FORUM JAWABAN POST TEST
Silahkan analisis dan jawablah menggunakan bahasa anda sendiri, terlebih dahulu tulislah nama, npm, kelas dan prodi. Terima kasih
Nama: Muhammad Febryanto
NPM: 2215071048
Kelas: B
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
NPM: 2215071048
Kelas: B
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
Farid Atmo Prakoso
2215071047
Kelas B S1 Geodesi
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4.Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5.Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
2215071047
Kelas B S1 Geodesi
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4.Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5.Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3.Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3.Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
Nama : Phileo Pranata Purba
NPM :2215071044
Kelas : B
Prodi :S1 Geodesi
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4.Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5.Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
NPM :2215071044
Kelas : B
Prodi :S1 Geodesi
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4.Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5.Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
NAMA: FADHLI GHIFFARI
NPM: 2215071038
KELAS: B
PRODI: S-1 TEKNIK GEODESI
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
NPM: 2215071038
KELAS: B
PRODI: S-1 TEKNIK GEODESI
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
Nama : Juven Randy Sirait
NPM : 2215071031
Kelas : B
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
NPM : 2215071031
Kelas : B
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
Nama : Albi Rifki Alhanif
Npm : 2215071033
Kelas : B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
Jawaban :
A. menurut pendapat saya artikel ini berisi kinerja HAM di Indonesia di tahun 2019 masih buruk, hanya ada sedikit perkembangan saja. Dengan adanya artikel ini maupun artikel lainnya pemerintah harus lebih mementingkan penegakkan HAM di Indonesia agar tercapai nya kinerja HAM yang maksimal sehingga masyarakat bisa hidup aman dan damai.
Hal positif yang saya dapat iyalah saya jadi tahu bahwa Kinerja HAM harus selalu di kedepankan sehingga masyarakat semakin aman dalam kehidupan di dalam suatu negara.
B.Demokrasi Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, termasuk prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia juga memainkan peran penting dalam konstruksi dan praktik demokrasi di negara ini. Budaya partisipatif, gotong royong, musyawarah, dan menghormati kebhinekaan adalah beberapa nilai adat yang dapat mempengaruhi praktik demokrasi Indonesia. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia memberikan landasan yang kuat bagi demokrasi Indonesia. Budaya partisipatif dan gotong royong mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan dan memperkuat ruang publik untuk dialog dan musyawarah. Selain itu, penghormatan terhadap kebhinekaan dapat mendorong inklusivitas dan persatuan dalam kerangka demokrasi.
C. Sudah sesuai tapi masih banyak masalah yang belum terselesaikan contohnya yaitu praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan dalam implementasi yang konsisten dan inklusif. Beberapa aspek seperti kebebasan berekspresi, partisipasi politik yang inklusif, keadilan sosial, dan perlindungan.
D. Situasi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi, yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, adalah suatu masalah yang sering kali menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan dalam sistem demokrasi. Representasi yang baik dan akuntabilitas merupakan dua prinsip inti dalam sistem demokrasi yang sehat.
Penting untuk memahami bahwa dalam sistem demokrasi, anggota parlemen diharapkan untuk mewakili suara dan kepentingan rakyat. Mereka seharusnya bertindak dalam kapasitas yang bertanggung jawab dan memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau partisan. Namun, dalam praktiknya, kepentingan politik, tekanan kelompok, dan faktor-faktor lainnya dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan anggota parlemen.
Dalam mengatasi situasi ini, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang kuat sangat penting. Masyarakat harus dapat memantau dan mengevaluasi kinerja para anggota parlemen mereka, serta memiliki mekanisme yang efektif untuk menyampaikan kekhawatiran dan aspirasi mereka. Reformasi politik dan peningkatan integritas di dalam sistem politik juga penting untuk meminimalkan peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota parlemen. Pentingnya pendidikan politik dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik juga tidak boleh diabaikan. Masyarakat yang terinformasi dan terlibat cenderung dapat mengevaluasi tindakan para anggota parlemen dengan lebih baik dan memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka dengan lebih akurat. Selain itu, sistem hukum dan lembaga pengawas yang kuat juga diperlukan untuk mengatasi pelanggaran etika dan penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota parlemen. Penerapan hukum yang adil dan efektif terhadap tindakan yang melanggar etika politik dapat menjadi faktor penting dalam memastikan akuntabilitas dan menjaga integritas dalam sistem politik. Pada akhirnya, mencapai perwakilan yang sejati dan melindungi kepentingan masyarakat dalam sistem demokrasi merupakan tanggung jawab bersama antara para pemilih, masyarakat, dan pemimpin politik.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat karena daya tarik karisma mereka. Dalam beberapa kasus, pihak-pihak ini dapat memanfaatkan pengaruh mereka untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan dalam situasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Dalam konteks demokrasi, hak asasi manusia merupakan prinsip inti yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi manusia mencakup hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi, seperti hak hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan lainnya. Prinsip ini harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan pemerintah, serta diinternalisasi oleh masyarakat secara luas. Namun, dalam situasi di mana pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas, dapat timbul konflik dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketika pengaruh ini digunakan untuk membatasi kebebasan individu, memicu diskriminasi, atau mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, maka hak asasi manusia dapat terancam. Penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara penghormatan terhadap kekuasaan tradisi atau agama dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks demokrasi. Praktik demokrasi yang sehat harus memastikan perlindungan hak-hak individu yang melekat pada semua warga negara, tanpa memandang tradisi atau agama yang dianut. Prinsip-prinsip hak asasi manusia harus menjadi dasar dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik, dengan memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan individu dan kelompok dilindungi. Dalam demokrasi dewasa saat ini, penting untuk mempromosikan dialog, partisipasi publik, dan pendidikan yang kuat tentang hak asasi manusia. Masyarakat harus mampu mengkritisi dan mengajukan pertanyaan tentang tindakan dan kebijakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan menghormati hak-hak asasi manusia. Peran lembaga-lembaga independen, seperti lembaga penegak hukum, media yang bebas, dan organisasi masyarakat sipil, juga penting dalam mengawasi dan mengawal pemenuhan hak asasi manusia.
Npm : 2215071033
Kelas : B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
Jawaban :
A. menurut pendapat saya artikel ini berisi kinerja HAM di Indonesia di tahun 2019 masih buruk, hanya ada sedikit perkembangan saja. Dengan adanya artikel ini maupun artikel lainnya pemerintah harus lebih mementingkan penegakkan HAM di Indonesia agar tercapai nya kinerja HAM yang maksimal sehingga masyarakat bisa hidup aman dan damai.
Hal positif yang saya dapat iyalah saya jadi tahu bahwa Kinerja HAM harus selalu di kedepankan sehingga masyarakat semakin aman dalam kehidupan di dalam suatu negara.
B.Demokrasi Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, termasuk prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia juga memainkan peran penting dalam konstruksi dan praktik demokrasi di negara ini. Budaya partisipatif, gotong royong, musyawarah, dan menghormati kebhinekaan adalah beberapa nilai adat yang dapat mempengaruhi praktik demokrasi Indonesia. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia memberikan landasan yang kuat bagi demokrasi Indonesia. Budaya partisipatif dan gotong royong mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan dan memperkuat ruang publik untuk dialog dan musyawarah. Selain itu, penghormatan terhadap kebhinekaan dapat mendorong inklusivitas dan persatuan dalam kerangka demokrasi.
C. Sudah sesuai tapi masih banyak masalah yang belum terselesaikan contohnya yaitu praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan dalam implementasi yang konsisten dan inklusif. Beberapa aspek seperti kebebasan berekspresi, partisipasi politik yang inklusif, keadilan sosial, dan perlindungan.
D. Situasi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi, yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, adalah suatu masalah yang sering kali menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan dalam sistem demokrasi. Representasi yang baik dan akuntabilitas merupakan dua prinsip inti dalam sistem demokrasi yang sehat.
Penting untuk memahami bahwa dalam sistem demokrasi, anggota parlemen diharapkan untuk mewakili suara dan kepentingan rakyat. Mereka seharusnya bertindak dalam kapasitas yang bertanggung jawab dan memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau partisan. Namun, dalam praktiknya, kepentingan politik, tekanan kelompok, dan faktor-faktor lainnya dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan anggota parlemen.
Dalam mengatasi situasi ini, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang kuat sangat penting. Masyarakat harus dapat memantau dan mengevaluasi kinerja para anggota parlemen mereka, serta memiliki mekanisme yang efektif untuk menyampaikan kekhawatiran dan aspirasi mereka. Reformasi politik dan peningkatan integritas di dalam sistem politik juga penting untuk meminimalkan peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota parlemen. Pentingnya pendidikan politik dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik juga tidak boleh diabaikan. Masyarakat yang terinformasi dan terlibat cenderung dapat mengevaluasi tindakan para anggota parlemen dengan lebih baik dan memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka dengan lebih akurat. Selain itu, sistem hukum dan lembaga pengawas yang kuat juga diperlukan untuk mengatasi pelanggaran etika dan penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota parlemen. Penerapan hukum yang adil dan efektif terhadap tindakan yang melanggar etika politik dapat menjadi faktor penting dalam memastikan akuntabilitas dan menjaga integritas dalam sistem politik. Pada akhirnya, mencapai perwakilan yang sejati dan melindungi kepentingan masyarakat dalam sistem demokrasi merupakan tanggung jawab bersama antara para pemilih, masyarakat, dan pemimpin politik.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat karena daya tarik karisma mereka. Dalam beberapa kasus, pihak-pihak ini dapat memanfaatkan pengaruh mereka untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan dalam situasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Dalam konteks demokrasi, hak asasi manusia merupakan prinsip inti yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi manusia mencakup hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi, seperti hak hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan lainnya. Prinsip ini harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan pemerintah, serta diinternalisasi oleh masyarakat secara luas. Namun, dalam situasi di mana pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas, dapat timbul konflik dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketika pengaruh ini digunakan untuk membatasi kebebasan individu, memicu diskriminasi, atau mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, maka hak asasi manusia dapat terancam. Penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara penghormatan terhadap kekuasaan tradisi atau agama dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks demokrasi. Praktik demokrasi yang sehat harus memastikan perlindungan hak-hak individu yang melekat pada semua warga negara, tanpa memandang tradisi atau agama yang dianut. Prinsip-prinsip hak asasi manusia harus menjadi dasar dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik, dengan memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan individu dan kelompok dilindungi. Dalam demokrasi dewasa saat ini, penting untuk mempromosikan dialog, partisipasi publik, dan pendidikan yang kuat tentang hak asasi manusia. Masyarakat harus mampu mengkritisi dan mengajukan pertanyaan tentang tindakan dan kebijakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan menghormati hak-hak asasi manusia. Peran lembaga-lembaga independen, seperti lembaga penegak hukum, media yang bebas, dan organisasi masyarakat sipil, juga penting dalam mengawasi dan mengawal pemenuhan hak asasi manusia.
Nama : Santa Rosalina Silalahi
Kelas: B
NPM: 2215071053
Prodi: S 1 Teknik Geodesi
Jadi artikel tersebut mencerminkan
-situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
- Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
-Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
- Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
-Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
Kelas: B
NPM: 2215071053
Prodi: S 1 Teknik Geodesi
Jadi artikel tersebut mencerminkan
-situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
- Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
-Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
- Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
-Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
Achmad Abnazal Keanu Fradith
2215071057
Kelas B
S1 Teknik Geodesi
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang memprihatinkan terkait pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan ahli menyatakan bahwa banyak persoalan yang perlu dibenahi, seperti pelanggaran HAM berat dan pembatasan kebebasan di masa lalu. . Kebebasan berbicara dan beragama, diskriminasi gender dan pelanggaran HAM yang terus berlanjut di Papua. Kurangnya proses hukum dan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan juga memprihatinkan. Namun, beberapa perkembangan yang baik diinginkan, seperti langkah-langkah reformasi untuk melindungi hak asasi manusia, ratifikasi perjanjian internasional tentang hak asasi manusia dan peran aktif masyarakat sipil dalam pembelaan hak asasi manusia. Positifnya setelah membaca artikel ini adalah Indonesia sadar akan situasi HAM dan berusaha memperbaikinya. Sementara masih banyak tantangan dan kesenjangan, ada tanda-tanda reformasi dan tindakan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga diharapkan dalam perjuangan hak asasi manusia di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai adat/budaya asli bangsa Indonesia, yang dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika yang menggambarkan keragaman dan kesatuan masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia, Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan pengakuan terhadap keragaman agama dan kepercayaan Indonesia, serta prinsip inklusivitas, yang merangkul semua warga negara tanpa memandang agama atau kepercayaannya.
Menurut saya, prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun kerukunan dan persatuan di antara keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk mendukung prinsip pemisahan agama dan negara, sehingga setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa gangguan dan diskriminasi.
3. Praktek demokrasi Indonesia saat ini tidak sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak selalu mengikuti nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi tahun 1998, namun masih terdapat tantangan dalam melaksanakan demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Masalah yang muncul antara lain pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan umum masyarakat.
4. Saya mengambil sikap yang tidak menerima anggota parlemen bertindak atas suara rakyat, tetapi menjalankan agenda politiknya sendiri, yang berbeda dengan kepentingan rakyat yang sebenarnya. Sebagai wakil rakyat, sudah menjadi kewajiban mereka untuk mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, yang harus fokus pada kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk terus mengutamakan kepentingan rakyat, mendengarkan keinginan mereka dan mengikuti jejak para pemilih. Ada juga kebutuhan akan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat adalah yang terpenting dalam proses pengambilan keputusan.
5. Mereka yang memiliki kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi atau agama, dan yang memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang meragukan, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia semua orang harus dihormati dan dilindungi tanpa diskriminasi. Namun, ketika kekuatan karismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, mencegah kebebasan berekspresi atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal itu melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menindas atau membatasi hak-hak individu. Dalam membangun sistem demokrasi yang sehat yang menghormati hak asasi manusia, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan beragama serta partisipasi politik yang inklusif harus dihormati.
2215071057
Kelas B
S1 Teknik Geodesi
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang memprihatinkan terkait pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan ahli menyatakan bahwa banyak persoalan yang perlu dibenahi, seperti pelanggaran HAM berat dan pembatasan kebebasan di masa lalu. . Kebebasan berbicara dan beragama, diskriminasi gender dan pelanggaran HAM yang terus berlanjut di Papua. Kurangnya proses hukum dan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan juga memprihatinkan. Namun, beberapa perkembangan yang baik diinginkan, seperti langkah-langkah reformasi untuk melindungi hak asasi manusia, ratifikasi perjanjian internasional tentang hak asasi manusia dan peran aktif masyarakat sipil dalam pembelaan hak asasi manusia. Positifnya setelah membaca artikel ini adalah Indonesia sadar akan situasi HAM dan berusaha memperbaikinya. Sementara masih banyak tantangan dan kesenjangan, ada tanda-tanda reformasi dan tindakan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga diharapkan dalam perjuangan hak asasi manusia di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai adat/budaya asli bangsa Indonesia, yang dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika yang menggambarkan keragaman dan kesatuan masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia, Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan pengakuan terhadap keragaman agama dan kepercayaan Indonesia, serta prinsip inklusivitas, yang merangkul semua warga negara tanpa memandang agama atau kepercayaannya.
Menurut saya, prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun kerukunan dan persatuan di antara keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk mendukung prinsip pemisahan agama dan negara, sehingga setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa gangguan dan diskriminasi.
3. Praktek demokrasi Indonesia saat ini tidak sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak selalu mengikuti nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi tahun 1998, namun masih terdapat tantangan dalam melaksanakan demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Masalah yang muncul antara lain pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan umum masyarakat.
4. Saya mengambil sikap yang tidak menerima anggota parlemen bertindak atas suara rakyat, tetapi menjalankan agenda politiknya sendiri, yang berbeda dengan kepentingan rakyat yang sebenarnya. Sebagai wakil rakyat, sudah menjadi kewajiban mereka untuk mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, yang harus fokus pada kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk terus mengutamakan kepentingan rakyat, mendengarkan keinginan mereka dan mengikuti jejak para pemilih. Ada juga kebutuhan akan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat adalah yang terpenting dalam proses pengambilan keputusan.
5. Mereka yang memiliki kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi atau agama, dan yang memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang meragukan, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia semua orang harus dihormati dan dilindungi tanpa diskriminasi. Namun, ketika kekuatan karismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, mencegah kebebasan berekspresi atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal itu melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menindas atau membatasi hak-hak individu. Dalam membangun sistem demokrasi yang sehat yang menghormati hak asasi manusia, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan beragama serta partisipasi politik yang inklusif harus dihormati.
Nama : Yemima Glory br Surbakti
Kelas: B
NPM: 2215071054
Prodi: S 1 Teknik Geodesi
Dalam artikel tersebut terdapat yang berarti bahwa adanya suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
Demokrasi Indonesia kan diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka. Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili. Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Pada nyatanya anggota parlemen haruslah untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Kelas: B
NPM: 2215071054
Prodi: S 1 Teknik Geodesi
Dalam artikel tersebut terdapat yang berarti bahwa adanya suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
Demokrasi Indonesia kan diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka. Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili. Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Pada nyatanya anggota parlemen haruslah untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Nama : Febian Evi Maharani
Kelas : B
Npm : 2215071059
Prodi : S1 Teknik Geodesi
A. Dari artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
D. Siikap saya ialah sangat tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
Nama: Dhea Leysia
NPM: 2215071050
Kelas: B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
NPM: 2215071050
Kelas: B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
NAMA : ASSYIFA KHAERUNNISA ATMI
NPM : 2215071041
KELAS : B
PRODI : S1 TEKNIK GEODESI
1. menurut saya artikel ini menjelaskan mengenai kinerja HAM di Indonesia di tahun 2019 masih buruk, hanya ada sedikit perkembangan saja. Dengan adanya artikel ini maupun artikel lainnya pemerintah harus lebih mementingkan penegakkan HAM di Indonesia agar tercapai nya kinerja HAM yang maksimal sehingga masyarakat bisa hidup aman dan damai.
Hal positif yang saya dapat adalah saya jadi mengetahui bahwa Kinerja HAM harus selalu di kedepankan sehingga masyarakat semakin aman dalam kehidupan di dalam suatu negara.
2. Demokrasi Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, termasuk prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia juga memainkan peran penting dalam konstruksi dan praktik demokrasi di negara ini. Budaya partisipatif, gotong royong, musyawarah, dan menghormati kebhinekaan adalah beberapa nilai adat yang dapat mempengaruhi praktik demokrasi Indonesia. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia memberikan landasan yang kuat bagi demokrasi Indonesia. Budaya partisipatif dan gotong royong mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan dan memperkuat ruang publik untuk dialog dan musyawarah. Selain itu, penghormatan terhadap kebhinekaan dapat mendorong inklusivitas dan persatuan dalam kerangka demokrasi.
3. Menurut saya sudah sesuai tapi masih banyak masalah yang belum terselesaikan contohnya yaitu praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan dalam implementasi yang konsisten dan inklusif. Beberapa aspek seperti kebebasan berekspresi, partisipasi politik yang inklusif, keadilan sosial, dan perlindungan.
4. Situasi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi, yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, adalah suatu masalah yang sering kali menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan dalam sistem demokrasi. Representasi yang baik dan akuntabilitas merupakan dua prinsip inti dalam sistem demokrasi yang sehat.
Penting untuk memahami bahwa dalam sistem demokrasi, anggota parlemen diharapkan untuk mewakili suara dan kepentingan rakyat. Mereka seharusnya bertindak dalam kapasitas yang bertanggung jawab dan memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau partisan. Namun, dalam praktiknya, kepentingan politik, tekanan kelompok, dan faktor-faktor lainnya dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan anggota parlemen.
Dalam mengatasi situasi ini, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang kuat sangat penting. Masyarakat harus dapat memantau dan mengevaluasi kinerja para anggota parlemen mereka, serta memiliki mekanisme yang efektif untuk menyampaikan kekhawatiran dan aspirasi mereka. Reformasi politik dan peningkatan integritas di dalam sistem politik juga penting untuk meminimalkan peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota parlemen. Pentingnya pendidikan politik dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik juga tidak boleh diabaikan. Masyarakat yang terinformasi dan terlibat cenderung dapat mengevaluasi tindakan para anggota parlemen dengan lebih baik dan memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka dengan lebih akurat. Selain itu, sistem hukum dan lembaga pengawas yang kuat juga diperlukan untuk mengatasi pelanggaran etika dan penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota parlemen. Penerapan hukum yang adil dan efektif terhadap tindakan yang melanggar etika politik dapat menjadi faktor penting dalam memastikan akuntabilitas dan menjaga integritas dalam sistem politik. Pada akhirnya, mencapai perwakilan yang sejati dan melindungi kepentingan masyarakat dalam sistem demokrasi merupakan tanggung jawab bersama antara para pemilih, masyarakat, dan pemimpin politik.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat karena daya tarik karisma mereka. Dalam beberapa kasus, pihak-pihak ini dapat memanfaatkan pengaruh mereka untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan dalam situasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Dalam konteks demokrasi, hak asasi manusia merupakan prinsip inti yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi manusia mencakup hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi, seperti hak hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan lainnya. Prinsip ini harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan pemerintah, serta diinternalisasi oleh masyarakat secara luas. Namun, dalam situasi di mana pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas, dapat timbul konflik dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketika pengaruh ini digunakan untuk membatasi kebebasan individu, memicu diskriminasi, atau mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, maka hak asasi manusia dapat terancam. Penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara penghormatan terhadap kekuasaan tradisi atau agama dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks demokrasi. Praktik demokrasi yang sehat harus memastikan perlindungan hak-hak individu yang melekat pada semua warga negara, tanpa memandang tradisi atau agama yang dianut. Prinsip-prinsip hak asasi manusia harus menjadi dasar dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik, dengan memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan individu dan kelompok dilindungi. Dalam demokrasi dewasa saat ini, penting untuk mempromosikan dialog, partisipasi publik, dan pendidikan yang kuat tentang hak asasi manusia. Masyarakat harus mampu mengkritisi dan mengajukan pertanyaan tentang tindakan dan kebijakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan menghormati hak-hak asasi manusia. Peran lembaga-lembaga independen, seperti lembaga penegak hukum, media yang bebas, dan organisasi masyarakat sipil, juga penting dalam mengawasi dan mengawal pemenuhan hak asasi manusia.
NPM : 2215071041
KELAS : B
PRODI : S1 TEKNIK GEODESI
1. menurut saya artikel ini menjelaskan mengenai kinerja HAM di Indonesia di tahun 2019 masih buruk, hanya ada sedikit perkembangan saja. Dengan adanya artikel ini maupun artikel lainnya pemerintah harus lebih mementingkan penegakkan HAM di Indonesia agar tercapai nya kinerja HAM yang maksimal sehingga masyarakat bisa hidup aman dan damai.
Hal positif yang saya dapat adalah saya jadi mengetahui bahwa Kinerja HAM harus selalu di kedepankan sehingga masyarakat semakin aman dalam kehidupan di dalam suatu negara.
2. Demokrasi Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, termasuk prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia juga memainkan peran penting dalam konstruksi dan praktik demokrasi di negara ini. Budaya partisipatif, gotong royong, musyawarah, dan menghormati kebhinekaan adalah beberapa nilai adat yang dapat mempengaruhi praktik demokrasi Indonesia. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia memberikan landasan yang kuat bagi demokrasi Indonesia. Budaya partisipatif dan gotong royong mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan dan memperkuat ruang publik untuk dialog dan musyawarah. Selain itu, penghormatan terhadap kebhinekaan dapat mendorong inklusivitas dan persatuan dalam kerangka demokrasi.
3. Menurut saya sudah sesuai tapi masih banyak masalah yang belum terselesaikan contohnya yaitu praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan dalam implementasi yang konsisten dan inklusif. Beberapa aspek seperti kebebasan berekspresi, partisipasi politik yang inklusif, keadilan sosial, dan perlindungan.
4. Situasi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi, yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, adalah suatu masalah yang sering kali menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan dalam sistem demokrasi. Representasi yang baik dan akuntabilitas merupakan dua prinsip inti dalam sistem demokrasi yang sehat.
Penting untuk memahami bahwa dalam sistem demokrasi, anggota parlemen diharapkan untuk mewakili suara dan kepentingan rakyat. Mereka seharusnya bertindak dalam kapasitas yang bertanggung jawab dan memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau partisan. Namun, dalam praktiknya, kepentingan politik, tekanan kelompok, dan faktor-faktor lainnya dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan anggota parlemen.
Dalam mengatasi situasi ini, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang kuat sangat penting. Masyarakat harus dapat memantau dan mengevaluasi kinerja para anggota parlemen mereka, serta memiliki mekanisme yang efektif untuk menyampaikan kekhawatiran dan aspirasi mereka. Reformasi politik dan peningkatan integritas di dalam sistem politik juga penting untuk meminimalkan peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota parlemen. Pentingnya pendidikan politik dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik juga tidak boleh diabaikan. Masyarakat yang terinformasi dan terlibat cenderung dapat mengevaluasi tindakan para anggota parlemen dengan lebih baik dan memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka dengan lebih akurat. Selain itu, sistem hukum dan lembaga pengawas yang kuat juga diperlukan untuk mengatasi pelanggaran etika dan penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota parlemen. Penerapan hukum yang adil dan efektif terhadap tindakan yang melanggar etika politik dapat menjadi faktor penting dalam memastikan akuntabilitas dan menjaga integritas dalam sistem politik. Pada akhirnya, mencapai perwakilan yang sejati dan melindungi kepentingan masyarakat dalam sistem demokrasi merupakan tanggung jawab bersama antara para pemilih, masyarakat, dan pemimpin politik.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat karena daya tarik karisma mereka. Dalam beberapa kasus, pihak-pihak ini dapat memanfaatkan pengaruh mereka untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan dalam situasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Dalam konteks demokrasi, hak asasi manusia merupakan prinsip inti yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi manusia mencakup hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi, seperti hak hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan lainnya. Prinsip ini harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan pemerintah, serta diinternalisasi oleh masyarakat secara luas. Namun, dalam situasi di mana pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas, dapat timbul konflik dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketika pengaruh ini digunakan untuk membatasi kebebasan individu, memicu diskriminasi, atau mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, maka hak asasi manusia dapat terancam. Penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara penghormatan terhadap kekuasaan tradisi atau agama dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks demokrasi. Praktik demokrasi yang sehat harus memastikan perlindungan hak-hak individu yang melekat pada semua warga negara, tanpa memandang tradisi atau agama yang dianut. Prinsip-prinsip hak asasi manusia harus menjadi dasar dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik, dengan memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan individu dan kelompok dilindungi. Dalam demokrasi dewasa saat ini, penting untuk mempromosikan dialog, partisipasi publik, dan pendidikan yang kuat tentang hak asasi manusia. Masyarakat harus mampu mengkritisi dan mengajukan pertanyaan tentang tindakan dan kebijakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan menghormati hak-hak asasi manusia. Peran lembaga-lembaga independen, seperti lembaga penegak hukum, media yang bebas, dan organisasi masyarakat sipil, juga penting dalam mengawasi dan mengawal pemenuhan hak asasi manusia.
Nama : Khairun Nisa Meliala
Kelas : B
NPM : 2215071039
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
4. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Kelas : B
NPM : 2215071039
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
4. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Nama: Dita Adelia Cahyani
NPM: 2215071045
Kelas: B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
A. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
D. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
NPM: 2215071045
Kelas: B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
A. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
D. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
Nama: Gemilang Kusuma Adika
NPM: 2215071056
Kelas: B
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
NPM: 2215071056
Kelas: B
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
Nama : Nina Meliana Az-Zahra
NPM : 2215081036
1) Hal positif yang kita dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia dan kita jadi mengetahui bahwa peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia jatuh setiap 10 Desember. Kemudian kita bisa mengetahui tahun 2019 yang dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam yaitu banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
2) Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang Berketuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, Pendapat saya adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3) Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4) Saya tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi. Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih.
5) Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi.
NPM : 2215081036
1) Hal positif yang kita dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia dan kita jadi mengetahui bahwa peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia jatuh setiap 10 Desember. Kemudian kita bisa mengetahui tahun 2019 yang dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam yaitu banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
2) Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang Berketuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, Pendapat saya adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3) Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4) Saya tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi. Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih.
5) Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi.
Nama: Amanda Kesia Teodora Br Bukit
NPM: 2215071034
Kelas: B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
NPM: 2215071034
Kelas: B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
Nama : Nazhivan ST
NPM : 2215071035
Kelas : B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
1. Artikel tersebut menggambarkan tantangan dan masalah yang dihadapi dalam penegakan HAM di negara tersebut, seperti pelanggaran HAM masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM di Papua.
Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian serius. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem hukum yang adil dan efektif untuk menjamin perlindungan HAM bagi semua individu.
Namun, artikel tersebut juga mencatat beberapa perkembangan positif yang dapat memberikan harapan. Langkah-langkah reformasi untuk melindungi HAM, termasuk upaya meratifikasi perjanjian HAM internasional, menunjukkan kesadaran dan komitmen dari pemerintah dan lembaga negara dalam meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia.
Selain itu, peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa dalam memperjuangkan HAM merupakan aspek yang positif dan memberikan harapan. Partisipasi aktif dari masyarakat sipil dalam mengadvokasi HAM memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, menekan perubahan positif, dan mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih baik dalam penegakan HAM.
Namun, penting untuk mencatat bahwa analisis yang diberikan di atas didasarkan pada informasi umum yang diketahui sebelum tahun 2021, yang merupakan batasan pengetahuan saya. Situasi HAM dapat berubah dari waktu ke waktu, dan informasi terkini dan data spesifik diperlukan untuk memberikan analisis yang lebih akurat dan mendalam.
2. Demokrasi Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia mencerminkan keragaman dan inklusivitas dalam konteks kehidupan politik. Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, budaya, dan agama yang kaya, dan demokrasi yang diterapkan di negara ini mencoba menghormati dan memadukan nilai-nilai budaya yang berbeda-beda.
Pendekatan yang menghargai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dalam konteks demokrasi mengakui pentingnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak-hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat.
Salah satu prinsip demokrasi Indonesia yang diatur dalam Pancasila, yaitu "Berke-Tuhanan yang Maha Esa," mencerminkan pentingnya keyakinan kepada Tuhan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini mengakui pluralitas agama yang ada di Indonesia dan menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap individu dan kelompok dapat menjalankan keyakinan agama mereka tanpa diskriminasi.
Namun, dalam prakteknya, implementasi prinsip "Berke-Tuhanan yang Maha Esa" juga memerlukan keseimbangan dan penghormatan terhadap hak-hak individu, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki keyakinan agama tertentu atau bahkan yang tidak beragama. Penting untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak digunakan sebagai alat untuk membatasi atau mengekang hak-hak individu atau minoritas agama.
Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia yang menghargai nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia adalah upaya untuk menggabungkan keberagaman dalam konteks politik. Prinsip "Berke-Tuhanan yang Maha Esa" adalah salah satu aspek dari demokrasi ini yang mencerminkan kepentingan pengakuan dan penghormatan terhadap pluralitas agama yang ada di Indonesia. Namun, penting untuk memastikan bahwa prinsip ini diterapkan secara inklusif dan tidak mengabaikan hak-hak individu serta prinsip-prinsip demokrasi lainnya seperti kebebasan dan keadilan.
3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini mencerminkan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945. Namun, demikian, penting untuk dicatat bahwa praktik demokrasi adalah sebuah proses yang terus berkembang dan masih memiliki ruang untuk perbaikan.
Sebagai negara demokratis, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa sistem politik dan praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945. Pancasila, sebagai dasar filsafat negara Indonesia, mengandung nilai-nilai seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD NRI 1945 juga mengatur sistem pemerintahan dan hak-hak asasi manusia di Indonesia.
Namun, dalam praktiknya, ada beberapa isu dan tantangan yang masih perlu diatasi untuk memastikan keselarasan antara praktik demokrasi dengan prinsip-prinsip Pancasila, UUD NRI 1945, dan perlindungan hak asasi manusia.
Beberapa isu yang perlu diperhatikan adalah:
Kebebasan berekspresi: Kebebasan berekspresi di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, sensor media, serta tindakan intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis.
Hak asasi manusia: Meskipun terdapat perbaikan dalam perlindungan hak asasi manusia, masih terdapat kasus pelanggaran hak asasi manusia yang perlu ditangani dengan lebih efektif. Isu-isu seperti pelanggaran hak minoritas, perlindungan terhadap hak perempuan, dan hak-hak pekerja masih menjadi perhatian.
Korupsi: Korupsi merupakan masalah serius yang dapat menghambat demokrasi dan pembangunan di Indonesia. Langkah-langkah untuk memberantas korupsi secara efektif dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan masih menjadi tantangan yang harus diatasi.
Partisipasi politik: Penting untuk memastikan bahwa partisipasi politik dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk minoritas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya, didorong dan dihormati. Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik, keterlibatan masyarakat sipil dan penguatan lembaga-lembaga demokratis juga penting.
Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, praktik demokrasi di Indonesia juga memiliki beberapa pencapaian positif. Terdapat kebebasan media yang relatif lebih besar dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan, pemilihan umum yang rutin diadakan dengan partisipasi publik yang tinggi, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan isu-isu penting.
4. Dalam sebuah demokrasi yang sehat, anggota parlemen diharapkan untuk mewakili suara dan kepentingan rakyat yang mereka perwakili. Tugas mereka adalah menjadi perpanjangan suara rakyat dan mengadvokasi kebijakan dan keputusan yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.
Namun, dalam praktiknya, terkadang terdapat situasi di mana anggota parlemen dapat terpengaruh oleh kepentingan politik pribadi, kelompok, atau partai politik tertentu. Mereka mungkin mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan memprioritaskan agenda mereka sendiri atau golongan tertentu. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas, korupsi, atau keputusan politik yang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.
Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap anggota parlemen. Transparansi dalam proses pembuatan keputusan politik dan keterlibatan masyarakat sipil dalam memantau kinerja anggota parlemen juga penting. Pendidikan politik dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan yang bijaksana dan partisipasi aktif dalam politik juga dapat membantu menghasilkan perwakilan yang lebih baik.
Selain itu, mengembangkan budaya politik yang berbasis pada etika dan integritas dapat menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa anggota parlemen bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat yang mereka wakili. Peningkatan partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan politik juga dapat membantu menghindari dominasi kepentingan kelompok kecil atau elit politik.
Secara keseluruhan, penting untuk memastikan bahwa anggota parlemen memahami dan melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin yang mewakili suara rakyat. Mekanisme pengawasan yang kuat, partisipasi aktif masyarakat, dan integritas politik yang tinggi adalah beberapa langkah penting untuk mengatasi situasi di mana anggota parlemen mengabaikan kepentingan nyata masyarakat.
5. Pada dasarnya, kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat sangat berbahaya jika tidak dijalankan dengan benar. Pemimpin atau pihak yang memegang kekuasaan semacam ini dapat memanfaatkan pengaruh dan otoritas mereka untuk memobilisasi massa dan menggerakkan emosi orang-orang untuk tujuan yang tidak jelas atau bahkan merugikan.
Dalam era demokrasi dewasa saat ini, konsep hak asasi manusia sangat penting. Setiap orang memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa diskriminasi, dan kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh prinsip-prinsip ini. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan kharismatik yang tidak terkendali seringkali menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti penindasan politik, kekerasan, dan diskriminasi.
Oleh karena itu, sangat penting bagi negara-negara demokratis untuk memiliki sistem pengawasan dan kontrol yang efektif terhadap pihak-pihak yang memegang kekuasaan kharismatik, baik dari tradisi atau agama maupun dari sumber kekuasaan lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga pemerintah, seperti sistem keadilan dan penegakan hukum, serta melalui kontrol sosial dan pers yang bebas dan independen. Dengan cara ini, kekuasaan dapat dijalankan dengan tanggung jawab dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
NPM : 2215071035
Kelas : B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
1. Artikel tersebut menggambarkan tantangan dan masalah yang dihadapi dalam penegakan HAM di negara tersebut, seperti pelanggaran HAM masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM di Papua.
Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian serius. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem hukum yang adil dan efektif untuk menjamin perlindungan HAM bagi semua individu.
Namun, artikel tersebut juga mencatat beberapa perkembangan positif yang dapat memberikan harapan. Langkah-langkah reformasi untuk melindungi HAM, termasuk upaya meratifikasi perjanjian HAM internasional, menunjukkan kesadaran dan komitmen dari pemerintah dan lembaga negara dalam meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia.
Selain itu, peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa dalam memperjuangkan HAM merupakan aspek yang positif dan memberikan harapan. Partisipasi aktif dari masyarakat sipil dalam mengadvokasi HAM memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, menekan perubahan positif, dan mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih baik dalam penegakan HAM.
Namun, penting untuk mencatat bahwa analisis yang diberikan di atas didasarkan pada informasi umum yang diketahui sebelum tahun 2021, yang merupakan batasan pengetahuan saya. Situasi HAM dapat berubah dari waktu ke waktu, dan informasi terkini dan data spesifik diperlukan untuk memberikan analisis yang lebih akurat dan mendalam.
2. Demokrasi Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia mencerminkan keragaman dan inklusivitas dalam konteks kehidupan politik. Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, budaya, dan agama yang kaya, dan demokrasi yang diterapkan di negara ini mencoba menghormati dan memadukan nilai-nilai budaya yang berbeda-beda.
Pendekatan yang menghargai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dalam konteks demokrasi mengakui pentingnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak-hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat.
Salah satu prinsip demokrasi Indonesia yang diatur dalam Pancasila, yaitu "Berke-Tuhanan yang Maha Esa," mencerminkan pentingnya keyakinan kepada Tuhan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini mengakui pluralitas agama yang ada di Indonesia dan menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap individu dan kelompok dapat menjalankan keyakinan agama mereka tanpa diskriminasi.
Namun, dalam prakteknya, implementasi prinsip "Berke-Tuhanan yang Maha Esa" juga memerlukan keseimbangan dan penghormatan terhadap hak-hak individu, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki keyakinan agama tertentu atau bahkan yang tidak beragama. Penting untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak digunakan sebagai alat untuk membatasi atau mengekang hak-hak individu atau minoritas agama.
Secara keseluruhan, demokrasi Indonesia yang menghargai nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia adalah upaya untuk menggabungkan keberagaman dalam konteks politik. Prinsip "Berke-Tuhanan yang Maha Esa" adalah salah satu aspek dari demokrasi ini yang mencerminkan kepentingan pengakuan dan penghormatan terhadap pluralitas agama yang ada di Indonesia. Namun, penting untuk memastikan bahwa prinsip ini diterapkan secara inklusif dan tidak mengabaikan hak-hak individu serta prinsip-prinsip demokrasi lainnya seperti kebebasan dan keadilan.
3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini mencerminkan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945. Namun, demikian, penting untuk dicatat bahwa praktik demokrasi adalah sebuah proses yang terus berkembang dan masih memiliki ruang untuk perbaikan.
Sebagai negara demokratis, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa sistem politik dan praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945. Pancasila, sebagai dasar filsafat negara Indonesia, mengandung nilai-nilai seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD NRI 1945 juga mengatur sistem pemerintahan dan hak-hak asasi manusia di Indonesia.
Namun, dalam praktiknya, ada beberapa isu dan tantangan yang masih perlu diatasi untuk memastikan keselarasan antara praktik demokrasi dengan prinsip-prinsip Pancasila, UUD NRI 1945, dan perlindungan hak asasi manusia.
Beberapa isu yang perlu diperhatikan adalah:
Kebebasan berekspresi: Kebebasan berekspresi di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, sensor media, serta tindakan intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis.
Hak asasi manusia: Meskipun terdapat perbaikan dalam perlindungan hak asasi manusia, masih terdapat kasus pelanggaran hak asasi manusia yang perlu ditangani dengan lebih efektif. Isu-isu seperti pelanggaran hak minoritas, perlindungan terhadap hak perempuan, dan hak-hak pekerja masih menjadi perhatian.
Korupsi: Korupsi merupakan masalah serius yang dapat menghambat demokrasi dan pembangunan di Indonesia. Langkah-langkah untuk memberantas korupsi secara efektif dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan masih menjadi tantangan yang harus diatasi.
Partisipasi politik: Penting untuk memastikan bahwa partisipasi politik dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk minoritas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya, didorong dan dihormati. Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik, keterlibatan masyarakat sipil dan penguatan lembaga-lembaga demokratis juga penting.
Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, praktik demokrasi di Indonesia juga memiliki beberapa pencapaian positif. Terdapat kebebasan media yang relatif lebih besar dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan, pemilihan umum yang rutin diadakan dengan partisipasi publik yang tinggi, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan isu-isu penting.
4. Dalam sebuah demokrasi yang sehat, anggota parlemen diharapkan untuk mewakili suara dan kepentingan rakyat yang mereka perwakili. Tugas mereka adalah menjadi perpanjangan suara rakyat dan mengadvokasi kebijakan dan keputusan yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.
Namun, dalam praktiknya, terkadang terdapat situasi di mana anggota parlemen dapat terpengaruh oleh kepentingan politik pribadi, kelompok, atau partai politik tertentu. Mereka mungkin mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan memprioritaskan agenda mereka sendiri atau golongan tertentu. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas, korupsi, atau keputusan politik yang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.
Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap anggota parlemen. Transparansi dalam proses pembuatan keputusan politik dan keterlibatan masyarakat sipil dalam memantau kinerja anggota parlemen juga penting. Pendidikan politik dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan yang bijaksana dan partisipasi aktif dalam politik juga dapat membantu menghasilkan perwakilan yang lebih baik.
Selain itu, mengembangkan budaya politik yang berbasis pada etika dan integritas dapat menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa anggota parlemen bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat yang mereka wakili. Peningkatan partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan politik juga dapat membantu menghindari dominasi kepentingan kelompok kecil atau elit politik.
Secara keseluruhan, penting untuk memastikan bahwa anggota parlemen memahami dan melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin yang mewakili suara rakyat. Mekanisme pengawasan yang kuat, partisipasi aktif masyarakat, dan integritas politik yang tinggi adalah beberapa langkah penting untuk mengatasi situasi di mana anggota parlemen mengabaikan kepentingan nyata masyarakat.
5. Pada dasarnya, kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat sangat berbahaya jika tidak dijalankan dengan benar. Pemimpin atau pihak yang memegang kekuasaan semacam ini dapat memanfaatkan pengaruh dan otoritas mereka untuk memobilisasi massa dan menggerakkan emosi orang-orang untuk tujuan yang tidak jelas atau bahkan merugikan.
Dalam era demokrasi dewasa saat ini, konsep hak asasi manusia sangat penting. Setiap orang memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa diskriminasi, dan kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh prinsip-prinsip ini. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan kharismatik yang tidak terkendali seringkali menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti penindasan politik, kekerasan, dan diskriminasi.
Oleh karena itu, sangat penting bagi negara-negara demokratis untuk memiliki sistem pengawasan dan kontrol yang efektif terhadap pihak-pihak yang memegang kekuasaan kharismatik, baik dari tradisi atau agama maupun dari sumber kekuasaan lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga pemerintah, seperti sistem keadilan dan penegakan hukum, serta melalui kontrol sosial dan pers yang bebas dan independen. Dengan cara ini, kekuasaan dapat dijalankan dengan tanggung jawab dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Nama : Deri Aulia Rahman
Kelas : B
Npm : 2215071049
Prodi : S-1 Teknik Geodesi
1.Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian.
akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3.Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
5.Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Kelas : B
Npm : 2215071049
Prodi : S-1 Teknik Geodesi
1.Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian.
akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3.Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
5.Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Nama: Salsabila yumaramadanti
NPM: 2215071060
Kelas: B
Prodi: S1 Teknik Geodesi
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, kebebasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap perbedaan agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip penggambaran agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau pemantauan dari pihak-pihak yang menjadi perhatian.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul antara lain adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4. Saya memiliki sikap yang tidak menyetujui kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya menjadi wakil kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka wakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuatan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi terhadap semua individu tanpa merasa terganggu. Namun, jika kekuatan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, otoritas dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
NPM: 2215071060
Kelas: B
Prodi: S1 Teknik Geodesi
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, kebebasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap perbedaan agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip penggambaran agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau pemantauan dari pihak-pihak yang menjadi perhatian.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul antara lain adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4. Saya memiliki sikap yang tidak menyetujui kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya menjadi wakil kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka wakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuatan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi terhadap semua individu tanpa merasa terganggu. Namun, jika kekuatan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, otoritas dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
Nama : Najla Aulia Safhira
NPM : 2215071055
Kelas : B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
1. Penegakan hukum di Indonesia mengalami beberapa kelemahan, seperti tingkat korupsi yang merajalela. Namun, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk lebih memperkuat upaya pengawasan dan penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahun 2019 terlihat beberapa perubahan besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya adalah pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mencabut izin beberapa platform media sosial. Tujuannya untuk meredam penyebaran konten negatif dan ujaran kebencian yang meresahkan masyarakat. Penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia masih lemah. Masih terdapat banyak pelanggaran HAM yang tidak diadili secara tegas dan efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya kasus kekerasan terhadap wartawan, aktivis, dan kelompok minoritas. Selain itu, tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak juga masih sering terjadi.
Diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan penegakan HAM di Indonesia. Selain itu, penegakan HAM yang lemah juga mempersulit dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan. Keberanian dan keseriusan dalam penegakan HAM akan membantu memperkuat sistem peradilan, sehingga penanganan kasus korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan.
2. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan memiliki banyak keragaman adat istiadat yang diwariskan dari nenek moyang. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam budaya dan adat istiadatnya. Nilai-nilai adat istiadat ini menjadi bagian dari identitas masyarakat Indonesia dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu nilai adat istiadat yang terkenal di Indonesia adalah gotong royong, yaitu semangat untuk membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas atau masalah. Selain itu, Indonesia juga memiliki kebiasaan untuk selalu memberikan salam dan ucapan terima kasih kepada orang yang lebih tua atau yang dihormati.
Prinsip berke-Tuhanan tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Ketuhanan yang Maha Esa" adalah dasar negara Indonesia. Dalam prakteknya, prinsip ini diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem politik dan demokrasi Indonesia.
Dalam konteks demokrasi Indonesia, prinsip berketuhanan yang maha esa mengandung makna bahwa kekuasaan negara dan rakyat Indonesia harus selalu berada di bawah naungan dan pengawasan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, rakyat Indonesia harus selalu mengutamakan nilai-nilai keagamaan dan moral dalam mengambil keputusan politik dan dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi.
Dalam hal ini, prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa menekankan pentingnya kerja sama dan toleransi antarumat beragama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia telah menetapkan Pancasila dan UUD NKRI 1945 sebagai landasan hukum dalam menjalankan pemerintahannya. Selain itu, menjunjung HAM juga menjadi prinsip utama dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam memastikan demokrasi di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Beberapa di antaranya adalah korupsi, ketidakadilan, dan pelanggaran HAM yang masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia agar sesuai dengan Pancasila, UUD NKRI 1945, dan juga menjunjung HAM.
Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, beberapa langkah penting telah diambil. Misalnya, pemerintah telah memperkenalkan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk memerangi korupsi dan ketidakadilan di Indonesia. Selain itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia juga terus dilakukan.
Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya juga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun sebuah demokrasi yang sehat dan kuat. Dalam hal ini, media massa dan organisasi masyarakat sipil dapat berperan sebagai agen perubahan yang mendorong terciptanya demokrasi yang lebih baik di Indonesia.
4. Saya tidak setuju dengan menerima anggota parlemen yang bertindak atas suara rakyat, tetapi menjalankan agenda politiknya sendiri, yang terpisah dari kepentingan riil rakyat. Sebagai wakil rakyat, sudah menjadi kewajiban mereka untuk mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang diwakilinya.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, yang harus fokus pada kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
5. Banyak orang yang memiliki kekuasaan sering kali lupa bahwa mereka adalah pelayan rakyat dan harus memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebaliknya, mereka merendahkan rakyat dan melanggar hak asasi manusia dengan mudah karena merasa memiliki kekuasaan yang besar. Padahal, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi.
Kondisi semacam ini sering terjadi di berbagai belahan dunia, di mana pihak yang berkuasa memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sayangnya, rakyat yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dari tindakan ini. Oleh karena itu, kita perlu terus memperjuangkan hak asasi manusia dan mengawasi pihak yang memiliki kekuasaan agar tidak menyalahgunakannya.
NPM : 2215071055
Kelas : B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
1. Penegakan hukum di Indonesia mengalami beberapa kelemahan, seperti tingkat korupsi yang merajalela. Namun, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk lebih memperkuat upaya pengawasan dan penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahun 2019 terlihat beberapa perubahan besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya adalah pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mencabut izin beberapa platform media sosial. Tujuannya untuk meredam penyebaran konten negatif dan ujaran kebencian yang meresahkan masyarakat. Penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia masih lemah. Masih terdapat banyak pelanggaran HAM yang tidak diadili secara tegas dan efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya kasus kekerasan terhadap wartawan, aktivis, dan kelompok minoritas. Selain itu, tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak juga masih sering terjadi.
Diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan penegakan HAM di Indonesia. Selain itu, penegakan HAM yang lemah juga mempersulit dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan. Keberanian dan keseriusan dalam penegakan HAM akan membantu memperkuat sistem peradilan, sehingga penanganan kasus korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan.
2. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan memiliki banyak keragaman adat istiadat yang diwariskan dari nenek moyang. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam budaya dan adat istiadatnya. Nilai-nilai adat istiadat ini menjadi bagian dari identitas masyarakat Indonesia dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu nilai adat istiadat yang terkenal di Indonesia adalah gotong royong, yaitu semangat untuk membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas atau masalah. Selain itu, Indonesia juga memiliki kebiasaan untuk selalu memberikan salam dan ucapan terima kasih kepada orang yang lebih tua atau yang dihormati.
Prinsip berke-Tuhanan tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Ketuhanan yang Maha Esa" adalah dasar negara Indonesia. Dalam prakteknya, prinsip ini diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem politik dan demokrasi Indonesia.
Dalam konteks demokrasi Indonesia, prinsip berketuhanan yang maha esa mengandung makna bahwa kekuasaan negara dan rakyat Indonesia harus selalu berada di bawah naungan dan pengawasan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, rakyat Indonesia harus selalu mengutamakan nilai-nilai keagamaan dan moral dalam mengambil keputusan politik dan dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi.
Dalam hal ini, prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa menekankan pentingnya kerja sama dan toleransi antarumat beragama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia telah menetapkan Pancasila dan UUD NKRI 1945 sebagai landasan hukum dalam menjalankan pemerintahannya. Selain itu, menjunjung HAM juga menjadi prinsip utama dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam memastikan demokrasi di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Beberapa di antaranya adalah korupsi, ketidakadilan, dan pelanggaran HAM yang masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia agar sesuai dengan Pancasila, UUD NKRI 1945, dan juga menjunjung HAM.
Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, beberapa langkah penting telah diambil. Misalnya, pemerintah telah memperkenalkan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk memerangi korupsi dan ketidakadilan di Indonesia. Selain itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia juga terus dilakukan.
Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya juga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun sebuah demokrasi yang sehat dan kuat. Dalam hal ini, media massa dan organisasi masyarakat sipil dapat berperan sebagai agen perubahan yang mendorong terciptanya demokrasi yang lebih baik di Indonesia.
4. Saya tidak setuju dengan menerima anggota parlemen yang bertindak atas suara rakyat, tetapi menjalankan agenda politiknya sendiri, yang terpisah dari kepentingan riil rakyat. Sebagai wakil rakyat, sudah menjadi kewajiban mereka untuk mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang diwakilinya.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, yang harus fokus pada kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
5. Banyak orang yang memiliki kekuasaan sering kali lupa bahwa mereka adalah pelayan rakyat dan harus memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebaliknya, mereka merendahkan rakyat dan melanggar hak asasi manusia dengan mudah karena merasa memiliki kekuasaan yang besar. Padahal, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi.
Kondisi semacam ini sering terjadi di berbagai belahan dunia, di mana pihak yang berkuasa memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sayangnya, rakyat yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dari tindakan ini. Oleh karena itu, kita perlu terus memperjuangkan hak asasi manusia dan mengawasi pihak yang memiliki kekuasaan agar tidak menyalahgunakannya.
NAMA : SULTHAN RAHMATSYAH
NPM : 2215071043
KELAS : B
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4.Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5.Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
NPM : 2215071043
KELAS : B
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4.Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5.Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
Nama: Hilman Harisam Fiqri
NPM: 2215071032
Kelas: B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
NPM: 2215071032
Kelas: B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
1. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga dan pakar menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang perlu diatasi, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan juga menjadi perhatian. Namun, ada beberapa perkembangan baik yang menjadi harapan, seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM, meratifikasi perjanjian HAM internasional, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan kekurangan, terdapat tanda-tanda reformasi dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta prinsip inklusivitas yang mencakup semua warga negara tanpa membedakan agama atau kepercayaan mereka.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal itu dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, penting juga untuk menjaga prinsip pemisahan agama dan negara agar setiap warga negara dapat merasakan kebebasan beragama tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah berkembang sejak reformasi pada tahun 1998, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Beberapa masalah yang muncul termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta adanya politik identitas dan kepentingan sempit yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.
4. Saya memiliki sikap yang tidak setuju terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tugas mereka seharusnya adalah mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat yang mereka perwakili.
Ketika anggota parlemen menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sikap seperti itu merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi.
Penting bagi anggota parlemen untuk tetap memprioritaskan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan bertindak sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar juga diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini.
Dalam demokrasi yang sehat, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, jika kekuasaan kharismatik ini digunakan untuk memanipulasi opini publik, menghambat kebebasan berpendapat, atau membatasi partisipasi politik yang adil, maka hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Penting untuk memastikan bahwa dalam konteks demokrasi, kekuasaan dan otoritas yang berasal dari tradisi atau agama tidak disalahgunakan untuk menekan atau membatasi hak-hak individu. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang inklusif harus tetap dijunjung tinggi dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan menghormati hak asasi manusia.
In reply to First post
Re: FORUM JAWABAN POST TEST
Nama : Primus Januarius Djawa Rato
NPM : 2215071058
Kelas : B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
A. Artikel tersebut menjelaskan tentang masa-masa kelam HAM di Indonesia. Dari artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih sangat lemah. Lemahnya HAM di Indonesia disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan makna pancasila sebagai dasar negara. Keberadaan HAM seharusnya menjadi martabat bangsa untuk menjunjung nilai demokrasi bangsa. Bukan sebagai tombak yang merusak martabat bangsa.
B. Prinsip pancasila "Berketuhanan Yang Maha Esa" menjadi kunci persatuan bangsa yang sangat nampak dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini merupakan kesatuan tekad masyarakat untuk mengayomi dan menghormati setiap perbedaan kepercayaan yang ada. Hal tersebut menjadi perwujudan nilai-nilai adat dalam masyarakat Indonesia yang mengakui adanya Tuhan. Nilai-nilai inilah yang harus dijaga agar masyarakat paham akan pentingnya persatuan dalam keberagaman Indonesia.
C. Sejauh ini demokrasi telah berjalan sesuai dengan UUD 1945 dan pancasila. Banyak perubahan yang terjadi dengan tujuan untuk mengikuti perubahan zaman agar lebih efektif dan efisien. Namun masih banyak pula penyimpangan yang terjadi terhadap demokrasi. Hal ini terjadi akibat masih rendahnya kesadaran para pemangku jabatan dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka. Adapun oknum-oknum yang secara sengaja ingin memecah bela demokrasi dengan paham-paham ekstrem yang mengancam bangsa.
D. Sebaiknya perlu dilakukan pembersihan terhadap oknum-oknum tersebut sesuai dengan UU yang berlaku. Diberikan hukuman yang sepadan dan seadil-adilnya.
E. Menurut saya hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip HAM. Karena HAM menjadi hak tiap orang tanpa adanya pembedaan kepentingan, agama dll. Jika ada pemimpin yang demikian maka harus segera ditindak karena dapat mengancam stabilitas bangsa. Terlebih jika dia memiliki kepentingan pribadi yang justru merugikan masyarakat luas.
NPM : 2215071058
Kelas : B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
A. Artikel tersebut menjelaskan tentang masa-masa kelam HAM di Indonesia. Dari artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih sangat lemah. Lemahnya HAM di Indonesia disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan makna pancasila sebagai dasar negara. Keberadaan HAM seharusnya menjadi martabat bangsa untuk menjunjung nilai demokrasi bangsa. Bukan sebagai tombak yang merusak martabat bangsa.
B. Prinsip pancasila "Berketuhanan Yang Maha Esa" menjadi kunci persatuan bangsa yang sangat nampak dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini merupakan kesatuan tekad masyarakat untuk mengayomi dan menghormati setiap perbedaan kepercayaan yang ada. Hal tersebut menjadi perwujudan nilai-nilai adat dalam masyarakat Indonesia yang mengakui adanya Tuhan. Nilai-nilai inilah yang harus dijaga agar masyarakat paham akan pentingnya persatuan dalam keberagaman Indonesia.
C. Sejauh ini demokrasi telah berjalan sesuai dengan UUD 1945 dan pancasila. Banyak perubahan yang terjadi dengan tujuan untuk mengikuti perubahan zaman agar lebih efektif dan efisien. Namun masih banyak pula penyimpangan yang terjadi terhadap demokrasi. Hal ini terjadi akibat masih rendahnya kesadaran para pemangku jabatan dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka. Adapun oknum-oknum yang secara sengaja ingin memecah bela demokrasi dengan paham-paham ekstrem yang mengancam bangsa.
D. Sebaiknya perlu dilakukan pembersihan terhadap oknum-oknum tersebut sesuai dengan UU yang berlaku. Diberikan hukuman yang sepadan dan seadil-adilnya.
E. Menurut saya hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip HAM. Karena HAM menjadi hak tiap orang tanpa adanya pembedaan kepentingan, agama dll. Jika ada pemimpin yang demikian maka harus segera ditindak karena dapat mengancam stabilitas bangsa. Terlebih jika dia memiliki kepentingan pribadi yang justru merugikan masyarakat luas.
Nama : Bima Arya Pangestu
NPM : 2215071040
Kelas : B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
A. Komnas HAM menyimpulkan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada 2019 belum mengalami kemajuan yang berarti. Berbagai komitmen dan agenda perbaikan kondisi HAM yang dimandatkan Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) belum menunjukkan pencapaian yang signifikan.
Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, lembaga yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM adalah kepolisian. Namun, jumlah aduan terkait kepolisian dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Komnas HAM juga memberikan perhatian khusus untuk isu-isu yang dianggap penting bagi masa depan demokrasi dan hak asasi manusia seperti penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, konflik agraria, intoleransi, dan lain-lain.
Terakhir, disamping hak atas kesehatan, pelayanan publik dan penyelesaian keadilan yang berkaitan dengan pengaduan, sengketa dan konflik antara lembaga pemerintah dengan masyarakat juga terdampak. Pemerintah harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka menghormati kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Dengan begitu, ketika ada kritik, masukan dan partisipasi tidak direspon negatif dan bahkan berujung pada proses hukum.
B. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang diadaptasikan dengan nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia, sehingga melahirkan demokrasi unggul berperadaban Indonesia. Salah satu yang diadaptasikan dalam penerapan kehidupan demokrasi di Indonesia adalah hubungan demokrasi dan agama, hubungan negara dan agama, dan hubungan proses ketatanegaraan dengan agama. Demokrasi, negara, dan proses ketatanegaraan di Indonesia tidak saja tidak bisa lepas dari Ketuhanan Yang Maha Esa, namun semuanya itu harus diwarnai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspeknya. Hal ini tidak lepas dari posisi Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dan utama dari Pancasila. Dan Pancasila adalah dasar, pondasi, dan sumber dari segala sumber nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Singkatnya, karena Pancasila adalah ideologi negara-bangsa Indonesia. Pancasila menegaskan bahwa negara-bangsa Indonesia adalah religious welfere state, negara kesejahteraan berketuhanan. Tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia diukur, salah satunya, dari kualitas penerapan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspek kehidupan demokrasi, termasuk dalam proses kontestasi pemilu. Kepemiluan Indonesia merupakan pelaksanaan demokrasi unggul berperadaban Indonesia.
C. Suasana kehidupan yang demokratis merupakan dambaan bagi umat manusia termasuk bangsa Indonesia. Oleh karenanya, demokrasi tidak saja menjadi gagasan yang utopis, melainkan sesuatu yang perlu diimplementasikan. Untuk mengukur suatu negara atau pemerintahan yang demokratis dapat dilihat dari 5 (lima) aspek. Pertama, masalah pembentukan negara. Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak dan pola hubungan yang akan terbangun. Agar kekuasaan bisa melayani kepentingan banyak pihak dan bersikap adil, maka sejak awal proses pembentukannya pun layaknya dilakukan secara terbuka dan tidak terbatas. Sementara ini, pelaksanaan pemilihan umum dapat dipercaya sebagai salah satu instrumen penting guna memungkinkan berlangsungnya suatu proses pembentukan pemerintahan yang baik. Namun masalahnya adalah “bagaimana hasil pemilu dapat mengkomposisikan penyelenggara kekuasaan yang bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat luas? Kedua, dasar kekuasaan negara atau berkaitan dengan konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawaban kekuasaan tersebut. Ketiga, susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukkan kekuasaan dalam “satu tangan”. Bagaimana memastikan bahwa “kekuasaan yang terbentuk” memiliki garis kekuasaan yang jelas, dan tidak berjalan di atas kemauan subyektif? Model kekuasaan ini tentu bukan model kekuasaan raja, yang tidak memiliki ukuran keadilan dan kepastian yang jelas. Model penyelenggaraan kekuasaan yang demikian tentu saja “menimbulkan masalah”, sebab raja tidak dipilih oleh masyarakat melalui pemilu.Keempat, masalah kontrol rakyat. Apakah dengan berbagai koridor tersebut sudah dengan sendirinya akan berjalan suatu proses yang memungkinkan terbangun sebuah relasi yang baik, yakni suatu relasi kuasa yang simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan checks and balances terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh eksekutif dan legislatif.
Kelima, masalah hak asasi. Adanya kontrol yang efektif sudah tentu mengandaikan adanya suatu bentuk jaminan dan perlindungan bagi rakyat ketika hendak menjalankan fungsi tersebut.
Dalam konteks keterkaitan antara demokrasi dan penegakkan hak asasi manusia, Djuanda menjelaskan bahwa kehidupan demokratis dalam sebuah negara ditandai oleh beberapa hal, yakni:
a). dinikmati dan dilaksanakannya hak serta kewajiban politik oleh masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan dan rasa merdeka
b). penegakan hukum yang mewujud pada asas supremasi penegakan hukum (supremacy of law), kesamaan di depan hukum (equality before of law) dan jaminan terhadap HAM
c). kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat;
d). kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab
e). pengakuan terhadap hak minoritas
f). pembuatan kebijakan negara yang berlandaskan pada asas pelayanan, pemberdayaan dan pencerdasan
g). sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif
h). keseimbangan dan keharmonisan
i). tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahanan
j). lembaga peradilan yang independen
Selain itu, sebuah negara yang dikatakan demokratis, setidaknya memiliki beberapa ciri antara lain:
1. adanya pemilu yang terbuka, tidak diskriminatif dan tidak memuat intimidasi, serta manipulasi.
2. adanya sistem hukum yang baik dan ditegakkan.
3. adanya mekanisme kontrol yang jelas dan terlindungi.
4. adanya perlindungan hak-hak asasi manusia perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak rakyat untuk ikut serta dalam pembentukan pemerintahan, dan prinsip partisipasi terbuka, tidak dengan sendirinya membuka jalan bagi suatu anarkhisme.
D. Karena dengan masuknya kelompok elit di parlemen, artinya mereka telah mempunyai hak untuk menjadi wakil rakyat dalam penyampaian aspirasi kepada parlemen. Seringkali pendapat untuk kepentingan kelompok mereka pribadi susah didengar/ diterima Oleh Parlemen , untuk itu mengatasnamakan “kepentingan rakyat” maka pendapat mereka akan jauh lebih mungkin dipertimbangkan / didengar oleh Parlemen ( karena mereka mengatas namakan kepentingan rakyat )
E. Karena masih banyak kelompok – kelompok elit daerah yang punya kepentingan pribadi masing – masing di Indonesia. Mereka ingin agar kepentingan mereka didengar dan dipenuhi oleh pemerintah. Karena alasan tersebut, mereka dengan licik menyiratkan kepentingan mereka dengan mengatasnamakan aspirasi rakyat daerah agar dapat mudah disetujui oleh pemerintah ( karena pemerintah berpikir bahwa semua itu mereka lakukan demi rakyat daerah ). Kelompok ini terlihat menyuarakan aspirasi rakyat, namun sebenarnya menyuarakan kepentingan mereka pribadi, dan seringkali yang mereka suara kan berujung pada separatisme, federalisme, otonomi luas dan isu putra daerah.
NPM : 2215071040
Kelas : B
Prodi : S1 Teknik Geodesi
A. Komnas HAM menyimpulkan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada 2019 belum mengalami kemajuan yang berarti. Berbagai komitmen dan agenda perbaikan kondisi HAM yang dimandatkan Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) belum menunjukkan pencapaian yang signifikan.
Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, lembaga yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM adalah kepolisian. Namun, jumlah aduan terkait kepolisian dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Komnas HAM juga memberikan perhatian khusus untuk isu-isu yang dianggap penting bagi masa depan demokrasi dan hak asasi manusia seperti penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, konflik agraria, intoleransi, dan lain-lain.
Terakhir, disamping hak atas kesehatan, pelayanan publik dan penyelesaian keadilan yang berkaitan dengan pengaduan, sengketa dan konflik antara lembaga pemerintah dengan masyarakat juga terdampak. Pemerintah harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka menghormati kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Dengan begitu, ketika ada kritik, masukan dan partisipasi tidak direspon negatif dan bahkan berujung pada proses hukum.
B. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang diadaptasikan dengan nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia, sehingga melahirkan demokrasi unggul berperadaban Indonesia. Salah satu yang diadaptasikan dalam penerapan kehidupan demokrasi di Indonesia adalah hubungan demokrasi dan agama, hubungan negara dan agama, dan hubungan proses ketatanegaraan dengan agama. Demokrasi, negara, dan proses ketatanegaraan di Indonesia tidak saja tidak bisa lepas dari Ketuhanan Yang Maha Esa, namun semuanya itu harus diwarnai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspeknya. Hal ini tidak lepas dari posisi Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dan utama dari Pancasila. Dan Pancasila adalah dasar, pondasi, dan sumber dari segala sumber nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Singkatnya, karena Pancasila adalah ideologi negara-bangsa Indonesia. Pancasila menegaskan bahwa negara-bangsa Indonesia adalah religious welfere state, negara kesejahteraan berketuhanan. Tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia diukur, salah satunya, dari kualitas penerapan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspek kehidupan demokrasi, termasuk dalam proses kontestasi pemilu. Kepemiluan Indonesia merupakan pelaksanaan demokrasi unggul berperadaban Indonesia.
C. Suasana kehidupan yang demokratis merupakan dambaan bagi umat manusia termasuk bangsa Indonesia. Oleh karenanya, demokrasi tidak saja menjadi gagasan yang utopis, melainkan sesuatu yang perlu diimplementasikan. Untuk mengukur suatu negara atau pemerintahan yang demokratis dapat dilihat dari 5 (lima) aspek. Pertama, masalah pembentukan negara. Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak dan pola hubungan yang akan terbangun. Agar kekuasaan bisa melayani kepentingan banyak pihak dan bersikap adil, maka sejak awal proses pembentukannya pun layaknya dilakukan secara terbuka dan tidak terbatas. Sementara ini, pelaksanaan pemilihan umum dapat dipercaya sebagai salah satu instrumen penting guna memungkinkan berlangsungnya suatu proses pembentukan pemerintahan yang baik. Namun masalahnya adalah “bagaimana hasil pemilu dapat mengkomposisikan penyelenggara kekuasaan yang bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat luas? Kedua, dasar kekuasaan negara atau berkaitan dengan konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawaban kekuasaan tersebut. Ketiga, susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukkan kekuasaan dalam “satu tangan”. Bagaimana memastikan bahwa “kekuasaan yang terbentuk” memiliki garis kekuasaan yang jelas, dan tidak berjalan di atas kemauan subyektif? Model kekuasaan ini tentu bukan model kekuasaan raja, yang tidak memiliki ukuran keadilan dan kepastian yang jelas. Model penyelenggaraan kekuasaan yang demikian tentu saja “menimbulkan masalah”, sebab raja tidak dipilih oleh masyarakat melalui pemilu.Keempat, masalah kontrol rakyat. Apakah dengan berbagai koridor tersebut sudah dengan sendirinya akan berjalan suatu proses yang memungkinkan terbangun sebuah relasi yang baik, yakni suatu relasi kuasa yang simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan checks and balances terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh eksekutif dan legislatif.
Kelima, masalah hak asasi. Adanya kontrol yang efektif sudah tentu mengandaikan adanya suatu bentuk jaminan dan perlindungan bagi rakyat ketika hendak menjalankan fungsi tersebut.
Dalam konteks keterkaitan antara demokrasi dan penegakkan hak asasi manusia, Djuanda menjelaskan bahwa kehidupan demokratis dalam sebuah negara ditandai oleh beberapa hal, yakni:
a). dinikmati dan dilaksanakannya hak serta kewajiban politik oleh masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan dan rasa merdeka
b). penegakan hukum yang mewujud pada asas supremasi penegakan hukum (supremacy of law), kesamaan di depan hukum (equality before of law) dan jaminan terhadap HAM
c). kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat;
d). kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab
e). pengakuan terhadap hak minoritas
f). pembuatan kebijakan negara yang berlandaskan pada asas pelayanan, pemberdayaan dan pencerdasan
g). sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif
h). keseimbangan dan keharmonisan
i). tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahanan
j). lembaga peradilan yang independen
Selain itu, sebuah negara yang dikatakan demokratis, setidaknya memiliki beberapa ciri antara lain:
1. adanya pemilu yang terbuka, tidak diskriminatif dan tidak memuat intimidasi, serta manipulasi.
2. adanya sistem hukum yang baik dan ditegakkan.
3. adanya mekanisme kontrol yang jelas dan terlindungi.
4. adanya perlindungan hak-hak asasi manusia perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak rakyat untuk ikut serta dalam pembentukan pemerintahan, dan prinsip partisipasi terbuka, tidak dengan sendirinya membuka jalan bagi suatu anarkhisme.
D. Karena dengan masuknya kelompok elit di parlemen, artinya mereka telah mempunyai hak untuk menjadi wakil rakyat dalam penyampaian aspirasi kepada parlemen. Seringkali pendapat untuk kepentingan kelompok mereka pribadi susah didengar/ diterima Oleh Parlemen , untuk itu mengatasnamakan “kepentingan rakyat” maka pendapat mereka akan jauh lebih mungkin dipertimbangkan / didengar oleh Parlemen ( karena mereka mengatas namakan kepentingan rakyat )
E. Karena masih banyak kelompok – kelompok elit daerah yang punya kepentingan pribadi masing – masing di Indonesia. Mereka ingin agar kepentingan mereka didengar dan dipenuhi oleh pemerintah. Karena alasan tersebut, mereka dengan licik menyiratkan kepentingan mereka dengan mengatasnamakan aspirasi rakyat daerah agar dapat mudah disetujui oleh pemerintah ( karena pemerintah berpikir bahwa semua itu mereka lakukan demi rakyat daerah ). Kelompok ini terlihat menyuarakan aspirasi rakyat, namun sebenarnya menyuarakan kepentingan mereka pribadi, dan seringkali yang mereka suara kan berujung pada separatisme, federalisme, otonomi luas dan isu putra daerah.