah,Menentukan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

3. Pelanggaran dengan Melakukan tindakan korupsi seperti menerima suap atau memperkaya diri sendiri dengan cara yang merugikan negara dan rakyat. Hal tersebut Layak untuk mendapatkan hukuman yang maksimal dan setimpal sesuai dengan perbuatannya tersebut.
Hal tersebut perlu dilakukan supaya, merasa jera dan tidak bertambah ke hal yang lainnya

Re: PRETEST

Lutfiah Aniq Syahara 2211011063 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 4:40 PM

Nama: Lutfiah Aniq Syahara
NPM: 2211011063
Kelas: PKN B
Prodi S1 Manajemen

Analisis Soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab: Berdasarkan artikel tersebut, hal positif yang dapat saya ambil adalah kesadaran masyarakat terhadap MK yang terasa dipojokkan dengan adanya UU Cipta Kerja yang pengesahannya dilakukan oleh DPR sedang presiden tidak melihat adanya urgensi yang terjadi diantara hiruk pikuk aksi aspirasi masyarakat Indonesia mengapa menolak UU atau Perpu tersebut karena dengan begitu MK meskipun berada dalam satu atam dan sama-sama meiliki kekuatan politik dengan DPR Lembaga tersebut jadi tidak bisa terlalu mengontrol dan tidak memiliki pengaruh kuat atas DPR sehingga menyebabkan terancamnya demokrasi yang sudah sejaka lama dicita-citakan rakyat Indonesia untuk bisa lepas dari belenggu orde baru otoriter. Dari hal tersebut maka yang harus dibenahi adalah mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK ke MK itu sendiri agar lembaga yudikatif tersebut tetap menjadi pengawal konstitusi untuk terus menuangkan kontribusinya dalam politik Indonesia agar cabang-cabang kekuasaan tetap berada pada jalur konstitusional dan menjaga demokrasi.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab: Konstitusi hakikatnya merupakan suatu pembentukan peraturan hukum pokok yang memuat sendi-sendi untuk menegakkan suatu negara. Pentingnya suatu negara memiliki konstitusi agar memiliki “pegangan” dalam menjalankan konsep berbangsa dan bernegara selain dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, kontitusi harus tahan uji untuk menghindari adanya celah pihak-pihak yang ingin mengganti wajah negara dengan peraturan baru yang keluar dari corak hukum Indonesia. Konstitusi mencerminkan penjaminan hak kepada seluruh masyarakat Indonesia sehingga peraturan tersebut benar-benar hidup di masyarakat sebagaimana fungsi pemerintahan berlaku.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab: Contoh perilaku in konstitusional yang dilakukan pejabat, yaitu penggelapan daging impor yang dilakukan oleh Ahmad Fatanah, beliau layak mendapatkan hukuman karena sudah merugikan arus keuangan ekspor-impor Indonesia berupa 16 tahun penjara dan dikenai denda sebesar Rp1 miliar atau diganti dengan 6 bulan kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Re: PRETEST

Nadhif qobidh nashandar 2251011053 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 4:40 PM

1.Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Saya disi izin menjawab bahwasanya dari artike di atas Risma mengatakan bahwa melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi, hal itu termasuk eksploitasi.

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau seacara melawan hukum.

Dalam hal ini anak menjadi faktor utama untuk tidak ikut demo tetapi mereka mempunya ruang tersendiri untuk mengaspirasikan suaranya, Anak menghadapi beberapa ancaman ketika mengikuti aksi demonstrasi secara langsung, seperti kekerasan dari aparat, skorsing, dikeluarkan dari sekolah, hingga pencatatan pelajar yang ikut aksi dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Aspirasi dan partisipasi yang mereka lakukan bersifat valid karena berasal dari kegelisahan mereka yang berasal dari konteks atau kondisi masing-masing, seperti ada privilese atau tidak, termarginalkah atau tidak, dan akhirnya dengan ruang apa bisa mengemukakan kegelisahan tersebut

Manfaat atau hal positif yang dapat diambil
1.belajar menerapkan sistem demokrasi yang benar
2.Mendorong kembali pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan yang merugikan rakyat
3.menyadarkan masyarakat lokal akan isu yang terjadi
4.menambah solidaritas dan networking

Usaha mengantisipasi hal yang tidak diinginkan ketika kita mengungkapkan pendapat di depan umum adalah kita harus mempunya etika dalam mengemukakan pendapat berikut langkahnya
1.Menyampaikan Pendapat Setelah Mendapat Giliran.
2. Gunakan Sudut Pandang Netral.
3. Jangan Memaksa Orang Lain untuk Setuju.
Menggunakan Bahasa yang Sopan.
Memberikan Pendapat Sesuai Pembahasan.
6. Menggunakan Analogi Sederhana.
7. Memperhatikan Intonasi Bicara.

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Tidak, karena hak dan kewajiban merupakan dua hal yang selalu berdampingan dan tidakdapat dipisahkan. Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar setiap manusia bisadiperoleh dengan melaksanakan kewajibannya

Re: PRETEST

Ulviah azizah 2211011045 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 4:44 PM

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh
Nama:ulviah Azizah
Npm;2211011045
Kelas:PKN B
Jurusan:S1 manajemen
Analisis
menurut saya hal positif nya adalah masyarakat menjadi lebih antusias lagi pada apa yang terjadi di negara kita ini, dan mahasiswa menjadi bersatu untuk menyuarakan aspirasi masyarakat tentang penolakan ini. Hal yg harus dibenahi adalah pemerintah harus bijak dalam mengesahkan UU dan lebih mendengarkan pendapat rakyatnya.
Mahasiswa memiliki peran penting pada bangsa Indonesia ini,terutama dalam bersikap,berperilaku dan bertindak harus mencerminkan niliai2 Pancasila

MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, menyelesaikan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dan memberikan pendapat apabila MPR beranggapan bahwa Presiden/Wakil Presiden melakukan pelanggaran (impeachment).
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
APA pentingnya konstitusi dalam kehidupan bernegara?
Konstitusi adalah prinsip-prinsip dan pedoman yang diperlukan bagi orang-orang dari kelompok heterogen yang berbeda untuk hidup dalam harmoni. Tanpa adanya Konstitusi akan sulit bagi suatu negara untuk bertahan dalam jangka panjang. Ini sebabnya, konstitusi disebut sebagai dasar negara.Rambu-rambu itulah yang kemudian diatur, dinormakan dalam Konstitusi. Sehingga hakikat Konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara,” . Setelah itu pada 5 Juli 1959 tercetus Dekrit Presiden, menggantikan UUD Sementara Tahun 1950 untuk kembali menggunakan UUD 1945.28 Mei 2022Karena undang-undang adalah alat politik untuk mencapai tujuan negara,” konstitusi berfungsi sebagai perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negaraKarena undang-undang adalah alat politik untuk mencapai tujuan negara,” konstitusi berfungsi sebagai perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara

3.Contoh perilaku konstitusional bagi penyelenggara negara,

MPR : mengubah dan menetapkan UU, melantik presiden dan wakilnya, dan lain-lain.

Presiden : mengajukan rancangan UU kepada DPR, mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri dan lain-lain .

DPR : membentuk undang-undang, membahas rancangan undang-undang Bersama dengan presiden, dan lain-lain.

DPD : mengajukan rancangan undang-undang tentang otonomi daerah, hubungan antar pusat dan daerah.

KPU : menyelanggarakan pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

BPK : memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

MA : menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.

MK : memutuskan pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

TNI dan Kepolisian : mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan serta keutuhan serta kedaulatan negara, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Contoh perilaku ikonstitusional yang perlu dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu, melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).

Re: PRETEST

M.Daffa Rezki Nugraha གིས- Wednesday, 29 March 2023, 4:46 PM

1. dampak positif nya adalah bagi pengusaha untuk mengembangkan usaha serta melebarkan sayap perusahaannya. Dengan adanya keberpihakan ini, pengusaha termasuk UMKM akan semakin tumbuh dalam menopang perekonomian nasional. Banyak pr yang harus kita jalankan untuk membenahi sebuah konsep berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah dengan memahami bagaimana mekanisme pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang harus sesuai dengan konstitusi

2.Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Dalam hal ini, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Indonesia berperan penting sebagai landasan hukum dan dasar bagi sistem pemerintahan dan penyelenggaraan negara Indonesia. UUD NRI 1945 juga memberikan perlindungan bagi hak-hak rakyat dan hak-hak individu, menjaga stabilitas negara, dan memperkuat sistem demokrasi Indonesia.

3.Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:
-Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
-Korupsi atau suap untuk memperoleh keuntungan pribadi.
-Pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan sipil.
-Tidak menghormati ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku.
-Pemalsuan dokumen resmi atau penggunaan dokumen palsu.
Tindakan yang tidak konstitusional oleh pejabat negara sangat serius dan dapat membahayakan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, mereka harus dikenakan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Namun, sebelum memutuskan hukuman yang maksimal, pemerintah harus memastikan bahwa proses hukum telah berjalan secara adil dan transparan, serta memberi kesempatan pada pejabat negara tersebut untuk membela diri dan memperbaiki perilaku mereka.
Jadi, tergantung pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan dan sejauh mana pejabat negara tersebut melanggar konstitusi dan hukum, mereka mungkin berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun, jika pelanggaran yang dilakukan sangat serius dan membahayakan negara dan masyarakat, maka mereka harus dikenakan hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Re: PRETEST

Rio Aditia_2251011024 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 5:33 PM

Nama : Rio Aditia
NPM. : 2251011024
Kelas. : PKN (B)

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab : Hal positif nya adalah Dengan adanya hal tersebut, membuat masyarakat menjadi lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan dukungan untuk memutus suatu perkara pengujian. Yang nantinya akan sangat berpengaruh pada kualitas putusan nanti, agar putusan yang dikeluarkan juga dapat memihak kepada masyarakat.
Hal yang harus dibenahi adalah Sebaiknya dalam membentuk UU agar tidak terburu-buru,karena hal itu dapat membuat UU menjadi bermasalah

2. Apa sebaiknya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab : Hakikat Konstitusi adalah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara. Pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi itu pada umumnya menyangkut dua hal, yaitu pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya dan pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu.
Arti penting konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab : Perilaku inkonstitusional merujuk pada perilaku yang bertentangan dengan konstitusi atau hukum yang berlaku di suatu negara. berikut contohnya :
1.Korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan
2.Diskriminasi terhadap kelompok minoritas dalam masyarakat
3.Penggunaan kekerasan atau tindakan represif tanpa dasar hukum
4.Pelanggaran hak asasi manusia seperti perlakuan buruk atau tidak adil terhadap tahanan atau narapidana.

perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya,tetapi jika sudah diberi kesempatan tetap saja tidak ada perubahan dan melakukannya lagi, layak mendapat hukuman yang maksimal.

Re: PRETEST

Felix Nainggolan _2211011112 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 5:40 PM

Nama : Felix Nainggolan
NPM : 2211011112
Kelas : PKN B

1. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah terjadi adanya kebebasan berpendapat yang diberikan pemerintah kepada masyarakat setempat sehingga masyarakat dapat menutarakan aspirasinya terhadap perubahan Undang Undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut bahwa Para Pejabat dan juga pemerintah harus bisa lebih baik lagi dalam membuat dan mengesahkan Undang Undang agar masyrakat tidak menderita atas tindakan tersebut dan juga masyrakat akan hidup tentram dan damai tanpa adanya konflik atas hal tersebut.

2. Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.

pentingnya konstitusi bagi suatu negara, Konstitusi menjadi landasan hukum yang utama dalam suatu negara. Konstitusi menetapkan prinsip-prinsip dan aturan dasar yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, serta antara lembaga-lembaga pemerintah. Dengan adanya konstitusi, maka segala kebijakan yang diambil harus selaras dengan konstitusi tersebut

3. contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah melakukan tindak pidana korupsi, mengambil hak rakyat, melanggar hukum yang ada, menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan, menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi, dan masih banyak lagi.

Re: PRETEST

Wahyu Ramdhani གིས- Wednesday, 29 March 2023, 5:42 PM

NAMA : Wahyu Ramdhani
NPM : 2211011022
KELAS : PKN B

1. Masyarakat bersatu untuk menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat mereka, sehingga mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi. Untuk meredam keresahan masyarakat, satu-satunya langkah yang dapat di ambil adalah dengan mengajukan pengujian ke MKatqs dasar. UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya.
2. Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Konstitusi pada dasarnya merupakan suatu aturan yang mengandung norma-norma yang berkaitan dengan kehidupan negara dalam menjaga kekuasaan yang ada dalam suatu Negara tidak disalahgunakan dan hak asasi manusia tidak dilanggar. Konstitusi dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, dalam artian konstitusi dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak stagnan. Perubahan tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan struktur kekuasaan, pembatasan kekuasaan, pembagian kekuasaan, jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, kekuasaan kehahiman, dan lain sebagainya.
3. Melanggar apa yang menjadi isi Konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi dan Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi) dan tidak sesuai dengan ham.
Dikarenakan indonesia merupakan negara hukum yang dasar hukumnya di dasarkan pada undang-undang, Pelanggaran ini harus di beri hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang.

Re: PRETEST

Abdullah al hamasah གིས- Wednesday, 29 March 2023, 5:53 PM

Nama : Abdullah al hamasah
NPM : 2211011161
Kelas : PKN B

1. Hal positif yang dapat diambil yaitu masyarakat menyuarakan aspirasi nya dengan cara yang sehat dan tidak menimbulkan kerusuhan, dan juga masyarakat bersama-sama dan bersatu dalam menyuarakan aspirasi nya
2. Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.
3. Contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional seperti yang disebutkan di artikel diatas, menyalahgunakan kekuasaan dengan menciptakan UU cipta kerja yang menyulitkan rakyatnya, hal seperti ini layak diberi hukuman maksimal dan tidak perlu diberi kesempatan, karena takut hal seperti itu akan terulang

Re: PRETEST

Anggia Ayu Handini 2211011150 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 6:10 PM

1. Hal positif yg dapat diambil adalah masyarakat dapat lebih menjaga demokrasi dan memberikan dukungan untuk memutus suatu perkara pengujian akan sangat berpengaruh pada kualitas putusannya nanti. Masyarakat juga harus sadar bahaya yang akan muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja.
Hal yang dapat dibenahi pemerintah lebih mementingkan suara rakyat karena adanya mereka karena rakyat, meningkatkan kualitas pemerintah di Indonesia supaya Indonesia dapat lebih maju dengan tidak adanya campur tangan politik.

2. Konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah.

3. Melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri, yaitu korupsi.

Re: PRETEST

Feni refita Sari གིས- Wednesday, 29 March 2023, 6:42 PM

Nama: feni refita sari
NPM: 2211011048
KELAS:PKN B
JURUSAN: S1 MANAJEMEN

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Dari membaca artikel tersebut saya mengatahui bahwa didalam sebuah UU dapat di lakukan sebuag revisi yang mana dibantu oleh mahkama konstitusi. Tidak hanya itu saya mengetahui bahwa MK bekerja untuk rakyat. Yang dapat dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara tersebut yang ana MK tidak boleh mengambil keputusan yang berpihak kepada politik akan tetapi harus berpihak kepada masyarakat. Serta didalam artikel tersebut sebuah permintaan perevisian suatu UU ternyata dapat mengganggu dan memecah suatu negara sehingga alanngkah lebih baiknya pemerintah dapat mendengarkan suara rakyat agar tidak terjadi perpecahan.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Menurut aswanto hakikat konstitusi sendiri merupakan rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara. Sehingga dengan adanya hakikat konstitusi sendiri memberikan negara aturan dan Batasan dalam melakukan suatu hal agar tetap terjalinya kedamaian. Sedangkan pentingnya kosntitusi bagi suatu negara adalah agar jalannya suatu negara tidak keluar dari tujuan awal negara didirikan. Tujuan yang ingin di capai serta mempertahankan suatu negara. Dengan tidak adanya aturan tentu suatu negara akan mengalami yang Namanya perselisihan Panjang dan pertengkaran yang dapat memecah belah suatu negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh prilaku pejabat negara yang tidak konstitusional tentu dari maraknya kejadian saya akan memberikan contoh banyaknya pejabat yang melakukan Tindakan korupsi tidak hanya itu mereka juga melakukan kegiatan tidak membayar pajak. Menurut saya dalam permasalahan korupsi sebaiknya pejabat diberikan hukuman maksimal agar mereka dapat benar benar jera serta pejabat lain yang akan melakukan perbuatan tersebut pun takut. Sedangkan dalam kegiatan melanggar pembayaran pajak mereka diberikan kesempatan memperbaiki setelah melakukan pembayaran pajak yang mereka lewatkan.

Re: PRETEST

Laksamana Krida Shidqi (2251011008) གིས- Wednesday, 29 March 2023, 6:51 PM

Re: PRETEST

Jihan Handayani གིས- Wednesday, 29 March 2023, 7:11 PM

Nama : Jihan Handayani
NPM : 2211011007
Kelas : PKN B
Prodi : S1 Manajemen

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab :
Hal positifnya adalah dengan adanya hal tersebut, membuat masyarakat menjadi lebih aktif, lebih perhatian dan antusias dalam permasalahan yang terjadi di negara ini, bersatu memberikan dukungan untuk membenahi permasalahan yang terjadi.
Hal yg harus dibenahi adalah pemerintah harus bijak dalam mengesahkan UU, lebih teliti dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan sehingga menjadi masalah.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab :
Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya.
Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. 2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri.
Pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab :
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional yang sangat sering terjadi di negara Indonesia adalah korupsi dan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Hukuman yang diberikan harus maksimal agar perilaku yang dilakukan tidak diulangi kembali (jera) karena perilaku tersebut sangat merugikan negara dan bangsa.

Re: PRETEST

MELANI KARUNIA_2211011110 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 7:13 PM

Nama : Melani Karunia
NPM : 2211011110
Kelas : PKN B

1. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah adanya keterbukaan dari pejabat dan pemerintah untuk memberikan kesempatan terhadap masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka mengenai Undang Undang Kerja. Hal tersebut juga sesuai dengan sila ke-4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.) . Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut bahwa dalam membuat Undang Undnag Kerja pemerintah harus memerhatikan beberapa aspek aspek yang tidak membuat masyarakat memproteskan Undang Undang tersebut. Seharusnya Undang Undang tersebut dapat membuat masyrakat menjadi lebih mendukung pemerintahdan bukan menjadi konflik di kalangan masyarakat.

2. Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi. UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis pada hakikatnya hanya memuat aturan dasar atau pokok kehidupan kenegaraan, sedangkan aturan yang lebih rinci lazimnya dituangkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya.
pentingnya konstitusi bagi suatu negara, Melindungi hak-hak warga negara: Konstitusi menjamin hak-hak warga negara, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk berkumpul dan berorganisasi, hak untuk memilih dan dipilih, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Konstitusi juga menetapkan batasan-batasan dalam penggunaan kekuasaan oleh pemerintah sehingga hak-hak warga negara tidak terabaikan.

3. contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah melakukan perbuatan korupsi( korupsi bansos, perbaikan jalan, gaji-gaji PNS, dan masih banyak lagi), melanggar aturan aturan yang berlaku di suatu negara, penyalahgunaan kekuasaan yang diterima, menyalahgunakan adanya konstitusi , dan lain lain

Re: PRETEST

Salsabila Risma Wardani 2211011068 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 7:15 PM

NAMA : Salsabila Risma Wardani
NPM : 2211011068
MATA KULIAH : PKN B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab:
Berdasarkan artikel diatas yang dapat saya pahami yaitu, mengetahui isu tentang bagaimana undang-undang cipta kerja yang baru saja diundangkan oleh DPR menjadi permasalahan harus diatasi oleh masyarakat yang tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya.
Perubahan ini dianggap tidak mendukung perlindungan hak-hak warga negara secara progresif, dan yang harus dibenahi pada konsep ini yaitu mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional serta memberikan dukungan untuk memutus suatu perkara pengujian.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945.
Jawab:
Konstitusi merupakan dokumen maupun serangkaian aturan yang mendasar untuk menetapkan struktur, kekuasaan, fungsi pemerintahan suatu negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi ini sebenarnya bertujuan untuk mengatur ataupun menjalin hubungan antara pemerintah dengan warga negara (masyarakat), dan memastikan keadilan, kesetaraan, kebebasan dalam masyarakat.
Beberapa alasan pentingnya konstitusi:
-Memberikan kerangka hukum yang jelas dan bersifat pasti bagi pemerintah ataupun warga negara.
-Menetapkan struktur pemerintahan dan pembagian kekuasaan yang jelas.
-Menjaga keseimbangan kekuasaan.
-Memperkuat sistem demokrasi.
-Menjamin hak asasi manusia dan kebebasan warga negara.

3. Contoh dari perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional yaitu seperti:
1. Melanggar apa yang menjadi isi Konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi.
2. Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi). Menurut saya pejabat negara yang tidak konstitusional layak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal yang dapat membuat efek jera bagi pelaku sehingga kehidupannya lebih baik.

Re: PRETEST

Stevira Andien Razika གིས- Wednesday, 29 March 2023, 7:21 PM

Nama:Stevira Andien Razika
NPM:2211011099
Kelas:PKN B

pertanyaan:
1. Hal-hal positif apa yang Anda temukan setelah membaca artikel tersebut dan isu apa yang harus disikapi oleh bangsa dan negara menurut artikel tersebut? Menjawab:
Kita dapat melihat bahwa pemerintahan suatu negara atau daerah memiliki kekuasaan, struktur dan tugas yang ditentukan dalam konstitusi. Banyak pekerjaan kita untuk membenahi konsep berbangsa dan bernegara, dan salah satunya adalah memahami bagaimana mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan yang harus konstitusional.

pertanyaan:
2. Apa sebenarnya hakikat konstitusi dan apa pentingnya konstitusi bagi negara seperti Indonesia ketika konstitusi negara Republik Indonesia sudah ada sejak tahun 1945? Menjawab:
Inti konstitusi adalah petunjuk dan pedoman tertulis bagi negara untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan dan segala urusan yang berkaitan dengan negara itu sendiri.
Pentingnya Konstitusi termasuk misalnya.
(1) Pengaturan struktur kepengurusan
(2) Menjamin hak asasi manusia
(3) Menentukan kewenangan Otorita
(4) Mendefinisikan hubungan antara pemerintah dan masyarakat

pertanyaan:
3. Sebutkan contoh perilaku inkonstitusional pejabat negara! Apakah layak mendapatkan hukuman maksimal atau memberinya kesempatan untuk mengubah hidupnya? Menjawab:
(1) Contoh perilaku inkonstitusional pejabat pemerintah adalah Maharani Puan sebagai presiden DPR RI. Ia melakukan penciptaan lapangan kerja di Perpus yang masih bermasalah baik secara formal maupun material. Selain itu, pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan undang-undang yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Asas yang diabaikan adalah transparansi (Pasal 88) dan pelibatan publik (Pasal 96).
Menurut peneliti Kode Inisiatif Violla Reiinda, tindakan itu dianggap inkonstitusional karena melanggar Pasal 1, 2, dan 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan setiap orang harus mengikuti standar yang ditetapkan undang-undang. karena Indonesia adalah negara hukum.
Jika keputusan tidak diikuti, parlemen telah mengabaikan konstitusi. Mengapa? Undang-undang dapat memuat subjek yang secara formal bertentangan dengan amanat konstitusi dan melanggar hak konstitusional warga negara sehingga Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan untuk membatalkan undang-undang yang dipersengketakan. Dengan tidak adanya tindakan lebih lanjut, negara mengabaikan konstitusi yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan yurisdiksi berdasarkan konsep negara hukum.
Jika pejabat publik melakukan kejahatan ilegal, dia dapat dihukum di pengadilan dan dihukum dengan hukuman seperti penjara, pembayaran denda atau hukuman lain yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya, jika seorang pejabat melakukan perbuatan yang merugikan negara, seperti korupsi atau memperoleh uang rakyat untuk keuntungan pribadi, maka polisi atau kejaksaan dapat mengadili dan menghukumnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. .

Re: PRETEST

Marsya Alifiah_2211011050 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 7:24 PM

Nama: Marsya Alifiah
NPM: 2211011050
Kelas: PKN B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab:
Masyarakat harus sadar dampak negatif yang timbul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja. Ada langkah yang sebelumnya wajib dilakukan untuk dapat menyelamatkan demokrasi kita, yaitu menyelamatkan MK dari campur tangan politik, agar putusan yang dikeluarkan memihak pada rakyat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab:
Konstitusi adalah kumpulan-kumpulan norma yang mengatur mengenai kewenangan dan lembaga yang akan menjalankan kewenangan itu dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dalam sebuah bangsa. Kontitusi terbagi menjadi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi sangat penting dan menjadi rambu-rambu untuk bernegara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab:
Dedi Kusnindar, mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA) yang menjadi tersangka karena telah menyalahgunakan jabatan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Terkena pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-undang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 55 ayat 1 KUHP. Menurut saya, beliau layak mendapat hukuman yang maksimal karena melakukan tindak korupsi secara sadar, jadi untuk apa diberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya.

Re: PRETEST

Naufal Akmal Raihan གིས- Wednesday, 29 March 2023, 7:24 PM

Nama : Naufal Akmal Raihan
NPM : 2211011108
Kelas : PKN B

1. Menurut saya, hal yang positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah masih banyaknya mahasiswa atau masyarakat yang peduli terhadap dan memperjuangkan keadilan untuk negara ini, dilihat dari demontrasi yang dilakukan untuk menolak UU cipta kerja yang dirasa merugikan masyarakat. Hal yang harus dibenahi mungkin saja kerja pemerintah yang harus lebih bijaksana, lebih mementingkan kepentingan rakyat Indonesia, dan mendengarkan aspirasi rakyat, karena mereka semua dipilih rakyat dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

2. Konstitusi adalah dokumen tertulis yang memuat aturan-aturan dasar yang mengatur negara dan pemerintahannya, serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi juga menetapkan struktur pemerintahan, batasan kekuasaan, hak asasi manusia, serta prosedur-prosedur yang harus diikuti untuk membuat dan mengubah undang-undang. Konstitusi memiliki penting yang sangat besar bagi suatu negara, termasuk Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945, karena bisa Menjamin hak-hak asasi manusia, Membentuk pemerintahan yang stabil, Memberikan dasar hukum bagi kebijakan pemerintah, dan Memberikan kepastian hukum.

3. Beberapa contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional di Indonesia antara lain:

-Korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan nepotisme.
-Melanggar hak asasi manusia.
-Memperkaya diri sendiri atau kelompoknya dari anggaran negara.
-Tidak menjalankan tugas sesuai dengan konstitusi atau undang-undang.

Setiap orang yang melakukan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat, termasuk pejabat negara, harus diproses secara hukum. Namun, apakah mereka harus mendapatkan hukuman maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya tergantung pada keputusan pengadilan setelah mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada. Jika pejabat negara dinyatakan bersalah dan merugikan negara dan masyarakat, maka mereka harus diberikan hukuman yang sesuai dengan hukum. Namun, didalam kasus tertentu, jika mereka bersedia memperbaiki kesalahan mereka dan mengembalikan apa yang telah dirugikan, pengadilan mungkin memberikan hukuman yang lebih ringan. Hal ini dapat memotivasi mereka untuk memperbaiki kesalahan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Sebagai contoh Richard Eliezer yang membantu hakim dalam kasus pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo, ia mendapat keringanan dalam hukuman.

Re: PRETEST

Winona Hidayatika གིས- Wednesday, 29 March 2023, 7:42 PM

Nama: Winona Hidayatika
NPM: 2211011095
Kelas: PKN B

1. Hal positif yang saya dapatkan dari artikel diatas yaitu bahaya yang akan muncul ketika revisi UU MK telah dijalankan. Untuk menyelamatkan kerusakan yang akan terjadi di Indonesia tersebut, maka kita dapat mengambil langkah dengan cara menjaga Mahkamah Konstitusi bebas dari pengaruh politik, sehingga keputusan yang dibuat adalah untuk kepentingan rakyat.

2. Hakikat dari konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dan yang menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Pentingnya konstitusi bagi negara bersumber dari kenyataan bahwa terdapat beberapa unsur dalam konstitusi yang harus diikuti atau dipenuhi untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antar cabang pemerintahan yang ada.

3. Salah satu contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional adalah tindak korupsi untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan masyarakat lain. Para pejabat yang melakukan hal tersebut patut diberi hukuman yang setimpal karena sudah melakukan hal yang semena-mena, hukuman yang diberikan harus membuat pejabat tersebut memiliki efek jera.

Re: PRETEST

Randi Tri Putra_2211011109 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 7:51 PM

Nama : Randi Tri Putra
NPM: 2211011109

1. Metode dan solusi yang bisa digunakan guna mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang diakibatkan oleh revisi UU MK adalah dengan mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional.
Dorongan dari kalangan ahli hukum dan aktivis demokrasi serta masyarakat luas dapat memengaruhi hasil dari putusan nanti yang akan memihak kehendak mereka. Meski menurutnya strategi untuk menggaet suara masyarakat oleh MK dinilai politis, namun hal itu akan sangat memengaruhi hasil akhir perkara nanti.
Ada langkah yang sebelumnya wajib dilakukan untuk dapat menyelamatkan demokrasi kita, yakni untuk menyelamatkan MK dari campur tangan politik, agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.

2. Menurut pengertian sederhana, yang dimaksud dengan konstitusi adalah Undang Undang Dasar yang merupakan sebuah hukum dasar tertulis. UUD 1945 merupakan suatu dokumen yang memuat segala aturan serta ketentuan yang bersifat pokok dari sistem tata negara suatu negara.
Kemudian pada 5 Juli 1959 tercetus Dekrit Presiden, menggantikan UUD Sementara Tahun 1950 untuk kembali menggunakan UUD 1945.

3.. Salah satu contoh pelanggaran yang menunjukkan sikap tidak konstitusional, adalah dengan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. Dan ini layak mendapatkan hukuman berat

Re: PRETEST

Marshal Ferel Silalahi གིས- Wednesday, 29 March 2023, 7:53 PM

1. Hal positif yang saya dapatkan adalah dapat mengetahui cara mencegah ancaman perubahan yang bertentangan dengan amanat konstitusi sehingga harus sadar bahaya yang akan muncul untuk menyelamatkan demokrasi dan putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.

2. Konstitusi adalah undang undang yang menjadi dokumen hukum yang harus dipatuhi untuk menjalankan pemerintahan sehingga terjadi perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

3. Contohnya revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi yang terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional. Hal tersebut layak mendapat hukuman maksimal karena berpotensi besar untuk mengancam demokrasi yang telah dicita-citakan sejak Indonesia lepas dari belenggu Orde Baru yang otoriter.

Re: PRETEST

M. Rasyid Al Fajar 2211011078 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 8:10 PM

Nama: M. Rasyid Al Fajar
NPM: 2211011078
Kelas: PKN B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab: Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel di atas adalah sebagai berikut:
- Masyarakat semakin sadar bahwa keikutsertaannya dalam berbagai keputusan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bernilai penting karena masyarakat mengetahui bahwa mereka dapat melakukannya ketika dalam keputusan tersebut ada yang tidak beres, hukum yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan nasional.
- Masyarakat semakin berani mempersoalkan segala keputusan dan tindakan yang diambil pemerintah dan DPR.
- Artikel ini memiliki sisi positif lain, karena mengungkap kebijakan DPR yang tidak seharusnya dan terkesan terburu-buru mengambil keputusan tersebut.

Hal yang perlu dibenahi ke depan adalah pemerintah harus memutuskan semuanya secara transparan agar tidak menimbulkan masalah. Maka pemerintah harus bertindak adil kepada seluruh masyarakat, karena keputusan yang diambil tidak merugikan siapapun. Dan berusaha meningkatkan kualitas serta kebijakan yang ada untuk mencapai tujuan sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab: Konstitusi sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa, karena berperan sebagai suatu pedoman bagi masyarakat di negara tersebut dalam berperilaku sehari-hari. Dapat kita bayangkan apabila suatu negara berjalan tanpa sebuah konstitusi, tentu saja negara tersebut tidak mempunyai acuan/sumber hukum yang valid dan pada akhirnya adalah negara tersebut memiliki segudang peristiwa-peristiwa negatif. Contohnya: Kriminalitas merajalela, karena tidak ada hukum yang berperan sebagai sanksi/efek jera bagi seseorang yang berperilaku menyimpang.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab: Kasus Ferdy Sambo. Ia diajatuhkan hukuman mati karena telah terbukti secara sah melakukan tindak pembunuhan berencana. Menurut saya, ia telah melakukakn penyalahgunaan wewenang. Seorang pemimpin tentu saja memiliki bawahan yang bertanggung jawab terhadap dirinya, begitupun sebaliknya. Perilaku Sambo tidak bisa ditolerir karena melibatkan banyak pihak dan sangat menurunkan reputasi polri di mata masyarakat. Oleh karena itu, sangat layak bagi dirinya mendapatkan hukuman sesuai dengan yang diputuskan oleh hakim beberapa waktu lalu.

Re: PRETEST

Meydina Eka Cahyani_2211011001 གིས- Wednesday, 29 March 2023, 8:10 PM

Meydina Eka Cahyani
2211011001
PKN B

1. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara yaitu:

*Hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah kita mengetahui permasalahannya, maka kita diharapkan mampu mencegah hal-hal yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Masyarakat Indonesia harus sadar akan bahaya yang muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan sehingga bisa menyelamatkan konstitusi Indonesia melalui antisipasi MK dari campur tangan politik, agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.
Hal yang harus dibenahi ialah bagaimana cara masyarakat mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK yaitu dengan mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional. Selain itu ahli hukum juga harus ikut serta mengawasi dan memberikan dukungan untuk memutus suatu perkara pengujian.

*Hal negatifnya yakni adanya perubahan yang terjadi pada UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terkait dengan usia minimal yang sebelumnya 40 tahun menjadi 60 tahun, ini memberikan kesempatan kepada hakim yang saat ini sedang menjabat dan telah menginjak usia 60 tahun ke atas dapat diperpanjang masa jabatannya lalu akan berpengaruh kepada kualitas putusan atau pendapat hakim yang dikeluarkan nanti. Ancaman lainnya ialah dengan adanya revisi UU MK terkait dengan penindaklanjutan putusan oleh DPR dan presiden yang telah dihapus, hal ini mengakibatkan putusan tersebut tidak mengalami proses 'checks and balances'.

2. Hakikat sebenarnya dari konstitusi dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945.
Jawab :
Konstitusi pada hakikatnya adalah hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Rinciannya ialah:
A. Mengatur struktur negara
Dalam hal ini mengatur tentang lembaga-lembaga negara, mekanisme hubungan
antar lembaga negara, tugas dan fungsi lembaga negara dan hubungan lembaga
negara dengan warga negara.
B. Menjamin hak asasi manusia
Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip pokok tegaknya sebuah negara hukum.
C. Pengakuan adanya pluralisme

Pentingnya konstitusi bagi suatu negara untuk membatasi kekuasaan lembaga negara, para penyelenggara negara (dalam hal membuat undang-undanfg). Selain itu juga sebagai perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional. Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab :
Contoh kasus di Indonesia:

Kasus korupsi Hambalang membuat negara merugi sebesar Rp 706 miliar. Data ini merupakan hasil dari investigasi yang dilakukan oleh BPK pada tahun 2012 dan 2013. Kasus Hambalang menyeret nama Andi Malarangeng yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Lalu ada Ignatius Mulyono (anggota DPR), Joyo Winoto (Kepala Pertanahan Nasional. Muhammad Nazaruddin (Bendahara Umum Partai Demokrat tahun 2010).

Kasus tersebut tentu sangat merugikan bagi keuangan negara dan mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kinerja Kementerian, DPR, dan lembaga politik. Dan dalam hal ini koruptor terkena Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Re: PRETEST

Putri Agus Fatima གིས- Wednesday, 29 March 2023, 8:10 PM

Nama: Putri Agus Fatima
NPM: 2211011062
Kelas: S1 Manajemen B

1. Hal positif dari artikel tersebut adalah masyarakat mau bersatu ikut campur dan menyuarakan aspirasinya dalam pembentukan peraturan negaranya sendiri untuk kebaikan bersama. Hal yang harus dibenahi adalah salah satu agenda yang harus dicapai oleh revisi UU Cipta Kerja terkait partisipasi publik dalam penyusunan peraturan dan kebijakan. Perubahan-perubahan yang bertentangan dengan amanat konstitusi yang telah melanggar hak konstitusional warga negara sehingga MK memutuskan untuk membatalkan suatu UU yang dimohonkan untuk diuji, hal tersebut mengurangi kekuatan putusan yang mempengaruhi politik hukum Indonesia sehingga dapat mengancam konstitusi.

2. Hakikatnya konstitusi ialah peraturan-peraturan yang dibuat untuk, dari, dan oleh rakyat sebagai pedoman tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, jika tidak ada aturan maka kehidupan akan kacau dan tidak tertata. Dengan adanya UU kehidupan akan damai dan sejahtera seiring perkembangan zaman dengan perubahan peraturan yang lebih baik juga.

3. Contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional ialah dengan melanggar aturan yang telah ditetapkan konstitusi, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Menurut saya layak untuk mendapat hukuman yang setimpal agar jera dan tidak ada yang berani menirunya.

Re: PRETEST

Aldo Rizki Ramadhan གིས- Wednesday, 29 March 2023, 8:29 PM

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut?
-dengan adanya hal tersebut membuat masyarakat yang sebelumnya tidak terlalu peduli dan mengerti tentang hukum menjadi mulai mencari tahu dan memahami hukum dan peristiwa yang terjadi disekitar hukum tersebut. sehingga membuat mereka tergerak sekaligus menyadarkan betapa pentingnya mengawasi hal-hal yang terjadi di pemerintahan.
-menunjukkan masih ada kepedulian masyarakat terhadap penegakkan undang-undang.
-secara tidak langsung memberi peringatan bahwa transparasi terkait penegakkan undang-undang itu perlu, dan masyarakat berhak andil di dalamnya.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
-arti konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan suatu hukum dasar tertinggi yang berisi tentang penyelenggaraan negara. dan konstitusi sangat penting bagi suatu negara, karena kosntitusi sendiri menjadi penengah / pengatur yang memberi batas kekuasaan bagi pemerintah serta menjamin keadilan dan hak bagi masyarakat, serta membentuk kerangka hukum suatu negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
- contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional yang paling sering kita jumpai adalah tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. dan mereka layak untuk mendapat hukuman maksimal, karena hukum negara ini sering kali tumpul ke mereka dan selalu dianggap remeh sehingga tidak akan membuat mereka jera dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan terulang kembali.

Re: PRETEST

Ahmad Miekail Hasanain གིས- Wednesday, 29 March 2023, 8:31 PM

NAMA: Ahmad Miekail Hasanain
NPM: 2211011102
KELAS: PKN (B)

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab: Hal positif yang bisa kita dapatkan dari artikel tersebut yaitu tentang masyarakat yang peka terhadap permasalahan ini dan aktif menyampaikan aspirasi atau pendapat mereka yang dirasa tidak didengar oleh para wakil rakyat. Hal ini dapat mendorong perubahan yang terjadi bila ada tekanan dari masayarakat maupun para pakar hukum.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab: hakikat konstitusi sejatinya adalah hukum dasar yang berisi tentang penyelenggaraan negara, konstitusi jelas memiliki tujuan untuk melindungi seluruh warga negaranya, dan mencegah para penguasa negara untuk bertindak merugikan para rakyat.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab: Seperti banyak contoh yang dilakukan para pejabat sejak dulu hingga akhir” ini, banyak dari mereka yang menggunakan kekuasaan mereka hanya untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok mereka, hal ini jelas sangat merugikan semua kalangan rakyat yang membuat hidup mereka susah dan sengsara. Sudah jelas para pejabat-pejabat yang melakukan tindak kejahatan yang tidak sesuai konstitusional mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya, tidak hanya omongan semata, namun semua ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar tidak ada lagi pejabat yang semaunya memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya.

Re: PRETEST

Jihan Handayani གིས- Wednesday, 29 March 2023, 8:36 PM

Nama : Jihan Handayani
NPM : 2211011007
Kelas : PKN B
Prodi : S1 Manajemen

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Jawab :
Tanggapan saya adalah saya setuju dengan Ibu Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya, dengan tidak melibatkan anak-anak dalam demonstrasi, berdemonstrasi boleh karena mengeluarkan aspirasi tetapi tidak melibatkan anak-anak yang belum mengerti tentang politik/demonstrasi.
Hal positif yang dapat diambil :
- Mengurangi korban dalam demonstrasi
- Tidak merusak fisik,mental dan pikiran anak-anak
- Mendukung aspirasi masyarakat

2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Jawab :
Saat menyampaikan pendapat di depan umum harus memikirkan terlebih dahulu pendapat apa yang ingin disampaikan serta penyampaian pendapat harus sopan santun agar tidak menyinggung dan memperkeruh suasana dan tidak menyinggung unsur SARA.

3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Jawab :
Kewajiban Dasar Manusia ialah Seperangkat kewajiban yang jika tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana serta tegaknya hak asasi manusia. Kewajiban Dasar Manusia tidak membuat suatu gak itu dibatasi, karena hak dan kewajiban merupakan dua hal yang selalu berdampingan dan tidak dapat dipisahkan.

Re: PRETEST

Amanda Hajidah Felisha གིས- Wednesday, 29 March 2023, 8:36 PM

1. Hal positif yg dapat saya ambil dari artikel diatas adalah bahwasannya masyrakat harus ikut andil dalam mengawasi UU yg dapat mengancam konstitusi indonesia. UU yang baru saja di keluarkan ini merupakan salah satu UU yg bertentangan dengan undang undang , UU ini juga telah melanggar konstitusi dan melanggak hak warga negata indonesia. Salah satu solusi untuk dapat membenahi UU ini adalah dengan melakukan revisi UU MK ini sendiri. Dan juga meningkatkan kualitas pemerintah indonesia agar dapat lebih dipercaya dengan masyrakat lagi terutama pejabat dalam MK

2. Konstitusi merupakan peraturan peraturan atau undang undang untuk bernegara , Kontitusi merupakan hal penting bagi negara karena konstitusi merupakan pedoman untuk mengatur pemerintahan . Kontitusi juga menjamin hak asasi manusia , memberikan kedaulatan hukum dan juga menjaga kestabulan politik di indonesia . Konstitusi juga membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak semena mena

3. contoh perilaku tidak konstitunal pejabat :
korupsi : para pejabat yg korupsi selayaknya diberi hukuman yg setimpal karna telat merugikan banyak pihak terutama masyarakat indonesia. Pemerintah juga harus menindak tegas para pejabat korupsi agar tidak ada oknum oknum laiinnya yg melakukan hal yg sama yaitu korupsi , Pemerintah juga harus secepat mungkin memberantas korupsi yg ada .

Re: PRETEST

Arkaan faaruuq trada གིས- Wednesday, 29 March 2023, 8:59 PM

1. Masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya partisipasi publik dan transparansi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Mereka menyadari bahwa hak untuk ikut serta dalam proses tersebut harus diakui dan dihormati, dan adanya minimnya partisipasi publik dapat mengancam kualitas demokrasi di Indonesia.

2.Hakikat konstitusi UUD 1945 merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyeleng-garaan kehidupan nasional. Peran pentingnya konstitusi bagi suatu negara ialah sebagai pedoman bagaimana negara tersebut akan dijalankan.

3.Perilaku pejabat yang tidak konstitusional seperti korupsi, sangat layak mendapatkan hukuman yang maksimal dan setimpal sesuai peraturan UU.

Re: PRETEST

Nathania tasya Ardelia གིས- Wednesday, 29 March 2023, 11:14 PM

Nama : Nathania Tasya
NPM : 2211011114
Kelas : PKN B
Hal positif yang disoroti dari pasal di atas adalah bahaya yang akan muncul jika amandemen UU MK tetap dilaksanakan. Untuk menghindari kerusakan yang akan terjadi di Indonesia, kita dapat mengambil tindakan dengan membebaskan Mahkamah Konstitusi dari campur tangan politik dan mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat.
2. Hakikat UUD adalah hukum dasar tertinggi dan dasar berlakunya undang-undang lain yang lebih rendah. Pentingnya konstitusi bagi negara bersumber dari kenyataan bahwa dalam konstitusi terdapat beberapa unsur yang harus diikuti atau dipenuhi guna mewujudkan perimbangan kekuasaan di antara penyelenggara negara yang ada.
3. Contoh tindakan inkonstitusional pejabat publik adalah korupsi untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Aparat yang melakukan hal tersebut harus dihukum sepantasnya karena melakukan kesewenang-wenangan, dan hukuman harus memberikan efek jera bagi aparat tersebut.

◄ MATERI PERTEMUAN 5

POST TEST ►

S1- Manajemen B MKU PKN Tahun 2023

PRETEST

PRETEST