PKN ILKOM B, Kamis 13.30-15.10 T.A Genap 2022/2023

NAMA : Dino Apriyanto
NPM : 2257051011
KELAS : B


Analisis Jurnal yang berjudulkan “DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA ” Oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni.

Hasil Analisis:

Jurnal tersebut membahas tentang pemilihan umum di Indonesia sebagai cerminan dari sistem demokrasi dan bagaimana hal ini terkait dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Teks juga mengkritisi bahwa saat ini pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat tersebut.

Penulis menekankan bahwa demokrasi adalah hak warga negara untuk berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan dan bahwa nilai-nilai sila keempat Pancasila merupakan asas dari demokrasi. Sebagai negara hukum dan demokrasi, Indonesia harus memegang teguh prinsip-prinsip tersebut.

Jurnal ini juga membahas tentang ideologi Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia yang memiliki sifat imunitas terhadap pengaruh ideologi lain. Pancasila digunakan sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, terutama dalam hal pemilihan umum yang demokratis. Pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, dan lain-lain. Pemilihan umum telah diatur dalam hukum positif Indonesia dan termasuk dalam nilai Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

Jurnal tersebut menggambarkan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia tidak selalu mencerminkan nilai Pancasila sila keempat, dan seringkali menimbulkan berbagai konflik dan interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Di tengah tahun politik, berbagai hoaks muncul untuk menyerang pihak lawan, yang dapat memicu disintegrasi bangsa. Selain itu, pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang kurang jelas dan dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum untuk mencegah kekacauan dan disintegrasi bangsa. Penting juga untuk melindungi demokrasi dan minoritas, termasuk calon kepala daerah yang bertarung dalam pemilihan sesuai dengan nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama  : Suntan Jundi Khalid
NPM    : 2217051021
Kelas   : B

Pada jurnal “DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA” yang disusun oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni, jurnal ini menjelaskan ideologi Pancasila yang mana Pancasila merupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan Negara yang difungsikan pada praktik kehidupan manusia khusunya bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa intervensi dari sudut pandang ideologi manapun, sehingga Pancasila mempunyai sifat imunitas yaitu kekebalan terhadap pengaruh ideologi lain. Topik yang diangkat pada jurnal ini adalah Nilai-Nilai Demokrasi Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia. Dan Pelaksanaan Demokrasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Sumber Nilai Pemilihan Umum Daerah di Indonesia.

Selain itu, jurnal ini juga menjelaskan hal-hal mengenai Pemilihan Umum, Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Pemilihan umum ini telah ditulis di hukum positif Indonesia yaitu didalam UUD 1945 BAB VIIB Pemilihan Umum Pasal 22 (Budiarjo, 2008). Adapun poin penting dari hal-hal mengenai pemilu tersebut adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Pemilukada Sebagai Perwujudan Demokrasi.

 
Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama: Raihan Rifandi
NPM: 2217051043
Kelas: B

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi yang dimana rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam pelaksanaannya, demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian mulai dari demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila hingga masa reformasi saat ini. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat berhak memilih para wakil dan pemimpinnya. Hal tesrebut sejalan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat, yaitu nilai kerakyatan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan negara didasarkan pada permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai perwujudan nilai sila keempat pada sistem demokrasinya, Indonesia menerapkan pemilihan umum yang dimana rakyat dapat memilih langsung wakil dan pemimpinnya. Pemilihan umum di Indonesia sendiri telah diadakan sebanyak 12 kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Dilihat dari segi empiris, sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia masih tergolong muda usianya. Oleh karena itu, dalam pengimplementasiannya, demokrasi di Indonesia terutama pemilu masih diwarnai dengan pelanggaran dan pendegenerasian yang jelas melenceng dan tidak mencerminkan demokrasi yang berdasarkan aspek permusyawaratan dan perwakilan. Dalam jurnalnya, penulis menjadikan pemilihan umum kepala daerah sebagai objek penelitiannya. Penulis menilai bahwasanya pilkada tidak mencerminkan nilai yang terkandung dalam sila keempat. Terdapat beragam masalah yang mengiringi pelaksanaannya, antara lain pencalonan kepala daerah sebagai boneka partai politik dan ketidakjelasan intepretasi UU Pemilu yang mengatur pencalonan kepala daerah secara independen. Dengan mencalonkan bonekanya, partai politik dapat dengan mudahnya memperjual-belikan jabatan di pemerintahan daerah. Sebaliknya, calon kepada daerah yang independen mau tidak mau harus membayar “mahar” kepada partai politik agar dapat maju ke pilkada.

Pada akhirnya, segala bentuk pragmatism sempit seperti menanam modal dan mengharapkan balik modal, hutang budi, nepotisme dan lain sebagainya harus dihapus dari sistem demokrasi karena hak dan kedaulatan rakyat tidak dapat diukur dengan uang. Para pihak yang terlibat dalam pemilihan umum khususnya pemilihan umum kepala daerah harus melaksanakan demokrasi dengan berdasarkan Pancasila dan UUD. Dengan demikian, Indonesia dapat berproses menuju demokrasi yang dewasa sehingga terwujudnya masyarakat adil makmur yang bernafaskan Pancasila.

Nama : leo nardo
Npm :2217051142
Kelas: b

Berdasarkan "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA
DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA"
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kebebasan berpendapat, persamaan hak, dan keputusan mayoritas. Demokrasi juga merupakan wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan".

Pada pemilihan umum daerah di Indonesia, demokrasi diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti:

Hak Suara: Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih memiliki hak suara untuk memilih calon yang dianggap sesuai dengan pilihan mereka.

Pemilihan Umum: Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan menggunakan sistem pemilihan suara.

Partisipasi Masyarakat: Masyarakat memiliki peran penting dalam pemilihan umum daerah. Mereka dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan sebagai pemilih atau sebagai peserta pemilihan sebagai calon anggota legislatif atau kepala daerah.

Permusyawaratan/Perwakilan: Dalam pemilihan umum daerah, perwakilan masyarakat dipilih untuk mewakili dan menyuarakan aspirasi masyarakat di dalam lembaga legislatif atau kepala daerah.

Kebebasan Berpendapat: Setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk berpendapat dan menyampaikan pendapatnya mengenai calon atau kebijakan yang ada di dalam pemilihan umum.

Keterbukaan: Proses pemilihan umum daerah di Indonesia terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat serta pengawas pemilu untuk memastikan kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum daerah di Indonesia adalah wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" yang diwujudkan melalui prinsip demokrasi.

Nama: Kerina Bakarudin
NPM: 2217051027
Kelas: B

Berikut adalah analisis saya berdasarkan jurnal berjudul "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia".

Demokrasi merupakan wujud nilai-nilai pada sila keempat Pancasila. Salah satu contoh cerminan demokrasi adalah pemilihan umum yang berlandaskan pokok pada Pancasila sila keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Pilkada adalah contoh perwujudan demokratisasi di daerah. Penerapan nilai-nilai pancasila sila keempat untuk kehidupan demokrasi dalam pilkada di Indonesia dapat dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Pelaksanaan ini memiliki hakikat untuk mengedepankan kepentingan rakyat dan negara. Musyawarah unruk mencapai mufakat harus dilaksanakan dengan kebijaksanaan. Setiap keputusan dalam pilkada harus dihormati dan dijunjung tinggi, tentunya dengan berlandaskan kejujuran, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme pemilu dengan hal tersebut akan mencapai dua hal, yaitu meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Harapan dari demokrasi dalam pilkada ini adalah terciptanya calon pemimpin daerah yang memang dipilih sendiri oleh rakyatnya untuk memimpin daerah mereka.

Namun, saat ini masih banyak elemen politik yang tidak mencerminkan nilai demokrasi misalnya pemilihan kepala daerah yang diusung oleh partai politik hanya berdasakan intruksi ketua umum partai politik dengan cara penunjukkan langsung. Hal ini dapat menjadi celah dalam nilai demokrasi dan akan berdampak pada hasil kebijakan kepala daerah tersebut. Sayangnya, tindakan tersebut tidak ada sanksinya di negara kita dan peraturan mengenai pemilihan kepala daerah dalam Undang -Undang juga masih kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu adanya penegasan dan perbaikan dalam peraturan mengenai pemilihan umum.

Nama : Dewi Nurhaliza
NPM : 2217051057
Kelas : B

Dalam jurnal “DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA ” oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni, membahas tentang pemilihan umum yang merupakan bagian dari implementasi sistem demokrasi yang diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Pancasila sila keempat menjadi dasar bagi penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, kurangnya kesadaran akan dasar bernegara seringkali menyebabkan penyimpangan, seperti kecurangan dalam pemilu, lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan bersama, dan menciptakan perilaku KKN. Selain itu, interpretasi yang berbeda-beda mengenai pengaturan pemilihan kepala daerah juga sering memicu konflik dan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum untuk melindungi demokrasi dan calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan nilai demokrasi dalam Pancasila sila keempat.

Nama : Farhan Dzaky Aldias
NPM : 2217051073
Kelas : B

Jurnal yang berjudul “Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah Indonesia” yang ditulis oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni ini membahas tentang Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan Umum di Indonesia dengan dua pokok pembahasan yaitu Demokrasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Sumber Nilai dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia dan Pelaksanaan Demokrasi SIla Keempat Pancasila Sebagai Sumber Nilai Pemilihan Umum Daerah di Indonesia.

Di dalam jurnal ini juga menyatakan bahwa Pemilihan kepala daerah secara langsung tidak mencerminkan sifat Pancasila sila keempat, dan peraturan-peraturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu, perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa. Selain itu, penulis juga menyatakan bahwa Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dimaksud adalah ikut sertanya masyarakat di dalam menjalankan roda pemerintahan.

Nama : Reffa Hibatullah
NPM : 2217051157
Kelas : B

Berikut analisis saya dari jurnal berjudul “Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pcncasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia” :

Pancasila merupakan dasar negara yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan menjawab tantangan dan masalah bangsa dan negara. Pemilu merupakan pencerminan dari nilai Pancasila. Kegiatan pemilu tertuang di dalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hiknmat dan kebjaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari demokrasi. Parameter sila keempat sebagai sumber nilai yang termaktub dalam UUD 1945 di BAB VII B Pemilihan Umum pada pasal 22E, di dalam peraturan tersebut tidak menjelaskan pemilihan umum yang mengandung tata nilai Pancasila sila keempat, melainkan hanya menjelaskan prosedur standar pilkada di Indonesia.

Pelaksanaan pemilihan umum daerah secara langsung merupakan salah satu implementasi dari sistem demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis.Terlaksananya pemilihan umum daerah secara langsung merupakan amanat langsung daru UUD 1945 Pasal 22E ayat (1). Pemilihan umum dilaksanakana secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Partai politik merupakan instrumen penting sebagai definisi, fungsi, dan peran sebagai perwujudan negara yang meyakini sistem demokrasi. Partai politik masyarakat dapat menyalurkan demokrasi seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan Peratuan perundang-undangan yang ada. Namun dalam pelaksanaanya banyak partai politik yang tidak mencerminkan dari nilai demokrasi sila keempat Pancasila. Salah satu bentuknya adalah dimana pemilihan kepala daerah yang diusung oleh partai politik tidak mencerminkan asas demokrasi, karena pemilihan kepadala daerah yang diusung oleh partai politik hanya berdasrakna instruksi dari ketua umum partai politik dengan mekanisme penunjukan secara langsung.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu bentuk dari demokrasi di Indonesia yang telah bersumber dari UUD 1945 BAB VII Pemilihan Umum pada pasal 22E. Nilai-nilai demokrasi ini dapat disalurkan dari partai-partai politik. Namun banyak partai politik yang tidak mementingkan asas demokrasi seluruh anggota partai dalam memilih calon kepala daerah yang diusung melainkan hanya berdasarkan penunjukkan dari ketua umum partai.

Nama : Evi Nur Rahma Wati
NPM : 2217051010
Kelas : B

Berikut analisis saya dari jurnal yang berjudul "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA"

Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan negara. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelenggaraan negara berupa pemilu terdapat pada sila keempat yang merupakan bentuk dari Demokrasi. Penerapan nilai-nilai pancasila sila keempat untuk kehidupan demokrasi dalam pilkada di Indonesia dapat digunakan dengan mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan salah satu implementasi dari sistem demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Masyarakat
Indonesia secara luas memahami demokrasi sebagai bentuk pemilihan secara langsung untuk mengisi kekosongan jabatan pemerintahan dan politik. Oleh karena itu penerapan nilai demokrasi sila keempat Pancasila digunakan untuk mengurangi gesekan sosial yang terjadi akibat kampanye oleh partai politik. Partai politik masyarakat dapat menyalurkan proses demokrasi seperti apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, perkembangan saat ini partai politik banyak yang tidak mencerminkan dari nilai demokrasi. Contohnya dari sisi internal partai politik itu sendiri, dimana pemilihan oleh partai politik hanya berdasakan intruksi ketua umum partai politik dengan penunjukan secara langsung.

Sementara pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Nama: Dede Juniar Putra
NPM: 2217051015
Kelas: B|

Hasil analisis jurnal yang berjudul “DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA ” Oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni"

Jurnal tersebut membahas tentang hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Penulis mengemukakan bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang diadopsi oleh Indonesia sejak reformasi tahun 1998, sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu gotong royong.

Penulis menjelaskan bahwa dalam pemilihan umum daerah di Indonesia, nilai gotong royong tercermin dalam partisipasi aktif masyarakat dalam berpolitik, toleransi terhadap perbedaan, serta saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Penulis juga mengemukakan bahwa dalam konteks demokrasi, partisipasi masyarakat yang berpusat pada nilai gotong royong juga dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat legitimasi pemerintahan.

Selain itu, penulis juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam menjalankan nilai gotong royong dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, seperti adanya praktek politik uang, polarisasi politik, dan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik.

Dalam kesimpulannya, penulis mengemukakan bahwa menjalankan nilai gotong royong dalam pemilihan umum daerah di Indonesia dapat menjadi sebuah solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjalankan demokrasi.

Nama : Ruben Pandega Aditama
NPM : 2217051085
Kelas : B

Yang saya dapat dari jurnal yang telah dilampirkan, yaitu:

Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia juga dapat digunakan sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara yang terdapat pada sila keempat. Sila ini dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk pemerintahan dimana rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya (Pemerintahan Rakyat) (Erisanti, 2014).

Pada tahun politik, berbagai macam hoax akan muncul untuk menjatuhkan pihak lawan yang dapat memicu disintegrasi bangsa. Selain itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam UU kurang jelas dan multitafsir yang dapat memperparah keadaan. Sila keempat Pancasila adalah wujud dari demokrasi Indonesia dimana rakyat berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebagai rakyat Indonesia, kita diharapkan dapat menggunakan hak dan suara kita dengan bijak tanpa dipengaruhi oleh pihak lain dengan tujuan tertentu.

Nama : Muhammad Hafiz Zidane
NPM : 2217051036
Kelas : B

Jurnal "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni dari Universitas Merdeka Malang membahas tentang bagaimana demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dapat diterapkan dalam pemilihan umum daerah di Indonesia.

Penulis menyatakan bahwa nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", dapat diterapkan dalam pemilihan umum daerah di Indonesia melalui beberapa hal, seperti:

Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Salah satu tujuan dari nilai sila keempat Pancasila adalah mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum daerah sangat penting untuk menghasilkan keputusan yang akurat dan mewakili suara rakyat.

Penggunaan Hikmat Kebijaksanaan: Hikmat kebijaksanaan harus diterapkan dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan umum daerah, baik oleh pemimpin maupun masyarakat. Dalam hal ini, pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan berkepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Pelaksanaan Permusyawaratan/Perwakilan: Prinsip demokrasi dalam nilai sila keempat Pancasila juga mewajibkan pelaksanaan perwakilan dalam pengambilan keputusan, sehingga harus ada keterlibatan wakil-wakil rakyat dalam proses pengambilan keputusan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia: Penulis juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia dalam menghasilkan keputusan yang baik dalam pemilihan umum daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat memimpin dengan bijaksana dan melayani masyarakat dengan baik.

Dalam jurnal ini, penulis juga mengkritik beberapa kendala dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia, seperti politik uang, intimidasi, dan kecurangan dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya peningkatan kualitas kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dalam menghasilkan keputusan yang akurat dan mewakili suara rakyat.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan pemahaman tentang bagaimana demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dapat diterapkan dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Jurnal ini juga menyoroti beberapa kendala dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia dan menekankan pentingnya peningkatan kualitas kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dalam menghasilkan keputusan yang akurat dan mewakili suara rakyat.

Nama: Ikhtiar Adli Wicaksono
NPM: 2217051060
Kelas: B

Analisis jurnal ini menyoroti pentingnya hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Sebagai negara demokrasi dan hukum, Indonesia harus memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Dalam konteks ini, perlu adanya upaya-upaya untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya seperti peningkatan partisipasi publik dalam proses politik dan pemilihan umum, pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pemilihan umum, serta peningkatan kesadaran dan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia. Dengan menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum, Indonesia dapat mencapai tujuan utamanya sebagai negara hukum dan demokrasi yang berdaulat dan sejahtera.

NAMA : Ivan Aditya
NPM : 2217051147
KELAS : B


Analisis Jurnal "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni dari Universitas Merdeka Malang membahas tentang demokrasi dan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia.

Penulis memulai dengan menjelaskan konsep demokrasi dan nilai-nilai Pancasila, serta bagaimana keduanya saling terkait. Kemudian, penulis membahas tentang pemilihan umum daerah di Indonesia dan bagaimana demokrasi dan nilai-nilai Pancasila tercermin dalam proses tersebut.

Penulis menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam pemilihan umum daerah sebagai bentuk dari nilai keempat Pancasila, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Dalam konteks pemilihan umum daerah, partisipasi publik melalui hak pilih adalah suatu bentuk dari permusyawaratan atau perwakilan.

Selain itu, penulis juga menyoroti pentingnya integritas dan transparansi dalam pemilihan umum daerah, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan ketuhanan yang maha esa. Penulis menyebutkan beberapa tantangan dalam mencapai integritas dan transparansi dalam pemilihan umum daerah, seperti politik uang dan pengaruh kekuatan politik tertentu.

Penulis kemudian menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti peningkatan partisipasi publik melalui kampanye sosialisasi, pendidikan politik, dan dukungan dari media massa. Selain itu, penulis juga menekankan pentingnya peran penyelenggara pemilihan umum daerah untuk memastikan integritas dan transparansi dalam proses pemilihan.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan pemahaman yang baik tentang hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia. Penulis berhasil menyoroti tantangan dan solusi dalam memastikan pemilihan umum daerah yang berintegritas dan transparan, serta pentingnya partisipasi publik sebagai bentuk dari nilai keempat Pancasila.

nama : farid sidhiq s
npm : 2257051028
kelas : b

hasil analisis saya dari jurnal yang berjudul "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" dan menyimpulkan bahwa demokrasi adalah bentuk nilai-nilai pada sila keempat Pancasila. Salah satu contohnya adalah pemilihan umum yang didasarkan pada nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pilkada adalah contoh nyata dari demokrasi di daerah yang dapat diwujudkan dengan mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dengan tujuan mengedepankan kepentingan rakyat dan negara.

Namun, masih ada banyak elemen politik yang tidak mencerminkan nilai demokrasi, seperti pemilihan kepala daerah yang diusung oleh partai politik hanya berdasarkan instruksi ketua umum partai politik dengan cara penunjukkan langsung. Hal ini dapat membuka celah untuk pelanggaran nilai demokrasi dan berdampak pada kebijakan kepala daerah yang terpilih. Sayangnya, tindakan ini tidak memiliki sanksi di negara kita dan peraturan mengenai pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang juga masih ambigu dan multi-interpretasi. Oleh karena itu, diperlukan penegasan dan perbaikan dalam peraturan mengenai pemilihan umum. Dengan mekanisme pemilu yang tepat, dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Tujuan dari demokrasi dalam pilkada adalah terciptanya calon pemimpin daerah yang dipilih langsung oleh rakyat untuk memimpin daerah mereka.

Nama : Ananda Sheva Hidayat
NPM : 2217051096
Kelas : B

Jurnal "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni dari Universitas Merdeka Malang membahas tentang bagaimana demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dapat diterapkan dalam pemilihan umum daerah di Indonesi
Indonesia mengikuti sistem demokrasi di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Dalam pelaksanaannya, demokrasi Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyesuaian mulai dari demokrasi konstitusional, demokrasi pemerintahan, demokrasi pancasila hingga tahap reformasi saat ini. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat berhak memilih wakil dan pemimpinnya. Hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila keempat pancasila yaitu nilai kerakyatan bahwa pemerintahan bersifat konsultatif dan representatif. Sebagai wujud dari sistem demokrasi orde keempat, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum dimana rakyat dapat langsung memilih wakil dan pemimpinnya. Pemilihan parlemen Indonesia telah diselenggarakan sebanyak 12 kali, yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Secara empiris, sistem pemerintahan demokrasi Indonesia masih tergolong muda. Akibatnya, demokrasi Indonesia, khususnya pemilu, terus diwarnai pelanggaran dan pembusukan pelaksanaannya yang sangat beragam dan tidak mencerminkan demokrasi berdasarkan aspek permusyawaratan dan perwakilan. Dalam jurnalnya, penulis memilih manajer regional sebagai subjek penelitian. Penulis berpendapat bahwa pemilu tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam perintah keempat. Ada beberapa masalah dalam pelaksanaannya, antara lain penunjukan kepala daerah sebagai boneka partai dan ketidakjelasan penafsiran undang-undang pemilu yang mengatur pengangkatan kepala daerah secara independen. Dengan menamai bonekanya, sebuah partai politik dapat dengan mudah mengubah posisinya di pemerintahan daerah. Di sisi lain, calon dari daerah merdeka harus membayar “es krim” kepada partai politik untuk mengikuti pilkada. Contohnya dari sisi internal partai politik itu sendiri, dimana pemilihan oleh partai politik hanya berdasakan intruksi ketua umum partai politik dengan penunjukan secara langsung.

Terakhir, segala bentuk pragmatisme picik seperti ekspektasi investasi dan return, hutang, nepotisme, dll harus disingkirkan dari sistem demokrasi, karena hak dan kedaulatan rakyat tidak bisa diukur dengan uang. Partai peserta pemilu parlemen, khususnya pemilu provinsi, harus melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sehingga Indonesia dapat melangkah menuju demokrasi yang matang untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang bernafaskan Pancasila.

Nama : Rica Lizania
NPM : 2217051046
Kelas : B

Dalam Jurnal "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA" oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni membahas tentang hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai sila keempat Pancasila di Indonesia, khususnya dalam pemilihan umum daerah. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memiliki lima sila, di mana sila keempat adalah "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan".

Dalam jurnal ini, para penulis menguraikan bagaimana demokrasi di Indonesia mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam praktik pemilihan umum daerah. Penulis juga menjelaskan bagaimana proses pemilihan umum daerah di Indonesia melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan bagaimana pemimpin yang dipilih harus menjalankan kebijakan yang berdasarkan aspirasi masyarakat.

Selain itu, penulis menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam praktik demokrasi di Indonesia dan bagaimana praktik demokrasi di Indonesia dapat terus dikembangkan untuk memenuhi nilai-nilai Pancasila. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus dipertahankan dan diterapkan dalam praktik demokrasi di Indonesia agar negara dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam konstitusi.

Jurnal ini memberikan wawasan yang penting tentang hubungan antara demokrasi dan Pancasila di Indonesia, dan memberikan implikasi penting bagi pengembangan praktik demokrasi di Indonesia. Meskipun jurnal ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti fokus pada pemilihan umum daerah dan pengumpulan data dari sumber-sumber tertentu, jurnal ini memberikan sumbangan penting bagi pengembangan studi demokrasi dan Pancasila di Indonesia.

Nama : Angga Bagus Susilo
NPM : 2217051064
Kelas : B

Berikut adalah hasil analisis saya terhadap jurnal yang berjudul “DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA ” :

Sila Keempat Pancasila merupakan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. jurnal ini menekankan pentingnya musyawarah dalam mencapai mufakat demi kepentingan bersama, dengan mengutamakan semangat kekeluargaan dan mengambil keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghargai nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Pemilihan kepala daerah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Pemilihan kepala daerah langsung diadopsi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan kebebasan kepada daerah untuk memilih pemimpinya sendiri. Namun, ada problematika yang timbul, yaitu sebagian warga mempertanyakan apakah pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum (general election). Pemilihan kepala daerah langsung tidak termasuk pemilu, sebagaimana dimaksud Pasal 22E Ayat (2) UUD RI Tahun 1945, tetapi merupakan pemilihan lokal yang merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mensyaratkan belaka pada pemilihan secara demokratis.

Poin penting yang diungkapkan dalam jurnal ini adalah pentingnya penerapan nilai demokrasi Sila Keempat Pancasila dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia, serta peran partai politik dalam proses pelaksanaannya. jurnal ini memberikan pandangan kritis terhadap permasalahan dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia dan memberikan solusi dengan menekankan pentingnya nilai-nilai demokrasi dan Pancasila dalam pelaksanaannya.

Nama : Putri Amelia
NPM : 2217051074
Kelas : B

Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memegang demokkrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Pemilihan umum daerah di Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Negara Indonesia telah menempuh proses dari perkembangan demokrasi, pada tahun (1945-1959) pada masa Republik Indonesia I yaitu demokrasi konstitusional, Masa Republik Indonesia II (1959-1965) atau masa demokrasi terpimpin, Masa Republik Indonesia III masa demokrasi Pancasila (1965-1998), hingga saat ini telah melakukan revolusi dan perubahan terhadap birokrasi menuju refromasi yaitu masa Republik Indonesia V (1998-sekarang), dari berbagai dinamika perubahan itu apakah dapat menciptakan keserasian terhadap pemilihan umum dan apakah demokrasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila pada sila keempat ataukah sistem pemilihan umum hanya dipergunakan sebagai semiotik atau sekaligus sebagai tolak ukur dari demokrasi itu. Pemilihan umum ini merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, karena pemimpin yang diseleksi dengan begitu ketat dan mempunyai harapan untuk Indonesia dipimpin oleh kepala Negara atau kepala daerah yang memiliki kompentensi.

Nama : Firman Bintang Partogi Situmorang
NPM : 2217051080
Kelas : B

Analisis Jurnal yang berjudul "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia"

Penulis juga membahas tentang beberapa tantangan yang dihadapi dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia, antara lain adanya politik uang, politik identitas, dan kekerasan dalam pemilihan umum. Penulis menyarankan beberapa solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, memperkuat peran KPU dalam mengawasi pemilihan umum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi.

Secara keseluruhan, jurnal ini membahas tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menjaga demokrasi yang sehat di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan umum daerah. Penulis memberikan beberapa solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum, serta mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Nama : Intan Maghfirah
NPM : 2257051015
Kelas : B

Pada Jurnal yang berjudul "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA" Oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni.

Berdasarkan Jurnal tersebut Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi.

Selain itu, Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila
keempat Pancasila.

Nama : Rizki Mahesa
NPM : 2217051101
Kelas : B

Analisis saya pada jurnal “Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia”

Dapat kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang telah dirancang dengan kesepakatan Bersama dengan tujuan untuk menjawab masalah yang terjadi pada bangsa dan negara di Indonesia ini. Pemilihan umum daerah yang terdapat di indonesia merupakan suatu cerminan dari penerapan Pancasila, yaitu pada sila keempat. Yang dimana inti dari nilai sila keempat adalah kebijksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang dimana itu bisa merujuk juga dari demokrasi di indonesia.

Namun dalam jurnal ini, menyatakan bahwa banyak pemilihan kepala daerah secara langsung tidak mencerminkan sifat dari Pancasila sila keempat tersebut, dan peraturan mengenai pemilihan kepala daerah juga yang terdapat pada undang-undang kurang jelas dan dapat di multi tafsir. Dengan banyaknya pemilihan tersebut yang tidak mencerminkan Pancasila. Banyak nya calon kepala daerah yang sewenang wenang dalam melakukan pemilihan, dan melakukan segala cara agar dia dapat terpilih

Sayangnya tidak ada Tindakan tersebut, tidak adanya sanksi yang tegas yang terdapat di Indonesia, oleh karena itu perlu adanya perbaikan dan peraturan baru pada pemilihan umum selanjutnya

Nama : Lira Septiyani
NPM : 2217051151
Kelas : B

Hasil analisis saya terhadap jurnal yang berjudul “Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah Indonesia” oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni, yaitu sebagai berikut:

Masalah yang dikaji dalam jurnal tersebut yaitu:

1. Nilai-Nilai Demokrasi Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia.
2. Pelaksanaan Demokrasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Sumber Nilai Pemilihan Umum Daerah di Indonesia.

Pancasila yang menjadi ideologi merupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan negara. Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.

Pancasila sila keempat merupakan wujud dari demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : M Nurfaiz Satriani Azra
NPM : 2217051001
Kelas : B

Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi yang dimaan secara hakikat mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang disepakati oleh masyarakat Indonesia sehingga sangat penting untuk mengevaluasi ulang apakah prinsip-prinsip demokrasi ada dalam pemilihan umum di Indonesia, terutama dalam keterkaitannya dalam sila keempat dalam Pancasila yang dimana merupakan pencerminan dalam asas demokrasi. Indonesia diharapkan dapat mempertahankan nilai-nilai pancasila dan demokrasi dalam pelaksanaan prosedur berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pengaturan sistem pemilihan umum, karena Indonesia merupakan negara demokrasi.
Meskipun pancasila dalam sila keempat merupakan cerminan dalam asas demokrasi, namun masih bisa dibilang belum dapat mencerminkan sepenuhnya dalam pemilihan umum daerah Indonesia. Hal ini disebabkan adanya beragam konfil dan munculnya berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sementara itu pula pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kejelasan dalam menegakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.
Kita sebagai warga negara yang taat pada hukum yang ada menginginkan kestabilan pemerintahan di Indonesia oleh karena itu kita harus melakukan pemilihan yang berlangsung dan mendukung calon secara adil dan sewajarnya. Namun kita sebagai warganegara juga tidak boleh menjatuhkan suatu pihak yang tidak kita pilih dalam pemilihan umum tersebut karena hal tersebut hanya menimbulkan suatu konflik yang membuat disintegrasi bangsa.

NAMA: Muhammad Aziz Almuhadi
NPM: 2217051108
KELAS: B

Jurnal "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" membahas pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menjaga demokrasi yang sehat di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan umum daerah. Penulis menyoroti pentingnya partisipasi publik sebagai bentuk dari nilai keempat Pancasila, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Dalam konteks pemilihan umum daerah, partisipasi publik melalui hak pilih adalah suatu bentuk dari permusyawaratan atau perwakilan. Selain itu, penulis juga menyoroti pentingnya integritas dan transparansi dalam pemilihan umum daerah, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan ketuhanan yang maha esa. Penulis mengidentifikasi beberapa tantangan dalam mencapai integritas dan transparansi dalam pemilihan umum daerah, seperti politik uang dan pengaruh kekuatan politik tertentu.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penulis menawarkan beberapa solusi, seperti peningkatan partisipasi publik melalui kampanye sosialisasi, pendidikan politik, dan dukungan dari media massa. Selain itu, penulis menekankan pentingnya peran penyelenggara pemilihan umum daerah dalam memastikan integritas dan transparansi dalam proses pemilihan. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan pemahaman yang baik tentang hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia. Penulis berhasil menyoroti tantangan dan solusi dalam memastikan pemilihan umum daerah yang berintegritas dan transparan, serta pentingnya partisipasi publik sebagai bentuk dari nilai keempat Pancasila.

Nama : Adilla Aulia Desriyanti
NPM : 2217051018
Kelas : B

Hasil analisis jurnal yang berjudul "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA” oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni.

Pemilihan umum merupakan bagian dari sistem demokrasi, karena Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Pancasila merupakan alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, hal tersebut terkandung dalam Pancasila pada sila keempat.

Penerapan nilai demokrasi sila keempat digunakan untuk mengurangi gesekan sosial yang terjadi akibat kampanye oleh partai politik. Dengan jiwa demokratis maka masyarakat akan menerima pemerintah daerah yang terpilih. Perlu kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Nama : Indah Kusuma Ningrum
NPM : 2217051139
Kelas : B


Jurnal yang berjudul "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni dari Universitas Merdeka Malang membahas tentang pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam sistem demokrasi di Indonesia, terutama dalam pemilihan umum.

Jurnal ini menekankan pentingnya pemilihan umum sebagai proses yang sangat vital dalam sistem demokrasi. Pemilihan umum memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka sendiri dan mengambil peran dalam membangun negara. Namun, untuk menjalankan sistem demokrasi yang baik, nilai-nilai Pancasila harus dijunjung tinggi, terutama sila keempat, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", yang menunjukkan bahwa demokrasi adalah prinsip yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Dalam pemilihan umum di Indonesia, terdapat beberapa prinsip demokrasi yang harus dijunjung tinggi, seperti partisipasi aktif masyarakat, transparansi, integritas, dan akuntabilitas. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam menjalankan sistem demokrasi, seperti tingginya tingkat korupsi dan politik uang yang dapat mengancam integritas dan akuntabilitas dalam pemilihan umum.

Untuk mengatasi tantangan ini, peran masyarakat sangatlah penting. Masyarakat harus memahami pentingnya nilai-nilai demokrasi dan Pancasila dalam pemilihan umum, dan bekerja sama untuk memastikan bahwa pemilihan umum di Indonesia berjalan dengan transparan, jujur, dan adil.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum yang baik dan demokratis merupakan kunci utama bagi terwujudnya nilai-nilai sila keempat Pancasila di Indonesia. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pemilihan umum di Indonesia berjalan dengan transparan, jujur, dan adil. Dengan demikian, sistem demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan mendukung terwujudnya nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara.

Nama : Bernadetha Belva Arjanti
NPM : 2257051021
Kelas : B

Analisis saya berdaasarkan jurnal yang berjudul "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA" oleh Galih Puji Mulyono adalah

Pancasila dianggap sebagai aspek terpenting dalam membangun bangsa dan tidak dapat dipengaruhi oleh ideologi lain, sehingga kebal terhadap pengaruh luar. Dari perspektif sosiologis, munculnya negara terjadi karena interaksi dan hubungan antara orang-orang dan kelompok, yang mengarah pada pembentukan nilai dan norma. Ideologi merupakan akumulasi nilai dan norma yang ada dalam kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan utama menciptakan bonum publicum. Pancasila merupakan alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan pemerataan suatu negara, dengan sila keempat, demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan,

Indonesia adalah negara hukum dimana semua warga negaranya harus tunduk pada hukum, termasuk peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemilu. Pemilu mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menjadi jembatan untuk mewujudkan Indonesia merdeka dengan memilih pemimpin yang berkompeten tinggi. Pemilu juga memungkinkan terjadinya regenerasi kepemimpinan secara terbuka dan transparan. Namun, demokrasi belum sepenuhnya terwujud dalam sila keempat Pancasila selama pemilu di Indonesia, karena berbagai konflik sering muncul karena konflik partai, konflik internal, dan ketidakmampuan kandidat untuk menerima kekalahan. Dengan demikian, perlu adanya perbaikan proses demokrasi pemilu di Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

NAMA:INTAN PURNAMA SARI
NPM:2217051050
KELAS: B

Jurnal YANG BERJUDUL "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA
DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA" ini bertujuan untuk menggali makna dan makna Pancasila dan kewarganegaraan dalam konteks Indonesia kontemporer, serta menganalisis perannya dalam membentuk identitas nasional dan kohesi sosial. Artikel-artikel dalam jurnal tersebut mencakup berbagai isu, termasuk peran Pancasila dalam membentuk identitas nasional, tantangan dalam mempromosikan pendidikan kewarganegaraan dan partisipasi, serta pentingnya kewarganegaraan dalam mempromosikan keadilan dan kesetaraan sosial. Jurnal ini memberikan wawasan berharga tentang perdebatan yang sedang berlangsung tentang makna dan pentingnya Pancasila dan kewarganegaraan di Indonesia kontemporer, dan menawarkan rekomendasi penting bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan organisasi masyarakat sipil untuk mempromosikan masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan.

selain itu dijurnal tersebut menjelaskan bahwa Pancasila sila keempat juga dianggap sebagai perwujudan dari demokrasi di Indonesia, yang memungkinkan partisipasi rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam hal ini, melindungi demokrasi juga berarti melindungi calon kepala daerah yang merupakan minoritas dalam konteks pemilihan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai Pancasila sila keempat yang mengedepankan keberagaman dan kesetaraan, sehingga tercipta pemilihan kepalaAL daerah yang berintegritas dan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara.

NAMA : Anindya Salsabila
NPM : 2217051113
KELAS : B

pada jurnal "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-NIlai sila keempat Pancasil dalam Pemilihan Umum Daerah Indonesia" tersebut membahas mengenai demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat dalam pancasila.

Pemilihan Umum (Pemilu) memiliki arti sangat penting dan strategis dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan sebuah bangsa dan negara. "Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama, partisipasi, koordinasi dan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu berkualitas dan bermartabat.Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu ini adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. Kemudian, kegiatan pemantauan ini juga merupakan upaya kontrol dari publik untuk menjaga suara rakyat


merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang sama, dan yang mempunyai visi, misi, program dan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan politik itu memperjuangkan kepentingan rakyat.eran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy.

NAMA : Aimar Abie Pasah
NPM : 2217051121
KELAS : B

pada jurnal "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-NIlai sila keempat Pancasil dalam Pemilihan Umum Daerah Indonesia" tersebut membahas mengenai demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat dalam pancasila.

Demokrasi di Indonesia dapat diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai Sila Keempat Pancasila pada pemilihan umum daerah.
Sila Keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", merupakan landasan bagi demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan umum daerah, masyarakat diizinkan untuk memberikan suara mereka dan memilih perwakilan yang mereka percayai untuk mewakili kepentingan mereka dalam pemerintahan.

Jurnal tersebut membahas pentingnya nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan umum daerah. Hal ini mencakup diskusi tentang bagaimana pengambilan keputusan yang bijaksana dalam perwakilan rakyat dapat membantu memperkuat kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat. Selain itu, jurnal tersebut juga membahas tantangan dan hambatan dalam memperkuat nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Ini mencakup diskusi tentang partisipasi masyarakat yang rendah dalam pemilihan umum, serta masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.

Jurnal tersebut juga membahas upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, seperti peningkatan akses informasi dan edukasi politik. Di samping itu, dibahas juga bagaimana partisipasi masyarakat dapat membantu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.

Nama : Awalinda Pangestuti
Npm : 2217051088
Kelas : B

Berikut hasil analisis saya tentang isi dari jurnal terssebut
jurnal diatas membahas tentang hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Penulis mengemukakan bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang diadopsi oleh Indonesia sejak reformasi tahun 1998, sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu gotong royong.
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kebebasan berpendapat, persamaan hak, dan keputusan mayoritas. Demokrasi juga merupakan wujud dari nilai-nilai sila keempat Pancasila yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan".

jurnal ini juga menjelaskan hal-hal mengenai Pemilihan Umum, Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Pemilihan umum ini telah ditulis di hukum positif Indonesia yaitu didalam UUD 1945 BAB VIIB Pemilihan Umum Pasal 22 (Budiarjo, 2008). Adapun poin penting dari hal-hal mengenai pemilu tersebut adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Pemilukada Sebagai Perwujudan Demokrasi. sistem pemerintahan demokrasi Indonesia masih tergolong muda. Akibatnya, demokrasi Indonesia, khususnya pemilu, terus diwarnai pelanggaran dan pembusukan pelaksanaannya yang sangat beragam dan tidak mencerminkan demokrasi berdasarkan aspek permusyawaratan dan perwakilan. Dalam jurnalnya, penulis memilih manajer regional sebagai subjek penelitian. Penulis berpendapat bahwa pemilu tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam perintah keempat. Ada beberapa masalah dalam pelaksanaannya, antara lain penunjukan kepala daerah sebagai boneka partai dan ketidakjelasan penafsiran undang-undang pemilu yang mengatur pengangkatan kepala daerah secara independen. Dengan menamai bonekanya, sebuah partai politik dapat dengan mudah mengubah posisinya di pemerintahan daerah. Di sisi lain, calon dari daerah merdeka harus membayar “es krim” kepada partai politik untuk mengikuti pilkada. Contohnya dari sisi internal partai politik itu sendiri, dimana pemilihan oleh partai politik hanya berdasakan intruksi ketua umum partai politik dengan penunjukan secara langsung.

Nama : M ZIDNY ILMY
Kelas : B
Npm : 2217051162

Berikut adalah analisis saya berdasarkan jurnal berjudul "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia".

Demokrasi merupakan wujud nilai-nilai pada sila keempat Pancasila. Salah satu contoh cerminan demokrasi adalah pemilihan umum yang berlandaskan pokok pada Pancasila sila keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Pilkada adalah contoh perwujudan demokratisasi di daerah. Penerapan nilai-nilai pancasila sila keempat untuk kehidupan demokrasi dalam pilkada di Indonesia dapat dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Pelaksanaan ini memiliki hakikat untuk mengedepankan kepentingan rakyat dan negara. Musyawarah unruk mencapai mufakat harus dilaksanakan dengan kebijaksanaan. Setiap keputusan dalam pilkada harus dihormati dan dijunjung tinggi, tentunya dengan berlandaskan kejujuran, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme pemilu dengan hal tersebut akan mencapai dua hal, yaitu meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Harapan dari demokrasi dalam pilkada ini adalah terciptanya calon pemimpin daerah yang memang dipilih sendiri oleh rakyatnya untuk memimpin daerah mereka.

Namun, saat ini masih banyak elemen politik yang tidak mencerminkan nilai demokrasi misalnya pemilihan kepala daerah yang diusung oleh partai politik hanya berdasakan intruksi ketua umum partai politik dengan cara penunjukkan langsung. Hal ini dapat menjadi celah dalam nilai demokrasi dan akan berdampak pada hasil kebijakan kepala daerah tersebut. Sayangnya, tindakan tersebut tidak ada sanksinya di negara kita dan peraturan mengenai pemilihan kepala daerah dalam Undang -Undang juga masih kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu adanya penegasan dan perbaikan dalam peraturan mengenai pemilihan umum.

Nama : Devina Citra Felisha
NPM : 2217051122
Kelas : B

Jurnal yang berjudul “Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah Indonesia” yang ditulis oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni ini membahas tentang Demokrasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Sumber Nilai dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia. Penerapan nilai-nilai pancasila
sila keempat untuk kehidupan demokrasi dalam pilkada di Indonesia dapat digunakan dengan mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Hakikat sila keempat pancasila adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Jurnal tersebut juga membahas Pelaksanaan Demokrasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Sumber Nilai Pemilihan Umum Daerah di Indonesia. Penerapan dari demokrasi dalam nilai sila keempat Pancasila sangat dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan yang terjadi dalam pilkada di Indonesia seperti, adanya kecenderungan rendahnya tingkat partisipasi pemilih dan demokratisasi di daerah yang tidak sepenuhnya mampu mengontrol proses-proses yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada

Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia yaitu keikutsertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Pancasila sila keempat juga penting agar pemilu dapat terhindar dari konflik politik dan disintegrasi bangsa.

Nama : Rafli Daffa Pratama
NPM : 2217051131
Kelas : B

Pada Jurnal yang berjudul "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai SIla Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah Indonesia". Pada Jurnal tersebut dibahas tentang pentingnya nilai-nilai Sila keempat Pancasila dalam menjalankan sistem demokrasi di Indonesia, terutama dalam pelaksanaan pemilihan umum. Secara empiris, pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia, yang mana konstitusi menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara demokrasi.

Dalam konteks ini, Sila keempat Pancasila menjadi sangat penting karena merupakan penceminan dari asas demokrasi dan mewujudkan keberadaan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Prinsip-prinsip demokrasi yang berbasis pada nilai-nilai Sila keempat Pancasila harus dipegang teguh oleh Indonesia sebagai Negara hukum.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, dan Sila keempat Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus terus memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang berbasis pada nilai-nilai Sila keempat Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pemilihan umumnya.

Nama : Ngasiroh Nurjayatri
Npm : 2257051032
Kelas : B

Hasil analisis saya tentang Jurnal yang berjudulkan “DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA ” Oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni.
jurnal ini menjelaskan ideologi Pancasila yang mana Pancasila merupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan Negara yang difungsikan pada praktik kehidupan manusia khusunya bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa intervensi dari sudut pandang ideologi manapun, sehingga Pancasila mempunyai sifat imunitas yaitu kekebalan terhadap pengaruh ideologi lain. Topik yang diangkat pada jurnal ini adalah Nilai-Nilai Demokrasi Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia. Dan Pelaksanaan Demokrasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Sumber Nilai Pemilihan Umum Daerah di Indonesia.

Selain itu, sila keempat dari Pancasila belum sepenuhnya tercermin dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Diperlukan upaya untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia, termasuk meningkatkan partisipasi pemilih, memastikan kebebasan pers dan akses terhadap informasi, dan meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dalam menegakkan keadilan dan transparansi pemilihan umum. Itu semua dimaksudkan supaya pemilihan umum lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam jurnal ini, penulis juga mengkritik beberapa kendala dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia, seperti politik uang, intimidasi, dan kecurangan dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya peningkatan kualitas kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dalam menghasilkan keputusan yang akurat dan mewakili suara rakyat. Partai peserta pemilu parlemen, khususnya pemilu provinsi, harus melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sehingga Indonesia dapat melangkah menuju demokrasi yang matang untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang bernafaskan Pancasila.

Nama : Ulfa Anisa
NPM : 2217051040
Kelas : B

"DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA" oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni. Dalam jurnal tersebut membahas tentang hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai sila keempat Pancasila di Indonesia, khususnya dalam pemilihan umum daerah. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memiliki lima sila, di mana sila keempat adalah "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan".
Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bagaimana proses pemilihan umum di Indonesia yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Penulis menyampaikan betapa pentingnya mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam praktik demokrasi di Indonesia dan bagaimana praktik demokrasi di Indonesia dapat terus dikembangkan untuk memenuhi nilai-nilai Pancasila. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus dipertahankan dan diterapkan dalam praktik demokrasi di Indonesia agar negara dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam konstitusi.

Pesan di dalam jurnal ini memberikan banyak wawasan yang penting tentang hubungan antara demokrasi dan Pancasila di Indonesia, dan memberikan implikasi penting bagi pengembangan praktik demokrasi di Indonesia.

Nama : Imam Muzaki
NPM : 2217051056
Kelas : B

Dari jurnal yang berjudul “Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umun Daerah di Indonesia” karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni berisi tentang demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat dalam Pancasila. Demokrasi hakikatnya mengizinkan masyarakatnya berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disesuaikan oleh amanat konstitusi yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi. Pancasila sila keempat merupakan pencerminan dari asas demokrasi yaitu “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dalam jurnal tersebut penulis memaparkan Peraturan UU yang mengatur tentang Pemilu, Pemilu sebagai salah satu perwakilan perwujudan demokrasi, dan pelaksanaan sila keempat sebagai sumber nilai Pemilu di Indonesia.

Namun dari hal di atas, terdapat pula berbagai kontroversi mengenai Pemilu, yaitu Pemilu Kepala Daerah secara langsung tidak mencerminkan sifat Pancasila sila keempat karena timbulnya beragam konflik dan intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak dekatnya Pemilu atau tahun politik, banyak sekali berbagai hoax yang muncul yang digunakan untuk menjatuhkan pihak lawan, baik secara fisik maupun mental. Sementara itu peraturan tentang Pemilu Kepala Daerah terkesan kurang jelas dan multi tafsir sehingga dapat mengakibatkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia, sebagai negara yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi. Perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan Pemilu Daerah yang sekiranya dapat menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa agar tidak terdapat lagi konflik yang intepretasi yang dapat membahayakan anggota dan parlemen parpol.

NAMA : Muhammad Ferdiansyah
NPM : 2217051126
KELAS : B

Jurnal ini membahas tentang pentingnya nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia sebagai wujud dari demokrasi. Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi dan hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, secara empiris di Indonesia sampai saat ini belum mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia.

Sebagai negara hukum dan negara demokrasi, Indonesia memegang teguh prinsip demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Namun, pemilihan umum di Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Jurnal ini memberikan pentingnya nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia dan menekankan bahwa sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Dengan begitu, pemilihan umum di Indonesia dapat mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan ideologi Pancasila.

Nama : Rimba Jati Dwi Djatmiko
NPM : 2217051069
Kelas : B

Dalam Jurnal “Demokrasi Sebagai Wujud Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni dari Universitas Merdeka Malang membahas bagaimana demokrasi sebagai representasi implementasi nilai-nilai Sila IV Pancasila dapat diterapkan pada pemilihan kepala daerah di Indonesia
Indonesia mengikuti sistem demokrasi di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Dalam proses implementasinya, demokrasi Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan dan penyesuaian dari Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Pemerintahan, Demokrasi Pancasila hingga pada tahap reformasi saat ini. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat berhak memilih wakil dan pemimpinnya. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat pancasila yaitu nilai kerakyatan dimana pemerintahan bersifat konsultatif dan representatif. Sebagai wujud dari sistem demokrasi kuartener, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum dimana rakyat dapat memilih langsung wakil dan pemimpinnya. Pemilihan parlemen Indonesia telah diselenggarakan sebanyak 12 kali, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Secara empiris, sistem pemerintahan demokrasi Indonesia masih relatif baru lahir. Akibatnya, demokrasi Indonesia, khususnya pemilu, terus dikotori oleh berbagai pelanggaran dan degradasi dalam pelaksanaannya serta tidak mencerminkan demokrasi berdasarkan aspek diskusi, diskusi, dan representasi. Dalam review mereka, penulis memilih manajer regional sebagai subjek penelitian. Penulis berpendapat bahwa pemilu tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam perintah keempat. Beberapa permasalahan muncul dalam proses pelaksanaannya, antara lain penunjukan kepala daerah sebagai boneka partai dan ketidakjelasan penafsiran undang-undang pemilu yang mengatur pengangkatan kepala daerah secara mandiri. Dengan menamai bonekanya, sebuah partai politik dapat dengan mudah mengubah posisinya di pemerintahan daerah. Di sisi lain, calon daerah merdeka harus membayar “es krim” kepada partai politik untuk mengikuti pilkada. Sebagai contoh adalah dari sisi internal partai politik, dimana pemilihan partai politik hanya berdasarkan arahan dari ketua partai politik melalui penunjukan langsung.

Akhirnya, semua bentuk pragmatisme kecil seperti ekspektasi investasi dan keuntungan, hutang, nepotisme, dll. harus disingkirkan dari sistem demokrasi, karena hak dan kedaulatan rakyat tidak diukur dengan uang. Partai peserta pemilu parlemen, khususnya pemilu provinsi, harus melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Agar Indonesia dapat berkembang menjadi demokrasi yang matang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang bernafaskan Pancasila.

Nama : Audhia Safitri
NPM : 2217051105
Kelas : B

dalam jurnal tersebut membahas mengenai nilai-nilai demokrasi sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia dan pelaksanaan demokrasi sila keempat Pancasila sebagai sumber nilai pemilihan umum daerah di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari Demokrasi.

Penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat untuk kehidupan demokrasi dalam pilkada di Indonesia dapat digunakan dengan mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Namun, pilkada belum mencerminkan sifat atau nilai-nilai Pancasila sila keempat. Dapat dilihat dari sistem pemilihan kepala daerah yang diusung oleh partai politik, penunjukan tersebut dilakukan hanya berdasarkan perintah ketua umum partai politik, tidak adanya musyawarah untuk mengambil keputusan secara bersama. Hal tersebut dapat melemahkan nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila. Selain itu, peraturan mengenai pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang masih kurang jelas dan multi tafsir, sehingga perlu dilakukan penegakan peraturan pemilihan umum.

M Arya Dzaky A
2217051007
B

Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis tentang bagaimana nilai-nilai Sila Keempat Pancasila tercermin dalam pemilihan umum di Indonesia. Penulis juga membahas tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem demokrasi di Indonesia, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga nilai-nilai tersebut dan adanya praktik-praktik politik yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, penulis juga membahas peran masyarakat dalam memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap dijaga dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Penulis menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu-isu politik dan sosial yang terjadi di sekitar mereka. Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan pemahaman kita tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara efektif dalam sistem demokrasi di Indonesia.

nilai-nilai Sila Keempat Pancasila tercermin dalam proses pemilihan umum di Indonesia melalui penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Dalam sistem demokrasi Indonesia, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi apapun. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Selain itu, nilai-nilai Sila Keempat Pancasila juga tercermin dalam upaya untuk mengurangi gesekan sosial yang terjadi akibat kampanye oleh partai politik. Dalam hal ini, penerapan nilai demokrasi Sila Keempat Pancasila digunakan sebagai pedoman untuk memastikan bahwa masyarakat akan menerima pemerintah daerah yang terpilih secara demokratis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Sila Keempat Pancasila sangat penting dalam proses pemilihan umum di Indonesia karena memberikan landasan moral dan etis bagi pelaksanaan sistem demokrasi yang adil dan transparan.

Nama : ABI IHZA RAFI ALFANO
NPM : 2217051114
Kelas : B


Artikel yang berjudul “DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA” oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni dari Universitas Merdeka Malang.membahas tentang hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia.

Artikel ini mencoba menjelaskan bagaimana demokrasi di Indonesia dapat dianggap sebagai wujud dari nilai-nilai Sila Keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Penulis mengaitkan demokrasi dengan Sila Keempat Pancasila, menganggapnya sebagai implementasi dan penyelenggaraan nilai-nilai tersebut dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia. Dalam artikel tersebut juga membahas tentang bagaimana demokrasi di Indonesia mencerminkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum daerah. Demokrasi dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bentuk musyawarah dan perwakilan.

Nama : Fitra Dwi Nugraha
Npm : 2257051007
Kelas : B

Hasil analisis dari artikel tersebut yang saya dapat simpulkan adalah nilai-nilai Sila Keempat Pancasila sangat penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, terutama dalam proses pemilihan umum. Namun, masih ada tantangan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten dan kredibel. Demokrasi di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Sila Keempat Pancasila sebagai asas demokrasi yang berlandaskan pada keadilan sosial.Pemilihan umum di Indonesia harus dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan amanat konstitusi.Tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem demokrasi di Indonesia antara lain adalah adanya praktik politik uang, politisasi SARA, dan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan.

Oleh karena itu masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi landasan dalam sistem demokrasi di Indonesia dengan cara mengawasi jalannya proses pemilihan umum dan memberikan dukungan pada calon pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.