Berikan analisismu tentang jurnal tersebut, terlebih dahulu berikan identitas nama, npm dan kelas. Minimal 2 Paragraf. Terima Kasih
FORUM JAWABAN POST TEST
NAMA : Fernanda Pranata
NPM : 2217051146
KELAS : A
Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat. Negara yang berupaya untuk mewujudkan demokrasi yang dinginkan maka perlu adanya perkembangan dinamika pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemilihan umum ini merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, karena pemimpin yang diseleksi dengan begitu ketat dan mempunyai harapan untuk Indonesia.
Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila ke-empat yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan". Oleh karena itu, nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari demokrasi. Penerapan nilai-nilai pancasila sila keempat untuk kehidupan demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia dapat digunakan dengan mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat dilakukan secara kekeluargaan dan selalu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
NPM : 2217051146
KELAS : A
Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat. Negara yang berupaya untuk mewujudkan demokrasi yang dinginkan maka perlu adanya perkembangan dinamika pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemilihan umum ini merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, karena pemimpin yang diseleksi dengan begitu ketat dan mempunyai harapan untuk Indonesia.
Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila ke-empat yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan". Oleh karena itu, nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari demokrasi. Penerapan nilai-nilai pancasila sila keempat untuk kehidupan demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia dapat digunakan dengan mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat dilakukan secara kekeluargaan dan selalu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
Nama : Theresia Tri Oktavia
NPM : 2217051111
Kelas : A
Salah satu contoh demokarasi adalah dengan adanya pemilihan umum. Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sila keempat yang berbunyi " Kerakyakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaaan dalam permusyawaratan perwakilan." ini juga merupakan cerminan dari asas demokrasi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum yang seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi.
Namun, pemilihan kepala daerah secara langsung tidak mencerminkan sifat Pancasila sila keempat. Ini dikarenakan adanya berbagai konflik yang muncul seperti munculnya hoax untuk menjatuhkan pihak lawan yang menyebabkan pemilihan ini menjadi tidak adil. Oleh karena itu, dibutuhkannya peran Pancasila sila keempat yang merupakan perwujudan demokrasi yang dinginkan yaitu ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.
NPM : 2217051111
Kelas : A
Salah satu contoh demokarasi adalah dengan adanya pemilihan umum. Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sila keempat yang berbunyi " Kerakyakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaaan dalam permusyawaratan perwakilan." ini juga merupakan cerminan dari asas demokrasi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum yang seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi.
Namun, pemilihan kepala daerah secara langsung tidak mencerminkan sifat Pancasila sila keempat. Ini dikarenakan adanya berbagai konflik yang muncul seperti munculnya hoax untuk menjatuhkan pihak lawan yang menyebabkan pemilihan ini menjadi tidak adil. Oleh karena itu, dibutuhkannya peran Pancasila sila keempat yang merupakan perwujudan demokrasi yang dinginkan yaitu ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.
Nama : Moza Surya Putra
Kelas : A
Npm : 2217051014
Dalam mengatur bagaiman pemilihan kepala daerah harusnya diatur dengan jelas dan lugas. Karena jika tidak diatur dengan jelas dan lugas akan terjadi banyak kebingungan dan multitafsir yang akan menyebabkan kebingungan dan asumsi - asumsi yang berbeda. Asumsi - asumsi yang berbeda tersebut dapat menyebabkan hoax yang dapat memecah belah bangsa.
Perlunya partisipasi rakyat dalam pembentukan undang-undang dan aturan agar rakyat juga mengetahui dengan jelas aturan-aturannya. Pengenalan wakil rakyat yang penting agar pencalonan partai politik lebih jelas dan transparan. Sehingga tidak ada istilah "hutang budi" yang artinya memburuknya demokrasi di Indonesia.
Kelas : A
Npm : 2217051014
Dalam mengatur bagaiman pemilihan kepala daerah harusnya diatur dengan jelas dan lugas. Karena jika tidak diatur dengan jelas dan lugas akan terjadi banyak kebingungan dan multitafsir yang akan menyebabkan kebingungan dan asumsi - asumsi yang berbeda. Asumsi - asumsi yang berbeda tersebut dapat menyebabkan hoax yang dapat memecah belah bangsa.
Perlunya partisipasi rakyat dalam pembentukan undang-undang dan aturan agar rakyat juga mengetahui dengan jelas aturan-aturannya. Pengenalan wakil rakyat yang penting agar pencalonan partai politik lebih jelas dan transparan. Sehingga tidak ada istilah "hutang budi" yang artinya memburuknya demokrasi di Indonesia.
NAMA : Annisa Citra Pratiwi
NPM : 2217051008
Kelas : A
Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara. Pancasila sebagai staatfundamental norm dan ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelengaraan negara. Apabila dicermati arti dan makna Sila ke-4 sebagai berikut :
Parameter sila keempat sebagai sumber nilai yaitu tercantum dalam UUD 1945 BAB VIIB Pemilihan Umum pasal 22E, yang menjelaskan pemilihan umum yang terkandung dalam pancasila sila keempat hanya saja menjelaskan prosedur standar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia, namun Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dianggap sudah bergeser fungsi dan kedudukannya dikarenakan kurangnya kesadaran bagi para penyelenggara pemerintahan dengan landasan/ dasar bernegara. Bentuk penyimpangan yang terjadi adalah Kecurangan dalam pemilu, yang melihat bukan dari sisi kualitas, tetapi dari mementing kuantitas. Lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bersama atau masyarakat.
NPM : 2217051008
Kelas : A
Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara. Pancasila sebagai staatfundamental norm dan ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelengaraan negara. Apabila dicermati arti dan makna Sila ke-4 sebagai berikut :
- Hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- Pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebikjasanaan.
- Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama. Nilai identitas adalah permusyawaratan.
- Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Parameter sila keempat sebagai sumber nilai yaitu tercantum dalam UUD 1945 BAB VIIB Pemilihan Umum pasal 22E, yang menjelaskan pemilihan umum yang terkandung dalam pancasila sila keempat hanya saja menjelaskan prosedur standar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia, namun Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dianggap sudah bergeser fungsi dan kedudukannya dikarenakan kurangnya kesadaran bagi para penyelenggara pemerintahan dengan landasan/ dasar bernegara. Bentuk penyimpangan yang terjadi adalah Kecurangan dalam pemilu, yang melihat bukan dari sisi kualitas, tetapi dari mementing kuantitas. Lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bersama atau masyarakat.
NAMA : Mutiara Cintia Rainy
NPM : 2217051100
KELAS : A
Jurnal tersebut membahas tentang pelaksanaan pemilihan umum daerah (pilkada) di Indonesia yang harus mengacu pada nilai-nilai demokrasi Pancasila, terutama pada Sila keempat, yakni "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Jurnal menjelaskan bahwa pelaksanaan pilkada langsung mengalami banyak kontradiksi, seperti rendahnya tingkat partisipasi pemilih, kecurangan, dan mahar politik.
Jurnal juga mengungkapkan bahwa partai politik memainkan peran penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, termasuk dalam pilkada. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak partai politik yang tidak mencerminkan nilai demokrasi Pancasila, terutama dalam pemilihan atau penunjukan kepala daerah yang diusung oleh partai politik.
Jurnal ini juga menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai moralitas dan Pancasila dalam pelaksanaan undang-undang pilkada agar efektif. Dalam pelaksanaan pilkada, dibutuhkan partisipasi aktif partai politik dan masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, terutama dalam Sila keempat yang menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
NPM : 2217051100
KELAS : A
Jurnal tersebut membahas tentang pelaksanaan pemilihan umum daerah (pilkada) di Indonesia yang harus mengacu pada nilai-nilai demokrasi Pancasila, terutama pada Sila keempat, yakni "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Jurnal menjelaskan bahwa pelaksanaan pilkada langsung mengalami banyak kontradiksi, seperti rendahnya tingkat partisipasi pemilih, kecurangan, dan mahar politik.
Jurnal juga mengungkapkan bahwa partai politik memainkan peran penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, termasuk dalam pilkada. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak partai politik yang tidak mencerminkan nilai demokrasi Pancasila, terutama dalam pemilihan atau penunjukan kepala daerah yang diusung oleh partai politik.
Jurnal ini juga menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai moralitas dan Pancasila dalam pelaksanaan undang-undang pilkada agar efektif. Dalam pelaksanaan pilkada, dibutuhkan partisipasi aktif partai politik dan masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, terutama dalam Sila keempat yang menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Nama : Nazwa Sophia Nadine Effendi
NPM : 2217051049
Kelas : A
Pancasila sila keempat adalah perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan ikut sertaan rakyat didalam menjalankan pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila ke-4 Pancasila. Salah satu dari perwujudan demokrasi di Indonesia adalah adanya pemilihan umum daerah di Indonesia. Namun masih banyak kasus pemilihan umum yang tidak mencerminkan perwujudan sila keempat di indonesia seperti sering terjadinya banyak konflik yang terjadi di saat pemilu.
Penyebab konflik-konflik ini pun beragam dimulai dari partai yang tak mencerminkan demokrasi, calon yang tak menerima kekalahan dan pendukung yang tak terima calonnya kalah.Sistem penunjukan kepala daerah juga menjadi suatu permasalah yang terjadi di indonesia karena bisa menjadi celah hutang budi yang tak mencerminkan demokrasi, yang dapat memicu disintegrasi bangsa. UU yang mengatur pemilihan kepala daerah juga kurang jelas dan multi tafsir, seharusnya dibuatkan kepastian peraturannya agar masalah-masalh tersebut dapat diselesaikan dan pastinya harus sesuai dengan nilai demokrasi yang diabaikan selama ini.
NPM : 2217051049
Kelas : A
Pancasila sila keempat adalah perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan ikut sertaan rakyat didalam menjalankan pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila ke-4 Pancasila. Salah satu dari perwujudan demokrasi di Indonesia adalah adanya pemilihan umum daerah di Indonesia. Namun masih banyak kasus pemilihan umum yang tidak mencerminkan perwujudan sila keempat di indonesia seperti sering terjadinya banyak konflik yang terjadi di saat pemilu.
Penyebab konflik-konflik ini pun beragam dimulai dari partai yang tak mencerminkan demokrasi, calon yang tak menerima kekalahan dan pendukung yang tak terima calonnya kalah.Sistem penunjukan kepala daerah juga menjadi suatu permasalah yang terjadi di indonesia karena bisa menjadi celah hutang budi yang tak mencerminkan demokrasi, yang dapat memicu disintegrasi bangsa. UU yang mengatur pemilihan kepala daerah juga kurang jelas dan multi tafsir, seharusnya dibuatkan kepastian peraturannya agar masalah-masalh tersebut dapat diselesaikan dan pastinya harus sesuai dengan nilai demokrasi yang diabaikan selama ini.
NAMA : RHALASYA ELEINA PUTRI
NPM : 2217051083
KELAS : A
Jurnal juga mengungkapkan bahwa partai politik memainkan peran penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, termasuk dalam pilkada. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak partai politik yang tidak mencerminkan nilai demokrasi Pancasila, terutama dalam pemilihan atau penunjukan kepala daerah yang diusung oleh partai politik.
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dianggap sudah bergeser fungsi dan kedudukannya dikarenakan kurangnya kesadaran bagi para penyelenggara pemerintahan dengan landasan/ dasar bernegara. Bentuk penyimpangan yang terjadi adalah Kecurangan dalam pemilu, yang melihat bukan dari sisi kualitas, tetapi dari mementing kuantitas. Lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bersama atau masyarakat.
Oleh karena itu, dibutuhkannya peran Pancasila sila keempat yang merupakan perwujudan demokrasi yang dinginkan yaitu ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.
NPM : 2217051083
KELAS : A
Jurnal juga mengungkapkan bahwa partai politik memainkan peran penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, termasuk dalam pilkada. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak partai politik yang tidak mencerminkan nilai demokrasi Pancasila, terutama dalam pemilihan atau penunjukan kepala daerah yang diusung oleh partai politik.
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dianggap sudah bergeser fungsi dan kedudukannya dikarenakan kurangnya kesadaran bagi para penyelenggara pemerintahan dengan landasan/ dasar bernegara. Bentuk penyimpangan yang terjadi adalah Kecurangan dalam pemilu, yang melihat bukan dari sisi kualitas, tetapi dari mementing kuantitas. Lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bersama atau masyarakat.
Oleh karena itu, dibutuhkannya peran Pancasila sila keempat yang merupakan perwujudan demokrasi yang dinginkan yaitu ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.
Nama: Rini Puspita Wati
NPM: 2257051019
Kelas: A
Jurnal tersebut membahas tentang pentingnya nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam menjalankan proses pemilihan umum daerah di Indonesia. Sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", dianggap sebagai dasar dari sistem demokrasi Indonesia.
Demokrasi tidak hanya sekedar proses pemilihan umum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, demokrasi harus dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai sila keempat Pancasila yang menekankan pada partisipasi aktif dari rakyat dalam proses pengambilan keputusan.
Masalah yang dihadapi dalam menjalankan proses demokrasi di Indonesia, seperti politik uang, korupsi, dan kecurangan dalam pemilihan umum. Penulis menyatakan bahwa nilai-nilai sila keempat Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dalam mengatasi masalah tersebut dan menjalankan proses demokrasi yang sehat.
Nilai pada dasanya memiliki berbagai sifat, salah satu sifat nilai yaitu normatif. Nilai normative merupakan nilai yang mengandung harapan, keinginan, dan suatu keharusan. Nilai diwujudkan dalambentu peraturan sebagai pedom manusiadalam bertindak.
Secara keseluruhan, jurnal ini menyajikan analisis yang cukup mendalam tentang pentingnya nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam menjalankan proses demokrasi di Indonesia.
NPM: 2257051019
Kelas: A
Jurnal tersebut membahas tentang pentingnya nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam menjalankan proses pemilihan umum daerah di Indonesia. Sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", dianggap sebagai dasar dari sistem demokrasi Indonesia.
Demokrasi tidak hanya sekedar proses pemilihan umum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, demokrasi harus dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai sila keempat Pancasila yang menekankan pada partisipasi aktif dari rakyat dalam proses pengambilan keputusan.
Masalah yang dihadapi dalam menjalankan proses demokrasi di Indonesia, seperti politik uang, korupsi, dan kecurangan dalam pemilihan umum. Penulis menyatakan bahwa nilai-nilai sila keempat Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dalam mengatasi masalah tersebut dan menjalankan proses demokrasi yang sehat.
Nilai pada dasanya memiliki berbagai sifat, salah satu sifat nilai yaitu normatif. Nilai normative merupakan nilai yang mengandung harapan, keinginan, dan suatu keharusan. Nilai diwujudkan dalambentu peraturan sebagai pedom manusiadalam bertindak.
Secara keseluruhan, jurnal ini menyajikan analisis yang cukup mendalam tentang pentingnya nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam menjalankan proses demokrasi di Indonesia.
NAMA : Atikah Oktaria
NPM : 2217051035
KELAS : A
Setiap negara di dunia memiliki ideologi masing-masing dengan tujuan menciptakan pembangunan dalam berbagai bidang, khususnya di Indonesia, para founding fathers menciptakan ideologi dengan konsep ideologi pancasila. Pancasila merupakan aspek terpenting dalam pembangunan bangsa dan negara bekerja dalam praktek kehidupan manusia, khususnya bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak dapat diintervensi dari sudut pandang ideologi manapun, oleh karena itu Pancasila bersifat kebal, yaitu kebal terhadap pengaruh pihak lain. ideologi.
Pemilihan kepala daerah tidak secara langsung mencerminkan sifat sila keempat pancasila. Banyak konflik dan banyak interpretasi yang berbeda tidak sesuai dengan kenyataan. Di awal tahun politik, segala macam hoax bermunculan untuk menjatuhkan lawan baik secara fisik maupun mental sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa. Sementara ketentuan pemilihan kepala eksekutif kawasan khusus dalam undang-undang tidak jelas, banyak interpretasi. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan kepastian penerapan peraturan pemilihan umum, jika negara sedang dalam kekacauan dan disintegrasi.
Sila keempat pancasila adalah
mewujudkan demokrasi di Indonesia, yang diinginkan demokrasi adalah partisipasi rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Mempertahankan demokrasi juga melindungi yang berstatus minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon-calon pimpinan daerah yang berjuang sesuai dengan amanat nilai-nilai kerakyatan yang menguasai sila keempat Pancasila.
NPM : 2217051035
KELAS : A
Setiap negara di dunia memiliki ideologi masing-masing dengan tujuan menciptakan pembangunan dalam berbagai bidang, khususnya di Indonesia, para founding fathers menciptakan ideologi dengan konsep ideologi pancasila. Pancasila merupakan aspek terpenting dalam pembangunan bangsa dan negara bekerja dalam praktek kehidupan manusia, khususnya bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak dapat diintervensi dari sudut pandang ideologi manapun, oleh karena itu Pancasila bersifat kebal, yaitu kebal terhadap pengaruh pihak lain. ideologi.
Pemilihan kepala daerah tidak secara langsung mencerminkan sifat sila keempat pancasila. Banyak konflik dan banyak interpretasi yang berbeda tidak sesuai dengan kenyataan. Di awal tahun politik, segala macam hoax bermunculan untuk menjatuhkan lawan baik secara fisik maupun mental sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa. Sementara ketentuan pemilihan kepala eksekutif kawasan khusus dalam undang-undang tidak jelas, banyak interpretasi. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan kepastian penerapan peraturan pemilihan umum, jika negara sedang dalam kekacauan dan disintegrasi.
Sila keempat pancasila adalah
mewujudkan demokrasi di Indonesia, yang diinginkan demokrasi adalah partisipasi rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Mempertahankan demokrasi juga melindungi yang berstatus minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon-calon pimpinan daerah yang berjuang sesuai dengan amanat nilai-nilai kerakyatan yang menguasai sila keempat Pancasila.
NAMA : Rakhmat Herlambang
NPM : 2217051112
KELAS : A
Jurnal tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia yang harus dikaitkan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu “modus musyawarah/perwakilan yang digerakkan oleh kebijaksanaan kerakyatan”. Surat kabar itu menjelaskan bahwa banyak kontradiksi dalam pelaksanaan pilkada langsung, seperti rendahnya partisipasi, kecurangan, dan anugerah politik.
Jurnal ini juga mengungkapkan bahwa partai politik memiliki peran penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Namun dalam praktiknya, banyak pihak yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, terutama dalam pemilihan atau pengangkatan kepala daerah oleh partai.
Pasal ini juga menekankan pentingnya penerapan moralitas dan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan undang-undang pilkada agar efektif. Penyelenggaraan pilkada membutuhkan partisipasi aktif partai dan masyarakat dalam meneguhkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, khususnya pada Orde Keempat yang menekankan demokrasi yang dipimpin secara politik dalam tindakan refleksi/representatif.
Pancasila sila keempat hadir dengan pembawaan yang merupakan perwujudan demokrasi yang dinginkan yaitu ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan.
NPM : 2217051112
KELAS : A
Jurnal tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia yang harus dikaitkan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu “modus musyawarah/perwakilan yang digerakkan oleh kebijaksanaan kerakyatan”. Surat kabar itu menjelaskan bahwa banyak kontradiksi dalam pelaksanaan pilkada langsung, seperti rendahnya partisipasi, kecurangan, dan anugerah politik.
Jurnal ini juga mengungkapkan bahwa partai politik memiliki peran penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Namun dalam praktiknya, banyak pihak yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, terutama dalam pemilihan atau pengangkatan kepala daerah oleh partai.
Pasal ini juga menekankan pentingnya penerapan moralitas dan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan undang-undang pilkada agar efektif. Penyelenggaraan pilkada membutuhkan partisipasi aktif partai dan masyarakat dalam meneguhkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, khususnya pada Orde Keempat yang menekankan demokrasi yang dipimpin secara politik dalam tindakan refleksi/representatif.
Pancasila sila keempat hadir dengan pembawaan yang merupakan perwujudan demokrasi yang dinginkan yaitu ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan.
Nama : Mukti Prabowo
NPM : 2217051055
Kelas : A
Pada jurnal tersebut kita dapat melihat demokrasi merupakan kekuasaan oleh rakyat. Salah satu wujud nyata terlaksananya demokrasi dapat dilihat dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah .Dilakukannya pemilihan kepala daerah semacam ini merupakan implementasi dari sistem demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Pemilihan kepala daerah juga seharusnya mencerminkan terlaksananya sila keempat.
Sayangnya, dengan fakta yang ada di lapangan malah membuktikan bahwa sebenarnya pemilihan kepala daerah secara langsung tidak mencerminkan sifat Pancasila sila keempat. Hal ini dikarenakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh berbagai oknum seperti penyelenggara, peserta pilkada, dan tim pendukung. Selain itu, saat masuk tahun-tahun pemilihan umum tersebut banyak sekali hoax yang muncul yang digunakan untuk menjatuhkan pihak lawan atau satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya dapat menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa sehingga nantinya tidak merusak nilai Pancasila itu sendiri dan rakyat dapat ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan.
Nama : David Nico Natanael Rumahorbo
NPM : 2217051129
Kelas : A
Menurut Soekarno, demokrasi adalah suatu "pemerintahan rakyat". Lebih lanjut lagi, bagi Soekarno, demokrasi adalah suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakayat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. 3. Mendorong Masyarakat Aktif dalam Pemerintahan
Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Pancasila sila keempat hadir dengan pembawaan yang merupakan perwujudan demokrasi yang dinginkan yaitu ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan.
NPM : 2217051129
Kelas : A
Menurut Soekarno, demokrasi adalah suatu "pemerintahan rakyat". Lebih lanjut lagi, bagi Soekarno, demokrasi adalah suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakayat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. 3. Mendorong Masyarakat Aktif dalam Pemerintahan
Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. secara empiris di Indonesia sampai saat ini tidak mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Pancasila sila keempat hadir dengan pembawaan yang merupakan perwujudan demokrasi yang dinginkan yaitu ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan.
Nama : Dimas Habib Rizki
NPM : 2217051059
Kelas : A
Negara kita yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu suatu pemerintahan atau sistem pemerintahan yang di dalamnya semua rakyat ikut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau dapat diartikan sebagai pemerintahan kerakyatan. Di negara-negara yang berusaha menerapkan demokrasi yang diinginkan, dinamika pemilihan parlemen harus dikembangkan. Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan umum ini merupakan jembatan menuju terwujudnya Indonesia merdeka karena para pemimpin yang terpilih begitu tangguh dan berambisi untuk Indonesia.
Parameter sila keempat sebagai sumber nilai yaitu tercantum dalam UUD 1945 BAB VIIB Pemilihan Umum pasal 22E, yang menjelaskan pemilihan umum yang terkandung dalam pancasila sila keempat hanya saja menjelaskan prosedur standar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia, namun Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dianggap sudah bergeser fungsi dan kedudukannya dikarenakan kurangnya kesadaran bagi para penyelenggara pemerintahan dengan landasan/ dasar bernegara. Bentuk penyimpangan yang terjadi adalah Kecurangan dalam pemilu, yang melihat bukan dari sisi kualitas, tetapi dari mementing kuantitas. Lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bersama atau masyarakat.
NPM : 2217051059
Kelas : A
Negara kita yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu suatu pemerintahan atau sistem pemerintahan yang di dalamnya semua rakyat ikut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau dapat diartikan sebagai pemerintahan kerakyatan. Di negara-negara yang berusaha menerapkan demokrasi yang diinginkan, dinamika pemilihan parlemen harus dikembangkan. Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan umum ini merupakan jembatan menuju terwujudnya Indonesia merdeka karena para pemimpin yang terpilih begitu tangguh dan berambisi untuk Indonesia.
Parameter sila keempat sebagai sumber nilai yaitu tercantum dalam UUD 1945 BAB VIIB Pemilihan Umum pasal 22E, yang menjelaskan pemilihan umum yang terkandung dalam pancasila sila keempat hanya saja menjelaskan prosedur standar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia, namun Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dianggap sudah bergeser fungsi dan kedudukannya dikarenakan kurangnya kesadaran bagi para penyelenggara pemerintahan dengan landasan/ dasar bernegara. Bentuk penyimpangan yang terjadi adalah Kecurangan dalam pemilu, yang melihat bukan dari sisi kualitas, tetapi dari mementing kuantitas. Lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bersama atau masyarakat.
Nama : Devrinatasyah
NPM : 2257051029
Kelas : A
Analisis Jurnal:
Disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah tidak secara langsung mencerminkan nilai Orde Keempat Pancasila. Hal ini menimbulkan berbagai kontradiksi dan interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, terutama pada masa kampanye politik yang sarat dengan berbagai kecurangan yang dapat memicu keruntuhan bangsa. Persoalannya juga terletak pada ketidakjelasan undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah, yang bisa menimbulkan kekacauan dan keruntuhan bangsa. Oleh karena itu, perlu diupayakan penerapan aturan pemilu universal yang dapat melindungi nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila, khususnya bagi pemimpin daerah minoritas. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu suatu pemerintahan atau sistem pemerintahan yang di dalamnya semua rakyat ikut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau dapat diartikan sebagai pemerintahan kerakyatan.
NPM : 2257051029
Kelas : A
Analisis Jurnal:
Disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah tidak secara langsung mencerminkan nilai Orde Keempat Pancasila. Hal ini menimbulkan berbagai kontradiksi dan interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, terutama pada masa kampanye politik yang sarat dengan berbagai kecurangan yang dapat memicu keruntuhan bangsa. Persoalannya juga terletak pada ketidakjelasan undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah, yang bisa menimbulkan kekacauan dan keruntuhan bangsa. Oleh karena itu, perlu diupayakan penerapan aturan pemilu universal yang dapat melindungi nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila, khususnya bagi pemimpin daerah minoritas. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu suatu pemerintahan atau sistem pemerintahan yang di dalamnya semua rakyat ikut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau dapat diartikan sebagai pemerintahan kerakyatan.
NAMA: Kyla Nisrina Anggrahini
NPM: 2267051002
KELAS: A
Demokrasi di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan sejak reformasi pada tahun 1998. Pada saat itu, Indonesia mengalami perubahan politik yang signifikan setelah lebih dari tiga dekade pemerintahan otoriter.
Salah satu perubahan besar yang terjadi adalah pengesahan UUD 1945 yang baru, yang memberikan dasar hukum untuk negara demokratis dan memberikan hak-hak sipil dan politik yang lebih luas bagi rakyat Indonesia.
Setelah reformasi, Indonesia telah mengadopsi sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis, termasuk pemilihan langsung presiden dan anggota parlemen. Indonesia juga memiliki sistem partai politik yang lebih beragam, dengan banyak partai yang berpartisipasi dalam pemilihan umum.
Namun, meskipun ada kemajuan yang signifikan, demokrasi di Indonesia masih dihadapkan dengan banyak tantangan dan masalah. Beberapa masalah yang masih dihadapi Indonesia dalam memperkuat demokrasi termasuk korupsi, ketimpangan ekonomi dan sosial, serta intoleransi agama dan etnis.
NPM: 2267051002
KELAS: A
Demokrasi di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan sejak reformasi pada tahun 1998. Pada saat itu, Indonesia mengalami perubahan politik yang signifikan setelah lebih dari tiga dekade pemerintahan otoriter.
Salah satu perubahan besar yang terjadi adalah pengesahan UUD 1945 yang baru, yang memberikan dasar hukum untuk negara demokratis dan memberikan hak-hak sipil dan politik yang lebih luas bagi rakyat Indonesia.
Setelah reformasi, Indonesia telah mengadopsi sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis, termasuk pemilihan langsung presiden dan anggota parlemen. Indonesia juga memiliki sistem partai politik yang lebih beragam, dengan banyak partai yang berpartisipasi dalam pemilihan umum.
Namun, meskipun ada kemajuan yang signifikan, demokrasi di Indonesia masih dihadapkan dengan banyak tantangan dan masalah. Beberapa masalah yang masih dihadapi Indonesia dalam memperkuat demokrasi termasuk korupsi, ketimpangan ekonomi dan sosial, serta intoleransi agama dan etnis.
Nama : Rizqi Ahmad Ghozali
NPM : 2217051134
Kelas : A
Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Namun di Indonesia, hal itu belum mencerminkan ideologi yang disepakati masyarakat. Isu yang dibahas terkait dengan demokrasi sebagai perwujudan nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi. Sila keempat pancasila mencerminkan hakekat demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk dalam sistem pemilu. Eksistensi demokrasi sebagai perwujudan nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum sangat menentukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, Indonesia juga harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Namun pemilihan umum daerah di Indonesia belum mencerminkan nilai sila keempat Pancasila, yaitu kedaulatan rakyat yang berpedoman pada hikmat kebijaksanaan permusyawaratan atau perwakilan.
Ringkasnya, pemilihan umum di Indonesia merupakan cermin dari sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Namun, itu belum mencerminkan ideologi yang disepakati oleh rakyat. Isu yang dibahas adalah perwujudan sila keempat nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia, sejalan dengan amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk dalam sistem pemilu. Sayangnya, pemilihan umum daerah di Indonesia belum mencerminkan nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan.
NPM : 2217051134
Kelas : A
Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Namun di Indonesia, hal itu belum mencerminkan ideologi yang disepakati masyarakat. Isu yang dibahas terkait dengan demokrasi sebagai perwujudan nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi. Sila keempat pancasila mencerminkan hakekat demokrasi. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk dalam sistem pemilu. Eksistensi demokrasi sebagai perwujudan nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum sangat menentukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, Indonesia juga harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Namun pemilihan umum daerah di Indonesia belum mencerminkan nilai sila keempat Pancasila, yaitu kedaulatan rakyat yang berpedoman pada hikmat kebijaksanaan permusyawaratan atau perwakilan.
Ringkasnya, pemilihan umum di Indonesia merupakan cermin dari sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Namun, itu belum mencerminkan ideologi yang disepakati oleh rakyat. Isu yang dibahas adalah perwujudan sila keempat nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia, sejalan dengan amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk dalam sistem pemilu. Sayangnya, pemilihan umum daerah di Indonesia belum mencerminkan nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan.
Nama : Muhammad Zhafir Al Kamil
NPM : 2217051094
Kelas : A
Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya
atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat. Negara yang berupaya untuk mewujudkan demokrasi yang dinginkan maka perlu adanya perkembangan dinamika
pemilihan umum daerah di Indonesia, salah satu contoh bentuk demokrasi dalam konteks pemilukada adalah adanya calon pemimpin yang bertarung secara independen
dalam kata lain mengajukan pencalonan tanpa partai politik, akan tetapi pemilihan umum secara independen di Indonesia sangat sulit dan harus memenuhi ketentuan syarat yang sangat berat, yang memungkinkan calon gugur.
Penerapan nilai-nilai pancasila sila keempat untuk kehidupan demokrasi dalam pilkada di Indonesia dapat digunakan dengan mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilainilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
NPM : 2217051094
Kelas : A
Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya
atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat. Negara yang berupaya untuk mewujudkan demokrasi yang dinginkan maka perlu adanya perkembangan dinamika
pemilihan umum daerah di Indonesia, salah satu contoh bentuk demokrasi dalam konteks pemilukada adalah adanya calon pemimpin yang bertarung secara independen
dalam kata lain mengajukan pencalonan tanpa partai politik, akan tetapi pemilihan umum secara independen di Indonesia sangat sulit dan harus memenuhi ketentuan syarat yang sangat berat, yang memungkinkan calon gugur.
Penerapan nilai-nilai pancasila sila keempat untuk kehidupan demokrasi dalam pilkada di Indonesia dapat digunakan dengan mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilainilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
NAMA : Reguel Andreas Agustinus Pangaribuan
NPM : 2217051084
Kelas : A
Demokrasi pada negara Indonesia dikenal sebagai Demokrasi Pancasila. Dimana sistem demokrasinya yaitu bentuk atau sistem pemerintahan seluruh rakyatnya
turut serta memerintah dengan perantara wakilnya sebagai pemerintahan rakyat. Dapat kita lihat sebagai contoh yaitu pemilihan umum pada sila keempat sebagai semiotik atau tolak ukur dari demokrasi itu. Perkembangan pemilihan umum di Indonesia begitu panjang seharusnya sudah banyak mendapatkan pembekalan dari perwujudan sila keempat untuk menekankan nilai demokrasi Pancasila hingga saat ini, mencari kebenaran dalam berdemokrasi, dan memperkuat ilmu khususnya di bidang ilmu politik agar sistem pemilihan umum di Indonesia tercermin dalam konteks pemilukada yang semakin independen dan maju sebagai perkembangan dinamika demokrasi Indonesia.
Pancasila sebagai fundamental dan ideologi bangsa merupakan landasan pokok nilai kerakyatan dalam konteks demokrasi Indonesia. Pemilihan kepala daerah secara langsung tidak mencerminkan sifat Pancasila sila keempat. Banyaknya hoax dan konflik politik untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, maka hal ini dapat memicu disintegrasi bangsa karena pengaturan dan multi tafsir undang-undang. Untuk itu, pentingnya dasar-dasar demokrasi modern agar semata-mata tidak mengacu pada efek praktek demokrasi berdasarkan partai saja. Selain itu, menguatkan nilai sila keempat dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjaga amanat nilai demokrasi dengan tidak membandingkan demokrasi negara luar dengan negara Indonesia. Instrumen seperti partai politik perlu distabilisasi agar tidak sebagai penyelenggaraan kekuasaan negara, berjalannya sistem politik sebagai asas praktisi hukum untuk mewujudkan mekanisme demokrasi formal itu sendiri.
NPM : 2217051084
Kelas : A
Demokrasi pada negara Indonesia dikenal sebagai Demokrasi Pancasila. Dimana sistem demokrasinya yaitu bentuk atau sistem pemerintahan seluruh rakyatnya
turut serta memerintah dengan perantara wakilnya sebagai pemerintahan rakyat. Dapat kita lihat sebagai contoh yaitu pemilihan umum pada sila keempat sebagai semiotik atau tolak ukur dari demokrasi itu. Perkembangan pemilihan umum di Indonesia begitu panjang seharusnya sudah banyak mendapatkan pembekalan dari perwujudan sila keempat untuk menekankan nilai demokrasi Pancasila hingga saat ini, mencari kebenaran dalam berdemokrasi, dan memperkuat ilmu khususnya di bidang ilmu politik agar sistem pemilihan umum di Indonesia tercermin dalam konteks pemilukada yang semakin independen dan maju sebagai perkembangan dinamika demokrasi Indonesia.
Pancasila sebagai fundamental dan ideologi bangsa merupakan landasan pokok nilai kerakyatan dalam konteks demokrasi Indonesia. Pemilihan kepala daerah secara langsung tidak mencerminkan sifat Pancasila sila keempat. Banyaknya hoax dan konflik politik untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, maka hal ini dapat memicu disintegrasi bangsa karena pengaturan dan multi tafsir undang-undang. Untuk itu, pentingnya dasar-dasar demokrasi modern agar semata-mata tidak mengacu pada efek praktek demokrasi berdasarkan partai saja. Selain itu, menguatkan nilai sila keempat dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjaga amanat nilai demokrasi dengan tidak membandingkan demokrasi negara luar dengan negara Indonesia. Instrumen seperti partai politik perlu distabilisasi agar tidak sebagai penyelenggaraan kekuasaan negara, berjalannya sistem politik sebagai asas praktisi hukum untuk mewujudkan mekanisme demokrasi formal itu sendiri.
Nama : Andria Laras Ramadhania
NPM : 2217051016
Kelas : A
Berdasarkan jurnal diatas setiap negara di dunia memiliki ideologi masing-masing dengan tujuan menciptakan pembangunan dalam berbagai bidang, khususnya di Indonesia, para founding fathers menciptakan ideologi dengan konsep ideologi pancasila. Pancasila merupakan aspek terpenting dalam pembangunan bangsa dan negara bekerja dalam praktek kehidupan manusia, khususnya bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak dapat diintervensi dari sudut pandang ideologi manapun, oleh karena itu Pancasila bersifat kebal, yaitu kebal terhadap pengaruh pihak lain.
Sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia tergolong muda usianya sehingga proses menuju kedewasaan demokrasi terutama dalam konteks pemilihan umum kepala daerah yang diwarnai persilisihan dan kericuhan antar golongan. Situasi demikian harus disikapi sebagi bagian dinamika demokrasi yang terus berkembang dalam berproses menuju demokrasi yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia sehingga terwujudya masyarakat adil makmur yang bernafaskan Pancasila. Perkembangan saat ini partai politik banyak yang tidak mencerminkan dari nilai demokrasi. Pelaksanaan partai politik dalam pilkada juga di atur dalam UU Pilkada. Undang-Undang Pilkada efektif atau tidak, tergantung seberapa besar pelaksanaannyadibarengi dengan nilai-nilai moralitas atau nilai-nilai Pancasila.
NPM : 2217051016
Kelas : A
Berdasarkan jurnal diatas setiap negara di dunia memiliki ideologi masing-masing dengan tujuan menciptakan pembangunan dalam berbagai bidang, khususnya di Indonesia, para founding fathers menciptakan ideologi dengan konsep ideologi pancasila. Pancasila merupakan aspek terpenting dalam pembangunan bangsa dan negara bekerja dalam praktek kehidupan manusia, khususnya bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak dapat diintervensi dari sudut pandang ideologi manapun, oleh karena itu Pancasila bersifat kebal, yaitu kebal terhadap pengaruh pihak lain.
Sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia tergolong muda usianya sehingga proses menuju kedewasaan demokrasi terutama dalam konteks pemilihan umum kepala daerah yang diwarnai persilisihan dan kericuhan antar golongan. Situasi demikian harus disikapi sebagi bagian dinamika demokrasi yang terus berkembang dalam berproses menuju demokrasi yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia sehingga terwujudya masyarakat adil makmur yang bernafaskan Pancasila. Perkembangan saat ini partai politik banyak yang tidak mencerminkan dari nilai demokrasi. Pelaksanaan partai politik dalam pilkada juga di atur dalam UU Pilkada. Undang-Undang Pilkada efektif atau tidak, tergantung seberapa besar pelaksanaannyadibarengi dengan nilai-nilai moralitas atau nilai-nilai Pancasila.
Nama : Muhamad Pandu Dwi Putra
Npm : 2257051010
Kelas : A
Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara.Pancasila sebagai staatfundamental norma dan ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelengaraan negara. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelengaraan negara berupa pemilu terdapat pada sila keempat dalam Pancasila.Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat.
Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis, salah satu harapan demi terwujudnya demokrasi yaitu munculnya calon pemimpin daerah secara independen. Terlaksananya pemilihan umum daerah secara langsung merupakan amanat langsung dari UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Partai politik masyarakat dapat menyalurkan proses demokrasi seperti apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Peraturan perundang-undangan yang ada. Namun dalam pelaksanaannya banyak partai politik yang tidak mencermikan dari nilai demokrasi sila keempat Pancasila tersebut. Partai-partai yang tidak demokrasi di Indonesia telah menujukan keditaktoran dalam hal internal politiknya, pemimpin partai politik tidak pernah diganti, penunjukan kepala daerah oleh partai politik secara sepihak.
Npm : 2257051010
Kelas : A
Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara.Pancasila sebagai staatfundamental norma dan ideologi bangsa menimbulkan kesadaran bahwa pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam penyelengaraan negara. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelengaraan negara berupa pemilu terdapat pada sila keempat dalam Pancasila.Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat.
Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis, salah satu harapan demi terwujudnya demokrasi yaitu munculnya calon pemimpin daerah secara independen. Terlaksananya pemilihan umum daerah secara langsung merupakan amanat langsung dari UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Partai politik masyarakat dapat menyalurkan proses demokrasi seperti apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Peraturan perundang-undangan yang ada. Namun dalam pelaksanaannya banyak partai politik yang tidak mencermikan dari nilai demokrasi sila keempat Pancasila tersebut. Partai-partai yang tidak demokrasi di Indonesia telah menujukan keditaktoran dalam hal internal politiknya, pemimpin partai politik tidak pernah diganti, penunjukan kepala daerah oleh partai politik secara sepihak.
NAMA : Rakhmat Herlambang
NPM : 2217051104
KELAS : A
Pada jurnal tersebut yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia yang harus dikaitkan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu “modus musyawarah atau perwakilan yang digerakkan oleh kebijaksanaan kerakyatan. Dalam surat kabar itu menjelaskan bahwa banyak kontradiksi dalam pelaksanaan Pilkada langsung, seperti rendahnya partisipasi, kecurangan, dan anugerah politik.
Jurnal ini juga mengungkapkan bahwa partai politik memiliki peran penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Namun dalam praktiknya, banyak pihak yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, terutama dalam pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang dilakukan oleh partai.
Pasal ini juga menekankan pentingnya penerapan moralitas dan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan undang-undang Pilkada agar efektif. Penyelenggaraan Pilkada membutuhkan partisipasi aktif partai dan masyarakat dalam meneguhkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, khususnya pada Orde Keempat yang menekankan demokrasi yang dipimpin secara politik dalam tindakan refleksi ataupun representatif.
Pancasila sila keempat hadir dengan pembawaan yang merupakan perwujudan demokrasi yang dinginkan yaitu mengikutsertakan rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.
NAMA : CANDRA WIJAYA
NPM : 2217051020
KELAS : A
Dalam jurnal ini kita melihat bahwa demokrasi adalah kekuatan rakyat. Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan gubernur yang penyelenggaraannya merupakan penerapan sistem demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis. Pemilihan kepala distrik juga harus mencerminkan pemenuhan perintah keempat.
Permasalahan dalam pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia, seperti kebijakan moneter, korupsi dan kecurangan dalam pemilihan umum. Penulis menyatakan bahwa nilai-nilai keempat sila Pancasila harus dijadikan pedoman untuk mengatasi permasalahan tersebut dan melaksanakan proses demokrasi yang sehat. Nilai memiliki sifat yang berbeda secara fundamental, salah satunya normatif. Nilai normatif adalah nilai yang meliputi keinginan, keinginan, dan kebutuhan. Nilai dinyatakan dalam bentuk aturan sebagai pedoman manusia untuk bertindak. Secara umum, jurnal ini menyajikan analisis yang cukup komprehensif tentang pentingnya nilai-nilai empat sila Pancasila dalam pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia.
NPM : 2217051020
KELAS : A
Dalam jurnal ini kita melihat bahwa demokrasi adalah kekuatan rakyat. Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan gubernur yang penyelenggaraannya merupakan penerapan sistem demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis. Pemilihan kepala distrik juga harus mencerminkan pemenuhan perintah keempat.
Permasalahan dalam pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia, seperti kebijakan moneter, korupsi dan kecurangan dalam pemilihan umum. Penulis menyatakan bahwa nilai-nilai keempat sila Pancasila harus dijadikan pedoman untuk mengatasi permasalahan tersebut dan melaksanakan proses demokrasi yang sehat. Nilai memiliki sifat yang berbeda secara fundamental, salah satunya normatif. Nilai normatif adalah nilai yang meliputi keinginan, keinginan, dan kebutuhan. Nilai dinyatakan dalam bentuk aturan sebagai pedoman manusia untuk bertindak. Secara umum, jurnal ini menyajikan analisis yang cukup komprehensif tentang pentingnya nilai-nilai empat sila Pancasila dalam pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia.
NAMA : M. Fakhri Wilova
NPM : 2217051104
KELAS : A
Pada jurnal tersebut yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia yang harus dikaitkan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu “modus musyawarah atau perwakilan yang digerakkan oleh kebijaksanaan kerakyatan. Dalam surat kabar itu menjelaskan bahwa banyak kontradiksi dalam pelaksanaan Pilkada langsung, seperti rendahnya partisipasi, kecurangan, dan anugerah politik.
Jurnal ini juga mengungkapkan bahwa partai politik memiliki peran penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Namun dalam praktiknya, banyak pihak yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, terutama dalam pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang dilakukan oleh partai.
Pasal ini juga menekankan pentingnya penerapan moralitas dan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan undang-undang Pilkada agar efektif. Penyelenggaraan Pilkada membutuhkan partisipasi aktif partai dan masyarakat dalam meneguhkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, khususnya pada Orde Keempat yang menekankan demokrasi yang dipimpin secara politik dalam tindakan refleksi ataupun representatif.
Pancasila sila keempat hadir dengan pembawaan yang merupakan perwujudan demokrasi yang dinginkan yaitu mengikutsertakan rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.
NPM : 2217051104
KELAS : A
Pada jurnal tersebut yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia yang harus dikaitkan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu “modus musyawarah atau perwakilan yang digerakkan oleh kebijaksanaan kerakyatan. Dalam surat kabar itu menjelaskan bahwa banyak kontradiksi dalam pelaksanaan Pilkada langsung, seperti rendahnya partisipasi, kecurangan, dan anugerah politik.
Jurnal ini juga mengungkapkan bahwa partai politik memiliki peran penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Namun dalam praktiknya, banyak pihak yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, terutama dalam pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang dilakukan oleh partai.
Pasal ini juga menekankan pentingnya penerapan moralitas dan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan undang-undang Pilkada agar efektif. Penyelenggaraan Pilkada membutuhkan partisipasi aktif partai dan masyarakat dalam meneguhkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, khususnya pada Orde Keempat yang menekankan demokrasi yang dipimpin secara politik dalam tindakan refleksi ataupun representatif.
Pancasila sila keempat hadir dengan pembawaan yang merupakan perwujudan demokrasi yang dinginkan yaitu mengikutsertakan rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.
Nama: imam ahdy Sabilla
Npm :2217051141
Kelas :A
Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi, yaitu suatu bentuk atau sistem pemerintahan yang di dalamnya semua rakyat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui wakil-wakilnya, atau yang dapat diartikan sebagai pemerintahan kerakyatan. Di negara-negara yang berusaha menerapkan demokrasi yang diinginkan, dinamika pemilihan parlemen harus dikembangkan. Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan umum ini merupakan jembatan menuju terwujudnya Indonesia merdeka karena para pemimpin terpilih begitu keras dan ingin menganiaya Indonesia.
Kegiatan pemilihan umum ini termaktub dalam Pancasila dalam sila keempat, yaitu “Kerakyataan yang dibimbing oleh kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam refleksi dan representasi”. Oleh karena itu nilai-nilai sila keempat pancasila merupakan salah satu bentuk demokrasi. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berdemokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia dapat digunakan dengan mengutamakan refleksi dan keputusan untuk kepentingan bersama. Diskusi untuk mencapai kesepakatan dilakukan dalam keluarga, dan setiap keputusan yang dibuat sebagai hasil diskusi dihormati dan diikuti.
Npm :2217051141
Kelas :A
Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi, yaitu suatu bentuk atau sistem pemerintahan yang di dalamnya semua rakyat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui wakil-wakilnya, atau yang dapat diartikan sebagai pemerintahan kerakyatan. Di negara-negara yang berusaha menerapkan demokrasi yang diinginkan, dinamika pemilihan parlemen harus dikembangkan. Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan umum ini merupakan jembatan menuju terwujudnya Indonesia merdeka karena para pemimpin terpilih begitu keras dan ingin menganiaya Indonesia.
Kegiatan pemilihan umum ini termaktub dalam Pancasila dalam sila keempat, yaitu “Kerakyataan yang dibimbing oleh kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam refleksi dan representasi”. Oleh karena itu nilai-nilai sila keempat pancasila merupakan salah satu bentuk demokrasi. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berdemokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia dapat digunakan dengan mengutamakan refleksi dan keputusan untuk kepentingan bersama. Diskusi untuk mencapai kesepakatan dilakukan dalam keluarga, dan setiap keputusan yang dibuat sebagai hasil diskusi dihormati dan diikuti.
NAMA : Muhammad Setiawan Wibisono
KELAS : A
NPM : 2217051099
Konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Fokus jurnal ini adalah pada sila keempat, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Lalu dalam jurnal ini membahas tentang demokrasi sebagai bentuk penerapan sila keempat Pancasila. Demokrasi di Indonesia diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang menghargai hak asasi manusia, memperhatikan kepentingan rakyat, dan menganut prinsip-prinsip keadilan sosial. Dalam konteks pemilihan umum daerah, demokrasi diaplikasikan melalui proses pemilihan kepala daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat dan perwakilan yang dipilih secara demokratis. Selain itu, jurnal ini juga membahas tentang tantangan dan hambatan dalam menerapkan demokrasi sebagai bentuk penerapan sila keempat Pancasila. Tantangan tersebut meliputi peran media massa dalam mempengaruhi pemilih, praktek politik uang, politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), serta kecurangan dalam pemilihan.
Dalam kesimpulannya, jurnal ini menyatakan bahwa demokrasi merupakan wujud nyata dari sila keempat Pancasila, yang mempromosikan partisipasi aktif dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan yang bersifat kolektif. Namun, tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan demokrasi sebagai bentuk penerapan sila keempat Pancasila di Indonesia masih cukup banyak. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang terus menerus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, serta mengatasi praktek-praktek yang merugikan proses demokrasi.
KELAS : A
NPM : 2217051099
Konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Fokus jurnal ini adalah pada sila keempat, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Lalu dalam jurnal ini membahas tentang demokrasi sebagai bentuk penerapan sila keempat Pancasila. Demokrasi di Indonesia diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang menghargai hak asasi manusia, memperhatikan kepentingan rakyat, dan menganut prinsip-prinsip keadilan sosial. Dalam konteks pemilihan umum daerah, demokrasi diaplikasikan melalui proses pemilihan kepala daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat dan perwakilan yang dipilih secara demokratis. Selain itu, jurnal ini juga membahas tentang tantangan dan hambatan dalam menerapkan demokrasi sebagai bentuk penerapan sila keempat Pancasila. Tantangan tersebut meliputi peran media massa dalam mempengaruhi pemilih, praktek politik uang, politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), serta kecurangan dalam pemilihan.
Dalam kesimpulannya, jurnal ini menyatakan bahwa demokrasi merupakan wujud nyata dari sila keempat Pancasila, yang mempromosikan partisipasi aktif dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan yang bersifat kolektif. Namun, tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan demokrasi sebagai bentuk penerapan sila keempat Pancasila di Indonesia masih cukup banyak. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang terus menerus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, serta mengatasi praktek-praktek yang merugikan proses demokrasi.
Nama : Ridho Fernando
NPM : 2257051033
Kelas : A
Dalam mengatur bagaiman pemilihan kepala daerah harusnya diatur dengan jelas dan lugas. Karena jika tidak diatur dengan jelas dan lugas akan terjadi banyak kebingungan dan multitafsir yang akan menyebabkan kebingungan dan asumsi - asumsi yang berbeda. Asumsi - asumsi yang berbeda tersebut dapat menyebabkan hoax yang dapat memecah belah bangsa.
Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila ke-empat yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan". Oleh karena itu, nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari demokrasi. Penerapan nilai-nilai pancasila sila keempat untuk kehidupan demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia dapat digunakan dengan mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat dilakukan secara kekeluargaan dan selalu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
NPM : 2257051033
Kelas : A
Dalam mengatur bagaiman pemilihan kepala daerah harusnya diatur dengan jelas dan lugas. Karena jika tidak diatur dengan jelas dan lugas akan terjadi banyak kebingungan dan multitafsir yang akan menyebabkan kebingungan dan asumsi - asumsi yang berbeda. Asumsi - asumsi yang berbeda tersebut dapat menyebabkan hoax yang dapat memecah belah bangsa.
Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila ke-empat yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan". Oleh karena itu, nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari demokrasi. Penerapan nilai-nilai pancasila sila keempat untuk kehidupan demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia dapat digunakan dengan mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat dilakukan secara kekeluargaan dan selalu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
Nama: Fathiyya Jasmine
NPM: 2217051026
Kelas: A
Pancasila sila keempat adalah "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan". Namun, pemilihan umum daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila keempat. sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, Indonesia seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Oleh karena itu, pemilihan umum daerah di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Permasalahan ini berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia, dimana Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi.
Pemilihan kepala daerah di Indonesia memang mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu. Namun, perubahan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Salah satu contoh perubahan yang terjadi adalah pemilihan kepala daerah secara langsung yang diadopsi pada tahun 2004. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini dianggap sebagai bentuk demokrasi langsung yang lebih berpihak pada rakyat. Namun, meskipun pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap sebagai bentuk demokrasi yang lebih baik, ada juga beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan kepala daerah secara langsung dapat memicu konflik di masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pilihan calon kepala daerah yang diusung oleh masing-masing partai politik atau kelompok masyarakat.
Dalam kesimpulannya, demokrasi dapat dianggap sebagai implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum daerah, meningkatkan kualitas calon kepala daerah yang diusung, dan meningkatkan literasi politik masyarakat.
NPM: 2217051026
Kelas: A
Pancasila sila keempat adalah "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan". Namun, pemilihan umum daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila keempat. sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, Indonesia seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Oleh karena itu, pemilihan umum daerah di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Permasalahan ini berkaitan dengan Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia, dimana Pancasila sila keempat merupakan penceminan dari asas demokrasi.
Pemilihan kepala daerah di Indonesia memang mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu. Namun, perubahan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Salah satu contoh perubahan yang terjadi adalah pemilihan kepala daerah secara langsung yang diadopsi pada tahun 2004. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini dianggap sebagai bentuk demokrasi langsung yang lebih berpihak pada rakyat. Namun, meskipun pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap sebagai bentuk demokrasi yang lebih baik, ada juga beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan kepala daerah secara langsung dapat memicu konflik di masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pilihan calon kepala daerah yang diusung oleh masing-masing partai politik atau kelompok masyarakat.
Dalam kesimpulannya, demokrasi dapat dianggap sebagai implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum daerah, meningkatkan kualitas calon kepala daerah yang diusung, dan meningkatkan literasi politik masyarakat.
NAMA : Lugita Sandika Prameswari
NPM : 2217051119
KELAS : A
Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.
NPM : 2217051119
KELAS : A
Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan baik secara ragawi dan badawi, hal ini memicu disitegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam meneggakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa.
Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.
NAMA : Wahyu Daffa Saputra
NPM : 2217051160
KELAS : A
Sesuai dengan pancasila sila keempat adalah perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan ikut sertaan rakyat didalam menjalankan pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila ke-4 Pancasila. Salah satu dari perwujudan demokrasi di Indonesia adalah adanya pemilihan umum daerah di Indonesia. Namun masih banyak kasus pemilihan umum yang tidak mencerminkan perwujudan sila keempat di indonesia seperti sering terjadinya banyak konflik yang terjadi di saat pemilu.
Masalah yang dihadapi dalam menjalankan proses demokrasi di Indonesia, seperti politik uang, korupsi, dan kecurangan dalam pemilihan umum. Penulis menyatakan bahwa nilai-nilai sila keempat Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dalam mengatasi masalah tersebut dan menjalankan proses demokrasi yang sehat.
Nilai pada dasanya memiliki berbagai sifat, salah satu sifat nilai yaitu normatif. Nilai normative merupakan nilai yang mengandung harapan, keinginan, dan suatu keharusan. Nilai diwujudkan dalambentu peraturan sebagai pedom manusiadalam bertinSedak.
Secara menyeluruh bisa kita dapatkan bahwa, jurnal ini menyajikan analisis yang cukup mendalam tentang pentingnya nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam menjalankan proses demokrasi di Indonesia.
NPM : 2217051160
KELAS : A
Sesuai dengan pancasila sila keempat adalah perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan ikut sertaan rakyat didalam menjalankan pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila ke-4 Pancasila. Salah satu dari perwujudan demokrasi di Indonesia adalah adanya pemilihan umum daerah di Indonesia. Namun masih banyak kasus pemilihan umum yang tidak mencerminkan perwujudan sila keempat di indonesia seperti sering terjadinya banyak konflik yang terjadi di saat pemilu.
Masalah yang dihadapi dalam menjalankan proses demokrasi di Indonesia, seperti politik uang, korupsi, dan kecurangan dalam pemilihan umum. Penulis menyatakan bahwa nilai-nilai sila keempat Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dalam mengatasi masalah tersebut dan menjalankan proses demokrasi yang sehat.
Nilai pada dasanya memiliki berbagai sifat, salah satu sifat nilai yaitu normatif. Nilai normative merupakan nilai yang mengandung harapan, keinginan, dan suatu keharusan. Nilai diwujudkan dalambentu peraturan sebagai pedom manusiadalam bertinSedak.
Secara menyeluruh bisa kita dapatkan bahwa, jurnal ini menyajikan analisis yang cukup mendalam tentang pentingnya nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam menjalankan proses demokrasi di Indonesia.
Nama : Akmal Adnan Djayasinga
NPM : 2217051063
Kelas : A
Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu suatu pemerintahan atau sistem pemerintahan yang di dalamnya semua rakyat ikut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau dapat diartikan sebagai pemerintahan kerakyatan. Di negara-negara yang berusaha menerapkan demokrasi yang diinginkan, dinamika pemilihan parlemen harus dikembangkan. Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan umum ini merupakan jembatan menuju terwujudnya Indonesia merdeka karena para pemimpin yang terpilih begitu tangguh dan berambisi untuk Indonesia.
Kegiatan pemilihan umum ini tertuang dalam Pancasila dalam sila keempat, yaitu “Kerakyataan yang dibimbing oleh kearifan dan kehati-hatian dalam refleksi dan representasi”. Oleh karena itu, nilai-nilai sila keempat pancasila merupakan salah satu bentuk demokrasi. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berdemokrasi dalam pemilihan parlemen Indonesia dapat digunakan dengan mengutamakan refleksi dan keputusan untuk kepentingan bersama. Pembahasan untuk mencapai kesepakatan dilakukan secara kekeluargaan dan setiap keputusan yang diambil sebagai hasil musyawarah selalu dihormati dan dipatuhi.
NPM : 2217051063
Kelas : A
Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu suatu pemerintahan atau sistem pemerintahan yang di dalamnya semua rakyat ikut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau dapat diartikan sebagai pemerintahan kerakyatan. Di negara-negara yang berusaha menerapkan demokrasi yang diinginkan, dinamika pemilihan parlemen harus dikembangkan. Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan umum ini merupakan jembatan menuju terwujudnya Indonesia merdeka karena para pemimpin yang terpilih begitu tangguh dan berambisi untuk Indonesia.
Kegiatan pemilihan umum ini tertuang dalam Pancasila dalam sila keempat, yaitu “Kerakyataan yang dibimbing oleh kearifan dan kehati-hatian dalam refleksi dan representasi”. Oleh karena itu, nilai-nilai sila keempat pancasila merupakan salah satu bentuk demokrasi. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berdemokrasi dalam pemilihan parlemen Indonesia dapat digunakan dengan mengutamakan refleksi dan keputusan untuk kepentingan bersama. Pembahasan untuk mencapai kesepakatan dilakukan secara kekeluargaan dan setiap keputusan yang diambil sebagai hasil musyawarah selalu dihormati dan dipatuhi.
Nama : Muhammad Hildan Alfaris
NPM : 2217051077
Kelas A
Setiap negara memiliki ideologi masing-masing sama halnya dengan Indonesia. Indonesia mengangkat pancasila sebagai ideologi bangsa karena merupakan aspek terpenting
dalam membangun bangsa dan Negara yang difungsikan pada praktik kehidupan manusia khusunya bagi bangsa Indonesia, Pancasila juga tidak bisa di intervensi dari sudut pandang
ideologi manapun. Pancasila juga disebut sebagai dasar negara yang dirancang atas kesepakatan bersama agar masyarakat dapat mencari solusi dari suatu masalah.
Pancasila juga digunakan sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan suatu distribusi negara. Dengan sila keempat yang berbunyi "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan" dapat memengaruhi masyarakat dalam suatu proses pemilihan umum. Negara Republik Indonesia juga adalah negara hukum yang berarti seluruh masyarakatnya harus tunduk dengan hukum yang telah diterapkan agar tidak terjadi kericuhan.
NPM : 2217051077
Kelas A
Setiap negara memiliki ideologi masing-masing sama halnya dengan Indonesia. Indonesia mengangkat pancasila sebagai ideologi bangsa karena merupakan aspek terpenting
dalam membangun bangsa dan Negara yang difungsikan pada praktik kehidupan manusia khusunya bagi bangsa Indonesia, Pancasila juga tidak bisa di intervensi dari sudut pandang
ideologi manapun. Pancasila juga disebut sebagai dasar negara yang dirancang atas kesepakatan bersama agar masyarakat dapat mencari solusi dari suatu masalah.
Pancasila juga digunakan sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan suatu distribusi negara. Dengan sila keempat yang berbunyi "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan" dapat memengaruhi masyarakat dalam suatu proses pemilihan umum. Negara Republik Indonesia juga adalah negara hukum yang berarti seluruh masyarakatnya harus tunduk dengan hukum yang telah diterapkan agar tidak terjadi kericuhan.
NAMA : MEITA AYU SABNA DAMAYANTI
NPM : 2257051014
KELAS : A
Menurut saya pada artikel ini membahas:
Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat. Negara yang berupaya untuk mewujudkan demokrasi yang dinginkan maka perlu adanya perkembangan dinamika pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemilihan umum ini merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, karena pemimpin yang diseleksi dengan begitu ketat dan mempunyai harapan untuk Indonesia.
Terdapat juga penyebab konflik yang beragam dimulai dari partai yang tak mencerminkan demokrasi, calon yang tak menerima kekalahan dan pendukung yang tak terima calonnya kalah.Sistem penunjukan kepala daerah juga menjadi suatu permasalah yang terjadi di indonesia karena bisa menjadi celah hutang budi yang tak mencerminkan demokrasi, yang dapat memicu disintegrasi bangsa.
NPM : 2257051014
KELAS : A
Menurut saya pada artikel ini membahas:
Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat. Negara yang berupaya untuk mewujudkan demokrasi yang dinginkan maka perlu adanya perkembangan dinamika pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemilihan umum ini merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, karena pemimpin yang diseleksi dengan begitu ketat dan mempunyai harapan untuk Indonesia.
Terdapat juga penyebab konflik yang beragam dimulai dari partai yang tak mencerminkan demokrasi, calon yang tak menerima kekalahan dan pendukung yang tak terima calonnya kalah.Sistem penunjukan kepala daerah juga menjadi suatu permasalah yang terjadi di indonesia karena bisa menjadi celah hutang budi yang tak mencerminkan demokrasi, yang dapat memicu disintegrasi bangsa.
Nama: Dhiya Ghina Hasri
NPM: 2217051068
Kelas: A
Jurnal ini membahas tentang bagaimana pentingnya nilai sila keempat Pancasila dalam menjalankan proses pemilihan umum daerah di Indonesia. Sila keempat Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", dianggap sebagai dasar dari sistem demokrasi Indonesia.
Pemilihan umum seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin. Oleh karena itu, demokrasi harus dijalankan dengan memperhatikan nilai sila keempat Pancasila.
Namun pada dasarnya masi banyak sekali ditemukan kecurangan seperti korupsi, kecurangan saat pemilihan umum, penyogokan. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan sila ke empat. Nilai pada dasanya memiliki berbagai sifat, salah satu sifat nilai yaitu normatif. Nilai normative merupakan nilai yang mengandung harapan, keinginan, dan suatu keharusan.
NPM: 2217051068
Kelas: A
Jurnal ini membahas tentang bagaimana pentingnya nilai sila keempat Pancasila dalam menjalankan proses pemilihan umum daerah di Indonesia. Sila keempat Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", dianggap sebagai dasar dari sistem demokrasi Indonesia.
Pemilihan umum seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin. Oleh karena itu, demokrasi harus dijalankan dengan memperhatikan nilai sila keempat Pancasila.
Namun pada dasarnya masi banyak sekali ditemukan kecurangan seperti korupsi, kecurangan saat pemilihan umum, penyogokan. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan sila ke empat. Nilai pada dasanya memiliki berbagai sifat, salah satu sifat nilai yaitu normatif. Nilai normative merupakan nilai yang mengandung harapan, keinginan, dan suatu keharusan.
NAMA : Muhammad Ritski Wira Akbar
NPM : 2217051072
KELAS : A
Jurnal ini membahas tentang demokrasi sebagai implementasi dari sila keempat Pancasila di Indonesia. Demokrasi di Indonesia diartikan sebagai sistem pemerintahan yang menghargai hak asasi manusia, memperhatikan kepentingan rakyat, dan menerapkan prinsip keadilan sosial. Dalam pemilihan kepala daerah, demokrasi diaplikasikan melalui partisipasi masyarakat dan perwakilan yang dipilih secara demokratis. Namun, jurnal ini juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan demokrasi sebagai implementasi dari sila keempat Pancasila di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut mencakup peran media massa dalam mempengaruhi pemilih, praktek politik uang, politisasi SARA, dan kecurangan dalam pemilihan. Jurnal ini menyimpulkan bahwa demokrasi merupakan wujud nyata dari sila keempat Pancasila yang mempromosikan partisipasi aktif dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan yang bersifat kolektif. Namun, upaya terus menerus diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, serta mengatasi praktek-praktek yang merugikan proses demokrasi di Indonesia.
NPM : 2217051072
KELAS : A
Jurnal ini membahas tentang demokrasi sebagai implementasi dari sila keempat Pancasila di Indonesia. Demokrasi di Indonesia diartikan sebagai sistem pemerintahan yang menghargai hak asasi manusia, memperhatikan kepentingan rakyat, dan menerapkan prinsip keadilan sosial. Dalam pemilihan kepala daerah, demokrasi diaplikasikan melalui partisipasi masyarakat dan perwakilan yang dipilih secara demokratis. Namun, jurnal ini juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan demokrasi sebagai implementasi dari sila keempat Pancasila di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut mencakup peran media massa dalam mempengaruhi pemilih, praktek politik uang, politisasi SARA, dan kecurangan dalam pemilihan. Jurnal ini menyimpulkan bahwa demokrasi merupakan wujud nyata dari sila keempat Pancasila yang mempromosikan partisipasi aktif dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan yang bersifat kolektif. Namun, upaya terus menerus diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, serta mengatasi praktek-praktek yang merugikan proses demokrasi di Indonesia.
NAMA : Anwar Fauzi
NPM : 2257051027
KELAS : A
Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat. Negara yang berupaya untuk mewujudkan demokrasi yang dinginkan maka perlu adanya perkembangan dinamika pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemilihan umum ini merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, karena pemimpin yang diseleksi dengan begitu ketat dan mempunyai harapan untuk Indonesia.
Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila ke-empat yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan". Oleh karena itu, nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari demokrasi. Penerapan nilai-nilai pancasila sila keempat untuk kehidupan demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia dapat digunakan dengan mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat dilakukan secara kekeluargaan dan selalu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
NPM : 2257051027
KELAS : A
Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat. Negara yang berupaya untuk mewujudkan demokrasi yang dinginkan maka perlu adanya perkembangan dinamika pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemilihan umum ini merupakan jembatan untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari, karena pemimpin yang diseleksi dengan begitu ketat dan mempunyai harapan untuk Indonesia.
Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila ke-empat yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan". Oleh karena itu, nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari demokrasi. Penerapan nilai-nilai pancasila sila keempat untuk kehidupan demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia dapat digunakan dengan mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat dilakukan secara kekeluargaan dan selalu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
NAMA : PHILIP EBENHAEZER KARUNDENG
NPM : 2217051033
KELAS : A
Jurnal tersebut membahas tentang pentingnya nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam menjalankan proses pemilihan umum daerah di Indonesia. Sila keempat Pancasila dianggap sebagai dasar dari sistem demokrasi Indonesia. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat. Jika negara berupaya untuk mewujudkan demokrasi yang dinginkan maka perlu diadakan perkembangan dinamika pemilihan umum.
Oleh karena itu, peran Pancasila sila keempat diperlukan karena merupakan perwujudan demokrasi yang dinginkan yaitu ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.
NPM : 2217051033
KELAS : A
Jurnal tersebut membahas tentang pentingnya nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam menjalankan proses pemilihan umum daerah di Indonesia. Sila keempat Pancasila dianggap sebagai dasar dari sistem demokrasi Indonesia. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau dapat artikan sebagai pemerintahan rakyat. Jika negara berupaya untuk mewujudkan demokrasi yang dinginkan maka perlu diadakan perkembangan dinamika pemilihan umum.
Oleh karena itu, peran Pancasila sila keempat diperlukan karena merupakan perwujudan demokrasi yang dinginkan yaitu ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.
Nama: Eriza Tri Sativa
NPM: 2217051159
Kelas: A
Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, menjadi fondasi dalam pembentukan demokrasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai regulasi dan undang-undang yang memperkuat dan mengembangkan demokrasi di Indonesia, seperti pemilihan kepala daerah secara langsung, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia.
Namun, dalam implementasinya, masih terdapat tantangan dan hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik di Indonesia. Tantangan tersebut antara lain adalah masih adanya konflik politik, disinformasi dan hoaks, serta kurangnya kepastian hukum dalam regulasi pemilihan umum. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang komprehensif dan terintegrasi dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder terkait untuk memastikan demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
NPM: 2217051159
Kelas: A
Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, menjadi fondasi dalam pembentukan demokrasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai regulasi dan undang-undang yang memperkuat dan mengembangkan demokrasi di Indonesia, seperti pemilihan kepala daerah secara langsung, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia.
Namun, dalam implementasinya, masih terdapat tantangan dan hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik di Indonesia. Tantangan tersebut antara lain adalah masih adanya konflik politik, disinformasi dan hoaks, serta kurangnya kepastian hukum dalam regulasi pemilihan umum. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang komprehensif dan terintegrasi dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder terkait untuk memastikan demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Nama : Muhammad Haris Setiawan
Npm : 2217051039
Kelas : A
Negara kita yang merupakan negara kesatuan republik indonesia menganut sistem demokrasi yaitu pemerintahan atau sistem pemerintahan yang didalamnya semua rakyat turut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau yang dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Di negara-negara yang ingin mencapai demokrasi yang diinginkan, dinamika pemilihan parlemen harus dikembangkan. Pemilihan parlemen merupakan cerminan dari sistem demokrasi, demokrasi menawarkan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan parlemen ini merupakan jembatan menuju terwujudnya Indonesia merdeka karena para pemimpin terpilih begitu tangguh dan berambisi untuk Indonesia.
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dianggap sudah bergeser fungsi dan kedudukannya dikarenakan kurangnya kesadaran bagi para penyelenggara pemerintahan dengan landasan/ dasar bernegara. Bentuk penyimpangan yang terjadi adalah Kecurangan dalam pemilu, yang melihat bukan dari sisi kualitas, tetapi dari mementing kuantitas. Lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bersama atau masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkannya peran Pancasila sila keempat yang merupakan perwujudan demokrasi yang dinginkan yaitu ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan,
Npm : 2217051039
Kelas : A
Negara kita yang merupakan negara kesatuan republik indonesia menganut sistem demokrasi yaitu pemerintahan atau sistem pemerintahan yang didalamnya semua rakyat turut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau yang dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Di negara-negara yang ingin mencapai demokrasi yang diinginkan, dinamika pemilihan parlemen harus dikembangkan. Pemilihan parlemen merupakan cerminan dari sistem demokrasi, demokrasi menawarkan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan parlemen ini merupakan jembatan menuju terwujudnya Indonesia merdeka karena para pemimpin terpilih begitu tangguh dan berambisi untuk Indonesia.
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dianggap sudah bergeser fungsi dan kedudukannya dikarenakan kurangnya kesadaran bagi para penyelenggara pemerintahan dengan landasan/ dasar bernegara. Bentuk penyimpangan yang terjadi adalah Kecurangan dalam pemilu, yang melihat bukan dari sisi kualitas, tetapi dari mementing kuantitas. Lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bersama atau masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkannya peran Pancasila sila keempat yang merupakan perwujudan demokrasi yang dinginkan yaitu ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan,
Nama : Sheila Silvera Shandy
Npm : 2217051150
Kelas : A
Jurnal tersebut membahas tentang demokrasi sebagai implementasi dari sila keempat Pancasila di Indonesia. Di Indonesia, demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang menghormati hak asasi manusia, memperhatikan kepentingan rakyat dan mengikuti prinsip keadilan sosial. Dalam pemilihan kepala daerah, demokrasi dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat dan perwakilan yang dipilih secara demokratis. Namun, artikel ini juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan demokrasi sebagai implementasi Pancasila Orde Keempat di Indonesia. Tantangan tersebut antara lain peran media massa dalam mempengaruhi pemilih, praktik kebijakan moneter, politisasi SARA dan kecurangan pemilu. Pasal ini menyatakan bahwa demokrasi merupakan wujud nyata dari sila keempat Pancasila yang mengedepankan partisipasi aktif dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan bersama. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi publik, memperkuat institusi demokrasi dan mengatasi praktik-praktik yang merugikan proses demokrasi Indonesia.
Pancasila juga digunakan sebagai alat politik untuk menentukan arah politik dan pembagian negara. Dengan sila keempat, yang mengacu pada "refleksi dan tampilan kebijaksanaan di bawah kepemimpinan populis", masyarakat dapat dipengaruhi dalam proses pemilihan umum. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga merupakan negara hukum, artinya seluruh warga negaranya harus tunduk pada undang-undang yang diberikan agar tidak terjadi kekacauan.
Npm : 2217051150
Kelas : A
Jurnal tersebut membahas tentang demokrasi sebagai implementasi dari sila keempat Pancasila di Indonesia. Di Indonesia, demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang menghormati hak asasi manusia, memperhatikan kepentingan rakyat dan mengikuti prinsip keadilan sosial. Dalam pemilihan kepala daerah, demokrasi dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat dan perwakilan yang dipilih secara demokratis. Namun, artikel ini juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan demokrasi sebagai implementasi Pancasila Orde Keempat di Indonesia. Tantangan tersebut antara lain peran media massa dalam mempengaruhi pemilih, praktik kebijakan moneter, politisasi SARA dan kecurangan pemilu. Pasal ini menyatakan bahwa demokrasi merupakan wujud nyata dari sila keempat Pancasila yang mengedepankan partisipasi aktif dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan bersama. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi publik, memperkuat institusi demokrasi dan mengatasi praktik-praktik yang merugikan proses demokrasi Indonesia.
Pancasila juga digunakan sebagai alat politik untuk menentukan arah politik dan pembagian negara. Dengan sila keempat, yang mengacu pada "refleksi dan tampilan kebijaksanaan di bawah kepemimpinan populis", masyarakat dapat dipengaruhi dalam proses pemilihan umum. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga merupakan negara hukum, artinya seluruh warga negaranya harus tunduk pada undang-undang yang diberikan agar tidak terjadi kekacauan.